CIVIL SOCIETY DAN PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN ...

CIVIL SOCIETY DAN PENDIDIKAN

POLITIK PEREMPUAN

Studi atas Peran Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah dalam

Pendidikan Politik Perempuan

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

oleh:

Alvin Esa Priatna

11141120000029

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1442 H/2021 M

ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Skripsi yang berjudul:

CIVIL SOCIETY DAN PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN

Studi atas Peran Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah dalam Pendidikan Politik

Perempuan

1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli

saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya

bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 17 Juli 2021

Alvin Esa Priatna

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Alvin Esa Priatna

NIM : 11141120000029

Program Studi : Ilmu Politik

Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:

CIVIL SOCIETY DAN PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN STUDI

ATAS PERAN PIMPINAN PUSAT NASYIATUL AISYIAH DALAM

PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN

dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.


Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Haniah Hanfie, M.Si

NIP. 196105242000032002

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Iding Rosyidin, M.Si

NIP. 19701013 200501 1 003

iv

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI

CIVIL SOCIETY DAN PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN STUDI ATAS

PERAN PIMPINAN PUSAT NASYIATUL AISYIAH DALAM PENDIDIKAN

POLITIK PEREMPUAN

oleh

Alvin Esa Priatna

11141120000029

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 22 Juli

2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

Sosial (S.Sos.) pada Program Studi Ilmu Politik.

Ketua, Sekretaris,

Dr. Iding Rosyidin, M.Si Dr. Suryani, M.Si

NIP. 197010132005011003 NIP. 197704242007102003

Penguji I, Penguji II,

Dr. Agus Nugraha, MA Ana Sabhana Azmi, M.IP

NIP. NIDN. 2010018601

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 22 Juli 2021

Ketua Program Studi Ilmu Politik

FISIP UIN Jakarta

Dr. Iding Rosyidin, M.Si

NIP. 197010132005011003

v

ABSTRAK

Skripsi ini bermaksud untuk melihat peran organisasi Pimpinan Pusat

Nasyiatul Aisyiyah sebagai sebuah kelompok civil society yang melakukan

tanggungjawab sosialnya dengan melaksanakan pendidikan politik khususnya

perempuan di internal organisasi. Organisasi ini menyadari bahwa pentingnya

sebuah kesadaran politik untuk meningkatkan peran dan keterlibatan kader di ranah

publik serta mampu mengisi posisi strategis.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai

konsep peran, konsep civil sociey, dan konsep pendidikan politik. Dalam hal

pengumpulan data penelitian, peneliti memakai teknik telaah dokumen, melakukan

wawancara, serta didukung bahan studi kepustakaan. Dalam teknik analisis data,

peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Pimpinan Pusat Nasyiatul

Aisyiyah telah melaksanakan pendidikan politik yang merupakan upaya untuk

mengedukasi dan menamkan nilai-nilai kepada kader mengenai politik yang

dituangkan ke dalam program kerja seperti diskusi, seminar ataupun workshop

dengan memanggil narasumber yang berkompeten di bidangnya.

Kata kunci: Civil Society, Pendidikan Politik, Nasyiatul Aisyiyah, Perempuan

vi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta’ala yang Maha

Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam penulis sampaikan

kepada Nabi Muhammad Sallalahu ‘Alaihi Wasallam yang telah membawa seluruh

umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, rasa syukur tak henti-hentinya penulis

ucapkan karena akhirnya berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “Civil

Society dan Pendidikan Politik Perempuan Studi atas Peran Pimpinan Pusat

Nasyiatul Aisyiah dalam Pendidikan Politik Perempuan” dengan kerja keras

dan usaha yang penulis lakukan serta do’a yang selalu penulis panjatkan selama ini.

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam proses penulisan ini

tapi di balik itu semua terdapat bimbingan, saran, motivasi, bahkan bantuan dari

berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung selama proses

penyelesaian skripsi ini sangat berharga bagi penulis. Oleh karena itu, dengan

segenap rasa hormat dan kerendahan hati, dalam kesempatan ini penulis ingin

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Haniah Hanafie, M.Si yang sudah bersedia untuk menjadi dosen

pembimbing skripsi penulis. Terima kasih atas seluruh waktu, kesabaran, saran

vii

dan bimbingan yang telah Ibu berikan kepada penulis. Semoga Ibu selalu

dilimpahi keberkahan dan kesehatan yang tiada henti oleh Allah SWT.

2. Orang tua penulis, Asep Supriatna dan Nunung Nurhayati yang telah menjadi

alasan utama penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas

kepercayaan, kesabaran, kasih sayang dan cinta serta segala do’a yang tiada

henti yang selalu mengiringi dalam setiap langkah hidup penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Ali Munhanif, MA selaku Dekan FISIP UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, yang selalu penulis kagumi, beserta jajarannya.

4. Bapak Dr. Iding Rosyidin, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik

5. Ibu Suryani, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik serta seluruh

jajaran staf dan dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta yang tidak henti

memberikan ilmunya untuk penulis.

6. Bapak Dr. Agus Nugraha dan Ibu Ana Sabhana Azmi, M.IP selaku dosen

penguji yang telah membantu penulis untuk menyempurnakan penelitian.

7. Kedua adik kandung penulis, Alifia Anastasya dan Al Farras Aflah Priatna

yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi

ini.

8. Salsabila Putri Nauli Siregar, sosok yang tiada henti memberikan penulis

motivasi, dorongan, semangat. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga,

Om, Tante, Qanit dan Jia atas segala kebaikan yang luar biasa kepada penulis.

9. Sahabat-sahabat seperjuangan, Fathurrahman, Mukhtara Rama Affandi,

Hudzaifah Hazazi Zia Kusuma yang selalu memotivasi dan membangkitkan

semangat penulis untuk menyelesaikan skrisip ini.

viii

10. Para petarung Muhammad Guntur, Randy Andita, Moch Aufarmario G., Barri

Zilhaq V., Fitra Aditya Irsyam dkk yang berjuang bersama-sama dengan

penulis sejak maba hingga akhirnya menuntaskan peneletian ini.

11. Ichwan Aulia, Ichsan Chafid, Brilliant Dwi Izzulhaq, Rizka Syah Putri, Finy

Alvia, Saharun Nissa, Muhammad Abid Mujaddid dan Shira Sahira, dkk yang

selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian.

Penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk

bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Tentu motivasi, semangat, bimbingan

dsb sangatlah berharga bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Sekali lagi

penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.


Alvin Esa Priatna

ix

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .............................................................................................i

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....................................ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................iii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ..................................iv

ABSTRAK .........................................................................................................v

KATA PENGANTAR .......................................................................................vi

DAFTAR ISI ......................................................................................................ix

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................xi

DAFTAR SINGKATAN ...................................................................................xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah .........................................................................1

B. Pertanyaan Penelitian .......................................................................7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................7

D. Tinjauan Pustaka ..............................................................................8

E. Metode Penelitian .............................................................................10

F. Sistematika Penulisan ......................................................................13

BAB II KERANGKA TEORETIS

A. Konsep Peran ...................................................................................15

B. Konsep Civil Society .........................................................................18

C. Konsep Pendidikan Politik ...............................................................26

BAB III NASYIATUL AISYIYAH

A. Sejarah Nasyiatul Aisyiyah ...............................................................34

B. Profil Nasyiatul Aisyiyah .................................................................38

B.1. Visi dan Misi Nasyiatul Aisyiyah ...........................................38

B.2. Arti Lambang Nasyiatul Aisyiyah ...........................................39

B.3. Program-program Nasyiatul Aisyiyah ......................................42

B.4. Jaringan Struktur Nasyiatul Aisyiyah .......................................46

B.5. Struktur Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah ...........................47

B.6. Isu-isu Strategis Nasyiatul Aisyiyah ........................................48

BAB IV PERAN PIMPINAN PUSAT NASYIATUL AISYIYAH MELALUI


A. Pendidikan Politik Nasyiatul Aisyiyah .............................................49

B. Peran Nasyiatul Aisyiyah dalam Pendidikan Politik Perempuan .....61

x

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .......................................................................................65

B. Saran ..................................................................................................66

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................xv

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.B1 Lambang Nasyiatul Aisyiyah ...................................................... 40

Gambar III.B.2 Struktur Pimpinan Pusat Nasyiyatul Aisyiyah 2016-2020……….47

Gambar IV.A.1 Poster Workshop “Gerakan Perempuan Muda Anti Hoax ‘Say No

To Hoax” ................................................................................... 50

Gambar IV.A.2 Poster Diskusi Publik “Progressive Young Woman Movement”..

.................................................................................................. 51

Gambar IV.A.3 Poster Diskusi Bulanan “Langkah Perempuan Muhammadiyah

dalam Pemilu 2019” ................................................................. 52

Gambar IV.A.4 Dokumentasi Kegiatan Short Diplomatic Course “Strengthening

Nasyiatul Aisyiyah to Promote the Peaceful World” ................ 54

Gambar IV.A.5 Dokumentasi Workshop “Buku Pedoman PAUD Al Birru NA

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah” ........................................ 55

Gambar IV.A.6 Dokumentasi Audiensi dan Workshop Anti Korupsi dengan Pihak

Komisi Pemberantasan Korupsi ............................................... 56

Gambar IV.A.7 Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Gizi Seimbang

dan Anemia Bagi Remaja di Lembaga Pendidikan Keagamaan…

.................................................................................................. 58

Gambar IV.A.8 Dokumentasi Pelantihan “Peran Tenaga Kesehatan dalam Upaya

Pencegahan Stunting” ............................................................... 59

xii

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Bawaslu : Badan Pengawas Pemilu

BUANA : Badan Amal Usaha Nasyiatul Aisyiyah

CSO : Civil Society Organization

DPD RI : Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Gaptek : Gagap Teknologi

HAM : Hak Asasi Manusia

HPT : Himpunan Putusan Tarjih

ICW : Indonesia Corruption Watch

IMM : Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

IPM : Ikatan Pelajar Muhammadiyah

JPPR : Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat

KH : Kiai Haji

KPK : Komisi Pemberantasa Korupsi

KPU : Komisi Pemilihan Umum

MBS : Muhammadiyah Borading School

Nasyiyah : Nasyiatul Aisyiyah

NU : Nahdlatul Ulama

Ortom : Organisasi Otonom

Parpol : Partai Politik

PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini

Pemilu : Pemilihan Umum

PKI : Partai Komunis Indonesia

PP : Pimpinan Pusat

PT : Perseroan Terbatas

SARA : Suku, Agama, Ras dan Antar golongan

SMP : Sekolah Menengah Pertama

SP : Siswa Praja

SPNA : Sistem Perkaderan Nasyiatul Aisyiyah

UU : Undang-Undang

UUD : Undang-Undang Dasar

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah

Penelitian ini berisikan pembahasan mengenai peranan Pimpinan Pusat (PP)

Nasyiatul Aisyiyah (Nasyiyah) yang merupakan salah satu organisasi dengan basis

perempuan dibawah Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu

kelompok civil society, organisasi ini melaksanakan salah satu tanggung jawab

sosialnya yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang salah satunya

melakukan pendidikan politik khususnya perempuan di internal organisasi serta

masyarakat umum dengan memakai konsep peran dan pendidikan politik sebagai

pisau analisanya.

Peran merupakan sebuah konsep mengenai hal-hal apa saja yang dapat

dikerjakan seorang individu atau kelompok di dalam masyarakat. Dalam konteks

penelitian ini yaitu peranan Nasyiatul Aisyiyah sebagai sebuah kelompok civil

society. Selain daripada mempunyai kapasitas dalam menjadi penyeimbang

(balancing power) mengenai kecenderungan yang dominan serta intervensi negara,

civil society seringkali dilihat mempunyai sebuah potensi dalam memunculkan

kekuatan-kekuatan kritis yang reflektif di tengah masyarakat.1

Pendidikan politik terbagi dalam dua pengertian. Pertama pendidikan politik

internal, yang difokuskan pada pihak internal suatu organisasi. Penulis akan

1 Iskandar Agung dan Rumtini, “Civil Society dan Pendidikan Karakter Bangsa”, Jurnal

Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 16 Edisi Khusus III Oktober 2010, hal. 269.

2

berfokus kepada kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah

yang menargetkan kepada kadernya. Kedua, pendidikan politik untuk pihak umum

atau eksternal, yakni pendidikan politik yang berusaha mendidik masyarakat agar

memiliki pemahaman politik melalui cara yang tersistem dan terpola. Diharapkan

nantinya masyarakat mempunyai rasa kepedulian mengenai urusan-urusan politik

dan bisa bertanggung jawab dengan penuh kesadaran untuk mencapai tujuan politik

masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan politik perlu diberikan, mengingat

kondisi masyarakat yang beranekaragam, banyak di antaranya yang masih berada

pada keterbelakangan dan ketidaktahuan politis serta pendidikan tersebut

diperlukan guna merangsang partisipasi aktif masyarakat dalam gerak

pembangunan.2

Dalam penelitian ini, pendidikan politik yang dimaksudkan tidak sekedar

konsep perebutan politik an sich. Namun dilihat lebih luas pendidikan politik

sebagai suatu usaha dalam menata kehidupan politik yang bertujuan untuk

menumbuh kembangkan tatanan dalam politik dan pemasyarakatan sistem dalam

politik nasional lewat jalur pendidikan sebagai sarana yang dirasa efektif serta tepat

untuk dapat meningkatkan taraf kecerdasan dan juga proses penurunan nilai, norma

dasar bernegara, yang dilakukan secara sadar, terorganisir, terencana, dan

berlangsung terus menerus dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam

rangka membangun watak bangsa.

2Eko Handoyo dan Puji Lestari, Pendidikan Politik, 12.

3

Budaya patriarki yang dianggap cukup dominan dan mengejawantah dalam

realitas masyarakat bahkan negara, mengakibatkan menjadi tidak mudah dalam

upaya mengubah pandangan mengenai politik, bahwa politik seharusnya dapat

menjadi wilayah publik yang penting dan tidak dapat dimasuki oleh seluruh

kalangan, termasuk juga perempuan. Hal tersebut juga yang menyebabkan jumlah

perempuan yang berpotensi di bidang ini menjadi tergolong jauh lebih sedikit untuk

berkompetisi dengan laki-laki yang selama ini memang dikonstruksikan lebih maju

dari pada perempuan.3

Para perempuan-perempuan, tanpa terkecuali, mempunyai hak memilih untuk

berperan di wilayah publik sesuai potensinya dan melakukan aktivitas politik, baik

di dalam, maupun luar partai politik. Secara umum, aktualisasi diri dan meraih cita-

cita merupakan tujuan yang ingin dicapai seseorang, demikian pula oleh

perempuan. Namun, berbagai kondisi baik dari segi budaya, ekonomi dan juga

sistem seringkali menghambat, sehingga membuat perempuan tidak mampu

mengakses haknya untuk berperan.4

Dalam hal ini, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada gerakan perempuan

yang aktif keterlibatannya pada bidang politik, tetapi tetap saja dirasa adanya

kesenjangan mengenai hal – hal yang menyangkut partisipasi ataupun keterwakilan

kaum perempuan pada struktur dalam politik formal. Sejak tahun 1955,

keterwakilan perempuan di Indonesia belum memiliki kesetaran pada lembaga

3 Bambang Rudi Harnoko, “Pendidikan Politik Perempuan dalam Konteks Negara

Demokrasi,” Jurnal Kajian Gender 4 (2) (May 2013), hal. 230. 4 Hendrarto, “Peran Perempuan dalam Politik Di Era Demokrasi: Sepercik Wacana

Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Magelang,” Jurnal Komunikasi dan Kajian Media 3

(1) (Magelang: Universitas Tidar, 2019), hal. 60.

4

legislatif di tingkat nasional, dimana perempuan hanya menduduki 5,9% kursi di

parlemen. 5 Walaupun sejak tahun 1971 telah terjadi peningkatan dalam angka

keterwakilan tersebut, tetapi fenomena ini berganti ketika pemilu tahun 1977

menunujukkan jumlah yang merosot dari angka keterwakilan perempuan, yakni

dari angka 7,8% turun menjadi 6,3% setelah melihat perbandingan dengan tahun

1971.6

Kemudian hal ini kembali terjadi keterwakilan perempuan pada tahun 1999

turun menjadi 9% serta jika dilakukan perbandingan dengan pemilu yang

sebelumnya yaitu sebesar 10,8% pada tahun 1997. Namun demikian, keterwakilan

perempuan di DPR RI terjadi peningkatan pada pemilu tahun 2004 sebesar 11,8%,

lalu meningkat menjadi 18% pada pemilu tahun 2009, menurun menjadi 17% pada

tahun 2014, dan naik kembali pada tahun 2019 mencapai 20,5%.7 Kemudian hal

yang sama juga terjadi di DPD RI peningkatan keterwakilan perempuan terus

meningkat setiap pemilu, pada tahun 2004 sebesar 22,6%,8 menjadi 28% pada

5 Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, “Perludem: Keterwakilan Perempuan dalam

PILEG 2019 Terbanyak Sepanjang Sejarah,” http://perludem.org/2019/08/31/perludem-

keterwakilan-perempuan-dalam-pileg-2019-terbanyak-sepanjang-sejarah/, diakses pada 19 May

2021. 6 Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, “Perludem: Keterwakilan Perempuan dalam



2021. 7 Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, “Perludem: Keterwakilan Perempuan dalam



2021. 8 United Nation Development Programme (UNDP), Partisipasi Perempuan dalam Politik

dan Pemerintah (United Nation Development Programme (UNDP) Indonesia: 2010).

http://perludem.org/2019/08/31/perludem-keterwakilan-perempuan-dalam-pileg-2019-terbanyak-sepanjang-sejarah/






5

pemilu tahun 2009, lalu menurun ke angka 26,51% pada tahun 2014, 9 dan

meningkat kembali menjadi 30,9% pada pemilu tahun 2019.10

Pasca reformasi digulirkan di Indonesia, partisipasi perempuan di dalam

politik, khususnya bagaimana keterwakilan kaum perempuan dalam mengambil

keputusan akhirnya menjadi sebuah agenda yang begitu penting. Dengan berbagai

terobosan mengenai kebijakan, afirmasi dan penguatan peran perempuan pada

politik terus diupayakan hingga saat ini.11 UU No 2 tahun 2008 mengenai Partai

Politik yang terdapat pada pasal 2 ayat 5 dan UU No 10 tahun 2008 yang berisikan

tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD-DPD-DPR RI pasal 53 telah berhasil

memperjuangkan kuota perempuan dalam parlemen, walaupun belum dapat

memperoleh hasil yang maksimal. 12 Peningkatan angka partisipasi perempuan

dalam parlemen ini menjadi salah satu cara yang efektif bagi perempuan agar dapat

melahirkan kebijakan atau peraturan-peraturan yang dianggap ramah terhadap

perempuan.13

Adapun kemandirian bangsa dapat direpresentasikan melalui gerakan

perempuan muda yang berkemajuan. Gerakan tersebut menunjukkan sebuah usaha

9 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Linda: UU Pemilihan

Umum Perlu diRevisi,” https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/477/linda-uu-

pemilihan-umum-perlu-direvisi, diakses pada 20 May 2021. 10 Riyan Setiawan, “Isi Kursi DPR 2019-2024, Porsi Perempuan Meningkat,”

https://tirto.id/isi-kursi-dpr-2019-2024-porsi-perempuan-meningkat-ehHG, diakses pada 19 May

2021. 11 Muhammad Vivi, “Pendidikan Politik Berperspektif Gender sebagai Solusi

Meningkatnya Keterpilihan Perempuan di Parlemen,” https://www.untan.ac.id/pendidikan-politik-

berperspektif-gender-sebagai-solusi-meningkatnya-keterpilihan-perempuan-di-parlemen/, diakses

pada 27 November 2019. 12 Ani Widya Sucipto, Politik Perempuan Bukan Gerhana (Jakarta: Kompas, 2005), hal.

59. 13 Ani Widya Sucipto, Politik Perempuan Bukan Gerhana (Jakarta: Kompas, 2005), hal.

59.

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/477/linda-uu-pemilihan-umum-perlu-direvisi


https://tirto.id/isi-kursi-dpr-2019-2024-porsi-perempuan-meningkat-ehHG

https://www.untan.ac.id/pendidikan-politik-berperspektif-gender-sebagai-solusi-meningkatnya-keterpilihan-perempuan-di-parlemen/

6

untuk memperkuat posisi perempuan muda Indonesia sehingga mampu mengatasi

masalah-masalah yang dihadapi perempuan sekaligus menempatkan perempuan

sebagai subjek pembangunan.14

Jika melihat kembali kepada sejarah Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan

juga ikut aktif terlibat dalam lahirnya organisasi perempuan dengan melalui Sopo

Tresno, dimana hal ini akhirnya menjadi cikal embrio Aisyiyah. Lahirnya

Aisyiyah selanjutnya menginspirasi lahirnya Nasyiatul Aisyiyah (Nasyiyah) pada

tahun 1931.15 Lahirnya atau munculnya dua organisasi otonom yang dikhususkan

untuk perempuan inilah yang akhirnya menjadi ciri khas utama Muhammadiyah.

Melalui hal tersebut, Muhammadiyah juga dianggap berkemajuan karena

berhasil mendidik perempuan untuk dapat berkreativitas dan mengembangkan

potensi yang dimiliki untuk sebuah peradaban. Dikatakan juga bahwa

Muhammadiyah dalam hal ini tidak ingin perempuan dalam Islam akhirnya hanya

bisa terjebak pada tiga tembok yaitu sumur, kasur, dan dapur, melainkan perlu juga

untuk dapat memberikan dedikasi untuk kemajuan bangsa melalui kerja kreatif.16

Nasyiyah yang lahir pada 1931 mempunyai tiga pilar kesetiaan yang

menjadi prinsip dalam menjalankan misinya, diantaranya kesetiaan kepada agama

Islam, kepentingan perempuan muda dan nasionalisme Indonesia. Tiga pilar yang

14 Edzan Raharjo, “Nasyiatul Aisyiyah akan Gelar Muktamar ke-XIII di Yogyakarta,”

https://news.detik.com/berita/d-3280931/nasyiatul-aisyiyah-akan-gelar-muktamar-ke-xiii-di-

yogyakarta, diakses pada 27 November 2019. 15 Rita Pranawati, “Putri Islam Berkemajuan,” https://republika.co.id/berita/oci8s82/putri-

islam-berkemajuan, diakses pada 27 November 2019. 16 Rita Pranawati, “Putri Islam Berkemajuan,” https://republika.co.id/berita/oci8s82/putri-

islam-berkemajuan, diakses pada 27 November 2019.

https://news.detik.com/berita/d-3280931/nasyiatul-aisyiyah-akan-gelar-muktamar-ke-xiii-di-yogyakarta


https://republika.co.id/berita/oci8s82/putri-islam-berkemajuan




7

sudah disebutkan tersebut diimplementasikan melalui adanya pendirian empat

departemen didalamnya, diantaranya yaitu departemen kader, departemen

dakwah, departemen keputrian dan kesejahteraan keluarga, serta departemen

informasi dan dokumentasi.17

Seiring dengan perkembangan zaman Nasyiyah juga dituntut untuk bisa

menyesuaikan, oleh karenanya Nasyiyah juga mengembangkan departemen-

departemen yang ada guna menyesuaikan tuntutan, diantaranya; Departemen

Organisasi, Departemen Dakwah, Departemen Pendidikan dan Penelitian,

Departemen Sosial, Departemen Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri,

Departemen Kader, Departemen Kominmas dan Departemen Ekonomi.18

Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 70% perempuan Muhammadiyah baik

Aisyiyah maupun Nasyiyah telah terlibat aktif dalam peran kepemimpinan dan

politik, khususnya di Kalimantan Tengah. Kegiatan yang dilakukan yaitu terlibat

langsung dengan menjabat di lembaga pemerintahan atau lembaga politik seperti

KPU dan kegiatan-kegiatan pengajian, rapat-rapat yang diadakan secara umum

maupun secara personal.19

Dengan keterlibatan yang cukup signifikan dari peran perempuan dalam

ranah publik maupun politik, tetapi belum semua dari perempuan yang memiliki

17 Alin Fatharani Silmi, “Peran Perempuan Nasyiatul Aisyiyah Dalam Pemberdayaan

Perempuan,” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), hal. 14. 18 Nasyiatul Aisyiyah, “Struktur Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah,”

http://nasyiah.or.id/Welcome/profil/6, diakses pada 18 September 2020. 19 Indah Tri Handayani, Srie Rosmilawati, dan Mambang Mambang, “Peran Perempuan

Muhammadiyah dalam Kepemimpinan dan Politik di Kalimantan Tengah,” Jurnal Pencerah Publik

6 (2) (Oktober 2019).

http://nasyiah.or.id/Welcome/profil/6

8

keterlibatan aktif di ranah publik dapat memiliki posisi-posisi strategis termasuk

juga kader Nasyiyah. Hal tersebutlah yang selalu menjadi sebuah tantangan bagi

Nasyiyah untuk terus memberikan dorongan kepada pimpinan maupun kadernya

agar terus berusaha untuk mendapatkan kesempatan menempati posisi-posisi yang

strategis. Seiring dengan perkembangannya, panggung dalam politik yang

semakin terbuka dapat menjadi kesempatan yang besar bagi kader Nasyiyah untuk

berkontribusi sebagai kader bangsa. Melalui narasi, gagasan serta program-

program, Nasyiyah terus berupaya untuk dapat memberikan hal-hal terbaik terkait

pemahaman tentang politik untuk seluruh kadernya agar terus dapat terlibat aktif

di ranah publik khususnya di ranah strategis. Hal ini bertujuan agar perempuan-

perempuan yang menjadi kader Nasyiyah dapat tersebar di semua lini yang

dianggap strategis untuk memberikan warna di panggung strategis, lalu juga dapat

ikut mengambil kebijakan terkait dengan hak-hak perempuan dan anak namun

tidak larut dalam percaturan politik.20

B. Pertanyaan Penelitian

Mengacu dari penjabaran latar belakang yang sudah disampaikan, penulis

merumuskan masalah dengan pertanyaan: Bagaimana peran Pimpinan Pusat

Nasyiyatul Aisyiyah dalam pendidikan politik perempuan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah untuk dapat mengetahui peran Pimpinan

Pusat Nasyiatul Aisyiyah dalam pendidikan poltik perempuan.

20 Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, Tanfidz Muktamar Nasyiatul Aisyiah (Yogyakarta:

Gramasurya, 2016), hal. 26.

9

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah referensi pada

ilmu sosial dan ilmu politik khususnya dalam studi civil society dan

pendidikan politik perempuan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan

gambaran tentang peran civil society dan pendidikan politik

perempuan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa literature untuk dijadikan

sebagai bahan acuan penelitian. Pertama, skripsi yang ditulis oleh Jajang Kurnia.21

Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana pandangan Aisyiyah mengenai agama

Islam dan kultur di Indonesia tidak melarang perempuan untuk berpartisipasi secara

aktif di ruang publik, baik itu di eksekutif ataupun legislatif.

Kedua, tesis yang ditulis Jihas Ranie Artika.22 Dalam tesis tersebut dijelaskan

bagaimana peran Nasyiatul Aisyiyah dalam meningkatkan partisipasi politik pada

21 Jajang Kurnia. Skripsi: “Peran Pimpinan Pusat Aisyiyah dalam Pemberdayaan Politik

Perempuan” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011). 22 Jihas Ranie. Tesis: “Peran Organisasi Kepemudaan Perempuan Dalam Peningkatan

Partisipasi Politik Pada Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Organisasi

(Studi Terhadap Nasyiatul Aisyiyah Kota Yogyakarta)” (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada,

2017).

10

pemilu 2014 di Yogyakarta dengan perannya menjalankan sekolah politik

perempuan.

Ketiga, jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan karya Haryanti,

Cecep Darmawan dan Iim Siti Masyitoh.23 Dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana

partai-partai politik mempunyai kewajiban yuridis serta moral untuk pelaksanaan

pendidikan politik terutama dalam pemberdayaan kader-kader perempuan di tengah

rendahnya partisipasi politik perempuan. Penulis menjelaskan bahwa terdapat

kendala-kendala dalam pendidikan politik kader perempuan, diantaranya kendala

internal yaitu berasal dari dalam diri kader perempuan itu sendiri. Selanjutnya,

kendala eksternal yang terjadi yaitu stereotip yang ditemukan di tengah masyarakat,

termasuk juga bagaimana partai politik memiliki upaya yang serius dalam

mengoptimalkan kader perempuan dan mengawal perundang-undangan.

Keempat, jurnal Kajian Gender yang ditulis oleh Bambang Rudi Harnoko.24

Dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana pentingnya pendidikan politik bagi

perempuan agar tidak terus menerus melihat politik seolah-olah menjadi hak

monopoli laki-laki. Selain itu, jurnal ini juga menekankan akan pentingnya

memberikan pengertian mengenai politik yang saat ini sangat integral dengan

HAM, yang dimana dalam negara demokrasi peran perempuan dalam ranah politik

harus dapat menjadi bagian penting didalamnya.

23 Haryanti, Cecep Darmawan, dan Iim Siti Masyitoh, “Peran Partai Politik dalam

Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik,” Jurnal Civics:

Media Kajian Kewarganegaraan 15 (1) (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2018). 24 Bambang Rudi Harnoko, “Pendidikan Politik Perempuan dalam Konteks Negara

Demokrasi,” Jurnal Kajian Gender 4 (2) (May 2013).

