PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - · PDF fileKeuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ... pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

III-1

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN

KERANGKA PENDANAAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan dan

mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus

dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung

jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan.

Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan

daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Nomor 13 Tahun 2006 jo. Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara spesifik pengelolaan keuangan

Daerah Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor

11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang dilaksanakan dalam

suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan

dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin

terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan

kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Struktur APBD Kota Semarang terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang

didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;

(2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan (3)

Pengeluaran Pembiayaan Daerah.


III-2

2005 2006 2007 2008 2009

a. Pendapatan 790.214.164.994 1.055.716.854.521 1.173.328.883.585 1.337.697.047.131 1.527.742.676.516

b. Belanja Langsung 712.545.911.276 927.224.310.809 1.127.846.242.654 1.325.301.609.216 1.505.502.336.136

c. Penerimaan Pembiayaan 104.580.219.423 141.741.228.891 249.926.351.010 289.163.996.247 291.823.093.538

d. Pengeluaran Pembiayaan 182.248.473.141 270.233.772.603 6.244.995.694 9.736.340.624 948.498.300

Realisasi Tahun (Rp.)Uraian

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk

menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah

dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis

pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan

daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah

guna mewujudkan visi dan misi.

Selama lima tahun terakhir (2005 -2009) kebijakan pengelolaan keuangan

daerah meliputi kebijakan penerimaan keuangan daerah dan pengeluaran

keuangan daerah seperti yang digambarkan pada Tabel berikut :

Tabel 3.1

Realisasi Pengelolaan Keuangan Kota Semarang Tahun 2005-2009

Sumber data : Buku APBD Kota Semarang, Tahun 2005 – 2009

3.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah merupakan penerimaan pendapatan untuk memenuhi

kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang diperoleh dari sumber-

sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana

perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah

Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Analisis kemampuan

Pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah selama 5 tahun

terakhir (2005 – 2009) yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun

dengan rata-rata peningkatan pendapatan daerah pertahun sebesar 18,54%,

secara rinci seperti terlihat pada tabel dibawah ini :


III-3

Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan dan Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009

1 PENDAPATAN 790.411 1.055.715 1.142.321 1.457.436 1.527.743 18,54%

1.1 Pendapatan Asli Daerah 189.772 224.822 238.238 267.914 306.112 12,79% 20,92%

1.1.1 Pajak Daerah 102.853 114.570 128.536 143.460 154.505 10,72%

1.1.2 Retribusi Daerah 55.445 71.725 77.049 84.757 69.874 7,31%

1.1.3 Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yg dipisahkan 8.980 3.556 3.824 5.405 5.468 -2,59%

1.1.4 Lain-lain PAD Yg Sah 22.493 34.970 28.829 34.291 76.265 22,82%

1.2 Dana Perimbangan 566.403 796.383 773.906 885.912 1.006.576 16,47% 68,30%

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 234.106 273.751 178.776 229.906 257.138 5,67%

1.2.2 DAU 332.297 513.812 586.736 634.864 707.635 22,12%

1.2.3 DAK - 8.820 8.394 21.141 41.803 81,59%

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yg Sah 34.236 34.510 130.177 303.610 215.054 95,52% 10,78%

1.3.1 Hibah - - - - -

1.3.2 Dana Darurat - - - - -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - - - - 29.576 -

1.3.5 Bantuan Keuangan ……dari Propinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya - -

Pertmbh

rata2

151.805

130.177 151.805 23.433

6,75%

-16,99%

- 162.045

No UraianPeriode (dalam Rp.000.000) Proporsi

Rata2

- -

Sumber: DPKAD Kota Semarang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 III-4

Berdasarkan tabel rata-rata realisasi pertumbuhan dan kontribusi rata-rata

selama 5 tahun terakhir (2005-2009) sebesar 18,54 % per tahun dan kontribusi

pertumbuhan rata-rata per-obyek pendapatan terhadap total pendapatan daerah

dominasi paling besar adalah dana perimbangan dengan persentase sebesar 68,30%

dari Total Pendapatan, sedangkan PAD sebesar 20,92% dan Lain-lain pendapatan

yang sah sebesar 10,78%.

Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami rata-rata

pertumbuhan selama 5 tahun (tahun 2005 – 2009) sebesar 12,79% per tahun, hal ini

menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah telah berhasil melampaui target yang

direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Semarang tahun 2005 – 2010 yang ditargetkan sebesar 12,5% per tahun.

Pencapaian target tersebut merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kota Semarang

dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam upaya meningkatkan PAD dilakukan

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yaitu dengan melakukan

langkah-langkah identifikasi sumber-sumber pendapatan potensial maupun

penyesuaian tarif retribusi/ pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan

perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat.

Namun demikian jika dilihat dari kontribusi PAD terhadap penerimaan pendapatan

daerah masih relatif kecil, ketergantungan Pemerintah Kota Semarang terhadap

Pemerintah Pusat dan Provinsi masih cukup tinggi. Kontribusi penerimaan yang

berasal dari dana perimbangan sebesar 68,30%, PAD sebesar 20,92%, dan lain-lain

penerimaan pendapatan daerah yang sah sebesar 10,78%, hal tersebut dapat diartikan

bahwa kemandirian Keuangan Daerah Kota Semarang dalam memenuhi kebutuhan

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih bergantung

pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Perkembangan realisasi Penerimaan Daerah dari Dana Perimbangan juga

mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16,47% per tahun, dengan kontribusi

terbesar pada pos Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami pertumbuhan rata-rata

sebesar 22,12% per tahun. Kenaikan Penerimaan Dana Perimbangan tersebut

menggambarkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang


dalam menggali potensi pada pos-pos Dana Perimbangan menunjukkan hasil yang

positif.

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga mengalami pertumbuhan yang

meningkat, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan. Penerimaan pada Pos ini

berumbser dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota

untuk mendanai program/kegiatan pembantuan yang ada di Kota Semarang.

Berdasarkan kinerja pertumbuhan dan kontribusi pendapatan daerah rata-rata

selama 5 tahun terakhir, untuk pemenuhan pendanaan pembangunan dalam RPJMD

Kota Semarang Tahun 2010-2015 kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan

pada peningkatan kemandirian keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya intensifikasi dan

ektensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah kota

termasuk mengembangkan BUMD baru dengan menganut prinsip-prinsip; (1)

Potensial, lebih menitikberatkan pada potensi daripada jumlah atau jenis pungutan

yang banyak; (2) Tidak memberatkan masyarakat; (3) Tidak merusak lingkungan; (4)

Mudah diterapkan dan dilaksanakan; dan (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai

tarif maupun materinya. Sedangkan asumsi target penerimaan pendapatan daerah

adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli daerah (PAD).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada RPJMD Kota Semarang Tahun

2010-2015 diproyeksikan sebesar 11,25% per tahun, dengan mempertimbangkan

hal-hal sebagai berikut :

a. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami

pertumbuhan rata-rata sebesar 12,79%;

b. Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat tentang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diserahkan Pemerintah daerah pada tahun

2011 dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang direncanakan akan diserahkan

ke Pemerintah Daerah pada tahun 2013; serta

c. Upaya serius dari pemerintah Kota Semarang dalam menggali potensi sumber-

sumber pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.


