COMMUNITY-PATIENT-SAFETY-DALAM-PERSPEKTIF-HUKUM-KESEHATAN.pdf

COMMUNITY & PATIENT

SAFETY

DALAM PERSPEKTIF HUKUM

KESEHATAN

OLEH :

VERONICA KOMALAWATI

SEMBOYAN HUKUM

• HIDUP SECARA JUJUR

• TIDAK MERUGIKAN ORANG LAIN

• MEMBERIKAN MASING-MASING HAKNYA

PRIMUM NON NOCERE

• JURIS PRAECEPTA SUNT HAEC; HONESTE VIVERE, ALTERUM NON LAEDERE; SUUM CUIQUE TRIBUERE.

HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT

• UU SEBAGAI WUJUD PERATURAN HUKUM DAN SUMBER HUKUM

FORMAL MERUPAKAN ALAT KEBIJAKAN PEMERINTAH NEGARA

DALAM MELINDUNGI, MENJAMIN HAK2 MASYARAKAT SEBAGAI

WARGANEGARA.

• PERLINDUNGAN KEPENTINGAN MANUSIA MERUPAKAN HAKEKAT

HUKUM – DIWUJUDKAN DALAM PERATURAN HUKUM, BAIK PER-UU-

AN MAUPUN PERATURAN HUKUM LAINNYA.

• PERATURAN HUKUM TDK SEMATA2 DIRUMUSKAN DALAM BENTUK

PER-UU, NAMUN BERLAKU DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM

MENGIKAT, SEPANJANG DIPERIN-TAHKAN OLEH PER-UUAN.

KESELAMATAN PASIEN SEBAGAI ISU HUKUM

UU TENTANG KESEHATAN & UU TENTANG RUMAH SAKIT

Ps. 53 (3) UU No. 36/2009 :

• PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN HARUS MENDAHU-LUKAN KESELAMATAN NYAWA PASIEN.

Ps. 32n UU No. 44/2009 :

• PASIEN BERHAK MEMPEROLEH KEAMANAN DAN KESELAMATANDIRINYA SELAMA DALAM PERAWATAN DI RUMAH SAKIT.

TERJADI INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP)

DAMPAKNYA KERUGIAN PASIEN

TANGGUNG JAWAB HUKUM

Ps. 58 UU No. 36/2009

1. SETIAP ORG BERHAK MENUNTUT G.R THD SESEORG, TENAGA

KESEHATAN, DA/ATAU PENYELENGGARA KESEHATAN YG

MENIMBULKAN KERUGIAN AKIBAT KESALAHAN ATAU

KELALAIAN DLM PELKES YG DITERIMANYA.

2. ……… TIDAK BERLAKU BAGI TENAGA KESEHATAN YANG

MELAKUKAN TINDAKAN PENYELAMATAN NMYAWA ATAU

PENCEGAHAN KECACATAN SESEORANG DALAM KEADAAN

DARURAT.

TANGGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT

Ps. 46 UU No. 44/2009

• RUMAH SAKIT BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM TERHADAP

SEMUA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN ATAS KELALAIAN YANG

DILAKUKAN TENAGA KESEHATAN DI RS.

Ps. 45. (2) UU No. 44/2009

• RUMAH SAKIT TIDAK DAPAT DITUNTUT DALAM MELAKSANAKAN

TUGAS DALAM RANGKA MENYELAMATKAN NYAWA MANUSIA.

KERUGIAN PASIEN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM

• KERUGIAN PASIEN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM BERPOTENSI

MENIMBULKAN SENGKETA HUKUM.

• PEMERINTAH BERTANGGUNGJAWAB MENGELUARKAN KEBIJAKAN

TENTANG KESELAMATAN PASIEN. KESELAMATAN PASIEN YANG

DIMAKSUDKAN ADALAH SUATU SISTEM DIMANA RUMAH SAKIT

MEMBUAT ASUHAN PASIEN LEBIH AMAN. SISTEM TERSEBUT

MELIPUTI :

– ASSESMENT RISIKO;

– IDENTIFIKASI & PENGELOLAAN YG TERKAIT RISIKO PASIEN;

– PELAPORAN & ANALISIS INSIDEN;

– KEMAMPUAN BELAJAR DARI INSIDEN;

– TINDAK LANJUT & IMPLEMENTASI SOLUSI MEMINIMALKAN

RISIKO.

INSIDEN KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT

(IKP)

IKP : SETIAP KEJADIAN/SITUASI YANG DAPAT AKIBATKAN/BER-

POTENSI AKIBATKAN BAHAYA YANG TAK SEHARUSNYA

TERJADI (PENYAKIT, CEDERA, CACAD, KEMATIAN).

