HUKUM TATA NEGARA Dosen : Dr. 1 Gde Pantja Astawa, S.H., MH. MATERI KULIAH • Antara lain meliputi : 1. Pengertian Hukum Tata Negara (HTN); 1.1. Peristilahan (terminologi), 1.2. HTN dalam arti sempit, 1.3. HTN dalam arti luas. 2. Ruang lingkup (scope) HTN; 2.1. Objek Pengkajian HTN. 3. Hubungan HTN dengan ilmu-ilmu kenegaraan yang lain; 3.1. HTN dengan Ilmu Hubungan Negara, 3.2. HTN dengan Ilmu Politik, 3.3. Hubungan HTN dengan Hukum Administrasi Negara (HAN), 3.4. Hubungan HTN dengan perbandingan HTN. 4. Sumber HTN; 4.1. Sumber HTN formil; dilihat dari segi bentuknya, 4.2. Sumber HTN materiil: dilihat dari isi (substansi). 5. Sejarah ketatanegaraan RI; 6. Bentuk dan sistem pemerintahan; - Bentuk negara; kesatuan atau federal, - Bentuk pemerintahan; republik atau kerajaan (monarki), - Sistem pemerintahan; presidentil atau parlemen. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Tata Negara 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
HUKUM TATA NEGARA
Dosen :
Dr. 1 Gde Pantja Astawa, S.H., MH.
MATERI KULIAH
• Antara lain meliputi :
1. Pengertian Hukum Tata Negara (HTN);
1.1. Peristilahan (terminologi),
1.2. HTN dalam arti sempit,
1.3. HTN dalam arti luas.
2. Ruang lingkup (scope) HTN;
2.1. Objek Pengkajian HTN.
3. Hubungan HTN dengan ilmu-ilmu kenegaraan yang lain;
3.1. HTN dengan Ilmu Hubungan Negara,
3.2. HTN dengan Ilmu Politik,
3.3. Hubungan HTN dengan Hukum Administrasi Negara (HAN),
3.4. Hubungan HTN dengan perbandingan HTN.
4. Sumber HTN;
4.1. Sumber HTN formil; dilihat dari segi bentuknya,
4.2. Sumber HTN materiil: dilihat dari isi (substansi).
5. Sejarah ketatanegaraan RI;
6. Bentuk dan sistem pemerintahan;
- Bentuk negara; kesatuan atau federal,
- Bentuk pemerintahan; republik atau kerajaan (monarki),
- Sistem pemerintahan; presidentil atau parlemen.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Tata Negara
1
PENGERTIAN
Peristilahan (Terminologi)
• Terdapat dua istilah yang dipakai di Indonesia, yaitu :
1. Hukum Negara,
2. Hukum Tata Negara.
• Kedua istilah ini diterjemahkan dari bahasa Belanda Staatsrecht, yang umum
digunakan sekarang adalah HTN.
• Dalam HTN dikenal; Hukum Tata Pemerintahan (HTP), Hukum Tata Usaha Negara
(HTUN), dan Hukum Administrasi Negara (HAN) yang merupakan terjemahan dari
Adminisirative Recht.
• Di Inggris istilah HTN dikenal dengan :
1. State's Law ; yaitu negara sebagai suatu organisasi.
2. Constitutional Law, yaitu negara sebagai suatu konstitusi.
• Di Prancis istilah HTN dikenal dengan Droit Constitutional.
• Di Jerman dikenal dengan nama Recht Verfassung.
Definisi
• Dalam arti sempit : HTN dalam arti luas - HAN.
• Dalam arti luas : HTN dalam arti sempit + HAN.
• HAN : hukum yang mengkaji negara dalam keadaan bergerak/ dinamis sedangkan
HTN yang menjadi fokus utama: organisasi negara yang di dalamnya terdapat organ-
organ yaitu lembaga negara/ mengkait negara dalam keadaan diam/ statis. Misalkan:
DPR (lembaga negara sebagai organ) memiliki fungsi dan wewenang yang ditentukan
HTN sedangkan bagaimana menggerakkan fungsi dan wewenang tersebut adalah
ditentukan oleh HAN yaitu dalam UUD 1945.
• Pengertian HTN menurut para pakar :
Di Belanda :
1. J.R. Stellinga:
Merumuskan bahwa HTN adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Tata Negara
2
alat-alat perlengkapan negara serta mengatur hak dan kewajiban negara.
2. Logemann :
HTN merupakan hukum mengenai organisasi negara yang menyelidiki dan
mempelajari :
a. Jabatan-jabatan apakah yang terdapat dalam susunan kenegaraan tertentu, yang
dimaksud jabatan di sini adalah lembaga negara/ organ negara (ambt)/ institusi.
b. Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan tersebut. Siapa di sini adalah rakyat.
c. Bagaimana cara melengkapinya dengan pejabat-pejabat.
d. Apakah tugas (lingkungan pekerjaan) dan wewenang dalam hukumnya,
e. Apakah hubungan kekuasaan satu sama lain,
f. Dalam batas-batas apakah organisasi negara dan bagian-bagiannya menjalankan
tugas kewajibannya.
Di Inggris :
Wade dan Philips :
Constitutional law is then the body of rules which prescribes:
a) the structure
b) the function of the organs of central and local government, artinya:
HTN adalah keseluruhan aturan-aturan yang menggambarkan stuktur dan fungsi
dari lembaga negara tingkat pusat dan daerah.
Di Perancis :
1. R. Bonard:
HTN adalah ketentuan-ketentuan mengenai perlengkapan negara yang tertinggi.
2. Maurice Duverger:
HTN adalah hukum mengenai lembaga-lembaga kenegaraan.
Di Indonesia :
Usep Ranawidjaja:
HTN sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan
organisasi negara minus hal-hal yang diatur oleh Hukum Tata Usaha Negara; meliputi
persoalan ketatanegaraan.
• Para ahli memberikan beberapa definisi yang berbeda, perbedaan antara lain
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Tata Negara
3
disebabkan karena :
1. Yang dianggap penting akan menjadi titik berat dalam merumuskan HTN,
2. Pengaruh lingkungan dan pandangan hidup yang berlainan.
Kedudukan
• Ada 3 pendapat dari pakar HTN asal Belanda :
1. Vand Wijk - Willem Koninbelt
Hk. Perdata
materiil
Hukum Hk. Pidana materiil
mengatur mema
ksa
Administrasi Materiil Tersebar dalam berbagai
Undang-undang
HukumPidana
umum KUHP
Hk.Acara Perdata Hk. Acara
Administrasi
Hk. Acara pidana
Organisasi
peradilan
Hk. organisasi
peradilan
Organisasi peradilan
HUKUM TATA NEGARA
2. Crince Le Roy :
HUKUM TATA NEGARA
Hk.Privat Hk.Administrasi Hk.Pidana
HUKUM ACARA
3. van Vollenhoven
HUKUM
Hk.Tata
Negara
Hk. Administrasi Hk.Perdata Hk.Pidana
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Tata Negara
4
Hk.Materiil Hk.Materiil & formal
Distribusi
Kewenangan
Penggunaan kewenangan
Regering : Regering:
1. Regeling. 1. Regering,
2. Bestuur, 2. Bestuur.
3. Rechtsprak, 3. Rechtspraak Hk. Materiil Hk. Materiil
4. Politie. a. Staats Procesrecht,
b.Administration Procesrecht,
c. Straft Procesrecht,
d. Burgerlijk Procesrecht.
4. Polite.
Kedudukan HTN disebut sebagai catur praja, kedudukannya sama dengan Ilmu Hukum
yang lainya.
van Vollenhoven memasukkan atau menempatkan HTN sebagai bagian dari Ilmu
Hukum dan sejajar bersama cabang Ilmu Hukum lainnya.
Menurut van Vollenhoven, polisi dimasukkan ke dalam wewenang. Di Indonesia polisi
dimasukkan ke dalam :
1. Di bawah naungan Dep. Dalam Negeri thn 1950,
2. Di bawah angkatan bersenjata,
3. Langsung di bawah Presiden.
Mengapa polisi dimasukkan ke dalam eksekutif?
Sebab polisi menjalankan salah atau fungsi daripada pemerintah secara umum,
pemerintah berfungsi untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan negara, polisi adalah
sebagai aparat dari pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan tersebut.
Tugas dari polisi :
1. Penyidikan; bukti diproses verbal,
2. Penyelidikan, pencarian bukti.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Tata Negara
5
RUANG LINGKUP
Objek Pengkajian
• Ada 3 pendapat mengenai objek ilmu HTN:
1. Burkens :
Bahwa objek ilmu HTN adalah sistem pengambilan keputusan seperti yang diatur
dalam hukum positif termasuk di dalamnya kebiasaan/ konvensi (konvesi
ketatanegaraan)
2. Belifante :
Sistem pengambilan keputusan baik yang diatur dalam hukum positif maupun di
luar hukum positif; Hukum Adat Ketatanegaraan; berlaku secara umum dan lebih
luas dari Hukum Adat biasa misalnya rembuk desa.
3. Prof. Donner :
Bahwa objek HTN adalah penerobosan negara dengan hukum (de door dringing
van de staat met het recht). Maksud dari penerobosan di sini adalah negara yang
dibatasi oleh hukum sehingga tidak terjadi apa yang dinamakan negara kekuasaan.
• Pada umumnya ketiga pakar ini memandang negara sebagai suatu organisasi yang
memiliki pejabat yang menempati organ, pejabat ini mempunyai wewenang untuk
mengambil keputusan.
• Sistem inilah yang dijadikan objek HTN yang terdapat atau yang diatur dalam hukum
positif : Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan
DPR dan DPRD, dll.
• Menurut Donner :
Bahwa negara adalah organisasi kekuasaan, jika tidak dibatasi dengan hukum maka
negara tersebut menjadi negara kekuasaan (machtstaat), oleh karena itu negara
memerlukan institusi hukum (lembaga hukum) yang membatasi kekuasaan negara.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Tata Negara
6
HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU-ILMU KENEGARAAN LAIN
Hubungan HTN dengan Ilmu Negara
• Ilmu Negara merupakan pengantar untuk mempelajari HTN karena dalam Ilmu Negara
itu sendiri dipelajari, diselidiki mengenai asas-asas dan pengertian-pengertian pokok
mengenai negara dan HTN pada umumnya.
• Ilmu Negara lebih mementingkan segi nilai teoritisnya sehingga dikatakan sebagai
Staats wissenschaft. Sedangkan HTN lebih mementingkan segi atau nilai prakteknya
yaitu : yang secara langsung diterapkan dalam praktek sehingga dikatakan sebagai
Recht wissenschaft dan Normativen wissenschaft.
• HTN menyelidiki hukum positif.
Hubungan HTN dengan Ilmu Politik
• Menurut Barent :
HTN - Ilmu Politik, bagai kerangka manusia dengan daging yang membalut. Ilmu
politik lebih dominan mempengaruhi HTN.
Sasaran akhir dari Ilmu Politik adalah kekuasaan, sedangkan sasaran akhir HTN adalah
kekuasaan yang dibatasi oleh kaidah-kaidah, kekuasaan tersebut dibingkai oleh norma
kaidah.
Keputusan-keputusan politik merupakan peristiwa yang banyak mempengaruhi
terhadap HTN, Contohnya :
Timbulnya stelsel parlemen yang terjadi dahulu dengan dikeluarkannya Maklumat
Wakil Presiden No. X, 16 Oktober 1945 yang diikuti dengan Maklumat Pemerintah
tanggal 14 November 1945; keputusan politik sebagai usaha Sutan Sjahrir untuk
mengadakan pendemokrasian dengan jalan pertama; Badan Pekerja Komite Nasional
Indonesia Pusat ikut menentukan Haluan Negara dan kedua; menteri-menteri tidak
bertanggung jawab kepada Presiden tetapi kepada komite Nasional Indonesia Pusat
adalah tidak konstitusional. Karena keputusan politik ini kemudian diterima oleh rakyat
maka walaupun menurut UUD bertentangan: tetapi ia menjadi kebiasaan yang
berangsur-angsur berlaku sebagai bagian dari Hukum Tata Negara Indonesia yang
hidup pada waktu itu.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Tata Negara
7
Hubungan HTN dengan HAN
• Skema :
HTN HAN
Organisasi Negara Bagaimana cara menggerakkannya
• HTN dan HAN memiliki objek yang sama yaitu negara, hanya saja HTN mempelajari
negara sebagai suatu organisasi negara/lembaga-lembaga negara dengan kewenangan
negara sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
• HTN adalah kaidah-kaidah yang mengatur mengenai bagaimana cara menggerakkan
organisasi tersebut.
• HTN mengatur negara dalam keadaan diam/ statis sedangkan HAN mengatur negara
dalam keadaan bergerak/dinamis.
Hubungan HTN dengan Perbandingan HTN
• HTN mengkaji hukum positif; perbandingan HTN hanya sebagai instrumen bukan
tujuan.
• Di dalam mempelajari HTN sering mengalami kesulitan jika tidak ditunjang dengan
perbandingan HTN ini acapkali digunakan dalam mengkaji HTN dalam arti HTN
positif. Meskipun demikian melakukan perbandingan itu bukanlah tujuan melainkan
alat/instrumen belaka. Contohnya:
Masa pergantian Presiden RI dari Soeharto ke Habibie (pada 1998) ketika Suharto
secara sepihak mengundurkan diri, sedangkan hal ini tidak diatur dalam UU khususnya
UUD 1945 Pasal 8 yang hanya menyebutkan jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak
dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil
Presiden sampai habis waktunya. Pengunduran diri tidak disebutkan, pengunduran diri
tersebut tidak sah karena tidak melakukan pertanggungan jawab terhadap MPR
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Tata Negara
8
sedangkan Presiden itu sendiri diangkat oleh MPR sehingga seharusnya Presiden
apabila mengundurkan diri harus bertanggung jawab terlebih dahulu kepada MPR yang
telah mengangkatnya. Di saat konstitusi kita tidak dapat memberi jalan keluar maka
kita melihat perbandingan HTN dari negara lain misalnya: Pada HTN Amerika Serikat
(AS) karena AS memiliki sistem pemerintahan yang mirip dengan Indonesia; pada saat
John F. Kennedy ditembak (meskipun kasus ini tidak sama).
• Dari perbandingan dengan HTN negara lain kita lihat perbedaan dan persamaannya.
SUMBER HUKUM
• Ada 2 sumber HTN:
1. Sumber hukum dalam arti pengenal (kenbron): formal.
2. Sumber hukum dalam arti penyebab (welbron): materiil.
Ad l): Sumber hukum dalam arti pengenal (kenbron): formal
• Sumber hukum Kenbron terdiri dari 4 macam :
1. Kaidah-kaidah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
a. UUD,
b. Tap MPR,
c. UU/Perpu,
d. PP,
e. Keppres,
f. Perda, dll.
2. Hukum tidak tertulis terdiri dari:
a. Konvensi,
b. Hukum adat ketatanegaraan.
3. Yurisprudensi:
Kumpulan keputusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan yang telah
disusun secara sistematis memberikan kesimpulan tentang adanya ketentuan-
ketentuan hukum tertentu yang diketemukan dan dikembalikan oleh badan
peradilan. Misalnya: mengenai pelanggaran Pemilu.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Hukum Tata Negara
9
4. Doktrin:
Ajaran-ajaran tentang HTN yang dikemukakan dan dikembangkan di dalam dunia
ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan, pemikiran seksama berdasarkan
logika formal yang berlaku.
Ad 2): Sumber hukum dalam arti penyebab (welbron): materiil
• Sumber HTN dalam arti materiil : UUD/ konstitusi.
• Sumber hukum yang menentukan isi hukum.
• Di Indonesia, Pancasila merupakan sumber hukum dalam arti materiil.
Konstitusi (UUD)
• Konstitusi telah dikenal sejak zaman Yunani Purba, hanya masih diartikan konstitusi
dalam arti materiil karena belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis.
• Aristoteles membedakan istilah politea (diartikan sebagai konstitusi), dan nomoi