BAB I
PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang Masalah
Di era globalisasi ini, pembangunan Indonesia sangat bergantung
pada pajak yang merupakan salah satu asset terbesar dan utama
sebagai sumber dana dalam membiayai pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Hal tersebut
menyebabkan timbulnya kewajiban setiap warga negara untuk membayar
pajak dan dalam jangka panjang peranan perpajakan sebagai sumber
keuangan negara akan terus bertambah penting.
Namun kenyataanya tidaklah mudah karena pemerintah harus
mengalami tiga kendala yang praktis dan harus ditanggulangi yaitu
karena sistem perpajakan yang kurang baik, citra masyarakat
terhadap pajak dan mutu aparat yang kurang memuaskan. Oleh karena
itu pemerintah melakukan pembaharuan atau reformasi di bidang
perpajakan contohnya memperkenalkan produk-produk atau ketentuan
perpajakan baru yang lebih memudahkan pemahaman masyarakat terhadap
perpajakan, salah satu diantaranya adalah perubahan sistem
pemungutan pajak dari official assessment menjadi self
assessment.
Dari sistem assessment mengharuskan wajib pajak menghitung,
menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri sehingga wajib pajak harus
mengadakan pembukuan berdasarkan informasi dari pembukuan itu.
Kemudian dihitung pajak yang terutang atas jumlah seluruh objek
pajak yang diterima atau diperoleh selama masa pajak yang
bersangkutan.
Surat edaran direktur jenderal pajak No. SE-50/PJ.71/1989
menyebutkan 3 arti pentingnya pembukuan untuk perpajakan yaitu
:
1. Mempermudah wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) nya. 2. Mempermudah perhitungan besarnya dasar
pengenaan pajak atau penghasilan kena pajak.3. Penyajian informasi
tentang posisi financial dan hasil usaha (pekerjaan ekonomis
perusahaan).
Pembukuan yang biasa dilakukan oleh wajib pajak adalah secara
akuntansi atau sering disebut laporan keuangan komersial. Sedangkan
dalam perpajakan sering disebut laporan laba rugi fiskal. Dalam hal
ini terdapat perbedaan-perbedaan dalam sistem pengakuan beban atau
biaya dan pendapatan yang biasanya dikenal dengan istilah beda
tetap dan beda waktu sehingga meyebabkan perbedaan dalam perolehan
laba maka dari itu perlu dilakukan beberapa koreksi yang dapat
berupa koreksi positif yang akan menambah penghasilan / laba atau
mengurangi biaya / beban dan koreksi negatif yang akan mengurangi
penghasilan / laba atau menambah biaya / beban sehingga diperoleh
laporan laba rugi fiskal.
Berdasarkan hal tersebut maka penulis mencoba untuk membahasnya
dengan mengumpulkan data serta melakukan penelitian di PT. Shana
Tova Anugerah untuk dijadikan bahan dalam penulisan skripsi yang
berjudul Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Fiskal dan Komersil Sebagai
Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada PT.
Shana Tova Anugerah.1.2. Perumusan Masalah Pokok Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok
penelitian dirumuskan sebagai berikut :
Rekonsilasi fiskal menurut UU telah sesuai dengan PPH terutang
PT. Shana Tova Anugerah.
1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah pokok
penelitian dapat dispesifikasikan sebagai berikut :
Apakah rekonsiliasi laporan keuangan yang dibuat perusahaan
sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan pajak?1.4.
Tujuan Penelitian
Secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui besarnya penghasilan kena pajak sebagai dasar pengenaan
pajak penghasilan dengan melakukan rekonsiliasi fiskal.1.5. Manfaat
Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat
sebagai berikut :
a. Bagi Penulis
Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Indonesia dan membandingkan antara teori yang diperoleh
selama kuliah dengan praktek yang ada di lapangan.b. Bagi
Perusahaan
Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan masukan
yang bermanfaat dan membantu dalam perkembangan perusahaan.c. Bagi
Pihak Lain
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
masukan yang berguna bagi perusahaan khususnya terhadap Laporan
laba rugi fiskal yang dijadikan Dasar perhitungan pajak penghasilan
Wajib Pajak Badan.
