1 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan a. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 240 ayat 2 bahwa SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD (BPKAD) untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pasal 4 Ayat 1 bahwa Pemda menerapkan SAP Berbasis Akrual, c. Permendagri No 64 Thn 2013 ttg Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemda. d. Peraturan Gubernur No 45 Thn 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. e. Pergub 75 tanggal 28 Desember 2017 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah Prov.Jateng f. Surat Edaran Gubenur No 903/0017608 tanggal 8 Nopember 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017. 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan BAB I PENDAHULUAN BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN BAB VII PENUTUP
22
Embed
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - bpbd.jatengprov.go.idbpbd.jatengprov.go.id/PPID/FILE DOWNLOAD/CALK/9b. 2017_Catatan... · Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna
Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.
Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan
perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
a. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal
240 ayat 2 bahwa SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD
yang disampaikan kepada PPKD (BPKAD) untuk digabung menjadi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD).
b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Pasal 4 Ayat 1 bahwa Pemda menerapkan SAP Berbasis Akrual,
c. Permendagri No 64 Thn 2013 ttg Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemda.
d. Peraturan Gubernur No 45 Thn 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah.
e. Pergub 75 tanggal 28 Desember 2017 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah
Prov.Jateng
f. Surat Edaran Gubenur No 903/0017608 tanggal 8 Nopember 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VII PENUTUP
2
BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
2.1. Ekonomi Makro
Arah pembangunan ekonomi Jawa Tengah telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah No.5 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Dari rumusan prioritas pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) 2005-2025, untuk periode pembangunan 2013-2018, Visi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah adalah “Menuju Jawa Tengah
Sejahtera dan Berdikari, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Pada pencapaian visi, diperlukan
pemahaman dan pengertian dari seluruh rumusan visi tersebut agar dapat menggambarkan tata
nilai dan falsafah yang dianut bersama. Dari rumusan tersebut dan sejalan dengan landasan
filosofis “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, maka pernyataan visi dijabarkan pada 7 (tujuh)
rumusan Misi Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:
a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik,
berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi Kemiskinan dan
Penggangguran.
c. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan
tranparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.
d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.
e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses
pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang
Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
2.2. Kebijakan Keuangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan
khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran keuangan daerah diarahkan pada penyelesaian
permasalahan yang mendesak (urgent), penting (important), menjadi penghela (prime mover),
serta pengungkit (leverange). Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan upaya peningkatan
pendapatan daerah dan efisiensi pembelanjaan serta penentuan sasaran pembelanjaan.
Penetapan arah belanja daerah: belanja daerah adalah belanja yang dipergunakan dalam rangka
mendanai urusan pemerintahan, baik wajib maupun urusan pilihan dan urusan yang
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah dan pemerintah daerah. Belanja daerah ini dapat dikelompokan ke dalam belanja
langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal dan belanja tidak
langsung dari belanja pegawai, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan
3
keuangan dan belanja tak terduga. Penetapan arah belanja daerah tersebut harus
mempertimbangkan masa efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.
- Keg. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)
47.500.000 45.731.300 100 96,28
- Keg. Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana
114.000.000 107.468.000 100 94,27 Efisiensi
- Keg.Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (Early Warning System) Berbasis Masyarakat
598.000.000 583.319.425 100 97,55
- Keg. Koordinasi dan Kerja Sama Data dan Informasi Bencana
160.000.000 159.760.000 100 99,85
- Keg. Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
139.500.000 139.235.200 100 99,81
- Keg. Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan Penanggulangan Bencana antara Unsur Pengarah BPBD Jawa Tengah dengan Para Pemangku Kepentingan Penanggulangan Bencana
90.000.000 83.813.664 100 93,13 Efisiensi
- Keg. Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana
Jumlah Rp. 119.000.000,- Rp. 118.433.000,- 99,52 Rp. 495.699.500,-
5.1.1.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,- dari anggaran Rp.0,- dan untuk Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp.0,- Dengan rincian sebagai berikut:
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Gedung - - - Rp. 0,-
Belanja Monumen - - - -
Jumlah - - - Rp. 0,-
5.1.1.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,- dari anggaran Rp.0,- dan untuk Tahun Anggaran
2016 sebesar Rp. 0,- Dengan rincian sebagai berikut:
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Jalan dan Jembatan - - - -
Belanja Bangunan Air (Irigasi) - - - -
Belanja Instalansi dan Jaringan
- - - -
Jumlah - - - -
5.1.1.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- dari anggaran Rp. 0,- dan untuk Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 450.000,- Dengan rincian sebagai berikut:
2017
% 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Buku Perpustakaan - - - Rp. 450.000,-,-
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
- - - -
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman
- - - -
Jumlah - - - Rp. 450.000,-
5.1.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
SiLPA Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 18.570.944.792,- sedangkan Tahun 2016 sebesar Rp.
