capaian kinerja 2012

Nomor : LAP-132/PW21/1/2013

Tanggal : 16 Januari 2013

LLLAAAPPPOOORRRAAANNN AAAKKKUUUNNNTTTAAABBBIIILLLIIITTTAAASSS KKKIIINNNEEERRRJJJAAA (((LLLAAAKKKIIIPPP)))

TTTAAAHHHUUUNNN 222000111222

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan

untuk melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama

satu tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut, serta dilandasi dengan kesadaran bahwa LAKIP

merupakan media akuntabilitas kinerja dan alat umpan balik pengambilan keputusan yang

bermanfaat bagi terwujudnya good governance, maka Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Selatan sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban juga untuk menyusun LAKIP

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012. LAKIP tersebut dimaksudkan sebagai

Laporan Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

selama Tahun 2012.

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 menginformasikan

pencapaian kinerja output kegiatan yang telah ditetapkan dan upaya-upaya yang telah

dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja output tersebut. DI samping itu di dalam LAKIP

ini juga diungkapkan sumbangan (andil) pencapaian indikator outcome yang dapat diukur di

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada saat ini, berdasarkan sumber daya

keuangan, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang dimiliki secara transparan dan

akuntabel.

Semoga LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 ini menjadi

bagian dari kecukupan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, serta

bermanfaat bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan

kinerja di masa-masa mendatang dan bagi BPKP secara keseluruhan serta pihak yang

berkepentingan dalam menilai Akuntabilitas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, 16 Januari 2013 Kepala Perwakilan,

Hamonangan Simarmata NIP 19551204 198510 1 001

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - ii

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK DAFTAR GAMBAR RINGKASAN EKSEKUTIF

ii iii iv v vi vii

BAB I PENDAHULUAN 1

TUGAS DAN FUNGSI 1

ASPEK STRATEGIS 3

A. ASPEK STRATEGIS EKSTERNAL 3

B. ASPEK STRATEGIS INTERNAL 5

STRUKTUR ORGANISASI 8

SISTEMATIKA PENYAJIAN 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 11

RENCANA STRATEGIS 2010-2014 11

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18

CAPAIAN KINERJA 2012 18

ANALISIS CAPAIAN KINERJA 19

AKUNTABILITAS KEUANGAN 58

BAB IV PENUTUP 60


Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Lampiran 2 Penetapan Kinerja Tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Selatan. Lampiran 3 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Capaian Kinerja Output.

Lampiran 4 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Lampiran 5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012 dan Tahun 2011 Perwakilan

BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Lampiran 6 Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Provinsi

Sulawesi Selatan.


Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2012

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2012

Tabel 1.3 Luas Tanah, Jumlah Bangunan dan Kendaraan

Tabel 1.4 Rincian Dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2012 Per Program

Tabel 1.5 Perubahan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada

Tahun 2012

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Output Program Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Tabel 3.3 Rincian Target dan Realisasi Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan

Daerah

Tabel 3.4 Rincian Kegiatan AI, PKKN, dan PKA

Tabel 3.5 Rincian Laporan Terbit per Instansi Penyidik

Tabel 3.6 Rincian Kerugian Keuangan Negara

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Program Dukungan Manajemen

Tabel 3.8 Temuan, TL, dan Saldo Temuan Tahun 2012

Tabel 3.9 Rincian, TL, dan Saldo Temuan s.d. Tahun 2012

Tabel 3.10 Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat dan BPK RI Tahun 2012


Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - v

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Per 31 Desember 2012

Grafik 3.1 Target dan Realisasi Bidang Perekonomian

Grafik 3.2 Penggunaan Dana dan Pemakaian OH Bidang Perekonomian

Grafik 3.3 Target dan Realisasi Bidang Polsoskam

Grafik 3.4 Penggunaan Dana dan Pemanfaatan OH Bidang Polsoskam

Grafik 3.5 Target dan Realisasi Bidang Keuangan Daerah

Grafik 3.6 Penggunaan dana dan Pemakaian OH Bidang Keuangan Daerah

Grafik 3.7 Target dan Realisasi Bidang Akuntan Negara

Grafik 3.8 Penggunaan Dana dan Pemanfaatan OH Bidang Akuntan Negara

Grafik 3.9 Target dan Realisasi Bidang Investigasi

Grafik 3.10 Penggunaan Dana dan Pemanfaatan OH Bidang Investigasi


Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan


Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - vii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja

yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2012.

Hasil capaian atas pelaksanaan Rencana Kinerja BPKP tahun 2012 menunjukkan

bahwa rata-rata capaian kinerja dari 3 sasaran yang telah ditetapkan adalah 139,61%

atau sangat baik, yang terdiri dari Sasaran Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan

Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP mencapai 218,82%, Sasaran Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya mencapai 100%, dan Sasaran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara mencapai 100%.

Hasil konkrit dari peran pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Sulawesi

Selatan sebagai Internal Auditor Presiden melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi,

sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis antara lain:

a. Nilai penyelamatan uang negara sebesar Rp3.768.715.318,51 dari temuan hasil

audit dan monitoring.

b. Sebanyak 3 Pemda berhasil memperoleh opini WTP dan 16 Pemda mendapatkan

opini Wajar Dengan Pengecualian dari hasil Audit BPK-RI.

c. Sebanyak 25 Kabupaten/Kota dan Provinsi telah menerbitkan Peraturan Kepala

Daerah tentang SPIP.

d. Penandatanganan Rencana Aksi perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah sebanyak 5 Kabupaten/Kota.

e. Sebanyak 8 PDAM mendapat predikat Sehat dan yang berkinerja baik sebanyak 3

PDAM.

f. Nilai koreksi penyesuaian harga dan klaim tahun 2012 sebesar

Rp3.891.234.483,90


Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - viii

g. Jumlah kerugian negara dari hasil Audit Investigasi dan Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara yang diserahkan ke Instansi Penyidik sebesar

Rp26.090.480.643,37.

Selain itu, keberhasilan lain dalam tahun 2012 berupa penghargaan-

penghargaan yang diperoleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel dan pegawainya, sebagai

berikut:

a. Juara I pembentukan opini terbaik

b. Juara III kategori majalah internal

c. Juara III kategori cindera mata

d. Terbaik IV Penghargaan Adi Pakarti

Keberhasilan ini dicapai berkat dukungan seluruh pegawai organisasi dan kerja

sama dengan pihak-pihak lain (stake holders) dalam memberikan layanan jasa

pengawasan kepada pemerintah daerah, instansi penyidik, dan pemangku

kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma BPKP sebagai

auditor internal pemerintah yang dapat memberikan jasa konsultasi perbaikan

manajemen, khususnya sebagai auditor yang mendukung akuntabilitas Presiden.

Laporan akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

merupakan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2012 oleh

segenap jajaran pegawai, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP secara

keseluruhan.

Capaian kinerja yang diperoleh dan dapat dilaksanakan tak luput dari berbagai

kendala yang dihadapi dan dengan itu kami akan terus berupaya mengatasi hambatan

untuk lebih meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Kepala Perwakilan,

Hamonangan Simarmata NIP 19551204 198510 1 001


Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 1 dari 60

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012, disusun dalam rangka mewujudkan dukungan

terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin

kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal,

profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan

lingkungan strategis.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan

tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan

rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi

dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 disusun dengan memperhatikan Penugasan dari

BPKP Pusat (KF1) dan perencanaan penugasan usulan Perwakilan berdasarkan kondisi

lingkungan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (KF3).

TUGAS DAN FUNGSI

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unit perwakilan dari

BPKP berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64

Tahun 2005 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen. Selanjutnya sesuai

dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Kepala BPKP Nomor 61/K/SU/2012 tanggal 2 Februari 2012, Perwakilan

merupakan unsur pelaksana BPKP Pusat di daerah yang bertanggung jawab kepada



Kepala BPKP. Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencakup satu

provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari satu pemerintah provinsi, tiga

pemerintah kota, dan 21 pemerintah kabupaten.

Tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah melaksanakan

pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Selatan mempunyai fungsi yaitu :

1) Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;

2) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan

pengurusan barang milik/kekayaan negara;

3) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

serta pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan daerah;

4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat

strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah;

5) Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pusat

dan daerah;

6) Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;

7) Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha

Pertamina, kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di

dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas

permintaaan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

8) Evaluasi terhadap pelaksanaan good governance dan laporan akuntabilitas kinerja

pada Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor

bagi hasil kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat

kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



9) Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara

pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan badan-badan lain yang

didalamnya terdapat kepentingan negara/pemerintah, pemeriksaan terhadap

hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit pada instansi

penyidik dan instansi lainnya.

10) Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta

pengendalian mutu pengawasan.

11) Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Selain, tugas dan fungsi tersebut di atas, sesuai dengan mandat Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pembinaan penyelenggaraan

SPIP pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi

Sulawesi Selatan.

ASPEK STRATEGIS

A. ASPEK STRATEGIS EKSTERNAL

Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencakup wilayah

Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas:

1. Pemerintah Provinsi Sulsel

2. Pemerintah Kota Makassar

3. Pemerintah Kota Palopo

4. Pemerintah Kota Parepare

5. Pemerintah Kabupaten Gowa

6. Pemerintah Kabupaten Maros

7. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

8. Pemerintah Kabupaten Takalar

9. Pemerintah Kabupaten Jeneponto



10. Pemerintah Kabupaten Bantaeng

11. Pemerintah Kabupaten Bulukumba

12. Pemerintah Kabupaten Sinjai

13. Pemerintah Kabupaten Bone

14. Pemerintah Kabupaten Wajo

15. Pemerintah Kabupaten Barru

16. Pemerintah Kabupaten Pinrang

17. Pemerintah Kabupaten Kep. Selayar

18. Pemerintah Kabupaten Enrekang

19. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

20. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

21. Pemerintah Kabupaten Luwu

22. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

23. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

24. Pemerintah Kabupaten Soppeng

25. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Keduapuluh lima pemerintah daerah tersebut telah menandatangani kerja sama

(MoU) pengelolaan keuangan daerah dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Selatan. Di luar pemerintah daerah, juga terdapat 5 BUMN yang berkantor pusat di

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan 29 BUMD serta 30 Rumah Sakit Umum Daerah.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga telah berkerja sama dengan

beberapa Perguruan Tinggi Negeri (UNM, Universitas Hasanuddin, Politeknik Negeri

Ujung Pandang, dan UIN Alauddin), Pengadilan Tinggi Agama, KPU Provinsi Sulawesi

Selatan, dan beberapa Instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Guna mendukung pelaksanaan kepemerintahan yang bersih, BPKP juga telah

menandatangani kerja sama (MoU) dengan instansi penyidik untuk membantu

penyidik dalam menangani kasus-kasus berindikasi TPK.



B. ASPEK STRATEGIS INTERNAL

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Selatan memiliki tiga aspek strategis internal yang berasal dari sumber daya manusia,

sarana dan prasarana serta sumber dana.

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Keseluruhan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31

Desember 2012 berjumlah 193 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan

dan golongan kepangkatan sebagai berikut :

a. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2012

Komposisi pegawai pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31

Desember 2012 menurut jabatannya tercermin pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2012

No. Jenjang Jabatan Posisi per

31-12-2011 (Orang)

Mutasi – 2012 Posisi per 31-12-2012

(Orang) Tambah Kurang

I. Struktural 10 4 4 10

1. Eselon II 1 1 1 1

2. Eselon III 5 3 3 5

3. Eselon IV 4 1 1 4

II. Fungsional Tertentu

A. Fungsional Auditor 117 57 30 144

1. Auditor Madya 18 3 4 17

2. Auditor Muda 26 10 4 32

3. Auditor Pertama 7 1 6

4. Auditor Penyelia 24 3 7 20

5. Auditor Pelaksana Lanjutan 19 2 7 14

6. Auditor Pelaksana 16 12 28

7. Calon Auditor 7 27 7 27



B. Fungsional Tertentu Lainnya 5 1 4

1. Analis Kepegawaian Pelaksana 1 - - 1

2. Arsiparis Pelaksana Lanjutan 3 - - 3

3. Prakom Pelaksana 1 - 1 -

III. Fungsional Umum 42 - 7 35

1. Fungsional Umum 42 - 7 35

Jumlah 174 62 42 193

b. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2012

Komposisi pegawai pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember

2012 menurut golongan sebagaimana tertuang dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2. Komposisi pegawai menurut golongan Per 31 Desember 2012

No. Uraian Posisi per

31-12-2011 (Orang)

Mutasi selama 2012 Posisi per 31-12-2012

(Orang) Tambah Kurang

1. Golongan IV 24 6 7 23

2. Golongan III 107 13 14 106

3. Golongan II 36 4 3 37

4. Golongan I - - - -

5. CPNS 7 27 7 27

Jumlah 174 50 31 193

Jumlah pegawai tersebut menurut jenjang pendidikan dapat terlihat pada grafik 1.1.

Grafik 1.1. Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan per 31 Desember 2012



36,98%

5,21%

41,67%

15,10% 1,04%

Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan

S1/D-IV

S2

D-III

SLTA

SLTP

Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, dipekerjakan

tenaga harian lepas sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang yang ditempatkan

disetiap Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha.

2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Selatan meliputi tanah, bangunan, inventaris / peralatan kantor,

kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya.

Luas tanah, jumlah bangunan dan kendaraan terlihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3. Luas tanah, jumlah bangunan dan kendaraan.

No Uraian Jumlah Satuan

1 Tanah 35.982 m2

2 Bangunan 67 Unit

3 Kendaraan Dinas 12 Unit

Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan

sarana olah raga, ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, dan sarana ibadah.

3. SUMBER DANA

Dana yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebesar

Rp.20.072.730.000,00 bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

tahun 2012 dengan rincian sebagaimana yang disajikan dalam tabel 1.4.



Tabel 1.4. Rincian dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Selawesi Selatan tahun 2012 per program.

No Program Anggaran (Ribuan Rp)

1 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 5.020.859

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP 14.326.871

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara– BPKP 725.000

Jumlah 20.072.730

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep 06.00.00-286/K/2001

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Kepala BPKP Nomor 61/K/SU/2012 tanggal 2 Februari 2012, Perwakilan

BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dalam

melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

1). Bagian Tata Usaha

2). Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

3). Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

4). Bidang Akuntan Negara

5). Bidang Investigasi

6). Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terurai

pada gambar 1.1.

Gambar 1.1.



B A G A N S T R UK T UR OR G A NIS A S IP E R WA K IL A N B P K P P R OVINS I S UL AWE S I S E L ATA N

B agian T ata

Us aha

S ub B agian K euangan

S ub B agian

K epegawaian

S ub B agian

Umum

S ub B agian P rogram dan

P elaporan

K epala

P erwakilan

B idang P engawas an

Ins tans i P emerintah

P us at

B idang A kuntabilitas P emerintah

Daerah

B idang

A kuntan Negara

B idang

Inves tigas i

K elompok J abatan F ungs ional

Selama tahun 2012 terdapat perubahan manajemen pada Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam table 1.5.

Tabel 1.5. Perubahan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel pada tahun 2012.

No Jabatan Pejabat Lama Pejabat Baru Tanggal Pelantikan

1 Kepala Perwakilan Abi Rusman Tjokronolo

Hamonangan Simarmata 12 Juni 2012

2 Kepala Bidang Investigasi

Iman Ahmad Nugraha

Joko Suprianto 15 Maret 2012

3 Kepala Bidang IPP Mangaradja S. Hutagaol

Gandamana Rantjalobo 28 September 2012

4 Kepala Bidang APD Jamason Sinaga Suryadi 30November 2012

5 Kepala Subbagian Prolap Alfiandry Wahyu Utomo 28 September 2012



SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 dapat diikhtisarkan sebagai

berikut ini :

Bab I Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas mengenai

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Bab II Perencanaan dan

Perjanjian Kinerja

Menjelaskan muatan Rencana Kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2012.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan analisis pencapaian kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

SelatanTahun 2012 dari sudut akuntabilitas

kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup Menjelaskan simpulan menyeluruh dari

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2012 dan strategi peningkatan kinerja di

masa datang.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014

Perencanaan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun

2010-2014 berikut revisinya telah disusun dalam bentuk dokumen Rencana Strategis

(Renstra) yang mengacu pada Rencana Strategis BPKP tahun 2010-2014 dan telah

digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahun 2012. Lebih lanjut

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2010 - 2014 dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. PERNYATAAN VISI

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat

baru sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati dirinya sebagai Auditor

Presiden. Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat memberikan informasi yang

berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu

memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Kontribusi BPKP

tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola

kepemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas keuangan negara yang

berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan

manfaat yang dapat diberikan BPKP kepada shareholder.

Perubahan lingkungan strategis tersebut, berpengaruh terhadap harapan dan

arahan organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu,

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mengakomodasi dan

mengantisipasi hal-hal yang terjadi dan akan terjadi akibat dari perubahan tersebut.



Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

Pernyataan visi tersebut diatas, mengandung beberapa kata kunci, yaitu :

a. Auditor Presiden

Sebagai Auditor Presiden, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang

melihat dan mendengar secara langsung fakta, data maupun informasi dan

segera merespon melalui suatu sistem peringatan dini yang memberikan

manfaat kepada Presiden

b. Responsif

Responsif berarti tanggap atas permasalahan yang dihadapi Pemerintah secara

cepat dan tepat

c. Interaktif

Sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah. Interaktif

merupakan perkembangan lebih lanjut dari tahapan sebelumnya yang bersifat

reaktif dan proaktif

d. Terpercaya

Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat

melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan

e. Akuntabilitas Keuangan Negara

Akuntabilitas didefenisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

VISI Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk

Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di Sulawesi Selatan



organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawabkan, yang dilaksanakan

secara periodik.

f. Berkualitas

Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri

yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif.

2. PERNYATAAN MISI

Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Selatan tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Misi Pertama berkaitan dengan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Selatan sebagai Auditor Presiden dalam melaksanakan pengawasan intern

atas akuntabilitas keuangan negara di Provinsi Sulawesi Selatan.Selain itu, misi ini

menegaskan peran BPKP untuk membantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam

mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan

KKN.Misi ini terkait dengan kegiatan pengawasan intern pemerintah yang pada

hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran

utama yaitu aktivitas assurance dan consulting. Dengan peran tersebut, fungsi utama

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah memberikan masukan kepada

MISI

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.

2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah.



Presiden/Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah

dan pengelolaan keuangan negara diProvinsi Sulawesi Selatan. Fungsi lain yang sejalan

dengan peran BPKP adalah memberikan rekomendasi perbaikan penerapan tata kelola

kepemerintahan yang baik (good governance) dan membantu pemerintah dalam

mencapai tujuannya.

Misi Kedua terkait dengan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap

seluruh instansi pemerintah yang diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 50

PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi

strategis BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden

untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden yang merupakan suatu

kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan juga

Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu dipastikan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada

seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Misi Ketiga ditetapkan dalam rangka perwujudan pengawasan yang terpadu,

terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan

kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, serta berorientasi pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat.Kinerja APIP yang maksimal dapat diperoleh jika

pemberdayaan APIP dijalankan dalam semangat profesionalitas dan kesetaraan antar

APIP. Namun, efektivitas sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak-pihak yang

bersinergi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

masing-masing. Oleh karena itu, misi ketiga diperlukan sebagai dasar dalam

menetapkan strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sendiri maupun kapasitas APIP secara

umum di Provinsi Sulawesi Selatan.

Misi Keempat merupakan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Selatan sebagai Auditor Presiden di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka

membangun sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang

efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems)

atau yang dikenal sebagai PASs. PASs adalah alat kendali (control) bagi Presiden

terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan keuangannegara di



Provinsi Sulawesi Selatan, yang berbasis web, on-line, dengan data yang sedapat

mungkin real-time, yang menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentang

implementasi akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan

memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekati real-time

sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat perbedaan

antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu.

3. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan

pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan yang berorientasi pada

operasionalisasi visi dan misi tersebut yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun

waktu sampai lima tahun mendatang. Tujuan strategis berdasarkan Renstra

Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan 2010-2014 adalah sebagai berikut:

4. PERNYATAAN VISI

Program dan kegiatan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

mencakup empat domain dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang

meliputi 4C yaitu Capacity Building (expertise), Current Issues, Clearing House, dan

Check and Balance.

TUJUAN 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik 3. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan

pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara 4. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern

pemerintah 5. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten di Provinsi Sulawesi Selatan 6. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal

bagi pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan



Program pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Program

Teknis sebanyak satu program (Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan

dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan

Program Generik sebanyak dua program (Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Negara). Program-program tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan yang

merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau kombinasi dari beberapa atau

untuk semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rincian program dan kegiatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

adalah sebagai berikut :

1) Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan dan Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kegiatan yang mendukung program ini yaitu pengawasan atas kegiatan lintas

sektoral; pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara; pengawasan

berdasarkan penugasan Presiden; pengawasan atas permintaan stakeholders;

pengawasan penerimaan negara; pengawasan PHLN; Assessment, Evaluasi GCG,

KPI, MR; pengawasan investigative; bimtek, pengembangan sistem pelaporan

keuangan; penyusunan pedoman SPIP; sosialisasi SPIP; Diklat SPIP dan Bimbingan

Teknis SPIP.

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan yang mendukung program ini yaitu penyusunan dan evaluasi rencana;

pengelolaan kepegawaian dan organisasi; pengelolaan anggaran dan sistem

akuntansi pemerintah; pengelolaan kehumasan; pembinaan administrasi dan

pengelolaan perlengkapan serta pembayaran gaji/tunjangan; pendidikan dan

pelatihan pengawasan; penelitian dan pengembangan pengawasan;

penyelenggaraan sistem dukungan pengambilan keputusan Pemerintah dan



internal BPKP; pembinaan JFA dan tata kelola APIP; fasilitasi dukungan manajemen

Perwakilan BPKP.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Kegiatan yang mendukung program ini yaitu pengadaan sarana dan prasarana;

pemeliharaan sarana dan prasarana; penataan administrasi sarana dan prasarana.

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan diukur dengan menggunakan

indikator keluaran (output). Indikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Selatan merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi

stakeholders yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Selatan dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP.

Rincian atas indikator kinerja tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Perwakilan

BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2010–2014 sebagaimana termuat dalam

lampiran 1.

PERJANJIAN KINERJA 2012

Untuk dapat mengetahui keberhasilan implementasi Rencana Kinerja tahun

2012, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan target untuk

masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan Dokumen

Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan

Kepala BPKP. Target output yang ingin dicapai pada tahun 2012 adalah 580 Laporan

dan pengadaan sarana dan prasarana sebanyak 1.267,25 unit dengan anggaran

sebesar Rp20.072.730.000,00. Sesuai dengan perubahan PKP2T Tahun 2012 target

output yang ditetapkan dalam PKP2T adalah sebanyak 544 laporan, namun perubahan

PKP2T tersebut tidak mengubah Target Kinerja Tahun 2012. Target Kinerja Tahun 2012

dapat dilihat pada Lampiran 2.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan

setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan

pencapaian kinerja digolongkan sesuai dengan table 3.1.

Tabel 3.1. Kategori Capaian kinerja

Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian

I Lebih besar dari 85% Sangat Baik II 70% sampai dengan 85% Baik III 55% sampai 70% Cukup IV Kurang dari 55% Kurang

CAPAIAN KINERJA 2012

Sesuai dengan Target Kinerja Tahun 2012, Penetapan Kinerja Tahun 2012

mencakup pelaksanaan atas 32 indikator kinerja keluaran dalam tiga program.

Hasil capaian atas pelaksanaan Rencana Kinerja Perwakilan BPKP tahun 2012

menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari tiga program yang telah ditetapkan

adalah sebesar 139,61% atau tergolong “Sangat Baik” yang terinci sebagai berikut:

No Program Capaian (%)

1 Pengawasan Intern AkuntabilitasKeuangan Negara dan Pembinaan PenyelenggaraanSPIP

218,82

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya –BPKP

100



3 Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Negara 100

Rata-Rata 139,61

ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2012

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dari tiga program yang ditetapkan di

dalam rencana kinerja tahun 2012, tingkat capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Selatan tergolong sangat baik.

Secara rinci capaian kinerja untuk masing-masing program tersebut dapat

dijelaskan pada bagian berikut ini:

1. PROGRAM PENGAWASAN INTERN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP

Keberhasilan program ini didukung oleh 30 indikator kinerja output. Ringkasan

capaian output kegiatan tertuang dalam table 3.2.

Tabel 3.2 : Capaian Indikator Kinerja output Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

No Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi %

1 Laporan hasil pengawasan lintas sectoral Bidang Perekonomian Laporan 21 17 80,95

2 Laporan hasil pengawasan BUN bidang perekonomian Laporan 7 18 257,14

3 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan 4 11 275

4 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Laporan 1 5 500

5 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian Laporan 1 2 200

6 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan 83 99 119

7 Laporan hasil pengawasan lintas sectoral Bidang Polsoskam Laporan 33 37 112

8 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Laporan 18 88 489



9 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan 11 30 273

10 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan 10 18 180

11 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam Laporan 3 28 933

12 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Polsoskam Laporan 2 2 100

13 Laporan hasil pengawasan lintas sector bidang Keuangan Daerah Laporan 6 8 133

14 Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Laporan 85 111 131

15 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan 48 139 290

16 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder masing-masing Bidang Keuangan Daerah

Laporan 5 17 340

17 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik Bidang Keuangan Daerah Laporan 24 42 175

18 Laporan dukungan pembinaanpenyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Laporan 27 38 141

19 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan 5 13 260

20 Laporan hasil pengawasan atas kinerjaBUMD Laporan 12 39 325

21 Laporan hasil bimtek dan asistensi penyusunan laporan keuangan BUMD Laporan 8 24 300

22 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan 5 4 80

23 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan 4 3 75

24 Laporan hasil kajian pengawasan Laporan 1 0 0

25 Laporan hasil audit investigasi atas HKP,Eskalasi dan Klaim Laporan 6 16 267

26 Laporan hasil audit investigasi,perhitungan kerugian negara, danpemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Laporan 75 97 128

27 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan instansi lainnya

Laporan 1 1 100

28 jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Kegiatan 2 2 100

29 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Kegiatan 10 10 100

30 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan 2 2 100

Sub Jumlah 520 921 219



Capaian untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada lampiran 3. Penjelasan atas

pelaksanaan masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1) Laporan hasil pengawasan lintas sektoral bidang Perekonomian

Penugasan yang mendukung capaian kinerja ini adalah Audit Kinerja Program

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2011 dan Audit

Interim PPIP Tahun Anggaran 2012. Audit Kinerja PPIP dilaksanakan pada 8

Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Bulukumba, Barru, Luwu Utara, Bone,

Pinrang, Luwu Timur, Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dan 1 kegiatan

Kompilasi Laporan Audit Kinerja PPIP Tahun 2011 Provinsi Sulawesi Selatan.

Audit Interim PPIP dilaksanakan pada 6 kabupaten yakni Kabupaten Bone, Barru,

Bulukumba, Pangkajene dan Kepulauan, Jeneponto, Luwu, Provinsi Sulawesi

Selatan dan 1 kegiatan Kompilasi Laporan Audit Interim PPIP Tahun 2012 Provinsi

Sulawesi Selatan. Selain itu dilaksanakan pula Evaluasi Kegiatan Lintas Sektor

Program Pokok Swasembada Beras Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Triwulan

III Tahun Anggaran 2012.

Jumlah laporan terbit dari seluruh kegiatan tersebut sebanyak 17 laporan dari

target sebanyak 21 laporan atau mencapai 80,95% dari target. Target output yang

belum terealisasi sebanyak 11 (sebelas) laporan disebabkan adanya pembatalan

anggaran.

Target PP setelah adanya pembatalan anggaran sebesar 9 PP sehingga jika

dibandingkan dengan realisasi sebanyak 17 Laporan maka capaian kinerja Tahun

2012 adalah sebesar 188,88%.

Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (107%) untuk indikator output yang

sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 81,88%.

Dibandingkan realisasi tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah

realisasi laporan terbit pada tahun 2012 mengalami kenaikan 6,25% (realisasi

tahun 2011 sebanyak 16 laporan).



2) Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian

Capaian kinerja indikator ini didukung oleh kegiatan Evaluasi Penyerapan

Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2012 pada Satuan Kerja Pemerintah Pusat antara

lain Balai Pengelolaan DAS Saddang Toraja, Balai Latihan Transmigrasi Makassar,

Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sulawesi, Balai Pengelolaan Sumber Daya

Pesisir Laut Makassar, Kantor Administrasi Pelabuhan Parepare, Kantor Imigrasi

Parepare, Devisi Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kementerian

Perhubungan, Balai Pembenihan Tanaman Hutan Sulawesi, Balai Besar Wilayah

Sungai Pompengan Jeneberang, Imigrasi Ujung Pandang dan pada Badan

Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Selatan.

Jumlah seluruh laporan terbit sebanyak 18 laporan dari target 7 laporan atau

dengan capaian sebesar 257,14%.


sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan 42,86%.

Dibandingkan realisasi tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah

realisasi laporan terbit pada tahun 2012 mengalami kenaikan 100% (realisasi

tahun 2011 sebanyak 9 laporan).

3) Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang

Perekonomian

Kegiatan yang mendukung capaian ini adalah Asistensi Penyusunan Laporan

Keuangan dan Reviu Laporan Keuangan pada Satker Vertikal di Wilayah Provinsi

Sulawesi Selatan.

Kegiatan asistensi penyusunan laporan keuangan kementerian dan lembaga

antara lain dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pusat

Statistik, dan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu juga dilakukan

kegiatan pendampingan reviu laporan keuangan Kementerian Kelautan pada

Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Pertanian Provinsi

Sulawesi Selatan.



Jumlah laporan terbit atas kegiatan ini sebanyak 11 laporan dari target 4 laporan

atau mencapai 275,00% dari target.


sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 175%.

Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator

output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami kenaikan

sebesar 22,22% (realisasi tahun 2011 sebanyak 9 laporan).

4) Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja output ini adalah Audit Operasional

PNBP dan Monitoring Pengumpulan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Audit Operasional dilakukan pada Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah

IV Makassar, Stasiun Meteorologi Maritim Kelas III Paotere, Balai Karantina

Pertanian Makassar, Stasiun Geofisika Kelas II Gowa, dan Otoritas Bandar Udara

Wilayah V Makassar Tahun Anggaran 2011 dan Semester I tahun 2012. Sedangkan

Monitoring Pengumpulan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada Kementerian Pertanian, Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan Rakyat

di Dinas-dinas/Instansi Provinsi Sulawesi Selatan.

Laporan atas penugasan ini telah terbit sebanyak 5 laporan dari target 1 laporan,

atau mencapai 500,00%.


sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 400%.






5) Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja output ini adalah Audit Kinerja atas

Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI Sulawesi Selatan

Tahun 2011 dan audit operasional progress pekerjaan LOAN EINRIP per 30

September 2011. Laporan telah terbit sebanyak 2 laporan dari target 1 laporan

atau mencapai 200,00%.

Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (373,00%) untuk indikator output yang



output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan


6) Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini adalah

melakukan audit terhadap Program Pembangunan yang dibiayai dari dana PHLN

yang bersumber dari Loan IBRD, IDA, ADB, dan JICA.

Kegiatan audit PHLN yang dilaksanakan, antara lain :

(1) Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Second Eastern Indonesia Region

Transport Project (EIRTP-II) Tahun Anggaran 2011 pada Satker EIRTP-II

Kabupaten Wajo, Bone, Tana Toraja, SNVT Pembangunan Jalan dan

Jembatan, dan SNVT Pembinaan Penanganan Jalan Provinsi Sulawesi

Selatan.

(2) Audit Keuangan atas IBRD Loan No. 4740-IND/IDA Cr. No. 3910-IND dan

Grant GEF No. TF 053350-IND Coral Reef Rehabilitation and Management

Project Phase II (COREMAP II) di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten

Selayar, Pangkajene dan Kepulauan.

(3) Audit Dukungan atas Laporan Keuangan JICA IP 543 Regional Infrastructure

for Social Economic (RISE) Kabupaten Enrekang, Bone, Jeneponto, dan Sinjai.



(4) Audit Keuangan atas IBRD Loan No. 4789 IND, IDA Credit 4077 IND (IMHERE)

Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene

dan Kepulauan, dan Universitas Hasanuddin Makassar.

(5) Audit Keuangan atas Grant-TF-091895 Basic Education Capacity Provinsi

Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tana Toraja.

(6) Audit Keuangan EINRIP Loan AIPRD L.002 Satker Jalan Nasional Wilayah I

Provinsi Sulawesi Selatan.

(7) Audit Keuangan HPEQ Universitas Muslim Indonesia, Universitas

Hasanuddin dan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Jumlah realisasi output kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 99 laporan dari target

sebanyak 83 laporan atau mencapai 119,28 % dari target.






Nilai penyelamatan uang negara sebesar Rp.2.669.038.295,45 dari 151 kejadian

atas temuan hasil audit proyek PHLN.

Target dan realisasi indikator kinerja untuk bidang Perekonomian digambarkan

pada grafik 3.1. sebagai berikut:



Grafik 3.1. Target dan realisasi bidang Perekonomian

Sedangkan penggunaan dana dan pemakaian OH dalam mendukung realisasi

indikator kinerja bidang Perekonomian sebagaimana termuat dalam grafik 3.2

berikut:

Grafik 3.2. Pengunaan Dana dan Pemakaian OH bidang Perekonomian

7) Laporan hasil pengawasan lintas sektoral Bidang Polsoskam

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini

antara lain:



(1) Audit atas Sub Program Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah

Tahun Anggaran 2011.

(2) Audit kinerja Bantuan Operasional Kesehatan.

(3) Audit kinerja Bantuan Operasional Sekolah.

(4) Audit operasional atas Program Bimbingan Masyarakat Islam.

(5) Audit Operasional atas Program Pendidikan Islam pada Sub Program

Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA.

(6) Audit Dana Dekonsentrasi pada Perpustakaan Nasional Provinsi Sulawesi

Selatan.

(7) Audit Operasional pada Balai Diklat Kementerian Agama Provinsi Sulawesi

Selatan.

(8) Validasi hasil audit di lingkungan Kementerian Agama tahun 2011.

(9) Audit Operasional atas Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial Tahun 2011.

Jumlah laporan terbit atas seluruh penugasan ini sebanyak 37 laporan dari target

33 laporan atau mencapai 112,12% dari target.






8) Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator ini antara lain melalui Evaluasi

Penyerapan Anggaran DIPA TA 2012 (s.d. Triwulan II), Audit Dana Dekonsentrasi,

Reviu (Clearance) Pembangunan Gedung pada Pengadilan Agama Kelas 1.A

Makassar, Pengadilan Agama Makale, Rumah Sakit Pendidikan UIN Alaudin

Makassar, Gedung Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba,



Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012 KPU Provinsi

Sulawesi Selatan serta Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pemilu Daerah pada KPU

Kabupaten Takalar.

Jumlah laporan yang terbit atas penugasan ini sebanyak 88 laporan dari target 18

laporan, atau mencapai 488,89% dari target.

Capaian tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2011 karena

tahun 2011 tidak ada penetapan kinerja atas indikator hasil pengawasan BUN

Bidang Polsoskam.

9) Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator ini adalah melalui Audit

Kinerja atas Program Raskin Tahun 2011 Kabupaten Gowa dan Monitoring

Prioritas Pembangunan Nasional (UKP-4) pada kegiatan Kementerian Koperasi dan

UKM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial

dan BPN periode Januari-Juni 2012 di Kabupaten Sinjai, Jeneponto, Bulukumba,

Pinrang, Bantaeng, Takalar, Gowa, Bone, dan Pangkajene dan Kepulauan.

Selain itu dilakukan pula Monitoring Program Strategis Pengawasan Penerimaan

Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2012/2013 pada Dinas Pendidikan Kota Makassar

dan Kabupaten Jeneponto, dan Verifikasi data keuangan tenaga honorer (k-1).

Jumlah laporan yang terbit sebanyak 30 laporan dengan target sebanyak 11

laporan dengan capaian kinerja mencapai 272,73%.




output ini meningkat sebesar 3,44% (realisasi tahun 2011 sebanyak 29 laporan).

10) Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam

Capaian kinerja indikator ini dilakukan melalui kegiatan Bimtek, asistensi dan

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan.



Kegiatan Bimtek, Asistensi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

yang telah dilaksanakan adalah pada Dinas Kesehatan, Kanwil Kementerian

Hukum dan HAM, Kejaksaan Tinggi, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata, KPUD, dan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu, untuk mendukung capaian kinerja indikator ini dilaksanakan kegiatan

Reviu atas Rencana dan Pendampingan Kegiatan Pembangunan Gedung

Pendidikan LPMP tahun anggaran 2012, serta Pendampingan Dalam Proses

Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Paket-2 Pada Pengembangan Fakultas Teknik

Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2012.

Jumlah seluruh laporan terbit sebanyak 18 laporan sehingga dengan target 10

laporan capaian kinerja indikator ini sebesar 180,00%.


sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan73,00%.




11) Laporan hasil pengawasan ataspenerimaan negara BidangPolsoskam

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini

adalah Monitoring/Pengumpulan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan

BPKP Provinsi Sulawesi Selatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan,

Kemenkokesra, Kemendiknas, Kementerian Sosial, BPN, dan beberapa kabupaten

pada Dinas-dinas/Instansi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain monitoring data tindak lanjut, dilaksanakan pula Audit Operasional atas

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada STAIN Parepare. Jumlah

laporan terbit atas penugasan tersebut sebanyak 28 laporan dari target sebanyak

3 laporan atau mencapai 933,33% dari target.








12) Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Polsoskam

Capaian kinerja indikator ini didukung oleh kegiatan Audit Operasional

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433 H/2012 M.

Jumlah seluruh laporan terbit atas pelaksanaan kegiatan sebanyak 2 laporan dari

target sebanyak 2 laporan atau mencapai 100,00% dari target.






Target dan realisasi indikator kinerja untuk bidang Polsoskam digambarkan pada

grafik 3.3.

Grafik 3.3. Target dan realisasi bidang Polsoskam



Penggunaan dana dan pemakaian OH dalam mendukung realisasi indikator

kinerja bidang Polsoskam sebagaimana termuat dalam grafik 3.4.

Grafik 3.4.

Penggunaan dana dan pemanfaatan OH bidang Polsoskam.

Disamping penggunaan dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan,

dalam melaksanakan penugasannya bidang polsoskam juga didukung dengan

pembiayaan dari Itjen Kemeterian Pendidikan Nasional sebesar

Rp30.667.000,00.

13) Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah

Kegiatan Evaluasi AKIP dilakukan untuk menilai implementasi sistem AKIP dan

menilai akuntabilitas kinerja pemerintah. Dalam tahun 2012 evaluasi dilakukan

terhadap 6 Pemda yaitu Kabupaten Luwu, Soppeng, Bone, Enrekang, Bulukumba

dan Selayar. Selain itu terdapat bimbingan teknis evaluasi LAKIP pada Inspektorat

Kabupaten Bone dengan jumlah laporan terbit sebanyak dua laporan.

Jumlah laporan terbit pada kegiatan ini sebanyak 8 laporan dari target sebanyak 6

laporan atau mencapai 133,00%.






output yang sama, mengalami kenaikan sebesar 160,00% (realisasi tahun 2011

sebanyak 5 laporan dan realisasi tahun 2012 sebanyak 8 laporan).

