CONTOH SUMBER DANA BANKAkuntansi Perbankan: Dana InternDana yang
bersumber dari dalam bankc/: modal inti dan modal pelengkap Dana
EksternDana Dana yang berasal dari masyarakat luasc/: Giro (Demand
Deposit)Tabungan (Saving Deposit)Deposito (Time Deposit) Dana yang
bersumber dari lembaga lainnyac/: Kredit Likuiditas Bank
IndonesiaPinjaman Antar Bank (call money),Pinjaman dari bank-bank
luar negeriSurat Berharga Pasar Uang (SBPU),
SUMBER DANABANK DARILUAR NEGERIBagi negara-negara yang belum
atau tida mampu menghimpun tabungan domestic yang memadai guna
mendorong pertumbuhan ekonominya,maka negara tersebut dapat pula
mencari sumber pembiayaan dari luar negeri ( negara-negara lain
).Bab ini mencoba untuk menjelaskan peranan tabungan luar negeri
dalam pembangunan dan mengungkap beberapa kontroversi dan implikasi
yang ditimbulkannya.
Namun, sebelum kita melakukan pembahasan yang lebih mendalam,
ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu tentang beberapa
konsep penting yang akan di bahas dalam bab ini.Bantuan asing (
luar negeri ) yang dimaksudkan di sini adalah meliputi bantuan yang
bersumber dari pemerintah maupun swasta dari negara lain.
Jenis bantuan ini dapat di bagi lagi menjadi dua jenis, yaitu :
(1) bantuan bilateral, sebuah bantuan yang di berikan langsung oleh
sebuah negara kepada negara lainnya, dan (2) bantuan multilateral,
sebuah bantuan yang dananya mengalir ke sebuah badan badan
internasional, seperti PBB,Bank Dunia, dan Bank pembangunan
regional ( misalnya, The Asian Development Bank untu negara-negara
di kawasan Asia ), yang selanjutnya badan-badan internasional
tersebut meminjamkan atau menyalurkan dana yang tersedia ke
NSB.
BANTUAN LUAR NEGERIBantuan asing yang ada sekarang ini merupakan
kelanjutan dari era sesudah Perang Dunia II. Bantuan tersebut
berawal dari adanya Rencana Marshall ( Marshall Plan ), di mana
pada waktu AS menyaluan dananya sebesar US $ 17 miliar ( sekitar
1,5 persen dari GNP AS per tahunnya ) selama kurang lebih empat
tahun guna membantu pembangunan kembali Eropa sesudah Perang Dunia
ke II.
LEMBAGA-LEMBAGA BANTUAN INTERNASIONALThe Asian Development Bank
(ADB)The Asian Development Bank ( ADB ) berdiri pada tahun 1996,
dan bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta bekerja
sama dengan semua pihak yang berkepentingan di kawasan Asia.ADB
merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang
melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, dan memberikan
kerja sama teknis ( technical assistance ) kepada NSB yang menjadi
anggotanya.
Latar Belakang Berdirinya ADBPada pertengahan tahun 1960-an,
negara- negara di kawasan Asia sangat membutuhkan bantuan ekonomi
untuk membiayai pertumbuhan dan pembangunannya. Kemudian dari
berbagai penjuru dunia datanglah bantuan untuk negara-negara Asia
baik berupa dukungan politik maupun bantuan ekonomi.Pada awalnya,
bantuan ini diharapkan datang dari negara-negara Barat, namun
terdorong oleh adanya rasa nasionalisme yang begitu menggebu (
terutama setelah usainya Perang Dunia II ) mendorong timbulnya rasa
solidaritas dan kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia,
dengan berusaha memperoleh batuan politik maupun ekonomi dari
kalangan negara-negara di kawasan Asia sendiri.Kesemuanya ini
tercermin dalam pembentukan berbagai organisasi Asia, seperti
Economic Commission for Asia and the Far East ( ECAFE ) yang
anggotanya terdiri dari negara-negara di kawasan Asia yang telah
menjadi anggota PBB pada masa itu, SEATO dan lain sebagainya.
Bank Dunia ( The World Bank )Pada awal Perang Dunia II ( PD II ,
para ahli keuangan dari gabungan beberapa negra memandang bahwa
setelah PD II akan membawa pengaruh akan adanya kebutuhan atas
peraturan-peraturan mengenai kerjasama internasional untuk
memecahkan masalah dalam hal moneter dan permasalahan-permasalahan
keuangan lainnya. Dengan adanya beberapa pertemuan yang
diselenggarakan oleh gabungan beberapa negara, pada bulan Juli
1944, 44 buah negara mendirikan United Nations Moonetary and
Financial Conference di Bretton Woods, New Hampshire, USA. Pada
konferensi ini di canangkan beberapa Anggaran Dasar, yaitu dengan
terbentunya dua lembaga keuangan internasional yaitu :1. IMF (
International Monetary Fund )2. IBRD ( International Bank for
Reconstruction and Development ) kemudian lebih dikenal dengan nama
World Bank
IBRD ( International Bank for Reconstruction and Development )
atau lebih dikenal sebagai Bank Dunia merupakan sebuah lembaga
keuangan internasional yang pertama.
Fungsi Utama Bank Dunia Pada dasarnya, Bank Dunia memiliki dua
keanggotaan, yaitu :1. IFC ( International Finance Corporation )
yang memulai kegiatannya pada tahun 1956. Kegiatannya ditujukan
untuk pengembangan sector swasta di NSB.2. IDA ( International
Development Association ) yang memulai kegiatannya pada tahun 1960.
Kegiatannya ditunjukan untuk sektor yang sama dan sesuai dengan
kebijakan Bank Dunia. Secara bersama-sama, Bank Dunia, IFC, dan IDA
diarahkan sebagai Grup Bank Dunia. IDA dan Bank Dunia mempunyai
staf dan manajemen yang sama, namun staf IFC terpisah. Ketiganya
memiliki presidan dan dewan direktur eksekutif yang sama, yang
meninjau dan menyetujui kebijakan pinjaman serta investasi mereka.
IDA dan IFC memiliki Anggaran Dasar yang terpisah, yang sedikit
berbeda dari Piagam Bank Dunia.
DAMPAK BANTUAN LUAR NEGERI TERHADAP PEMBANGUNANDengan
mengguanakan pendekatan Harrod-Domar, mungkin akan lebih mudah bagi
kita untuk menjelaskan peranan bantuan dan tabungan luar negeri
dalam pembangunan. Menurut Horrad-Domar, peranan tabungan luar
negeri adalah untuk menumbuh kembangkan tabungam domestic sehingga
dapat meningkatkan investasi pada akhirnya akan mempercepat laju
pertumbuhan ekonomi. Atau dengan kata lain, tabungan luar negeri
biasanya digunakan untuk menutupi kesenjangan tabungan-investasi
(saving-investment gap) yang terjadi di tingkat domestic.
MANFAAT INVESTASI ASINGAdanya serangkaian peraturan
perundang-undangan negara tuan rumah (host country) berkenaan
dengan investasi asing menunjukan bahwa NSB tentang cukup untuk
aktif untuk mencari investor asing dan mengharapkan berbagai
manfaat yang nyata dari investasi asing tersebut. Biasanya tujuan
yang paling umum dikemukakan adalah untuk menciptakan lapangan
kerja, proses alih teknologi dan keterampilan yang bermanfaat dan
berbagai sumber tabungan atau devisa.
Perluasan Kesempatan KerjaBukti empiris di beberapa negara
menunjukkan bahwa manfaat perluasan kesempatan kerja yang
dihasilkan oleh adanya investasi asing karena suatu hal menjadi
nampak kurang begitu nyata.
Alih teknologiManfaat pokok keduan yang diharapkan dari adanya
investasi asing adalah proses alih teknologi, ketrampilan, dan
know-how. Oleh karena banyak riset lapangan dan kegiatan-kegiatan
pembangunan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Utara,
Eropa, da Jepang, maka perusahaan-perusahaan tersebut sangat
potensial sebagai sumber yang kaya akan informasi yang bernilai
tentang teknologi, proses-proses, metode pemasaran dan
pendekatan-pendekatan manajerial yang baru.
Manfaat Perolehan DevisaManfaat ketiga yang diterima oleh NSB
dari investasi asing adalah memperoleh tabungan dan mendapatkan
cadangan devisa. Dampak investasi-investasi TNC ini terhadap neraca
pembayaran NSB telah menjadi sebuah kontroversi. Sebuah studi yang
diterbitkan pada tahun 1973 dan meliputi ebih dari 100 TNC di
seluruh dunia, menyimpulkan bahwa pada akhir tahun 1960-an pengaruh
positif neto pada neraca pembayaran TNC tidak dapat diabaikan.
Menurut studi tersebut, pada hampir setengah dari TNC yang diteliti
diperolh temuan bahwa TNC-TNC tersebut lebih banyak mengekspor
devisa ( melalui impor dan repatriasi laba ) dibandingkan devisa
yang mereka peroleh. Jika keadaannya seperti demikian, mka
nampaknya repatriasi laba merupakan salah satu penyebab hilangnya
devisa seharusnya diperoleh negara tuan rumah.
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN NSB TERHADAP INVESTASI ASINGPemerintah NSB
biasanya menggunakan berbagai kebijakan yang bersifat restriktif
dan insentif bagi perusahaan-perusahaan asing. Kebijakan yang
bersifat restriktif tersebut antara lain : (1) prasyarat kinerja,
(2) hukum kejenuhan (saturation), dan (3) pengendalian repatrisi
laba. Sedang kebijakan yang berupa rangsangan adalah insentif
pajak.
PINJAMAN KOMERSIALBelakangan ini sumber dana dari luar negeri
yang sangat cepat perkembangannya adalah injaman swasta yang
berasal dari tiga sumber, yaitu (1) bond lending, (2) pinjaman
komersial, dan (3) kredit ekspor. Bond Lending ini merupakan salah
satu bentuk dari investasi portofolio. Bentuk lainnya adalah
pembelian saham perusahaan-perusahaan NHB oleh pihak asing. Bentuk
kedua dan relati paling baru adalah pinjaman komersial dari
bank-bank di luar negeri, baik dari pasar Eurocurrency maupun
pinjaman biasa dari bank-bank di luar negeri dengan menggunaan dana
mereka sendiri. Jumlah pinjaman seperti itu pada akhir tahun 1984
sebesar 2,5 miliar dolar AS, dan sebesar 2 miliar dolar AS berasal
dari Eurocurrency. Kredit Eurocurrency ini biasanya dilakukan oleh
suatu sindikat bank, bukan oleh sebuah bank secara individual.
Pinjaman jenis ini biasanya untuk jangka watu yang jauh lebih
pendek dari pada bond issues dan tingkat bunga yang sama jika
bank-bank tersebut meminjamkannya pada bank lainnya.Biasanya
tingkat suku bunga yang ditetapkan berdasarkan suku bunga pada
LIBOR ( the London interbank borrowing rate ) yang nilainya
berfluktuasi dari waktu ke waktu.
