-
KAJIAN YURIDIS TENTANG JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTASI
ASING DI INDONESIA
TESIS
Oleh
SUKIRAN 067011085/MKn
S
EK O L A
H
PASCASARJ
ANA
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN 2008
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
KAJIAN YURIDIS TENTANG JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTASI
ASING DI INDONESIA
TESIS
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi
Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana
Universitas Sumatera Utara
Oleh
SUKIRAN 067011085/MKn
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN 2008
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
Judul Tesis : KAJIAN YURIDIS TENTANG JAMINAN KEPASTIAN HUKUM
INVESTASI ASING DI INDONESIA
Nama : Sukiran NIM : 067011085 Program Studi : Kenotariatan
Menyetujui Komisi Pembimbing
(Prof. Sanwani Nasution, S.H) Ketua
(Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI) Anggota
(Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum) Anggota
Mengetahui:
Ketua Program Studi
Direktur
(Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H.,M.S.,C.N) (Prof. Dr. Ir. T.
Chairun Nisa B, M.Sc) Tanggal Lulus: 18 September 2008
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
Telah Diuji Pada Tanggal: 18 September 2008
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Prof. Sanwani Nasution, S.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI.
2. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum. 3. Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H. 4.
Dr. T. Keizerina Devi Anwar, S.H., C.N., M.Hum.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
ABSTRAK
Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai
apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal
dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar
instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang
efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi
yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di
bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Oleh karena itu
menjadi permasalahan tentang jaminan kepastian hukum bagi investasi
asing menurut ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia,
dan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap investasi asing menurut
Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dilakukan
secara pendekatan yuridis normatif, karena penelitian ini merupakan
penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau
ditujukan hanya pada peraturan-peraturan perundang-undangan hukum
investasi di Indonesia yang didukung dengan wawancara kepada
narasumber pada BAINPROM Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui, jaminan kepastian hukum
investor asing menurut UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 adalah
pada prinsipnya Pemerintah tidak akan melakukan pengambialihan atau
nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia, dan jika terpaksa
harus dilakukan pengambilalihan, maka kepada investor akan
diberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga
pasar (Pasal 7), dan jika tidak ada kesepakatan mengenai ganti rugi
atau terjadinya sengketa investasi asing di Indonesia,
penyelesaiannya dapat dibawa ke lembaga lembaga arbitrase (Pasal
32). Lembaga arbitrase yang dimaksud adalah Internasional Centre
for Settlement of Investment Disputes (ICSID), karena Indonesia
sudah meratifikasi konvensi ICSID dengan UU No.5 Tahun 1968 tentang
Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing
Mengenai Penanaman Modal. Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam
kaitan investasi asing sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2008 yang
menjadi urusan wajib pemerintah daerah provinsi ataupun
kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 13 ayat 1 butir n dan Pasal
14 ayat 1 butir n, adalah kewenangan untuk pelayanan administrasi
penanaman modal.
Berhubung pemerintah sudah meratifikasi lembaga arbitrase dalam
undang-undang, maka sebaiknya ditegaskan penyelesaian sengketa
antara WNA dengan pemerintah dalam hal penanaman modal melalui
lembaga arbitrase internasional namun tetap menjunjung asas
kebebasan berkontrak. Dengan kata lain tetap mengacu pada ketentuan
Pasal 66 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase jo Peraturan
Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Putusan
Arbitrase Internasional, bahwa putusan arbitrase internasional
hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang
tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kemudian perlu lebih
tegas batasan pelayanan administrasi penanaman modal yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah, sehingga tidak terjadi persepsi
yang berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh
karena itu Pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah
dengan mempedomani UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah
Daerah.
Kata kunci: Jaminan hukum; Investasi Asing.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
ABSTRACT
Target of management of investment can only be reached by if
supporter factor pursuing investment climate can be overcome, for
example passing repair co-ordinate between Central Government with
Local Government, creation of efficient bureaucracy, rule of law in
capital cultivation area, expense of highly competitive economics,
and also effort climate which is conducive in labour and security
business of. Therefore become problems about rule of law guarantee
to foreign investment according to Law of Investment in Indonesia,
and regulations Local Government authority to foreign investment
according to regulation of Local Governance.
The character of this research is descriptive of conducted
analysis normative approach, because this research represent
research of conducted document study or bibliography or addressed
only at law and regulation punish investment in Indonesia which is
supported with interview to guest speaker at BAINPROM North Sumatra
Province.
Pursuant to result of research known, rule of law guarantee to
foreign investor according to Law No. 25 Year 2007 is in principle
Government will not conduct foreign company nationalization in
Indonesia, and if its cannot help conducted by nationalization,
hence to investor will be given by compensation which is its amount
is specified pursuant to market price (Section 7), and otherwise
there is agreement concerning indemnation or the happening of
foreign investment dispute in Indonesia, its solution can be
brought to institute institute arbitrate (Section 32) such
Arbitrate institute is International Centre for Settlement of
Investment Disputes (ICSID), because Indonesia have ICSID with Law
No. 5 Year 1968 about Solving of Dispute Between State and Foreign
Citizen Concerning Investment. Authority of Local Governance in
foreign investment bearing as according to Law No. 12 Year 2008
becoming local government business is obliged to province and or
sub-province/arranged town in Section 13 article 1 n item and
Section 14 article 1 n item, is authority for the administrative
services of foreign investment.
Referring to Government have ratified arbitrate institute in
law, hence better be affirmed by the solving of dispute between WNA
with Government in the case of investment through international
arbitrate institute but remain to contract business principle.
Equally remain to relate at rule of Section 66 Law No. 30 Year 1999
about Arbitrate jo Regulation of Supremacy Court (Peraturan
Mahkamah Agung) No.1 Year 1990 about International Execution
Decision Arbitrate, that international arbitrate decision can only
be executed in Indonesia limited to decision which do not oppose
against public interest. Then need more coherent investment
administrative services definition becoming local governance
authority, so that do not happened different perception between
central government and local government. Therefore Government have
to immediately publish Governmental Regulation with guidance of Law
No. 12 Year 2008 about Local Government. Keyword: Investment
Guarantee; Foreign Investment.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
KATA PENGANTAR
Pertama-tama dengan segala kerendahan hati dipanjatkan kehadirat
Tuhan
Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugrah-Nya yang telah menambah
keyakinan dan
kekuatan bagi penulis dengan segala keterbatasan yang dimiliki
telah dapat
menyelesaikan penulisan tesis dengan judul Kajian Yuridis
Tentang Jaminan
Kepastian Hukum Bagi Investasi Asing di Indonesia
Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk
memperoleh
gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Studi
Kenotariatan Sekolah
Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan
bantuan
dorongan moril berupa masukan dan saran, sehingga penulisan
tesis dapat
diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima
kasih penulis
sampaikan secara khusus kepada yang terhormat dan amat
terpelajar Bapak
Prof. Sanwani Nasution, S.H., Ibu Prof. Dr. Ningrum Natasya
Sirait, S.H., MLI.,
dan Ibu Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum atas kesediaannya memberikan
bimbingan dan
arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
Kemudian juga, kepada para dosen penguji di luar komisi
pembimbing, yang
terhormat dan amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H
dan Bapak
Dr. T. Keizerina Devi Anwar, S.H., C.N., M.Hum yang telah
berkenan memberi
masukan dan arahan yang konstruktif dalam penulisan tesis ini
sejak tahap kolokium,
seminar hasil sampai pada tahap ujian tertutup sehingga
penulisan tesis ini menjadi
lebih sempurna dan terarah.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
Selanjutnya ucapan terima kasih penulis yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Bapak Prof. Chairudin P. Lubis, DTM&H., Sp.A (K), selaku
Rektor Universitas
Sumatera Utara.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B., M.Sc., selaku Direktris
Sekolah Pascasarjana
Universitas Sumatera Utara, dan para Asisten Direktris serta
seluruh Staf atas
bantuan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan, sehingga dapat
diselesaikan
studi pada Program Magister Kenotariatan (M.Kn.) Sekolah
Pascasarjana
Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H., M.S., C.N., selaku
Ketua Program
Magister Kenotariatan (M.Kn.) Sekolah Pascasarjana Universitas
Sumatera Utara
beserta seluruh Staf atas bantuan dalam memberikan kesempatan
dan fasilitas
sehingga dapat diselesaikan studi pada Program Magister
Kenotariatan (M.Kn.)
Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
4. Para pegawai/karyawan pada Program Studi Magister
Kenotariatan (M.Kn.)
Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara yang selalu
membantu
kelancaran dalam hal manajemen administrasi yang dibutuhkan.
5. Kepada seluruh rekan-rekan seangkatan mahasiswa Magister
Kenotariatan
(M.Kn) Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan
yang tidak
dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu dan
memotivasi
penulis dalam rangka penyelesaian studi Program Magister
Kenotariatan
(M.Kn).
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
Teristimewa dengan tulus hati diucapkan terima kasih kepada
kedua orang tua
penulis yang selalu mengasihi, Ayahanda Soe Tjiu Hoe dan Ibunda
Tok Saikim yang
selalu memberikan limpahan kasih sayang dan nasihat untuk
berbuat sesuatu yang
terbaik demi masa depan penulis. Demikian juga kepada orang tua
mertua, yang telah
memberikan motivasi untuk penyelesaian studi.
Ucapan terima kasih kepada isteri tercinta Anny dan anak-anakku
tersayang
Yudha Pratama dan Ovilya yang menjadi motivasi penulis sejak
dalam masa studi
sampai dengan penulisan dan penyelesaian tesis ini.
Akhir kata kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu
per satu,
terima kasih atas kebaikan, ketulusan dan dukungan serta doa
kepada penulis selama
proses penyelesaian tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi
kita semua. Amen.
Medan, 18 September 2008
Penulis,
Sukiran
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
RIWAYAT HIDUP
I. Identitas Pribadi
Nama : Sukiran
Tempat/ Tgl. Lahir : 15 Februari 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Menikah
Agama : Budha
Alamat : Jl. Jemadi Gg. Bahagia II No. 23 Kelurahan Pulo
Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan.
II. Orang Tua
Nama Ayah : Soe Tjiu Hoe
Nama Ibu : Tok Saikim
III. Pendidikan
1. SD Teladan Medan, Tamat Tahun 1983
2. SMP Teladan Medan, Tamat Tahun 1989
3. SMA Letjen S. Parman, Tamat Tahun 1992
4. S-1 Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Tamat Tahun
1999.
5. S-2 Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn) Sekolah
Pascasarjana
USU Medan Tahun 2006 - 2008.
Medan, 18 September 2008
Penulis,
Sukiran
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK....................................................................................................
i
ABSTRACT..................................................................................................
ii
KATA PENGANTAR
.................................................................................
iii
RIWAYAT HIDUP
......................................................................................
vi
DAFTAR ISI
................................................................................................
vii
DAFTAR TABEL
........................................................................................
x
DAFTAR SINGKATAN
.............................................................................
xi
BAB I PENDAHULUAN
......................................................................
1
A. Latar Belakang
......................................................................
1
B. Permasalahan
.......................................................................
18
C. Tujuan Penelitian
.................................................................
18
D. Manfaat Penelitian
...............................................................
18
E. Keaslian Penelitian
...............................................................
19
F. Kerangka Teori dan Konsepsi
.............................................. 19
1. Kerangka teori
................................................................
19
2. Konsepsi
.........................................................................
29
G. Metode Penelitian
................................................................
30
BAB II. TINJAUAN TENTANG INVESTASI ASING .....................
33
A. Pengertian Investasi Asing
............................................. 33
B. Bentuk Kerjasama dan Bidang Usaha Investasi Asing ........
35
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
C. Perbedaan Investasi Asing Langsung dan Tidak Langsung
......................................................................
65
D. Prosedur Penanamn Modal Asing dan Masalah Yang Dihadapi
.......................................................................
70
BAB III. JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTASI ASING MENURUT
KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN
MODAL... 76
A. Substansi Baru, Insentif dan Pembatasan Dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
......................................................... 76
1. Substansi Baru dalam Undang-Undang Penanaman Modal
......................................................................
76
2. Insentif dalam Undang-Undang Penanaman Modal .. 80
3. Pembatasan dalam Undang-Undang Penanaman Modal
......................................................................
107
B. Respon dan Tantangan Pelaksanaan Undang-Undang Penanaman
Modal yang Baru ......................................... 113
1. Respon terhadap Undang-Undang Penanaman Modal .. 113
2. Tantangan Pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal
......................................................................
126
C. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan ................
138
D. Jaminan Kepastian Hukum Bagi Investasi Asing di Indonesia
......................................................................
143
BAB IV. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INVESTASI ASING
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH.............................................................................
155
A. Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Penanaman Modal Kepada
Pemerintah Daerah ...........................................
155
B. Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Investasi Asing Menurut
Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah......................................... 164
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
BAB V. KESIMPULAN DAN
SARAN................................................... 170
A. Kesimpulan
..........................................................................
170
B. Saran
....................................................................................
171
DAFTAR PUSTAKA
...................................................................................
172
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Perbedaan Antara Investasi Asing Langsung dan Investasi
Tidak Langsung
.........................................................................
69
Tabel 2. Bahan Masukan Muatan Materi RPP Pembagian Urusan
Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Sumatera Utara ........ 162
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
DAFTAR SINGKATAN
APEC : Asia Pasific Economic Country APIT : Angka Pengenal
Importir Terbatas BAINPROM : Badan Investasi dan Promosi BAMI :
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia BANI : Badan Arbitrase Nasional
Indonesia BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal CSR : Corporate
Social Responsibility DNI : Daftar Negatif Investasi DSP : Daftar
Skala Prioritas FDI : Foreign Direct Investment FII. : Foreign
Indirect Investment ICSID : The International Center for the
Settlement of Investment
Disputes. IFC : International Finance Corporation IKTA : Izin
Kerja Tenaga Asing ISIC : International Standard for Industrial
Classification KBLI : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KPPOD : Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah LoI : Letter
of Intent MIGA : Multilateral Investment Guarentee Agency PMA :
Penanaman Modal Asing PMDN. : Penanaman Modal Dalam Negeri PMN :
Perusahaan Multi Nasional RKL : Rencana Pengelolaan Lingkungan ROI
: Return On Investment RTRW : Rencana Tata Ruang dan Wilayah SPI :
Sales and Profit Income TDP : Tanda Daftar Perusahaan UKL : Upaya
Pengelolaan Lingkungan UMKMK : Usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi WTO : World Trade Organization
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Meningkatnya perekonomian di banyak negara mengakibatkan
interdepensi
pada akhirnya menciptakan derajat keterbukaan ekonomi yang
semakin tinggi di
dunia, yang terlihat bukan hanya pada arus peningkatan barang
tapi juga pada arus
jasa serta arus uang dan modal. Pada gilirannya arus investasi
di dunia semakin
mengikuti perkembangan keterbukaan ini, sehingga dewasa ini
peningkatan arus
investasi itulah yang memacu arus perdagangan di dunia.1
Untuk itu, cukup beralasan jika setiap negara saling bersaing
untuk menarik
calon investor khususnya investor asing (Foreign Direct
Investment atau FDI) untuk
menanamkan modal di negaranya. Dalam suasana seperti ini peluang
yang begitu
terbuka di era globalisasi agaknya perlu disikapi secara
positif. Perdebatan tentang
globalisasi itu sendiri hingga saat ini masih terus berlangsung.
Namun apa pun
alasannya, terjadinya globalisasi dalam berbagai hal termasuk
dalam penanaman
modal suatu hal sulit dihindari. Satu hal yang pasti bahwa
transformasi, penetrasi,
modernisasi, dan investasi merupakan bagian dari banyak hal yang
akan memberi ciri
sebuah dunia global yang tidak lagi mengenal batas-batas
teritorial. Dalam suasana
seperti ini penting untuk disadari bahwa memasuki arena pasar
global, tentunya harus
1 Yanto Bashri (ed), Mau Ke Mana Pembangunan Ekonomi Indonesia
Prisma Pemikiran
Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Predna Media, Jakarta,
2003, hal. 12-13.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
disertai persiapan yang matang dan terintegrasi terlebih lagi
jika ingin mengundang
investor asing.2
Kehadiran investor asing dalam suatu negara menimbulkan berbagai
pendapat
dengan argumentasi masing-masing. Pendapat tersebut antara lain
ada yang
mengemukakan, kehadiran investor asing dapat mengancam industri
dalam negeri
sendiri dan bahkan mungkin mengancam kedaulatan negara. Hal ini
bukannya tidak
disadari oleh negara penerima modal, sebagaimana yang
dikemukakan oleh Rusdin:
Salah satu kritik terhadap globalisasi adalah meningkatnya
ketergantungan antara ekonomi global, kekuatan ekonomi yang
menggantikan dominasi pemerintah dan memfokuskan ke arah organisasi
perdagangan bebas (WTO). Ketika dunia ini menjadi salah satu pasar
berakibat pada semakin kuatnya interdepensi atau saling
ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya yang
sama-sama mempunyai kedaulatan nasional. Jadi yang sebenarnya
terjadi bukanlah satu negara tergantung pada negara lainnya,
melainkan suatu situasi dan kondisi di mana semuanya saling
memerlukan untuk mempertahankan keseimbangan politis, ekonomis dan
tentu pula dalam rangka pemenuhan kepentingan masing-masing
negara.3
Oleh karena itu, terbukanya hubungan antara satu negara dengan
negara
lainnya, terlebih lagi bagi negara-negara yang selama ini
menutup diri dengan dunia
luar, mulai membuka diri. Hal ini berarti peluang untuk
berinvestasi cukup luas.
