1 CONTOH AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN UNTUK YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN, DAN TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 37 A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013, YAYASAN 1 ____ _____ _____ Nomor: - Pada hari ini, - tanggal - bulan - tahun - pukul WI______________ (Waktu Indonesia _______________________). -------------------------------------- Menghadap kepada saya 2 ,-------------------------------------------------------------------------------------------- Notaris 3 berkedudukan di__________________________________________----------------------------- Wilayah Jabatan Propinsi___________________________________________---------------------------- dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama–namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. TUAN/NYONYA ______________________________________________ dilahirkan di tanggal bulan tahun Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan 1 -Contoh akta perubahan anggaran dasar Yayasan untuk Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, sekarang Yayasan tersebut akan diurus/diselesaikan pengesahan sebagai badan hukumnya, maka harus dibuat akta penyesuaian anggaran dasar Yayasan, dan yang melakukan penyesuaian (menghadap) Notaris yaitu organ Yayasan yang diberi kewenangan pada anggaran dasar (pendirian) Yayasan yang bersangkutan. Jika yang menjabat pada organ tersebut ada yang mengundurkan diri atau telah meninggal dunia harus ada surat keterangannya. Dengan ciri bahwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 37 A huruf (b) sampai dengan (h). 2 Penggunaan kalimat “Menghadap kepada saya…” atau “Berhadapan dengan saya….” Atau “Telah hadir di hadapan saya….” mempunyai pengertian dan makna yang sama, yaitu para pihak hadir secara nyata di hadapan Notaris sesuai dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan Notaris. 3 Pada Jabatan Notaris tidak boleh dicantumkan/ditambahkan istilah lain (seperti Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi), karena Notaris adalah Pejabat Umum yang diatur Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN - P).
24
Embed
CONTOH AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR · PDF fileJika yang menjabat pada organ tersebut ada yang mengundurkan diri atau telah meninggal dunia harus ada surat keterangannya. ... sebelum
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
CONTOH AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN UNTUK YAYASAN
YANG DIDIRIKAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN, DAN TELAH MEMENUHI KETENTUAN
PASAL 37 A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013,
YAYASAN1 ____ _____ _____
Nomor:
- Pada hari ini,
- tanggal
- bulan
- tahun
- pukul
WI______________ (Waktu Indonesia _______________________). --------------------------------------
Menghadap kepada saya2,--------------------------------------------------------------------------------------------
Wilayah Jabatan Propinsi___________________________________________----------------------------
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama–namanya akan disebutkan pada
bagian akhir akta ini.--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. TUAN/NYONYA ______________________________________________ dilahirkan di tanggal bulan tahun Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan
1-Contoh akta perubahan anggaran dasar Yayasan untuk Yayasan yang didirikan sebelum
berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan telah memenuhi
ketentuan Pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, sekarang Yayasan tersebut
akan diurus/diselesaikan pengesahan sebagai badan hukumnya, maka harus dibuat akta
penyesuaian anggaran dasar Yayasan, dan yang melakukan penyesuaian (menghadap) Notaris
yaitu organ Yayasan yang diberi kewenangan pada anggaran dasar (pendirian) Yayasan yang
bersangkutan. Jika yang menjabat pada organ tersebut ada yang mengundurkan diri atau telah
meninggal dunia harus ada surat keterangannya. Dengan ciri bahwa sebagaimana tersebut dalam
Pasal 37 A huruf (b) sampai dengan (h). 2Penggunaan kalimat “Menghadap kepada saya…” atau “Berhadapan dengan saya….” Atau
“Telah hadir di hadapan saya….” mempunyai pengertian dan makna yang sama, yaitu para pihak hadir secara nyata di hadapan Notaris sesuai dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan Notaris.
3Pada Jabatan Notaris tidak boleh dicantumkan/ditambahkan istilah lain (seperti Notaris Sebagai
Pejabat Pembuat Akta Koperasi), karena Notaris adalah Pejabat Umum yang diatur Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN - P).
2
pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor
-menurut keterangan Penghadap, bertindak dalam jabatannya selaku4 ____________ Yayasan
tersebut di bawah ini.-----------------------------------------------------------------------------------------------
2. TUAN/NYONYA ______________________________________________ dilahirkan di tanggal bulan tahun Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor
-menurut keterangan Penghadap, bertindak dalam jabatannya selaku5 __________________
Yayasan tersebut di bawah ini.------------------------------------------------------------------------------------
3. TUAN/NYONYA ______________________________________________ dilahirkan di tanggal bulan tahun Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor
-menurut keterangan Penghadap, bertindak dalam jabatannya selaku6 _________________
Yayasan tersebut di bawah ini.------------------------------------------------------------------------------------
Para penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya,
Notaris.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu
Bahwa Yayasan8 ______________________ yang berkedudukan di Kota/Kabupaten
______________________, yang didirikan dengan akta nomor __________, tanggal
4Yang melakukan perubahan (menghadap) Notaris yaitu organ Yayasan yang diberi
kewenangan pada anggaran dasar (pendirian) Yayasan yang bersangkutan. 5Yang melakukan perubahan (menghadap) Notaris yaitu organ Yayasan yang diberi
kewenangan pada anggaran dasar (pendirian) Yayasan yang bersangkutan. 6Yang melakukan perubahan (menghadap) Notaris yaitu organ Yayasan yang diberi
kewenangan pada anggaran dasar (pendirian) Yayasan yang bersangkutan. 7Pada Yayasan seperti ini pada Premisse Aktanya diuraikan secara kronologis dengan
memenuhi (dan menuliskan/mencantumkan) semua persyaratan yang diminta berdasarkan Pasal
37 A tersebut.
3
_______________, bulan _____________, tahun _____________ , yang dibuat di hadapan ______________________ Notaris di Kota/kabupaten _____________________,---------------------
Bahwa Yayasan telah mempunyai Tambahan Berita Negara Republik Indonesia9 nomor
____________, tahun _____________________________________.------------------------------------ Bahwa Yayasan mempunyai izin kegiatan dari instansi terkait
10.-------------------------------------------
Bahwa Yayasan selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut masih mempunyai dan menjalankan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan
11, dibawah, tangan bermeterai
tanggal_____________, bulan_____________________, tahun ________________________, yang ditandatangani oleh Pengurus dan instansi terkait.------------------------------------------------------
Bahwa Yayasan mempunyai kekayaan dengan nilai sebagaimana tersebut dalam Laporan Keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus Yayasan
12,--------------------------------------
Bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukrela atau berdasarkan putusan pengadilan, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan
13, dibawah, tangan bermeterai
tanggal_____________, bulan_____________________, tahun ________________________.----- Surat Pernyataan alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan
diketahui oleh lurah setempat14
.----------------------------------------------------------------------------------- Neraca Yayasan yang ditanda tangani oleh semua anggota organ Yayasan
15.----------------------------
Pengumuman Surat Kabar ikhtisar laporan tahunan kekayaan Yayasan16
.-------------------------------- Surat Pernyataan Kepengurusan tidak dalam sengketa di dengan cara dan bentuk apapun baik di
dalam maupun di luar pengadilan.-------------------------------------------------------------------------------- Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan
Bahwa sampai dengan tanggal akta ini, bahwa susunan terakhir Pengurus, Pembina dan Pengawas Yayasan sebagaimana tersebut dalam
18 akta nomor __________, __________, tanggal
8Tuliskan/cantumkan semua akta yang ada sampai akta yang terakhir tentang kronologis Yayasan
tersebut sampai akta yang terakhir. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 A ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No. 2/2013.
9Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ini merupakan pilihan saja (Pasal 37 A ayat (4) huruf
b Peraturan Pemerintah No. 2/2013). Jika Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk Yayasan tersebut tidak ada, maka dapat diganti dengan pendaftaran/register Yayasan tersebut di pengadilan negeri setempat, dengan kalimat : Yayasan telah terdaftar di Pengadilan Negeri ___________________, dengan register nomor ___________________ ,tanggal _____________ , bulan___________, tahun _____________------------
10Sesuai dengan instansi yang mengeluarkan izin kegiatan untuk Yayasan yang bersangkutan (Pasal
37 A ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No. 2/2013). 11
Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 A ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah No. 2/2013.
12Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 A ayat (2) huruf a angka 1 atau sebagaimana tersebut
dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah No. 2/2013 dan 13
Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 A ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah No. 2/2013. 14
Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 A ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah No. 2/2013. 15
Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 A ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah No. 2/2013. atau Laporan akuntan public mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian.
16Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 A ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah No. 2/2013.
Ketentuan ini hanya berlaku untuk Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-undang.
17Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 A ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah No. 2/2013.
