PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 BANGIL Jl. Bader No. 3 Bangil Pasuruan Telp. (0343)741873 Fax. (0343) 747219 Website: www.sman1bangil.sch.id E-mail: [email protected]RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah : SMAN 1 Bangil Mata Pelajaran: Sejarah Topik : Masa Transisi dari Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ke Pemerintahan Orde Baru Kelas/Semester: XII/Gasal Alokasi waktu : 2 x 45 menit A. Kompetensi Inti(KI) KI. 1 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya KI. 2 :Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Topik : Masa Transisi dari Pemerintahan Demokrasi Terpimpin
ke Pemerintahan Orde Baru
Kelas/Semester : XII/Gasal
Alokasi waktu : 2 x 45 menit
A. Kompetensi Inti(KI)
KI. 1 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI. 2 :Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI. 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalamilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI. 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan Metode sesuai kaidah keilmuan.
Pada tanggal 22 Juni 1966, presiden Soekarno menyampaikan pidato “Nawaksara” dalam
persidangan MPRS. “Nawa” berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti sembilan, dan “Aksara”
berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang berisi sembilan pokok persoalan yang dianggap
penting oleh presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit
menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30
September 1965.
Pengabaian peristiwa yang mengakibatkan gugurnya sejumlah jenderal angkatan darat itu
tidak memuaskan anggota MPRS. Melalui Keputusan Nomor 5/MPRS/1966, MPRS
memutuskan untuk minta kepada presiden agar melengkapi laporan pertanggung jawabannya,
khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa Gerakan 30 September beserta epilognya
dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak.
Pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS
yang berisi Pelengkap Nawaksara. Dalam Pelengkap Nawaksara itu presiden mengemukakan
bahwa mandataris MPRS hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan Garis-garis Besar
Haluan Negara dan bukan hal-hal yang lain. Nawaksara baginya hanya sebagai progress report
yang ia sampaikan secara sukarela. Ia juga menolak untuk seorang diri
mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September, kemerosotan ekonomi,
dan akhlak.
Sementara itu, sebuah kabinet baru telah terbentuk dan diberi nama Kabinet Ampera
(Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet tersebut diresmikan pada 28 Juli 1966. Kabinet ini
mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program kabinet
tersebut antara lain adalah memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan
pangan, dan melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan Ketetapan MPR RI No.
XI/MPRS/1966.
Sesuai dengan UUD 1945, Presiden Soekarno adalah pemimpin Kabinet. Akan tetapi
pelaksanaan pimpinan pemerintahan dan tugas harian dilakukan oleh Presidium Kabinet yang
diketuai oleh Letnan Jenderal Soeharto. Sehubungan dengan permasalahan yang ditimbulkan
oleh “Pelengkap Nawaksara” dan bertambah gawatnya keadaan politik pada 9 Februari 1967
8
DPRGR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan Sidang
Istimewa.
Sementara itu usaha-usaha untuk menenangkan keadaan berjalan terus. Untuk itu
pimpinan ABRI mengadakan pendekatan pribadi kepada Presiden Soekarno agar ia menyerahkan
kekuasaan kepada pengemban ketetapan MPRS RI No. IX/MPRS/1966, yaitu Jenderal Soeharto
sebelum Sidang Umum MPRS. Hal ini untuk mencegah perpecahan di kalangan rakyat dan
untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan dan pribadi Presiden Soekarno.
Salah seorang sahabat Soekarno, Mr. Hardi, menemui Presiden Soekarno dan memohon
agar Presiden Soekarno membuka prakarsa untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara,
karena dualisme kepemimpinan inilah yang menjadi sumber konflik politik yang tidak kunjung
berhenti. Mr. Hardi menyarankan agar Soekarno sebagai mandataris MPRS, menyatakan non
aktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI.
Presiden Soekarno menyetujui saran Mr. Hardi. Untuk itu disusunlah “Surat Penugasan
mengenai Pimpinan Pemerintahan Sehari-hari kepada Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966.
