1 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan a. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 240 ayat 2 bahwa SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD (BPKAD) untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pasal 4 Ayat 1 bahwa Pemda menerapkan SAP Berbasis Akrual, c. Permendagri No 64 Thn 2013 ttg Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemda. d. Peraturan Gubernur No 45 Thn 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. e. Peraturan Gubernur No 120 Thn 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. f. Surat Edaran Gubenrur No 921/0017982 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016. 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan BAB I PENDAHULUAN BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN BAB VII PENUTUP
22
Embed
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - bpbd.jatengprov.go.idbpbd.jatengprov.go.id/PPID/FILE DOWNLOAD/CALK/5. Catatan Lampiran...perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna
Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.
Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan
perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
a. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal
240 ayat 2 bahwa SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD
yang disampaikan kepada PPKD (BPKAD) untuk digabung menjadi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD).
b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Pasal 4 Ayat 1 bahwa Pemda menerapkan SAP Berbasis Akrual,
c. Permendagri No 64 Thn 2013 ttg Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemda.
d. Peraturan Gubernur No 45 Thn 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah.
e. Peraturan Gubernur No 120 Thn 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
f. Surat Edaran Gubenrur No 921/0017982 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pedoman
Percepatan Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun
2016.
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VII PENUTUP
2
BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
2.1. Ekonomi Makro
Arah pembangunan ekonomi Jawa Tengah telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah No.5 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Dari rumusan prioritas pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) 2005-2025, untuk periode pembangunan 2013-2018, Visi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah adalah “Menuju Jawa Tengah
Sejahtera dan Berdikari, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Pada pencapaian visi, diperlukan
pemahaman dan pengertian dari seluruh rumusan visi tersebut agar dapat menggambarkan tata
nilai dan falsafah yang dianut bersama. Dari rumusan tersebut dan sejalan dengan landasan
filosofis “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, maka pernyataan visi dijabarkan pada 7 (tujuh)
rumusan Misi Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:
a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik,
berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi Kemiskinan dan
Penggangguran.
c. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan
tranparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.
d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.
e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses
pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang
Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
2.2. Kebijakan Keuangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan
khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran keuangan daerah diarahkan pada penyelesaian
permasalahan yang mendesak (urgent), penting (important), menjadi penghela (prime mover),
serta pengungkit (leverange). Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan upaya peningkatan
pendapatan daerah dan efisiensi pembelanjaan serta penentuan sasaran pembelanjaan.
Penetapan arah belanja daerah: belanja daerah adalah belanja yang dipergunakan dalam rangka
mendanai urusan pemerintahan, baik wajib maupun urusan pilihan dan urusan yang
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah dan pemerintah daerah. Belanja daerah ini dapat dikelompokan ke dalam belanja
langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal dan belanja tidak
langsung dari belanja pegawai, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan
3
keuangan dan belanja tak terduga. Penetapan arah belanja daerah tersebut harus
mempertimbangkan masa efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.
- Keg. Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana 120.000.000 119.340.000 100 99,45
- Keg.Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (Early Warning System) Berbasis Masyarakat
635.000.000 630.279.603 100 99,26
- Keg. Koordinasi dan Kerja Sama Data dan Informasi Bencana 174.886.000 174.885.500 100 100
- Keg. Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 170.520.000 114.475.100 100 67,13 Efisiensi
- Keg. Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan Penanggulangan Bencana antara Unsur Pengarah BPBD Jawa Tengah dengan Para Pemangku Kepentingan Penanggulangan Bencana
68.881.000 66.742.518 100 96,90
- Keg. Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana 130.000.000 124.280.000 100 95,60 Efisiensi
Investasi Nonpermanen-Diragukan Tertagih merupakan saldo piutang yang dimungkinkan tidak
tertagih dikelola oleh SKPD. Kebijakan diragukan tertagih sesuai dengan kebijakan piutang
tidak tertagih.
Investasi non permanen-diragukan tertagih per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- tetap sebesar
nol atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,-
5.2.1.3. Aset Tetap
Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 29.539.285.989,- naik sebesar Rp.