Pada penerimaan PAD yang menjadi unggulan dan memiliki kontribusi besar dalam

menyokong penerimaan PAD adalah Pajak Daerah sebesar 64,49 % yang meliputi

Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), BPHTB, serta pajak daerah yang lain.

Retribusi Daerah sebesar 19,72% yang meliputi retribusi parkir, dan penerimaan

lain PAD yang sah sebesar 14,39%.

2. Dana Perimbangan

Proyeksi penerimaan dari Dana Perimbangan pada RPJMD Kota Semarang Tahun

2010-2015 sebesar 11,25%, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Realisasi penerimaan Dana Perimbangan selama kurun waktu lima tahun

terakhir yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 16,47%.

b. Bekurangnya penerimaan Dana Perimbangan yang berasal dari Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

c. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan pos yang memiliki Kontribusi terbesar

dalam menyokong penerimaan Dana Perimbangan yakni sebesar 75,12%.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat

dan Keuangan Daerah, DAU diberikan berdasarkan celah fiskal/keuangan dan

alokasi dasar. Celah fiskal/keuangan merupakan kebutuhan daerah yang

dikurangi dengan kapasitas fiskal/keuangan daerah. Kebutuhan daerah

merupakan variable-variable yang ditetapkan undang-undang antara lain

penduduk, luas wilayah,penduduk miskin dan indeks harga, perhitungan

kapasitas keuangan didasarkan atas PAD dan Dana Bagi Hasil yang diterima

daerah, sedangkan alokasi dasar merupakan pemenuhan gaji PNS.

Kebutuhan fiskal Kota Semarang ditahun-tahun mendatang akan mengalami

peningkatan seiring dengan Penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan

rata-rata sebesar 1,43% per tahun, luas wilayah daratan mengalami peningkatan

(akibat reklamasi pantai), penduduk miskin relatif sebesar 21,11% dan

pengadaan CPNS Kota Semarang dengan pemenuhan akan gaji PNS daerah.


3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Penerimaan pada pos ini juga diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar

11,25% per tahun. Kontribusi terbesar pada pos Dana Bagi Hasil Pajak dari

Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya sebesar 59,18%, Dana Penguatan

Desentralisasi Fiskal & Percepatan sebesar 27,91%, dan Bantuan Keuangan dari

Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 12,91%. Dalam upaya

optimalisasi penerimaan pendapatan, maka Pemerintah Kota Semarang harus

secara intensif melakukan koordinasi menggali potensi penerimaan Lain-lain

pendapatan daerah yang sah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun

pemerintah daerah lainnya.

Penerimaan pendapatan daerah pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 yang

terdiri dari penerimaan Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain

Penerimaan Daerah yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata sebesar

11,25% per tahun. Secara rinci sebagaimana tabel dibawah ini :



Tabel 3.3 Proyeksi Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada Tahun 2010 – 2015


3.2. BELANJA DAERAH

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran

Kinerja (Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada

pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan

efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada

kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus

digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat

miskin dan kurang beruntung (pro-poor), pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dan

perluasan lapangan kerja (pro-job).

Gambaran Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah

kota Semarang selama 3 tahun terakhir (2007 – 2009) sebagaimana tabel

dibawah ini :

Tabel 3.4 Proporsi Realisasi Belanja terhadap ABD Kota Semarang Tahun 2007-2009

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir (tahun

2007 - 2009) proporsi rata-rata penggunaan anggaran Belanja Tidak Langsung

terhadap jumlah Anggaran Belanja sebagian besar digunakan untuk belanja

pegawai dengan proporsi rata-rata 46,04%, sedangkan proporsi rata-rata Belanja



Langsung terbesar digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar 26,94%

dan belanja Modal sebesar 13,41%, sedangkan belanja pegawai hanya 5,68%.

Gambaran proporsi anggaran Belanja untuk pemenuhan kebutuhan

aparatur Kota Semarang selama 3 tahun terakhir (2007 – 2009) sebagaimana

tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Semarang

Tahun 2007-2009

2007 2008 2009

A. Belanja Tidak Langsung 87,00% 86,28% 85,83% 86,37%

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 74,33% 73,42% 74,35% 74,03%

2 Belanja Tambahan Penghasilan *) 10,33% 10,45% 9,26% 10,01%

3 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan 0,62% 0,45% 0,41% 0,49%

DPRD serta Operasional KDH / WKDH

4 Belanja Pemungutan Pajak Daerah *) 1,72% 1,96% 1,81% 1,83%

B. Belanja Langsung 13,00% 13,72% 14,17% 13,63%

1 Belanja Honorarium PNS *) 4,39% 4,07% 5,13% 4,53%

2 Belanja Uang Lembur *) 0,32% 0,37% 0,52% 0,40%

3 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 0,02% 0,92% 0,02% 0,32%

4 Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan 1,02% 0,04% 0,78% 0,61%

Bintek PNS *)

5 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 0,04% 0,05% 0,10% 0,06%

6 Belanja Makanan dan Minuman Pegawai *) 1,26% 1,47% 2,38% 1,70%

7 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya *) 0,01% 0,80% 0,09% 0,30%

8 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu *) 0,47% 0,05% 0,69% 0,40%

9 Belanja Perjalanan Dinas *) 4,49% 4,92% 3,24% 4,22%

10 Belanja Perjalanan Pindah Tugas 0,98% 0,49% 1,20% 0,89%

11 Belanja Pemulangan Pegawai - 0,54% 0,02% 0,28%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Pertmb

rata2URAIANNO

Proporsi



Tabel 3.6 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total

Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2007-2009

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan

aparatur terbesar dipergunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan dengan

pertumbuhan rata-rata selama 3 tahun terakhir adalah 21,27%. Sedangkan jika

dilihat dari total pengeluaran belanja, maka pengeluaran belanja untuk

pemenuhan kebutuhan aparatur selama tiga tahun terakhir tahun 2007 – 2009

secara berturut-turut sebesar 42,94%; 48,22%; dan 47,16%

Gambaran Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, tahun

2007 -2009 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.7

Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Semarang Tahun 2007-2009

2007 2008 2009

Rp. Rp. Rp. %

A. Belanja Tidak Langsung 421.068.863.856 552.573.512.492 638.364.106.256 23,38%

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 411.164.025.340 546.987.107.492 633.635.916.256 24,44%

2 Belanja penerimaan anggota dan

Pimpinan DPRD serta Operasional KDH

/ WKDH

4.001.806.491 3.976.800.000 4.128.000.000 1,59%

3 Belanja Bunga 1.905.990.570 1.609.605.000 600.190.000 -39,13%

4 Belanja bagi hasil 3.997.041.455 - -

B. Belanja Langsung 415.211.924.572 425.187.478.012 436.349.573.800 2,51%

1 Belanja honorarium PNS khusus untuk

guru dan tenaga medis2 Belanja beasiswa pendidikan PNS 117.000.000 5.334.093.950 154.000.000