SUMBER PINJAMAN LUAR NEGERI BAGI PEMBANGUNAN DI INDONESIAThe
Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI)Sejak tahun 1966,
pemerintah Orde Baru mulai mengambil langkah kebijakan stabilisasi,
reorganisasi, dan rehabilitasi terhadap system perekonomian sebagai
basis yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam bidang keuangan
internasional, pemerintah Orde Baru berusaha memperbaikinya dengan
cara mencari penyelesaian pinjaman Orde Lama dan menari investasi
asing serta meminta bantuan keuangan dan bantuan teknik. Sejak awal
tahun 1967, pertemuan-pertemuan untuk membantu Indonesia
dikoordinasikan dalam satu wadah kerjasama yang disebut The
Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI). Dalam
perkembangannya, IGGI tumbuh sebagai suatu mekanisme koordinasi
negara-negara donor yang bersifat internasional yang merupaka
kelompok pertemuan konsulatif. IGGI adalah forum tempat pertemuan
berkala antara Indonesia dengan negara-negara donor dan
lembaga-lembaga keuangan internasional yang dibentuk tidak
berdasarkan perjanjian.
Consultative Group on Indonesia ( CGI )Latar belakang
pembentukan CGI berawal pada adanya insiden Dilli (Timor Timur)
pada bulan November tahun 1991. Adanya sikap beberpa negara yang
ingin mengaitkan pemberian pinjaman atau bantuan dengan insiden
Dilli tersebut jelas-jelas bertentangan dengan garis politik
pemerintah RI sesuai dengan TAP MPR No.IV/MPR/1978 tentang GBHN,
Bab IV, Bagian D, Arah dan Kebijakan Pembangunan, Ayat 12.
1. Pinjaman BilateralPinjaman bilateral adalah setiap penerimaan
negara baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang atau
jasa yang diperoleh dari pemberi Pinjaman Luar Negeri yang berasal
dari pemerintah suatu negara melaui suatu lembaga atau badan
keuangan yang dibentuk oleh pemerintah negara yang bersangkutan
untuk melaksanakan pemberian pinjaman yang harus dibayar kembali
dengan persyaratan tertentu.2. Pinjaman MultilateralPinjaman
multilateral adalah setiap penerimaan negara, baik dalam bentuk
devisa maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari
pemberian pinjaman luar negeri yang berasal dari lembaga keuangan
internasional maupun regional dan biasanya Indonesia merupakan
anggota dari lembaga keuangan tersebut.
Pinjaman di Luar IGGI/CGI Golongan negara-negara ini tidak ikut
serta dalam perundingan di Tokyo maupun di Paris dalam rangka
penyelesaian utang-utang Indonesia, maupun dalam sidang-sidang IGGI
maupun CGI.Alasan klasik yang di kemukakan golongan negara-negara
tersebut adalah, justru utang-utang tersebut timbul karena politik
imperialis atau colonial negara barat, dan mereka tidak ikut
bertangggung jawab. Sehubung dengan alas an klasik yang di
kemukakan tersebut, utang atau bantuan mereka akan diselesaikan
melaui perundingan bilateral dan tidak berdasarkan pola paris dan
Amsterdam.
SEKILAS TENTENG UTANG LUAR NEGERI INDONESIASejatinya, utang luar
negeri pemerintah merupakan salah satu sumber pembiayaan anggaran
pemerintah dan pembangunan ekonomi secara umum di gunakan selain
penerimaan dalam negeri pemerintah. Pemenfaatan tang luar negeri
pemerintah untuk membiayai belanja negara sedemikian rupa sehingga
dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan yang produktif
sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam
hal pembiayaan anggaran pemerintah, utang luar negeri pemerintah
berperan untuk membiayai deficit anggaran yang tercipta dari
selisih antara penerimaan domestic dan belanja pemerintah. Belanja
pemerintah ini kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
belanja-belanja pembangunan yang sifat produktif. Sejarah
telahmembuktikan bahwa kegagalan dalam pengelolaan portofolio utang
dapat memicu terjadinya krisis ekonomi yang mendalam. Jika tidak
hati-hati, perkembangan utang luar negeri Indonesia dapat membaha
perekonomian pada jebakan ketergantungan atas utang luar
negeri(debt trab) (Arsyad, 1991a; Arsyad 1991b) Utang luar negeri
pemerintah seyogyanyaberperan dalam pembiayaan deficit anggran dan
pembangunan ekonomi secara umum . Namun di Indonesia, perkembangan
utang luar negeri yang sedemikian pesat telah menciptakan masalah
tersendiri bagi anggaran pemerintah dan perekonomian secara
umumnya.BAB IIISI2.1Mengapa Diperlukan Dana Luar NegeriSejarah
mencatat bahwa pada tahap awal pembangunanya, Negara Negara yang
sekarang dianggap maju pun memanfaatkan dana asing. Hollis B.
Chennery dan Alan Strout, dalam sebuah model berdasar bukti empiris
dari 50 negara berkembang dari tahun 1957 sampai 1962,
mengidentifikasikan tiga tahap pembangunan, yang masing masing
dicirikan oleh faktor kendala pembangunan. Tahap tahap sekaligus
faktor faktor kendala tersebut yaitu:1.Keterbatasan skill,2.Gap
tabungan, yaitu investasi dikurangi tabungan.3.Gap devisa, yaitu
impor dikurangi ekspor.Pada tahap pertama aliran skill dan
teknologi dari luar negeri mampu memecahkan, paling tidak
mengurangi, masalah pembangunan akibat keterbatasan skil. Akan
tetapi dua ekonom tersebut lebih memusatkan perhatian pada tahap 2,
pertumbuhan yang terbatasi oleh kurangnya investasi, dan tahap 3,
pertumbuhan yang terbatasi oleh gap perdagangan. Dua tahap terakhir
diduga sedang menjadi fenomena di Negara berkembang saat ini, dan
diharapkan akan bisa diatasi dengan aliran dana luar
negeri.Bukti-bukti Chenery dan Strout mengindikasikan bahwa pada
awal-awal tahap pembangunan, pertumbuhan terkendala oleh
terbatasnya investasi. Misalnya sebuah perekonomian mentargetkan
untuk tumbuh 4 persen per tahun. Jika ICOR negara tersebut adalah
3, maka akan diperlukan investasi (tambahan kapital) sebesar 12
persen GNP. Jika tabungan yang tersedia hanya 10 persen GNP, maka
terdapat gap tabungan-investasi sebesar 2 persen GNP, yang bisa
ditutup dengan dana luar negeri. Impor kapital ini akan mengatasi
masalah keterbatasan pertumbuhan akibat gap
investasi-tabungan.Untuk menutup gap-gap tersebut diperlukan aliran
dana luar negeri. Impor kapital ini akan mengatasi masalah
keterbatasan pertumbuhan akibat gap investasi-tabungan serta
menghilangkan keterbatasan pertumbuhan akibat gap devisa. Bantuan
luar negeri yang diperlukan ditentukan oleh jumlah gap terbesar
dari dua gap tersebut. Dalam jangka panjang, dana luar negeri akan
menyamakan laju pertumbuhan antara investasi dan tabungan sehingga
negara tersebut bisa berhenti meminjam dan membangun dengan dana
sendiri.2.2Sumber dan Pengguna Dana Luar NegeriBantuan luar negeri
bersumber dari pemerintah-pemerintah negara asing. Bantuan ini bisa
datang dari sebuah pemerintah asing langsung diberikan ke sebuah
negara berkembang, bisa juga datang dari lembaga-lembaga
internasional. Kesimpulannya adalah bahwa bantuan luar negeri
berasal dari pemerintah negara asing, baik langsung (bilateral)
maupun melewati lembaga-lembaga internasional (multilaateral).Dana
luar negeri berikutnya adalah pinjaman dari bank-bank komersial.
Pinjaman komersial ini biasanya berbungan lebih tinggi dan
berjangka lebih pendek dari bantuan internasional. Sumber
berikutnya adalah investasi dari luar negeri. Investasi ini bisa
dibedakan menjadi dua, yaitu investasi asing portofolio berupa
pembelian saham dan obligasi, dimana investor tidak mempunyai
kontrol langsung atas perusahaan) dan investasi asing langsung
(investor membuka cabang perusahaan di negara berkembang dan
mempunyai kontrol langsung terhadap perusahaan tersebut).Sumber
dana berikutnya, yang meskipun tidak berjumlah besar, adalah
kiriman dari warga negara yang bekerja di negara lain
(remittances), dan juga kredit ekspor. Kredit ekspor adalah
penangguhan pembayaran ekspor untuk jangka waktu tertentu sehingga
importir bisa mengimpor tanpa uang kas. Untuk negara yang sangat
terbuka, yaitu negara yang tingkat perdagangan dunianya sangat
tinggi.Siapa yang memerlukan dana luar negeri tersebut ?
negara-negara Eropa Barat dan Timur serta Amerika dan pada awal
pembangunannya juga memerlukan modal asing. Setelah Perang Dunia
II, negara-negara Eropa yang kalah perang memerlukan dana untuk
membangun kembali negaranya. Pemerintah Amerika Serikat waktu itu,
dengan program yang terkenal sebagai Marshall Plan, menyediakan
dana untuk pembanguna tersebut. Pembanguna tersebut relatif
berhasil. Demikian pula beberapa negara yang baru merdeka
memerlukan dana untuk membangun, yang sebagian dibantu oleh
negara-negara bekas penjajahnya.2.3Tabungan Pemerintah Asing
(Bantuan Asing) sebagai Sumber DanaPembangunanPinjaman resmi
pemerintah asing (Sgo) sering disebut sebagai bantuan asing atau
official development assistance (ODA) karena mempunyai
syarat-syarat yang lebih ringan dalam pembayarannya dibandingkan
dengan pinjaman asing swasta. Bantuan asing bisa berupa pinjaman
lunak, hibah, atau bantuan teknis. Sumbernya bisa berupa sebuah
pemerintah negara asing, tetapi bisa juga agen-agen internasional.
Pinjaman ke negara-negara berkembang dianggap sebagai bantuan asing
jika mengandung elemen bantuan, yaitu jika penerima dana
mendapatkan kemudahan-kemudahan dibanding jika dia meminjam dari
bank-bank komersial dunia. Kemudahan itu bisa berbentuk tiga hal,
pertama, tingkat bunga yang rendah, kedua, periode pembayaran yang
lebih lama, dan ketiga, grace period (periode dari saat dana
tersebut diberikan sampai kewajiban mengangsur pertama kali) yang
lebih lama.Pinjaman resmi bisa digolongkan ke dua kategori, keras
atau lunak, tergantung pada seberapa besar elemen hibahnya.