Negara penerima modal pun menyadari bahwa implikasi yang akan
muncul dengan
kehadiran investor asing di negara suatu hal yang sulit untuk
dihindari. Negara
membutuhkan modal dalam membangun berbagai sektor. Modal yang
dimaksud
disini, tidak semata-mata berupa dana segar, akan tetapi
meliputi teknologi,
keterampilan serta sumber daya manusia dalam mengelola sumber
daya alam dan
potensi ekonomi lainnya.
2 Freddy Roeroe dkk., Batam Komitmen Setengah Hati, Aksara
Karunia, Jakarta, 2003, hal. 108. 3 Rusdin, Bisnis Internasional
dalam Pendekatan Praktik, Jilid 1, Alfabeta, Bandung, 2002, hal.
34.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
Modal dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam dan potensi
ekonomi
yang berada di bawah otoritas negara. Adanya pengelolaan secara
optimal terhadap
sumber daya alam dan potensi ekonomi yang ada, diharapkan ada
nilai tambah tidak
saja bagi negara akan tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya.
Adapun wujud
pengelolaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang ada
tersebut antara lain
dapat dilakukan oleh investor baik lokal maupun asing.
Dalam berbagai kepustakaan ekonomi atau hukum bisnis,
terminologi
penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan
secara langsung
oleh investor lokal (domestic investor), investor asing (foreign
direct investment atau
FDI) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung
oleh pihak asing
(foreign indirect investment atau FII). Untuk yang terakhir ini
dikenal dengan istilah
penanaman modal dalam bentuk portofolio yakni pembelian efek
lewat Lembaga
Pasar Modal (Capital Market).4 Menurut Gunarto Suhardi,
Investasi langsung (FDI)
lebih baik jika dibandingkan dengan investasi portofolio, karena
investasi langsung
lebih permanen.5
Motivasi investor asing dalam melakukan investasi tidak dapat
dilepaskan
dari perhitungan bisnis, sehingga di satu sisi kehadiran
investasi asing sangat
dibutuhkan, terlebih bagi negara-negara yang sedang berkembang
seperti Indonesia.
Di sisi lain, ada kekhawatiran berbagai pihak investor hanya
berpikiran bisnis.
4 Investasi dalam bentuk portofolio atau pembelian efek lewat
pasar modal diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dalam Pasal 1
butir 13 disebutkan, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan
dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang
berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan
profesi yang berkaitan dengan efek. Pasal 1 butir 5 mengemukakan,
efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat
berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit
penyertaan kontrak investasi, kolektif, kontrak berjangka atas
efek, dan setiap derivatif dari efek. Portofolio efek adalah
kumpulan efek yang dimiliki oleh pihak (Pasal 1 butir 24).
5 Gunarto Suhari, Beberapa Elemen Penting dalam Hukum
Perdagangan Internasional, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004,
hal. 45.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
Sebagaimana dikemukakan Robert Gilpin dan Jean Milies Gilpin
dalam Haris
Munadar:
Para penerima investasi asing langsung (FDI), bersikap mendua
menyangkut kegiatan perusahaan multi nasional. Di satu sisi, mereka
menyadari bahwa investasi asing langsung (FDI) membawa modal dan
teknologi berharga ke dalam negara. Di sisi lain, mereka takut
didominasi dan dieksplotasi perusahaan-perusahaan yang kuat
ini.6
Sejumlah pakar ekonomi mengkaitkan ekspansi perusahaan multi
nasional
(PMN) ke negara berkembang dengan dampak positif yang
ditimbulkan oleh aktivitas
PMN sehingga mendorong pemerintah negara berkembang untuk lebih
membuka diri
bagi investasi asing. Mereka pada umumnya bersepakat bahwa
negara berkembang
menginginkan investasi asing karena manfaat langsung yang dapat
dirasakan dari
kehadiran PMN. Dampak positif dari kehadiran PMN yakni pertama
memberikan
kontribusi pertumbuhan ekonomi suatu negara; kedua menciptakan
lapangan kerja
baru dan ketiga modal yang dibawa oleh PMN dapat memperbaiki
neraca
pembayaran negara berkembang.7
Dengan demikian, perlu dicari hubungan antara motif investor
mencari untung
dengan tujuan negara penerima modal yakni usaha untuk mencapai
tujuan
pembangunan nasionalnya. Agar investor mau menanamkan modalnya
maka
pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana serta
fasilitas lainnya. Sebagai
konsekuensi, maka pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan
dengan mantap,
termasuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang
efektif sehingga
tercapai tujuan pembangunan nasional. Dengan pendekatan ini,
maka peran investor
6 Robert Gilpin dan Jean Milies Gilpin, The Challenge of Global
Capitalism (Tantangan
Kapitalisme Global) Penerjemah: Haris Munadar, Dudy Priatna,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Edisi 1, Cetakan 1, hal.
173.
7 Bos Sugeng Hadiwinata, Politik Bisnis Internasional, Kanisius,
Yogyakarta, 2002, Cet 1, hal. 146.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
dapat diarahkan ke prioritas pembangunan. Dengan pendekatan
semacam ini, maka
teori pembangunan merupakan satu proses kerjasama dan bukan
masalah
ketergantungan dan bukan pula masalah pertentangan
kepentingan.8
Faktor yang terdekat atau utama yang mendorong perusahaan dari
perusahaan
negara industri baru untuk memindahkan modalnya ke luar negeri,
karena
meningkatnya biaya lahan dan tenaga kerja di negaranya,
akibatnya hasil produksi
tidak mempunyai daya saing. Selain faktor upah, juga dipengaruhi
oleh perselisihan
perburuhan yang tidak jarang disertai dengan kekerasan.9
Faktor lain disebabkan kebijakan pemerintah negara asal investor
dan sikap
positif pemerintah negara industri baru terhadap penanaman modal
di luar negeri.
Sebagai contoh sejak tahun 1986, pemerintah Taiwan menghapuskan
pengawasan
devisa. Hal ini berarti mempermudah pengusaha Taiwan untuk
menanamkan
modalnya ke luar negeri. Demikian juga halnya pemerintah Korea
Selatan
mendorong penanaman modal ke luar negeri. Selain itu, sejak
tahun 1987 pemerintah
Korea Selatan mengirim misi pengkaji ke Indonesia untuk
menganalisis lingkungan
penanaman modal di Indonesia, dan menyediakan informasi bagi
para penanam
modal prospektif Korea di samping mengorganisasi
pertemuan-pertemuan orientasi
mereka yang melakukan penanaman modal di Indonesia.10
Dengan demikian kehadiran investor membawa manfaat bagi
Indonesia
sebagai penerima modal untuk kelangsungan pembangunan, di sisi
lain investor yang
8 Sumantoro, Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal/Problems
of Investment in
Equities and in Securities, Binacipta, Bandung, 1990, hal. 59. 9
Thee Kian Wie, Industrialisasi di Indonesia berbagai Kajian, LP3ES,
Jakarta, 1996,
Cetakan Kedua, hal. 149. 10 Ibid. hal. 149.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
hendak menanamkan modalnya juga tidak lepas dari orientasi
bisnis yaitu modal
yang diinvestasikan aman dan bisa menghasilkan keuntungan.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka bila suatu
negara ingin
menjadi tujuan investasi asing perlu menciptakan iklim usaha
yang memadai. Artinya
dilihat dari perspektif hukum ada aturan yang jelas. Itulah
sebabnya mengapa para
pemimpin pemerintahan mengadakan berbagai pertemuan
internasional untuk
menyatukan persepsi dalam merumuskan norma-norma yang terkait
dengan investasi.
Dengan kata lain, dengan adanya pertemuan baik secara bilateral
maupun multilateral
yang wujud konkretnya dalam perjanjian internasional bisa
diangkat menjadi hukum
nasional dengan mengadopsi norma-norma atau nilai-nilai yang
terkandung dalam
tatanan global. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, dalam
berbagai pertemuan
para pemimpin APEC, telah disepakati berbagai hal antara lain
pada pertemuan bulan
November 1994, Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan anggota
APEC mengeluarkan
deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Bogor. Dalam pertemuan
tersebut, para
pemimpin negara anggota APEC menyepakati sejumlah asas-asas yang
tidak mengikat
dalam bidang investasi (nonbinding investment principles),
antara lain:11
a. Transparency (keterbukaan) b. Nondiscriminatory between
source economics (non diskriminasi antar sumber
ekonomi). c. National treatment (perlakuan nasional) d.