3 Belanja jasa kantor (khusus tagihan

bulanan kantor seperti listrik, air, telepon

dan sejenisnya)

325.000.000 475.000.000 515.000.000 27,29%

4 Belanja sewa gedung kantor (yang telah

ada kontrak jangka panjangnya) - - - -

5 Belanja sewa perlengkapan dan

peralatan kantor (yang telah ada kontrak

jangka panjangnya) - - - -

C. Pembiayaan Pengeluaran 2.194.995.694 2.740.998.028 948.498.300 -20,26%

1 Pembentukan dana cadangan - - -

2 Pembayaran pokok hutang 2.194.995.694 2.740.998.028 948.498.300 -20,26%

Total (A+B+C) 838.475.784.122 980.501.988.532 1.075.662.178.356

Rata-Rata

PertumbuhanNO URAIANJumlah Rupiah (Rp)



Tabel 3.8 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Kota Semarang Tahun 2007-2009

Dari tabel diatas menujukkan bahwa belanja periodik yang wajib dibayar

dan tidak dapat ditunda pembayarannya adalah anggaran pelaksanaan fungsi

pendidikan yang dibiayai dari belanja langsung pada belanja anggaran

pelaksanaan fungsi pendidikan termasuk gaji pendidik, yang masih cukup

memadai yakni proporsi rata-rata selama 3 tahun terakhir sebesar 31,43 %

Dengan memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung dan

pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama

sebagaimana tabel diatas, maka dapat diproyeksikan anggaran belanja selama

5 tahun kedepan (2010 -2015) untuk menghitung kerangka pendanaan

pembangunan sebagaimana tabel berikut :

Rp. % Rp. % Rp. %

A. Belanja Tidak Langsung 523.682.040.326 94,67% 759.714.103.492 94,24% 833.423.502.970 97,79%

1 Belanja Gaji dan Tunjangan (PNS pada Dinas Pendidikan) 251.029.976.038 45,38% 330.661.872.171 44,38% 363.162.759.535 42,61%

2 Belanja Gaji dan Tunjangan (Tng Kependidikan) 251.029.976.038 45,38% 330.661.872.171 44,38% 363.162.759.535 42,61%

3 Belanja Tambahan Penghasilan (Tng Kependidikan) 21.622.088.250 3,91% 40.782.445.000 5,47% 41.021.080.000 4,81%

4 Belanja Bantuan Keuangan (Pelaksnan. Fungsi Kependidikan) - - - - - -

5 Belanja Hibah (Pelaksanaan Fungsi Kependidikan) - - - - 22.035.962.900 2,59%

6 Belanja Bant. Sosial (Pelaksanaan Fungsi Pendidikan) - - 57.607.914.150 7,73% 44.040.941.000 5,17%

B. Belanja Langsung 534.388.338.598 62,27% 527.786.930.505 54,97% 613.476.270.614 52,84%

1 Belanja Kegiatan (pd Dinas Pendidikan) 87.245.424.770 15,18% 78.171.306.667 13,47% 69.764.143.693 10,68%

2 Belanja Kegiatan (pelaksanaan fungsi pendidikan) 87.245.424.770 15,18% 78.171.306.667 13,47% 69.764.143.693 10,68%

3 Belanja Anggaran (pelaksanaan fungsi Pendidikan 359.897.489.058 31,91% 371.444.317.171 28,03% 473.947.983.228 31,48%

termasuk Gaji Pendidik)

Total Belanja Daerah Fungsi Pendidikan (A+B) 1.058.070.378.924 156,94% 1.287.501.033.997 149,21% 1.446.899.773.584 150,63%

Total Belanja Daerah (C) 1.058.070.378.924 156,94% 1.287.501.033.997 149,21% 1.446.899.773.584 150,63%

2009

Prosentase

NO URAIAN 20082007



Tabel 3.9 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat

serta Prioritas Utama Kota Semarang pada Tahun 2010-2015

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa belanja yang wajib dan mengikat serta

prioritas utama yang harus dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang selama

periode tahun 2010-2015 mengalami peningkatan.

Sedangkan untuk Belanja daerah tidak mengikat yang dipergunakan untuk

mendanai program/kegiatan pembangunan baik belanja tidak langsung maupun

belanja langsung sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.10 Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tidak Mengikat

RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015

Belanja tidak langsung yang tidak wajib dan tidak mengikat yang terdiri dari

belanja hibah, bantuan sosial, belanja bunga dan belanja tidak terduga yang

direncanakan digunakan untuk :

1. Belanja Hibah

Belanja Hibah dipergunakan untuk mendorong lembaga/badan/organisasi

untuk berperan aktif dalam pembangunan. Belanja ini direncanakan akan

diberikan secara hibah kepada lembaga/badan/organisasi yang ada di Kota

Semarang antara lain :

- KONI Kota Semarang;

- Organisasi Pramuka;

- Organisasi KNPI

- Organisasi Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK);

- Organisasi Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);

- Organisasi Dharma Wanita Kota Semarang;

- Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD);

- Organisasi Dewan Pendidikan Kota Semarng;

- GOP TKI;

- Organisasi DP2K;

- Organisasi lainnya yang aktif di Kota Semarang.



2. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial direncanakan untuk mendukung program-program

Pemerintah Kota Semarang dalam upaya peningkatan kehidupan sosial

masyarakat, antara lain :

- Belanja bantuan sosial kepada LSM dan Organisasi Masyarakat;

- Santunan;

- Bantuan Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap baik Swasta, Non

Dinas Pendidikan, maupun Negeri;

- Bantuan rehab Sekolah, tempat ibadah, dan Sarana prasana wilayah ;

- Bantuan Penyandang Cacat, pemulangan orang terlantar dan korban

bencana;

- Bantuan operasional panti sosial dan panti asuhan, serta pendidikan non

formal ;

- Bantuan operasional tempat ibadah/kegiatan keagamaan dan

penyelenggaraan kegiatan keagamaan;

- Bantuan stimulan kepada UKM Peserta Pameran Promosi;

- Fasilitasi Usaha produktif bagi anak jalanan ;

- dan bantuan lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja ini dperuntukan bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat

diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kota Semarang serta

kegiatan yang tidak biasa/tanggap darurat.

Untuk belanja langsung yang tidak wajib dan tidak mengikat digunakan

untuk berbagai program/ kegiatan dengan tetap mengedepankan program/

kegiatan prioritas.

Prioritas program/kegiatan tersebut dipisahkan menjadi prioritas I,

prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama

sebelum prioritas II. Demikian selanjutnya Prioritas III mendapatkan alokasi

anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan pendanaannya.


Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan Visi dan

Misi atau program unggulan/ dedicated Kepala Daerah yang definitif harus

dilaksanakan oleh daerah pada periode lima tahun mendatang.

Program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik,

bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat

yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang

tinggi pada capaian visi/misi daerah.

Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah .

Program Prioritas II merupakan program prioritas di tingkat SKPD yang

merupakan penjabaran per urusan yang berhubungan dengan program/kegiatan

unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi

masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang

dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD

termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-

belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah,

belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, dan belanja tidak terduga.

Secara keseluruhan belanja wajib/mengikat dan belanja tidak mengikat pada

RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.11

Rekapitulasi Belanja Wajib/ Mengikat dan Belanja Tidak Mengikat

RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015

Uraian Tahun Dasar 2010

Jumlah Rupiah(Rp. 000.000)

2011 2012 2013 2014 2015

Belanja Wajib/ Mengikat 1.144.414 1.116.755 1.263.541 1.369.287 1.480.575 1.619.150

Belanja Tidak Mengikat 721.138 905.467 854.930 868.468 925.2250 994.936

Jumlah 1.865.552 2.022.222 2.118.471 2.237.755 2.405.825 2.614.086

3.3 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk

menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, ketika terjadi

defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan


anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan,

maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran

dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan

transfer ke dana Cadangan.

Gambaran Pembiayaan Riil Daerah selama 3 tahun terakhir (2007-2009) adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.12 Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Semarang Tahun 2007-2009

Pada tabel penutup defisit riil diatas menunjukkan bahwa pada tahun

2007 Realisasi Belanja Daerah masih dibawah (lebih kecil) dari pada realisasi

pendapatan, yang berarti tidak terjadi defisit anggaran atau surplus sebesar Rp.

45.482.640.931, sehingga tidak diperlukan anggaran penutup defisit riil pada

tahun 2007, oleh karena itu SiLPA tahun sebelumnya (tahun 2006) tidak

dialokasikan guna menutup defisit melainkan dialokasi sepenuhnya sebagai

penerimaan pembiayaaan pada tahun berkenaan (tahun 2007) dan akan

menambah SiLPA tahun berkenaan (tahun 2007) yang selanjutnya akan menjadi

bagian sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada tahun

anggaran 2008. Demikian pula untuk tahun 2008 dan tahun 2009 terjadi kondisi

yang sama yaitu Surplus Anggaran.

2007 2008 2009

1 Realisasi Pendapatan Daerah 1.173.328.883.585 1.337.697.047.131 1.527.742.676.516

Dikurangi Realisasi :

2 Belanja Daerah 1.127.846.242.654 1.325.301.609.216 1.505.502.336.136

3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 6.244.995.694 9.736.340.624 948.498.300

A. Surplus/Defisit Riil 45.482.640.931 12.395.437.915 22.240.340.380

Ditutup oleh realisasi : penerimaan pembiayaan :

4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun

Anggaran Sebelumnya 249.926.351.010 289.163.996.247 291.823.093.538

5 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0

6 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan 0 0 0

7 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0

8 Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah 0 0 0

9 Penerimaan Piutang Daerah 0 0 0

B. Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 243.681.355.316 289.163.996.247 291.823.093.538

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 289.163.996.247 291.823.093.538 313.114.935.618

Berkenaan ( A-B )

URAIANNOP e r i o d e (Thn.)



Gambaran komposisi penutup defisit anggaran seluruhnya berasal dari Sisa Lebih

Perhitungan (SiLPA) sebagamana tabel dibawah ini :

Tabel 3.13 Komposisi Penutup Defisit Anggaran Seluruhnya Berasal dari Sisa Lebih

Perhitungan (SiLPA) Kota Semarang Tahun 2007-2009

Tabel 3.14

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Semarang Tahun 2007-2009

Berdasarkan gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Maka dapt dihitung

proyeksi kapasitas penerimaan pembiayaan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan

(2010-2015), sebagaimana tabel berikut:

2007 2008 2009

1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran

Sebelumnya0% - -

2 Pencairan Dana Cadangan 0% - -

3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0% - -

4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0% - -

5 Penerimaan, Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0% - -

6 Penerimaan Piutang Daerah 0% - -

7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan 0% - -

URAIANNOProporsi dari total defisit riil

2007 2008 2009

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Saldo Kas Neraca Daerah 4.468.188.074.531 5.420.989.898.153 5.108.547.908.932 7,78%

Dikurangi :

2Kewajiban kpd pihak ketiga sampai dengan akhir

tahun belum terselesaikan- - - -

3 Kegiatan lanjutan - - - -

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (1-2-3) 4.468.188.074.531 5.420.989.898.153 5.108.547.908.932 7,78%

NO URAIANPertmb rata2

(%)




Tabel 3.15

Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran

Kota Semarang Tahun 2011 -2015

2011 2012 2013 2014 2015

1 Saldo Kas Neraca Daerah - 7,78% 5.934.359.186.687 6.396.052.331.411 6.893.665.202.795 7.429.992.355.572 8.008.045.760.836

Dikurangi :

2

Kewajiban kpd pihak ketiga sampai

dengan akhir tahun belum

terselesaikan

- % - - - - -

3 Kegiatan lanjutan - % - - - - -

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran 5.505.992.936.247 % 5.934.359.186.687 6.396.052.331.411 6.893.665.202.795 7.429.992.355.572 8.008.045.760.836

Proyeksi (Rp)NO URAIAN Tahun Dasar 2010

Pertmbh

Rata2



3.4. NERACA DAERAH

Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan

pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio

aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan

daerah. Analisis neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal

sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas

Ratio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Data Rasio Likuiditas selama 3 (tiga) tahun terakhir tahun 2007 - 2009

sebagaimana tebel berikut:

Tabel 3.16 Rasio Likuiditas Kota Semarang Tahun 2007-2009

RATIO RUMUS 2007 2008 2009Aset Lancar 325.008.957.901 335.384.231.264 405.327.997.038

Kewajiban Jangka Pendek 2.745.473.457 5.250.328.592 11.315.329.191

118 64 36

Aset Lancar - Persediaan 313.657.040.973 321.377.631.319 387.592.172.257

Kewajiban Jk. Pendek 2.745.473.457 5.250.328.592 11.315.329.191

114 61 34

Total hutang 20.206.203.583 17.338.540.765 20.529.682.339

Total Aset 4.488.394.278.114 5.438.328.438.918 5.129.077.491.271

0,0045 0,0032 0,0040

Total Hutang 20.206.203.583 17.338.540.765 20.529.682.339

Totak Ekuitas 4.468.188.074.531 5.420.989.898.153 5.108.547.808.932

0,0045 0,0032 0,0040

Rata-rata umur piutang365 / perputaran piutang

33 37 37

Rata-rata umur persediaan365 / perputaran persediaan

12 15 41

Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio total hutang terhadap total aset

Rasio Quick (quick ratio)

Rasio Lancar

b. Rasio Solvabilitas

Ratio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah

dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang.

Rasio Solvabilitas selama 3 (tiga) tahun terakhir tahun2007 – 2009

sebagaimana pada tabel berikut :



Tabel 3.17 Rasio Solvabilitas Kota Semarang Tahun 2007-2009

c. Debt Service Coverage Ratio (DSCR);

Debt Service Covarege Ratio (DSCR) merupakan komponen untuk

mengukur kemampuan keuangan daerah dalam melakukan kebijakan

hutang/pinjaman kepada lembaga pemberi pinjaman. Ketentuan tentang

Pemerintah Daerah dalam melakukan pinjaman daerah, adalah sebagai

berikut :

- DSCR > 2,5 %, boleh melakukan pinjaman daerah

- DSCR = 2,5 %, boleh melakukan pinjaman dengan catatan

- DSRC < 2,5%, tidak boleh melakukan pinjaman daerah

Tabel 3.18

Debt Service Covarage Ratio (DSCR) RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

A. PENDAPATAN

1. PAD 314.653.496.600 427.311.654.923 480.725.611.788 528.798.172.967 581.677.990.264 639.845.789.290

2. Bagian Hasil Pajak 276.700.000.000 188.121.304.000 211.636.467.000 232.800.113.700 256.080.125.070 281.688.137.577

3. Bagi Hasil Bukan Pajak 557.500.000 557.500.000 627.187.500 689.906.250 758.896.875 834.786.563

4. DAU 640.186.272.000 715.959.967.000 805.454.962.875 886.000.459.163 974.600.505.079 1.072.060.555.587

5. Lain Pendapatan yang sah 332.273.106.400 333.229.308.077 374.882.971.587 412.371.268.745 453.608.395.620 498.969.235.182

JUMLAH A 1.564.370.375.000 1.665.179.734.000 1.873.327.200.750 2.060.659.920.825 2.266.725.912.908 2.493.398.504.198

B. BELANJA WAJIB

1. Belanja Pegawai 905.852.577.618 883.510.708.236 971.861.779.060 1.069.047.956.966 1.175.952.752.662 1.300.548.027.928

2. Belanja pada SKPD 227.000.000.000 230.263.903.900 220.698.716.714 229.258.675.668 233.642.172.058 247.621.903.200

3. Angsuran Hutang & Belanja 2.980.000.000 2.980.000.000 70.980.000.000 70.980.000.000 70.980.000.000 70.980.000.000

Bunga dan beban lainnya

JUMLAH B 1.135.832.577.618 1.116.754.612.136 1.263.540.495.774 1.369.286.632.634 1.480.574.924.720 1.619.149.931.128

Selisih 428.537.797.382 548.425.121.864 609.786.704.976 691.373.288.191 786.150.988.188 874.248.573.070

Angsuran pinjaman/Hutang 2.980.000.000 2.980.000.000 70.980.000.000 70.980.000.000 70.980.000.000 70.980.000.000

14380% 18404% 859% 974% 1108% 1232%DSCR

UraianNoTahun (Rp)

Sumber : Bappeda, data diolah

Berdasarkan penghitungan DSCR diatas, dapat diketahui bahwa DSCR

pada tahun 2010 sebesar 14,380%, pada tahun 2011 pemerintah Kota

n-3 n-2 n-1

2007 2008 2009

a. Rasio Kewajiban

terhadap Aset

Kewajiban / Aset 0,004233271 0,003188211 0,050649554

b.Rasio Kewajiban

terhadap Ekuitas

Kewajiban / Ekuitas 0,004251267 0,003198409 0,004018692

RASIO Rumus



Semarang melakukan kebijakan pinjaman daerah sebesar Rp. 200.000.000.000,-

, dengan DSCR sebesar 323%, pada tahun 2012 DSCR mengalami penurunan,

menjadi sebesar 859%, dan berturut-turut tahun 2013-2015 DSCR mengalami

peningkatan 974%, 1.108% dan 1.232%. Penurunan DSCR pada tahun 2012 -

2015 disebabkan adanya kewajiban membayar angsuran pinjaman daerah yang

dilakukan pada tahun 2011.

3.5. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan

daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka

menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi

penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan

mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat

diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk

membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2011- 2015) dalam

Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) kota Semarang

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.19

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2011-2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas

riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja



langsung dan tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan

jangka menengah daerah (RPJMD) 2011 -2015 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.20 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Kota Semarang Tahun 2011-2015

Berdasarkan tabel diatas bahwa dari Rencana Kapasitas Riil

kemampuan keuangan setelah dikurangi belanja periodik yang wajib dan

mengikat serta prioritas utama, pada tahun 2011 terjadi surplus anggaran

sebesar Rp. 99,484 Milyar.



alternatif 1 -> Kebijakan surplus anggaran dipergunankan untuk pengeluaran

pembiayaan yang dialokasikan untuk penyertaan modal Perusahaan Milik

Daerah (PERUSDA).

Alternatif 2 -> Kebijakan surplus anggaran dipergunaan untuk mendanai

program/kegiatan recovery antara lain Pembangunan Pasar, Peningkatan Jalan

serta infastruktur kota lainnya.

Selama lima tahun terakhir (2005 -2009) kondisi perkembangan BUMD

belum sepenuhnya mampu meberikan konstribusi optimal terhadap pendapatan

daerah. Perkembangan BUMD selama ini adalah sebagamana tabel berikut :

Tabel 3.21

Perkembangan BUMD Kota Semarang Tahun 2005 – 2009

NO URAIAN 2005 2006 2007 2008 2009

1. PERUSDA PERCETAKAN

Penyertaan Modal

- 1.396.000.000 550.000.000 - -

Total asset 1.444.805.481 2.866.081.429 3.486.982.925 3.516.207.028 3.410.601.327

Ekuitas 903.074.042 2.348.499.291 3.008.468.506 3.070.930.446 2.827.467.214

Laba (rugi) setelah Pajak

98.739.365 128.416.669 212.702.620 232.624.035 (57.364.003)

Deviden - 59.243.620 77.050.000 116.986.441 127.943.220

2. PERUSDA RPH

Penyertaan Modal

- - - - -

Total asset 5.159.810.905 5.133.550.338 4.982.172.093 4.985.373.696 5.044.430.947

Ekuitas 5.159.789.775 5.133.550.338 4.982.172.093 4.985.373.696 5.039.696.726


(61.824.225) 17.572.163 (68.567.187) 3.198.603 54.323.030

Deviden 4.164.542 - 9.664.690 3.198.603 29.877.667

3. PDAM Tirta Moedal

Penyertaan Modal

- (670.000.000) - - -

Total asset 329.367.409.776 347.226.596.718) 346.170.640.496 349.025.302.739 295.946.972.788

Ekuitas (14.351.519.450) (38.232.071.250) (84.088.750.396) (107.175.424.639) (167.153.344.124)


(13.901.911.281) (20.413.138.765) (45.553.981.890) (35.947.603.225) (7.758.171.713)

Deviden - - - - -

4. PD BPR Bank Pasar

Penyertaan Modal

- 600.000.000 - 1.200.000.000 -


NO URAIAN 2005 2006 2007 2008 2009

Total asset - 5.069.970.435 7.345.214.311 9.652.886.324 11.324.078.050

Ekuitas 1.426.515.057 1.784.612.859 1.819.840.859 1.507.213.000 2.707.213.000


106.146.135 (163.714.518) 197.414.458 283.273.359 418.731.306

Deviden -

-

- 78.965.820 113.309.341

5. PD BPR BKK

Penyertaan Modal

1.830.000.000 72.773.133 2.500.000.000 1.745.343.463 -

Total asset 57.313.924.425 52.548.188.957 44.169.728.165 - -

Ekuitas 6.760.600.237 1.288.965.339 2.883.098.120 - -


425.921.721 (6.245.791.898) (10.345.206.930) (9.851.795.208) (6.736.167.298)

Deviden - - - - -

Namun demikian kedepan, setelah beberapa kewajiban pemerintah

daerah yang berkaitan dengan kewajiban penyertaan modal disetor selesai

dilaksanakan dan penyempurnaan manajemen diharapkan BUMD mampu

memberikan kontribisi positif terhadap pendapatan daerah.

Tabel 3.22

Rencana Pendapatan BUMD Kota Semarang Tahun 2011 – 2015

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1. PERUSDA PERCETAKAN

Laba Setelah Pajak 406.404.145 450.127.520 476.843.055 510.222.065 561.000.000

Setoran PAD 223.522.280 247.570.136 262.263.680 280.622.136 308.550.000

2. PERUSDA RPH & BHP


Setoran PAD 33.699.082 37.112.206 55.026.849 56.155.889 61.559.881

3. PDAM Tirta Moedal

Laba Setelah Pajak (325.611.000) (318.289.000) 2.184.551.000 3.054.163.000 2.312.364.000

Setoran PAD - 1.201.503.050 1.679.789.650 1.271.800.200

4. PD BPR Bank Pasar


Setoran PAD 279.500.000 311.750.000 344.000.000 376.250.000 408.500.000

5. PD BPR BKK

Laba Setelah Pajak 2.850.000.000 5.625.000.000 6.750.000.000 8.100.000.000 9.720.000.000

Setoran PAD 1.425.000.000 2.812.500.000 3.375.000.000 4.050.000.000 4.860.000.000

Bagian Pemprov (51 %)

726.750.000 1.434.375.000 1.721.250.000 2.065.500.000 2.478.600.000

Bagian Pemkot (49 %) 698.250.000 1.378.125.000 1.653.750.000 1.948.500.000 2.381.400.000


Demikian pula halnya dengan beberapa aset pemerintah Kota Semarang

yang dikerjasamakan dengan pihak Ketiga juga belum sepenuhnya mampu

memberikan kontribusi optimal. Beberapa aset yang memungkinkan

dikerjasamakan kembali dalam jangka 5 tahun kedepan adalah : Kajengan,

Taman Lele, Tinjomoyo, Bonbin Mankang, Terminal Mangkang, Pasar Ngalian,

TPA Jatibarang, Lantai Dasar Plasa Simpang Lima, Wisma Pancasila, Parkir

Lantai 1 s/d 7 Plasa Simpang Lima, SPBU Pandanaran, Lapangan Golf Gombel,

Ruang Lantai VII B Plasa Simpang Lima serta Lapangan Parkir di Plataran Sam

Poo Kong.

Beberapa kegiatan kerjasama yang masih dilakukan oleh Pemerintah

Kota Semarang dengan pihak ke III dari lima tahun terakhir dapat terlihat dalam

tabel di bawah ini.


Tabel 3.23

Perjanjian Kerjasama yang Masih Dilakukan Antara Pemerintah Kota Semarang

dengan Pihak Ketiga pada Tahun 2011-2015

No. No. & Tgl Surat Kerjasama dengan Bentuk Kerjasama

Tahun (rp.)

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015

1. 643/72 Th.

1988 YUTATA RAHARJA KONTRAK BAGI TEMPAT

USAHA DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYA DAN GUNA GEDUNG WISMA PANCASILA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

-

-

-

-

-

BTU 30 Th

15 - 06 - 1988 Bagian Pemkot :

PT. ARGAMUKTI PRATAMA - Tempat Parkir Lt. Dasar s/d Lt. VII

Komp. Pertokoan Simpanglima Blok A No. 14-15 Semarang

Masa Perjanjian (3 Versi) - Gedung Pertemuan (Bagian ini disewakan kembali menjadi perjanjian 1a, 1b, 1c dan 1d.

1. Berdasar Penandatanganan

(tgl 15-06-1998 s/d 15-06-2018)

2. Berdasar terbit HGB

(tgl 29012-1997 s/d 29-12-2027)

3. Berdasar Pengesahan Mendagri

(13-08-1988 s/d 13-08-2018)

1a. 644.2/02 YUTATA RAHARJA SEWA MENYEWA PERTOKOAN DI LANTAI DASAR PADA PLASA SIMPANG LIMA JALAN ACHMAD YANI NO. 1 KOTA SEMARANG

123.750.000

123.750.000

123.750.000

123.750.000

123.750.000

- Tahun 2006 s/d 2010

01 - 02 - 2001 - Rencana mulai tahun 2011 disewakan kembali dengan jangka Sewa 5 tahun

PT. ARGAMUKTI PRATAMA


Masa Perjanjian :

(01 - 02 - 2001 s/d 31 - 01 - 2006)



Tahun (rp.)

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015

1b. 644/1 Th, 2006 Ir. YOHANNES GUNAWAN HALIM SEWA MENYEWA GEDUNG PERTEMUAN WISMA PANCASILA BESERTA FASILITASNYA

329.422.500

370.600.313

416.925.353

469.041.023

527.671.151

- Rencana mulai tahun 2011 disewakan kembali jangka sewa 8 tahun 06 - 01 - 2006

PT. ARGA KENCANA SANTOSO

Gd. Plasa Simpang Lt. IV

Jl. KH. Achmad Dahlan No. 2 Semarang

1c. 644/1 Th 2006 Ir. YOHANNES GUNAWAN HALIM SEWA MENYEWA AREAL PARKIR LANTAI VII PLASA SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG

82.912.500 93.276.563

104.936.134

118.053.151

132.809.795

- Rencana mulai tahun 2011 disewakan kembali dgn jangka sewa 5 tahun

06 - 01 - 2006

PT. ARGA KENCANA SANTOSO

Gd. Plasa Simpang Lt. IV

Jl. KH. Achmad Dahlan No. 2 Semarang

Masa Perjanjian :

(06-01-2006 s/d 05-01-2011)

1d. 645.2/6 YUTATA RAHARJA SEWA MENYEWA AREAL PARKIR MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI LANTAI I SAMPAI LANTAI VI PLASA SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG

1.212.673.096 1.212.673.096

1.212.673.096 1.212.673.096

1.212.673.096

- Rencana mulai tahun 2011 disewakan kembali dgn jangka sewa 5 tahun 05 - 04 - 2006

PT. ARGAMUKTI PRATAMA


Masa Perjanjian :

(05 - 04 - 2006 s/d 04 - 04 - 2011)

2. 602/12/Th 1992 HENGKY GUNAWAN PRASETIYO KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PEREMAJAAN KOMPLEKS PERTOKOAN BUBAAN

-

-

-

-

-

- BTU 25 Th

20 - 04 - 1992 PT. PRATAMA ERADJAYA Bagian Pemkot :

- Kios Lt Dasar dikleola



Tahun (rp.)