2.540.374.597,- atau 9.41 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.
26.998.911.392,- dengan rincian sebagai berikut :
Saldo Awal Rp. 26.998.911.392,- Penambahan Belanja Modal Rp. 496.149.500,- Belanja Barang/Jasa Rp - Hibah Rp. 2.093.685.097,- Mutasi Masuk Rp. - Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. - Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. - Koreksi Rp. - Jumlah Rp. 2.589.834.597,-
Berkurang Ekstrakontable Rp. 49.460.000,- Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. - Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. - Mutasi Keluar Rp. - Koreksi Rp. - Jumlah Rp. 49.460.000,-
Grand Total Rp. 29.539.285.989,- Mutasi Tambah Aset sebesar Rp.2.589.834.597,- (313 buah) terdiri dari:
1) Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 496.149.500,- (120 buah)
2) Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rp. 2.093.685.097, (132 buah), yang
terdiri dari:
a. Alat-alat Besar sebesar Rp. 35.475.000,- (2 buah)
b. Alat-alat Angkutan sebesar Rp. Rp. 1.211.947.097,- (6 buah)
c. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 624.910.000,- (26 buah)
d. Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp. 137.434.000,- (21 buah)
e. Alat Persenjataan dan Keamanan Rp. 83.919.000,- (77 buah)
14
Mutasi Kurang Aset Tetap sebesar Rp. 49.460.000,- (120 buah) terdiri dari:
1) Ekstrakontable Pengadaan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 49.460.000,- (120 buah).
5.2.1.3.1 Tanah
Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.100.000.000,- tetap dibandingkan saldo per 31
Desember 2015 sebesar Rp. 3.100.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
Jumlah Rp. 3.100.000.000,- - - Rp. 3.100.000.000,-
Rincian mutasi tanah terdiri dari:
Saldo Awal Rp. 3.100.000.000,- Penambahan Belanja Modal Rp. - Belanja Barang/Jasa Rp. - Hibah Rp. - Mutasi Masuk Rp. - Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. - Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. - Koreksi Rp. - Jumlah Rp. -
Berkurang Ekstrakontable Rp. - Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. - Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. - Mutasi Keluar Rp. - Koreksi Rp. - Jumlah Rp. -
Grand Total Rp. 3.100.000.000,-
5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp.19.326.771.066,- naik sebesar
Rp.2.539.924.597,- atau 15,13% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar
Rp.16.786.846.469 dengan rincian sebagai berikut :
2016 Bertambah Berkurang 2015 Alat Berat Rp. 2.879.170.000,- Rp. 35.475.000,- - Rp.2.843.695.000,- Alat Angkut Rp. 7.543.363.543,- Rp. 1.211.947.097,- - Rp.6.331.416.446,- Alat Bengkel dan Ukur Rp. 309.100.000,- - - Rp. 309.100.000,- Alat Pertanian dan Peternakan - - - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 5.518.397.571,- Rp. 867.509.500,- - Rp.4.650.888.071,-
Alat Studio dan Komunikasi Rp. 1.610.568.949,- Rp. 166.474.000,- - Rp.1.444.094.949,- Alat Kedokteran - - Alat Laboratorium - - Alat Keamanan Rp. 1.466.171.003,- Rp. 258.519.000,- - Rp.1.207.652.003,-
Jumlah Rp.19.326.771.066,- Rp. 2.539.924.597,- - Rp.16.786.846.469,-
15
Saldo Awal Rp. 16.786.846.469,- Penambahan Belanja Modal Rp. 495.699.500,- Belanja Barang/Jasa Rp. - Hibah Rp. 2.093.685.097,- Mutasi Masuk Rp. - Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. - Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. - Koreksi Rp. - Jumlah Rp. 2.589.384.597,-
Berkurang Ekstrakontable Rp. 49.460.000,- Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. - Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. - Mutasi Keluar Rp. - Koreksi Rp. - Jumlah Rp. 49.460.000,-
Grand Total Rp. 19.326.771.066,-
5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.6.877.783.968,- tetap dibandingkan
saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.6.877.783.968,- dengan rincian sebagai berikut :
Jumlah Rp. 6.877.783.968,- - - Rp. 6.877.783.968,-
Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :
Saldo Awal Rp. 6.877.783.968,- Penambahan Belanja Modal Rp. - Belanja Barang/Jasa Rp. - Hibah Rp. - Mutasi Masuk Rp. - Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. - Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. - Koreksi Rp. - Jumlah Rp. -
Berkurang Ekstrakontable Rp. - Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. - Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. - Mutasi Keluar Rp. - Koreksi Rp. - Jumlah Rp. -