Rp.23.522.618.333,-
5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
5.2.1 Aset
Total Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp.12.999.495.927,28,- turun sebesar Rp. 1.401.873.491,43,- atau 9,73% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.
14.401.369.418,71,-
11
5.2.1.1 Aset Lancar
Aset Lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 59.917.171,92 turun sebesar Rp. 190.528,50,- atau 0,32% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.60.107.700,42.
5.2.1.1.1 Kas
Kas per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2016
sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :
2017 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran - -
Kas di Bendahara Penerimaan - -
Kas BLUD - -
Jumlah - -
5.2.1.1.1.1 Kas di Bendaharan Pengeluaran
a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
No Uraian 2017 2016
1. - - -
2. - - -
Jumlah - -
Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :
NO URAIAN Nilai Penyetoran
1. - - -
2. - - -
Jumlah - -
b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)
Kas di BendaharaPenerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31
Desember 2017 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.
c. Kas di Bendahara Pengeluaran – Kewajiban Pihak Lain
Tidak ada saldo kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 yang akan
dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga (Semua kewajiban kepada pihak
ketiga kegiatan yang sudah SPJ dan masuk LRA Tahun Anggaran 2017 sudah dibayarkan
kepada pihak ketiga).
5.1.1.1.2 Piutang
Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat
dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima
dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
PiutangPajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- tetap sebesar nol atau 0 % dibandingkan
saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-
12
5.1.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka
Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk
membayar pada Tahun 2017 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2017
sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa
Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka per 31
Desember 2017 sebesar Rp.49.205.936,92,- turun sebesar Rp. 7.413.853,50,- atau 15,07%
dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 56.619.790,42 dengan rincian sebagai
berikut :
2017 2016
Asuransi BMD Rp. 49.205.936,92,- Rp 56.619.790,42
Asuransi Pegawai Non PNS - -
Sewa - -
Jumlah Rp. 49.205.936,92,- Rp. 56.619.790,42
5.1.1.1.4 Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk
mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh
dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2017, dikalikan dengan harga pembelian terakhir.
Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.10.711.235,- naik sebesar Rp.
7.223.325,- atau 67,44% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.487.910,-
dengan rincian sebagai berikut :
2017 2016
Persediaan Bahan Pakai Habis Rp. 10.711.235,- Rp. 3.487.910,-
Persediaan Bahan/Material -
Persediaan Cetak -
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja -
Persediaan Makanan dan Minuman -
Persediaan Hibah -
Jumlah Rp. 10.711.235,- Rp. 3.487.910,-
5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang
Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,- tetap dibandingkan saldo per 31
Desember 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :
5.2.1.2.1 Investasi Nonpermanen – Dana Bergulir
Investasi non permanen merupakan saldo dana bergulir yang dikelola oleh SKPD Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah.
Investasi non permanen-Dana Bergulir per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- tetap sebesar nol
atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-
Investasi Nonpermanen-Diragukan Tertagih merupakan saldo piutang yang dimungkinkan tidak
tertagih dikelola oleh SKPD. Kebijakan diragukan tertagih sesuai dengan kebijakan piutang
tidak tertagih.
Investasi non permanen-diragukan tertagih per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- tetap sebesar
nol atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-
5.2.1.3. Aset Tetap
Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 35.652.994.889,- naik sebesar Rp. 6.113.708.900,- atau 20,70% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.