BAB II
KAJIAN TEORI
2.1. Review Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Rahmadi Sulistiono, mahasiswa Sekolah
Tinggi Ekonomi Indonesia (STEI) jurusan Akuntansi, tahun 2008,
dengan karya tulis akhirnya yang berjudul Koreksi Fiskal atas
Laporan Laba Rugi Dalam Usaha Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan
pada PT. Bhakti Finance
Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa setelah
dilakukan koreksi fiskal terdapat perbedaan antara laporan laba
rugi fiskal yang dibuat perusahaan dengan hasil perhitungan laba
rugi fiskal yang dibuat oleh penulis. Perbedaan tersebut
dikarenakan adanya beda tetap dan beda waktu. Perbedaan ini bisa
dilakukan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan PT. Shana Tova
Anugerah. Perbedaan ini meliputi koreksi negatif beda tetap atas
sewa guna usaha dan koreksi positif beda waktu beban imbalan
kerja.
Selain itu Endawati, tahun 2008 dengan penelitiannya yang
berjudul Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Laba Rugi
Komersial pada Rumah Sakit Islam Jakarta - Sukapura
Dari penelitian tersebut, mereka menyimpulkan bahwa pelaporan
laba rugi terdapat laba rugi menurut komersial dan laba rugi
fiskal. Keduanya mempunyai perbedaan yaitu laporan laba rugi
komersial perhitungannya menurut SAK dan laba rugi menurut fiskal
perhitungannya menurut Undang Undang perpajakan. Laporan Keuangan
Fiskal adalah apabila laporan disusun khusus untuk kepentingan
perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan. Laporan
Keuangan Komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip
akuntansi bersifat netral atau tidak memihak. Untuk mengetahui
perbedaan antara Laporan Keuangan Fiskal dengan Laporan Keuangan
Komersial, maka digunakan alat analisis deskriptif. Dan menggunakan
metode pengumpulan data dengan study lapangan serta study
kepustakaan. Salah satu faktor perbedaan antara laporan laba rugi
komersial dengan laporan laba rugi fiskal yaitu karena adanya
beberapa pos yang harus dikoreksi karena tidak diperkenankan
mengurangi pajak, Pembukuan dapat diselenggarakan berdasarkan
standar akuntansi dengan penyesuaian ketentuan perpajakan.
Berdasarkan pernyataan diatas sehingga penulis dapat
menyimpulkan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan
antara Laporan laba Rugi Komersial dan Laporan Laba Rugi
Fiskaltingkat kepatuhan wajib pajak badan usaha antara lain sistem
pengendalian internal dan kualitas informasi akuntansi keuangan
perusahaan.2.2. Landasan Teori
2.2.1. Pajak Penghasilan
Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang
telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) wajib dikenakan pajak
yaitu pajak penghasilan. Ada 4 pendapat tentang mendefinisikan
pajak penghasilan yaitu :1. Menurut Siti Resmi (2003)Pajak
Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak
atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun
pajak.
2. Menurut Bambang Kesit (2001)Pajak Pengahasilan yaitu pajak
atas penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau
badan usaha yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Menurut
Hartanto (2003)Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atau
dipungut hanya atas penghasilan (yang berasal dari harta atau
modal), dan bukan pajak yang dipungut atau dikenakan atas harta dan
modal4. Menurut Standar Akuntansi Keuangan Pajak (2002)Pajak
Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan
perpajakan dan pajak dikenakan atas penghasilan kena pajak
perusahaan.