Kelemahan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

yang dievaluasi menunjukkan banyaknya kelemahan dalam implementasi,

diantaranya sebagai berikut:

• Pemerintah daerah belum menyusun Penetapan Kinerja

• RPJMD/Renstra/RKPD/Renja tidak memuat Indikator Kinerja Utama (IKU)

• Target kinerja belum ditetapkan dengan baik

• Pemerintah daerah maupun SKPD belum memiliki sistem pengumpulan data

kinerja.

14) Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

Kegiatan yang mendukung capaian laporan hasil pengawasan bidang Keuangan

Daerah adalah Evaluasi Penyerapan APBD, Monitoring OPAD dan Monitoring DAK.

Jumlah laporan dukungan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah terbit

sebanyak 111 laporan dari target sebanyak 85 laporan atau mencapai 131,00%.

Rincian Target dan realisasi dari indikator ini sebagaimana termuat dalam tabel

3.3.

Tabel 3.3. Rincian target dan realisasi hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah.

No Kegiatan Target Realisasi %

1 Evaluasi Penyerapan APBD 7 8 114,29

2 Audit/ Monitoring/ Optimalisasi OPAD 1 1 100

3 Monitoring DAK 77 102 132,46

Jumlah 85 111 131



Penjelasan target dan realisasi masing-masing kegiatan sebagai berikut:

a) Evaluasi Penyerapan APBD

Kegiatan bertujuan untuk memperoleh informasi penyerapan anggaran

APBD dan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat penyerapan

anggaran pemerintah daerah.

Kegiatan dilaksanakan di 7 pemda yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten

Bone, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Barru, Kabupaten Jeneponto, Kota

Palopo dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah laporan terbit sebanyak

7 laporan. Disamping itu diterbitkan 1 laporan kompilasi evaluasi

penyerapan APBD sehingga jumlah output sebanyak 8 laporan dari target 7

laporan atau mencapai 114,29%.

b) Audit/Monitoring/Optimalisasi OPAD

Kegiatan monitoring Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) bertujuan

untuk memetakan potensi-potensi PAD yang dapat ditingkatkan sehingga

dapat mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan dari pemerintah

pusat.

Kegiatan optimalisasi OPAD terlaksana di Pemerintah Kota Parepare

bersinergi dengan Inspkektorat Kota Parepare. Jumlah laporan terbit

sebanyak 1 Laporan atau sebesar 100 % dari target 1 laporan.

c) Monitoring DAK

Kegiatan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer lainnya

mencakup 7 bidang meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur

Air Minum dan Sanitasi, Infrastruktur Jalan dan Irigasi, Infrastruktur dan

Prasarana Pedesaan, Kehutanan dan Perikanan dan Kelautan pada 7

Pemerintah Daerah yaitu di Kabupaten Pinrang , Gowa, Bone, Maros,

Palopo, Kepulauan Selayar, dan Toraja Utara.

Jumlah laporan hasil pengawasan yang terbit termasuk laporan

kompilasinya sebanyak 83 laporan. Selain itu, terdapat kegiatan Non PKP2T



yang mendukung capaian kegiatan yaitu inventarisasi saldo dana percepatan

pembangunan infrastruktur (DPPID) pada 14 Kabupaten dan monitoring

dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada 4 kabupaten,

dengan jumlah laporan terbit sebanyak 19 laporan.

Dengan demikian jumlah laporan dari kegiatan monitoring DAK sebanyak

102 laporan dari target 77 laporan atau mencapai 132,46%.

Permasalahan yang ditemui dari hasil monitoring Dana Alokasi Khusus dan

Dana Transfer Lainnya antara lain sebagai berikut:

• Pemda tidak melaporkan penyerapan dana DAK/ Dana Transfer lainnya

kepada Menteri Keuangan sesuai ketentuan.

• Hasil kegiatan belum dapat dimanfaatkan secata optimal.

• Terdapat alokasi dana DAK digunakan untuk membiayai kegiatan non

DAK.

• Pekerjaaan tidak sesuai dengan realisasi fisik.

• Pemda tidak menyediakan dana pendamping sesuai dengan ketentuan.





sebesar 8% (realisasi tahun 2011 sebanyak 121 laporan).

15) Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah evaluasi

atas proses penyusunan dan penetapan APBD TA 2012, asistensi penyusunan

LKPD TA 2011, asistensi reviu LKPD TA 2011 pada APIP, sosialisasi pengelolaan

keuangan daerah, dan asistensi pengelolaan aset pemerintah daerah.

Jumlah seluruh laporan yang terbit sebanyak 139 dari target sebanyak 48 laporan

atau mencapai 289,00%. Rincian dari realisasinya sebagai berikut:



(1) Evaluasi atas Proses Penyusunan dan Penetapan APBD TA 2012

Kegiatan evaluasi penyusunan APBD dilakukan untuk menganalis tahapan-

tahapan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 oleh Pemerintah

Daerah yang terlambat menetapkan Perda APBD-nya. Evaluasi dilaksanakan

pada 5 (lima) Pemerintah Daerahyaitu Kabupaten Toraja Utara, Soppeng,

Takalar, Kota Parepare, dan Kota Palopo. Jumlah laporan yang terbit sebanyak

5 (lima) laporan.

Penyebab keterlambatan penyusunan APBD yang diperoleh dari hasil evaluasi

penyusunan APBD adalah:

a. Keterlambatan penetapan RKPD, KUA dan PPAS.

b. Keterlambatan musrenbang

c. Keterlambatan penyerahan renja SKPD ke Bappeda

(2) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kegiatan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berupa

kompilasi atas laporan keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi

Selatan. Jumlah laporan terbit sebanyak 1 laporan.

Dari 25 LKPD tahun 2011 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang

dikompilasi, dapat dijelaskan kinerja keuangan Pemerintah Daerah, sebagai

berikut:

a. Rata-rata pertumbuhan Total Aset adalah sebesar 7,99%;

b. Rata-rata pertumbuhan Aset Tetap adalah sebesar 7,49%;

d. Rata-rata pertumbuhan SiLPA adalah sebesar 34,42%;

e. Derajat Desentralisasi Kabupaten/ Kota secara umum dibawah 21%

sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3%.

f. Derajat ketergantungan daerah untuk Kabupaten/Kota secara umum

dibawah 70% sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 37%.

g. Derajat kemandirian daerah untuk Kabupaten/Kota secara umum antara



2% s.d. 26%, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 170,24%.

h. Rasio Belanja Operasional terhadap Total Belanja rata-rata adalah

sebesar 77,27%.

i. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja rata-rata adalah sebesar

22,62%.

j. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja rata-rata adalah sebesar

55,19%.

(3) Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kegiatan pendampingan penyusunan LKPD dilaksanakan pada 8 Kabupaten

yaitu Maros, Parepare, Luwu Timur, Kepulauan Selayar, Pangkajene dan

Kepulauan, Bantaeng, Takalar, dan Bulukumba. Selain itu dilakukan juga

asistensi penyusunan LKPD melalui aplikasi SIMDA pada Kota Palopo,

Kabupaten Wajo, Luwu Utara, dan Toraja Utara serta Pendampingan

Rekonsiliasi Neraca pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Jumlah laporan terbit dari seluruh kegiatan tersebut sebanyak 15 laporan.

(4) Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran

2011 pada Inspektorat.

Kegiatan pendampingan reviu LKPD dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten

Soppeng, Bantaeng, Toraja Utara, Bulukumba, Luwu Timur, Luwu, Pangkajene

dan Kepulauan, Sinjai, dan Kota Makassar.


(5) Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan

para pegawai Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan keuangan

daerah melalui kegiatan sosilisasi antara lain, berupa:

a) Sosialisasi bantuan sosial pada Kabupaten Tana Toraja, Luwu Timur,

Jeneponto, dan Pangkajene dan Kepulauan.



b) Sosialisasi Penyusunan TAPKIN dan LAKIP pada Kabupaten Tana Toraja

dan Jeneponto.

c) Narasumber Workshop Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah

bagi PPK SKPD Kabupaten Wajo.

d) Narasumber Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah pada

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.


(6) Asistensi Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja output ini

antara lain:

a) Bimbingan Teknis SIMDA BMD pada Kabupaten Wajo, Barru, dan Toraja

Utara.

b) Perbaikan Database SIMDA BMD Kabupaten Takalar dan Kota Palopo.

c) Sosialisasi Implementasi SIMDA BMD Kabupaten Wajo.

d) Pendampingan Penataan Kembali Asset Tetap dan Asset Lainnya pada

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

e) Asistensi Pengelolaan Aset pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan, Barru, Bantaeng, Tana Toraja, Enrekang, dan Soppeng,

termasuk menjadi Fasilitator Pelaksanaan Inventarisasi BMD Kabupaten

Bulukumba.

Jumlah laporan terbit dari seluruh kegiatan tersebut sebanyak 37

laporan.

Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (329,00%) untuk indikator output

yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan

160,00%.



Kegiatan lain yang terkait dengan capaian kinerja ini adalah penandatanganan

Rencana Aksi perbaikan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah

sebagai realisasi pelaksanaan Inpres Nomor 4 tahun 2011 tentang Percepatan

Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah. Perwakilan

BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah menandatangani Rencana Aksi atas

perbaikan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan 5 (lima)

Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana aksi tersebut memuat langkah-langkah perbaikan yang harus

dilakukan Pemerintah Daerah terkait dengan permasalahan yang diungkapkan

BPK RI dalam hasil audit LKPD tahun 2011.

Outcome dari kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang

mendapat opini WTP dan WDP dari BPK RI. Pada tahun 2012 terdapat 3

pemerintah daerah yang memperoleh WTP, yaitu Pemerintah Kabupaten

Luwu Timur, Gowa, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah

Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian

sebanyak 16 pemerintah daerah.

16) Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Keuangan

Daerah

Kegiatan yang mendukung capaian indikator laporan hasil pengawasan atas

permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah adalah Audit operasional atas

Pasar Tradisional Modern Buttasalewangan Kabupaten Maros, Supervisi dan

Monitoring Pencegahan Korupsi atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Asistensi Peningkatan Kapasitas

APIP melalui penerapan Probity Audit pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan

Luwu Timur, serta Asistensi Probity Audit APBJ pada Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan. Selain itu terdapat penugasan non-PKPT yang turut mendukung capaian

indikator antara lain:

(1) Narasumber pada Rapat Konsultasi Pemkot Parepare bersama dengan DPRD

serta elemen masyarakat Kota Parepare.



(2) Pendampingan evaluasi proyek Kabupaten Luwu Timur TA 2012.

(3) Monitoring Progress Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (Belanja Modal Tahun

Anggaran 2011) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten

Pangkep yang Tidak Selesai per 31 Desember 2011.

(4) Audit ketaatan pada ketentuan atas pengajuan pencairan dan penggunaan

pinjaman daerah tahun 2009 dan 2010 Kabupaten Pinrang.

(5) Joint Audit atas Pembangunan Gedung Kantor pada Pemerintah Kabupaten

Luwu Timur.

Jumlah laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan

Daerah tersebut diatas sebanyak 17 laporan dari target sebanyak 5atau mencapai

340,00%.






17) Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan

Daerah

Kegiatan yang mendukung capaian indikator laporan hasil pengawasan atas

kinerja pelayanan publik bidang keuangan daerah adalah Audit Kinerja Pelayanan

Pemerintah Daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

Pendampingan Penyusunan LAKIP, serta Supervisi dan Monitoring Pelayanan

Publik.

(1) Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

Audit kinerja meliputi bidang Pendidikan dan Kesehatan. Audit yang dilakukan

adalah dengan menilai sejauh mana capaian bidang-bidang tersebut terhadap

target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh



pemerintah pusat, dan menilai akuntabilitas dan transparansi atas pelayanan

yang diberikan. Hasil analisis menunjukkan kondisi sebagai berikut:

a) Target SPM belum dituangkan dalam dokumen perencanaan.

b) Transparansi dan akuntabilitas pelayanan masih harus ditingkatkan,

khususnya terkait standar waktu maupun biaya pelayanan.

c) SKPD belum menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat.

Jumlah laporan terbit sebanyak 6 laporan.

(2) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan

pada 12 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini

dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama

dengan Inspektorat dan Biro Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Jumlah laporan terbit sebanyak 12 laporan.

(3) Pendampingan Penyusunan LAKIP dan TAPKIN

Kegiatan pendampingan penyusunan LAKIP dilakukan pada Kabupaten

Pinrang, Bantaeng, Luwu Utara, Luwu Timur, Soppeng, dan Kota Parepare.

Sedangkan pendampingan penyusunan TAPKIN dilaksanakan di Kabupaten

Bantaeng, Luwu Timur, dan Soppeng.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi narasumber dalam

kegiatan sosialisasi maupun diklat penyusunan LAKIP/TAPKIN di Kota

Makassar, Palopo, Parepare, Kabupaten Bulukumba, Kepulauan Selayar,

Toraja Utara, Maros, Bantaeng, serta Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi,

Maluku, dan Papua di Makassar.

Jumlah laporan terbit pada kegiatan ini sebanyak 17 laporan.

(4) Supervisi dan Monitoring Pelayanan Publik

Kegiatan supervisi dan monitoring pelayanan publik dilaksanakan pada

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, termasuk Supervisi



Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik Kantor Pertanahan dan Kantor

Imigrasi Kelas 1 Makassar. Laporan yang telah terbit sebanyak 7 laporan.

Jumlah seluruh laporan hasil pengawasan pelayanan publik sebanyak 42 laporan

atau mencapai 175,00% dari target 24 laporan.






18) Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah Bimbingan Teknis

Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan SPIP, Monitoring

dan Bimtek Perbaikan Implementasi SPIP, Asistensi Perencanaan Pembangunan

Daerah, dan Pemetaan Penerapan SPIP.

Jumlah laporan yang terbit sebanyak 38 laporan dari target 27 laporan atau

mencapai 140,74%. Target dan realisasi indikator ini, sebagai berikut:

(1) Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penyelenggaraan SPIP

Kegiatan bimtek penyusunan perkada telah dilaksanakan ke seluruh Pemda

dan sampai dengan tahun 2012 seluruh Pemda telah menerbitkan perkada

SPIP. Jumlah laporan terbit sebanyak 2 laporan.

(2) Monitoring dan Bimtek Perbaikan Implementasi SPIP

Kegiatan monitoring perbaikan SPIP dilaksanakan pada Kabupaten Bantaeng,

Sinjai, dan Pangkep. Sedangkan Bimtek Perbaikan Implementasi SPIP

dilaksanakan pada Pemerintah Kota Palopo, Makassar, Parepare, serta

Kabupaten Takalar, Pangkep, dan Bantaeng.

Jumlah seluruh laporan terbit dari kegiatan ini sebanyak 23 laporan.



(3) Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan asistensi perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan di

Kabupaten Bantaeng, Pangkep, Luwu Timur, dan Soppeng dengan jumlah

laporan terbit dari kegiatan ini sebanyak 6 laporan.

(4) Pemetaan atas Penerapan SPIP

Kegiatan pemetaan telah dilaksanakan pada 7 pemerintah daerah, yaitu

Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang, Tana Toraja, Enrekang, Luwu

Timur, Luwu Utara, dan Toraja Utara. Pemetaan dimaksudkan untuk melihat

area of improvement atas sistem pengendalian intern yang sudah dibangun

oleh pemerintah daerah yang difokuskan pada proses manajemen

pengelolaan keuangan daerah yaitu perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan/penatausahaan, pelaporan dan monitoring/ evaluasi.

Hasil pemetaan menunjukkan adanya infrastruktur yang harus dibangun

untuk meningkatkan efektivitias penyelenggaraan SPIP dan telah

direkomendasikan kepada masing-masing kepala daerah.

Laporan atas pemetaan penerapan SPIP ini telah terbit sebanyak 7 laporan.






Target dan realisasi indikator kinerja untuk bidang Keuangan Daerah dapat

digambarkan sebagai berikut :



Grafik 3.5.

Target dan realisasi bidang Keuangan Daerah

Penggunaan dana dan pemakaian OH dalam mendukung realisasi indikator

kinerja bidang Keuangan Daerah sebagaimana termuat dalam grafik 3.5.

Grafik 3.6. Penggunaan dan dan pemakaian OH bidang Keuangan Daerah

Untuk mendukung output laporan, selain dibiayai dengan sumber dana DIPA

BPKP, penugasan (PP) juga dibiayai oleh pihak ketiga dengan jumlah dana untuk

bidang Keuangan Daerah sebesar Rp916.236.500,00.



19) Jumlah Laporan Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat

Dalam Tahun 2012, realisasi laporan bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

sebanyak 13 laporan atau 260% dari target sebanyak 5 laporan. Realisasi sebanyak

13 laporan tersebut terdiri dari 6 laporan atas penugasan PKP2T dan 7 laporan

atas penugasan non PKP2T. Capaian indikator keluaran ini dicapai antara lain

melalui kegiatan sosialisai GCG pada PDAM Kota Palopo, Bimtek penerapan GCG

pada PDAM Kota Palopo, Assesment penerapan GCG pada PT Pelindo IV

Makassar, sosialisasi KPI pada PTPN XIV (persero), sosialisasi GCG pada PT

Kawasan Industri Makassar.

Berdasarkan hasil evaluasi, BUMN/BUMD yang penerapan Good Corporate

Governance mendapat skor baik dapat mendorong pencapaian target dan

prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2012.






20) Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD

Dalam Tahun 2012, realisasi laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

sebanyak 39 laporan atau 325% dari target sebanyak 12 laporan. Realisasi

sebanyak 39 laporan tersebut terdiri dari 18 laporan atas penugasan PKP2T dan 21

laporan atas penugasan non PKP2T yang dicapai melalui kegiatan :

(1) Audit Kinerja pada 18 PDAM Kabupaten/Kota yaitu PDAM Kabupaten Bone,

Jeneponto, Pangkep, Parepare, Gowa, Enrekang, Takalar, Palopo, Tana Toraja,

Barru, Maros, Wajo, Sinjai, Soppeng, Pinrang, Sidrap, Bulukumba, dan Kota

Makassar dengan jumlah laporan terbit sebanyak 18 laporan dan 1 laporan

kompilasi audit kinerja PDAM.



PDAM di Kabupaten/Kota yang telah dilakukan audit kinerja, yang memiliki

kinerja minimal Cukup atau Baik sebanyak 66,67%, dengan tingkat kesehatan

sebanyak 44.44% dalam kondisi sehat sebagai berikut :

a. Kinerja PDAM Kabupaten/Kota

NO. TINGKAT KESEHATAN SKOR JUMLAH % KETERANGAN

1 Baik Sekali > 75,00 0 0,00

2 Baik 61,00 - 75,00 3 16,67

PDAM Kota Palopo, Parepare, dan Kota Makassar

3 Cukup 46,00 - 60,00 9 50,00

PDAM Kabupaten Gowa, Barru, Maros, Enrekang, Takalar, Sinjai, Wajo, Jeneponto, dan Sidrap

4 Kurang 31,00 - 45,00 5 27,78

PDAM Kabupaten Pangkep, Tana Toraja, Soppeng, Bone, dan Bulukumba

5 Tidak Baik < 30 1 5,56 PDAM Kabupaten Pinrang

Jumlah 18 100,00

b. Tingkat Kesehatan PDAM Kabupaten/Kota

NO. TINGKAT KESEHATAN SKOR JUMLAH % KETERANGAN

1 Sehat > 2,80 8 44,44

PDAM Kabupaten Gowa, Palopo, Enrekang, Takalar, Jeneponto, Parepare, Sinjai, dan Kota Makassar

2 Kurang Sehat > 2,20 - 2,80 4 22,22

PDAM Kabupaten Barru, Maros, Pangkep, dan Wajo



3 Sakit < 2,20 6 33,33

PDAM Kabupaten Tana Toraja, Soppeng, Bone, Pinrang, Sidrap, Bulukumba

Jumlah 18 100,00

(2) Evaluasi Kinerja pengelolaan BLUD pada 2 RSUD, yaitu pada RSUD Andi

Makassau di Kota Parepare dan RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone.