Kemudian, Presiden menulis nota pribadi kepada Jenderal Soeharto. Pada 7 Februari 1967, Mr.
Hardi menemui Jenderal Soeharto dan menyerahkan konsep tersebut. Pada 8 Februari 1967,
Soeharto membahas surat Presiden bersama keempat Panglima Angkatan.
Para panglima berkesimpulan bahwa draft surat tersebut tidak dapat diterima karena
bentuk surat penugasan tersebut tidak membantu menyelesaikan situasi konflik. Kesimpulan itu
disampaikan Soeharto kepada Presiden Soekarno pada 10 Februari 1967. Presiden menanyakan
kemungkinan mana yang terbaik. Soeharto mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Presiden
berhalangan, atau menyerahkan kekuasaan kepada Pengemban Surat Perintah 11 Maret 1966.
Pada awalnya Presiden Soekarno tidak berkenan dengan usulan draft tersebut, namun
kemudian sikap Presiden Soekarno melunak, ia memerintahkan agar Soeharto beserta Panglima
Angkatan berkumpul di Bogor pada hari Minggu tanggal 19 Februari 1967, Presiden menyetujui
draft yang dibuat, dan pada tanggal 20 Februari draft surat itu telah ditandatangani oleh
Presiden.
9
Ia meminta agar diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 1967. Tepat pada pukul
19.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Pada tanggal
12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh
Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution.
Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik
Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS. Melalui Tap No.
XLIV/MPRS/1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga
terpilih presiden oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme
kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru.
F. Kegiatan pembelajaran
Kegiatan Diskripsi Kegiatan Waktu
Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam dan
memimpin doa
2. Guru mengabsen kehadiran siswa
3. Guru melakukan apersepsi terkait
dengan materi yang akan disampaikan
4. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai
10 menit
Kegiatan inti Langkah Mengamati:
a. Siswa mengamati Gambar yang
ditampilkan oleh guru
b. Siswa memperhatikan penjelasan guru
mengenai teknis pembelajaran hari ini
2. Langkah Menanya:
a. Setiap kelompok secara bergiliran
menyampaikan hasil diskusinya
70 menit
10
b. siswa diberikan kesempatan
memberikan komentar dan tanggapan
c. sebelum menjawab siswa lain diberikan
kesempatan untuk menanggapi
3. Langkah Mengeksplorasi:
Siswa diminta mengumpulkan informasi
terkait materi Masa Transisi dari
Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ke
Pemerintahan Orde Baru
4. Langkah Mengasosiasikan /
Mengolah informasi:
Menganalisis hasil informasi yang didapat
dari sumber tertulis dan atau internet
untuk mendapatkan kesimpulan tentang
materi Masa Transisi dari Pemerintahan
Demokrasi Terpimpin ke Pemerintahan
Orde Baru
5. Langkah Kolaborasi:
Siswa membuat hasil kajian dalam bentuk
menyusun gambar-gambar yang sudah
disiapkan oleh guru menjadi suatu
rangkaian peristiwa kronologi mengenai
Masa Transisi dari Pemerintahan
Demokrasi Terpimpin ke Pemerintahan
Orde Baru
Masing-masing siswa menuliskan
pendapatnya mengenai gambar tersebut
kedalam kertas yang sudah disiapkan 11
sebelumnya
Penutup 1) Siswa dibantu oleh guru menyimpulkan materi tentang “Masa Transisi dari Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ke Pemerintahan Orde Baru”
2) Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran dan pelajaran apa yang diperoleh setelah belajar tentang topik “Masa Transisi dari Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ke Pemerintahan Orde Baru”
3) Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.
- Doa penutup
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
1. Media : Power Point ;
2. Model : Picture and Picture
3. LCD, White Board, Spidol, dsb
4. Sumber :
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2015. Sejarah Indonesia SMA XII.
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
b. http://www.materisma.com/2014/08/pemerintahan-zaman-orde-baru.html