Cara Praktis Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 0 CARA PRAKTIS MENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 Penulis: Lois Yulianto, S.Kel, MA Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) Semarang
19
Embed
Cara Praktis CARA PRAKTIS MENYUSUN RENCANA KERJA …loisyulianto.com/wp-content/uploads/2018/04/Cara-Praktis-Menyusun...Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Cara Praktis
Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017
0
CARA PRAKTIS
MENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017
Penulis:
Lois Yulianto, S.Kel, MA
Lembaga Pengkajian dan Pengembangan
Sumberdaya Pembangunan (LPPSP)
Semarang
Cara Praktis
Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017
1
PENGANTAR
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayahnya, sehingga buku Cara Praktis Menyusun Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 dapat terselesaikan. Buku ini
kami susun agar aparatur perangkat daerah dapat dengan mudah menyusun Renja
Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun
waktu satu tahun. Penyusunan buku ini dilatarbelakangi banyaknya perangkat daerah di
beberapa wilayah di Indonesia yang tidak memiliki Renja Perangkat Daerah yang lengkap,
padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Perangkat Daerah wajib menyusun rencana perangkat daerah dengan berpedoman
pada RKPD. Disisi yang lain, banyak aparatur Perangkat Daerah yang mengalami kesulitan
dalam menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah.
Buku ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan beberapa buku
referensi lain yang terkait yang dapat memperjelas substansi materi yang dibahas.
Buku Cara Praktis Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sesuai
Permendagri 86 Tahun 2017 ini biasa kami gunakan dalam proses Pelatihan atau
pendampingan teknis Penyusunan Renja Perangkat Daerah baik provinsi maupun
kabupaten/kota yang kami fasilitasi. Semoga dengan adanya buku ini, aparatur perangkat
daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat dengan mudah menyusun Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah.
Semarang, 14 April 2018
Penulis
Lois Yulianto, S.Kel, MA
HP: 085225425220
Cara Praktis
Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017
2
BAGIAN 1.
PENGERTIAN DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH
A. PENGERTIAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014, Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi,
dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah
ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.
B. TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017, Perangkat Daerah menyusun Renja
Perangkat Daerah dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan
BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
1. Persiapan Penyusunan Renja
Persiapan meliputi:
a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim
penyusun Renja Perangkat Daerah;
b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan
SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah paling
lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan rancangan awal Renja
Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil
Cara Praktis
Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017
3
Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah
tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk
menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran,
serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah
dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja
Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun
berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau
kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah
dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup sebagai
berikut:
a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling
sedikit memuat:
a. pendahuluan;
b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. penutup.
Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat
edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja
Perangkat Daerah. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan
indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program,
kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok
sasaran pada rancangan awal RKPD. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan
baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dalam forum
Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
Cara Praktis
Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017
4
3. Penyusunan Rancangan Renja
Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses
penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran
Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan
Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat
Daerah/lintas perangkat Daerah.
Rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi disampaikan kepada kepala
BAPPEDA provinsi untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan
rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah
disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret. Sementara itu Rancangan
Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala BAPPEDA
kabupaten/kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan
rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah
disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah.
Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dilaksanakan paling lambat 2
(dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada
BAPPEDA. Verifikasi harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah
sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi
ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan
rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat
Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan tersebut, kepala
Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali
oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala
Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA. Forum Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan
bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja
Cara Praktis
Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017
5
sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan
Renja Perangkat Daerah.
Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2
(dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang Penyempurnaan
Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja
Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,
dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang
mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses
penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja
Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir
Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu
indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang
ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan Renja
Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat
Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD
ditetapkan. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilaksanakan
paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja
Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja
Perangkat Daerah lainnya. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu
disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan
rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah
menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja
Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala
Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA. BAPPEDA menyampaikan seluruh
Cara Praktis
Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017
6
rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan
Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada
tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman
Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
Cara Praktis
Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017
7
BAGIAN 2.
PENYAJIAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Mengacu pada 86 tahun 2017, Renja Perangkat Daerah provinsi maupun
kabupaten/kota disajikan kedalam 5 (lima) bab dengan tata urutan sebagai berikut.
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah,
proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat
Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L
dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
Urutan penulisan peraturan perundang-undangan mengacu pada UU No.12
Tahun 2011 sebagai berikut:
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesia;
3. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perpu);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi;
7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota.
Cara Praktis
Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017
8
Peraturan perundang-undangan yang perlu dicantumkan dalam Renstra
Perangkat Daerah meliputi:
1. Undang-Undang terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
2. Undang-Undang bersifat teknis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Peraturan Pemerintah bersifat teknis sesuai urusan pemerintahan, tugas dan
fungsi perangkat daerah.
4. Peraturan Daerah bersifat teknis sesuai urusan pemerintahan, tugas dan fungsi
perangkat daerah.
5. Peraturan Kepala daerah bersifat teknis sesuai urusan pemerintahan, tugas dan
fungsi perangkat daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
Perangkat Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah,
serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
Cara Praktis
Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017
9
Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu,
dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja
tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang
bersangkutan.
Pokok-pokok subtansi materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain sebagai
berikut:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel 2.1 yang disesuaikan dengan
Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:
Cara Praktis
Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017
10
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun …. (tahun berjalan)*
Provinsi/Kabupaten/Kota ……………… Nama Perangkat Daerah : ..........................
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegi
atan
Indikator
Kinerja
Program
(outcomes)/
Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun
.........
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun
(n-2)
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun (n-2)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun n-1)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan .......
Program ........
Kegiatan........
Kegiatan........
dst...
Program ........
Kegiatan........
Kegiatan........
dst...
Cara Praktis
Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017
11
Cara Praktis
Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017
12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun
terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis
indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing
Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum
mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat
Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok
ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan
fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Dalam analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, pencantuman indikator
kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program sangat penting.
Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja
suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output),
hasil (outcome), dampak (impact). Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan idealnya
adalah indikator kinerja pada skala hasil (outcome) atau dampak (impact), dengan
penjelasan sebagai berikut:
1. Indikator Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa
dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome)
dapat terwujud.
2. Indikator Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan
pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
3. Indikator Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil
pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa
program.
Indikator yang digunakan dalam analisis kinerja pelayanan perangkat daerah
minimal pada skala indikator Hasil (outcome), dan Indikator Dampak (impact).
Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja
pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah
masing-masing, dengan format Tabel 2.2 sebagai berikut:
Cara Praktis
Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017
13
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …………
Provinsi/Kabupaten/Kota ………………
No Indikator
Kinerja
SPM/
standar
nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan