1 1 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I PENDAHULUAN Anggaran Pendapatan dan Belanja OPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang pada dasarnya merupakan rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora dalam melaksanakan kewenangannya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran. 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang dikelola, baik sejak perencanaan sampai dengan penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban. Bentuk laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Keuangan OPD (LK-OPD) yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai penggunaan anggaran dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh OPD selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan OPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi OPD, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan pelaporan keuangan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.
51
Embed
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - dpupr.blorakab.go.id · Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pada : 1.2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1.2.2. Undang-Undang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
1
PEMERINTAH KABUPATEN BLORADINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANTAHUN ANGGARAN 2019
BAB IPENDAHULUAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja OPD Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang pada dasarnya merupakan rencana keuangan yang
diperoleh dan digunakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kabupaten Blora dalam melaksanakan kewenangannya untuk
menyelenggarakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang
telah direncanakan dalam satu tahun anggaran.
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora
sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus
mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang dikelola,
baik sejak perencanaan sampai dengan penyusunan dan
penyajian laporan pertanggungjawaban. Bentuk laporan
pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Keuangan OPD
(LK-OPD) yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Blora disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai penggunaan anggaran dan seluruh transaksi
yang dilakukan oleh OPD selama satu periode pelaporan.
Laporan Keuangan OPD terutama digunakan untuk
membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah
ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan
efisiensi OPD, serta membantu menentukan ketaatannya
terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan
pelaporan keuangan untuk menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi,
sosial maupun politik.
2
1.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan LK-OPD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019
dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Blora. Bentuk, isi dan tata cara penyusunan dan
penyajian LK-OPD mengacu pada PP Nomor 10 Tahun 2010.
Adapun landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pada :
1.2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
1.2.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
1.2.3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
1.2.4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
1.2.5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1574);
1.2.8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara
3
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
1.2.9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
1.2.10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
1.2.11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);
1.2.12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah;
1.2.13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor Tahun
2015 tentang APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran
2015;
1.2.14. Peraturan Bupati Blora Nomor Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun
Anggaran 2015.
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan OPD
tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
4
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan
Keuangan
Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian
Target Kinerja APBD OPD
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja OPD
Bab III.Ikhtisar Pencapaian Kinerja Kuangan OPD
3.1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja
Keuangan OPD
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian
Surplus/Defisit LO (131.105.013.004,05)) (137.290.818.693,98)
3.4. Laporan Perubahan EkuitasLaporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan yang
menjelaskan perubahan ekuitas antar periode, serta
menyajikan pos-pos sebagai berikut:
a. Ekuitas awal;
b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi
10
ekuitas. Koreksi ini dapat berasal dari dampak kumulatif
yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi atau
koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya: koreksi
kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap
karena revaluasi aset tetap;
d. Ekuitas akhir.
Tabel 3.4.Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Periode 1 Januari sampai
dengan 31 Desember 2019 dan 2018
Uraian Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp)
Ekuitas Awal 874.493.384.762,93 772.119.275.210,80Surplus /Defisit LO (131.105.013.004,05) (137.290.818.693,98)Koreksi Nilai Aset Tetap 0.00 (5.344.418,89)Lain-Lain (RK) -259.149.820,49 0.00Ekuitas Akhir 743.129.221.938,39 634.823.112.097,93
3.5. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan
dalam laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam
Catatan atas laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang
diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan
serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah
ditetapkan antara lain :
Waktu pelaksanaan dan pencairan yang sudah
mendekati tutup tahun karena proses pengerjaan
yang tidak langsung dikerjakan setelah proses
pengadaan.
Secara umum pelaksanaan kegiatan yang ada sudah dapat berjalan
dengan baik. Secara keseluruhan kinerja Keuangan Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora Tahun 2019 dapat
berjalan dengan lancar walaupun ada keterlambatan dalam
penyampaian keuangan akhir tahun.
11
BAB IVKEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas AkuntansiPemerintah Kabupaten Blora merupakan Entitas Pelaporan,
yang menurut Peraturan Perundang-undangan wajib menyajikan
Laporan Keuangan Daerah. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat
Daerah merupakan Entitas Akuntansi, yang menurut Peraturan
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 Rp. 0,00 tersebutmerupakan saldo kas yang berada di tangan maupun di rekening beberapa BendaharaPengeluaran.
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2.A.a 2. Kas di Bendahara Penerimaan 0.00 0,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 tersebut merupakan saldokas yang berada pada beberapa Bendahara Penerimaan.
Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2019 yang ada di DinasPekerjan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora. Rincian barang persediaandapat dilihat pada Lampiran.
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2.A.a. Aset Lancar 330.613.621,00 343.276.239,00
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2.A.a.1. Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 14.176.268.,00
27
htTahuT Tahun 2019unTT18T
(Rp)Tahun 2018
(Rp)
5.2. A.c Aset tetap 933.213.589.931,48 807.848.533.174,60
Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap per 31 Desember 2019, dengan rinciansebagai berikut:
No. UraianTahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
5.2.A.c.1. Tanah 163.879.756.640,00 163.163.999.300,00
5.2.A.c.2. Peralatan dan Mesin 13.632.006.803,00 13.221.421.103,00
5.2.A.c.3. Gedung dan Bangunan 9.838.997.584,00 8.894.372.584,00
5.2.A.c.4. Jalan Irigasi dan jaringan 1.584..000.593.239,00 1.349.069.061.214,00
5.2.A.c.5. Aset Tetap Lainnya 704.939.300,00 696.087.300,005.2.A.c.6.
Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 127.511.000,00
5.2.A.c.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (838.842.703.634,52) (727.323.919.326,40)
Jumlah 933.213.589.931,48 807.848.533.174,60
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2.A.c.1. Tanah 163.879.756.640,00 163.163.999.300,00
Saldo aset tanah per 31 Desember 2019 adalah Rp. 163.879.756.640,00dengan rincian mutasi sebagai berikut:
No. UraianNilai(Rp)
1. Penambahan
- Koreksi Neraca Awal
- Realisasi Belanja Modal
- Pengalihan dari SKPD Lain
- Pengalihan aset sarana umum
- Hibah/Bantuan/Sumbangan
- Hasil Penilaian Aset Tahun 2015
- Realisasi Selain Belanja Modal
- Reklas
1.636.480.340,00
127.511.000,00
2. Pengurangan- Koreksi Neraca Awal
- Pengalihan ke SKPD Lain
- Koreksi dan Reklas Tahun Berjalan
- Pengalihan ke SKPD Lain
1.048.234.000,00
Total kenaikan Tahun 2019 715.757.340.00
28
Pada tahun anggaran 2019 seluruh realisasi belanja modal tanah yaitu senilai
Rp. 1.636.480.340,00 kemudian ada Penambahan karena reklas dari Konstruksi
Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 127.511.000,00 dan pengurangan tanah jalan
ronggolawe yang merupakan tanah jalan.
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2. A.c.2. Peralatan dan Mesin 13.632.006.803,00 13.221.421.103,00
Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 adalah Rp 13.632.006.803,00 denganrincian mutasi sebagai berikut :
Uraian Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
Alat-alat Berat 5.466.923.130,00 5.466.923.130,00
Alat-alat angkutan 4.636.267.717,00 4.636.267.717,00Alat-alat kantor dan rumahtangga 2.484.833.706,00 2.068.396.006,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi 97.382.750,00 97.382.750,00
Alat-alat bengkel dan alat ukur 473.781.800,00 473.781.800,00
* Mutasi yang menambah aset tetap peralatan dan mesin karena realisasi belanja modal :
Nama Barang Nominal
Mesin Absensi 46.320.000,00
Lambang Garuda Pancasila 3.498.000,00
Gambar Presiden dan Wakil Presiden 1.501.500,00
Tiang Bendera 1.501.500,00
Mimbar Podium 3.500.000,00
29
AC 26.565.000,00
komputer/PC 19.965.000,00
komputer note book 94.600.000,00
Printer 57.682.000,00
meja resepsionis 15.950.000,00
rak buku/tv/kembang 29.700.000,00
Scanner 28.600.000,00
Sofa 27.368.000,00
Kursi 4.387.500,00
Dispenser 4.801.500,00
TV 6.501.000,00
Kulkas 14.399.000,00
Gorden 9.000.200,00
Perlengkapan Tidur 2.997.500,00
Proyektor 17.600.000,00
Jumlah 416.437.700,00
Terdapat kenaikan sebesar Rp 416.437.700,00 dengan mutasi penambahan danpengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:
No. Uraian Nilai(Rp)