11

Kelima, jurnal Visipena karya Amirullah,25 yang menjelaskan tentang jalan

yang dapat ditempuh untuk memperbaiki nasib perempuan salah satunya adalah

pemenuhan hak-hak politik. Keterwakilan perempuan dieksekutif ataupun legislatif

bukan menjadi tujuan tetapi menjadi sebuah pintu pembuka untuk pergerakan

perempuan ke depannya. Pada poin inilah pentingnya peranan partai politik dalam

mengoptimalkan peranan perempuan agar partisipasi politik perempuan juga

meningkat.

Demikian pembahasan dari kelima karya ilmiah tersebut, perbedaan

penelitian karya ilmiah di atas dengan penelitian yang dilakukan ini nantinya adalah

contoh lembaga yang diteliti dan juga ruang cangkupan penelitian. Penelitian ini

nantinya juga akan memperkecil ruang lingkup dengan fokus terhadap peranan

yang dilakukan oleh organisasi Nasyiatul Aisyiyah terhadap pendidikan politik

khususnya perempuan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian

kualitatif. Menurut penulis, model penelitian kualitatif akan mampu

menguraikan penelitian ini secara deskriptif terhadap objek yang akan

diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

25 Amirullah, “Pendidikan Politik Perempuan,” Jurnal Visipena 7 (1) (Juni 2015).

12

Penilis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam

pelaksanaan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen dapat berbentuk tulisan, buku, karya ilmiah (skripsi,

jurnal, dan sebagainya), media (cetak/online).

b. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan cara mengumpulkan

data dan informasi melalui tanya jawab yaitu dengan cara

mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang

dianggap kompeten mengenai permasalahan ini sebanyak 2 orang

diantaranya, Nurlia Dian Paramita, S.IP, M.A. (Ketua Bidang

Organisasi), Husnul Khotimah Husairi, S.H.I, S.Psi, M.Sc (Ketua

Bidang Pendidikan). Narasumber tersebut merupakan pimpinan

serta terlibat di dalam kegiatan organisasi. Terdapat juga sumber

pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua

jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

Pertama, data primer yaitu data yang merupakan teks hasil

wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang sudah

dilakukan dengan informan yang dijadikan sampel dalam

penelitian. Dalam hal ini, peneliti terjun langsung ke lapangan

13

untuk mendapatkan data yang riil dalam berbagai bentuk selain dari

hasil wawancara adanya foto kegiatan di lapangan.

Kedua, data sekunder, yaitu data-data yang sudah tersedia

dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat

atau mendengarkan. Data ini berasal dari dokumen-dokumen,

seperti buku, literatur, jurnal, majalah, koran, dan internet yang

dianggap relevan diantaranya situs resmi Pimpinan Pusat

Muhammadiyah http://muhammadiyah.or.id dan Nasyiatul

Aisyiyah http://nasyiah.or.id/.

c. Teknik Analisis Data

Pada bagian ini, penulis menggunakan metode analisis

penelitian secara deskriptif analisis, dimana metode ini

merupakan metode yang menggambarkan hal-hal yang menjadi

objek penelitian atau sebuah keadaan secara tepat, sehingga

mampu menjadi jawaban untuk berbagai permasalahan. Proses ini

terbagi dalam tiga bagian yaitu reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan.

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar

yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data juga

merupakan pemilihan data dengan membuang data yang tidak

perlu, data yang direduksi akan mempermudah peneliti untuk

http://muhammadiyah.or.id/

http://nasyiah.or.id/

14

memperoleh gambaran data sekaligus untuk mempermudah

dalam menganalisa masalah. Selanjutnya, penyajian data yang

dilakukan dalam bentuk uraian, penyajian data dalam bentuk

tersebut dilakukan agar dapat mempermudah penulis dalam

menyusun data sehingga akan mempermudah penulis untuk

memperoleh suatu kesimpulan.

d. Metode Penulisan

Skripsi ini ditulis berdasarkan dengan pedoman pada buku Panduan

Penyusunan Proposal & Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun

2017.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I: Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian. Penulis mengangkat

masalah mengenai dinamika peran dan partisipasi perempuan dalam politik di

Indonesia. Selanjutnya, dalam bab ini juga penulis menguraikan 1 pertanyaan

masalah, lalu menguraikan tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika

penulisan.

Bab II: Bab ini menjelaskan kerangka teori dan konsep. Penulis menggunakan

teori civil society dan teori pendidikan politik yang dianggap relevan dengan

penelitian. Teori ini digunakan sebagai pisau analisa untuk menjelaskan bagaimana

Peran Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah dalam pendidikan politik perempuan.

15

Bab III: Bab ini memaparkan profil serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah

Bab IV: Bab ini memaparkan analisis terkait civil society dan pendidikan

politik perempuan dengan menggunakan teori civil society serta data dan

dokumentasi penunjang penelitian untuk melihat apa saja peran yang diberikan

dalam pendidikan politik perempuan.

Bab V: Bab ini berisikan pemaparan kesimpulan dari hasil kajian dan

penelitian yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga

disampaikan saran yang berkaitan dengan hasil kajian yang penulis lakukan.

16

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Konsep Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan sebuah aspek yang dinamis

dari sebuah kedudukan atau status, jika individu dapat memenuhi hak maupun

kewajiban yang memang sesuai dengan posisi atau kedudukannya, maka ia dapat

dikategorikan telah memenuhi suatu peran. Peran sendiri juga dapat dikatakan

sebagai sebuah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan status adalah

seperangkat hak dan kewajiban yang seseorang miliki. Jika seseorang memenuhi

hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi ataupun keduduannya, maka dapat

dikatakan bahwa ia menjalankan sebuah fungsi.26

Soerjono Soekanto kemudian menyebutkan unsur-unsur peran, antara lain

aspek dinamis jabatan, kumpulan hak dan kewajiban, perilaku sosial pemangku

jabatan dan terakhir merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang. Peran juga

diartikan sebagai representasi yang dilakukan oleh aktor di atas pentas drama,

artinya dalam konteks sosial, peran dapat diartikan sebagai fungsi yang dilakukan

oleh individu dalam posisi tertentu dalam struktur sosial.27

26 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Persada: 2012), hal. 243. 27 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;

2002), hal. 441.

17

Biddle dan Thomas menggolongkan konsep peran ini menjadi empat bagian,

yang pertama adalah orang yang turut bersinggungan secara langsung dalam

interaksi sosial, yang kedua adalah sikap dalam interaksi, kemudian status orang

dalam perilaku, serta hubungan yang terkait diantara orang dan perilaku.28

Menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup dalam tiga hal, yaitu:29

1. Peranan yang berkaitan dengan norma atau aturan berkenaan dengan

status seseorang di dalam masyarakat. Dalam hal ini, peranan memiliki

arti pedoman peraturan yang menjadi pembimbing seseorang dalam

kehidupan bermasyarakat. Norma tersebut terbagi menjadi empat,

yaitu:30

a. Cara (Usage), lebih condong kepada hubungan individu satu

dengan individu lainnya. Penyimpangan yang terjadi terhadap hal

tersebut tidak berdampak kepada sebuah hukuman yang berat

namun hanya mengakibatkan hinaan dari antar individu yang

berhubungan.

b. Kebiasaan (Folkways), dianggap menjadi perilaku yang dilakukan

secar berulang dalam aktivitas yang sama yang kemudian

menyebaban terjadi sebuah pandangan bahwa masyarakat

menyenangi hal tersebut.

28 Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),

hlm.215. 29 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Persada: 2002), hal. 213. 30 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Persada: 2012), hal. 243.

18

c. Tata kelakuan (Mores), adalah pantulan dari sebuah karakteristik

golongan dalam masyarakat yang berfungsi sebagai pengawas

yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anggota masyarakat.

d. Adat istiadat (Custom), hal ini adalah sebuah perilaku yang sudah

lama adanya dan berkaitan erat dengan pola yang berkembang

dalam masyarakat, serta memiliki kekuatan untuk mengikat.

2. Peranan adalah sebuah konsep mengenai hal-hal apa saja yang dapat

dikerjakan seorang individu di dalam masyarakat.

3. Peranan juga berkaitan tentang pentingnya perilaku individu dalam

struktur sosial masyarakat.

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:31

1. Peran sebagai sebuah kebijakan, memiliki arti sebagai suatu bentuk

kearifan yang dirasa tepat dan baik untuk dapat dilakukan.

2. Peran sebagai sebuah strategi, yaitu bahwa peran adalah strategi yang

dapat digunakan untuk menarik dukungan dari masyarakat.

3. Peran sebagai alat komunikasi, peran dapat dioptimalkan sebagai

instrument untuk memperoleh saran, pendapat, masukan dalam bentuk

informasi dalam proses pengambilan kebijakan. Hal tersebut

disimpulkan dari sebuah pemikiran peranan pemerintah adalah sebagai

palayan masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat tersebut

31 Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola

Lingkungan (Jakarta: Walhi, 2003) hal. 34.

19

adalah sebuah masukan yang memiliki nilai guna menghasilkan sebuah

keputusan yang responsif dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, dalam hal ini peran menjadi

jalan untuk memberikan solusi atas konflik melalui upaya konsensus

dari berbagai pandangan yang ada. Landasan daripada pandangan ini

adalah bahwa saling bertukar pandangan mampu meningkatkan

pengertian satu sama lain.

Berbagai bentuk penjabaran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep

peran merupakan konsep yang berbicara tentang posisi dan prilaku seseorang

dimana seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia selalu melakukan hal-hal

yang berkaitan juga dengan orang lain. Sehingga, peranan ini disadari oleh pelaku

atas kondisi struktur sosial yang di dudukinya, maka dari itu juga seorang pelaku

selalu berusaha untuk tampak terlihat mumpuni.32

B. Konsep Civil Society

Civil society diartikan sebagai suatu wilayah dalam kehidupan bersosial yang

dapat dikatakan terorganisasi dengan berbagai ciri kesukarelaan, keswadayaan,

keswasembadaan maupun kemandirian yang berhadapan dengan negara. Seiring

dengan perkembangannya, istilah civil society banyak mengalami berbagai

pergeseran pengertian atau makna dalam memahaminya, sejalan dengan berbagai

32 Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya) (Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal.4.

20

dinamika pemikiran dan berbagai faktor yang mencakup konteks dimana civil

society itu sendiri diterapkan.33

Terdapat beberapa model pemaknaan. Pertama, civil society identik atau tidak

dapat dipisahkan keberadaaannya dengan state (negara). Thomas Hobbes dan John

Locke juga memberikan pemahaman bahwa hal ini sebagai tahapan lebih lanjut dari

yang biasa disebut evolusi natural society, yang sebenarnya pada dasarnya dapat

dikatakan sama dengan negara.

Menurut Thomas Hobbes, civil society pada seharusnya memang sudah

memiliki kekuasaan absolut agar dapat meredam berbagai konflik yang ada

ditengah masyarakat lalu juga dapat seutuhnya mengontrol bagaimana pola interaksi

yang terjadi antara warga bernegara.34 Sedangkan, menurut John Locke, adanya

civil society memiliki tujuan untuk dapat melindungi hak-hak milik dan berbagai

kebebasan yang dimiliki warga negara. Oleh karena itu, civil society tidak bisa

terlalu absolut sehingga harus adanya pembatasan dalam peran yang ada pada

wilayah-wilayah atau tempat yang memang tidak bisa dilakukan pengelolaannya

oleh masyarakat, serta juga harus dapat memberi ruang yang masih dalam batas

wajar bagi negara untuk dapat memperoleh haknya secara adil dan wajar.35

Kedua, terdapat juga pendapat dari Adam Ferguson yang memaknai civil

society sebagai suatu visi etis yang ada pada kehidupan bermasyarakat untuk bisa

33 Asrori Karni, Civil Society dan Ummah (Jakarta: Logos, 1999), hal. 21. 34 Adi Suryadi Culla, Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia

(Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 44. 35 Adi Suryadi Culla, Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia

(Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 45.

21

melakukan pemeliharaan dalam hal tanggung jawab sosial yang memiliki ciri-ciri

solidaritas sosial serta juga yang didasari oleh sentimen moral ataupun sikap saling

menyayangi yang terjadi antar sesama warga dimana hal tersebut muncul secara

alamiah. Pada intinya, civil society dapat juga dipahami menjadi kebalikan dari

masyarakat yang primitif atau masyarakat barbar.36 Pendapat ketiga muncul dari

Thomas Paine yang mengatakan bahwa civil society dapat dipahami sebagai sebuah

antithesis dari negara. Beliau memaknai bahwa civil society dalam hal ini yang

justru dapat mengontrol negara dengan berbagai keperluannya.37

Keempat, pemaknaan dengan melihat dari sisi “elemen ideologi kelas

dominan” oleh George Wilhelm Friedrich Hegel yang melakukan pengembangan

pemaknaan civil society sebagai sebuah entitas yang justru cenderung melumpuhkan

dirinya sendiri, sehingga dirasa perlu hadirnya supervisi yang dimunculkan oleh

negara berupa sebuah kontrol mengenai hukum, lalu administrasi serta politik.38

Dijelaskan juga pada sebenarnya, civil society modern tidak bisa merespon atau

mengatasi permasalahan yang terjadi dan tidak dapat mempertahankan posisi atau

keberadaannya jika tanpa keteraturan politik kepada sebuah institusi yang dianggap

lebih dimana dalam hal ini yaitu negara. Lalu, ketika terjadi sebuah ketidakadilan

yang ada ditengah masyarakat atau ketika terdapat ancaman mengenai bagaimana

kepentingan Bersama atau universal, hal ini tentu saja memperjelas bahwa negaral

36 Muhammad AS Hikam, “Wacana Intelektual Tentang Civil Society di Indonesia,” Jurnal

Paramadina 1 (2) (1999), hal. 115. 37 Muhammad AS Hikam, “Wacana Intelektual Tentang Civil Society di Indonesia,” Jurnal

Paramadina 1 (2) (1999), hal. 116. 38 Asrori Karni, Civil Society dan Ummah (Jakarta: Logos, 1999), hal. 21.