Grand Total Rp. 6.877.783.968,-
16
5.2.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, Irigasi dan jaringanper 31 Desember 2016 sebesar Rp.180.433.000,- tetap dibandingkan
saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.180.433.000,- dengan rincian sebagai berikut :
2016 Bertambah Berkurang 2015 Jalan dan Jembatan - - Bangunan Air/Irigasi Rp. 89.000.000,- Rp. 89.000.000,- Instalasi Rp. 91.433.000,- Rp. 91.433.000,- Jaringan - -
Jumlah Rp.180.433.000,- Rp.180.433.000,-
Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari:
Saldo Awal Rp. 180.433.000,- Penambahan Belanja Modal Rp. - Belanja Barang/Jasa Rp. - Hibah Rp. - Mutasi Masuk Rp. - Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. - Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. - Koreksi Rp. - Jumlah Rp. -
Berkurang Ekstrakontable Rp. - Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. - Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. - Mutasi Keluar Rp. - Koreksi Rp. - Jumlah Rp. -
Grand Total Rp. 180.433.000,-
5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnyaper 31 Desember 2016 sebesar 54.297.955,- naik sebesar Rp. 450.000,- atau
0,84 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 53.847.955,- dengan rincian
sebagai berikut :
2016 Bertambah Berkurang 2015 Buku Perpustakaan Rp. 53.422.955,- Rp. 450.000,- - Rp.52.972.955,- Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Rp. 875.000,- - - Rp. 875.000,-
Hewan, Ternak dan Tanaman - - - Jumlah Rp. 54.297.955,- Rp. 450.000,- - Rp. 53.847.955,-
Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :
Saldo Awal Rp. 53.847.955,- Penambahan Belanja Modal Rp. 450.000,- Belanja Barang/Jasa Rp. - Hibah Rp. - Mutasi Masuk Rp. - Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. -
17
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. - Koreksi Rp. - Jumlah Rp. 450.000,-
Berkurang Ekstrakontable Rp. - Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. - Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. - Mutasi Keluar Rp. - Koreksi Rp. - Jumlah Rp. -
Grand Total Rp. 54.297.955,-
5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan,
yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Kontruksi dalam pengerjaan
mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset
tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau/pembangunannya membutuhkan suatu periode
waktu tertentu dan belum selesai. Kontruksi dalam pengerjaan apabila telah selesai dibangun
dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok
asetnya.
Konstruksi dalam Pengerjaanper 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- tetap dibandingkan saldo
per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut : Uraian pembangunan 2016 Bertambah Berkurang 2015
Jumlah - - - -
5.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutanper 31 Desember 2016 sebesar Rp.15.198.024.270,71 naik sebesar
Rp.3.403.757.920,57 atau 28,86 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.
11.794.266.350,14 dengan rincian sebagai berikut : 2016 2015
Alat Besar Rp. 1.987.552.450,- Rp. 1.824.730.287,50 Alat Angkut Rp. 4.887.427.789,63 Rp. 3.123.301.290,26 Alat Bengkel Rp 247.280.000,- Rp. 216.370.000,- Alat Pertanian - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 4.880.394.862,- Rp. 4.097.696.902,-
Alat Studio dan Komunikasi Rp. 1.304.050.549,- Rp 1.094.457.349,- Alat Kedokteran - - Alat Laboratorium - - Alat Keamanan Rp. 990.850.503,- Rp. 679.926.353,- Gedung Rp. 860.053.167,08 Rp. 721.880.043,38 Monumen - -
18
2016 2015 Jalan dan Jembatan - - Bangunan Air dan Irigasi Rp. 26.700.000,- Rp. 24.475.000,- Instalasi Rp. 13.714.950,- Rp. 11.429.125,- Jaringan -
Jumlah Rp. 15.198.024.270,71 Rp. 11.794.266.350,14
5.2.1.4. Aset Lainnya
Aset Lainnyaper 31 Desember 2016 sebesar Rp. ),- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember
2015 sebesar Rp. 0,-
5.2.2. Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesainnya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
Total Kewajiban per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,- tetap dibandingkan saldo per 31
Desember 2015 sebesar Rp. 0,-
5.2.3. Ekuitas Dana
Total Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 23.522.618.333,- turun sebesar
Rp.10.188.525.922,- atau 30,22% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.