1. Penambahan- Koreksi Neraca Awal- Realisasi Belanja Modal- Pengalihan dari SKPD Lain- Hibah/Bantuan/Sumbangan- Hasil Penilaian Aset Tahun 2015- Realisasi Selain Belanja Modal- Koreksi dan Reklasifikasi di Tahun Berjalan
416.437.700,00
30
2. Pengurangan- Koreksi Neraca Awal- Pengalihan ke SKPD Lain- Hibah/Bantuan/Sumbangan- Penghapusan dan Penjualan- Koreksi dan Reklasifikasi Tahun Berjalan- Reklas
Penambahan aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2019 yang berasal dari
realiasi belanja modal peralatan dan mesin pada tabel diatas yaitu sebesar
416.437.700,00 lebih kecil daripada realisasi belanja modal peralatan dan mesin
di tahun 2018 yaitu sebesar Rp 3.529.517.930,00
Tahun 2019(Rp) Tahun 2018 (Rp)
5.2.A.c.3. Gedung dan Bangunan 9.838.997.584,00 8.894.372.584,00
Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 adalah Rp 9.838.997.584,00 yangRincian saldo aset gedung dan bangunan adalah sebagai berikut :
UraianTahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
Bangunan Gedung 9.838.997.584,00 8.744.998484,00
Monumen 0,00 149.374.100,00
Jumlah 9.838.997.584,00 8.894.372.584,00
Terdapat kenaikan nilai gedung dan bangunan selama tahun 2019 sebesarRp. 944.625.000,00 karena realisasi belanja modal tahun 2019 dengan mutasipenambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:
No. Uraian Nilai(Rp)
1. Penambahan- Koreksi Neraca Awal- Realisasi Belanja Modal- Pengalihan dari SKPD Lain- Hibah/Bantuan/Sumbangan- Hasil Penilaian Aset Tahun 2015- Realisasi Selain Belanja Modal- Koreksi/Reklas Tahun Berjalan
944.625.000,00
2. Pengurangan- Koreksi Neraca Awal- Pengalihan ke SKPD Lain- Penghapusan- Reklasisifikasi Di Tahun Berjalan- Koreksi
0,00
31
Penambahan aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2019 yang berasal darirealiasi belanja modal gedung dan bangunan pada tabel diatas lebih besar daripadarealisasi belanja modal gedung dan bangunan di tahun 2018 yaitu sebesarRp 8.894.372.584 ,00 .
Saldo jalan, jaringan, dan instalasi per 31 Desember 2019 adalah Rp1.584.000.593.239,00 rincian saldo aset jalan, jaringan, dan instalasi per 31Desember 2019 adalah sebagai berikut :
UraianTahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
Jalan dan Jembatan 1.391.756.627.439,00 1.261.908.110.540,00
Bangunan Air/Irigasi 191.257.574.900,00 86.174.559.774,00
Intalasi 689.938.700,00 689.938.700,00
Jaringan 296.452.200,00 296.452.200,00
Jumlah 1.584.000.593.239,00 1.349.069.061.214,00
Terdapat kenaikan nilai jalan irigasi dan jaringan selama tahun 2019 sebesarRp. 234.931.532.025,00 dengan mutasi penambahan dan pengurangan dapatdijelaskan sebagai berikut:
No. Uraian Nilai(Rp)
1. Penambahan- Koreksi Neraca Awal- Realisasi Belanja Modal- Hibah/Bantuan/Sumbangan- Hasil Penilaian Aset Tahun 2015- Realisasi Selain Belanja Modal- Koreksi/Reklas Tahun Berjalan
171.316.307.289,00
75.472.100.270,00
2. Pengurangan- Koreksi Neraca Audited- Pengalihan Aset Ke OPD lain- Reklas Tahun Berjalan- Koreksi
6.666.247.434,00
Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp)
5.2.A.c.5. Aset Tetap Lainnya 704.939.300,00 696.087.300,00
Rincian aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :
UraianTahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
buku peraturan perundang-undang704.939.300,00 696.087.300,00
32
Jumlah 704.939.300,00 696.087.300,00
terdapat kenaikan nilai aset tetap lainnya selama tahun 2019 sebesar Rp. 3.000.00,00terdapat mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:
No. Uraian Nilai(Rp)
1. Penambahan- Koreksi Neraca Awal- Realisasi Belanja Modal- Hibah/Bantuan/Sumbangan dari Pihak Lain- Hasil Penilaian Aset Tahun 2015-
3.000.000,00
2. Pengurangan- Koreksi Neraca Awal- Pengalihan ke SKPD Lain- Koreksi dan Reklasifikasi di Tahun Berjalan
Total Tahun 2019 3.000000,00
Total aset tetap lainnya selama tahun 2019 yang berasal dari realiasi belanja modalaset tetap lainnya pada tabel diatas mengalami penambahan aset daripada tahun2018. Adapun rincian aset tetap lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan TataRuang dapat dilihat pada lampiran .