2.2.2. Konsep Dasar Penghasilan
Untuk bisa menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar atau
terutang oleh wajib pajak, terlebih dahulu harus ditentukan jumlah
penghasilan dari wajib pajak yang bersangkutan. Terdapat 3 ( tiga )
konsep penghasilan yaitu :
a. Konsep Ekonomi
Berdasarkan konsep ekonomik kenaikan nilai sumber-sumber ekonomi
yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas atau tambahan
kemampuan ekonomis dipandang sebagai penghasilan. Asal tahu sumber
kenaikan nilai, daya beli atau tambahan kemampuan ekonomis itu
sendiri dianggap tidak relevan, sehingga hadiah atau warisan yang
diterima oleh suatu entitas misalnya, harus dipandang sehingga
penghasilan (konsep ekonomik tentang penghasilan berbeda dengan
konsep akuntansi, yang mendefinisikan penghasilan hanya terbatas
pada keuntungan yang diperoleh dari harta atau modal dan imbalan
yang diterima dari jasa tenaga kerja).
b. Konsep Akuntansi
Dalam konsep akuntansi menggunakan pendekatan transaksi konsep
harga pertukaran sehingga dasar pengukuran penghasilan sebagai
akibat harga nilai atau perubahan nilai barang atau jasa yang
didapat atau terjasi dalam suatu transaksi atau peristiwa dapat
diakui sebagai suatu penghasilan. Suatu penghasilan termasuk
keuntungan dianggap belum diperoleh atau belum derealisasikan
sampai dengan penghasilan dan atau keuntungan dapat diasosiasikan
dengan transaksi atau peristiwa tertentu yang bias mengakibatkan
timbulnya penghasilan dan atau keuntungan tersebut. Artinya jasa
sudah diberikan atau barang sudah harus dijual, diserahkan,
ditukarkan, dan atau dikonversikan menjadi barang atau jasa yang
lain terlebih dahulu sebelum jumlah penghasilan dan atau keuntungan
dianggap telah diperoleh, atau dapat direalisasikan. Pada
hakekatnya penghasilan adalah nilai barang dan jasa yang
dikonsumsikan dalam suatu periode ditambah kenaikan nilai kekayaan
modal dalam periode terkaitnya dalam mengukur perubahan nilai
kekayaan atau modal konsep akuntansi harga pertukaran (harga
histories atau nilai perolehan dan bukan nilai atau harga yang
sekarang berlaku).
c. Konsep Fiskal
Undang-undang pajak penghasilan (No.17 Tahun 2000) Pajak
Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh wajib pajak, baik yang dari dalam negeri maupun dari
luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah
kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam apapun. Subyek dan
obyek pajak pajak penghasilan merupakan dua konsep yang menetukan
jenis, saat, dan jumlah penghasilan beserta kewajiban pajaknya.
Wajib pajak berkewajiban membayar pajak penghasilan melekat pada
subyek pajak dan pajak atas penghasilan juga dipungut atau
dikenakan subyeknya. Namun dalam hal tertentu kewajiban untuk
membayar pajak penghasilan yang dianggap melekat peda sumber atau
obyeknya sehingga pajak penghasilan dipungut atau dikenakan pada
sumber atau obyeknya.
2.2.3. Subyek Pajak Penghasilan
Subyek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai
potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk
dikenakan Pajak Penghasilan. Undang undang Pajak Penghasilan di
Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subyek
pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya
dalam tahun pajak. Subyek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan
apabila menerima atau penghasilan sesuai dengan peraturan
perundangan undangan yang berlaku.
Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, Subyek Pajak
dikelompokkan sebagai berikut (Siti Resmi, 2009, 81-82) :1. Subyek
Pajak Orang Pribadi
Orang pribadi sebagai Subyek Pajak dapat bertempat tinggal atau
berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.
2. Subyek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu
kesatuan, menggantikan yang berhak
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan
Subyek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli
waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subyek pajak
pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang
berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
3. Subyek Pajak Badan
Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.4. Subyek Pajak
Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan
oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu
dua belas bulan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di
Indonesia, yang dapat berupa :
1. Tempat kedudukan manajemen;
2. Cabang perusahaan;
3. Kantor perwakilan;
4. Gedung kantor;
5. Pabrik;
6. Bengkel;
7.Gudang
8. Ruang untuk promosi dan penjualan
9. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja
pengeboran yang
digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
10. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau
kehutanan;
11. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
12. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh
orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari enem puluh hari dalam
jangka waktu dua belas bulan;
13. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang
kedudukannya tidak bebas;
14. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima
premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia15.Komputer, agen
elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau
digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan
kegiatan usaha melalui internet.Penhasilan yang bukan subyek pajak
penghasilan, sesuai dengan pasal 3 UU Pajak Penghasilan, yaitu
:
1. Kantor Perwakilan Negara Asing
2. Pejabat pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau
pejabat pejabat lain dari negara asing, dan orang orang yang
diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal
bersama sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan
di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di
luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang
bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi organisasi Internasional yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;b. Tidak
menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan
dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang
dananya berasal dari iuran para anggota.
c. Pejabat - pejabat perwakilan organisasi internasioanal yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan
warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan
atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari
Indonesia.