Investment incentives (rangsangan investasi) e. Performance
requirement (persyaratan kinerja) f. Dispute settlement
(penyelesaian sengketa) g. Avoidance of double taxation
(penghindaran pajak berganda) h. Investor behavior (perilaku
investor) i. Removal of barriers to foreign capital (penghapusan
rintangan modal asing). j. Penyelesaian sengketa Penanaman Modal
Asing (PMA) melalui lembaga
arbitrase.
11 M. Solly Lubis, Sistem Nasional, Mandar Maju, Bandung, 2002,
hal. 35.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
Pertemuan para pemimpin dunia yang cukup berpengaruh dalam dunia
bisnis
yakni pembentukan World Trade Organization (WTO). Bagi Indonesia
sendiri, jauh
sebelum ditandatanganinya Perjanjian Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia
atau World Trade Organization (WTO) pada tahun 1994, sudah mulai
timbul
pemikiran dari para ahli hukum bahwa ketentuan yang mengatur
tentang investasi
secara langsung (FDI) yang dibuat sekitar empat puluh tahun yang
lalu, dianggap
sudah tidak memadai lagi sebagai dasar hukum untuk menarik
investor, baik investor
asing maupun dalam negeri.12 Hal ini terlihat dari data yang
dikeluarkan oleh United
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam World
Investment
Report (WIR) 2003, dari 140 negara tujuan investasi yang
disurvei, dilihat dari indeks
kinerja investasi ternyata Indonesia masuk dalam urutan ke
138.13
Untuk memacu kegiatan investasi, Pemerintah Indonesia ketika
memasuki
awal tahun 2002 telah mencanangkan sebagai tahun investasi.
Namun tingkat
kehadiran investasi asing ke Indonesia belum berjalan sesuai
dengan harapan. Jika
ditelusuri lebih seksama mengapa kegiatan investasi berjalan
lamban, agaknya ada
beberapa faktor yang cukup mempengaruhi,14 antara lain:
a. Faktor Politik
Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk
menanamkan
modalnya ke suatu negara adalah kondisi di negara tujuan
investasi, apakah
kondisi politiknya stabil atau tidak. Sebab dengan tidak adanya
kestabilan politik
12 Peter Kuin (Penyunting) dengan Kata Pengantar Sjahrir,
Perusahaan Transnasional,
Jakarta: Gramedia Obor, 1987, hal. 2. 13 WIR 2003 yang
dipublikasikan oleh UNCTAD, dalam www.unctad.org. 14 Hulman
Panjaitan, Hukum Penanaman Modal, Indhill Co., Jakarta, 2002,
Cetakan 1,
hal. 8-13.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
sulit untuk memprediksi kebijakan apa yang akan diambil oleh
pemerintah yang
berkaitan dengan dunia usaha.
b. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi dan politik dalam investasi merupakan dua hal
yang tidak dapat
dipisahkan satu sama lain, artinya adanya stabilitas politik
dapat menggerakkan
roda perekonomian. Oleh karena itu tidak mengherankan,
dengan
terselenggaranya pelaksanaan Pemilihan Umum15 sesuai dengan
jadwal yang
sudah ditentukan, pihak yang terkait dengan masalah investasi
dengan rasa
optimis menyampaikan kepada masyarakat, sekaranglah saatnya
untuk
berinvestasi.
c. Faktor Hukum
Selain faktor politik dan ekonomi, faktor lain yang menjadi
pertimbangan bagi
investor untuk menanamkan modalnya adalah masalah kepastian
hukum.
Berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan investasi dirasakan
perlu untuk
menyesuaikan dengan berbagai perjanjian multilateral, regional
maupun bilateral
yang diikuti oleh Pemerintah Indonesia.16
15 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Presiden dan Wakil
Presiden RI, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI
dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil. Dalam penjelasan umum disebutkan, Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden RI merupakan suatu rangkaian Pemilu Anggaran DPR,
DPD, dan DPRD yang dialskanakan sekali dalam lima tahun. Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden RI secara langsung oleh rakyat
akan memberikan legitimasi yang kuat kepada Presiden dan Wakil
Presiden RI terpilih dalam menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan
pemerintahan negara.
16 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I Nomor
IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun
1999-2004. Dalam bab IV tentang arah kebijakan, bagian b tentang
Ekonomi butir 27 disebutkan, tugas pemerintah adalah melaksanakan
secara proaktif negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan
multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor
terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam, serta
menarik investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa
merugikan pengusaha nasional.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
Dari uraian yang dikemukakan di atas, memberikan pengertian
bahwa
masuknya Indonesia ke lalu lintas perdagangan internasional,
maka kaidah-
kaidah hukumnya pun harus mengadopsi norma-norma yang telah
menjadi acuan
umum.
Peraturan perundang-undangan investasi di Indonesia diatur dalam
Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA)
dan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN).
Kemudian undang-undang ini dicabut dengan diterbitkannya
Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 (UUPM), yang berlaku sejak diundangkan dalam
Lembaran Negara
Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 6 pada tanggal 26
April 2007.
Pasal 1 angka 3 UUPM menyatakan penanaman modal asing adalah
kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia yang
dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal
asing
sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam
negeri.
Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas
berdasarkan
hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara
Republik Indonesia,
kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Penanam modal asing
yang melakukan
penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan
mengambil
bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, atau
membeli saham. 17
Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam
modal
yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan
penanaman modal di
17 Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UUPM
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
Indonesia. Perlakuan ini tidak berlaku bagi penanam modal dari
suatu negara yang
memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan
Indonesia.18
Dalam penjelasan umum UUPM, agar memenuhi prinsip demokrasi
ekonomi,
undang-undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan
perundang-undangan
mengenai bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan
persyaratan, termasuk
bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha
mikro, kecil,
menengah, dan koperasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12
UUPM berikut ini:
(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan
penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang
dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup
berdasarkan
undang-undang. (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden
menetapkan bidang usaha yang
tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri,
dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan,
lingkungan hidup, pertanahan dan keamanan nasional, serta
kepentingan nasional lainnya.
(4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang
terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup
dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur
dengan Peraturan Presiden.
(5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan
persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu
perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha
mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan
distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal
dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk
Pemerintah.
Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka
dengan
persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam
suatu daftar yang
18 Pasal 6 UUPM, dalam penjelasannya dinyatakan, yang dimaksud
dengan hak istimewa
adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan
kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (common
market), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian
antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat
bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak
istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis
usaha yang berlaku di
Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) dan/atau International Standard for Industrial
Classification (ISIC).19
Dalam Pasal 13 UUPM, Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha
yang
dicadangkan, pembinaan dan pengembangan untuk usaha mikro,
kecil, menengah,
dan koperasi (UMKMK).20 Namun dalam pasal itu tidak disebutkan
secara tegas,
bagaimana bentuk pengaturan yang dicadangkan untuk bidang usaha
mikro, kecil,
menengah dan koperasi.21
Demikian juga dalam hal fasilitas fiskal (pajak) menjadi
pertimbangan bagi
calon investor untuk menanamkan modalnya. Walaupun, dalam
berbagai fasilitas
fiskal (pajak) yang diatur dalam Pasal 18 UUPM sudah memberikan
ruang gerak
kemudahan bagi investor, namun ketentuan yang tercantum dalam
UUPM juga harus
terjadi kesesuaian dengan peraturan yang terkait dalam hal ini
ketentuan tentang
pajak.
19 Penjelasan Pasal 12 UUPM. Selanjutnya, peraturan presiden
yang dimaksud, yaitu:
1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria
dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang
Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman
Modal.
2) Peraturan Presiden R.I Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar
Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan
Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
20 Lihat Pasal 13 UUPM 21 Secara normatif, untuk usaha kecil
sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1995 tentang Usaha Kecil (UUUK). Dalam undang-undang usaha kecil
disebutkan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala
kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan serta kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam UUUK (Pasal
1 butir 1 UUUK). Demikian juga halnya untuk koperasi telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Dalam
undang-undang koperasi disebutkan, koperasi adalah badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan
atas asas kekeluargaan (Pasal 1 butir 1 UU Koperasi). Yang menjadi
masalah adalah bidang usaha apa saja yang dapat dimasuki oleh badan
usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
Selanjutnya, hal yang sering menjadi kekhawatiran bagi investor
dalam
berinvestasi adalah panjangnya rantai birokrasi yang harus
dilewati. Dalam Pasal 26
UUPM secara tegas dikemukakan pelayanan investasi dilakukan
dalam satu pintu.
Sehingga investor tidak harus membutuhkan jangka waktu yang
terlalu panjang
dalam mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan investasi yang
hendak
dilakukan. Hanya saja untuk melaksanakan sistem pelayanan satu
pintu perlu diatur
dalam Peraturan Presiden.22
Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai
apabila
faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat
diatasi, antara lain
melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan
daerah, penciptaan
birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman
modal, biaya ekonomi
yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di
bidang ketenagakerjaan
dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor
penunjang tersebut,
diharapkan realiasi penanaman modal akan membaik secara
signifikan.23 Mengenai
ketenagakerjaan di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal
2 dan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
bahwa
Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang
Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diselenggarakan atas
asas keterpaduan
dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan
daerah.
Calon investor investasi fisik dimanapun akan selalu mencari
informasi
selengkap-lengkapnya mengenai segala sesuatu yang berkaitan
dengan kegiatan
22 Pasal 26 ayat (3) UUPM, yang menyatakan mengenai tata cara
dan pelaksanaan pelayanan
terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Presiden.. 23 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(UUPM)
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
investasinya di suatu negara. Mereka akan mencari informasi dari
klipping-kliping di
kantor kedutaannya, rekan-rekannya (komunitasnya, asosiasi
international),
majalah/koran/Televisi(TV), KADIN, pengamatan langsung,
jurnal-ilmiah, dan
global independent rater (misalnya corruption perception index
yang diterbitkan
transparency international, PERC, Instititutional Investor
Credit Rating, dan lain-
lain).24 Hal ini menunjukkan bahwa investor asing sangat
membutuhkan pengamanan
terhadap modal yang diinvestasikannya di negara penerima
modal.
Investasi diharapkan membuka lapangan kerja dan meningkatkan
pendapatan.
Hal ini mendorong semua negara saling berlomba untuk menarik
investasi, tak
terkecuali Indonesia. Persaingan memperebutkan investasi juga
semakin sengit
sehingga semua negara saling berlomba memperbaiki iklim
investasi guna
mendorong perekonomian. Di antara negara-negara berkembang,
iklim investasi di
Indonesia masih kalah jauh, termasuk dengan negara tetangga.
Lemahnya arus masuk
investasi turut membuat daya saing Indonesia menurun. Karena
itu, kenaikan arus
investasi yang juga akan membawa keahlian akan bisa menolong
pemulihan daya
saing Indonesia.
Perkembangan ini bisa disimak dari laporan hasil penelitian yang
dikeluarkan
International Finance Corporation (IFC) dan Bank Dunia serta
Bank Pembangunan
Asia yang tertuang dalam laporan IFC dan Bank Dunia mengenai
Doing Business
2007. Indonesia menduduki peringkat 135 dari 175 negara dalam
hal kemudahan
24 CPI Investasi Asing dan Potensi Industri Asing , Pidato
ilmiah Prof.Dr.Ir. Kresnohadi
Ariyoto Karnen, dibacakan pada saat upacara pengukuhan sebagai
Guru Besar Tetap Ilmu Manajemen FEUI yang berlangsung hari Rabu, 14
Nopember 2007 di Kampus Depok, dalam Website Universitas Indonesia,
hal. 1.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
memulai usaha baru. Peringkat itu turun dari posisi 131 tahun
lalu karena perbaikan
tak sesignifikan negara lain.25
Satu hal yang sering menjadi pertimbangan calon investor, jika
investor ingin
menanamkan modalnya di luar negeri adalah eksistensi lembaga
penyelesaian
sengketa antara investor dengan negara tuan rumah. Sebenarnya
secara konvensional
di negara manapun di dunia ini telah tersedia lembaga
penyelesaian sengketa yakni
lembaga peradilan, yang dalam teori hukum ketatanegaraan dikenal
sebagai lembaga
yudikatif. Hanya saja, jika penyelesaian sengketa antara
investor dengan negara tuan
rumah diselesaikan lewat lembaga peradilan ada keraguan di
kalangan calon investor
asing. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tineke Louise Tuegeh
Longdong:
Pertimbangan utama dari investor untuk melakukan investasi
adalah adanya jaminan hukum yang memadai, menyediakan cara
penyelesaian sengketa melalui arbitrase luar negeri terhadap
kerugian-kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari penanaman
modal. Investor dan pedagang asing selalu berupaya untuk melepaskan
diri dari peradilan negara berkembang karena merasa tidak mengenal
hukum setempat yang berlainan dengan sistem hukum negaranya
sendiri. Selain itu ada keragu-raguan bahwa peradilan setempat akan
bersikap tidak obyektif. Alasan lain adalah, apakah lembaga
peradilan negara berkembang ada kemampuan dalam memeriksa sengketa
perdagangan internasional dan alih teknologi yang demikian
rumit.26
Gencarnya ajakan Pemerintah Indonesia untuk menarik investasi
asing
ternyata belum dibarengi dengan sistem kebijakan,
perundang-undangan, birokrasi,
dan jaminan rasa aman yang memadai. Publik memandang berbagai
kondisi yang ada
di Tanah Air saat ini belum mendukung iklim investasi yang
kondusif. Padahal,
cukup tersirat harapan di benak publik bahwa masuknya investasi
asing ini bisa turut
25 Ali Mubarak, Memutus Hambatan Investasi, terdapat dalam
http://www.seputarindonesia.com,
diakses tanggal 4 September 2007. 26 Tineke Louise Tuegeh
Longdong, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 2.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
membantu memulihkan kondisi perekonomian nasional yang dirasakan
kian
memburuk. Undangan pemerintah kepada pihak asing untuk terus
menanamkan
investasi di Indonesia tak pernah henti diserukan. Namun,
tampaknya berbagai hal
belum siap mendukung keseriusan pemerintah menarik investasi
asing. Dalam
memberikan jaminan keamanan berusaha, misalnya kondisi di
beberapa wilayah di
Indonesia memang masih belum cukup aman untuk membuat
perusahaan-perusahaan
asing tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.27 Hal ini juga
dipengaruhi
kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah sejak diberlakukannya
Otonomi Daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor
22 Tahun
1999 yang telah dua kali dilakukan perubahan yaitu dengan
Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 dan sekarang dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang
Pemerintahan Daerah.
Sejak otonomi daerah dilaksanakan telah lahir berbagai peraturan
daerah.
Peraturan daerah ini semestinya dapat memacu pertumbuhan ekonomi
dan
meningkatkan pendapatan daerah, namun demikian yang terjadi
justru sebaliknya,
peraturan daerah cenderung membuat masyarakat dan dunia usaha
dirugikan.28
Berdasarkan penelitian Departemen Keuangan peraturan daerah
dapat
dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:29
1. Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang telah
sesuai dengan jenis-jenis pajak dan retribusi sebagaimana yang
tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan daerah tentang jenis-jenis pajak dan retribusi baru
(di luar peraturan tentang biaya perizinan untuk bongkar pasang di
wilayah perbatasan).
27 Mencemaskan Masuknya Investasi Asing, Kompas, 4 Februari
2006. 28 Pemerintah Diminta Beri Perlakuan Yang Sama Untuk Tarik
PMA, Bisnis Indonesia, 25
Januari 2000. 29 Laporan Penelitian Departemen Keuangan, Tahun
2003.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
Peraturan ini lebih banyak didorong untuk meningkatkan
pendapatan dan cenderung mengabaikan kepentingan publik.
3. Peraturan daerah tentang kewajiban memberikan sumbangan
perusahaan kepada pihak ketiga. Dengan peraturan ini maka
perusahaan harus menyediakan bayaran sukarela kepada pihak ketiga
termasuk pemerintah daerah setempat. Sumbangan pihak ketiga
beroperasi sebagai pajak, tapi tidak dimasukkan ke dalam kas
pemerintah. Alasannya, karena sumbangan ini diartikan sebagai
sumbangan sukarela dari masyarakat kepada pemerintah daerah. Selain
itu, ada juga peraturan tentang biaya pungutan jalan dan transport.
Pungutan ini dimaksudkan untuk membiayai pekerjaan jalan dan
perawatan, tapi seringkali membebankan pajak dan biaya lainnya
seperti pajak pendaftaran kendaraan.
4. Peraturan daerah yang bersifat pengaturan namun di dalamnya
tercantum pula pungutan-pungutan yang mirip pungutan pajak dan/
atau retribusi.
5. Peraturan daerah yang bersifat pengaturan yang di dalamnya
juga membuat pungutan namun pungutan tersebut berkaitan dengan jasa
di bidang kepelabuhan.