(3) Audit kinerja keuangan perusahaan daerah Sulawesi Selatan.

(4) Sosialisasi pemenuhan persyaratan administratif PPK-BLUD pada 2 RSUD

Kabupaten/Provinsi dalam bentuk asistensi/bimbingan teknis pemenuhan

persyaratan administratif PPK-BLUD RSUD dengan jumlah laporan terbit

sebanyak 3laporan.

Dengan adanya asistensi pemenuhan persyaratan administratif PPK-BLUD,

terdapat 2 RSUD pada Kabupaten/Provinsi di Provinsi Sulawesi Selatan telah

siap dinilai dokumen persyaratan administratifnya oleh Tim Penilai yang

dibentuk Pemerintah Daerah terkait, yaitu RSUD Siwa Kabupaten Wajo dan

RSKD Provinsi Sulawesi Selatan.

(5) Post audit pembangunan Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau, Balikpapan

(paket B, dan Paket A dan Paket C lanjutan) pada PT. Pelabuhan Indonesia IV

(Persero).

(6) Pre audit pelelangan pekerjaan pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau

Pelabuhan Balikpapan (Paket A lanjutan dan C lanjutan).

(7) Reviu dan verifikasi atas pos hutang gaji pegawai, pos hutang pajak, dan

kewajiban pensiun, serta hutang Jamsostek pada PT IKI (Persero)

(8) Verifikasi pekerjaan tambah PLTU Sulsel Barru.

(9) Evaluasi/reviu terhadap BPYBDS menjadi tambahan PMN dalam saham PT

Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atas hasil pekerjaan satuan kerja



pembangunan fasilitas pelabuhan Laut Bitung.

(10) Reviu kajian konsultan BPP-SPAM atas kerja sama PT Traya Tirta Makassar, PT

Bahana Cipta, dan PT Multi Engka Utama.

(11) Asistensi implementasi SIA PDAM pada 1 PDAM, yaitu PDAM Kab. Wajo.

(12) Reviu atas aset BPYBDS Perum Bulog pada divisi regional Sulsel dan Sulbar.

(13) Reviu dan verifikasi atas LK (pos hutang dan penggunaannya) pada pabrik gula

Takalar.






21) Laporan Hasil Bimtek dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan BUMD

Dalam Tahun 2012, realisasi laporan hasil Bimtek dan asistensi penyusunan

laporan keuangan BUMD sebanyak 24 laporan atau 300,00% dari target sebanyak

8 laporan. Realisasi sebanyak 24 laporan tersebut terdiri dari 8 laporan atas

penugasan PKP2T dan 16 laporan atas penugasan non PKP2T. Capaian indikator

keluaran kegiatan ini dicapai melalui kegiatan bimbingan teknis penyusunan

laporan keuangan pada PDAM berdasarkan SAK ETAP, meliputi PDAM Enrekang,

Pangkep, Maros, Takalar, Jeneponto, Sinjai, Makassar dan Gowa. Selain itu juga

dicapai melalui kegiatan bimtek implementasi dan pemeliharaan SIA PDAM,

Bimtek penyusunan dokumen persyaratan administrative BLUD, serta penyusunan

rencana bisnis dan anggaran, dan penyusunan rencana pengadaan barang dan

jasa pada RSUD.








Target dan realisasi indikator kinerja untuk bidang Akuntan Negara dapat

digambarkan pada grafik 3.7.

Grafik 3.7. Target dan realisasi bidang Akuntan Negara

Sedangkan penggunaan dana dan pemakaian OH dalam mendukung realisasi

indikator kinerja bidang Akuntan Negara sebagaimana termuat dalam grafik 3.

Grafik 3.8. Penggunaan dan dan pemanfaatan OH bidang Akuntan Negara



Untuk mendukung output laporan, selain dibiayai dengan sumber dana DIPA

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, penugasan (PP) juga dibiayai oleh

pihak ketiga dengan jumlah dana untuk Bidang Akuntan Negara sebesar

Rp1.120.371.000,00.

22) Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi

Capaian target kinerja laporan hasil sosialisasi masalah korupsi dilakukan melalui

kegiatan Sosialiasi Anti Korupsi dan Koordinasi Hasil Pengawasan. Uraian untuk

kegiatan tersebut sebagai berikut:

a) Sosialisasi Anti Korupsi

Sosialisasi Anti Korupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada

masyarakat tentang korupsi yaitu mengenai penanganan, penyebab dan

dampaknya bagi masyarakat. Sosialisasi ditujukan pada 3 (tiga) fokus grup

yaitu Pelajar, Mahasiswa dan Kepala Madrasah di lingkungan Pemerintah

Kota Makassar. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 204 orang dari target

sebanyak 250 orang atau sebesar 81,60% dari target.

b) Koordinasi Hasil Pengawasan

Kegiatan koordinasi hasil pengawasan dilakukan melalui kegiatan penyamaan

persepsi tentang terpenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK)

berupa gelar kasus dan gelar perkara kepada instansi penyidik yakni

Kejaksaan Tinggi/Negeri dan Kepolisian Daerah/Resort.

Kegiatan koordinasi hasil pengawasan direkapitulasi setiap bulan dan

dilaporkan dalam Laporan Koordinasi Hasil Pengawasan secara Triwulanan.

Jumlah laporan yang terbit sebanyak 4 laporan dalam tahun 2012 atau terealisasi

sebesar 80% dari target sebanyak 5 laporan.

Hasil ekspose selama tahun 2012 dari instansi penyidik sejumlah 76 kali terdiri

dari kejaksaan 42 kali dan kepolisian 34 kali. Hasil ekspose yang telah

ditindaklanjuti sejumlah 43 penugasan terdiri dari kejaksaan 20 penugasan dan

kepolisian 23 penugasan. Hasil ekspose tidak seluruhnya bisa ditindaklanjuti



disebabkan masih belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan

kelengkapan bukti-bukti yang masih dianggap kurang.





sebesar 20,00% (realisasi tahun 2011 sebanyak 5 laporan). Penurunan ini

disebabkan oleh adanya laporan koordinasi hasil pengawasan triwulan IV yang

carry overke Tahun 2013.

23) Laporan Hasil Bimbingan Teknis / Asistensi Implementasi FCP.

Target laporan kegiatan Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP sebanyak

4 laporan melalui kegiatan Sosialisasi, Diagnostic Assesment dan Bimbingan

Teknis Fraud Control Plan (FCP). Realisasi sebanyak 4 kegiatan dan telah terbit

laporannya sebanyak 3 laporan terdiri dari 2 laporan sosialisasi FCP dan 1 laporan

Diagnostic Assesment atau tercapai sebesar 75% dari target.

Kegiatan Sosialisasi FCP sebanyak 2 kali dilaksanakan di Dinas Kesehatan dan

Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare dengan jumlah peserta sebanyak 27

orang di Dinas Kesehatan dan 26 orang di Dinas Pendapatan.

Kegiatan Diagnostic Assessment dilaksanakan pada RSUD Kota Parepare

sedangkan kegiatan Bimbingan Teknis FCP dilaksanakan pada RSUD Kota

Parepare.





sebesar 25% (realisasi tahun 2011 sebanyak 4 laporan). Penurunan ini disebabkan

oleh adanya laporan bimbingan teknis FCP pada Dinas Kesehatan Kota Parepare

yang carry over ke tahun 2013.



24) Laporan Hasil Kajian Pengawasan

Kegiatan kajian pengawasan dilaksanakan melalui kajian peraturan perundang-

undangan yang berindikasi TPK. Target laporan hasil kajian pengawasan sebanyak

1 laporan. Kegiatan ini tidak terealisasi pada tahun 2012, karena belum ditemukan

peraturan perundang-undangan yang memenuhi kriteria untuk dilakukan kajian.






25) Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim.

Jumlah kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Eskalasi dan Klaim yang

ditangani dalam tahun 2012 sebanyak 16 kasus dengan jumlah laporan yang

sudah terbit 16 laporan, dengan rincian sebanyak 14 laporan merupakan laporan

atas penugasan tahun 2012 dan 2 laporan merupakan carry over dari tahun 2011.

Jika dibandingkan dengan target sebesar 6 laporan, maka capaian kinerja indikator

ini mencapai 267,00%.

Total nilai koreksi audit dibandingkan dengan pengajuan instansi yang

mengajukan penyesuaian harga dan klaim (penghematan) adalah sebesar

Rp3.891.234.483,90.

Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) dilaksanakan sebanyak 2

kegiatan yaitu pada keterlambatan kegiatan Pembangunan Pasar Besar Kota

Palopodan keterlambatan penyelesaian Proyek Pembangunan Fakultas Teknik

Universitas Hasanuddin.

Audit Eskalasi dilaksanakan atas 10 paket pekerjaan, dan laporan yang terbit

sebanyak 10 laporan.



Sementara Audit Klaim dilaksanakan atas 2 (dua) kegiatan yaitu pada Proyek

Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan proyek Power Plant

pada PT Semen Tonasa.






26) Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian

Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik

Jumlah penugasan atas Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara dan

Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik selama tahun 2012

sebanyak 95 penugasan dari target 75 laporan dan laporan yang sudah diterbitkan

sebanyak 82 laporan, sebagaimana termuat dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4. Rincian Kegiatan AI, PKKN dan PKA

No Kegiatan Realisasi Penugasan Target Realisasi

(Laporan) 1 AI 10 8 4 2 PKKN 26 21 21 3 PKA 59 46 57

Jumlah 95 75 82

Dari 95 penugasan yang dilaksanakan, terdapat 82 laporan yang sudah

diterbitkan, sedangkan sisanya sebanyak 13 laporan merupakan carry over ke

tahun 2013. Dari 82 laporan yang diterbitkan, 4 laporan merupakan Laporan Hasil

Audit Investigatif, 21 laporan merupakan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara, dan 57 Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli.



Selain itu, terdapat 15 laporan yang terbit merupakan laporan carry over dari

tahun 2011 dengan rincian 12 laporan hasil Audit Investigatif, 2 laporan hasil

perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan 1 laporan pemberian keterangan ahli.