2.2.4. Obyek Pajak Penghasilan
Obyek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan
atau keadaan) yang dikenakan pajak. Obyek pajak penghasilan adalah
penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun
dari luar Indonesia.
Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada
wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :1.
Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas
seperti gaji, honorium, penghasilan dari praktik dokter, notaris,
aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. Penghasilan dari usaha kegiatan;
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak maupun harta
tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa dan keuntungan
penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha;
dan
4. Penghasilan lain lain, seperti pembebasan utang dan
hadiah.
Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk
konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib
pajak.
Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang
termasuk Obyek Pajak adalah (Siti Resmi: 2009: 87-91) :1.
Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan
penghargaan;
3. Laba Usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
termasuk;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena
pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk
dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi;8. Royalti atau imbalan atas
penggunaan hak;
9. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan Selisih Kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset;
14. Premi Asuransi ;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari
anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha
atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang
belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia;
2.2.4.1. Penghasilan yang bukan Obyek Pajak
Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008,
terhadap penghasilan penghasilan tertentu yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak, dikecualikan dari pengenaan Pajak
Penghasilan (bukan merupakan Obyek Pajak). Penghasilan yang tidak
ditermasuk Obyek Pajak menurut ketentuan tersebut adalah :
1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh
badan amil zakat atau
disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat
yang berhak atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang
diakui di
Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk
atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang
berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah;b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan
pendidikkan, badan sosial termasuk yayasan , koperasi atau orang
pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikkan,
atau penguasaan diantara pihak pihak yang bersangkutan;2. Warisan3.
Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti
saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau
kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan
oleh bukan wajib pajak, wajib pajak dikenakan pajak secara final
atau wajib pajak yang menggunakan norma perrhitungan khusus (deemed
profit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UU PPh;5. Pembayaran
dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan
asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh
perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi,
badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari
penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat
kedudukan di Indonesia dengan syarat :
a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan
usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikkan saham pada
badan yang memeberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima
persen) dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar
oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penhasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang bidang tertentu
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;9. Bagian laba
yang diterima atau diperoleh anggota dari persekutuan komanditer
yang modalnya tidak terbagi atas saham saham, persekutuan,
perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan
kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima ataiu diperoleh perusahaan modal
ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan
dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat
badan pasangan usaha tersebut :a. Merupakan perusahaan mikro,
kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor sektor
usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan; dan
b. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan;
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga
nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikkan dan/atau bidang
penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi
yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan
prasarana kegiatan pendidikkan dan/atau penelitian dan
pengembangan, jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak
diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.2.2.4.2. Obyek Pajak Penghasilan Final
Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (2) terdapat beberapa jenis
penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. PPh bersifat
final artinya PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu
penghasilan tertentu pada saat terjadinya dan tidak lagi
diperhitungkan dalam SPT Tahunan Badan walaupun tetap dilaporkan
dalam SPT.