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015

Jl. Beteng No. 33 Smg Dinas Pasar

Masa Perjanjian ( 3versi) - Parkir dikelola Dishub

1. Berdasar Penandatangan

(tgl 15-06-1988 s/d 15-08-2018)

2. Berdasar Tertib

(tgl 29-12-1997 s/d 29-12-2027)


(13-08-1988 s/d 13-08-2018)

3. 602/21/Th. 1992

Ir. MIKAIL SALIM KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PUSAT PERBELANJAAN DAN REKREASI SHOPPING CENTRE JOHAR (SCJ)

-

-

-

-

-

- BTU 30 Th

17 - 06 - 1992 PT. PRATAMAGRAHA NIAGAJAYA Bagian Pemkot

Jl. Taman Borobudur Timur No. 1 Smg - Los Pasar & Toko dikelola Dinas Pasar

Masa Perjanjian ( 3 versi)

1. Berdasar Penandatanganan - Parkir dikelola Dishub

(tgl 17-06-1992 s/d 18-06-2022)

2. Berdasar Terbit HGB

(tgl 29-12-1997 s/d 30-12-2027)


(31-08-1992 s/d 01-09-2022)

4. 602/22/Th. 1992

BUDI HENDRAWAN KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PUSAT PASAR DARGO SEMARANG

-

-

-

-

-

- BTU 30 Th

17-06-1992 PT. INVESTINDO CIPTA PERDANA Bagian Pemkot

Jl. Beton Mas Utara No. 159 Komp. Perum Tanah Mas Smg

- Los Pasar & Toko dikelola Dinas Pasar

Masa Perjanjian (3versi) - Parkir dikelola Dishub

1. Berdasar penandatanganan

(tgl 17-06-1992 s/d 18-06-2022)



Tahun (rp.)

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015

2. Berdasar Tertib HGB

(tgl 15-04-1994 s/d 16-04-2024)


5. 602/23/Th 1992 BAMBANG HARTONO TERTA KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM PEMBANGUNAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR GAYAMSARI SEMARANG

-

-

-

-

-

- BTU 30 Th

17-06-1992 PT. BUMI MAKMUR ADIKENCANA Bagian Pemkot

Masa Perjanjian (3 versi) - Los Pasar & Toko dikelola Dinas Pasar

1. Berdasar Penandatanganan

(tgl 17-06-1992 s/d 18-06-2022) - Parkir dikelola Dishub

2. Berdasar Tertib HGB

(tgl 26-05-1997 s/d 27-05-2027)


(14-09-1994 s/d 15-09-2024)

6. 590/06 Th 1994 YUTATA RAHARJA KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYAGUNA TANAH DISEKITAR TUGU TABANAS GOMBEL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- BTU 30 Th

26-05-1994 PT. KEKANCAN MUKTI Bagian Pemkot

Jl. Karang Wulan Barat 23 Semarang - Los Pasar & Toko dikelola Dinas Pasar

Mas Perjanjian (3 versi)

1. Berdasar Penandatanganan - Parkir dikelola Dishub

(tgl 26-05-1994 s/d 27-05-2024)


(tgl 26-05-2009 s/d 27-05-2039)


7. 641/33/Th. 1997

YUTATA RAHARJA KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT DIATAS TANAH MILIK PEMERINTAH

BTU 30 Th

12-12-1997 Bagian Pemkot :

PT. ARGAMUKTI PRATAMA Bangunan dan fasilitasnya



Tahun (rp.)

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015


KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TERLETAK DI JALAN KH. AHMAD DAHLAN NO. 2 SEMARANG BEKAS GEDUNG KANWIL VII DEPPARPOSTEL JAWA TENGAH

senilai Rp. 3.243.681.000,-

Masa Perjanjian :

1. Berdasar penandatangaan

(tgl 12-12-1997 s/d 13-12-2027)



8. 643/12 RICHARD SHIU KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TAMAN RIA DIKOMPLEK TAMAN BUDAYA RADEN SALEH (TBRS) SEMARANG

300.000.000

300.000.000

300.000.000

375.000.000

375.000.000

BOT 25 Th

12-08-2002 PT. SEMARANG ARSANA REKREASI TURTA

3 rd floor 75 Ave des Champ Elyes Paris

Masa Perjanjian :

(Tgl 27-08-2002 s/d 28-08-2027)

9. 551.2/3 CHRIS SAPUTRO SEWA MENYEWA AREAL PARKIR MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI LANTAI V PLASA II SIMPANG LIMA JALAN KH. AHMAD DAHLAN NO. 2 KOTA SEMARANG

-

-

-

-

-

- Sewa 5 Th

04-04-2003 PT. ARGAMUKTI PRATAMA

- Sejak tahun 2008 dikelola Dishub

Jl. Puspanjolo Barat No. 12 Semarang

Masa Perjanjian :

(tgl 04-04-2003 s/d 05-04-2008)

10. 630/035/2004 CHRIS SAPUTRO KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN JEMBATAN

90.000.000 99.000.000 108.900.000 119.790.000 131.769.000 BOT 20 Th

12-08-2004 PT. ARGOMUKTI PRATAMA



Tahun (rp.)

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015

Jl. Achmad Yani Smg PENGHUBUNG FUNGSIONAL TERPADU PLASA SIMPANG LIMA DAN MAL CIPUTRA DI JALAN KH.AHMAD DAHLAN SEMARANG

Masa Perjanjian :

(12-08-2004 s/d 13-08-2024)

11. 630/036 Ir. MUHAMMAD VERGA PRABOWO AGUS

KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN JEMBATAN PENGHUBUNG ANTARA GEDUNG PARKIR DAN MAL CIPUTRA DI JALAN ANGGREK RAYA SEMARANG

11.000.000 12.100.000 13.310.000 14.641.000 16.105.100 BOT 25 Th

12-08-2004 PT. CIPUTRA

Jl. Simpanglima No. 1 Semarang

Masa Perjanjian :

(12-08-2004 s/d 13-08-2029)

12. 511.2/40/2004 GUNTUR SURYA WIDISAPUTRA, Amd SEWA MENYEWA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR GEDAWANG DI KELURAHAN GEDAWANG KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

- - - - - - Sewa 5 tahun

10-09-2004 PT. REKA CIPTA ARTHA PRATAMA

- Tahun 2010 diserakan pengelolaannya kepada Dinas Pasar

Jl. Sri Rejeki Timur Raya Kav 2 Semarang

Masa Perjanjian :

(tgl 10-03-2006 s/d 11-03-2011)

13. 511.2/041 Ir. ANNY WIDIPRAMANTI, MT SEWA MENYEWA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR METESEH DI KELURAHAN METESEH KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

- - - - - - Sewa 5 tahun

04-10-2004 CV. SARANA MAKMUR - Tahun 2010 diserakan pengelolaannya kepada Dinas Pasar

Jl. Sri Rejeki Timur Raya Kav 2 Semarang

Masa Perjanjian :

(tgl 04-04-2006 s/d 05-04-2011)



Tahun (rp.)