Pinjaman Bank Dunia lebih banyak bebentuk pinjaman keras, akan
tetapi pinjaman dari cabang-cabang Bank Dunia, yaitu Internasional
Developmant Association (IDA) biasanya bersifat lunak, karena IDA
memang dibentuk untuk membantu negara-negara berkembang.Bantuan
bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat. Dikatakan mengikat jika
negara donor menekankan bahwa semua impor yang berkaitan dengan
bantuan tersebut harus berasal dari negara donor. Pengikatan bisa
berbentuk lain, misalnya negara-negara donor hanya mau menyediakan
bantuan jika bantuan tersebut bisa memberikan kepada mereka
tambahan kesempatan kerja, bisnis atau ekspor.Bantuan bisa
berbentuk proyek atau program. Bantuan proyek memungkinkan negara
donor untuk mengontrol penggunaan uang tersebut. Akan tetapi negara
berkembang sering membutuhkan bantuan untuk tujuan-tujuan yang
tidak bisa dipaket dalam sebuah proyek seperti itu. Para donor-Bank
Dunia dan beberapa lembaga dunai lainnya sebenarnya telah menyadari
hal ini dan sejak tahun 1980an telah menyediakan jumlah bantuan
yang semakin besar untuk bantuan program ini, dalam rangka
mempromosikan apa yang kemudian disebut sebagai penyesuaian
struktural. Penyesuaian struktural adalah suatu proses reformasi
untuk meningkatkan efisiensi ekonomi.Bantuan Teknis danOrganisasi
Non PemerintahSatu bentuk khusus dari bantuan asing adalah bantuan
teknis atau bantuan kerjasama. Sasarannya adalah untuk menciptakan
tenaga berskil dan lembaga-lembaga pendukung akselerasi
pembangunan. Wujudnya bisa berupa pengiriman tenaga-tenaga ahli di
bidang tertentu ke negara-negara berkembang, bisa juga berupa
pendidikan atau training bertempat di negar donor.Jika dihitung
dari seluruh negara OECD, kerjasama teknis terhitung sekitar 25
persen dari bantuan total, dengan variasi yang besar antar negara.
Kebanyakan bantuan teknis disalurkan melalui agen-agen khusus dari
PBB, misalnya Food and Agricultural Organization (FAO) dan World
Health Organization (WHO). Kebanyakan pendanaan PBB yang berupa
bantuan teknis datang dari United Nations Development Program
(UNDP). Proyek-proyek Bank Dunia juga sering mengandung elemen
bantuan teknis yang besar.Terdapat beberapa masalah dengan bantuan
teknis, pertama, bantuan ini sering tidak sesuai dengan kondisi
negara penerima. Masalah kedua berhubungan dengan bentuk paling
umum dari bantuan teknis tersebut, yaitu pengiriman pakar asing ke
negara berkembang, yang di antaranya bertugas melatih tenaga
domestik. Meningkatnya penggunaan para sukarelawan dan orang-orang
yang bekerja dengan NGO sebagian merupakan tanggapan dari
kesulitan-kesulitan semacam ini.Peran NGO semakin hari semakin
penting dalam pembangunan di negara-negara berkembang. Yang
dilakukan oleh NGO-NGO tersebut adalah memberikan bantuan teknis.
Kebanyakan berupa sukarelawan muda yang mempersiapkan diri untuk
bekerja dengan bayaran kecil dan hidup menyatu dengan masyarakat
yang akan mereka tolong. Tugasnya sangat bervariasi. Beberapa dari
NGO tersebut telah sangat berperan dalam upaya membangun masyarakat
termiskin di negara-negara berkembang, khususnya dengan mengajarkan
kemampuan-kemampuan dasar.Bantuan Bilateral dan Bantuan
MultilateralBantuan bilateral adalah bantuan yang langsung
diberikan sebuah negara donor ke sebuah negara penerima, sedangkan
bantuan Miltilateral adalah bantuan yang tidak langsung diberikan
oleh negara donor ke negara penerimanya, tetapi terlebih dahulu
melewati lembaga-lembaga keuangan internasional. Negara donor
secara umum lebih suka mengalirkan dananya secara balateral karena
dengan cara ini mereka bisa mengontrol penggunaan dana tersebut
dengan lebih mudah. Biasanya bantuan bilateral lebih mengandung
pertimbangan politik di bandingkan dengan bantuan multilateral,
sehingga negara penerima bantuan lebih menyukai dana multilateral.
Lembaga-lembaga bantuan internasional, terutama Bank Dunia,
mempunyai satu peran yang sukar digantikan oleh satu negara donor
secara individu, yaitu mengkoordinasi bantuan-bantuan dari berbagai
negara donor sehingga tidak terjadi duplikasi. Dengan koordinasi
Bank Dunia, maka hal itu bisa dihindari.Untuk mendapatkan dana,
Bank Dunia mengeluarkan obligasi yang dinominasikan dsalam dolar
Amerika di pasar internasional. Bank Dunia meminjamkan lebih dari
$30 miliar ke pemerintah-pemerintah negara berkembang secara
tahunan, termasuk dana-dana untuk investasi sosial di negara-negara
berkembang. Bank Dunia juga menggunakan ahli-ahli perencanaan dan
teknisnya untuk meningkatkan standar proyek-proyek di negara
berkembang supaya memenuhi standar perbankan sehingga lebih mudah
mengakses pasar uang.IMF menyediakan kredit bagi negara berkembang
yang mengalami masalah neraca pembayaran senilai porsi cadangan
yang dimiliki. Jika masalah yang dihadapi lebih serius, IMF
memberikan skema-skema pinjaman khusus yang lain.Kritik
negara-negara berkembang terhadap IMF adalah bahwa IMF menganggap
masalah-masalah neraca pembayaran internasional hanya bisa
dipecahkan dengan mengurangi program-program sosial, memotong
subsidi, mendepresikan mata uang, dan mengadakan restrukturasi.
Mereka menganggap bahwa tekanan IMF pada tindakan drastis dalam
jangka pendek seperti itu akan membebani negara-negara
berpendapatan rendah yang akan mengurangi pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan dasar.Selain Bank Dunia dan IMF, sumber
multilateral yang lain dari pinjaman luar negeri adalah Asian
Development Bank.bertusas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
negara-negara di kawasan Asia.VolumeBantuanBantuan asing adalah
bagian dari aliran sumber dana ke negara berkembang. Komponen
bantuan dalam aliran total sumber dana ke negara-negara berkembang
tidak banyak berubah, meskipun porsi negara-negara yang menyumbang
mengalami perubahan.Sepanjang tahun-tahun 1980an bantuan
negara-negara OECD adalah 80 persen dari bantuan pembangunan resmi
bilateral dunia ke negara-negara berkembang. Akan tetapi pada awal
tahun-tahun 1990an, setelah tumbangnya sosialisme dan sekitar satu
dekade turunnya surplus OPEC, sumbangan OECD meningkat menjadi 98
persen dari total bantuan.Bantuan asing (ODA) Amerika Serikat pada
tahun-yahun 1960an, 1970an dan 1980an merupakan yang tertinggi di
antara negara-negara OECD. Sepanjang periode yang sama, persentase
bantuan terhadap GNP negara-negara OECD yang lain berada pada
tingkat lebih dari 0,40 persen sebelum turun menjadi 0,39 pada
tahun 1992 dan 0,38 persen pada tahun 1993.SASARAN DAN TUJUAN
BANTUANBantuan asing menjadi dana tambahan bagi tabungan domestik
negara berkembang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Bantuan
tersebut untuk membangun sarana dan prasarana. Selain itu bantuan
juga bisa berbentuk upaya menolong penduduk dari musibah.Bantuan
dimotivasi berbagai hal seperti motivasi moral, politik maupun
komersial. Motivasi moral bisa berupa keinginan untuk
menyeimbangkan kehidupan negara maju negara berkembang atau
kompensasi negara-negara Barat atas penjajahan di masa kolonial (
politik etis). Motivasi komersial bisa berupa perhitungan bahwa
pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang akan memberikan
berbagai manfaat pada negara donor karena majunya negara berkembang
berarti pasar baru bagi ekspor produk industrinya dan pasokan bahan
mentah yang murah.Bantuan yang bertujuan untuk memajukan
perekonomian ataupun membebaskan penduduk dari musibah mendapat
kritik. Kritik tersebut antara lain :1)Argumentasi bahwa bantuan
cenderung mengambil bentuk proyek-proyek skala besar karena lebih
mudah di administrasi.2)Penggunaan tekhnologi tinggi yang padat
kapital sehingga tidak memberi penghasilan tambahan pada sumberdaya
lokal.3)Bantuan menimbulkan inefisiensi dan korupsi4)Dugaan bahwa
bantuan asing tidak menambah tabungan domestik tetapi hanya
menggantikannya,5)Argumentasi bahwa negara berkembang belum
mempunyai sarana dan prasarana pendukung untuk mendukung dana asing
tersebut.Kaum Marxist memandang bahwa bantuan adalah hanya
penundaan terhadap revolusi yang diperlukan sebelum pembangunan
yang tepat bisa dimulai. P.T Bauer menekankan bahwa bantuan tidak
diperlukan bagi pembangunan juga bukan syarat yang cukup bagi
pembangunan. Hal ini bisa terjadi di negara-negara yang
pemerintahnya mengambil kebijakan yang tidak tepat. Tetapi, bantuan
tersebut juga berhasil meningkatkan pembangunan di negara-negara
yang mempunyai keinginan kuat untuk maju, sepertiTaiwan dan Korea
Selatan yang berhasil memanfaatkan bantuan luar negeri untuk
memajukan perekonomiannya.Pada tahun1970-an banyak negara donor
mengubah strateginya, tidak terlalu berfokus lagi pada peningkatan
pertumbihan ekonomi tetapi lebih pada kebijakan untuk menyediakan
kebutuhan-kebutuhan dasar. Karena beberapa negara berkembang yang
mendapat bantuan bisa memajukan perekonomiannya tetap saja ada
orang miskin, pengangguran dan kelaparan di negara tersebut.Bantuan
luar negeri tampaknya akan terus mengalir karena banyak pihak yang
tertarik dengan industri ini dan telah menjadi tempat untuk mencari
nafkah serta meendatangkan manfaat bagi beberpa pelaku
ekonomi.2.4Investasi Asing Langsung sebagai sumber Dana
pembangunanInvestasi asing langsung ( foreign direct investment,
FDI ) adalah aliran dana dari sebuah perusahaan di luar negeri yang
diwujudkan dalam bentuk perusahaan ( biasanya cabang dari