a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga
obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan
oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.b. Penghasilan
berupa hadiah undian.c. Penghasilan dari transaksi saham dan
sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di
bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan
modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan
modal ventura.d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa
tanah dan/atau bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estate,
dan persewaan tanah dan/atau bangunan.e. Penghasilan tertentu
lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.2.3. Dasar Pengenaan Pajak
Dasar hukum yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah
UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun
1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun
2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri
Keuangan, keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak.2.4. Tarif Pajak Penghasilan
Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak
berdasarkan Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang
mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut, bagi :
Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :
No.Lapisan Penghasilan Kena PajakTarif Pajak
1Sampai dengan Rp. 50.000.000.005% (Lima Persen)
2Rp. 50.000.000.00 Rp. 250.000.000.0015% (Lima Belas Persen)
3Rp. 250.000.000.00 Rp. 500.000.000.0025% (Dua Puluh Lima
Persen)
4Diatas Rp. 500.000.000.0030% (Tiga Puluh Persen)
Tarif Tertinggi sebagaimana dimaksud di atas dapt diturunkan
menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka
yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah
keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di
Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat
memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada
tarif pajak yaitu 28% (dua puluh delapan persen) mulai tahun pajak
2009 dan 25% mulai tahun pajak 2010 atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah. 2.5. Pajak Penghasilan Terutang
2.6. Laporan Keuangan Komersial
BAB IIIPROSEDUR PENELITIAN
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di PT. Shana Tova Anugerah,
yang beralamat di Jalan Boulevard Timur Raya No. 9, Pegangsaan Dua
Kelapa Gading, Jakarta Utara. Waktu penelitian ini direncanakan
pada Bulan Maret 2013 sampai dengan Bulan Juni 2013.3.2. Strategi
& Metode Penelitian
3.2.1. Strategi Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan strategi penelitian
deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian
yang mencoba untuk mencari suatu keadaan dengan cara mengumpulkan
fakta fakta yang berupa data data.(Ibid : 558)
Penelitian deskriptif bertujuan mendapatkan keterangan dan
informasi mengenai kondisi yang sebenarnya. Penulis melakukan
penelitian dengan mengumpulkan data data yang berhubungan dengan
permasalahan yang akan dibahas dengan selengkap mungkin, kemudian
data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif,
yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data data deskriptif
berupa kata tertulis dari orang orang dan perilaku yang dapat
diamati (Ibid : 558). Dengan demikian, dapat dilihat bagaimana
perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal
pada PT. Shana Tova Anugerah.3.2.2. Metode Penelitian
Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey, yaitu teknik
pengumpulan data & studi keperpustakaan yang dilakukan dengan
mempelajari literatur literatur yang berhubungan dengan laporan
keuangan komersial maupun fiskal baik itu pernyataan pernyataan,
pertauran undang undang, dokumen dokumen dokumen, artikel maupun
literatur lainnya yang membantu pemecahan masalah. Data yang
terkumpul disusun secara sistematis & logis untuk memperoleh
pemahaman lebih lanjut mengenai konsep teori yang berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas.
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian3.3.1. Populasi
Penelitian
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek
atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulan. Dalam penelitian ini populasi yang dijadikan obyek
penelitian yaitu laporan laba rugi komersial dan fiskal pada PT.
Shana Tova Anugerah.
3.3.2. Sampel Penelitian
Sampel adalah sebagian dari jumlah dari karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah
laporan laba rugi komersial dan fiskal pada PT. Shana Tova Anugrah
tahun 2011.
3.4. Unit unit Analisis Penelitian
Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis
dalam penelitian. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Rupiah, dimana rupiah merupakan unit analisis dari laporan
laba rugi komersial dan fiskal yang terdapat pada PT. Shana Tova
Anugerah tahun 2011.3.5. Metode Pengumpulan Data
Untuk mendukung penilaian dan analisis terhadap masalah yang
akan diteliti, maka diperlukan data yang relevan. Untuk mendukung
penelitian tersebut maka diperlukan data yang berasal dari sumber
yang benar dan dapat dipercaya, maka penulis menggunakan data data
yaitu :
1. Data Primer
Yaitu data yang berasal dari sumber yang asli yang dikumpulkan
secara khusus untuk menjawab penelitian yang penulis lakukan
terhadap PT. Shana Tova Anugerah. Untuk memperoleh data tersebut,
maka teknik pengumpulan data dengan cara :
Interview (wawancara), yaitu melakukan wawancara atau bertanya
langsung kepada pejabat/ karyawan bagian keuangan yang mempunyai
hubungan langusng dengan masalah penelitian. Bentuk wawancara yang
dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak
terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak
menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara
sistematik, melainkan hanya berupa garis garis besar permasalahan
yang terkait. 2. Data Sekunder
Yaitu data yang telah ada atau telah ada atau telah dikumpulkan
oleh pihak lain.