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015

14. 511.2/042 ANANTA TRI WIDYA WARDANA SEWA MENYEWA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR BANJARDOWO DI KELURAHAN BANJARDOWO KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

- - - - - - Sewa 5 tahun

04-10-2004 PT. PRATAMA SARANA MANDIRI - Tahun 2010 diserakan pengelolaannya kepada Dinas Pasar Jl. Sri Rejeki Timur Raya Kav 2

Semarang

Masa Perjanjian :

(tgl 04-04-2006 s/d 05-04-2011)

15. 590/02 ROSLIND BIYANTORO PERPANJANGAN SEWA MENYEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI JALAN MGR. SOEGIYOPRANOTO NO.55 SEMARANG

88.500.000 88.500.000 88.500.000 88.500.000 88.500.000 - Sewa 5 tahun

31/01/2005 TOKO ROTI PURIMAS 3 BAKERY

Jl. MGR Soegiyopranoto No. 55 Semarang

Masa Perjanjian :

(tgl 31-01-2005 s/d 01-02-2010)

16. 644.2/017 BASARI BACHRI PERSETUJUAN PENYEWAAN PERTOKOAN DI LANTAI I PLASA II SIMPANGLIMA YANG BERALAMAT DI JALAN KYAI AHMAD DAHLAN NO.2 SEMARANG OLEH PT. METROPOLITAN GOLDEN MANAGEMENT

-

-

-

-

-

Sewa 5 Th

29/10/2007 PT. METROPOLITAN GOLDEN MANAGEMENT

PAD masuk Retribusi

Jl. KH Noer Ali PO BOX 275 Bekasi Kekayaan Daerah Dinas Pariwisata

Masa Perjanjian :

(tgl 29-10-2007 s/d 30-10-2012)

17. 568.1/21/2007 Ir. ISMAWAN HARYONO KERJASAMA PEMANFAATAN DALAM RANGKA PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI PUPUK ORGANIK DI KOTA

580.000.000 580.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 Jangka waktu 25 Th

04/11/2007 PT. NARPATI AGUNG KARYA PERSADA LESTARI



Tahun (rp.)

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015

SEMARANG

Graha Mustika Ratu Lt. 4

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta

Masa Perjanjian :

(tgl 14-11-2007 s/d 14-11-2032)

18. 590/23 Th. 2007 RONNY ABDULLAH SEWA MENYEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI JALAN PANDANARAN KELURAHAN MUGASARI KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

660.000.000

660.000.000

720.000.000

720.000.000

72.000.000

Sewa 5 tahun

PT. RABAS MITRA SEJATI

Jl. Hayam Wuruk No. 4B/12 Kebon Jeruk Kelapa Jakarta Barat

Masa Perjanjian :

(tgl 30-11-2007 s/d 01-12-2012)

14.641.000 16.105.000

17.715.500 19.487.000

21.435.000

Sewa 5 tahun

19. 431.2/12 Th 2005

Drs. SISWANTO SEWA MENYEWA RUANG LANTAI VIIB PLASA SIMPANGLIMA JL. AHMAD YANI NO. 1 SEMARANG

28 - 12 - 2005 Lembaga Pendidikan Perhotelan PUSHKOM

Masa Perjanjian :

(tgl 28-12-2005 s/d 29-12-2012)

20. 426.2/15/2006 HAJI ABDOEL AZIZ SEWA MENYEWA TANAH DAN BANGUNAN LAPANGAN GOLF GOMBEL GOLF SEMARANG BESERTA FASILITASNYA MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI JALAN GOMBEL LAMA NOMOR 90

684.000.000

752.000.000

827.000.000

910.000.000

1.000.000.000

Sewa 5 tahun

16-08-2006 PT. PUTRA WAHID SEJAHTERA

Jl. Gombel Lama No. 90

Gajahmada 160 Smg

Masa Perjanjian :

(tgl 16-08-2006 s/d 17-08-2011)



Tahun (rp.)

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015

KELURAHAN TINJOMOYO KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

21. 590/18 Th 2005 Ir. PRIAMBUDI SETIAKUSUMA SEWA MENYEWA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN SIMONGAN RAYA SEBELAH UTARA TEMPAT IBADAH TRI DHARMA SAM POO KONG GEDUNG BATU SEMARANG

22.000.000 24.200.000

26.600.000 29.260.000

32.186.000

Perpanjangan sewa 5 th

20-06-2005 YAYASAN SAM POO KONG GEDUNG BATU

Jl. Simongan 129 Smg

22. SIHAR PAHALA SIANIPAR SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI JALAN SOMPOK NO.43 A SEMARANG KEPADA PERSEROAN TERBATAS (PT) INDONUSA MORA PRAKARSA

12.000.000 13.500.000

15.000.000 17.000.000

19.500.000

- Perpanjangan sewa 5 Th

PT. INDONUSA MORA PRAKARSA

23. 590/20 Th 2006 ANDANG RUHIAT SEWA TENAH MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI JALAN SOMPOK NO. 43A SEMARANG KEPADA PERSEROAN TERBATAS (PT) INDONUSA (PERSERO) Tbk

32.388.750 36.437.350

40.993.000 46.117.125

51.881.800

Perpanjangan sewa 5 th

20-12-2006 PT. INDOSAT (Persero) Tbk

Kep. Walikota Jl. Pandanaran No. 18 Semarang

590/257 Masa Perjanjian :

06-10-2006 (tgl 06-10-2006 s/d 07-10-2011)

24. 590/25 Th. 2007 ANDANG RUHIAT SEWA MENYEWA LAHAN (PERPANJANGAN SEWA) MILIK PEMERINTAH KOTA SMG YANG BERLOKASI DI JALAN DOKTER CIPTO NOMOR 115 SEMARANG OLEH PERSEROAN TERBATAS (PT) INDOSAT (PERSERO) Tbk

-

28.125.000

31.640.625 35.595.750

40.046.000

Sewa 5 Th

12-12-2007 PT. INDOSAT (Persero) Tbk

Kep. Walikota Jl. Pandanaran No. 18 Semarang

590/299 Th. 2007

Masa Perjanjian :

12-12-2007 (tgl 12-12-2007 s/d 12-12-2012)



Tahun (rp.)

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015

25. 551.2/1 THE KIAN KIONG SEWA MENYEWA AREAL PARKIR MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI SHOPPING CENTRE JOHAR (SCJ) SEMARANG

30.000.000 30.000.000

30.000.000 30.000.000

30.000.000

- Perpanjanga sewa 5 tahun

14-01-2004 Jl. Kawang Wulan Barat No. 18 RT 03 RW 005 Kel. Brumbungan Kec. Semarang Tengah

Masa Perjanjian :

(tgl 14-01-2004 s/d 15-01-2009)

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - · PDF fileKeuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ... pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan

Documents