29.539.285.989,- dengan rincian sebagai berikut :
Saldo Awal Rp. 29.539.285.989,-
Penambahan
Belanja Modal Rp. 118.433,000,-
Belanja Barang/Jasa -
Hibah -
Mutasi Masuk Rp. 6.003.115.900,-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. 97.105.000,-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya -
Koreksi -
Jumlah Rp. 6.218.653.900,-
Berkurang
Ekstrakontable Rp. 7.840.000,-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. 97.105.000,-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya -
Mutasi Keluar -
Koreksi -
Jumlah Rp. 104.945.000,-
Grand Total Rp. 35.652.994.889,-
Jumlah Tambah Aset sebesar Rp.6.218.653.900,- (335 buah) terdiri dari:
1) Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 118.433.000,- (44 buah)
2) Mutasi Masuk sebesar Rp. 6.003.115.900,- (273 buah):
a. Mutasi dari Badan Koordinasi Wilayah I Provinsi Jawa Tengah sebanyak 110 buah
senilai Rp. 2.493.842.507,-
- Alat Angkut 12 buah senilai Rp. 2.197.805.000,-
- Alat Besar 6 buah senilai Rp. 93.483.000,-
- Alat Rumah Tangga 92 buah senilai Rp. 202.554.507,-
b. Mutasi dari Badan Koordinasi Wilayah II Provinsi Jawa Tengah sebanyak 85 buah
senilai Rp. 1.886.065.202,-
- Alat Angkut 12 buah senilai Rp. 1.732.120.500,-
- Alat Rumah Tangga 73 buah senilai Rp. 153.944.702,-
14
c. Mutasi dari Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa Tengah sebanyak 52 buah
senilai Rp. 1.162.239.597,-
- Alat Angkut 10 buah Rp. 1.120.390.000,-
- Alat Rumah Tangga 42 buah senilai Rp. 41.849.597,-
d. Mutasi dari Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 buah senilai Rp.
297.970.000,-
- Alat Angkut 1 buah mobil 1 buah mobil Innova No Rangka MHFJW8EM5G237823,
No Mesin ITRA182291 senilai Rp.297.970.000,-
e. Mutasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa
Tengah sebanyak 9 buah senilai Rp. 150.736.000,-
- Truck Toyota Dyna No Rangka MHF31BY4320056082, No Mesin 14B1705194
senilai Rp.150.000.000,-
- Alat angkut berupa 8 buah tenda senilai Rp. 736.000,- dan
3) Reklasifikasi Masuk antar Aset Tetap sebesar Rp. 97.105.000 (18 buah)
- 18 (delapan belas) buah alat keamanan (reklasifikasi dari alat laboratorium) senilai Rp.
97.105.000,-
Mutasi Kurang Aset Tetap sebesar Rp. 104.945.000,- (43 buah) terdiri dari:
1) Ekstrakontable Pengadaan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 6.340.000,- (20 buah).
2) Ekstrakontable Barang Milik Daerah sebesar Rp. 1.500.000,- (5 buah)
3) Reklasifikasi Keluar antar Aset Tetap Alat Laboratorium sebesar Rp. 97.105.000 (18 buah)
5.2.1.3.1 Tanah
Tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 3.100.000.000,- tetap dibandingkan saldo per 31
Desember 2016 sebesar Rp. 3.100.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
2017 Bertambah Berkurang 2016
Tanah Rp. 3.100.000.000,- - - Rp. 3.100.000.000,-
Jumlah Rp. 3.100.000.000,- - - Rp. 3.100.000.000,-
Rincian mutasi tanah terdiri dari:
Saldo Awal Rp. 3.100.000.000,-
Penambahan
Belanja Modal Rp. -
Belanja Barang/Jasa Rp. -
Hibah Rp. -
Mutasi Masuk Rp. -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. -
Koreksi Rp. -
Jumlah Rp. -
Berkurang
Ekstrakontable Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. -
15
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. -
Mutasi Keluar Rp. -
Koreksi Rp. -
Jumlah Rp. -
Grand Total Rp. 3.100.000.000,-
5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 25.440.479.966,- naik sebesar Rp. 6.113.708.900,- atau 31,63% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.
