1 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2007, Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah. e. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015. 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan BAB I PENDAHULUAN BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN BAB VII PENUTUP
23
Embed
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - bpbd.jatengprov.go.idbpbd.jatengprov.go.id/PPID/FILE DOWNLOAD/CALK/Catatan Lampiran Lap... · 1 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN 1.1.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2007, Kepala Satuan Kerja sebagai
Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan
satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan
anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standart Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
e. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VII PENUTUP
2
BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
2.1. Ekonomi Makro
Arah pembangunan ekonomi Jawa Tengah telah sesuai dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah No.5 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Dari
rumusan prioritas pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, untuk periode
pembangunan 2013-2018, Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Provinsi Jawa Tengah adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari,
Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Pada pencapaian visi, diperlukan pemahaman
dan pengertian dari seluruh rumusan visi tersebut agar dapat menggambarkan tata
nilai dan falsafah yang dianut bersama. Dari rumusan tersebut dan sejalan dengan
landasan filosofis “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, maka pernyataan visi
dijabarkan pada 7 (tujuh) rumusan Misi Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:
a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang
politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi
Kemiskinan dan Penggangguran.
c. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang
bersih, jujur, dan tranparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.
d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan
dan kesatuan.
e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses
pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat.
g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah
yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
2.2. Kebijakan Keuangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan khususnya yang berkaitan
dengan pembelajaran keuangan daerah diarahkan pada penyelesaian permasalahan
yang mendesak (urgent), penting (important), menjadi penghela (prime mover),
serta pengungkit (leverange). Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan upaya
peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi pembelanjaan serta penentuan sasaran
pembelanjaan.
3
Penetapan arah belanja daerah: belanja daerah adalah belanja yang dipergunakan
dalam rangka mendanai urusan pemerintahan, baik wajib maupun urusan pilihan
dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat
dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Belanja daerah ini
dapat dikelompokan ke dalam belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai,
belanja barang jasa, belanja modal dan belanja tidak langsung dari belanja
pegawai, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan
dan belanja tak terduga. Penetapan arah belanja daerah tersebut harus
mempertimbangkan masa efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.
- Keg. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)
100.000.000 89.287.900 100 89,28 Efisiensi
- Keg. Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
150.000.000 135.841.263 100 90,56 Efisiensi
- Keg. Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana
200.000.000 174.144.000 100 87,07 Efisiensi
- Keg.Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (Early Warning System) Berbasis Masyarakat
700.000.000 687.145.000 100 98,16
- Keg. Koordinasi dan Kerja Sama Data dan Informasi Bencana
228.750.000 222.923.900 100 97,45
- Keg. Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
150.000.000 105.795.000 100 70,53 Efisiensi
6
- Keg. Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan Penanggulangan Bencana antara Unsur Pengarah BPBD Jawa Tengah dengan Para Pemangku Kepentingan Penanggulangan Bencana
350.000.000 112.271.600 100 32,07
Menyesuaikan Pedoman Seleksi dari BNPB
- Keg. Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana
Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi 37.606.250 37.606.250
3 BELANJA JASA LAINNYA 86.145.000 86.145.000 -
Belanja Agen Perjalanan 86.145.000 86.145.000 -
5.3.2.4. Beban Premi Asuransi
Perhitungan:
No Uraian Realisasi Masa Premi
Saldo Awal Belanja Dibayar Dimuka
Beban (Nilai Premi
Desember 2015)
Total Beban Belanja Dibayar Dimuka
1 BELANJA PREMI ASURANSI
120.000.000
35.707.833
69.181.013
104.888.845 51.124.987
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
120.000.000 35.707.833
68.875.013 104.582.845 51.124.987
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT - Toyota Innova H 9521 ZA - Daihatsu Terios H 9522 KZ - Daihatsu Terios H 9523 KZ - Daihatsu Terios H 9524 KZ
21.910.500 30 Juni 2015 s/d 30 Juni 2016
9.100.500
10.955.250
20.055.750
10.955.250
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA - Sepeda Motor H 9812 RG - Sepeda Motor Kawasaki B 6443 PLQ - Sepeda Motor Kawasaki B 6444 PLQ
-
604.022 15 April 2015 s/d 15 April 2016
15.264
453.016,50
468.280
151.006
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT - Pick-Up Mitsubishi Strada/Triton H 9565 ZG - Pick-Up Mitsubishi Strada/Triton H 9566 ZG - Minibus Isuzu Mobil Barang B 9732 PQU - Mobil Barang (Mobil Comob) B 9484 PQU - Izusu Mobil Ambulance B 1080 PHX - Mitsibishi Mobil Barang B 9062 PQU
-
24.587.000 15 April 2015 s/d 15 April 2016
- 18.440.250
18.440.250
6.146.750
19
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT - Toyota Kijang LGX Minibus H 9510 NG - Toyota Kijang LGX Minibus H 9528 CR - Toyota Avansa H 365 - Nissan X-Trail Minibus H 9516 SG - Isuzu Ambulance Minibus H 9587 SG - Toyota Hilux Double Cabin H 9582 SG - Isuzu Del Van Pick Up/Box B 9339 PQU
-
24.691.953
1 April 2015 s/d 1 April 2016
5.463.238
18.518.964,75
23.982.203
6.172.988
ASURANSI GEMPA BUMI GEDUNG - Bangunan Gedung Utama - Bangunan Gedung Pusdalops - Peralatan hanya di gedung utama
-
5.729.462
4 Mei 2015 s/d 4 Mei 2016
1.441.642
3.819.641,33 5.264.283 1.909.821
ASURANSI KEBAKARAN GEDUNG - Bangunan Gedung Utama - Bangunan Gedung Pusdalops - Peralatan hanya di gedung utama
-
3.896.034
4 Mei 2015 s/d 4 Mei 2016
982.879
2.597.356 3.580.235 1.298.678
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT - Mitsubishi Triton Double cabin B 9432 PSC - Isuzu Panther Minibus B 1101 PQQ - Isuzu Double Cabin B 9018 PSC
15.320.725
4 Mei 2015 s/d 4 Mei 2016
3.626.228
10.213.817 13.840.045 5.106.908
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT - Toyota Avansa Veloz H 9510 DZ - Toyota Kijang Innova H 367 - Mitsubishi Triton H 9573 TG - Isuzu Box (Water Treatment) B 9081 PQU - Isuzu NHR H 9519 LG
21.457.204
14 Nop 2015 s/d 14 Nop2016
13.575.500
3.576.200,67
17.151.701
17.881.003
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA - Sepeda Motor Yamaha H 9918 TG - Sepeda Motor Yamaha H 9919 TG - Sepeda Motor Yamaha H 9920 TG - Sepeda Motor Yamaha H 9921 TG - Sepeda Motor Yamaha H 9922 TG - Sepeda Motor Yamaha H 9923 TG - Sepeda Motor Yamaha H 9924 TG - Sepeda Motor Yamaha H 9925 TG - Sepeda Motor Yamaha H 9926 TG - Sepeda Motor Yamaha H 9927 TG - Sepeda Motor Yamaha H 9930 TG - Sepeda Motor Revo H 9982 RG - Sepeda Motor Revo H 9983 RG - Sepeda Motor Revo H 9984 RG