18Sebutkan organ yang ada sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Yayasan yang
bersangkutan dan jika perubahan tersebut dibuat dalam akta dibawah tangan, maka perlu dicantumkan
4
_______________, bulan _____________, tahun ____________ , yang dibuat di hadapan ______________________ Notaris di Kota/kabupaten _____________________.---------------------
Para Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan melakukan
penyesuaian anggaran dasar Yayasan dasar sebagai berikut :--------------------------------------------------
-------------------------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------------------------------
a. Sosial.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
pula surat yang bersangkutan. Dan cantumkan pula bahwa keabsahan surat tersebut tanggungjawab penghadap sepenuhnya.
19-Nama Yayasan tidak boleh sama dengan Yayasan yang telah ada dan telah berbadan hukum. Hal
ini harus dicek dan diajukan permohonan pemakaian/pemesanan nama ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Kehakiman dan HAK Republik Indonesia secara on line/SABH. -Pencantuman domisili Yayasan harus lengkap mulai dari Jalan/RT/RW/Kelurahan/Desa/ Kecamatan/Kota/Kabupaten/Propinsi
20 -Yayasan dapat mempunyai tujuan Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan (Pasal 1 angka 1 UU
No. 16/2001). Yayasan bisa mempunyai tujuan ketiganya/semuanya atau sesuai dengan keinginan para pendiri dua atau salah satu saja. -Perlu diperhatikan ada kegiatan tertentu (kegiatan khusus) dari Yayasan yang tidak boleh dicampur dengan maksud dan tujuan yang lain, contohnya : a. Rumah Sakit (nonprofit) dalam Pasal 7 ayat (4) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 153 dan TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5072), ditegaskan bahwa” Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan”. Substansi pasal ini menegaskan bahwa swasta yang menyelenggarakan rumah sakit harus berbentuk badan hukum yang kegiatannya hanya bergerak di bidang perumahsakitan saja, dengan kata lain bidang kegiatan rumah sakit merupakan bidang kegiatan yang khusus rumah sakit yang tidak bisa dicampur dengan bidang kegiatan lain.
b. Pendidikan - dalam Pasal 60 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ditegaskan bahwa : Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, menengah, dan/atau tinggi, melalui badan hukum yang berbentuk antara lain yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis.
c. Khusus untuk Pendirian Perguruan Tinggi, dalam Pasal 60 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ditegaskan bahwa :
(2) PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.
(3) Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk Yayasan, Perkumpulan dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5
b. Kemanusiaan.---------------------------------------------------------------------------------------------
c. Keagamaan.-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- KEGIATAN -------------------------------------------------
Kegiatan Yayasan merupakan rincian dari Maksud dan Tujuan Yayasan. 22
Yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu (Pasal 16 ayat (1) UUY). 23
Kekayaan Awal Yayasan (Pasal 6 UUY) :
(1) Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia, yangberasal dari
pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).
(2) Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing
bersama Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri,
paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 24
Wakaf ini hanya berlaku untuk Yayasan dengan tujuan agama Islam (atau umum), karena tunduk pada Hukum Wakaf. Untuk Yayasan tidak berdasarkan agama Islam dapat dihapus atau disesuaikan dengan yang berlaku pada agama yang bersangkutan.
25 Pasal 2 UUY bahwa “Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan
Pengawas”.
6
(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada
Pengurus atau Pengawas.---------------------------------------------------------------------------------------
(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.--------------------------------------------------
(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat
sebagai Ketua Pembina.--------------------------------------------------------------------------------------------
(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan yaitu: ---------------------
a. Pendiri Yayasan atau mereka yang ditunjuk oleh pendiri sebagai wakilnya jikalau pendiri adalah
badan hukum.-------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang
tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.--------------------------------------
(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.-------------------------------------
(6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina
berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. Maka Pengurus
wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait atas pengangkatan Pembina tersebut.-----------------
(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan membertahukan
secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya.---------------------------------------------------------------------------
(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.---
(4) Apabila masa jabatan Pembina sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf b pasal ini berakhir---
berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam ayat (2), maka akan diangkat Pembina baru untuk
melanjutkan sisa masa jabatan Pembina sebelumnya.-------------------------------------------------------
26
Perlu ditegaskan jika Pembina tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya dengan alasan tertentu (berhenti), kemudian diangkat Pembina baru. Apakah masa jabatan Pembina baru (untuk menggantikan yang berhenti tersebut) apakah akan tetap selama 5 (lima) tahun atau menghabiskan sisa masa jabatan Pembina yang digantikan ? Agar tidak kerancuan tentang berakhirnya masa jabatan tersebut (dan agar berakhir secara bersama-sama) maka Pembina yang menggantikan Pembina yang berhenti tersebut, hanya melanjutkan atau menghabiskan masa jabatan Pembina yang digantikan tersebut. Hal ini berlaku pula jika diangkat anggota Pembina (baru/tambahan), maka anggota Pembina (baru/tambahan) tersebut mempunyai masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pembina yang sedang berjalan.
7
(5) Jabatan Pembina yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat (4) tersebut dinyatakan :----------------
a. telah menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pembina baru yang meneruskannya lebih
dari 1/2 (setengah) sisa masa jabatan.----------------------------------------------------------------------
b. tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pembina baru yang
meneruskannya kurang dari 1/2 (setengah) sisa masa jabatan.---------------------------------------
(6) Apabila dilakukan penambahan Pembina, maka masa jabatan Pembina yang berasal dari
penambahan tersebut mengikuti masa jabatan Pembina yang sedang berjalan dengan ketentuan
sebagaimana tersebut dalam ayat (5) huruf a dan b pasal ini.-----------------------------------------------
(7) Masa jabatan Pembina yang bukan berasal dari Pendiri berlaku untuk paling banyak 2 (dua) kali
masa jabatan berturut-turut.------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA ------------------------------
(1) a. Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali, paling lambat satu kali jjjjjjdalam waktu
6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku, selanjutnya ppirapat tersebut sebagai Rapat Tahunan,
b. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu jikalu dianggap perlu oleh seorang anggota
Pembina atau atas permintaan dua orang anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.-------------
c. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau
di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----------------------------------------------
(2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laporan Tahunan sebagai dasar pertimbangan bagi
perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.----------------------------
(3) Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta
keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.-------------------------------------------------
27
Apabila Pembina hanya satu orang saja, maka produk keputusan dari Pembina disebut Keputusan Pembina. Jika Pembina lebih dari satu orang maka produk dari keputusan Pembina disebut Keputusan Rapat Pembina.
8
(4) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jikalau Ketua tidak hadir atau berhalangan karena
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang
yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pembina yang hadir.---------------------------------------------
(5) a. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, Rapat Pembina adalah jjjjjjsah, jikalau lebih dari
2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pembina hadir ppiatau diwakili dalam rapat.----------------------
b. Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pembina lainnya dengan surat
(1) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:------------------------------------------------------------------
a. meninggal dunia;-------------------------------------------------------------------------------------------
b. mengundurkan diri;----------------------------------------------------------------------------------------
c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan
hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;--------------------------------------------------------
d diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;------------------------------------------------
e. masa jabatan berakhir.-------------------------------------------------------------------------------------
(2) Apabila masa jabatan Pengurus berakhir selain yang tersebut dalam huruf e pasal ini, maka akan
diangkat Pengurus baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus sebelumnya.-------------------
(3) Jabatan Pengurus yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat (2) tersebut dinyatakan :--------------
a. telah menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pengurus baru yang meneruskannya lebih
dari 1/2 (setengah) sisa masa jabatan.------------------------------------------------------------------
b. tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pengurus baru yang
meneruskannya kurang dari 1/2 (setengah) sisa masa jabatan.---------------------------------------
(4) Apabila dilakukan penambahan Pengurus, maka masa jabatan Pengurus yang berasal dari
penambahan tersebut mengikuti masa jabatan Pengurus yang sedang berjalan dengan ketentuan
sebagaimana tersebut dalam ayat (3) huruf a dan b pasal ini.--------------------------------------------
28
Perlu ditegaskan jika Pengurus tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya dengan alasan tertentu (berhenti), kemudian diangkat Pengurus baru. Apakah masa jabatan Pengurus baru (untuk menggantikan yang berhenti tersebut) apakah akan tetap selama 5 (lima) tahun atau menghabiskan sisa masa jabatan Pengurus yang digantikan ? Agar tidak ada kerancuan tentang berakhirnya masa jabatan tersebut (dan agar berakhir secara bersama-sama) maka Pengurus yang menggantikan Pengurus yang berhenti tersebut, hanya melanjutkan atau menghabiskan masa jabatan Pengurus yang digantikan tersebut. Hal ini berlaku pula jika diangkat anggota Pengurus (baru/tambahan), maka anggota Pengurus (baru/tambahan) tersebut mempunyai masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus yang sedang berjalan.