perusahaan di negara asalnya) di negara lain, misalnya pabrik
perakitan Tv milik Jepang di Indonesia. Tahun 1960-an kebanyakn Fdi
bergerak di bidang pertambangan, eksplorasi minyak serta
perkebunan, meskipun beberapa perusahaan multinasional tersebut
berinvestasi dalam manufakturing terutama dalam industri-industri
substitusi impor.Sejarah Investasi Asing LangsungSetelah mengalami
penurunan pada tahun 1970-an, FDI meningkat lagi mulai pertengahan
1980-an. Dibandingkan dengan awal kemunculannya tahun 1960-an
terdapat beberpa perubahan, yaitu :aJepang yang pada tahun 1960-an
belum banyak mengalirkan dana, pada tahun 1980-an menjadi investor
tunggal terbesar,bPada tahun 1980-an lebih banyak bergerak pada
bidang industri, jasa keuangan dan turisme bukan lagi mineral dan
minyak,cTahun 1980-an lebih banyak mengalir ke negara-negara yang
industrialisasinya berorientasi ekspor.Tujuan utama FDI adalah
negara-negara NICs dari Asia Timur dan beberapa negara di Amerika
Latin. Fennomena FDI mengikuti sindrom angsa terbang yaitu
berpindah-pindah antarnegara mencari tempat dimana upah buruh masih
murah.Pengaruh investasi asing langsung di negara berkembangMNCs
adalah bermanfaat karena memasok kapital dan teknologi maju yang
penting untuk pertumbuhan yang cepat. Beberapa yang lain percaya
bahwa ketergantungan terhadap kapital dan teknologi semacam itu
justru menghambat pembangunan.Keuntungan dari MNCs;aMenutup gap
tabungan atau gap devisa (devisit neraca pembayaran)bMenyediakan
barang dan jasa khusus yan g penting untuk domestikcMenyediakan
teknologi untuk meningkatkan produktifitasdMendorong munculnya
te3knologi yang tepat dengan mengadaptasi proses yang telah ada
dengan peralatan penemuan barueMenutup kekurangan dalam manajemen
dari kewirausahaanfMeningkatkan akses ke bank, pasar, dan
sumberdaya alam di luar negerigMelatih manajer dan teknisi
domestikhMenyediakan lapangan kerja, khusunya dalam pekerjaan
berskilliMemunculkan penerimaan berbagai macam pajakjMeningkatkan
efisiensi dengan mengganti impediments pada perdagangan bebas dan
pergerkan faktor produksikMeningkatkan pendapatan nasional melalui
peningkatan spesialisasi dan economies of scaleKerugian akibat MNCs
:a.Meningkatkan ketergantungan tekhnologi negra berkembang pada
sumber-sumber asing yang berujung pada kurangnya inovasi teknologis
pekerja lokalb.MNCs sangat membatasi transfer paten, rahasia
perusahaan dan pengetahuan teknis yang lain pada cabangnya yang
bisa dipandang sebagai sebuah lawan yang potensial.c.Meningkatkan
konsentrasi teknologi dan industri di kawasan tertentud.Menghambat
klewirausahaan dan investasi lokal di industri-industri
mudae.Memperkenalkan produk, tekhnologi dan pola konsumsi yang
tidak sesuai di negara penerima FDIf.Mempertinggi tingkat
pengangguran karena penggunaan tekhnologi padat modalg.Meningkatkan
ketidaksamaan pendapatan karena beberapa FDI berinvestasi di
bidang-bidang yang di proteksi pemerintah sehingga pesaingnya di
dalam negeri akan dirugikan dan pendapataannya turunh.Membatasi
ekspor cabang ketika dia menyaingi pasra perusahaan induknya di
luar negerii.Menyatakan kewajiban pajak terlalu rendah dengan
mempertinggi biaya investasi, menilai terlalu tinggi input-input
yang di transfer dari cabang-cabang yang lain dan menilai terlalu
rendah output yang dijual di antara MNC ke negara lainj.Mewajibkan
perusahaan cabang untuk membe;li input dari perusahaan induk
daripada membeli dari perusahaan-perusahaan domestikk.Merepatriasi
dana dalam jumlah besar keuntungan, royalti, dan fee manajerial dan
jasa- yang menyumbang pada defisit neraca pembayaran pada tahun
berikutnya setelah aliran kapital masukl.Mempengaruhi kebijakan
pemerintah ke dalam arah yang tidak di inginkan ( contoh ;
pemebrian proteksi berlebihan, konsesi pajak, subsidi, atau
pembangunan infrastruktur khusus)m.Meningkatkan intervensi asing
pada proses politik domestikn.Menarik tenaga lokal personal dari
perusahaan domestiko.Menyerap dana lokal untuk melengkapi dana dari
negara asalnya sehingga memperkecil investasi di sektor yang lain
di negara penerima FDI tersebut.Satu sikap yang harus di ambil
dalam menghadapi MNCs disarankan oleh Sanjaya Lall adalah selalu
berhati-hati dalam berhadapan dengan MNCs. Negara-negara berkembang
harus bisa melakukan tawar-menawar dengan MNCs untuk menggunakan
tekhnologi yang membawa penambahan kesempatan kerja yang besar,
outputnya tidak mematikan produsen dalam negeri serta bersedia
melakukan proses alih tekhnologi setelah jangka waktu tertentu.FDI
tidak bisa di golongkan dalam bantuan karena tujuannya adalah
semata-mata untuk mencari keuntungan. Pemilik Fdi mendapat
keuntungan seperti upah buruh murah, pasara yang relatif masih
baru, ataupun bahan baku murah. Terkadang FDI di bentuk dengan
motivasi untuk menghindari pajak impor di negara tujuan FDI
tersebut.Perlu kita lihat bahwa pemerintah pemerintah Negara
berkembang sekarang tidak sempat lagi melihat kerugian dari MNCs,
danberlomba lomba untuk menarik MNCs ke negaranya, karena
membutuhkan dana pembangunan yang sangat besar; bahkan kedatangan
MNCs sering dijadikan indicator pulihnya ekonomi bagi beberapa
Negara yang tengah terlanda krisis ekonomi, semisal Negara
Indonesia tercinta.2.5Pinjaman Bank Komersial sebagai Sumber Dana
Pembangunan dan Krisis Hutang Luar NegeriSampai dengan tahun
1970-an pinjaman dari bank bank komersial belum merupakan komponen
yang besar dalam total aliran sumber dana. Perannya baru membesar
setelah terjadinya dua peristiwa kenaikan harga minyak dunia (tahun
1973 dan 1982). Negara negara produsen minyak Timur Tengah, anggota
OPEC, tiba tiba menjadi sangat kaya karena harga minyak meningkat
luar biasa. Pendapatan minyak tersebut kemudian dideposiyokan di
bank bank komersial internasional. Bank bank tersebut kemudian
membutuhkan peminjam, padahal langganan peminjamnya, yaitu Negara
Negara industry maju , sedang teranda resesi oleh kenaikan harga
minyak tersebut dan tidak ingin banyak pinjaman. Maka uang uang
tersebut dipinjamkan kenegara Negara Dunia Ketiga, yang kebetulan
juga sedang membutuhkan dana karena ingin lepas dari pengaruh
FDI.Meminjamkan dana pada pemerintah, biasa dinamakan sovereign
lending,dianggap sangat aman karena pemerintah sebuah Negara tentu
saja tidak akan pernah bangkrut , karena mereka selalu bisa
menggali dana dari pajak.Sampai tahun 1981, tujuh Negara peminjam
terbesar yaitu Brazil, Meksiko, Venezuela, Argentina, Korea
Selatan, Indonesia dan Filipina, jumlah pinjaman hanya di bawah US$
300 milyar. Beberapa Negara bisa menggunakan pinjaman pinjaman
tersebut untuk membiayai proyek proyek yang menghasilkan return
sehingga akan bisa mengembalikan hutangnya, dan masih menyimpansisa
keuntungan, guna melanjutkan investasi tanpa harus meminjam
lagi.Jika Negara Negara donor pemberi bantuan dan perusahaan
multinasional mempunyai pengalaman dalam menilai apakah suatu
investasi akan bisa membiayai dirinya sendiri atau tidak, bank bank
komersial tidak mempunyai pengalaman semacam itu dan kadang kadang
sama cerobohnya dengan negara Negara yang mereka beri
pinjaman.mereka bersedia memberi pinjaman kepada Negara Negara
seperti Nigeria, hanya karena melihat pendapatan ekspornya
meningkat setelah ditemukannya tambang minyak. Bank komersial
tersebut tidakmemeriksa apakah proyek yang dibiayai Nigeria akan
menghasilkan return atau tidak.Karena pinjaman dari perbankan
internasional utamanya didominasikan dalam dolar Amerika dan
menggunakan system kurs mengambang yang akan berfluktuasi dengan
naik turunnya tingkat bunga, para peminjam merasakan bahwa beban
hutang mereka tiba tiba saja menjadi sangat berat, yang berada di
luar kemampuan mereka untuk membayarnya. Inilah awal dari gejala
yang kemudian dikenal sebagai krisis hutang luar negeri.Masalah
hutang menjadi dominan pada tahun tahun 1980-an. Dua upaya berskala
global telah dibuat untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu
rencana baker pada tahun 1985 dan rencana brady pada tahun 1989.
Meskipun sejumlah Negara masih mempunyai hutang yang besar, masalah
tersebut secara bertahap telah berkurang sejak akhir 1980-an,
dengan turunya tingkat bunga dan pulihnya ekonomi di Amerika
Serikat sehingga permintaan akan barang barang ekspor Negara
berkembang mulai naik lagi, yang memungkinkan Negara negara
berkembang untuk memenuhi kewajiban hutang luar negerinya. Pada
pertengahan tahun 1997 terdapat krisis sususlan ketika nilai tukar
dolar mengalami kenaikan yang luar biasadi Thailand , sehingga
Thailand mengalami kesulitan dengan neraca pembayarannya dan tidak
bisa membayar kembali hutangnya sehingga harus dibantu oleh IMF.
Menyusul kemudian Negara negara Malaysia, korea selatan , dan
Indonesia mengalami kesulitan yang sama.2.6Remittances (kiriman)
pekerja nasional yang bekerja di luar negeri sebagai sumber dana
pembangunanRemittances dari pekerja nasional yang bekerja di luar
negeri membantu menutup gapdeficit devisa sebuah Negara.
Remittances ini, terutama dari migran negara - negara di seluruh
dunia ke eropa dan negara negara teluk Persia yang kaya minyak,
migran migran amerika latin ke Negara pengekspor minyak Venezuela,
migran Amerika Tengah ke Amerika Serikat, dan migran Negara negara
tetangga ke afrika selatan, Nigeria , gabon dan Ivory Coast.