22

menjadi satu-satunya pihak yang berhak dalam melakukan penentuan terhadap

kriteria dari kepentingan universal tersebut.39

Poin selanjutnya, Karl Marx sendiri berpendapat bahwa yang menempatkan

civil society dapat dikatakan lebih kepada basis material serta dapat dilakukannya

pemahaman melalui sisi produksi kapitalis, menurut Marx, civil society juga

merupakan masyarakat borjuis yang menjadikan keberadaan mereka justru harus

dilenyapkan dikarenakan dapat menyebabkan timbulnya kendala dalam rangka

terwujudnya masyarakat yang tanpa kelas.40 Kemudian, Antonio Gramsci, yang

memahami cenderung kepada sisi ideologis serta beliau juga memposisikan civil

society ini sendiri berdampingan dengan negara yang kemudian juga disebut dengan

political society. Menurut Gramsci, negara pun akan bisa terserap ke dalam civil

society yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah pola masyarakat teratur

(regulated society).41

Keenam, Alexis Tocqueville, memaknai civil society zat yang dapat

menyeimbangkan kekuatan dari sebuah negara, dimana dalam hal ini civil society

tidak menjadi apriori subordinatif kepada negara, melainkan justru memiliki sifat

yang otonom serta mempunyai kapasitas dalam berpolitik yang tinggi sehingga bisa

39 Asrori Karni, Civil Society dan Ummah (Jakarta: Logos, 1999), hal. 21. 40 M. Dawam Rahadjo, (Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan

Sosial (Jakarta: LP3EW, 1999), hal. 142. 41 M. Dawam Rahadjo, (Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan

Sosial (Jakarta: LP3EW, 1999), hal. 142.

23

menjadi sebuah penyeimbang dalam hal mengontrol adanya kecenderungan dalam

intervensi negara.42

Hingga sekarang memang apa yang dipahami oleh para intelektual mengenai

konsep civil society tetap masih beragam, dikarenakan seluruh pemahaman tersebut

bergantung kepada melalui perspektif apa yang mereka yakini. Pendekatan

Hegelian misalnya, lebih memberikan penekanan dengan bagaimana pentingnya

kelas menengah serta pemberdayaannya, khususnya dalam sektor ekonomi dan juga

dalam hal pembangunan civil society yang lebih kuat. Sedangkan, disampung itu,

terdapat pendekatan yang dilakukan oleh Gramscian yang penerapannya dilakukan

dalam menghadapi bagaiman hegemoni ideologi negara, sedangkan terdapat juga

pendekatan Tocquevillian yang melakukan penekanan lebih terhadap bagaimana

harus dikuatkannya sektor dalam organisasi independen yang ada ditengah

masyarakat dan pencangkokan mengenai civic culture dalam rangka membangun

jiwa demokrasi.43

Jika berbicara tentang bagaimana di Indonesia, konsep civil society

sebenarnya dapat dispesifikasikan menjadi dua hal yang diibaratkan sebagai

kelompok modernis dan kelompok tradisionalis. Perbedaan pandangan dari kedua

kelompok ini adalah dimana kelompok yang dianggap sebagai modernis

42 Muhammad AS Hikam, “Wacana Intelektual Tentang Civil Society di Indonesia,” Jurnal

Paramadina 1 (2) (1999), hal. 116. 43 Muhammad AS Hikam, “Wacana Intelektual Tentang Civil Society di Indonesia,” Jurnal

Paramadina 1 (2) (1999), hal. 40.

24

mengartikan civil society adalah masyarakat madani, sedangkan kalangan yang

dianggap tradisionalis mengartikannya sebagai masyarakat sipil. 44

Lalu, mengenai masyarakat madani itu sendiri sebenarnya juga bersumber

dari Bahasa Arab, muduh dan madaniyah yang memiliki arti peradaban. Sedangkan,

dalam Bahasa Inggris, kata-kata tersebut dapat disamakan dengan istilah

civilization. Pemakaian istilah masyarakat madani merujuk kepada pemahaman

bahwa masyarakat yang dapat dikatakan ideal yaitu masyarakat yang juga

mempunyai peradaban yang maju. Masyarakat madani juga diartikan sebagai sistem

sosial dengan prinsip moral yang dapat menjamin adanya keseimbangan antara

kebebasan dalam perseorangan maupun kestabilan dalam masyarakat.45

Selain daripada mempunyai kapasitas dalam menjadi penyeimbang

(balancing power) mengenai kecenderungan yang dominan serta intervensionis

negara, civil society seringkali dilihat mempunyai sebuah potensi dalam

memunculkan kekuatan-kekuatan kritis yang reflektif di tengah masyarakat. Hal

inilah yang akhirnya menjadi penyebab mengapa civil society dilihat juga sebagai

sebuah conditio sine qua non menuju kebebasan (condition of liberty). Dimana

kebebasan disini berrati bahwa kebebasan yang ada yaitu dari segala dominasi serta

hegemoni kekuasaan, lalu juga kebebasan dalam berpartisipasi di berbagai proses

kemasyarakatan yang dilakukan secara sukarela dan rasional.46

44 Iskandar Agung dan Rumtini, “Civil Society dan Pendidikan Karakter bangsa,” Jurnal

Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 16 Edisi Khusus III 2010, hal. 267-68. 45 Iskandar Agung dan Rumtini, “Civil Society dan Pendidikan Karakter bangsa,” Jurnal

Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 16 Edisi Khusus III 2010, hal. 268. 46 Iskandar Agung dan Rumtini, “Civil Society dan Pendidikan Karakter Bangsa”, Jurnal

Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 16 Edisi Khusus III Oktober 2010, hal. 269.

25

Civil society juga dirasa menjadi sebuah hal penting dikarenakan dipercaya

bisa untuk dianggap sebagai benteng yang dapat menolak intervensi berlebihan

yang mungkin dilakukan negara lewat berbagai macam asosiasi, organisasi maupun

pengelompokan bebas yang ada ditengah masyarakat, lalu juga mengenai

keberadaan ruang publik yang dianggap bebas. Lewat kelompok mandiri tersebutlah

akhirnya rakyat bisa melakukan penguatan terkait posisi mereka ketika berhadapan

langsung dengan negara serta dapat dilakukannya berbagai macam transaksi terkait

wacana sesamanya. Disamping itu, lewat ruang publik bebas yang ada, rakyat yang

dalam hal ini ditempatkan sebagai warga negara yang seharusnya juga berdaulat

baik secara individu ataupun secara kelompok seharusnya bisa melakukan

pengawasan kepada negara.47

Hadirnya masyarakat madani yang dirasa cukup kuat menjadikan alat

pengawasan terkait dengan kekuasaan negara, yang akhirnya dalam hal ini negara

harus dapat menyediakan berbagai tempat atau ruang bagi berkembangnya

masyarakat madani. Negara juga tidak memiliki alasan apapun untuk bisa

memeberikan dikte kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat mengikuti

kehendaknya dikarenakan hadirnya masyarakat madani menjadi sbeuah entitas yang

dapat dirasa terlepas dari bagaimana pengaruh negara (political society). Diantara

negara (state) ataupun masyarakat (society) seharusnya terdapat check and balance

untuk dapat mencapai kehidupan berpolitik yang demokratis. Dimana dalam sistem

demokratis tersebut, pemerintah akan melaksanakan kekuasaannya dengan berdasar

47 Syarifuddin Jurdi, “Muhammadiyah dan Gerakan Civil Society: Bergerak Membangun

Kultur Madani,” Jurnal Sulesana Wawasan Keislaman 6 (2) (2011), hal. 3-6.

26

pada nilai-nilai keadilan yang ada, tunduk serta patuh kepada hukum, lalu juga

dengan memiliki prinsip kuat mengenai keadilan dan kepatuhan kepada hukum,

maka kehidupan bernegara akan berjalan diatas kepentingan masyarakat serta bukan

juga berdasar kepada segelintir kepentingan sejumlah kelompok maupun individu.48

Hingga kini, Civil society Organization (CSO) sudah banyak sekali

memunculkan perubahan-perubahan terkait sistem pemerintahan yang ada di

Indonesia, bahkan sudah banyak juga yang membantu dalam penentuan arah

kebijakan yang dimana hal tersebut merupakan tugas pemerintah untuk dapat

mementingkan kesejahteraan bagi masyarakat. Contohnya, Indonesia Corruption

Watch (ICW) yang berhasil menggulingkan salah satu Jaksa Agung yang terlibat

menjadi tersangka dalam kasus korupsi atau juga dapat dilihat dari bagaimana NU

(Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah yang saat ini tidak ragu lagi dalam

memberikan kritik untuk pemerintahan.49

Diantara berbagai metode tersebut, ada metode lain yang menarik, yaitu

konsep Civil society Organization (CSO). Menurut Suhako, CSO memiliki lima

karakteristik, yaitu:50

1. CSO mempunyai kepedulian lebih kepada tujuan publik dibandingkan

tujuan tujuan privat.

2. CSO lebih mementingkan tujuan publik daripada tujuan pribadi.

48 Syarifuddin Jurdi, “Muhammadiyah dan Gerakan Civil Society: Bergerak Membangun

Kultur Madani,” Jurnal Sulesana Wawasan Keislaman 6 (2) (2011), hal. 3-6. 49 Ratih Probosiwi, “Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Penciptaan Keserasian

Sosial,” Jurnal PKS 17 (4) (2018), hal. 5. 50 Oman Sukmana, “Konsep dan Teori Gerakan Sosial,” (Malang: Intrans Publishing,

2016), hal. 210-220.

27

3. Menjalin hubungan dengan negara dengan berbagai cara, tetapi tidak

berusaha untuk mendapatkan kontrol atau status di dalam negara.

4. Tanpa berusaha mengatur sistem politik secara keseluruhan, apa yang

diharapkan organisasi masyarakat sipil dari negara biasanya terkait

dengan perubahan kebijakan reformasi, sistem, dan akuntabilitas

nasional.

5. Tidak mencoba memonopoli ruang politik dan fungsional masyarakat.

6. Mewakili kepentingan kelompok yang berbeda atau mencakup semua

aspek kepentingan.

Dalam penelitian ini, konsep civil society juga digunakan dalam menganalisis

bagaimana pengaruh Nasyiatul Aisyiyah dalam bernegara sebagai bentuk atau

bagian dari civil society itu sendiri yang dapat digolongkan dalam CSO. Selanjutnya

juga akan dianalisis bagaimana civil society sebagai elemen kuat yang disini

direpresentasikan oleh Nasyiatul Aisyiyah dapat memelihara pengembangan

sumber daya manusia melalui berbagai sektor, termasuk pendidikan dengan studi

kasus pendidikan politik.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa CSO telah banyak

membawa perubahan dan kontribusinya terhadap negara ini termasuk juga

keikutsertaannya dalam dinamika politik yang ada di Indonesia, begitu juga dengan

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah yang berperan dalam hal tersebut melalui

pendidikan politik. Hal ini sesuai dengan konsep peran dari Soerjono Soekanto yaitu

28

mengenai mengenai hal-hal apa saja yang dapat dikerjakan seorang individu di

dalam masyarakat.51

C. Konsep Pendidikan Politik

Pendidikan politik dapat diartikan sebagai sebuah upaya dalambidang

pendidikan yang sudah terpogram secara baik guna meningkatkan tanggung jawab

serta moralitas individu dalam mencapai tujuan politik.52 Pendidikan politik adalah

upaya untuk memberikan pemahaman mengenai politik kepada masyarakat

berdasarkan pemahaman rakyat tentang demokrasi dimana mereka dituntut untuk

dapat menjalankan tugas-tugas partisipasi agar mereka dapat berpartisipasi dengan

baik dalam sistem politiknya. 53 Pendidikan politik juga didefinisikan sebagai

pendidikan orang dewasa, dan tujuannya adalah untuk membimbing individu untuk

mewujudkan kemampuan orang yang bebas dan kemampuan untuk

mengembangkan status warga negara.54

Pendidikan politik juga dapat dijadikan sebagai sebuah sarana untuk

penyampaian gagasan politik yang pada akhirnya adalah bermuara kepada tingkat

kesadaran politik masyarakat yang meningkat. Pentingnya kesadaran politik akan

berimplikasi kepada sadarnya hak dan kewajiban sebagai warga negara yang

mampu berkontribusi kepada proses pembangunan negara. Hadirnya pendidikan

51 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Persada: 2002), hal. 213. 52 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan (Bandung: CV. Rajawali, 1996), hal. 64. 53 Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar (Bandung: Sinar

Baru, 1988), hal. 54. 54 Eko Handoyo dan Puji Lestari, Pendidikan Politik (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017),

hal. 9.

29

politik menjadi penting karena pendidikan politik berperan untuk mendidik

generasi penerus bangsa.55

Esensi dari pendidikan politik adalah memahami unsur politis dalam setiap

persoalan.maka dengan begitu memahami politik berarti memahmi konflik. Konflik

yang terjadi di masyarakat sering kali disebabkan oleh perbedaan pandangan,

perbedaan kepentingan, serta tindakan dalam masyarakat. Maka dapat disimpulkan

bahwa konflik adalah bagian dari dinamika bermasyarakat. Dalam hal ini politik

berperan untuk ikut andil dalam memengerahi pengambilan keputusan di dalam

konflik tersebut.56

Menurut M. Nur Khoiron, tujuan dari pendidikan politik ialah sebagai

berikut:57

1. Sarana menyampaikan minat, gagasan dan keterlibatan dalam

pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional, serta memeberikan

dukungan kepada asosiasi rakyat dalam masyarakat sipil.

55 Istikharah dan Asrinaldi, “Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara

Pemilu Tingkat Ad Hoc,” Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 6 (2) (2019), hal. 318. 56 Eko Handoyo dan Puji Lestari, Pendidikan Politik (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017),

hal. 14.

57 Eko Handoyo dan Puji Lestari, Pendidikan Politik (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017),

hal. 14.

57 M. Nur Khoiron, Pendidikan Politik Bagi Warga Negara: Tawaran Konseptual dan

Kerangka Kerja (Yogyakarta: LKIS, 1999), hal. 11.

30

2. Memperluas pemahaman mengenai pengetahuan dasar sejarah, filsafat,

politik, kemasyarakatan, ekonomi, demokrasi dan konstitusi di Indonesia dan

negara-negara Barat.

3. Menumbuhkan aliansi dan komitmen rasional atau prinsip dan nilai dasar

yang tertuang dalam dokumen, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia dan konvensi

yang melekat pada UUD 1945, Panchasila dan Sumpah Pemuda, yang bersatu

sebagai bangsa dan menjadi kegunaan untuk membangun kinerja.

4. Meningkatkan pemahaman atau definisi tentang peran dasar lembaga dan

nilai keadilan, kesetaraan, dan kehidupan yang manusiawi bagi bangsa dan negara

Indonesia.

Dengan demikian, dalam kerangka pembangunan politik, pendidikan politik

menjadi upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap struktur

politik dan juga sistem politik. Melalui pendidikan politik pula dianggap sebagai

cara yang efektif dan tepat untuk dapat terus mencerdaskan masyarakat. Juga

merupakan sebuah proses untuk melakukan penanaman nilai dan norma dasar

ideologi negara yang dilakukan dengan terencana dalam rangka membangun

karakter bangsa.58 Dalam hal ini, pendidikan politik sebenarnya dapat dipahami

sebagai suatu proses pembelajaran, tidak sebatas yang disebut pengajaran

sederhana, melainkan suatu bentuk pendidikan yang membentuk manusia

58 Eka Wahyuningsih, Skripsi: “Konstruksi Pendidikan Politik Pada Sekolah Menengah

Atas Di Kota Pangkalpinang” (Bandung: UPI, 2013), hal. 29.

31

seutuhnya, sebagai esensi pendidikan yang memelihara nilai, norma, dan aturan.

Apakah itu filosofis atau ideologis, serta beradab dan budaya.59

Adapun beberapa metode pendidikan politik, seperti;60

1. Bursa gagasan (brainstorming) adalah sebuah gagasan atau ide yang muncul

secara dadakan, lalu kemudian baru diperdalam gagasan atau ide tersebut.

2. Buzz group adalah sebuah metode yang dilakukan dengan cara para peserta

pendidikan politik berdiskusi satu lawan satu dengan rekan di samping kiri

atau kanan peserta.

3. Studi khusus adalah sebuah metode yang dilakukan dengan meminta peserta

pendidikan politik mendeskripsikan mengenai suatu masalah di masa lalu

yang dihadapi dan ditanggapi oleh masyarakat.

4. Debat, dalam metode ini peserta pendidikan politik nantinya dibagi menjadi

dua posisi yaitu pro dan kontra terhadap suatu masalah, lalu setiap posisi

tersebut beradu argumentasi sesuai dengan posisinya.

5. Pengharapan adalah salah satu metode yang diberikan kepada peserta

pendidikan politik untuk mengekspresikan harapannya.

6. Diskusi terbuka adalah sebuah sesi yang diberikan kepada peserta

pendidikan politik untuk memberikan aspirasinya.

Selain itu, adapula model media yang dapat digunakan dalam pendidikan

politik, seperti;

59 Eka Wahyuningsih, Skripsi: “Konstruksi Pendidikan Politik Pada Sekolah Menengah

Atas Di Kota Pangkalpinang” (Bandung: UPI, 2013), hal. 29. 60 Eko Handoyo dan Puji Lestari, Pendidikan Politik (Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya,

2017), hal. 132.

32

a. Media langsung adalah sebuah proses pendidikan politik yang dilakukan

oleh masyarakat dengan cara terlibat langsung, kritis, dan otonom saat

pelaksanaannya. Kegiatannya dapat berupa diskusi, pelatihan, workshop,

ataupun debat terbuka dengan materi-materi pendidikan politik. Dengan

menggunakan metode ini, kualitas proses pendidikan politik dapat mencapai

tujuan dan sasaran secara tepat, namun dari segi kuantitas tidak dapat

mengumpulkan angka peserta pendidikan politik dengan massal dan cepat,

karena bentuk kegiatannya yang terbatas demi mencapai kualitas peserta.

b. Media tidak langsung adalah sebuah proses pendidikan politik yang dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana untuk membangkitkan

kesadaran masyarakat atau memberikan informasi yang dianggap penting

kepada mereka tentang informasi publik tertentu yang memnang harus

diketahui. Model ini biasanya berbentuk seperti leaflet, spanduk, selebaran,

surat kabar, iklan di media massa, informasi media massa, dsb. Metode ini

hanya sebatas untuk meningkatkan kesadaran dan menyebarkan informasi

secara massal kepada masyarakat.

Terdapat juga bentuk lainnya dari pendidikan politik lainnya yang

dikemukakan oleh Rusadi Kantaprawira yaitu dapat dilakukan melalui; pertama,

bahan-bahan bacaan seperti majalah, surat kabar, dan bahan bacaan lainnya yang

dapat membentuk atau membangun pendapat umum. Kedua, siaran radio, televisi,

dan juga film. Ketiga, dengan asosiasi atau sebuah lembaga yang ada ditengah

33

masyarakat seperti masjid atau gereja, ataupun lembaga-lembaga pendidikan formal

atau informal lainnya.61

Selanjutnya, terdapat juga materi pendidikan politik yang dimana materi

pendidikan politik yang akan diberikan kepada warga negara ini juga ditentukan

pada bagaimana visi, misi dan tujuan pemerintah.62 Terdapat materi pendidikan

politik, diantaranya:63

1. Negara, Pemerintah dan Wakil Rakyat, hal tersebut sangat penting

untuk dipaham dan saling memiliki keterkaitan antar ketiganya.

Warga negara harus mendapatkan pemahaman yang benar mengenai

3 hal tersebut agar peran yang dimiliki, baik itu dalam bernegara atau

dalam pemerintahan atau nantinya sebagai wakil rakyat, dapat

terlaksana dengan baik dan benar.

2. Partai Politik dan Demokrasi, hal ini menjadi penting karena partai

politik saat ini juga memiliki peranan yang cukup berpengaruh dalam

pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sehingga nantinya juga

diharapkan warga negara dapat memahami tujuan partai politik

sehingga dapat juga memanfaatkan partai politik sebagai sarana

dalam berpartisipasi. Selain itu, bagi yang sudah berpartisipasi juga

61 Alex Victor Wanma, Skripsi: “Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap

Pelaksanaan Partisipasi Politik di Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor,” (Manado: Universitas

Sam Ratulangi, 2017). 62 Eko Handoyo dan Puji Lestari, Pendidikan Politik (Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya,

2017), hal. 77. 63 Eko Handoyo dan Puji Lestari, Pendidikan Politik (Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya,

2017), hal. 78-130.

34

agar dapat lebih memahami peran-peran seperti apa yang dapat

bermanfaat.

3. Hak Asasi Manusia (HAM), materi ini dibutuhkan karena seringkali

hubungan antara warga negara dengan negara menyinggung kepada

pelanggaran hak asasi manusia. Dengan adanya materi tersebut,

maka warga negara dapat memiliki pengetahuan yang jelas mengenai

hak asasi manusia sehingga warga negara dapat meminta

perlindungan ataupun menggunakan hak-haknya jika terjadi sesuatu.

4. Gender dan Politik, materi ini juga merupakan materi penting untuk

dapat dipahami oleh warga negara. Sering terjadinya

kesalahpahaman mengenai gender dapat diatasi melalui adanya

materi ini dalam pendidikan politik, terutama bagi perempuan. Besar

harapan agar nantinya baik laki-laki maupun perempuan dapat

memiliki peran bermanfaatnya masing-masing dalam dunia politik.

Globalisasi, tentu hal ini perlu dimengerti karena seperti yang sama-sama

diketahui bahwa perkembangan global akan selalu memengaruhi berbagai aspek

kehidupan bernegara, terutama politik. Oleh karena itu, penting bagi warga negara

memahami agar dapat beradaptasi dan memiliki peran efektif dalam hal ini.

35

BAB III

NASYIATUL AISYIYAH

A. Sejarah Nasyiatul Aisyiyah

Lahirnya Nasyiyah tidak terlepas dari perjuangan gagasan seorang guru di

Standard School Muhammadiyah yaitu Somodirdjo. Dalam pemikirannya,

Somodirjo punya keyakinan bahwa seorang murid penting unutk diajarkan nilai-

nilai spiritual, intelektual serta sehat fisik tubuhnya dan itu akan murid-murid

unggul seperti itu akan dapat membantu perjuangan Muhammadiyah ke depannya.

Pemikiran ini Somodirjo terapkan dalam wujud pelajaran tambahan kepada siswa.64

Proses perjuangan untuk membentuk Nasyiyah, Somodirjo juga dibantu

oleh rekannya yang juga sesama guru di Standard School Muhammadiyah yaitu

Hadjid yang merupakan seorang guru agama. Embrio daripada Nasyiyah adalah

Siswa Praja (SP) yang isinya adalah siswa-siswi Standard School Muhammadiyah

yang perkumpulannya dibentuk oleh Somodirjo ditahun 1919. Awal mula

perkumpulan ini dibentuk adalah untuk menumbuhkan benih persatuan,

memperbaiki akhlak serta belajar ilmu-ilmu agama.65

Dalam perkembangannya SP juga memiliki program-program yang ditujukan

secara khusus sesuai dengan klaster usia dari siswa. Program-program tersebut

64 Muhammadiyah: Cahaya Islam Berkemajuan, http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-

89-det-na.html, diakses pada 9 September 2020.

65 Nasyiatul Aisyiyah: Perempuan Muda Berkemajuan, “Sejarah,”

http://nasyiah.or.id/Welcome/profil/2, diakses pada 9 September 2020.

http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-89-det-na.html



36

diantaranya, Thalabus Sa’adah, Tajmilul Akhlak, Dirasatul Bannat, Jamiatul

Athfal, yang diselenggarakan untuk usia 7-15 tahun. Pada akhir bulan SP juga kerap

kali menyelanggarakan wisata keluar kota.66

Kondisi masyarakat feodal hari itu dilawan oleh SP wanita dengan

melakukan kegiatan edukasi yang membela hak-hak wanita. Pemikiran yang

muncul di masyarakat adalah bahwa wanita tidak boleh beraktifitas di luar rumah

untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang emansipatif. Kehadiran SP wanita

tentunya menjadi sebuah terobosan baru karena menghadirkan pemikiran yang

tidak biasa di kalangan masyarakat khususnya untuk perempuan. SP wanita juga

melakukan pembinaan keterampilan kepada perempuan-perempuan masyarakat

sekitar.67

Pada tahun 1929 melalui Muktamar yang ke-18 Muhammadiyah

menginstruksikan kepada seluruh cabang untuk mendirikan SP wanita yang

kemudian diberi nama dengan Aisyiyah Urusan SIswa Praja. Kemudian pada

Muktamar ke-20 tahun 1931 di Jogjakarta Muhammadiyah memutuskan mengubah

penggunaan nama pergerakan di dalam Muhammadiyah dengan menggunakan

Bahasa Arab atau Bahasa Indonesia, mengingat sudah banyaknya cabang yang

berdiri di luar pulau Jawa . Berkenaan dengan putusan tersebut, Siswa Praja Wanita


89-det-na.html, diakses pada 9 September 2020. 67 TablighMu: Mencerahkan, Menggerakkan, Menggembirakan, “Sejarah Nasyiatul

Aisyiyah,” http://www.tablighmu.or.id/2014/12/sejarah-nasyiatul-aisyiyah.html, diakses pada 9

September 2020.



http://www.tablighmu.or.id/2014/12/sejarah-nasyiatul-aisyiyah.html

37

pun mengubah namanya menjadi Nasyiatul Aisyiyah yang berkoordinasi langsung

dengan Aisyiyah.68

Padi telah menjadi lambang Nasyiyah, dan pada saat yang sama diputuskan

untuk mars lambang padi sebagai lagu Nasyiyah pada Muktamar Muhammadiyah

ke-26 di Yogyakarta. Pada tahun 1939, Nasiyah berkembang pesat, dan

diadakannya Taman Aisyiyah yang mengakomodir potensi, minat dan bakat putri

Nasiyah. Selain itu, Taman Nasyiyah juga mengumpulkan lagu-lagu ciptaan

komposer Muhammadiyah dan merekamnya dengan nama Kumandang Nasyiah.69

Pada masa revolusi yang melanda Indonesia berdampak besar bagi

kehidupan masyarakat dan organisasi Nasyiyah juga mengalami dampak jalan di

tempat. Peran Nasyiyah hari itu hampir tidak terdengar di masyarakat. Baru setelah

situasi mulai kondusif, pada tahun 1950, Muhammadiyah melaksanakan kembali

musyawarah tertingginya untuk mengaktifkan kembali gerakan dan langkah-

langkahnya. Hasil daripada Muktamar juga memutuskan bahwa Aisyiyah

dipromosikan menjadi otonomi dan Nasyiyah menjadi bagian khusus dari Aisyiyah,

sehingga Nasyiyah boleh membentuk kepemimpinan cabang di semua tingkat

kepemimpinan Aisyiyah.70

68 Indah Ahdiah, “Organisasi Perempuan Sebagai Modal Sosial (Studi Kasus Organisasi

Nasyiatul Aisyiyah di Sulawesi Tengah),” Jurnal Academica FISIP Untad 3 (1) (Februari 2011),

hal. 527. 69 Nasyiatul Aisyiyah: Perempuan Muda Berkemajuan, “Sejarah,”

http://nasyiah.or.id/Welcome/profil/2, diakses pada 9 September 2020. 70 Sejarah Nasyiatul Aisyiyah, http://jabar.muhammadiyah.or.id/content-110-sdet-

nasyiyatul-aisyiyah.html diakses pada 3 September 2020


http://jabar.muhammadiyah.or.id/content-110-sdet-nasyiyatul-aisyiyah.html

http://jabar.muhammadiyah.or.id/content-110-sdet-nasyiyatul-aisyiyah.html

38

Pada Muktamar Muhammadiyah di Palembang pada tahun 1957, dimulai

dari Konferensi Aisyiyah, diajukan proposal untuk mengaktifkan anggota

Nasyiyah, yang isi utamanya adalah mengharapkan Aisyiyah untuk memberikan

otonomi kepada Nasyiyah. Kemudian pada Muktamar Muhammadiyah di Jakarta

tahun 1962, Nasyiyah berkesempatan melakukan musyawarah sendiri. Sebagai

sebuah organisasi, Nasyiyah menyusun rencana kerja yang sistematis untuk

memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.71

Pelaksanaan Tanwir Muhammadiyah pada tahun 1963 menjadi tonggak

sejarah baru bagi Nasyiyah, karena pada saat itu akhirnya diputuskan bahwa

Nasyiyah disahkan menjadi ortom baru Muhammadiyah yang membidangi

perempuan muda Muhammadiyah. Sebagai ortom Muhammadiyah tentunya

Nasyiyah mempersiapkan langkah strategis untuk kemajuan organisasi dengan

menyelanggarakan musyarawahnya yang pertama bersamaan dengan Muktamar

Muhammadiyah dan Aisyiyah di Bandung pada tahun 1965. Bersamaan itu pula

direspon dengan baik oleh pimpinan yang berada ditingkat daerah dan juga cabang

yang hadir pada saat pelaksanaan Muktamar dari 33 daerah dan 166 cabang se-

Indonesia.72

B. Profil Nasyiatul Aisyiyah


89-det-na.html, diakses pada 9 September 2020. 72 TablighMu: Mencerahkan, Menggerakkan, Menggembirakan, “Sejarah Nasyiatul

Aisyiyah,” http://www.tablighmu.or.id/2014/12/sejarah-nasyiatul-aisyiyah.html, diakses pada 9

September 2020.




39

Nasyiatul Aisyiyah (Nasyiyah) merupakan sebuah organisasi otonom (ortom)

Muhammadiyah yang memiliki fokus gerakan bidang perempuan, agama,

masyarakat dan pendidikan. Tujuan organisasi ini adalah untuk membina putri-putri

Islami yang berarti bagi keluarga, negara dan agama guna mewujudkan masyarakat

Islam yang sebenar-benarnya.73

Berbeda dari organisasi perempuan Muhammadiyah yang lebih dahulu eksis

yaitu Aisyiyah, organisasi Nasyiatul Aisyiyah merupakan wadah untuk

memfasilitasi perempuan usia muda atau diistilahkan sebagai muslimah muda

Islam. Secara konsep, muslimah muda Islam ini merupakan seseorang yang tingkah

lakunya sedang mengalami pertumbuhan menuju usia kedewasaan yang tunduk

serta memiliki kepatuhan untuk mengikuti ajaran agama Islam yang dibawa oleh

Nabi Muhammad secara lahir dan batin sebagai bukti keimanan yang diyakininya.

1. Visi dan Misi Nasyiatul Aisyiyah

Sebagai salah satu ortom Muhammadiyah, salah satu wadah pembinaan

putri Islam dalam berbagai hal, Nasyiyah memiliki visi untuk membentuk

putri Islami, yang berarti keluarga, negara, dan agama mewujudkan

masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.74

Lalu, Nasyiyah juga memiliki misi,75 diantaranya:

73 Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,”

(Yogyakarta: Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, 2011), hal. 13. 74 Nasyiatul Aisyiyah: Perempuan Muda Berkemajuan, “Struktur Pimpinan Pusat Nasyiatul

Aisyiyah,” http://nasyiah.or.id/Welcome/profil/6, diakses pada diakses pada 12 November 2020.

75 Nasyiatul Aisyiyah: Perempuan Muda Berkemajuan, “Struktur Pimpinan Pusat Nasyiatul

Aisyiyah,” http://nasyiah.or.id/Welcome/profil/6, diakses pada diakses pada 12 November 2020.



40

a. Melaksanakan dakwah Islam amar maruf nahi munkar untuk

menumbuhkembangkan putri-putri islami yang berarti bagi bangsa

dan agama negara guna mewujudkan masyarakat yang sebenar-

benarnya.

b. Menurut ajaran Islam, perempuan dicerahkan dan diberdayakan

untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi martabat dan

nilai-nilai kemanusiaan.

c. Menyelenggarakan amal usaha dan mempromosikan peran Nasyiyah

sebagai pelopor, penyelenggara dan penyempurna perjuangan

Muhammadiyah

2. Arti Lambang Nasyiatul Aisyiyah

Gambar III.B.1 Lambang Nasyiatul Aisyiyah.76

76 Nasyiatul Aisyiyah: http://nasyiah.or.id/Welcome/profil/6, diakses pada diakses pada

13 November 2020.


41

Arti dari lambang tersebut adalah:77

Pertama, padi menggambarkan bahwa semakin berisi semakin

menunduk. Setiap anggota Nasyiyah diharapkan semakin memperoleh ilmu

pengetahuan maka dirinya semakin menjadi sosok yang taat pada hukum-

hukum yang berlaku. Selain itu, padi juga dimaknakan melambangkan

kesuburan serta kemakmuran.

Kedua, adapun dua belas butir padi merupakan simbol bahwa setiap

anggota Nasyiyah senantiasa selalu berbuat kebijakan sepanjang tahun yang

berjumlah dua belas bulan.

Ketiga, makna dari empat daun sepasang ke atas dan sepasang ke bawah

diartikan sebagai patah tumbuh, hilang berganti.

Keempat, semboyan dari tulisan arab “al birru manittka” adalah petikan

dari ayat 189 surat Al-Baqarah yang berarti bahwa sebenar-benarnya

kebajikan dan keutamaan, adalah predikat paling mulia bagi seseorang yaitu

terletak pada ketaqwaannya kepada Allah SWT.

3. Program-Program Nasyiatul Aisyiyah

Sejak awal terbentuknya, Nasyiyah telah melakukan berbagai capaian-

capaian penting berdasarkan periodesasi. Adapun seperti pada periode 1930-

1959 berhasil memasifkan pengkaderan dan menciptakan kelompok

77 Nasyiatul Aisyiyah: http://nasyiah.or.id/Welcome/profil/6, diakses pada diakses pada

13 November 2020.


42

Persatuan Pembantu Tenaga Nasyiyah yang bertujuan untuk dapat

meneruskan jenjang kepemimpinan.

Pada periode 1960-1980, bersama-sama dengan kelompok organisasi

lain berusaha untuk menghalau pergerakan dari PKI dan juga mendorong

upaya penerimaan dan perdamaian serta memberikan wadah kepada anak dari

aktivis PKI dalam kegiatan Nasyiyah. Periode 1980-2004, menyadarkan

pandangan politik bahwa pentingnya partisipasi perempuan di dalam tubuh

partai politik ataupun instansi negara seperti legislatif ataupun lembaga

lainnya seperti KPU, Bawaslu, dsb.

Selain itu Nasyiyah juga melakukan perubahan orientasi internal

organisasi pada pemilihan ketua umum, bahwa kualitas seorang calon

pemimpin bukan ditentukan dari keturunan seorang tokok Muhammadiyah

melainkan dari mutu orang tersebut. Di periode 2004-2008, Nasyiyah

menjalin mitra dengan lembaga luar negeri juga JPPR sebagai lembaga

pemantau pemilu.78

Selain itu, sebagai sebuah organisasi tentu memiliki program-program

guna menunjang kemaslahatan anggota di dalamnya, begitu juga dengan

Nasyiyah yang terbagi empat bagian,79 yaitu:

78 Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, “Tanfidz Keputusan Muktamar Nasyiatul Aisyiyah

ke XIII,” (Yogyakarta: Gramasurya, 2016), hal. 13-14. 79 Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, “Tanfidz Keputusan Muktamar Nasyiatul Aisyiyah

ke XIII,” (Yogyakarta: Gramasurya, 2016), hal. 46.

43

1) Menetapkan konsep manajemen hierarkis dan beradaptasi

dengan situasi kepemimpinan.

2) Menyiapkan fasilitias sekretariat, bertindak sebagai organisasi

yang bergerak dan menjadi pusat informasi.

3) Meningkatkan fungsi forum komunikasi pimpinan di semua

tingkatan sebagai forum koordinasi dan pengendalian

kebijakan.

4) Memperluas pengaruh organisasi di masyarakat luas.

5) Mengelola rancangan anggaran sesuai dengan kebutuhan

organisasi.

6) Menyusun pertanyaan-pertanyaan strategis berdasarkan fase-

fase setiap bulan dalam penanggalan, yang melibatkan momen

yang berkaitan dengan perempuan, Muhammadiyah dan isu-isu

sosial terkini.

7) Menyediakan basis data informasi yang terkait dengan daftar

media internasional, nasional, dan lokal serta situs web online.

8) Mengoptimalkan peran media Nasyiyah sebagai simbol

nasional dan global.

9) Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, perusahaan

swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan

organisasi masyarakat.

44

10) Mengatur dan memprakarsai aksi unjuk rasa Taklin, talk show

arus utama, peragaan busana/turban/kelas tata rias, diskusi

pemuda pedesaan/masjid di wilayah tersebut.

11) Menetapkan tujuan terkait jumlah cabang yang dapat aktif dan

berpengaruh di wilayah atau region.

12) Mendeskripsikan calon pimpinan Nasyiyah sebagai kader kader

yang lebih efektif, loyal dan/atau lebih andal di berbagai bidang.

13) Melaksanakan kegiatan yang bermanfaat di daerah, cabang dan

cabang.

a. Bidang Perkaderan

1) Secara berkala memimpin kader minimal satu kali dalam setiap

periode.

2) Mengoptimalkan peran kader dalam pembinaan dan

pengelolaan kader.

3) Menggambar peta potensi kader.

4) Sistem pelacakan skala besar dan mobilisasi kader-kader

terkemuka di semua tingkatan.

5) Mempopulerkan pelatihan dan pelacakan kader formal.

6) Melaksanakan pelatihan kader tingkat cabang.

b. Bidang Keislaman

1) Mempromosikan studi-studi terkait keislaman.

2) Sosialisasi Panduan Dakwah HPT, PHI, Nasyiyah

45

3) Mensosialisasikan dan melaksanakan pelatihan muballighat

sesuai SPNA terbaru.

4) Membangun dan memelihara jaringan yang dimiliki oleh

lembaga dan individu untuk kepentingan dakwah

5) Memperkuat dakwah multimedia dan multisegmen

6) Kepengurusan Resimen Nasyiyah Muballighat

7) Mengintensifkan kegiatan keislaman dalam divisi dan divisi

c. Bidang Kemasyarakatan

1) Perumusan kebijakan dan strategi penggalangan dana Nasyiyah

2) Perumusan dan penerapan kode etik Nasyiyah untuk

pendampingan dan pembelaan terhadap kekerasan terhadap

perempuan dan anak

3) Implementasi percontohan proyek departemen dan

pengulangannya di wilayah tersebut

4) Mengembangkan konsep gender Nasyiyah

5) Mensosialisasikan konsep gender Nasyiyah di Nasyiyah dan

masyarakat

6) Pendidikan gender bagi anak, remaja, orang tua dan masyarakat

untuk menghadapi permasalahan yang ada

7) Meningkatkan advokasi non-litigasi, khususnya kebijakan

nasional non-responsif terhadap isu-isu gender gender

8) Meningkatkan kemampuan pimpinan dan anggota dalam

masalah kesehatan reproduksi usia reproduksi.

46

9) Mengoptimalkan peran keluarga ramah anak.

10) Menilai masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

11) Mempromosikan penjangkauan kepada korban kekerasan.

12) Pemetaan anggota Nasyiyah di ranah publik.

13) Melatih pejabat Nasyiyah menjadi pejabat publik.

14) Mengembangkan BUANA sebagai basis penguatan ekonomi

kelembagaan dan personal Nasyiyah.

15) Melaksanakan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan

ekonomi masyarakat.

16) Pelatihan/ asah keterampilan dalam advokasi sosial,

pemberdayaan masyarakat, aksi sosial dan pelayanan

masyarakat (seperti pendirian dan pengelolaan pusat bantuan

keluarga dan darurat).

17) Pembentukan jaringan sosial dengan berbagai elemen tidak

mempengaruhi kemandirian ideologis dan finansial organisasi

ketika berhadapan dengan masalah atau kontroversi sosial.

18) Memberikan bantuan kepada perempuan dan anak dalam

masalah sosial dan keadaan darurat

4. Jaringan Struktur Nasyiatul Aisyiyah

Struktur organisasi Nasyiyah dikembangkan secara bertahap mulai dari

tingkat pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan daerah, pengurus cabang,

dan tingkat kecamatan. Wilayah Administratif Pusat adalah satu wilayah

nasional. Kepala daerah adalah satu daerah di tingkat provinsi atau kabupaten

47

I. Kepala daerah adalah satu cabang di tingkat kabupaten/kota. Manajer

cabang adalah unit cabang divisi. Pimpinan Cabang adalah anggota satuan

sekolah, desa/kelurahan atau tempat lain. Saat ini, NA telah mencakup

seluruh Indonesia.80

5. Struktur Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah 2016-2020

Berikut merupakan susunan struktur dari Pimpinan Pusat Nasyiatul

Aisyiyah periode 2016-2020.

Gambar III.B.2 Struktur Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah 2016-

2020.81

80 Nasyiatul Aisyiyah: Perempuan Muda Berkemajuan, “Struktur Pimpinan Pusat

Nasyiatul Aisyiyah,” http://nasyiah.or.id/Welcome/profil/6, diakses pada diakses pada 13

November 2020. 81 Nasyiatul Aisyiyah: Perempuan Muda Berkemajuan, “Struktur Pimpinan Pusat

Nasyiatul Aisyiyah,” http://nasyiah.or.id/Welcome/profil/6, diakses pada diakses pada 13

November 2020.



48

6. Isu-Isu Strategis Nasyiatul Aisyiyah

Terdapat beberapa isu atau fokus yang ada dalam Nasyiatul Aisyiyah82,

yaitu:

a. Peka terhadap kondisi teraktual yang terjadi di lingkungan baik itu

di lingkup keluarga hingga internasional.

b. Pengembangan fundraising demi kemandirian organisasi.

c. Melakukan pendampingan kepada anak dan perempuan yang putus

sekolah, perempuan miskin baik secara ekonomi, keterampilan

maupun spiritual dengan berbasis lokalitas.

d. Keterlibatan Nasyiyah dalam upaya resolusi konflik berbasis SARA.

e. Media bagian syiar Nasyiyah.

f. Penyiapan kader Nasyiyah untuk peran pengambilan kebijakan

publik.

g. Jaringan struktur Nasyiyah sampai tingkat cabang dan ranting yang

kuat.

h. Ideologi gender dan responsif gender perspektif Aisyiyah.

Kuantitas dan kualitas kader Nasyiyah yang memiliki komitmen dan

serta kemampuan berorganisasi.

82 Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, “Tanfidz Keputusan Muktamar Nasyiatul Aisyiyah

ke XIII,” (Yogyakarta: Gramasurya, 2016), hal. 46.

49

BAB IV

PERAN PIMPINAN PUSAT NASYIATUL AISYIYAH DALAM


Pada bagian ini penulis menganalisis bentuk-bentuk pendidikan politik yang

dilakukan oleh Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah. Tentunya hal ini berangkat dari

konsep Nasyiatul Aisyiyah sebagai salah satu kelompok civil society yang memiliki

peranan untuk memelihara pengembangan sumber daya manusia termasuk di

dalamnya memberikan pendidikan politik kepada para kadernya.

A. Pendidikan Politik Nasyiatul Aisyiyah

Banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh Pimpinan Pusat Nasyiatul

Aisyiyah diantaranya adalah melakukan diskusi, mulai dari diskusi bulanan, kajian

tematik, hingga diskusi publik, selain itu juga melakukan berbagai workshop demi

meningkatkan mutu perempuan-perempuan muda di Indonesia, selain itu Pimpinan

Pusat Nasyiatul Aisyiyah juga aktif dalam memberikan pelatihan, penyuluhan,

hingga mengadakan short diplomatic course untuk para anggotanya demi

memberikan pengalaman serta ilmu bagi perempuan-perempuan muda Indonesia.

50

Gambar IV.A.1. Poster Workshop “Gerakan Perempuan Muda Anti

Hoax ‘Say No To Hoax”83

Kegiatan partisipatif yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah

Jakarta dengan mengundang Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah sebagai

pembicara. Workshop ini dihadiri oleh Debbie Affianty, Detti Febrina, dan Rosi Siti

Rahmawaty ini membahas mengenai bagaimana membangun sebuah kesadaran di

kalangan perempuan muda untuk lebih kritis dalam melihat suatu berita yang

beredar di media sosial. Workshop yang dilakukan ini berjudul “Say No to Hoax;

Gerakan Perempuan Anti Hoax Se-Jabodetabek”, dengan diikuti perempuan-

perempuan muda Nasyiatul Aisyiyah Se-Jabodetabek, dan peserta umum lainnya,

di Aula Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 16 November 2017 lalu.