Pada sisi lain, Departemen Keuangan juga melakukan penelitian
terhadap
1.528 Perda yang terdiri dari sektor Energi dan Sumber Daya
Mineral, sektor
Pertanian dan Peternakan, sektor Perdagangan dan Industri,
sektor Kehutanan dan
Perkebunan, sektor Pariwisata, sektor Perkebunan. Berdasarkan
penelitian ini,
Departemen Keuangan merekomendasikan 206 Perda untuk dibatalkan
karena
tumpang tindih dengan pajak pusat, pungutan retribusi yang tidak
sesuai dengan
prinsip-prinsip retribusi, menimbulkan duplikasi dengan pungutan
daerah,
menghambat arus lalu lintas, menimbulkan ekonomi biaya tinggi
dan berakibat
meningkatnya beban subsidi pemerintah.30
Selain itu dana moneter internasional (IMF) juga
merekomendasikan
pembatalan peraturan daerah karena memberatkan investor. Melalui
letter of intent
(LoI), IMF meminta agar 100 peraturan daerah dibatalkan.31
30 Suparji, Penanaman Modal Asing di Indonesia Insentif vs
Pembatasan, Fakultas Hukum
Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 150. 31
Perda, atau Pembunuh Investor, Kompas, 27 Januari 2002.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
Pada tahun 2003, menurut hasil penelitian Komisi Pemantauan
Pelaksanaan
Otonomi Daerah (KPPOD) ditemukan sebanyak 257 dari 353 peraturan
daerah
(Perda) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah adalah Perda
bermasalah. Perda ini
terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pungutan non pajak,
non retribusi, dan non
pungutan.32
Pada tahun 2008, sebanyak 41 Peraturan Daerah yang dinilai
mengganggu
investasi migas dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan
Daerah itu terkait
langsung maupun tidak langsung dengan iklim investasi di
industri migas, seperti
perda pengelolaan air limbah, pengambilan air tanah dan
pengelolaan migas.33
Banyaknya pungutan dan retribusi yang sebenarnya tidak perlu,
kemudian
peraturan yang tumpang tindih dan bertentangan dengan semangat
otonomi daerah,
membuat biaya investasi menjadi lebih tinggi. Investor harus
mengeluarkan biaya
ekstra yang memberatkan bagi kelangsungan usahanya.
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
provinsi
merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi, pelayanan
administrasi
penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota. Dalam melayani
kebutuhan
investor, kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi dalam
pelaksanaannya
sangat mungkin terjadi.
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka perlu
dilakukan kajian
yuridis tentang jaminan kepastian hukum bagi investasi asing di
Indonesia menurut
ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal dan kewenangan daerah
dalam kaitan
dengan otonomi daerah.
32 UU Otonomi Daerah Vs Perda, Forum Keadilan, No. 35,1 Februari
2004. 33 Ganggu Investasi Migas, 14 Perda Dibatalkan, Bisnis
Indonesia, 9 Mei 2008.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan
permasalahan adalah:
1. Bagaimana jaminan kepastian hukum bagi investasi asing
menurut ketentuan
Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah terhadap investasi
asing menurut
Undang-Undang Pemerintahan Daerah?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka yang dijadikan
tujuan dalam
penelitian ini adalah:
1. Untuk menjelaskan jaminan kepastian hukum bagi investasi
asing menurut
ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap
investasi asing
menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangsih
pengetahuan bagi
pengembangan hukum investasi secara umum dan secara khusus pada
kajian
yuridis tentang jaminan kepastian hukum bagi investasi asing di
Indonesia.
2. Secara praktis
Diharapkan hasil penelitian ini nantinya bermanfaat dan dapat
dijadikan pedoman
bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta
instansi-instansi terkait
lainnya, dalam pelaksanaan investasi asing di Indonesia.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan informasi dari penelusuran kepustakaan khususnya di
lingkungan
Universitas Sumatera Utara, penelitian dengan judul: Kajian
Yuridis Tentang
Jaminan Kepastian Hukum Investasi Asing di Indonesia belum
pernah dilakukan
oleh peneliti lainnya. Sebelumnya memang penelitian yang
berjudul Analisis Faktor
Yang Mempengaruhi Perkembangan Investasi Dalam Pembangunan
Daerah
Sumatera Utara Tahun 2005 yang diteliti oleh H. Amiruddin,
Magister Ekonomi
Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
Jika dikonfrontir
penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah berbeda dalam
pembahasannya.
Sehingga penelitian ini adalah asli dan keasliannya secara
akademik keilmuan dapat
dipertanggungjawabkan.
F. Kerangka Teori dan Konsepsi
1. Kerangka teori
Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala
spesifik
atau proses tertentu terjadi,34 dan satu teori harus diuji
dengan menghadapkannya
pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.35
Kerangka teori
adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori,
thesis mengenai sesuatu
kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan
perbandingan, pegangan
teoritis.36 Kerangka teori yang akan dijadikan pisau analisis
dalam penelitian ini
adalah teori kepastian hukum.
34 J.J.J. M. Wuisman, dengan penyunting M. Hisyam, Penelitian
Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I, FE
UI, Jakarta, 1996, hal. 203, dalam S. Mantayborbir, Sistem Hukum
Pengurusan Piutang, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2004, hal.
13.
35 Ibid., hal. 16. 36 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan
Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 80.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
Soerjono Soekanto, mengemukakan:
Wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah
pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah negara. Kemungkinan lain
adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi hanya bagi golongan
tertentu. Selain itu dapat pula peraturan setempat yaitu peraturan
yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya
saja, misalnya peraturan kotapraja.37
Dari pendapat di atas, terlihat bahwa wujud kepastian hukum pada
umumnya
berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang
mempunyai otoritas
untuk itu. Arti pentingnya kepastian hukum itu menurut Sudikno
Mertokusumo
adalah:
Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan
adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas
menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban
masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus
diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika
terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati
peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa
tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap seperti
demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-Undang
itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, lex
dure, sed tamen scripta (undang-undang itu kejam, tetapi memang
demikianlah bunyinya).38
Dalam melakukan investasi selain tunduk kepada ketentuan hukum
investasi,
juga ada ketentuan lain yang terkait dan tidak bisa dilepaskan
begitu saja. Ketentuan
tersebut, antara lain berkaitan dengan perpajakan,
ketenagakerjaan, dan masalah
pertanahan. Semua ketentuan ini akan menjadi pertimbangan
investor, dalam
melakukan investasi.
37 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka
Pembangunan
Indonesia, UI Pres, Jakarta, 1974, Cet.4, hal. 56 38 Sudikno
Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta,
1988,
Cetakan I, edisi kedua, hal. 136.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
Charles Himawan menyatakan:
Peraturan-peraturan itu kadang-kadang demikian banyaknya
sehingga menimbulkan kekaburan akan hukum yang berlaku. Untuk
memanfaatkan modal multinasional secara maksimal diperlukan
kejernihan hukum. Apabila hukum yang berwibawa berarti hukum yang
ditaati orang, baik orang yang membuat hukum itu maupun orang
terhadap siapa hukum itu ditujukan, akan terlihat di sini kaitan
antara manusia dan hukum. Dirasakan pula perlunya hukum yang
berwibawa untuk menunjang pembangunan. Dalam konteks yang berlainan
diamati perlunya kepastian hukum untuk menjamin arus modal (capital
flow) ke Indonesia.39
Satu hal yang menarik dari pandangan yang dikemukakan di atas,
yakni
perlunya hukum yang berwibawa. Dengan kata lain berwibawanya
hukum menjadi
indikator hukum yang dipatuhi. Tampaknya hal ini tidak dapat
dilepaskan dari tujuan
pembentukan hukum itu sendiri. Hal ini memang tidak dapat
dilepaskan dari latar
belakang pemikiran yang mendasari lahirnya suatu norma hukum.
Selain itu, waktu
dan tempat berlakunya hukum juga cukup berpengaruh.
Lawrence M. Friedman, menyatakan:
hukum ditentukan secara tegas berdasarkan kebangsaan: hukum
berhenti sampai di perbatasan negara. Di luar negaranya, hukum
tidak sah sama sekali. Jadi tidak ada dua sistem hukum betul-betul
serupa. Masing-masing sistem hukum bersifat khusus bagi negaranya
atau yuridiksinya. Hal ini tidak berarti bahwa sistem hukum
sepenuhnya berbeda dengan sistem hukum lainnya.40
Dari apa yang dikemukakan di atas, jelas bahwa keberadaan hukum
di tengah-
tengah masyarakat sebagai pegangan dalam menjalankan hubungan
satu dengan yang
lain terlebih lagi dalam lalu lintas bisnis sangat
dibutuhkan.
39 Charles Himawan, Hukum Sebagai Panglima, Penerbit Buku
Kompas, Jakarta, 2003,
Cetakan 1, hal. 113, 155. Lihat juga Theo Huijbers, Filsafat
Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal. 118, yang menjelaskan
bahwa: wibawa hukum itu tidak terletak dalam kekuasaan pemerintah
yang menciptakannya. Bila demikian halnya hukum ditakuti, bukan
dihormati. Tetapi sebaliknya wibawa ada pada hukum, oleh sebab
hukum itu mengatur dan membimbing.
40 Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction, Second
Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wishnu
Basuki), Tatanusa, Jakarta, 2001, hal. 19.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
Investor membutuhkan adanya kepastian hukum sebagai salah satu
ukuran
yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya,
yaitu suatu aturan
yang dibuat oleh yang mempunyai otoritas untuk itu, ada aturan
itu berlaku untuk
semua pihak.