Kebanyakan dari 7 negarapertama, persentase remittances turun
drastic sepanjang jatuhnya harga minyak dari tahun 1980-an dan awal
tahun 1990-an. Kecenderungan rata rata mengirimkan uang ke
negaranya adalah 11 persen untuk pekerja pekerja Turki dan 50
persen untuk pekerja pekerja Pakistan. Kiriman dari para pekerja di
luar negeri tersebut memungkinkan kerabat keluarganya di Negara
negara berkembang tersebut untuk meningkatkan standar hidupnya
secara substansial, meskipun persebarannya antar Negara dan juga
antara penduduk dalam sebuah Negara sangattidak merata.
Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang
berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh
bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut
untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang
berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai
kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar
bagi profitabilitas.
Capital Adequacy Ratio menurut Lukman Dendawijaya (2000:122)
adalah Rasio yangmemperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank
yang mengandung risiko ( kredit,penyertaan , surat berharga,
tagihan pada bank lain ) ikut di biayai dari dana modal sendiri
bank disamping memperoleh dana dana dari sumber sumber di luar bank
, seperti dana dari masyarakat , pinjaman , dan lain lain.
CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi
penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian kerugian bank yang
di sebabkan oleh aktiva yang berisiko.
Modal bankCAR= x 100%Aktiva tertimbang menirit risiko
Contohnya :
Bila anda mendapat Rp.1000/bulan dari orang tua, anda dapat
menentukan sendiri berapa yang harus tetap menjadi uang setelah
uang tersebut anda belanjakan (untuk ongkos, membeli buku, pulsa,
rokok, dll). sisa uang yang tetap menjadi uang tersebut dapat
dianalogikan sebagai CAR di perbankan tersebut, setelah semua uang
yang masuk dipotong untuk pemberian kredit, kpr, dll. dan CAR
tersebut besarnya ditentukan oleh BI. dan bila suatu bank itu
CARnya 0% apalagi sudah minus, berarti bank tersebut sudah tidak
mempunyai modal/uang/capital lagi.
pengertian perhitungan legal lending limit (LLL) dan contoh
ilustrasinyaPerhitungan Legal Lending Limit (LLL) adalah faktor
Permodalan (Capital), Kualitas Aktiva Produktif (Asset), Manajemen,
Rentabilitas (Earning) dan Likuiditas. Analisis ini dikenal dengan
istilah Analisis CAMEL.
1. ASPEK PERMODALAN (CAPITAL)Penilaian pertama adalah aspek
permodalan, dimana aspek ini menilai permodalan yang dimiliki bank
yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank.
Penilaian tersebut didasarkan paa CAR (Capital Adequacy Ratio) yang
ditetapkan BI, yaitu perbandingan antara Modal dengan Aktiva
Tertimbang Menurut Resiko.
2. ASPEK KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF (ASSET )Aktiva produktif atau
Productive Assets atau sering disebut dengan Earning Assets adalah
semua aktiva yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk dapat
memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya.
Ada empat macam jenis aktiva produktif yaitu :
a. Kredit yang diberikanb. Surat berhargac. Penempatan dana pada
bank laind. Penyertaan
Penilaian aset, sesuai dengan Peraturan BI adalah dengan
membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan
aktiva produktif. Selain itu juga rasio penyisihan penghapusan
aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan.
Klasifikasi aktiva produktif merupakan aktiva produktif yang telah
dilihat kolektabilitasnya, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan
dan macet.
3. ASPEK KUALITAS MANAJEMEN (MANAGEMENT)Aspek ketiga penilaian
kesehatan bank meliputi kualitas manajemen bank. Untuk menilai
kualitas manajemen akan mengajukan 250 pertanyaan yang menyangkut
manajemen bank yang ebrsangkutan. Kualitas ini juga akan melihat
dari segi pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam
menangani bebagai kasus yang terjadi.
4. ASPEK RENTABILITAS (EARNING)Penilaian aspek ini diguankan
untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan, juga
untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang
dicapai bank yang bersangkutan. Penilaian ini meliputi ROA atau
Rasio Laba terhadap Total Aset, dan Perbandingan antara biaya
operasional dengan pendapatan operasional (BOPO).
5. ASPEK LIKUIDITAS (LIKUIDITY)Aspek kelima adapah penilaian
terhadap aspek likuiditas bank. Suatu bank dukatakan likuid,
apabila bank yangbersangkutan mampu membayar semua hutangnya,
terutama hutang-hutang jangka pendek. Selain itu juga bank harus
mampu memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.
Penilaian dalam aspek ini meliputi :
a. Rasio kewajiabn bersih Call Money terhadap Aktiva Lancarb.
Rasio kredit terhadap dana yang diterima oelh bank seperti KLBI,
Giro, Tabungan, deposito dan lain-lain.
Seraca umum penilaian tingkat kesehatan bank dapat dirangkum
sebagai berikut :Jumlah bobot untuk kelima faktor tersebut adalah
100%. Nilai kredit kemudian digunakan untuk menentukan predikat
kesehatan bank, ditetapkan sebagai berikut :Disamping penilaian
analisis CAMEL, kesehatan bank juga dipengaruhi hasil penilaian
lainnya, yaitu penilaian terhadap : 1. Ketentauan pelaksanaan
pemberian kredit Usaha Kesil (KUK) dan pelaksanaan Kredit Eksport2.
Pelanggaran terhadap ketantuan Batas Maksimum Pemberian Kredit
(BMPK) atau sering disebut dengan Legal Lending Limit.3.
Pelanggaran Posisi Devisa Netto.
2.2 Fungsi BankSecara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun
dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat
untuk berbagai tujuan atau sebagaifinancial intermediary.Fungsi
perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan
jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat
yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam
rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Secara
ringkas fungsi bank dapat dibagi menjadi sebagai berikut :1.
Penghimpun dana Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana
maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga
sumber, yaitu:a) Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa
setoran modal waktu pendirian.b) Dana yang berasal dari masyarakat
luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha
simpanan giro, deposito dan tabanas.c) Dana yang bersumber dari
Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa
Kredit Likuiditas dan Call Money (dana yang sewaktu-waktu dapat
ditarik oleh bank yang meminjam)1. Penyalur/pemberi Kredit Bank
dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan
tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk
kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha.
Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan
mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk
pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan resiko,
oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti dan memenuhi
persyaratan. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa bank
dilikuidasi atau dibekukan usahanya, salah satu penyebabnya adalah
karena banyak kredit yang bermasalah atau macet.2. Penyalur dana
Dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat
dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga,
penyertaan, pemilikan harta tetap.3. Pelayan Jasa Bank dalam
mengemban tugas sebagai pelayan lalu-lintas pembayaran uang
melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang,
inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.Adapun
secara spesifik bank bank dapat berfungsi sebagaiagent of trust,
agent of develovmentdanagen of services.1. Agent Of TrustYaitu
lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan
perbankkan adalah kepercayaan ( trust ), baik dalam penghimpun dana
maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya
di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan di
bangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak
bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitor.
Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua
pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpangan
dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.1.
Agent Of DevelopmentYaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk
pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur
dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di
sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat
melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan
konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi ,
distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya
penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan
konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian
suatu masyarakat.1. Agent Of ServicesYaitu lembaga yang
memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan
kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan
penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakan. Jasa yang
ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian
masyarakat secara umum.2.3 Peran BankDalam menjalankan kegiatannya
bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, yaitu :1.
Pengalihan Aset (asset transmutation)Yaitu pengalihan dana atau
aset dari unit surplus ke unit devisit. Dimana sumber dana yang
diberikan pada pihak peminjam berasal pemilik dana yaitu unit
surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan
pemilik dana. Dalam hal ini bank berperan sebagai pangalih aset
yang likuid dari unit surplus (lender) kepada unit defisit
(borrower).1. Transaksi (transaction)Bank memberikan berbagai
kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi. Dalam
ekonomi modern, trnsaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari
transaksi keuangan. Untuk itu produk-produk yang dikeluarkan oleh
bank (giro, tabungan, depsito, saham dan sebagainya)merupakan
pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.1.
Likuiditas (liquidity)Unit surplus dapat menempatkan dana yang
dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan,
deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing
mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingn
likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai
dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian bank
memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang
mengalami surplus likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang
mengalami kekurangan likuiditas.1. Efisiensi (efficiency)Peranan
bank sebagaibrokeradalah menemukan peminjam dan pengguna modal
tanpa mengubah produknya. Disini bank hanya memperlancar dan
mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi
yang tidak simetris (asymmetric information) antara peminjam dan
investor menimbulkan masalah insentif. Peran bank menjadi penting
untuk memecahkan masalah insentif tersebut. Untuk itu jelas peran
bank dalam hal ini yaitu menjembatani dua pihak yang saling
berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna,
sehingga terjadi efisiensi biaya ekonomi.2.4 Aturan Kesehatan
BankBerdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan
dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang
tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa :1. Bank wajib memelihara
tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal,
kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas,
solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank,
dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip
kehati-hatian.2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya,
bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan
kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.3. Bank
wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan
penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.4. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib
memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas
yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan
dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen,
dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.5. Bank
Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala
maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat
menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia
melaksanakan pemerikasaan terhadap bank.6. Bank wajib menyampaikan
kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan
penjelasan lainnya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan
bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan
laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh
akuntan public.7. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan
laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi
pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk
melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam dunia
perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan
tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank
ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak
akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan.Aturan
tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup
berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana
sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana. Adapun penilaian
tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap factor-faktor
CAMELS yang terdiri dari :1. Permodalan (capital)2. Kulitas Aset
(asset quality)3. Manjemen (management)4. Rentabilitas (earnings)5.
Likuiditas (liquidity)6. Sensitivitas terhadap resiko pasar
(sensitivity to market risk)Dengan dasar factor-faktor penilaian
tersebut maka Bank Indonesia dapat menentukan bahwa bank yang
bersangkutan masih dalam keadaan sehat atau sebaliknya sehingga
Bank Indonesia dapat menetapkan apakah bank yang bersangkutan masih
dapat beroprasi dengan kegiatan-kegiatanya atau bank yang
bersangkutan sudah tidak dapat beroperasi dikarenakan suada tidak
memenuhi standard kesehatan bank.2.5 Permasalahan Fungsi dan
Peranan Bank sebagai Lemabaga KeuanganFungsi bank sangat krusial
bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, keberadaan aset
bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna
meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi
serta untuk mencegah terjadinya bank runs and panics. Kepercayaan
masyarakat juga diperlukan karena bank tidak memiliki uang tunai
yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya
sekaligus.Industri perbankan di Indonesia telah mengalami
masalah-masalah yang apabila diamati akar penyebabnya (root causes)
adalah lemah dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang
baik (good corporate governance). Hal ini menyebabkan industry
perbankan tidak dapat secara berhati-hati (prudent) menyerap
pertumbuhan risiko kredit dan harga domestik yang cepat berubah.