Rp.33.711.144.255,-
5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
5.2.1 Pendapatan - LO
Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul
hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2016. Pendapatan-LO per 31 Desember 2016
sebesar Rp.0,- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.0,- dengan rincian
sebagai berikut:
2016 2015 Pendapatan Asli daerah - - Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - -
Jumlah - -
5.2.2 Beban
Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan
dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima.
Beban per 31 Desember 2016 sebesar Rp.25.021.475.121,57 turun sebesar
Rp.4.299.574.501,81 atau 14,66% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar
Rp.29.321.049.623,38
19
5.2.2.1 Beban Operasional
Beban Operasional per 31 Desember 2016 sebesar Rp. Rp. 25.021.475.121,57 turun sebesar
Rp.4.299.574.501,81 atau 14,66% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar
Rp.29.321.049.623,38
2016 2015
Beban Pegawai Rp. 10.400.015.546,- Rp. 9.548.803.944,- Beban Barang & Jasa Rp. 12.618.488.024,- Rp. 17.750.596.671,91 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 2.002.971.551,57 Rp. 2.021.649.007,47 Beban Lainnya - -
Jumlah Rp. 25.021.475.121,57 Rp. 29.321.049.623,38
5.2.2.1.1 Beban Pegawai
Beban Pegawaiper 31 Desember 2016 sebesar Rp.10.781.849.000,- naik sebesar
Rp.851.211.602,- atau 8,91 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar
Rp.9.548.803.944,-
2016 2015 Beban Pegawai Tidak langsung Rp. 8.978.059.000,- Rp. 8.597.047.444,- Beban Pegawai Langsung Rp. 1.803.790.000,- Rp. 951.756.500,-
Jumlah Rp. 10.781.849.000,- Rp. 9.548.803.944,-
5.2.2.1.2 Beban Barang dan Jasa
Beban Barang dan Jasaper 31 Desember 2016 sebesar Rp. 12.618.488.024,- turun sebesar
Rp.5.132.108.647,91 atau 28,91% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar
Rp.17.748.770.796,48. 2016 2015
Beban Persediaan Rp. 4.231.760.193,- Rp. 5.784.501.515,- Beban Jasa Rp. 2.669.581.231,- Rp. 4.353.833.666,91 Beban Pemeliharaan Rp. 1.388.103.553,- Rp. 2.054.407.217,- Beban Perjalanan Dinas Rp. 4.316.628.047,- Rp. 5.497.454.273,- Beban Barang & Jasa Lainnya Rp. 12.415.000,- Rp. 60.400.000,-
Jumlah Rp. 12.618.488.024,- Rp. 17.750.596.671,91
5.2.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset
Beban Penyusutan/Amortisasi Asetper 31 Desember 2016 sebesar Rp.2.002.971.551,57 turun
sebesar Rp.18.677.456,- atau 0,92% dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar
Rp.2.021.649.007,47. 2016 2015
Beban Penyusutan Aset Tetap Rp. 2.002.971.551,57 Rp. 2.021.649.007,47 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud - Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat -
Jumlah Rp. 2.002.971.551,57 Rp. 2.021.649.007,47
5.2.2.1.4. Beban Lain-lain
Beban Lain-Lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,- tetap dibandingkan saldo per 31
Desember 2015 sebesar Rp.0,-
20
2016 2015 Beban Penyisihan Piutang - - Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen - - Beban Hibah Aset Tetap - -