83 Gambar diambil dari dokumentasi internal organisasi.

51

Diharapkan perempuan-perempuan muda terutama di kalangan Nasyiatul

Aisyiyah ataupun perempuan-perempuan lainnya dapat memanfaatkan kemajuan

teknologi dan mampu menyaring arus informasi yang diterima, tidak mudah

terprovokasi terhadap berita-berita yang simpang siur, serta mampu bersikap bijak

dalam meneruskan informasi tanpa harus tersesat dalam hoax yang beredar di

dalamnya.

Gambar IV.A.2. Poster Diskusi Publik “Progressive Young Woman

Movement”84

Gambar di atas adalah sebuah kegiatan diskusi publik yang dilakukan oleh

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah dalam membahas dan membagikan perspektif-


52

perspektif lain mengenai gerakan perempuan muda progresif dari kacamata Miwa

Essaadi selaku sekretaris umum asosiasi muslim Shizouka dan kebetulan juga

seorang mualaf. Diskusi yang dilakukan di Aula Gedung PP Muhammadiyah

Ahmad Dahlan pada 15 Desember 2018 lalu ini dihadiri oleh MBS Prambanan

Sleman, MBS Pleret, kader IMM, kader Nasyiatul Aisyiyah, PP Hizbul Wathan,

dan beberapa perwakilan IPM.

Gambar IV.A.3. Poster Diskusi Bulanan “Langkah Perempuan

Muhammadiyah dalam Pemilu 2019”85

Gambar di atas adalah salah satu contoh dari kegiatan diskusi bulanan yang

dilakukan oleh Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah. Diskusi yang dilakukan pada

28 Februari 2019 ini membahas mengenai bagaimana persiapan yang harus


53

dilakukan oleh perempuan-perempuan muda Nasyiatul Aisyiyah pada pemilihan

umum 2019.

Selain itu, dalam diskusi ini juga membahas mengenai minimnya keterlibatan

perempuan dalam pemilu khususnya pada tahun 2019 lalu. Diskusi ini juga dihadiri

oleh Calon DPD RI 2019-2024 Afnan Hadikusumo, Anggota DPRD RI 2009-2014

Istianah ZA, dan Komisioner KPUD Sleman Noor Aan Muhlishoh. Ditambahkan

pula dalam wawancara.

Ini temanya karena menghadapi pemilu ya. Jadi kamu melakukan

semacam pembekalan ya sebenarnya lebih pada sharing tantangan dan

juga pentingnya bagaimana ketika menjadi caleg perempuan. Kami

mengundang pemateri dari kalangan praktisi dan ahli. Pembahasan

seputar apa aja sih kekurangan-kekurangan yang harus diketahui

justru bisa menjadi kelebihan tersendiri gitu ya. Karena memang

banyak caleg perempuan tuh hanya instan, mereka tidak dipersiapkan

secara matang. Jadi ini tuh biar ada prepare gitu. Efeknya luar biasa,

jadi semacam oh gini ya, gitu gitu...86

Gambar IV.A.4. Dokumentasi Kegiatan Short Diplomatic Course

“Strengthening Nasyiatul Aisyiyah to Promote the Peaceful World”87

86 Husnul Khotimah Husairi, Ketua Bidang Pendidikan dan Penelitian, wawancara pada

21 Oktober 2020, izin mengutip telah diberikan. 87 Gambar diambil dari dokumentasi internal organisasi.

54

Kegiatan ini adalah salah satu bentuk perkembangan dari Muhammadiyah,

termasuk Nasyiatul Aisyiyah di dalamnya. Muhammadiyah telah membentuk 20

cabang istimewa di luar negeri dan juga membentuk sisters organization yang

tersebar di tujuh negara seperti, Singapura, Malaysia, Kamboja, Thailand, Laos,

Mauritius, dan Timor Leste. Short Diplomatic Course ditujukan untuk

meningkatkan kapasitas dan mengedukasi kader-kader Nasyiyah untuk dapat

melakukan dipolomasi serta mendorong kader untuk dapat berperan aktif dalam

menjaga perdamaian dunia.

Kegiatan yang dilakukan di Gedung Dakwah Muhammadiyah pada 11

Oktober 2018 lalu ini membahas mengenai peran Muhammadiyah sebagai agen

perdamaian, yang terlihat dalam berdirinya organisasi ini telah mencapai 1 abad

dan masih terus diterima di kalangan masyarakat Indonesia.

Selain itu Din Syamsuddin selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-

2015 juga memaparkan mengenai tips dalam berdiplomasi, ia mengatakan bahwa

yang terpenting adalah niat dan tekad serta diiringi dengan bakat dan minat yang

dapat menjadi modal untuk berhubungan dengan banyak orang, selain itu juga harus

memiliki kecenderungan dalam berdiplomasi sehingga dapat memenangkan suatu

kepentingan.

55

Gambar IV.A. 5. Dokumentasi Workshop “Buku Pedoman PAUD Al Birru

NA Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah”88

Gambar di atas adalah kegiatan workshop yang dilakukan oleh Pimpinan

Pusat Nasyiatul Aisyiyah dalam menyusun buku pedoman PAUD Al Birru.

Workshop diberikan dengan harapan dapat merancang serta memberikan

pendidikan yang terbaik bagi bibit-bibit penerus bangsa, selain itu juga pendidikan

yang diberikan dapat terus mengikuti arus perkembangan zaman, sehingga anak-

anak yang diberikan pendidikan dapat berkembang dan mudah beradaptasi

kedepannya. Penyesuaian dengan dengan Era digital pun juga perlu disinergikan,

karena mau tidak mau anak-anak pun perlu menyesuaikan diri sedini mungkin


56

dengan perkembangan informasi dan teknologi yang ada, sehingga di kemudian

hari mereka tidak gagap teknologi (gaptek).

Gambar IV. A.6. Dokumentasi Audiensi dan Workshop Anti

Korupsi dengan Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi89

Dokumentasi di atas merupakan rangkaian kegiatan audiensi Nasyiatul

Aisyiyah dan sekaligus pelaksanaan kegiatan workshop yang bekerjasama dengan

pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Direktorat Pendidikan dan Pelayanan

Masyarakat. Kegiatan ini adalah realisasi dari program pendidikan, kampanye, dan

sosialisasi anti korupsi kepada masyarakat sipil.


57

Kegiatan workshop tersebut diadakan pada 30 Agustus 2019 dengan dihadiri

sekitar 120 peserta kader Nasyiatul Aisyiyah dan mitra KPK. Pembicara kegiatan

tersebut adalah Ketua KPK 2010-2011 Busyro Muqoddas, Direktur Dikyanmas

KPK Giri Suprapdiono, Akademisi Antikorupsi Yogyakarta Tarman Budianto.

Tujuan daripada pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk menambah

pengetahuan, pemahaman, serta sikap dari anggota Nasyiatul Aisyiyah terhadap

pencegahan korupsi. Lalu meningkatkan keterlibatan kaum perempuan dalam

upaya pencegahan korupsi. Berikutnya bertujuan untuk membentuk suatu forum

dan gerakan bersama perempuan antikorupsi. Serta meningkatkan jaringan

perempuan Islam antikorupsi.90

Gambar IV.A7. Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Gizi

Seimbang dan Anemia Bagi Remaja di Lembaga Pendidikan Keagamaan91

90 Pimpinan Pusat Nasiyatul Aisyiyah, “Workshop Bareng KPK, Nasyiatul Aisyiyah

Ambil Peran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,”

http://nasyiah.or.id/Berita/baca/261/Workshop-Bareng-KPK-Nasyiatul-Aisyiyah-Ambil-Peran-

dalam-Pencegahan-dan-Pemberantasan-Korupsi.html, diakses pada 16 Februari 2021. 91 Gambar diambil dari dokumentasi internal organisasi.

http://nasyiah.or.id/Berita/baca/261/Workshop-Bareng-KPK-Nasyiatul-Aisyiyah-Ambil-Peran-dalam-Pencegahan-dan-Pemberantasan-Korupsi.html


58

Dalam kegiatan ini Nasyiyah melakukan kerja sama dengan Perhimpunan

Dokter Gizi Medik Indonesia serta didukung oleh PT. Otsuka mengadakan kegiatan

penyuluhan mengenai pentingnya peningkatan pengetahuan gizi seimbang dan

anemia bagi remaja di lembaga pendidikan keagamaan SMP Muhammadiyah 8

Jakarta. Tujuan dari kegiatan ini untuk membentuk penyuluh-penyuluh remaja.

Diutarakan dalam kegiatan oleh pelatih utama yakni Ni’matul Azizah

bahwa seringkali persoalan kurangnya gizi, anemia, ataupun kelebihan gizi

penyebabnya adalah konsumsi makanan yang tidak sesuai. Perlu diperhatikan pola

makan dan juga sebagai bentuk pencegahan anemia secara rutin mengkonsumsi

tablet tambah darah satu kali dalam seminggu.92

Gambar IV.A.8. Dokumentasi Pelatihan “Peran Tenaga Kesehatan dalam

Upaya Pencegahan Stunting”93

92 Pimpinan Pusat Nasiyatul Aisyiyah, “Cegah Stunting: Nasyiatul Aisyiyah Fokus Pada

Peningkatan Pengetahuan Gizi dan Anemia untuk Perempuan,”

http://nasyiah.or.id/Berita/baca/237/Cegah-Stunting-Nasyiatul-Aisyiyah-Fokus-Pada-Peningkatan-

Pengetahuan-Gizi-dan-Anemia-untuk-Perempuan.html, diakses pada 16 Februari 2021. 93 Gambar diambil dari dokumentasi internal organisasi.

http://nasyiah.or.id/Berita/baca/237/Cegah-Stunting-Nasyiatul-Aisyiyah-Fokus-Pada-Peningkatan-Pengetahuan-Gizi-dan-Anemia-untuk-Perempuan.html


59

Gambar di atas adalah salah satu contoh kegiatan yang dilakukan oleh

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah dalam memberikan pendidikan serta

pengetahuan mengenai pencegahan stunting, kegiatan yang dilakukan tersebut

adalah memberikan pelatihan kepada tenaga-tenaga kesehatan di daerah mengenai

bahayanya stunting. Hal ini masih termasuk dari pendidikan politik dikarenakan

sebagai upaya dari pemenuhan pengetahuan tentang kesejahteraan masyarakat.

Dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut.

Sebenarnya kita itu lebih fokus ke persoalan stunting Mas. Karena kita

kan isinya perempuan-perempuan muda ya, rata-rata ibu anak satu

yang usia anaknya batita, balita. Karena sekarang itu persiapan

kehamilan dari seribu hari ya jadi kita harus mempersiapkan sedini

mungkin. Nah sedangkan bentuk pengawasan kepada pemerintah kita

melalui program pengawalan stunting ini. Kemarin bentuk penekanan

yang kita lakuin juga kita audiensi dengan pihak DPR RI Komisi X

untuk membahas persoalan stunting ini.94

Upaya yang telah dilakukan oleh Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah dalam

memberikan pemahaman mengenai bahaya stunting telah berbagai macam, seperti

memberikan kajian tematik mengenai hal ini, lalu juga pelatihan seperti gambar di

atas, hingga kunjungan ke Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah yang

menunjukkan bahwa besarnya kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah dalam menangani stunting tersebut. Hingga,

tahun 2019 Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah bersama dengan 9 tokoh lainnya

mendapatkan penghargaan ‘Tokoh Masyarakat Penggiat Pencegahan Stunting

94 Nurlia Dian Paramitha, Ketua Bidang Organisasi, wawancara pada 10 Agustus 2020,

izin mengutip telah diberikan.

60

Tahun 2019’ dari pemerintah, karena dedikasi yang telah mereka lakukan selama

ini dalam melakukan pencegahan stunting di masyarakat.

Adapun sembilan tokoh lainnya adalah Ratna Megawangi dari Indonesia

Heritage Foundation, lalu ada Selina Patta Sumbung dari Save The Children, Zack

Peterson dari 1000 days fund, Robyn Soetikno dari Teman Bumil, Stevia Angesty

dari Feelwell Ceramics, Meitty H.W. Monteiro dari PKK Kabupaten Sumba Barat,

Aripin Ahmad dari Poltekkes Kemenkes Aceh, Noer Wulan Sari Kaban dari

Yayasan Kopernik, dan Heri Kurniawan dari Duta Genre 2018 – 2019.

Kegiatan-kegiatan di atas adalah beberapa bentuk kegiatan dari Nasyiatul

Aisyiyah yang merupakan implementasi dari upaya melakukan tanggung jawab

pendidikan politik. Kegiatan-kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya mencakup

pihak internal organisasi yaitu kader-kader Nasyiyah.

B. Peran Nasyiatul Aisyiyah dalam Pendidikan Politik Perempuan

Pada konsep peran yang telah dijabarkan di bab teoritis, peranan adalah suatu

konsep tentang berbagai macam aktivitas yang dapat dilakukan oleh seseorang

dalam bermasyarakat. Di penelitian ini, ada dua bentuk subjek peran yang penulis

bagi dalam dua kelompok namun saling berkaitan.

Adapun pertama yaitu peranan seseorang atau individu yang bergabung

menjadi anggota dari Nasyiatul Aisyiyah. Ketika memutuskan bergabung, artinya

sebagai individu telah ikut serta mengambil posisi sebagai bagian dari suatu

organisasi. Organisasi seperti Nasyiatul Aisyiyah merupakan salah satu bagian dari

61

lingkup organisasi yang lebih besar yaitu kemasyarakatan. Dengan aktif menjadi

bagian dari organisasi Nasyiatul Aisyiyah, dirinya akan terikat pada visi, cita-cita,

serta tujuan dari dibentuknya organisasi tersebut.

Berikutnya yang kedua, peranan sebagai suatu organisasi. Dalam visi ideal

Nasyiatul Aisyiyah yang tercantum dalam AD/ART organisasi, yaitu

“Terbentuknya putri Islam yang berarti bagi keluarga, bangsa dan agama menuju

terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”. Dari hal tersebut, sebagai

bagian dari organisasi, tiap individu yang bergabung akan dibentuk sebagai sosok

perempuan Islam yang memiliki nilai penting di lingkup terkecil hingga skala yang

lebih besar dan menjalankan peranannya yang terjabarkan dalam tugas-tugas

keorganisasian guna mewujudkan masyarakat Islam sesuai dengan yang dicita-

citakan.

Untuk mewujudkan cita-cita organisasi tersebut sebagai peranan yang

diambil Nasyiatul Aisyiyah untuk kemasyarakatan, maka dilakukan langkah-

langkah strategis yang termanifestasikan dalam bentuk-bentuk kegiatan organisasi.

Mengenai kegiatan yang beririsan dengan urusan politik, sejak awal terbentuknya,

organisasi ini telah melakukan berbagai capaian-capaian penting berdasarkan

periodesasi.