Sementara itu, tidak transparannya praktik dan pengelolaan
(practices and governance) suatu bank mengakibatkan badan pengawas
sulit mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengurus
dan pejabat bank.Tantangan lain yang dihadapi bank adalah
berpalingnya nasabah tradisional bank kepada sumber pembiayaan
lain. Tersedianya banyak alternatif sumber dana bagi
perusahaan-perusahaan besar yaitu antara lain dari
perusahaan-perusahaan modal ventura, perusahaan-perusahaan leasing,
perusahaan-perusahaan hire-purchase, perusahaanperusahaan anjak
piutang, perusahaan-perusahaan forfeiting, pasar uang, dan pasar
modal dengan berbagai debt instrumentsnya seperti promissory notes
dan obligasi serta equity instrumentnya mempertajam persaingan yang
dihadapi bank. Sementara itu, larangan terhadap bank untuk
melakukan kegiatan di pasar modal mempersempit kemampuan bank dalam
menyalurkan dananya sehingga menjadi alasan bagi bank untuk
melakukan kegiatan pada pemberian kredit yang berisiko tinggi yang
pada gilirannya berakibat pada keamanan dan kesehatan industri
perbankan.Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan
badan pengawas bank adalah kelalaian pengurus bank serta penipuan
dan penggelapan yang mereka lakukan. Hal ini dapat dilihat dari
praktik para bankir antara lain berupa besarnya kredit yang
disalurkan kepada kelompok usahanya sendiri. Pemberian kredit
kepada kelompok usaha sendiri tersebut sering kali tidak diiringi
dengan analisis pemberian kredit yang sehat. Padahal praktik
seperti ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai
penipuan.Untuk mendapatkan dan atau mempertahankan kepercayaan
masyarakat, industry perbankan harus diatur dan diawasi dengan
ketat baik melalui peraturan langsung (direct regulation) maupun
peraturan tidak langsung (indirect regulation). Peraturan langsung
bertujuan mengurangi kewenangan pengurus bank dalam menjalankan
kegiatan usaha. Bank misalnya dilarang memberikan kredit kepada
suatu perusahaan melebihi prosentase tertentu dari modalnya.
Sedangkan peraturan tidak langsung didasarkan pada pemberian
insentif yang bertujuan mempengaruhi sikap tertentu dari pengurus
bank, misalnya melalui penerapan peraturan mengenai persyaratan
risk-based capital.Beberapa prinsip dapat dijadikan landasan dalam
menyusun peraturan perbankan yaitu: efisiensi, keadilan sosial,
pengembangan sistem, dan pemeliharaan institusi. Tujuannya adalah
untuk menciptakan perbankan yang aman dan sehat (safe and sound
banking). Untuk mencapai tujuan tersebut kepada badan pengawas bank
perlu diberi kewenangan luas untuk mengatur dan mengawasi industri
perbankan. Kewenangan tersebut antara lain berupa kewenangan
menetapkan berapa besarnya modal yang harus dimiliki, berapa
besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan,
siapa yang boleh menjadi pengurus bank dan sebagainya. Kewenangan
mengawasi diberikan dengan tujuan untuk memonitor apakah bank
melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perlu pula dikaji untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada
badan pengawas. Kewenangan tersebut bertujuan untuk melindungi
nasabah, melindungi perekonomian dan menjaga tidak terjadinya
konsentrasi bisnis.Perlindungan terhadap nasabah merupakan alasan
paling dasar untuk mengawasi bank karena nasabah merupakan target
yang mudah bagi pencurian oleh pengurus bank. Pentingnya pengawasan
terhadap industri perbankan secara jelas dinyatakan oleh Adam Smith
sebagai berikut:being the managers of other peoples money than of
their own, it cannot well be expected, that they should wacth over
it with the same anxious vigilance with which partners in a private
copartnery frequently watch over their own Negligence and
profusion, therefore, must always prevails, more or less, in the
management of the affairs of such a company.Pentingnya pengawasan
juga disebabkan karakteristik usaha bank. Berbeda dengan perusahaan
jasa keuangan lainnya bank menyediakan produk berupa penerimaan
simpanan dan pemberian kredit. Produk dalam bentuk simpanan harus
dibayar oleh bank setiap saat atau beberapa waktu setelah adanya
permintaan pembayaran dari nasabah.Produk bank berupa pemberian
kredit menggunakan sumber dana yang berasal dari simpanan nasabah.
Aset bank dalam bentuk pemberian kredit tersebut hanya dapat
ditagih oleh bank sesuai dengan jangka waktu perjanjian kredit yang
disepakati bank dengan nasabahnya.Utang bank adalah utang yang
setiap saat dapat ditagih dan wajib dibayar sedangkan piutang bank
hanya dapat ditagih oleh bank berdasarkan jangka waktu tertentu.
Demikian bank terekspose kepada kemungkinan terjadinya kekurangan
dana apabila nasabah penyimpan menarik simpanannya pada bank.
Kondisi ini terjadi apabila mereka kehilangan kepercayaan kepada
bank. Itulah sebabnya bank disebut sebagai lembaga kepercayaan.
Alan Greenspan mengatakanWhen confidence in the integrity of a
financial institutions is shaken or its commitment to the honest
conduct of business is in doubt, public trust erodes and the entire
system is weakened.Sementara itu, kurang transparannya bank
menyebabkan reputasi merupakanmasalah sangat penting bagi
kelangsungan hidup suatu bank. Rumor dapat memperlemahkepercayaan
nasabah terhadap bank. Untuk itu bank harus menerapkan prinsip
kehatihatiandalam menjalankan kegiatan usahanya. Industri perbankan
tidak saja rawan dirampok oleh pengurus dan atau pemiliknya tetapi
juga rawan sebagai tempatpenyembunyian hasil kejahatan. Itulah
sebabnya bank harus mengenal nasabahnya yaitudengan menerapkan
prinsip mengenal nasabah (know your customer Principe) dan juga
menerapkan prinsip kenali karyawan (know your employe). Dengan
menerapkan keduaprinsip itu maka reputasi bank akan terjaga dan
kepercayaan nasabah meningkat.Pengalaman menunjukan bahwa
penyelesaian likuidasi bank selalu berlarut-larutsehingga merugikan
nasabah dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapatmembuat
kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun. Padahal untuk
menyelesaianbank bermasalah telah diberlakukan ketentuan yang
berbeda dengan ketentuanpenyelesaian perusahaan non bank. Maksudnya
adalah agar penyelesaian bankbermasalah dapat dilakukan dengan
cepat. Kecepatan penyelesaian bank bermasalahmerupakan kunci
terciptanya kepercayaan masyarakat.Berkurangnya kepercayaanterhadap
suatu bank dengan mudah menyebar ke bank lain yang pada dasarnya
sehat. Initerjadi karena nasabah mengetahui bahwa apabila terjadi
rush, maka nilai aset bankakan turun dengan cepat sehingga nasabah
akan berupaya menarik simpanannya sebelumnasabah yang lain.Untuk
mempermudah dikeluarkannya bank bermasalah dari sistem perbankan
salahsatu caranya adalah dengan mendirikan asuransi simpanan.
Asuransi simpananmerupakan mekanisme untuk mempermudah bank
bermasalah dikeluarkan dariindustri perbankan. Alasannya adalah
asuransi simpanan menyediakan jalan agar biayasosial dan politik
akibat kebangkrutan bank dapat diminimalkan. Disamping itu
asuransisimpanan juga bertujuan menurunkan kemungkinan terjadinya
rush, dan sekaligusmelindungi nasabah penyimpan kecil yang secara
sosial dan politik tidak dapatmenanggung beban kerugian akibat
kebangkrutan bank. Teori keuangan modernmengajarkan bahwa pada
suatu masyarakat yang corruption-resistant sekalipun,nasabah
penyimpan harus tetap khawatir tentang sikap oportunistik pengurus
danpemilik bank.Kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam
mengkordinir aksi kolektif gunamengawasi sikap oportunistik
pengurus dan pemilik bank memiliki dua akar yang
jalinmenjalin.Pertama, kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan
dalam memperolehinformasi terpercaya tentang perkembangan yang
tidak menguntungkan danmengobservasi tindakan merugikan oleh
pengurus bank termasuk kesemberonoan,ketidak hati-hatian,
kecurangan dan self dealing. Kedua, kesulitan yang dihadapinasabah
penyimpan dalam menganalisis dan merespons setiap informasi yang
diperoleh.Untuk menanggulangi kesulitan yang dihadapi oleh nasabah
penyimpan setidaknya adadua pendekatan yang dapat diambil, yaitu
keterbukaan maksimal dan pencegahanmaksimal.Keterbukaan maksimal
adalah suatu kerangka keterbukaan yang secara sempurnadan tanpa
biaya memberikan informasi kepada nasabah penyimpan tentang
perubahankinerja bank dan kegiatan penuh risiko yang dilakukan
pengurus bank. Sedangkanpencegahan maksimal adalah suatu situasi
dimana nasabah dengan segera mengertiimplikasi dari informasi yang
mengalir secara sempurna dan mereka mampu melindungidirinya sendiri
secara lengkap dan tanpa biaya dari segala ancaman terhadap
kekayaanmereka. Situasi seperti itu tentunya sangat sulit bahkan
mustahil untuk tercipta. Untukitu diperlukan suatu keseimbangan
dimana informasi yang tersedia tidak menyebabkanbiaya yang terlalu
tinggi bagi industri perbankan sehingga menghambat pengembangan
usaha mereka.Dalam melakukan pembaruan terhadap industri perbankan,
badan pengawas harussangat berhati-hati. Pemberlakuan ketentuan dan
kebijakan yang di anggap tidak tepat oleh pasar akan berpengaruh
sangat buruk bagi stabilitas perbankan dan keuangan.Ketua US
Federal Reserve, Alan Greenspan mengingatkan bahwa :The new world
of financial trading can punish policy misalignments with amazing
alacrity. This is a lesson repeated time and again, taught most
recently by the breakdown of the European Exchange Rate Mechanism
in 1992 and the plunge in the value of Mexican Peso (in 1994).In
the process of pursuing their domestic objectives, central banks
cannot be indifferent to the signals coming from international
financial markets. Although markets can be harsh teachers at times,
the constrains that impose discipline our policy choices and remind
us every day of our longer run responsibilities.Untuk menciptakan
perbankan sehat harus dilakukan pendekatan yang terdiri daritiga
pilar, yaitu pengawasan, internal governance dan disiplin pasar.