11
(5) Masa jabatan Pengurus berlaku untuk paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.------
-------------------------------- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----------------------------
29Pasal 35 ayat (3) UUY menegaskan bahwa Pengurus dalam menjalankan tugasnya dapat
mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan. Dalam Penjelasannya disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘pelaksana kegiatan” adalah Pengurus harian Yayasan yang melaksanakan kegiatan Yayasan sehari-hari”.
(1) Jabatan Pengawas berakhir apabila:---------------------------------------------------------------------------
a. meninggal dunia;-------------------------------------------------------------------------------------------
b. mengundurkan diri;-----------------------------------------------------------------------------------------
c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan
hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;---------------------------------------------------------
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-------------------------------------------------
e. masa jabatan berakhir.--------------------------------------------------------------------------------------
(2) Apabila masa jabatan Pengawas berakhir selain yang tersebut dalam huruf e pasal ini, maka akan
diangkat Pengawas baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan Pengawas sebelumnya.-----------------
30
Apabila Pengawas hanya satu orang saja, maka produk keputusan dari Pengawas disebut Keputusan Pengawas. Jika Pengawas lebih dari satu orang maka produk dari keputusan Pengawas disebut Keputusan Rapat Pengawas.
31 Perlu ditegaskan jika Pengawas tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya dengan alasan
tertentu (berhenti), kemudian diangkat Pengawas baru. Apakah masa jabatan Pengawas baru (untuk menggantikan yang berhenti tersebut) apakah akan tetap selama 5 (lima) tahun atau menghabiskan sisa masa jabatan Pengawas yang digantikan ? Agar tidak ada kerancuan tentang berakhirnya masa jabatan tersebut (dan agar berakhir secara bersama-sama) maka Pengawas yang menggantikan Pengawas yang berhenti tersebut, hanya melanjutkan atau menghabiskan masa jabatan Pengawas yang digantikan tersebut. Hal ini berlaku pula jika diangkat anggota Pengawas (baru/tambahan), maka anggota Pengawas (baru/tambahan) tersebut mempunyai masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengawas yang sedang berjalan.
15
(3) Jabatan Pengawas yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat (2) tersebut dinyatakan :-------------
a. telah menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pengawas baru yang meneruskannya lebih
dari 1/2 (setengah) sisa masa jabatan.------------------------------------------------------------------
b. tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pengawas baru yang
meneruskannya kurang dari 1/2 (setengah) sisa masa jabatan.--------------------------------------
(4) Apabila dilakukan penambahan Pengawas, maka masa jabatan Pengawas yang berasal dari
penambahan tersebut mengikuti masa jabatan Pengawas yang sedang berjalan dengan ketentuan
sebagaimana tersebut dalam ayat (3) huruf a dan b pasal ini.-----------------------------------------------
(5) Masa jabatan Pengawas berlaku untuk paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.-----
--------------------------------- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS --------------------------------
(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas
Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam
Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan dari
instansi yang berwenang.----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- DEMIKIAN AKTA INI -----------------------------------------
-dibuat dan diselesaikan di _______________________ ,-------------------------------------------------------
dengan dihadiri oleh: -------------------------------------------------------------------------------------------------
1. NONA
dilahirkan di
tanggal
bulan
tahun
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
34
Pengawas bisa lebih dari satu orang atau sesuai kebutuhan. Kalau lebih dari satu ada Ketua Pengawas dan Anggota.
24
Jalan
Rukun Tetangga
Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor
2. TUAN
dilahirkan di
tanggal
bulan
tahun
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Jalan
Rukun Tetangga
Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor
keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----------------------------------------------------------
Setelah saya, Notaris, membacakan35
akta ini kepada (para) penghadap dan para saksi, pada saat itu juga
(para) penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-------------------------------------
Dibuat dengan........................................................................................................................................
35
Jika para penghadap menghendaki atau jika para penghadap meminta untuk membaca sendiri aktanya, maka para penghadap dapat membaca sendiri, kalimat “Notaris membacakan kepada para penghadap” harus diubah menjadi “Atas permintaan para penghadap, maka para penghadap telah membaca sendiri akta ini” (Pasal 16 ayat (7) UUJN - P).