19.326.771.006,- dengan rincian sebagai berikut :
2017 Bertambah Berkurang 2016
Alat Berat Rp. 2.972.653.000,- Rp. 93.483.000,- - Rp. 2.879.170.000,-
Alat Angkut Rp.13.042.385.043,- Rp.5.499.021.500,- - Rp. 7.543.363.543,-
Alat Bengkel dan Ukur Rp. 309.100.000,- - - Rp. 309.100.000,-
Alat Pertanian dan Peternakan
- - -
-
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Rp. 5.929.008.971,- Rp. 410.611.400,- -
Rp. 5.518.397.571,-,-
Alat Studio dan Komunikasi Rp. 1.625.556.949,- Rp. 14.988.000,- - Rp. 1.610.568.949,-
Alat Kedokteran - - -
Alat Laboratorium - - - -
Alat Keamanan Rp. 1.561.776.003,- Rp. 95.605.000,- - Rp. 1.466.171.003,-
Jumlah Rp.25.440.479.966,- Rp. 676.506.594,- Rp. 104.945.000,- Rp.24.868.918.372,-
Saldo Awal Rp. 19.326.771.066,-
Penambahan
Belanja Modal Rp. 118.433.000,-
Belanja Barang/Jasa Rp. -
Hibah Rp. -
Mutasi Masuk Rp. 6.003.115.900,-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. 97.105.000,-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. -
Koreksi Rp. -
Jumlah Rp. 6.218.653.900,-
Berkurang
Ekstrakontable Rp. 7.840.000,-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. 97.105.000,-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. -
Mutasi Keluar Rp. -
Koreksi Rp. -
Jumlah Rp. 104.945.000,-
Grand Total Rp. 25.440.479.966 ,-
5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.6.877.783.968,- tetap dibandingkan
saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.6.877.783.968,- dengan rincian sebagai berikut :
2017 Bertambah Berkurang 2016
Gedung Rp.6.877.783.968,- - - Rp.6.877.783.968,-
Monumen - - - -
Jumlah Rp. 6.877.783.968,- - - Rp. 6.877.783.968,-
16
Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :
Saldo Awal Rp. 6.877.783.968,-
Penambahan
Belanja Modal Rp. -
Belanja Barang/Jasa Rp. -
Hibah Rp. -
Mutasi Masuk Rp. -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. -
Koreksi Rp. -
Jumlah Rp. -
Berkurang
Ekstrakontable Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. -
Mutasi Keluar Rp. -
Koreksi Rp. -
Jumlah Rp. -
Grand Total Rp. 6.877.783.968,-
5.2.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, Irigasi dan jaringanper 31 Desember 2017 sebesar Rp.180.433.000,- tetap dibandingkan
saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.180.433.000,- dengan rincian sebagai berikut :
2017 Bertambah Berkurang 2016
Jalan dan Jembatan - -
Bangunan Air/Irigasi Rp. 89.000.000,- Rp. 89.000.000,-
Instalasi Rp. 91.433.000,- Rp. 91.433.000,-
Jaringan - -
Jumlah Rp.180.433.000,- Rp.180.433.000,-
Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari:
Saldo Awal Rp. 180.433.000,-
Penambahan
Belanja Modal Rp. -
Belanja Barang/Jasa Rp. -
Hibah Rp. -
Mutasi Masuk Rp. -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. -
Koreksi Rp. -
Jumlah Rp. -
Berkurang
Ekstrakontable Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. -
Mutasi Keluar Rp. -
17
Koreksi Rp. -
Jumlah Rp. -
Grand Total Rp. 180.433.000,-
5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnyaper 31 Desember 2017 sebesar Rp. 54.297.955,- tetap dibandingkan saldo
per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 54.297.955,- dengan rincian sebagai berikut :
2017 Bertambah Berkurang 2016
Buku Perpustakaan Rp. 53.422.955,- - - Rp. 53.422.955,-
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan
Rp. 875.000,- - -
Rp. 875.000,-
Hewan, Ternak dan Tanaman - - -
Jumlah Rp. 54.297.955,- - - Rp. 54.297.955,-
Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :
Saldo Awal Rp. 54.297.955,-
Penambahan
Belanja Modal Rp. -
Belanja Barang/Jasa Rp. -
Hibah Rp. -
Mutasi Masuk Rp. -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. -
Koreksi Rp. -
Jumlah Rp. -
Berkurang
Ekstrakontable Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. -
Mutasi Keluar Rp. -
Koreksi Rp. -
Jumlah Rp. -
Grand Total Rp. 54.297.955,-
5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan,
yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Kontruksi dalam pengerjaan
mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset
tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau/pembangunannya membutuhkan suatu periode
waktu tertentu dan belum selesai. Kontruksi dalam pengerjaan apabila telah selesai dibangun
dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok
asetnya.