Pendekatan iniharus dilakukan karena badan pengawasan tidak akan
mampu berpacu dengan kecepatanliberalisasi, globalisasi dan
kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengandemikian
pengawasan yang dilakukan oleh otoritas harus dilengkapi dengan
disiplininternal bank serta disipli pasar. Melibatkan internal
governance dalam melakukanpengawasan karena bank merupakan tempat
terbaik untuk mengatur dan memeliharapraktik manajemen bank yang
sehat. Pengikutsertaan disiplin pasar mencerminkan faktabahwa tanpa
pasar yang kompetitif dan punitive atas kegagalan bersaing di
pasar, makatidak cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus dan
nasabah untuk melakukankeputusan keuangan yang tepat. Untuk itu,
perlu dilakukan penyempurnaan terhadapperaturan perbankan.Banyak
negara sepakat bahwa salah satu pendekatan yang diperlukan
untukmembangun suatu sistem perbankan yang sehat dan kuat adalah
dengan memberikanjaminan yang eksplisit bagi nasabah penyimpan.
Sebelum pembentukan suatu lembagapenjamin yang permanen, diperlukan
langkah-langkah pembaruan sistem perbankansebagai prasyarat agar \
sistem tersebut dapat berjalan efektif. Alasan dasar
(rationale)bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian lembaga
penjamin simpanan adalahkepercayaan pada industri perbankan sangat
penting bagi pertumbuhan ekonomi danpada sistem perbankan yang
diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinyakebangkrutan bank,
dan kebangkrutan tersebut dapat diprediksi dan merupakankejadian
yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan sosial juga
merupakanpertimbangan. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang
tidak bertanggungjawabadalah suatu pendekatan yang adil dan tepat.
Dengan demikian, bank dapat beroperasisecara konsisten dan
dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah cukup
untukkesehatan perekonomian, mendukung sistem moneter yang aman dan
efisien sekaligusmencegah pengurus bank mengambil risiko berlebihan
yang pada gilirannya menghindarikemungkinan bailout oleh
pemerintah.
DASAR HUKUM Pada dasarnya pemberian BLBI kepada perbankan
didasarkan atas berbagai ketentuan sebagai berikut:1. Undang-undang
nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dalam pasal 29 ayat (1)
dan pasal 32 ayat (3) serta Penjelasan Umumnyayang menyebutkan
bahwa sebagai lender of last resort Bank Sentral dapat memberikan
kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi
kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapi dalam keadaan
darurat2. Pasal 37 ayat (2) huruf b UU no 7 tahun 1992yang
mengatakan bahwa " Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang
membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat
mengambil tindnakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.3. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden no 120 tahun
1998yang mengatakan "Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas
pinjaman luar negeri dan atau atas pembiayaan perdagangan
internasional yang dilakukan oleh bank"4. Pasal 1 Keputusan
Presiden no 26 tahun 1998yang mengatakan "Pemerintah membebri
jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum kepada pemilik
simpanan dan krediturnya akan dipenuhi" dan5. Pasal 2 ayat(1)
Keputusan Presidien no 1998yang mengatakan "Pemerintah memberikan
jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat"6.
Petunjuk-petunjuk dan Keputusan Presiden pada Sidang Kabinet
Terbatas Bidang Ekku Wasbang dan Prodis pada tanggal 3 September
1997yang mengatakan" Krisis di beberapa negara menunjukkan bahwa
sektor keuangan --khususnya perbankan-- merupakan unsur yang sangat
penting dan dapat menjadi pemicu serta memperbuuruk keadaan. Untuk
itu kepada Saudara Menteri Keuangan dan Saudara Gubernur Bank
Indonesia saya minta untuk mengambil langkah-langkah sebagai
berikut:a. Bank-bank nasional yang sehat tetapi mengalami kesulitan
likuiditas untuk sementara supaya dibantub. Bank-bank yang
nyata-nyata tidak sehat, supaya diupayakan penggabungan atau
akuisisi dengan bank-bank lainnya yang sehat.Jika upaya ini tidak
bebrhasil, supaya dilikuidasi sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin para deposan,
terutama para deposan kecil"BUKAN KLBI Di masyarakat sering nampak
ada salah pengertian yang mengacaukan BLBI dengan kredit likuidtas
BI atau KLBI, sering keduanya dianggap sama.Untuk gampangnya BLBI
adalah berbagai bentuk fasilitas likuiditas untuk perbankan dengan
berbagai sasaran peruntukannya diluar KLBI.Sedangkan KLBI adalah
kredit BI untuk membantu kegiatan atau sektor yang diprioritaskan
oleh Pemerintah atau kredit untuk program-program Pemerintah,
seperti pengadaan pangan melalui Bulog, kredit untuk koperasi unit
desa (KKUD), kredit untuk usaha tani (KUT) dan kredit untuk
koperasi primer bagi anggotanya (KKPA) yang suku bunganya
mengandung unsur subsidi karena itu lebih rendah dari suku bunga
pasar. Ada dua unsur pokok perbedaan BLBI dengan KLBI, datangnya
inisiatif dan suku bunga.Dari segi asal datangnya inisiatif, BLBI
datang dari bank yang mengajukan permintaan bantuan kepada BI --
sebagailender of last resort --karena menghadapi masalah ketidak
seimbangan likuiditas (mismatch) antara penerimaan dana dan
pemmayaran yang tidak bisa ditutup dengan sumber dana lain yang
lazim dalam perbankan. Sedangkan dalam hal KLBI inisiatif datang
dari BI, yang membantu pelaksanaan program Pemerintah (sebagaiagent
of development)memberi kredit kepada bank pelaksana agar
menyalurkan kredit tersebut pada sektor atau kegiatan atau kelompok
yang diprioritaskan dalam program Pemerintah.Dari aspek suku
bunga,BLBI mempunyai suku bunga yang mengandung unsur penalti untuk
mengurangimoral hazardkarena itu selalu lebih tinggi dari pasar.
Sedangkan suku bunga KLBI mengandung unsur subsidi, karena itu
lebih rendah dari suku bunga pasar. Dana kredit-kredit dengan KLBI
ini sering merupakan campuiran dari dana BI (KLBI), dana anggaran
dan dana dari bank pelaksana sendiri, ini yang memungkinkan
diberikan subsidi suku bunga. Mengenai besarnya bantuan likuiditas
yang berbeda-beda sangat besar untuk bank -bank besar dan kecil
bagi yang lain, ya tentu saja karena besarnya bank menurut besarnya
dana yang dihimpun dari atau kredit yang diberikan kepada
masyarakat memang berbeda, ada yang besar ada yang kecil. Kalau
BLBI dianggap sama dengan KLBI maka salah satu dasar pemberiannya
adalah pertimbangan keadilan. Di sini bisa timbul pertanyaan,
mengapa bank yang besar diberi bantuan (BLBI) yang besar pula, apa
ini tidak bertentangan dengan rasa keadilan?Ini dianggap
menyinggung rasa keadilan karena melihat BLBI sebagai fasilitas
atau hadiah untuk dibagi-bagikan. Menggunakan argumen ini untuk
KLBI memang tepat, tetapi tidak untuk BLBI. Sering ada kecurigaan
bahwa dana yang berasal dari BI ini diberikan kepada perbankan dan
kemudian oleh perbankan disalurkan sebagai kredit, kepada kelompok
perusahaannya sendiri lagi. Dengan lain perkataan seperti proses
penyaluran kredit yang mengandung KLBI.Kecurigaan ini timbul karena
kesalah pengertian proses pemberian KLBI dengan BLBI yang
berbeda.BLBI timbul karena adanya mismatch dalam likuiditas, karena
adanya saldo negatif terhadap BI, sedangkan pemberian KLBI
berdasarkan pertimbangan perlunya mendorong kegiatan atau sektor
tertentu dalam perekonomian yang didorong dengan kredit program.
Akan tetapi kalau memang terjadi penyelewengan dan kredit ini tidak
dikembalikan, maka kita bicara mengenai masalah yang berbeda. Kalau
hal ini terjadi, atau dalam hal terjadi penyelewengan oleh bank
penerima, ini jelas masalah yang harus diselesaikan.Penyelewengan
pemanfaatan BLBI harus ditindak sesuai dengan kesalahannya.
Demikian juga kalau memang ada unsur kolusi pejabat yang
menerimauang imbalan dari pemberian BLBI, sudah seharusnya mereka
ini dikenakan sanksi sesuai dengan kesalahannya.KREDIT LIKUIDITAS
BANK INDONESIA ( KLBI )JenisPenerimaPlafonBungaJangka
waktuTujuan
1Kredit Usaha Tani (KUT)Petani/keluarga petani lewat
koperasiSesuai kebutuhan14%1 tahunMeningkat-kan pendapatan
petani
2Kredit Koperasi Primer Anggotanya (KKPA)Anggota koperasi
primerRp 50 juta16%1-15 thMemenuhi KMK-KI anggota koperasi
3Kredit kepada koperasi (KKOP)Koperasi/KUDRp 350 juta16%1-10
thModal kerja dan investasi koperasi
4Kredit Modal Kerja Pengembangan BPR- SyariahBPR/BPRS untuk
sektor usaha produktifRp 15 juta30%Maks 1 thBantuan pada BPR
5Kredit Koperasi Primer untuk Tebu RakyatPetani tebu untuk
budidaya tebu2-3 ha16%2 thModel kerja bagi koperasi perserta
TRI
6KKPA-PIR Trans kawasan Timur IndonesiaPlasma petani di TKI
untuk transmigrasi baruRp 50 juta16%11-15 thModal kerja dan
investasi nansabah usaha kecil dengan bagi hasil
7KKPA-Tenaga Kerja IndonesiaTKI &Perusahaan Jasa TKI85% dari
total pembiayaan TKI14%2,5 thMembiayai persiapan TKI ke luar
negeri
8KKPA bagi hasilPengusaha kecil untuk usaha produktifMaksimal Rp
50 juta16%11-15 thModal kerja dan investasi usaha kecil bagi
hasil
9Kredit Pengusaha Kecil dan MikroPengusaha kecil
individu/kelompokMaksimal 25 juta16%5 thMengembangkan usaha kecil
termasuk perdagangan
10Kredit Penerapan Teknologi Tepat GunaKelompok TaskinRp 50
juta/kelompok12%1 thMengentaskan kemiskinan
11Kredit Modal Kerja Usaha Kecil-MenengahKoperasi-pengusaha
kecil&menengahRp 3 milPer nasabah16%1 thMengembangkan usaha
kecil & mikro
12Kredit Penerapan Teknologi Produk Unggulan
DaerahKoperasi-pengusaha kecil & menengahRp 400 juta16%1
thMengembangkan unggulan daerah
PERMASALAHAN BEBAN PEMBIAYAAN BLBI Jumlah BLBI ternyata sangat
besar. Ini terutama disebabkan oleh terjadinya krisi yang
berkepanjangan dan karena jalan keluar yang prosesnya, apapun
alasannya, ternyata memakan waktu sangat panjang. Padahal dalam
penyelesaian mamsalah yang terkait dengan krisis yang mempunyai
dampak penularan ataucontagious, kecepatan itu sangat penting.