Dengan demikian jumlah seluruh laporan terbit sebanyak 97 laporan atau

129,33% dari target 75 laporan.

Berdasarkan instansi pemohon bantuan penugasan perhitungan kerugian

keuangan negara dan penugasan audit investigasi laporan yang terbit dapat dirinci

sebagaimana pada tabel 3.5.

Tabel 3.5. Rincian laporan terbit per instansi Penyidik

No Kegiatan Kepolisian Kejaksaan Pengembangan Audit Reguler

Instansi Lain

Jumlah

1 AI 6 8 2 0 16

2 PKKN 11 11 0 1 23

Jumlah 17 19 2 1 39

Jumlah kerugian negara dari penugasan Audit Investigasi (AI) dan PKKN sebesar

Rp19.774.460.012,47 terdiri dari penugasan AI sebesar Rp5.015.843.543,72 dan

penugasan PKKN sebesar Rp14.669.722.871,75.

Berdasarkan instansi peminta bantuan, nilai kerugian negara, dapat dilihat pada

tabel 3.6.

Tabel 3.6. Rincian kerugian Keuangan Negara

No Penugasan Kepolisian Kejaksaan Instansi Lain

Pengembangan Audit Reguler Jumlah

1 AI 3.070.017.242,38 722.489.745,80 0 1.223.336.555,54 5.015.843.543,72

2 PKKN 3.166.034.474,31 11.148.101.034,44 444.480.960 0 14.669.722.871,75

3 Jumlah 6.236.051.716,69 11.870.590.780,24 444.480.960 1.223.336.555,54 19.774.460.012,47








27) Laporan hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang

Capaian atas indikator ini diperoleh melalui penugasan Audit Investigasi atas

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Kekuasaan dalam Jabatan dan atau

Penggelapan Emas dan Uang di Brankas Pegadaian Unit Attapange Sengkang

Kabupaten Wajo tahun 2011.

Jumlah nilai kerugian keuangan negara dari penugasan ini sebesar

Rp.6.516.322.296,00.

Jumlah laporan terbit untuk indikator ini sebanyak 1 laporan dari target sebanyak

1 laporan atau 100%.

Capaian atas indikator tahun 2012 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian

tahun 2011 untuk indikator yang sama, karena pada tahun 2011 tidak ada target

untuk indikator tersebut.

Target dan realisasi indikator kinerja untuk bidang Investigasi dapat

digambarkan pada grafik 3.9.

Grafik 3.9. Target dan realisasi bidang Investigasi



Sedangkan dana dan pemakaian OH dalam mendukung realisasi indikator

kinerja bidang Investigasi sebagaimana termuat dalam grafik 3.10.

Grafik 3.10. Penggunaan dana dan pemanfaatan OH bidang Investigasi

28) Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator ini adalah

Workshop Pedoman Pembayaran Kabupaten Wajo, Bimtek Penerapan JFA pada

Inspektorat Kota Parepare, dan Bimtek Pembinaan JFA pada Inspektorat

Kabupaten Pinrang. Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan

atau mencapai 100% dari target sebanyak 2 kegiatan.




29) Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tatakelola APIP Daerah

Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tatakelola APIP Daerah dilaksanakan

pada 10 APIP Daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Sidrap, Luwu Timur, Luwu,

Barru, Toraja Utara, Soppeng, Gowa, Bone, Bulukumba, dan Kota Parepare.

Dengan demikian kegiatan yang telah dilaksanakan berjumlah 10 kegiatan atau

mencapai 100% dari target 10 kegiatan.





untuk indikator tersebut

30) Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah

Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah dilaksanakan pada 2 Inspektorat

Kabupaten yaitu Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Sinjai. Laporan yang terbit

sebanyak 2 laporan, atau mencapai 100% dari target 2 laporan.




2. HASIL PENYELENGGARAAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jumlah laporan hasil penyelenggaraan dukungan manajemen Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Selatan terbit sebanyak 60 laporan dari target 60 laporan atau

mencapai 100% dengan target dan realisasi sebagaimana terlihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7. Target dan realisasi Program Dukungan Manajemen

No Indikator Output Target Realisasi %-tase

1 Rencana Kerja Tahunan 1 1 100,00 2 Penetapan Kinerja 1 1 100,00

3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1 1 100,00

4 Laporan Budaya Kerja (semester) 2 2 100,00

5 Laporan GDN (bulanan) 12 12 100,00

6 Kenaikan Pangkat Terpadu (semester) 2 2 100,00

7 RKA – KL (sesuai pagu) 3 3 100,00

8 Laporan Keuangan (bulanan, semesteran, tahunan) 14 14 100,00

9 Perencanaan Kebutuhan (tahunan) 1 1 100,00

10 Laporan BMN (tahunan) 1 1 100,00



11 Laporan Penghematan Penggunaan Energi (semester) 2 2 100,00

12 Laporan Kehumasan (triwulanan) 4 4 100,00

13 Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (bulanan) 12 12 100,00

14 Laporan Pelaksanaan PKS (triwulanan) 4 4 100,00

Jumlah 60 60 100,00

Temuan hasil pengawasan dalam tahun 2012 sebanyak 314 kejadian dengan nilai

Rp.3.768.715.318,51 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 49 kejadian (15,61%)

dengan nilai Rp492.508.878,70 (13,07%) sehingga saldo temuan yang belum

ditindaklanjuti sebanyak 265 kejadian (84,39%) dengan nilai Rp.3.276.206.439,81

(86,93%). Temuan, tindak lanjut dan saldo temuan tahun 2012 terinci pada tabel

3.8.

Tabel 3.8. Temuan, TL dan saldo temuan tahun 2012

Instansi Temuan Tindak Lanjut Saldo

Kej Nilai (Rp) Kej Nilai (Rp) Kej Nilai (Rp) Instansi Vertikal 289 3,618,609,745.51 45 436,298,515.70 244 3,182,311,229.81

Instansi Pemerintah Daerah

17 70,905,573.00 4 56,210,363.00 13 14,695,210.00

BUMN 0 0 0 0 0 0 BUMD 8 79,200,000.00 0 0 8 79,200,000.00

Total 314 3,768,715,318.51 49 492,508,878.70 265 3,276,206,439.81

Saldo temuan yang belum ditindaklanjuti sampai dengan 31 Desember 2012

sebanyak 1.495 kejadian(14,79%) dengan nilai Rp.59.161.771.729,84 (11,24%).

Rincian atas saldo tersebut dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.9. Rincian temuan, TL dan saldo temuan s/d tahun 2012

Instansi Temuan Tindak Lanjut Saldo

Kej Nilai (Rp) Kej Nilai (Rp) Kej Nilai (Rp) Instansi Vertikal

7.044 215.124.897.288,83 5.808 172.095.594.036,95 1.236 43.029.303.251,88

Instansi Pemerintah

1.787 71.053.294.427,27 1.685 65.881.051.531,69 102 5.172.242.895,58



Daerah

BUMN 730 179.832.863.474,27 696 174.268.428.210,23 34 5.564.435.264,04

BUMD 545 60.151.929.194,77 428 54.756.138.876,43 117 5.395.790.318,34

Total 10.106 526.162.984.385,14 8.617 467,001,212,655.30 1.495 59.161.771.729,84

Dalam tahun 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga telah

menindaklanjuti temuan hasil pengawasan Inspektorat BPKP Pusat dan hasil

pemeriksaan BPK RI seperti diungkapkan dalam tabel 3.9.

Tabel 3.10. Temuan hasil pengawasan Inspektorat dan BPK – RI tahun 2012

No Pengawas Temuan Tahun

2012 Temuan

Ditindaklanjuti Sisa Temuan belum

ditindaklanjuti

1 Inspektorat 3 kejadian 3 kejadian 0

2 BPK RI - - -

3. HASIL PENGADAAN DAN PENYALURAN SARANA DAN PRASARANA PERWAKILAN BPKP

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran adalah melalui

pengadaan meubelair kantor dan peralatan pengolah data.

Target kegiatan sebanyak 1.267 unit/m2 dan telah terealisasi sebanyak 1.267

unit/m2 atau 100%.Hasil kegiatan telah dipergunakan dalam mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan memberikan dukungan dalam kenyamanan bekerja.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang tersedia pada DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebesar Rp.20.072.730.000,00 dan terealisasi



sebesar Rp19.071.199.424,00 atau sebesar 95,01%. Rincian dari anggaran dan realisasi

dana dapat dilihat pada lampiran 4.

Sementara dana yang berasal dari dropping BPKP Pusat sebesar

Rp30.667.000,00 terealisasi sebesar Rp30.667.000,00 atau sebesar 100% untuk

pembiayaan kegiatan audit bersama dengan pihak Inspektorat Kementerian

Pendidikan Nasional.

Dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebesar Rp916.236.500,00

merupakan dana yang terealisasi untuk pembiayaan bimbingan teknis dan

pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah atas dasar permintaan

pemerintah daerah.

Selain dana-dana tersebut diatas, dalam pelaksanaan penugasannya

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga memperoleh pembayaran dari pihak

ketiga untuk membiayai penugasan-penugasan pada bidang Akuntan Negara sebesar

Rp.1.120.371.000,00.



BAB IV PENUTUP

Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan bermanfaat untuk

mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam mendukung tujuan organisasi serta

memberikan masukan dalam perbaikan perencanaan serta pelaksanaan program dan

kegitaan di masa mendatang.Berdasarkan hasil evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Selatan dapat mencapai program yang telah ditetapkan dalam Rencana

Kinerja Tahun 2012 dengan sangat baik.

Capaian rata-rata pelaksanaan 3 program dan mencakup 30 kegiatan yang

ditetapkan adalah sebesar 139,61% tergolong dalam kriteria sangat baik. Capaian di

atas menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan turut

berkontribusi dalam melaksanakan pengawasan yang akuntabel, transparan dan

independen sebagaimana visi BPKP.

Sebagai penutup, Pimpinan beserta segenap pegawai Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Selatan berharap LAKIP Tahun 2012 dapat memenuhi kewajiban

berakuntabilitas dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan

keputusan.

capaian kinerja 2012

Documents