Budiono Kusumohamidjojo, menyatakan:
Dalam keadaan tanpa patokan sukar bagi kita untuk membayangkan
bahwa kehidupan masyarakat bisa berlangsung tertib, damai, dan
adil. Fungsi dari kepastian hukum adalah tidak lain untuk
memberikan patokan bagi perilaku seperti itu. Konsekuensinya adalah
hukum itu sendiri harus memiliki suatu kredibilitas, dan
kredibilitas itu hanya bisa dimilikinya, bila penyelenggaraan hukum
mampu memperlihatkan suatu alur konsistensi. Penyelenggaraan hukum
yang tidak konsisten tidak membuat masyarakat mau mengandalkannya
sebagai perangkat kaedah yang mengatur kehidupan bersama.41
Bertitik tolak dari pemikiran tentang asas kepastian hukum
sebagaimana yang
dikemukakan di atas, dapat diketahui adanya korelasi antara
kepastian hukum dengan
kegiatan investasi. Artinya apabila ada kepastian hukum dalam
berinvestasi, maka
kegiatan investasi pun akan berjalan dengan baik.
Dalam menggerakkan sektor perekonomian lewat pranata hukum
investasi
dibutuhkan aturan hukum yang jelas, demi kepastian hukum bagi
investasi asing,
karena Indonesia membutuhkan investasi asing untuk pembangunan
di segala sektor
yang membutuhkan dana yang tidak sedikit, sementara dana dalam
negeri tidak
mencukupi, maka pemerintah sebagai penyelenggara negara mencari
alternatif lain,
di antaranya mengundang investasi asing masuk ke Indonesia.
Pengertian investasi dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi,
digunakan
investment (investasi) yang mempunyai arti:
41 Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban Yang Adil Problematika
Filsafat Hukum, Grasindo,
Jakarta, 1999, Cetakan 1, hal. 150-151.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
Penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana
yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih
berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal.
Investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan
(di mana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau
menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin
memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya.42
Dalam Eksiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, dijelaskan
istilah
investment atau investasi, penanaman modal digunakan untuk:
Penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi
barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Dalam arti yang
semata-mata bercorak keuangan, investment mungkin berarti
penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka
waktu yang relatif panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang
teratur dengan maksimum keamanan.43
Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007
tentang Penanaman Modal (UUPM), penanaman modal adalah segala
bentuk
kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri
maupun
penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara
Republik
Indonesia.
Dalam berbagai kepustakaan ekonomi atau hukum bisnis,
terminologi
penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan
secara langsung
oleh investor lokal (domestic investor), investor asing (Foreign
Direct Investment
atau FDI) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak
langsung oleh pihak
asing (Foreign Indirect Investment atau FII). Untuk yang
terakhir ini dikenal dengan
42 Lihat, John Downes dan Jordan Elliot Goodman, Kamus Istilah
Keuangan & Investasi.
Alih bahasa oleh Soesanto Budhidarmo, Elex Media Komputindo,
Jakarta, 1994, hal. 300. 43 Lihat, A. Abdurrahman, Ensiklopedia
Ekonomi Keuangan Perdagangan, Pradnya Paramita,
Jakarta, 1991, Cetakan ke 6, hal. 340.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
istilah penanaman modal dalam bentuk portofolio yakni pembelian
efek lewat
Lembaga Pasar Modal (Capital Market).44
Menurut Gunarto Suhardi,
Investasi langsung lebih baik jika dibandingkan dengan investasi
portofolio, karena investasi langsung lebih permanen. Selain itu
investasi langung: a. Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk b.
Mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal. c. Memberikan
risidu baik berupa peralatan maupun alih teknologi. d. Bila
produksi diekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang
dapat
dirunut oleh pengusaha lokal di samping seketika memberikan
tambahan devisa dan pajak bagi negara.
e. Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing. f.
Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila
investor
berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan
diberikan.45
Pernyataan ini memperlihatkan manfaat kehadiran investor asing
dapat
menyerap tenaga kerja di negara penerima modal, dapat
menciptakan permintaan
bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa
apalagi investor
asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan
negara dari sektor
pajak, adanya alih teknologi maupun alih pengetahuan. Dengan
demikian kehadiran
investor asing cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu
negara, khususnya
pembangunan di daerah di mana investasi asing langsung (FDI)
menjalankannya
aktivitasnya.
Mencermati peran investasi asing cukup signifikan dalam
membangun
perekonomian, tidaklah mengherankan jika di berbagai negara di
dunia, baik negara-
44 Investasi dalam bentuk portofolio atau pembelian efek lewat
pasar modal diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dalam
Pasal 1 butir 13 disebutkan, pasar modal adalah kegiatan yang
bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan
publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta
lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasal 1 butir 5
mengemukakan, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan
utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti
utang, unit penyertaan kontrak investasi, kolektif, kontrak
berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Portofolio
efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh pihak (Pasal 1 butir
24).
45 Gunarto Suhari, op. cit., hal. 45.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
negara maju maupun negara-negara berkembang berusaha secara
optimal agar
negaranya dapat menjadi tujuan investasi asing tidak terkecuali
Indonesia. Di lain
pihak, dari sudut pandang investor adanya keterbukaan pasar di
era globalisasi
membuka peluang untuk berinvestasi di berbagai negara. Tujuannya
sudah jelas
yakni mencari untung, sedangkan negara penerima modal berharap
ada partisipasi
investor asing dalam pembangunan nasionalnya.
Untuk menyatukan antara kepentingan investor asing dengan
penerima-
penerima modal harus disadari tidak mudah. Artinya apabila
negara penerima modal
terlalu ketat dalam menentukan syarat penanaman modal investor,
mungkin saja para
investor tidak akan datang lagi bahkan bagi investor yang sudah
ada pun bisa jadi
akan merelokasi perusahaannya. Karena di era globalisasi ini,
para pemilik modal
sangat leluasa dalam menentukan tempat berinvestasi yang tidak
terlalu dibatasi
ruang geraknya. Untuk itu dalam menyikapi arus globalisasi yang
terus merambah ke
berbagai bidang tersebut maka, peraturan perundang-undangan
investasi asing di
berbagai negara pun terus diperbarui sesuai dengan perkembangan
dunia bisnis yang
semakin mengglobal.
Dengan kata lain dalam perspektif, dunia bisnis tidak lagi
mengenal sekat-
sekat atau batas negara. Tidak kalah pentingnya, ikut andil
dalam perubahan
kebijakan investasi asing adalah pesatnya perkembangan teknologi
di berbagai sektor,
khususnya di sektor informasi. Hal ini ialah menimbulkan
ekspansi perusahaan-
perusahaan multinatisional terutama di bidang jasa keuangan.
Menyikapi hal ini,
maka sejumlah negara pun melakukan kebijakan liberalisasi di
bidang investasi, antara
lain membuka seluas-luasnya bidang usaha yang dapat dimasuki
oleh investor asing yang
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
sebelumnya tertutup. Selain itu prosedur untuk berinvestasi pun
disederhanakan.46 Jadi,
agar dapat berkompetisi dalam menarik investor berbagai
ketentuan hukum yang terkait
dengan investasi di Indonesia perlu disesuaikan dengan tuntutan
global.
Sondang P. Siagian menyatakan:
Jika suatu negara hendak mengundang investor asing dalam rangka
pembangunan ekonominya, maka ada beberapa hal yang harus
diperhatikan yakni: 1) Bahwa kesahan (legitimacy) pemerintah yang
sedang berkuasa harus berada
pada tingkat yang tinggi, oleh karena kesahan yang tinggi
tersebut diduga akan menjamin kontinuitas dari pemerintahan yang
bersangkutan.
2) Pemerintah harus dapat menciptakan suatu iklim yang
merangsang untuk penanaman modal asing tersebut. Artinya bahwa
kepada para penanam modal asing harus diberikan keyakinan bahwa
modal yang mereka tanamkan memberikan kepada mereka keuntungan yang
wajar sebagaimana halnya apabila modal tersebut ditanam di tempat
lain, baik di negara asalnya sendiri maupun di negara lain.
3) Pemerintah perlu memberi jaminan kepada para penanam modal
asing tersebut, bahwa dalam hal terjadinya goncangan politik di
dalam negeri, maka modal mereka akan dapat dikembalikan kepada
pemiliknya dan badan usaha mereka tidak dinasionalisasi.