Kecepatan untuk mengetahui atau mengidentifikasi, menenrima dan
dalam mencari solusi membuat rencana dan melaksanakannya dengan
tepat, cepat dan konsisten itu sangat menentukan berhasil
tidaknya.The sooner the better,kata orang, karena ituspeed is the
essence.Memang dalam hal ini sering kecepatan mengorbankan
ketelitian. Besarnya jumlah BLBI sebenarnya tergantung mana saja
dari jenis-jenis fasilitas itu yang akan dimasukkan. Kalau difinisi
yang diambil yang sangat umum, bhawa BLBI adalah semua bantuan
likuiditas BI untuk perbankan diluar KLBI, maka jumlah ini jelas
sangat besar. Selain jumlah akhir dan komposisi dari BLBI mungkin
perkembangan dari jumlah tersebut juga perlu diperhatikan untuk
melihat perkembangan masalah yang kerkaitan dengan pemberian BLBI
ini. Berbagai permasalahan yang timbul dari jumlah BLBI ini akan
nampak kalau diikuti hasil audit BPK yang menunjukkan pernilain
lembaga tersebut untuk masing-masing jenis BLBI mana yang dianggap
tepat dan mana yang tidak untuk pembebanannya pada anggaran
Pemerintah. Dalam hal ini mungkin ada beberapa jumlah besarnya BLBI
yang bisa dijadikan patokan untuk dibahas statusnya, sebagai
berikut: Jumlah BLBI posisi Maret 1998 yang disebutkan dalam
pengalihan hak tagih BI kepada Pemerintah (BPPN) berkaitan dengan
penyerahan 54 bank dibawah pengawasan BPPN adalah sebesarRP 144,5
tyang kemudian menjadi basis dikeluarkannya obligasi yang sama
besarnya dengan jumlah ini. Kepada jumlah ini mamsih ditambah
denganRp 20 Tuntuk membayar kewajiban PT Bank Ekspor-Impor
Indonesia. Keduanya berjumlahRp. 164,5 t Diluar ini masih ada
penyediaan dana penjaminan (blanket guarantee) sebesarRp.53,8 t
Dalam laporan auditnya BPK hanya membuat audit mengenai jumlah BLBI
diluar dana penjaminan atau Rp 164,5 t saja. Jumlah ini menurut
laporan BPK harusnya terlebih dahulu disepakati antara Depkeu
dengan BI. Dan karena kesepakatan mengenai kriteria pemberian BLBI
antara kedua instansi belum ada, maka kesepakan mengenai jumlah
tersebut juga belum ada. Ini yang menyebabkan BPK mengambil
keputusan untuk tidak memberikan pendapat. Sedangkan dalam audit
yang dilakukan, karena belum adanya kriteria yang disepakati maka
BPK melakukan pengecekan kelayakan jumlah-jumlah tersebut
berdasarkan ketentuan BI yang seharusnya diikuti. Pendapat yang
pada akhirnya menghasilkan laporan jumlah mana yang layak dipikul
Pemerintah dan mana yang tidak layak didasarkan atas pengecekan
proses pemberian BLBI dengan ketentuan atau persyaratan yang ada.
Kalau ketentuan tsb tidak dipatuhi maka BPK berpendapat bahwa
jumlah BLBI yang tidak mengikuti ketentuan tersebut tidak bisa
dibebankan kepada anggaran Pemerintah. Perhitungan-perhitungan ini
antara lain yang menghasilkan bahwa BI harus menyediakan cadangan
terhadap tagihan-tagihannya yang macet yang jauh lebih besar dari
cadangan yang disediakan. Karena kewajiban menyediakan cadangan
inilah maka diperoleh saldo negatif pada neraca BI. Saldo negatif
ini jauh lebih besar dari modal yang ada, karena itu BI berdasarkan
perhitungan ini sudah dalam keadaan tidak solvent. Beberapa waktu
yang lalu ada suatu pendapat di Depkeu yang menyatakan bahwa
pertanggungan anggaran Pemerintah sebaiknya hanya menyangkut BLBI
yang diberikan sejak diterapkannya blanket guarantee pada akhir
Januari 1998. Mungkin ada pendapat yang lain lagi mengenai jumlah
mana yang layak ditanggung anggaran.BERBAGAI CATATAN Mengenai
bantuan likuiditas BI kepada bank-bank yang menghadapi masalah
likuiditas karena berbagai alasan dasar utama dari tindakan ini
adalah kedudukan Bank Sentral yang merupakanlender of the last
resortyang merupakan salah satu dasar utama didirikannya suatu bank
sentral yang sering juga disebut sebagaithe bankers' bank.Tentu
saja ada berbagai persyaratan dan ketentuan yang harus dipatuhi
dalam bank sentral menjalankan tugasnya sebagai sumber terakhir
dari likuiditas terhadap bank-bank ini. Pembebrian fasilitas
likuiditas kepada perbankan oleh bank sentral diberikan atas dasar
tugasnya menjaga kestabilan moneter dan sistim pembayaran dimana
perbankan merupakan lembaga perantara keuangan sangat vital yang
menjadi pelaku-pelakunya.Karena itu pembebrian fasilitas ini bukan
ditujukan untuk menyelamatkan pemilik bank atau suatu bank per se,
akan tetapi untuk keselamatan dan kestabilan sistem perbankan.
Dalam keadaan normal fasilitas ini diberikan kepada bank yang
menghadapi kesenjangan tagihan dan kewajiban bayar. Akan tetapi
bahkan dalam hal inipun yang menjadi dasar utama bukan penyelamatan
bank tertentu atau pemilik bank tertentu. Akan tetapi menjaga agar
sistim perbankan tidak goyah dengan adanya satu atau beberapa bank
yang mengalami masalahmismatchdalam likuiditas tersebut. Di dalam
alam yang transparansinya masih kurang,
ketentuanmengenaidisclosurebelum sepenuhnya dilaksanakan dangood
governanceyang belum kuat baik pada bank-bank umum maupun pada
otorita pengawasan bank, maka pengertian yang kurang jelas mengenai
praktek penyelenggaraan bank sentral dan bank umum, apalagi
ditambah dengan interpretasi tentang ketentuan mengenai kerahasiaan
bank yang belum dibakukan, maka salah pengertian dapat menimbulkan
prasangka yang mempersulit kejelasan masalah yang pada dasarnya
memang cukup kompleks ini. Masalah pembebanan dari pengeluaran bank
sentral yang digunakan untuk membiayai BLBI ini menjadi rumit
karena adanya kekurang jelasan atau salah pengertian mengenai
berbagai hal yang disebutkan di atas. Sebenarnya sekiranya telah
ada kesepakatan antara Departemen Keuangan dengan BI mengenai
kriteria dan akhirnya jumlah dari keseluruhan bantuan likuiditas,
maka seharusnya temuan BPK yang akhirnya memberikan disclaimer itu
tidak harus ada. Tetapi ini telah terjadi jadi sekarang menimbulkan
masalah.Bolehkah Bank Memberikan Informasi Data Nasabah Kepada Bank
Lain?Terima kasih atas pertanyaan Anda.Untuk mengetahui apakah data
nasabah termasuk rahasia bank atau bukan, terlebih dahulu kami
jabarkan apa yang dimaksud dengan rahasia bank itu sendiri. Menurut
Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU
Perbankan), rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.Dari
definisi tersebut, jelas kiranya bahwayang diatur adalah rahasia
bank terkait nasabah penyimpan. Data nasabah (jika nasabah tersebut
adalah nasabah penyimpan)yang berupa nama atau nomor handphone (HP)
yang Anda sebutkan, termasuk keterangan mengenai nasabah penyimpan
di bank yang wajib dirahasiakan. Ini sejalan dengan yang diatur
dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang mengatakan bahwa bank
wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan
simpanannya.Akan tetapi, ada beberapa pengecualianbagi bank untuk
memberikan rahasia bank itu, yaitu dalam hal-hal berikut:1. Untuk
kepentingan perpajakanPimpinan Bank Indonesia atas permintaan
Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada
bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti
tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah
penyimpan tertentu kepada pejabat pajak (Pasal 41 ayat (1) UU
Perbankan).2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan
kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan
Piutang NegaraPimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada
pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan
Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai
simpanan nasabah debitur (Pasal 41A ayat (1) UU Perbankan).3. Untuk
kepentingan peradilan dalam perkara pidanaPimpinan Bank Indonesia
dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk
memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau
terdakwa pada bank (Pasal 42 ayat (1) UU Perbankan).4. Dalam
perkara perdata antara bank dengan nasabahnyaDireksi bank yang
bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang
keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan
keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut, sebagaimana
diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (UU 7/1992).5. Dalam rangka tukar menukar informasi antar
bankDireksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya
kepada bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank
(Pasal 44 ayat (1) UU 7/1992).6. Atas permintaan, persetujuan atau
kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulisBank wajib
memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank
yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan
tersebut atas permintaan, persetujuan, atau kuasa (secara tertulis)
dari nasabah penyimpan (Pasal 44A ayat (1) UU Perbankan).7. Dalam
hal nasabah penyimpan telah meninggal duniaAhli waris yang sah dari
nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan
mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. (Pasal 44A ayat (2)
UU Perbankan)Dari poin ke-5 di atas dapat kita ketahui bahwa bank
boleh melakukan tukar-menukar informasi mengenai keadaan keuangan
nasabahnya kepada bank lain. Menurut penjelasan Pasal 44 ayat (1)
UU 7/1992, tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk
memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna
mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari
suatu bank yang lain. Dengan demikian bank dapat menilai tingkat
risiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu transaksi dengan
nasabah atau dengan bank lain. Mengenai kewajiban bank merahasiakan
segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah
penyimpan dan simpanannya juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia
Bank (PBI 2/19/2000) yang kami akses dari laman resmi Bank
Indonesia:Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan
dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan
NasabahNamun hal itu tidak berlaku untuk [Pasal 2 ayat (4) PBI
2/19/2000]:a. kepentingan perpajakan; b. penyelesaian piutang Bank
yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara/Panitia Urusan Piutang Negara; c. kepentingan peradilan
dalam perkara pidana; d. kepentingan peradilan dalam perkara
perdata antara Bank dengan Nasabahnya; e. tukar menukar informasi
antar Bank; f. permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah
Penyimpan yang dibuat secara tertulis; g. permintaan ahli waris
yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia. Perlu
dicermati, informasi yang diberikan bank yang satu kepada bank
lainnya adalah untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha
bank, agar bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi sebelum
melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau bank lain. Sehingga
menurut hemat kami, melihat ketentuan pengecualian di atas, jika
pemberian informasi nasabah tersebut (nama dan nomor HP) bukan
untuk tujuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
dan Peraturan Bank Indonesia, maka tidak seharusnya hal itu
dilakukan oleh bank.