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2.A.c.6. Konstruksi DalamPengerjaan
0,00 127.511.000,00
Terdapat Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan selama tahun 2019 sebesarRp 127.511.000,00 dengan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskansebagai berikut:
No. Uraian Nilai(Rp)
1. Penambahan- Realisasi Belanja Modal- Realisasi Selain Belanja Modal- Koreksi dan Reklasifikasi di Tahun Berjalan
2. Pengurangan- Koreksi Neraca Awal- Reklasifikasi di Tahun Berjalan 127.511.000.00
Total Pengurangan Tahun 2019 127.511.000,00
33
Penguramham Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp. 127.511.000,00 merupakan
Belanja tanah yang kemudian di reklas sehingga masuk pada aset Tanah.
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2.A.c.7. AkumulasiPenyusutan AsetTetap
(838.842.703.634,52) (727.323.919.326,40)
Terdapat kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama tahun 2019 sebesar
Rp 107.057.148.202,56 dengan rincian sebagai berikut:
Akumulasi Penyusutan 2019 2018
Peralatan dan Mesin 8.064.587.566,65 6.879.152.688,73
Gedung dan Bangunan 798.288.712,30 619.756.148,89
Jalan Irigasi Jaringan 833.924.544.581,00 719.825.010.488,79
Jumlah 838.842.703.634,52 727.323.919.326,40
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2.A.d. Dana Cadangan 0,000,00
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2.A.e. Aset lainnya 64.890.149.559,83 66.329.851.578,33
Terdiri dari penambahan aset hasil kajian/penelitian sebesar Rp. 84.197.000 ,00 masuk
aset tak berwujud merupakan realisasi belanja modal tahun 2019. Saldo aset lainnya per 31
Desember 2019 adalah Rp 64.890.149.559,83 dengan mutasi penambahan dan pengurangan
selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:
No. Uraian Nilai(Rp)
1. Penambahan- Koreksi Neraca Awal- Realisasi Belanja Modal- Koreksi dan Reklasifikasi Tahun Berjalan- Reklas
84.197.000,00
34
No. Uraian Nilai(Rp)
2. Pengurangan- Koreksi Neraca Awal- Penghapusan dan Penjualan- Koreksi dan Reklasifikasi di Tahun Berjalan
5.2.B.a.5. Utang Jangka Pendek Lainnya 286.373.565,00 13.590.481,00
Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 adalah Rp 286.373.565,00terdiri dari kewajiban-kewajiban Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dibayarkandalam tahun 2019.
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2.C. Ekuitas Dana 932.842.451.447,39 874.493.384.762,70
35
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2.C.a Ekuitas Dana Lancar 0,00 0,00
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2.C.a.1.Sisa Lebih PembiayaanAnggaran
0,00 0,00
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2.C.a.2. Pendapatan Yang Ditangguhkan 0,00 0,00
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2.C.a.3. Cadangan Piutang 0,00 0,00
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2.C.a.4. Cadangan Persediaan 0,00 0,00
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2.C.a.5.
Dana Yang Harus DisediakanUntuk Pembayaran UtangJangka Pendek
0,00 0,00
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2.C.b. Ekuitas Dana Investasi 0,00 0,00
36
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2.C.b.1. Diinvestasikan Dalam InvestasiJangka Panjang
0,00 0,00
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2.C.b.2. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 933.213.589.931,48 807.848.533.174,60
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2.C.b.3.. Diinvestasikan Dalam AsetLainnya
(415.378.540,09) 66.329.851.578,33
Tahun 2019(Rp)
Tahun 2018(Rp)
5.2.C.b.4. Dana Yang Harus disediakan UntukPembayaran Utang Jangka panjang
Realisasi Pendapatan-LO adalah realisasi hak DPU&PR yang diakuisebagai penambah ekuitas Dinas Pekerjaan Umum dalam periode 1
37
Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Pendapatn LO diakuipada saat:
a. Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untukmenagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturanperundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagihimbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikanberdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomiatas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima olehpemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.Rincian Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:
Pendapatan asli daerah – LO adalah realisasi pendapatan yangdicatat berdasarkan basis accrual yaitu senilai Rp. 4.072.302.822,00dengan rincian sebagai berikut:
Beban adalah konsumsi atau pemanfaatan barang dan jasa yang
mengurangi ekuitas Pemerintah Kabupaten Blora selama periode 1
Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Beban operasi
dapat dirinci sebagai berikut:
Beban Operasi Jumlah (Rp)Beban Pegawai 11.355.804.359,00Beban Persediaan 1.059.137.484,00Beban Barang & Jasa 2.862.936.746,00Beban Pemeliharaan 3.420.204.890,00Beban Perjalanan Dinas 933.030.857,00Beban Bunga 0,00Beban Subsidi 0,00Beban Hibah 0,00Beban Bantuan Sosial 0,00Beban Penyusutan 108.817.071.169,37Beban Penyisihan Piutang 0,00Beban Transfer 0,00
Beban uang untuk diberikan kepadaanggota masyarakat 30.000.000,00
Realisasi 2019(Rp)
Realisasi 2018(Rp)
6.5.B.4 BebanPemeliharaan-LO
3.420.204.890,00 1.723.445.291,00
Beban Pemeliharaan–LO periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31
Desember 2019 terealisasi Rp 3.420.204.890,00 dapat dirinci sebagai
berikut:
Beban Pemeliharaan Jumlah (Rp)
Beban pemeliharaan jalan 2.954.578.340,00
44
Beban pemeliharaan alat-alatberat
101.091.650,00
Beban pemeliharaan peralatankantor
9.504.000,00
Beban pemeliharaan jaringan air 355.031.000,00
Realisasi 2019(Rp)
Realisasi 2018(Rp)
6.5.B.5. BebanPerjalananDinas-LO
933.030.857,00 404.301.564,00
‘Beban Perjalanan Dinas –LO periode 1 Januari 2019 sampai dengan
31 Desember 2019 terealisasi Rp. 933.030.000,00 dapat dirinci
sebagai berikut:
Beban Perjalanan Dinas-LO Jumlah (Rp)Beban perjalanan dinas dalamdaerah 509.525.000,00Beban perjalanan dinas luardaerah 423.505.857,00
Realisasi 2019(Rp)
Realisasi 2018(Rp)
6.5.B.6. BebanPenyusutan-LO
108.817.071.169,37 122.400.228.847,98
Beban Penyusutan – LO periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31
Desember 2019 terealisasi Rp 108.817.071.169,37 dengan rincian
sebagai berikut:
Beban Penyusutan Jumlah (Rp)Beban Penyusutan Peralatan danMesin
1.187.906.944,60
Beban Penyusutan Gedung danBangunan
178.023.083,41
45
Beban Penyusutan Jalan, Irigasidan Jaringan
107.249.473.986,36
Beban Amortisasi Aset tidakBerwujud Lainnya
192.886.260,00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain 8.780.895,00
Realisasi 2019(Rp)
Realisasi 2018(Rp)
6.5.B.7. BebanLain-Lain-LO
6.729.130.220,68 423.538.000,00
Beban Lain-Lain – LO periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31
Desember 2019 terealisasi Rp 24.640.000,00 dengan rincian sebagai
berikut:
Beban Lain-Lain Jumlah (Rp)
Beban Lain-Lain 6.729.130.220,68
Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Realisasi 2019(Rp)
Realisasi 2018(Rp)
6.6. Ekuitas Awal 874.493.384.762,93 772.119.275.210,80
Ekuitas awal Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesaryaitu senilai Rp. 874.493.384.762,93 Jumlah ekuitas tersebutadalah penggabungan dari ekuitas dana lancar dan Ekuitas DanaInvestasi senilai pada tahun 2019 sebagai konsekuensi dariberalihnya basis akuntansi dari Cash To Ward Accrual menjadi basisAccrual di tahun 2015.
Realisasi 2019(Rp)
Realisasi 2018(Rp)
6.6. 1. SurplusDefisit LO (131.105.013.004,05) (137.290.818.693,98) 0,00
46
Jumlah surplus defisit LO untuk periode 1 Januari 2019 sampaidengan 31 Desember 2019 adalah senilai Rp. ( 131.105.013.004,05)
Realisasi 2019(Rp)
Realisasi 2018(Rp)
6.6. 2. DampakKumulatifPerubahanKebijakanMendasar
0,00 121.657.100,88
Dampak kumulatif perubahan kebijakan mendasar adalah adanyatransaksi non kas yang mempengaruhi penambahan dan penurunanekuitas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang KabupatenBlora, yang dapat dirinci sebagai berikut:
No Uraian Jumlah (Rp)1. Koreksi nilai persediaan 0,002. Selisih revaluasi aset tetap 0,003. Koreksi nilai aset tetap 0,004. Lain-lain -259.149.820,49
Jumlah -259.149.820,49
Realisasi 2019(Rp)
Realisasi 2018(Rp)
6.6. 3. Koreksi nilaiaset tetap
0,00 -5.344.418,89
Selisih revaluasi aset tetap adalah berupa koreksi nilai aset karenaadanya penilaian , karena adanya barang yang ditemukan tetapibelum tercatat pada neraca periode sebelumnya
Realisasi 2019(Rp)
Realisasi 2018(Rp)
6.6. 4. Lain-lain -259.149.820,49 0.00
Realisai 2019 Realisasi 2018
(Rp) (Rp)
6.6.5. Ekuitas Akhir 743.129.221.938,39 634.823.112.097,93
47
BAB VIPENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
Pada tahun 2019 kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora secara umum berjalan dengan
baik. Pemerintah Kabupaten Blora Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang terdapat adanya penyesuaian disegala bidang
dimana terjadi pertambah atau pernurangan aset. Selain untuk
mengetahui keadaan barang secara real dilapangan melalui berita
acara dan penilaian yang disesuaikan dengan nilai yang ada pada
saat ini yang tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku,
sehingga adanya pencatatan yang lebih komperhensif terkait dengan
aset dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora
sehungga terdapat kesesuaian antara barang dan juga kartu
inventaris barang.
Pemerintah Daerah Kabupaten Blora mengadakan pula
penataan aset-aset yang ada disetiap organisasi Pemerintah Daerah
(OPD) termasuk di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
Dengan maksud dan tujuan Setelah diadakannya penilaian aset,
penelusuran, penyusutan dan juga penghapusan aset diharapkan
akan lebih relevan lagi dalam pencatatan aset pada kartu inventaris
barang.
Penyusunan laporan keuangan pada tahun 2019 telah
disesuaikan dengan data Kartu Inventaris Barang dan neraca Tahun
2018 terutama pada aset tetap sudah ada kesesuaian dan relevan.
Dengan adanya kesesuian tersebut didapatkan data yang tepat yang
diinvestasikan dalam aset pada Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Blors
48
BAB VII
Dengan telah tersusunnya Laporan Keuangan Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora Tahun
Anggaran 2019 berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Neraca ,
Laporan Operasional, (LO) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan
Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) maka telah tersedia
informasi mengenai posisi keuangan dan nilai aset yang dimiliki
Dinas Pekerjaan Umum.
Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat membantu
dalam rangka pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di masa yang akan datang
serta sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan uraian dari bab-bab dimuka dapat disimpulkan
hal-hal sebagai berikut:
1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Blora Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Blora Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah
terdiri dari:
- Pendapatan : Rp 3.216.425.000,00
- Belanja : Rp 207.280.347.000,00
2. Realisasi Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kabupaten Blora sampai dengan tutup tahun anggaran
2019 mencapai sejumlah Rp. 4.072.302.822,00 atau 126,61%
dari anggaran yang telah ditetapkan sejumlah Rp.
3.216.425.000,00
3. Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Blora sampai dengan tutup tahun anggaran 2019
sebesar Rp. 193.785.532.331,00 atau 93,49 % dari anggaran
sebesar Rp. 207.280.347.000,00
49
4. Saldo Neraca Pemerintah Blora per 31 Desember 2019 adalah
sebagai berikut:
Jumlah Aset : Rp. 933.128.825.012,39
Jumlah
Kewajiban
: Rp. 286.373.565,00
Jumlah Ekuitas
Dana
: Rp. 932.842.451.447,39
Jumlah
Kewajiban dan
Ekuitas Dana
: Rp. 933.128.825.012,39
Berdasarkan angka realisasi dan penjelasan secara garis besar
tersebut diatas, maka pelaksanaan APBD Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019 pada