4) Pemerintah harus dapat menunjukkan bahwa pemerintah itu
mempunyai kesungguhan dalam memperbaiki administrasi negaranya,
agar dalam hubungannya dengan penanam modal asing itu, maka
permintaan izin dan hal lain yang menyangkut pembinaan usaha tidak
mengalami perubahan-perubahan birokratisme yang negatif akan tetapi
dapat berjalan lancar dan memuaskan.47
Di sini terlihat yang menjadi perhatian investor adalah
legitimasi dari
pemerintahan yang sedang berkuasa. Hal ini memang ada kaitannya
dengan risiko
yang akan dihadapi oleh investor. Sebenarnya dalam tatanan
global berkaitan dengan
risiko non-komersial (non-commercial risk), sudah ada satu
pengaturan bagi investor
yakni apa yang dicantumkan dalam Multilateral Investment
Guarentee Agency,
46 Lihat, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
R.I. Laporan Akhir: Penelitian Tentang Aspek Hukum Perdagangan
Dikaitkan dengan Penanaman Modal Asing, Jakarta, 1996, hal. 7.
47 Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung,
Jakarta, 1985, cetakan kesebelas, hal. 88.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
(MIGA) yang diprakarsai Bank Dunia (World Bank).48 Indonesia
sendiri telah turut
serta dalam konversi MIGA berdasarkan Keputusan Presiden RI
Nomor 1 Tahun
1986 tentang Pengesahan Convention Establishing The Multilateral
Investment
Guarentee Agency. Hal ini berarti secara normatif jika
menyangkut risiko politik
tidak menjadi masalah. Artinya jika terjadi risiko politik, maka
MIGA sebagai suatu
institusi akan memberikan ganti rugi kepada investor.
Gunarto Suhardi menyatakan:
Ada banyak persetujuan lainnya di antara kelompok
anggota-anggota PBB dalam berbagai hal yang menjadi hukum
internasional yang mempengaruhi ekonomi rakyat berbagai negara.
Satu contoh yakni perbaikan pengaturan perdagangan dunia yang
sangat mempengaruhi kepada kelancaran hubungan ekonomi antar negara
khususnya ekspor, impor, dan perdagangan jasa-jasa internasional.
Pengaturan yang dimaksud di sini adalah General Agreement on
Tariffs and Trade, GATT.49
Dengan demikian masuknya Indonesia ke lalu lintas
perdagangan
internasional, maka kaidah-kaidah hukumnya pun harus mengadopsi
norma-norma
yang telah menjadi acuan umum.
Bismar Nasution menyatakan:
Implikasi globalisasi ekonomi itu terhadap hukum juga tidak
dapat dihindarkan, sebab globalisasi hukum mengikuti globalisasi
tersebut, dalam arti berbagai substansi undang-undang dan
perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara.
Disinilah diperlukan pembaruan hukum investasi sebagai perangkat
aturan untuk mengantisipasi kegiatan investasi di Indonesia era
AFTA 2003. Dengan ini berarti hukum investasi harus diperbarui
sesuai dengan ritme tuntutan AFTA guna menampung ketentuan
AFTA.50
48 Lihat, A.F. Elly Erawati, Meningkatkan Investasi Asing Di
Negara Berkembang: Kajian
Terhadap Fungsi dan Peran dari The Multilateral Inevstment
Guarantee Agency, Pusat Studi Hukum Unpar, Bandung, 1989, hal.
30.
49 Gunarto Suhardi, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi,
Unika Atmajaya, Yogyakarta, 2002, cetakan 1, hal.30.
50 Bismar Nasution, Implikasi AFTA Terhadap Kegiatan Investasi
Hukum Investasi Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, edisi
Januari-Februari, 2003, hal. 48.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
Untuk menyikapi ini semua, hal yang harus dilakukan oleh
penerima modal
adalah bagaimana melengkapi berbagai ketentuan hukum yang
terkait dengan
undang-undang penanaman modal. Perlunya melengkapi berbagai
ketentuan investasi
tiada lain karena lingkungan dunia usaha baik di tingkat
nasional, regional maupun
internasional telah mengalami berbagai perkembangan yang
demikian pesat, sehingga
mau atau tidak, ketentuan investasi juga harus disesuaikan
dengan ketentuan hukum
nasional termasuk ketentuan investasi. Seperti yang dikemukakan
oleh Baharuddin
Lopa, agar hukum nasional senantiasa mampu menyesuaikan
perkembangan keadaan,
maka ia harus membuka diri, menerima unsur-unsur dari luar yang
dapat
memperlancar pembangunan nasional yang sedang dikerjakan oleh
bangsa ini.51
Dengan demikian jika ingin bersaing dengan negara lain dalam
merebut calon
investor, ketentuan yang terkait dengan penanaman modal harus
disesuaikan dengan
kondisi era globalisasi. Sebagaimana dalam hasil penelitian yang
dilakukan oleh tim
peneliti dari Badan Pembinaan Hukum Nasional:
Upaya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif menjadi
semakin perlu mengingat bahwa untuk menarik penanaman modal,
Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dan
kompleks, serta persaingan semakin tajam baik sesama negara
berkembang maupun dari negara maju, terutama dalam menarik modal
asing. Peningkatan penanaman modal dapat dilakukan melalui
peningkatan peran aktif masyarakat berinvestasi, membuka kesempatan
berusaha secara luas. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum
kerjasama bilateral, regional dan multilateral atas dasar
kepentingan nasional menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus
dihadapi dan ditaati.52
Jadi, salah satu faktor yang dijadikan parameter untuk menilai
apakah tempat
berinvestasi kondusif atau tidak, yakni adanya kepastian hukum.
Investasi asing
51 Lihat, Baharuddin Lopa, Etika Pembangunan Hukum Nasional,
dalam Artidjo Alkostar (ed), Identitaqs Hukum Nasional, FH UII,
Yogyakarta, 1997, hal. 25.
52 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman
Dan HAM RI., Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penanaman Modal,
Jakarta, Juli 2003, hal. 66, 67.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
membutuhkan jaminan oleh peraturan perundang-undangan negara
penerima
investasi guna memberikan perlindungan hukum bagi keamanan
terhadap modal yang
dikeluarkannya.
2. Konsepsi
Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi
diterjemahkan
sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang
konkrit, yang
disebut dengan operational definition.53 Pentingnya definisi
operasional adalah untuk
menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua
(dubius) dari suatu
istilah yang dipakai.54 Oleh karena itu untuk menjawab
permasalahan dalam
penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar
secara operasional
diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah
ditentukan, yaitu:
a. Investasi asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di
wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam
modal asing,
baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan
dengan penanam modal dalam negeri.
b. Investasi asing langsung adalah penanaman modal dilakukan
secara langsung
pemilik modalnya.55
c. Investasi asing tidak langsung adalah penanaman modal
dilakukan melalui
pembelian obligasi-obligasi, surat-surat kertas perbendaharaan
negara, emisi-
53 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan
Yang Seimbang Bagi
Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut
Bankir Indonesia, Jakarta, hal. 10. 54 Tan Kamelo, Perkembangan
Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan
Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara, Disertai, PPs-USU,
Medan, 2002, hal.35. 55 Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri (UUPMDN)
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
emisi lainnya (saham-saham) yang dikeluarkan oleh perusahaan,
serta deposito
dan tabungan yang berjangka waktu sekurang-kurangnya satu
tahun.56
d. Pemerintahan Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
yang dimaksud
dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945.57
e. Pemerintahan Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota,
dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.58
f. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.59
g. Jaminan kepastian hukum adalah satu ukuran yang menjadi
pegangan bagi
investor dalam melakukan kegiatan investasinya, yaitu suatu
aturan yang dibuat
oleh yang mempunyai otoritas untuk itu, ada aturan itu berlaku
untuk semua
pihak.60
G. Metode Penelitian
1. Sifat dan jenis penelitian
Sesuai dengan karakteristik perumusan masalah yang ditujukan
untuk
menganalisa jaminan kepastian hukum investasi asing di
Indonesia, maka penelitian
ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan
secara pendekatan yuridis
56 Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal
Dalam Negeri (UUPMDN) 57 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) 58 Pasal 1 angka 13
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) 59
Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (UUPM) 60 Budiono Kusumohamidjojo, op. cit., hal.
150-151.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Repository 2009
-
normatif, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan
atau studi dokumen
yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan
yang tertulis atau bahan
hukum yang lain,61 mengenai jaminan kepastian hukum investasi
asing di Indonesia.
2. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
adalah
penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan
dokumen-dokumen yang ada,
yang berkaitan dengan objek penelitian.62 Oleh karena itu,
sumber data penelitian ini
adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder
dan bahan hukum tertier.63
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,
yakni:
a) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945.
b) Peraturan perundang-undangan yang berkait dengan objek
penelitian yaitu:
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Undang-
Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri;
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; dan
peraturan
pelaksanaan yang terkait.
2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum
primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari
kalangan hukum yang
berkaitan jaminan kepastian hukum investasi asing di
Indonesia.
61 Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika,
Jakarta, 1996, hal.13 62 Ronny Hantijo Soemitro, Metode Penelitian
Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,
hal. 24. 63 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal.39.
Sukiran : Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi
Investasi Asing Di Indonesia, 2008 USU e-Re