18
Konstruksi dalam Pengerjaanper 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- tetap dibandingkan saldo
per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :
Uraian pembangunan 2017 Bertambah Berkurang 2016
Jumlah - - - -
5.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 22.713.416.133,64 naik sebesar Rp. 7.515.391.862,93 atau 49,45% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.
15.198.024.270,71 dengan rincian sebagai berikut : 2017 2016
Alat Besar Rp. 2.225.157.612,50 Rp. 1.987.552.450,-
Alat Angkut Rp. 10.956.059.676,75 Rp. 4.887.427.789,63
Alat Bengkel Rp 278.190.000,00 Rp. 247.280.000,-
Alat Pertanian - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 5.562.185.876,00 Rp. 4.880.394.862,-
Alat Studio dan Komunikasi Rp. 1.414.865.149,00 Rp 1.304.050.549,-
Alat Kedokteran - -
Alat Laboratorium - -
Alat Keamanan Rp. 1.233.805.753,00 Rp. 990.850.503,-
Gedung Rp. 998.226.290,79 Rp. 860.053.167,08
Monumen - -
Jalan dan Jembatan - -
Bangunan Air dan Irigasi Rp. 28.925.000,00
Rp. 26.700.000,-
Instalasi Rp. 16.000.775,00 Rp. 13.714.950,-
Jaringan -
Jumlah Rp. 22.713.416.133,64 Rp. 15.198.024.270,71
5.2.1.4. Aset Lainnya
Aset Lainnyaper 31 Desember 2017 sebesar Rp.- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember
2016 sebesar Rp. 0,-
5.2.2. Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesainnya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
Total Kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,- tetap dibandingkan saldo per 31
Desember 2016 sebesar Rp. 0,-
5.2.3. Ekuitas Dana
Total Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 12.999.495.927,28,- turun sebesar Rp. 1.401.873.491,43,- atau 9,73% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar
Rp.14.401.369.418,71,-
19
5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
5.2.1 Pendapatan - LO
Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul
hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2017. Pendapatan-LO per 31 Desember 2017
sebesar Rp.0,- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,- dengan rincian
sebagai berikut:
2017 2016
Pendapatan Asli daerah - -
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - -
Jumlah - -
5.2.2 Beban
Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan
dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima.
Beban per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 20.232.433.652,63 turun sebesar Rp. 6.189.827.837,94 atau 23,43% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar
Rp.26.422.261.490,57.
5.2.2.1 Beban Operasional
Beban per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 20.232.433.652,63 turun sebesar Rp. 6.189.827.837,94 atau 23,43% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar
Rp.26.422.261.490,57.
2017 2016
Beban Pegawai Rp. 9.225.074.770,00 Rp. 10.400.015.546,00
Beban Barang & Jasa Rp. 9.197.627.550,50 Rp. 12.618.488.024,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 1.779.731.332,13 Rp. 3.403.757.920,57
Beban Lainnya - -
Jumlah Rp. 20.232.433.652,63 Rp. 26.422.261.490,57
5.2.2.1.1 Beban Pegawai
Beban Pegawai per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 9.255.074.770,- turun sebesar
Rp.1.144.940.776,- atau 11,01% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar
Rp.10.400.015.546,-
2017 2016
Beban Pegawai Tidak langsung Rp. 7.940.137.270.- Rp. 8.641.825.546,-
Beban Pegawai Langsung Rp. 1.314.937.500,- Rp. 1.758.190.000,-
Jumlah Rp. 9.225.074.770,- Rp. 10.400.015.546,-
5.2.2.1.2 Beban Barang dan Jasa
Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 sebesar Rp.9.197.627.550,- turun sebesar Rp.
3.420.860.473,50 atau 27,11% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.