• KEJADIAN TAK DIHARAPKAN (KTD);

• KEJADIAN NYARIS CEDERA (KNC).

KTD :

TAK DAPAT DICEGAH --- RISIKO.

DAPAT DICEGAH ---- MEDICAL NEGLIGENCE

RUMAH SAKIT TIDAK BERTANGGUNG JAWAB

Ps. 45 UU No. 44/2009 TENTANG RUMAH SAKIT

1. RUMAH SAKIT TIDAK BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM

APABILA PASIEN DAN/ATAU KELUARGANYA MENOLAK ATAU

MENGHENTIKAN PENGOBATAN YANG DAPAT BERAKIBAT

KEMATIAN PASIEN SETELAH ADANYA PENJELASAN MEDIS YANG

KOMPREHENSIF. (note : TAHU KEMUNGKINANNYA TIDAK

DIHINDARKAN -------- PERMASALAHAN HUKUM)

2. RUMAH SAKIT TIDAK BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM

APABILA PASIEN DAN/ATAU KELUARGANYA MENOLAK ATAU

MENGHENTIKAN PENGOBATAN YANG DAPAT BERAKIBAT

KEMATIAN PASIEN SETELAH ADANYA PENJELASANMEDIS YANG

KOMPREHENSIF.

5 ISU PENTING TERKAIT KESELAMATAN

(HOSPITAL RISK)

• KESELAMATAN PASIEN;

• KESELAMATAN PEKERJA (NAKES);

• KESELAMATAN FASILITAS (BANGUNAN, PERALATAN);

• KESELAMATAN LINGKUNGAN;

• KESELAMATAN BISNIS.

PELAYANAN RUMAH SAKIT BERISIKO TINGGI, POTENSIAL

MUDAH TERJADI CEDERA PADA PASIEN YANG SEHARUSNYA

TIDAK TERJADI (PREVENTABLE HARM).

PATIENT SAFETY – CLINICAL RISK

• KESELAMATAN PASIEN HARUS DILIHAT DARI SUDUT

PANDANG RISIKO KLINIS.

• SEKALIPUN STAF MEDIS RS SESUAI KOMPETENSINYA

MEMBERIKAN PELAYANAN DIDASARKAN STANDAR PROFESI

& STANDAR PELAYANAN, NAMUN RISIKO TETAP TIMBUL,

PASIEN TETAP BERPOTENSI MENGALAMI CEDERA.

• UU No. 44/2009 BERTUJUAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN

KEPADA PASIEN, MASYARAKAT, DAN SDM RS, MEMPERTA-

HANKAN DAN MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN RS, DAN

MEMBERI KEPASTIAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DAN

RS.

KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG KESELAMATAN

PASIEN

Ps. 43 UU 44/2009

• RS WAJIB MENERAPKAN STANDAR KESELAMATAN PASIEN.

• STANDAR KESELAMATAN PASIEN DILAKSANAKAN MELALUI PELAPORAN INSIDEN, MENGANALISA, DAN MENETAPKAN PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA MENURUNKAN ANGKA KEJADIAN YANG TIDAK DIHARAPKAN.

• RS MELAPORKAN KEGIATAN KP KEPADA KOMITE YANG MEMBIDANGI KESELAMATAN PASIEN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI.

• PELAPORAN INSIDEN KP DIBUAT SECARA ANONIM DAN DITUJUKAN UNTUK MENGKOREKSI SISTEM DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESELAMATAN PASIEN. SEKIAN !

LAMPIRAN

STANDAR KESELAMATAN PASIEN

RUMAH SAKIT

1. Hak pasien.

2. Mendidik pasien dan keluarga.3. Keselamatan pasien dan asuhan berkesinambungan.4. Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja,

untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kesela-matan pasien.

5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselama-tan pasien.

6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien.7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk menca-

pai keselamatan pasien.

Standar I. Hak pasien.

Standar :

Pasien & keluarganya mempunyai hak

untuk mendapatkan informasi tentang

rencana & hasil pelayanan termasuk

kemungkinan terjadinya KTD (Kejadian

Tidak Diharapkan).

Kriteria :

1. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP).

2. DPJP wajib membuat rencana pelayanan.

3. DPJP wajib memberikan penjelasan kpd pasien &

keluarganya ttg rencana & hasil pelayanan, pengobatan atau

prosedur untuk pasien termasuk kemungkinan terjadinya

KTD.

Standar II. Mendidik pasien dan

keluarga.

Standar :

RS harus mendidik pasien &

keluarganya tentang kewajiban &

tanggung jawab pasien dalam asuhan

pasien

Kriteria :

Keselamatan dlm pemberian pelayanan dapat ditingkatkan

dgn keterlibatan pasien adalah partner dalam proses

pelayanan. Krn itu, di RS hrs ada sistem dan mekanisme

mendidik pasien & keluarganya ttg kewajiban & tanggung

jawab pasien dlm asuhan pasien. Dgn pndidikan tsb diharapkan pasien & kel

dapat :

1. Memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap & jujur.

2. Mengetahui kewajiban & tanggung jawab pasien & keluarga.

3. Mengajukan pertanyaan utk hal yang tidak dimengerti

4. Memahami & menerima konsekuensi pelayanan.

5. Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan RS.

6. Memperlihatkan sikap menghormati & tenggang rasa.

7. Memenuhi kewajiban finansial yang disepakati.

Standar III. Keselamatan pasien

dan kesinambungan pelayanan.

Standar :

RS menjamin kesinambungan pelayanan

dan menjamin koordinasi antar tenaga

dan antar unit pelayanan.

Kriteria :

1. Terdpt koordinasi yan secara menyeluruh mulai dari saat pasien masuk,

pemeriksaan, D/, perencanaan yan, tindakan pengobatan, rujukan & saat pasien

keluar dari RS.

2. Terdpt koordinasi yan sesuai dgn kebutuhan pasien & kelayakan sumber daya

secara berkesinambungan shg pd seluruh tahap yan transisi antar unit yan dpt

berjalan baik & lancar.

3. Terdpt koordinasi yan yang mencakup peningkatan komunikasi utk memfasilitasi

dukungan keluarga, yan keperawatan, yan sosial, konsultasi & rujukan, yan kes

primer & tindak lanjutnya.

4. Terdpt komunikasi & transfer informasi antar profesi kesehatan shg tercapainya

proses koordinasi tanpa hambatan, aman & efektif

Standar IV. Penggunaan metoda-

metoda peningkatan kinerja untuk

melakukan evaluasi & program

peningkatan keselamatan pasien.

Standar :

RS harus mendesign proses baru atau

memperbaiki proses yg ada, memonitor &

mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan

data, menganalisis secara intensif KTD, &

melakukan perubahan untuk meningkatkan

kinerja serta KP.

Kriteria :

1. RS hrs melakukan proses perancangan (design) yg baik, mengacu pd visi-

misi-tujuan RS, kebutuhan pasien, petugas yan kes, kaidah klinis terkini,

praktik bisnis yg sehat, & faktor lain yg berpotensi risiko bagi pasien dgn”7

Langkah Menuju Keselamatan Pasien RS”.

2. RS hrs melaklukan pengumpulan data kinerja yg a.l. terkait dgn : pelaporan

insiden, akreditasi, manajemen risiko, utilisasi, mutu pelayanan, keuangan.

3. RS hrs melakukan evaluasi intensif terkait dgn semua KTD, & secara proaktif

melakukan evaluasi satu proses kasus risiko.

4. RS hrs menggunakan semua data & informasi hasil analisis untuk menentukan

perubahan sistem yang diperlukan, agar kinerja & KP terjamin.

Standar V. Peran kepemimpinan dalam

meningkatkan keselamatan pasien

Standar :

1. Pimpinan dorong & jamin implementasi progr KP melalui

penerapan “7 Langkah Menuju KP RS ”.

2. Pimp jamin berlangsungnya progr proaktif identifikasi risiko KP &

progr mengurangi KTD.

3. Pimp dorong & tumbuhkan komunikasi & koordinasi antar unit &

individu berkaitan dgn pengambilan keputusan ttg KP

4. Pimp mengalokasikan sumber daya yg adekuat utk mengukur,

mengkaji, & meningkatkan kinerja RS serta tingkatkan KP.

5. Pimp mengukur & mengkaji efektifitas kontribusinya dalam

meningkatkan kinerja RS & KP.

Kriteria :

1. Ada tim antar disiplin utk mengelola progr KP.

2. Ada progr proaktif identifikasi risiko keselamatan & progr minimalkan insiden :

mulai dari KNC sd KTD.

3. Ada mekanisme kerja utk jamin semua komponen dari RS terintegrasi &

berpartisipasi dlm progr KP.

4. Ada prosedur “cepat-tanggap” terhadap insiden, termasuk asuhan pasien yg

terkena musibah, mbatasi risiko pd org lain & penyampaian informasi yg benar &

jelas utk analisis.

5. Ada mekanisme pelaporan internal & eksternal berkaitan dgn insiden termasuk

penyediaan informasi yg benar & jelas ttg RCA, KNC, & Kejadian Sentinel pd saat

progr KP dimulai .

6. Ada mekanisme utk menangani berbagai jenis insiden, al Kejadian Sentinel atau

kegiatan proaktifutk memperkecil risiko, termasuk mekanisme utk mndukung

staf dlm kaitan dgn Kejadian Sentinel.

7. Ada kolaborasi & komunikasi terbuka antar unit & antar pengelola yan di dlm

RS dgn pndekatan antar disiplin.

8. Ada sumber daya & sistem informasi yg dibutuhkan dlm kegiatan perbaikan

kinerja RS & perbaikan KP, & evaluasi berkala thd kecukupan sumber daya tsb.

9. Ada sasaran terukur, & pengumpulan informasi mnggunakan kriteria onjektif

utk evaluasi efektivitas perbaikan kinerja RS & KP, & rencana tindak lanjut &

implementasinya.

Standar VI. Mendidik staf tentang

keselamatan pasien

Standar :

1. RS memiliki proses pendidikan, pelatihan & orientasi untuk

setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan KP

secara jelas.

2. RS menyelenggarakan pendidikan & pelatihan yang

berkelanjutan untuk meningkatkan & memelihara kompetensi

staf serta mendukung pendekatan interdisiplin dalam

pelayanan pasien.

Kriteria :

1. Ada program diklat & orientasi bagi staf baru ttg KP sesuai dengan tugasnya

masing-masing.

2. Integrasikan topik KP dalam tiap kegiatan in-service training & memberi

pedoman yg jelas ttg pelaporan insiden.

3. Selenggarakan pelatihan ttg kerjasama kelompok (teamwork) utk mendukung

pendekatan interdisiplin & kolaboratif dlm melayani pasien.

Standar VII. Komunikasi merupakan

kunci bagi staff untuk mencapai

keselamatan pasien

Standar :

1. RS merencanakan & mendesain proses manajemen

informasi KP untuk memenuhi kebutuhan informasi internal

& eksternal.

2. Transmisi data & informasi harus tepat waktu & akurat.

Kriteria :

1. Ada anggaran utk merencanakan & mendesain proses manajemen utk

memperoleh data & informasi ttg hal-hal terkait dengan KP.

1. Ada mekanisme identifikasi masalah & kendala komunikasi utk merevisi

manajemen informasi yg ada.

BUDAYA KESELAMATAN

1.MENYADARI SIFAT PELAYANAN KESEHATAN BERISIKO TINGGI &

CENDERUNG / MUDAH TERJADI KESALAHAN.

2.SEMUA PIHAK BERTANGGUNG JAWAB MENGURANGI RISIKO.

3.MENDORONG KOMUNIKASI YANG TERBUKA TENTANG “SAFETY”

DALAM LINGKUNGAN YG “NON-PUNITIVE” / TIDAK MENGHUKUM;

BEBAS DARI KETAKUTAN AKAN PERMASALAHAN PELAPORAN.

4.MEMFASILITASI PELAPORAN INSIDEN KP & MASALAH “SAFETY.”

5.BELAJAR DARI KESALAHAN & MENDESAIN ULANG SISTEM YG LEBIH

AMAN.

6.MEMELIHARA AKUNTABILITAS UTK KP.

7.MEMASTIKAN STRUKTUR ORGANISASI, PROSES, TUJUAN &

“REWARDS” TERKAIT DGN PENINGKATAN KP. SEKIAN !

MANAJEMEN RISIKO KLINIS

(CLINICAL RISK MANAGEMENT)

MANAJEMEN RISIKO KLINIS:

• PROSES SISTEMATIS MELAKUKAN IDENTIFIKASI, ANALISIS,

PENGENDALIAN, DAN PENANGANAN RISIKO KLINIS YANG POTENSIAL ATAU

AKTUAL.

• PROSES DILAKUKAN MELALUI PROGRAM YANG DIRANCANG SECARA BAIK

UNTUK MENCEGAH, MENGENDALIKAN, DAN MEMBUAT MENIMAL MUNGKIN

PASIEN MENGALAMI RISIKO KLINIS.

TUJUANNYA : MENEGURANGI RISIKO KLINIS DAN CEDERA PADA PASIEN,

DIHARAPKAN DAPAT MENCEGAH TUNTUTAN “MALPRAKTIK”; MENGURANGI

KEMUNGKINAN KLAIM DAN MENGENDALIKAN BIAYA KLAIM YANG HARUS

MENJADI BEBAN INSTITUSI; MEMENUHI TUJUAN RS SECARA OPTIMAL;

MENINGKATKAN KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

TERHADAP LAYANAN RUMAH SAKIT.