Sebagai respon dalam menghadapi tantangan dan peluang kedepannya,

Nasyiatul Aisyiyah melihat kesempatan terbukannya panggung politik. Organisasi

ini menyadari bahwa masih banyak kadernya yang terlibat aktif di ranah publik

namun belum berkesempatan mengisi pos strategis. Dengan semakin terbukanya

62

panggung politik, menciptakan ruang bagi kader Nasyiyah untuk dapat memberikan

kontribusinya kepada negara. Ditambahkan oleh Husnul Khotimah selaku Ketua

Bidang Pendidikan dan Penelitian Nasyiatul Aisyiyah.

Kami (Nasyiyah) melakukan semacam pendidikan politik kepada

kader. Tapi memang arahnya lebih kepada pemberdayaan. Bagaimana

teman-teman di lapangan dan yang memiliki hajat politik minimal bisa

mengetahui tentang politik. Kemudian juga hal ini mendorong teman-

teman untuk bisa terlibat aktif dan mengisi posisi-posisi strategis

pengambil kebijakan, contoh di KPU atau Bawaslu.95

Selain itu, seperti yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, pada

periode kepengurusan saat ini Nasyiatul Aisyiyah telah melakukan beberapa agenda

kegiatannya. Adapun agenda-agenda kegiatan tersebut merupakan upaya

melaksanakan peran sebagai sebuah organisasi untuk lingkup kemasyarakatan

dengan berbagai tema yang berangkat dari persoalan di masyarakat.

Agenda kegiatan tersebut sejalan dengan konsep pendidikan politik, yaitu

secara sadar dan sistematis melakukan upaya pendidikan dalam rangka melatih

seseorang menjadi peserta yang bermoral dan bertanggung jawab secara moral guna

mencapai tujuan politik. Pendidikan politik adalah upaya untuk meningkatkan

pengetahuan politik rakyat berdasarkan pemahaman rakyat tentang kedaulatan

rakyat atau demokrasi dimana mereka harus mampu menjalankan tugas-tugas

partisipasi agar dapat berpartisipasi dengan baik dalam sistem politiknya.

Dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan, organisasi ini fokus melibatkan

kaum perempuan sebagai pelaksana dan peserta sesuai dengan identitas organisasi.

95 Husnul Khotimah Husairi, Ketua Bidang Pendidikan, wawancara pada 21 Oktober

2020, izin mengutip telah diberikan.

63

Serta dengan tema seperti membedah sisi buruk dari kemajuan teknologi di bidang

sosial media yakni penyebaran berita bohong. Berikutnya gerakan perempuan muda

progresif. Lalu peranan perempuan muda dalam melaksanakan pemberdayaan.

Untuk mengambil kesempatan politik, membedah langkah perempuan di

Pemilu 2019. Dari sisi terlibat dalam upaya perdamaian, organisasi ini senantiasa

untuk terus menyampaikan pesan pesan perdamaian dengan membentuk cabang-

cabang di luar negeri. Di bidang kesehatan, mereka berperan memberikan

pemahaman pencegahan sunting dan pengetahuan gizi. Di bidang pendidikan,

Nasyiatul Aisyiyah menciptakan lembaga-lembaga pendidikan untuk anak usia

dini. Serta, organisasi ini juga berkesadaran untuk berkomitmen melakukan

pencegahan anti korupsi.

64

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini penulis menyampaikan kesimpulan penelitian mengenai

pendidikan politik yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah dengan

telah dilakukan eksplorasi pencarian, pengumpulan, serta analisa data yang

dipadukan dengan teori yang dianggap relevan dengan tema. Adapun beberapa

catatan kesimpulan sebagai berikut.

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah telah melaksanakan pendidikan politik

yang merupakan upaya untuk mengedukasi dan menamkan nilai-nilai kepada kader

mengenai politik yang dituangkan ke dalam program kerja seperti diskusi, seminar

ataupun workshop dengan memanggil narasumber yang berkompeten di bidangnya.

B. Saran

Dari kegiatan penelitian ini penulis menyarakan bahwa dalam upaya

pelaksanaan pendidikan politik perlu disusun suatu upaya formula yang sistematis

dan berkala. Dalam pendidikan politik tidak bisa hanya dilaksanakan secara

momentum saja. Nasyiatul Aisyiyah telah menjalankan kegiatan pendidikan politik

dengan baik, namun masih perlu disiapkan suatu regulasi dan indikator-indikator

agar dalam pelaksanaan kegiatan bisa saling berkaitan dengan tujuan dari tema yang

diambil pada setiap periodisasi.

Penulis juga menyarankan kepada para peneliti-peneliti lain untuk membedah

65

dan memperdalam tema-tema pendidikan politik di organisasi lainnya. Karena

pendidikan politik merupakan upaya yang tepat untuk memperbaiki kualitas sumber

daya manusia kita.

xv

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aisyiyah, Nasyiatul. 2016. Tanfidz Muktamar Nasyiatul Aisyiah. Yogyakarta:

Gramasurya.

Handoyo, Eko, dan Puji Lestari. 2017. Pendidikan Politik. Yogyakarta: Pohon

Cahaya.

Horoepoetri, Arimbi, dan Achmad Santosa. 2003. Peran Serta Masyarakat Dalam

Mengelola Lingkungan. Jakarta: Walhi.

Kantaprawira, Rusadi. 1988. Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar.

Bandung: Sinar Baru.

Karni, Asrori. 1999. Civil Society dan Ummah. Jakarta: Logos.

Kartono, Kartini. 1996. Pemimpin dan Kepemimpinan. Bandung: CV Rajawali.

Khoiron, M. Nur. 1999. Pendidikan Politik Bagi Warga Negara: Tawaran

Konseptual dan Kerangka Kerja. Yogyakarta: LKIS.

Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Persada.

Sucipto, Ani Widya. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta: Kompas.

Sufyanto. 2001. Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani

Nurcholish Madjid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LP2IF.

Sukmana, Oman. 2016. Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang: Intrans

Publishing.

United Nation Development Programme (UNDP). 2010. Partisipasi Perempuan

dalam Politik dan Pemerintah. United Nation Development Programme

(UNDP) Indonesia.

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah. 2011. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah.

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah. 2016. Tanfidz Keputusan Muktamar Nasyiatul

Aisyiyah ke XIII. Yogyakarta: Gramasurya.

xvi

Jurnal

Agung, Iskandar dan Rumtini. 2010. “Civil Society dan Pendidikan Karakter

bangsa,” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 16 Edisi Khusus III.

Ahdiah, Indah. 2011. “Organisasi Perempuan Sebagai Modal Sosial (Studi Kasus

Organisasi Nasyiatul Aisyiyah di Sulawesi Tengah)” Jurnal Academica

FISIP Untad 3 (1).

Amirullah. 2015. “Pendidikan Politik Perempuan” Jurnal Visipena 7 (1).Harnoko,

Bambang Rudi. 2013. “Pendidikan Politik Perempuan dalam Konteks

Negara Demokrasi” Jurnal Kajian Gender 4 (2).

Handayani, Indah Tri. dkk. 2019. “Peran Perempuan Muhammadiyah dalam

Kepemimpinan dan Politik di Kalimantan Tengah” Jurnal Pencerah Publik

6 (2).

Haryanti, Cecep Darmawan, dan Iim Siti Masyitoh. 2018. “Peran Partai Politik

dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui

Pendidikan Politik” Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 15 (1).

Hendrarto. 2019. “Peran Perempuan dalam Politik Di Era Demokrasi: Sepercik

Wacana Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Magelang” Jurnal

Komunikasi dan Kajian Media 3 (1).

Hikam, Muhammad AS. 1999. “Wacana Intelektual Tentang Civil Society di

Indonesia,” Jurnal Paramadina 1 (2).

Istikharah dan Asrinaldi. 2019. “Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai

Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad Hoc” Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 6

(2).

xvii

Jurdi, Syarifuddin. 2011. “Muhammadiyah dan Gerakan Civil Society: Bergerak

Membangun Kultur Madani” Jurnal Sulesana Wawasan Keislaman 6 (2).

Probosiwi, Ratih. 2018. “Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Penciptaan

Keserasian Sosial,” Jurnal PKS 17 (4).

Walidain, Amaliatul. 2017. “Peran dan Partisipasi Politik Organisasi Nasyiatul

Aisyiyah dalam Menginternalisasikan Kebijakan Berperspektif Gender di

Kota Palembang tahun 2016” Jurnal Pemerintahan dan Politik 2 (1).

Artikel, Berita dan Website

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. Linda: UU

Pemilihan Umum Perlu di Revisi.

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/477/linda-uu-

pemilihan-umum-perlu-direvisi. (diakses pada 20 May 2021).

Muhammadiyah: Cahaya Islam Berkemajuan. 2020.

http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-89-det-na.html. (diakses pada 9

September 2020).

Nasyiatul Aisyiyah: Perempuan Muda Berkemajuan. 2016. Sejarah.

http://nasyiah.or.id/Welcome/profil/2. (diakses pada 9 September 2020).

Nasyiatul Aisyiyah: Perempuan Muda Berkemajuan, “Struktur Pimpinan Pusat

Nasyiatul Aisyiyah,” http://nasyiah.or.id/Welcome/profil/6. (diakses pada

diakses pada 12 November 2020).

Nasyiatul Aisyiyah: Perempuan Muda Berkemajuan. 2016. Struktur Pimpinan

Pusat Nasyiatul Aisyiyah. http://nasyiah.or.id/Welcome/profil/6. (diakses

pada 12 November 2020).







xviii

Nasyiatul Aisyiyah: Perempuan Muda Berkemajuan. 2019. Giat Lakukan

Pencegahan Stunting, Nasyiatul Aisyiyah Terima Penghargaan dari

Pemerintah. http://nasyiah.or.id/Berita/baca/277/Giat-Lakukan-

Pencegahan-Stunting-Nasyiatul-Aisyiyah-Terima-Penghargaan-dari-

Pemerintah.html. (diakses pada 16 Februari 2021).

Nasyiatul Aisyiyah: Perempuan Muda Berkemajuan. 2019. Workshop Bareng KPK,

Nasyiatul Aisyiyah Ambil Peran dalam Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi. http://nasyiah.or.id/Berita/baca/261/Workshop-Bareng-KPK-

Nasyiatul-Aisyiyah-Ambil-Peran-dalam-Pencegahan-dan-Pemberantasan-

Korupsi.html. (diakses pada 16 Februari 2021).

Nasyiatul Aisyiyah: Perempuan Muda Berkemajuan. 2019. Cegah Stunting:

Nasyiatul Aisyiyah Fokus Pada Peningkatan Pengetahuan Gizi dan Anemia

untuk Perempuan. http://nasyiah.or.id/Berita/baca/237/Cegah-Stunting-

Nasyiatul-Aisyiyah-Fokus-Pada-Peningkatan-Pengetahuan-Gizi-dan-

Anemia-untuk-Perempuan.html. (diakses pada 16 Februari 2021).

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi. 2019. Perludem: Keterwakilan

Perempuan dalam PILEG 2019 Terbanyak Sepanjang Sejarah.

http://perludem.org/2019/08/31/perludem-keterwakilan-perempuan-dalam-

pileg-2019-terbanyak-sepanjang-sejarah/. (diakses pada 19 May 2021).

Pranawati, Rita. 2016. Putri Islam Berkemajuan.

https://republika.co.id/berita/oci8s82/putri-islam-berkemajuan. (diakses

pada 27 November 2019).

Raharjo, Edzan. 2016. Nasyiatul Aisyiyah akan Gelar Muktamar ke-XIII di

Yogyakarta. https://news.detik.com/berita/d-3280931/nasyiatul-aisyiyah-

akan-gelar-muktamar-ke-xiii-di-yogyakarta. (diakses pada 27 November

2019).

Setiawan, Riyan. 2019. Isi Kursi DPR 2019-2024, Porsi Perempuan Meningkat.

https://tirto.id/isi-kursi-dpr-2019-2024-porsi-perempuan-meningkat-ehHG.

(diakses pada 19 May 2021).

Silmi, Alin Fatharani. 2016. Peran Perempuan Nasyiatul Aisyiyah Dalam

Pemberdayaan Perempuan. [dokumen online]

http://nasyiah.or.id/Berita/baca/277/Giat-Lakukan-Pencegahan-Stunting-Nasyiatul-Aisyiyah-Terima-Penghargaan-dari-Pemerintah.html














https://tirto.id/isi-kursi-dpr-2019-2024-porsi-perempuan-meningkat-ehHG

xix

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&

ved=2ahUKEwiWs4zIxqbxAhWPXSsKHRvEBPkQFjAAegQIAhAD&url

=http%3A%2F%2Fejournal.uin-

suka.ac.id%2Fdakwah%2FJPMI%2Farticle%2FdownloadSuppFile%2F11

02%2F13&usg=AOvVaw3dp9puamGo2EXkmZaLSbi1. Yogyakarta: UIN

Sunan Kalijaga.

TablighMu TV: Mencerahkan, Menggerakkan, Menggembirakan. 2014. Sejarah

Nasyiatul Aisyiyah. http://www.tablighmu.or.id/2014/12/sejarah-nasyiatul-

aisyiyah.html. (diakses pada 9 September 2020).

Vivi, Muhammad. 2016. Pendidikan Politik Berperspektif Gender sebagai Solusi

Meningkatnya Keterpilihan Perempuan di Parlemen.

https://www.untan.ac.id/pendidikan-politik-berperspektif-gender-sebagai-

solusi-meningkatnya-keterpilihan-perempuan-di-parlemen/. (diakses pada

27 November 2019).

Skripsi, Tesis

Kurnia, Jajang. 2011. “Peran Pimpinan Pusat Aisyiyah dalam Pemberdayaan

Politik Perempuan”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ranie, Jihas. “Peran Organisasi Kepemudaan Perempuan Dalam Peningkatan

Partisipasi Politik Pada Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan

Politik Organisasi (Studi Terhadap Nasyiatul Aisyiyah Kota Yogyakarta)”.

Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Wanma, Alex Victor. 2017. “Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda

Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik di Distrik Samofa Kabupaten Biak

Numfor”. Skripsi. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Wahyuningsih, Eka. 2013. “Konstruksi Pendidikan Politik Pada Sekolah

Menengah Atas Di Kota Pangkalpinang”. Skripsi. Bandung: UPI.

http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JPMI/article/downloadSuppFile/1102/13







https://www.untan.ac.id/pendidikan-politik-berperspektif-gender-sebagai-solusi-meningkatnya-keterpilihan-perempuan-di-parlemen/

xx

Dokumen Wawancara

Husnul Khotimah Husairi, Ketua Bidang Pendidikan dan Penelitian PP Nasyiatul

Aisyiyah, wawancara pada 21 Oktober 2020, izin mengutip telah diberikan.

Nurlia Dian Paramita, Ketua Bidang Organisasi PP Nasyiatul Aisyiyah, wawancara

pada 05 November 2020, izin mengutip telah diberikan.

CIVIL SOCIETY DAN PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN ...

Documents