1.1. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian
Deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai laporan laba rugi
fiskal dan komersial sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Badan pada PT. Shana Tova Anugerah.1.2. Unit Analisis
Penelitian1.3. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat
kualitatif dan bersifat kuantitatif. Data bersifat kualitatif yaitu
data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna
atau data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar
serta tidak dapat diukur dalam skala numerik. Sedangkan data
kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk
angka-angka.
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data
sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan dalam
bentuk yang sudah terdokumentasi seperti profil company, struktur
organisasi dan data lainnya yang terkait dengan penelitian ini.
1.4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar
untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk dapat merumuskan
masalah penelitian yang ingin dipecahkan diperlukan metode
pengumpulan data yang akan memberikan data yang diinginkan.
Selain itu untuk mendapatkan data yang optimal, diperlukan juga
teknik-teknik dalam pengumpulan data dimana penulis menggunakan 2
(dua) teknik pengumpulan data yaitu :1. Study Pustaka (Library
Research)Study pustaka ini merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan menggunakan buku-buku bacaan, bahan-bahan
liteature dan sumber-sumber terkait.2. Study Lapangan (Field
Research)
Pemulis mengadakan penelitian dengan mandatangi objek yang
diteliti yaitu PT. Shana Tova Anugerah. Adapun tujuan dari riset
ini untuk memperoleh data secara langsung dari pihak perusahaan.
Dalam penelitian lapangan ini ada 2 jenis data yaitu :a. Data
Primer, yaitu data mentah yang diikuti langsung serta diolah
peneliti dari responden individual. Jenis instrumen yang digunakan
yaitu dengan wawancara, bagian yang menangani dalam bidang
akuntansi perusahaan.
b. Data sekunder, adalah data yang telah disediakan oleh unit
lembaga dimana data itu dihasilkan. Data sekunder yang diperoleh
dari PT. Shana Tova Anugerah penulis melakukan observasi pada PT.
Shana Tova Anugerah dan mewawancarai Accounting dan Tax Staff dari
observasi yang dilakukan penulis, penulis mendapatkan data yang
diperlukan dalam penulisan skripsi ini.1.5. Teknik Analisis
Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Metode Analisis Data Deskriptif Kuantitatif dan Metode Analisis
Data Deskriptif Kualitatif.
Metode Analisis Data Deskriptif Kuantitatif yaitu analisis data
dengan berdasarkan pada angka-angka, dimana untuk mengolahnya dapat
digunakan statistik deskriptif, seperti Perhitungan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan pada PT. Shana Tova Anugerah.
Metode analisis Data Deskriptif Kualitatif yaitu analisis yang
didasarkan pada pernyataan keadaaan dan ukuran kualitas, seperti
membandingkan teori perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
dengan hasil analisa untuk diambil suatu kesimpulan. DAFTAR
PUSTAKAAnastasia dan Lilis S 2005. Perpajakan Indonesia : Konsep,
Aplikasi, dan Penunrun Praktis, Penerbit Andi, Yogyakarta.Ikatan
Akuntan Indonesia. 2004. Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat,
Jakarta.
Lumbantoruan, Sophar, Akuntansi Pajak Edisi Revisi 1996,
Gramedia Widiasarana, Jakarta
Moenawir, S.M. 2006. Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Moh. Mansyur dan Teguh Hadi, 2006. Pajak Terapan Brevet A dan B,
Tax Sys, Jakarta
Rochmat Soemitro, Perpajakan Edisi Revisi.2006, Jakarta Republik
Indonesia, Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak
Penghasilan
Waluyo dan Wiraman B Ilyas. 2006. Perpajakan Indonesia :
Pembahasan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Perundang-undangan
Perpajakan, Salemba Empat, JakartaWaluyo 2005. Cara Mudah
Menghitung Pajak Penghasilan Badan Dengan Undang-undang Pajak
Terbaru, Salemba Empat, Jakarta.Zain, Mohamad 2007. Manajemen
Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta