BUPATI MUSI BANYUASIN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 3~ TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI BANYUASIN, Menimbang Mengingat a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional khususnya di Musi Banyuasin; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013; 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2824); 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478); 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821); 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4297); 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411); r
34
Embed
BUPATIMUSI BANYUASIN · 2020. 4. 28. · bupatimusi banyuasin peraturan bupati musi banyuasin nomor 3~ tahun 2012 tentang alokasi danharga ecerantertinggi (het)pupuk bersubsidi untuksektor
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI MUSI BANYUASIN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINNOMOR 3~ TAHUN 2012
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDIUNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatanproduktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangkamewujudkan Ketahanan Pangan Nasional khususnya di MusiBanyuasin;
b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalampenerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidipupuk;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) PupukBersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja SumateraSelatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan(Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, TambahanLembaran Negara RI Nomor 2824);
3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang SistemBudidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4297);
6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4411);
r
-2-
7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Per Undang-Undangan ( Lembaran Negara RITahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RINomor 5234);
9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang PupukBudidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4079);
10 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang PenetapanPupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan.
11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata CaraPendaftaran Pupuk An-Organik;
12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor40/Permentan/OT.140/4/2007, tentang RekomendasiPemupukan N,P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009, tentang Perubahan atas Peraturan MenteriPerdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008;
14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor69/Permentan/SR.130/11/2012, tentang Kebutuhan Pupuk danHarga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk SektorPertanian Tahun Anggaran 2013;
15 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Kerja CaraPengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
16 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran danPenggunaan Pupuk An-Organik;
17 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
18 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/PertlHK.060/2/2006tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
19 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus PengkajianKebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
20 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 51 Tahun2012, tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET)Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran2013
21 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas DaerahKabupaten Musi Banyuasin;
~-
Menetapkan
-3-
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG AlOKASI DAN HARGA ECERANTERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTORPERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalampenyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsungatau tidak langsung.
4. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secarakimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri ataupabrik pembuat pupuk.
5. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atauseluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanamandan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapatberbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplaibahan organik,memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
6. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan danpenyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi(HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidayatanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternakdan budidaya ikan atau udang.
8. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yangmengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikulturaluasan tertentu.
9. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yangmengusahakan budidaya tanaman perkebunan rakyat luasantertentu.
10. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yangmengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidayatanaman hijauan pakan ternak luasan tertentu.
11. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan WargaNegara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau .bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izinusaha.
12. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/ataumengadakan pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA dan Superphos)dan pupuk organik di dalam negeri.
J
"
-4-
13. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan PeraturanMenteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tenlangPerubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tenlang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
14. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuanPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009tenlang Perubahan alas Peraluran Menteri Perdagangan Nomor21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan PenyaluranPupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
15. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyaikesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber dayapertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahanusaha tani secara bersamaan pada satu hamparan ataukawasan, yang dikukuhkan oleh BupatilWalikota atau pejabatyang ditunjuk.
16. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjulnyadisingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupukbersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan arealusaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak danpembudidaya ikan alau udang anggota kelompok tani denganrekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
17. .Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestis ida yang selanjulnyadisingkal KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalampengawasan pupuk dan peslisida yang dibentuk oleh Bupatiunluk lingkal Kabupaten.
BAB II
PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal2
(1) Pupuk bersubsidi diperunlukkan bagi petani, pekebun, peternakyang mengusahakan lahan dengan totalluasan maksimal 2 (dua)heklar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektarsetiap musim tanam per keluarga.
(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdiperunlukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikullura,perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal3
(1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuranpemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknisdengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuktahun 2013;
-5-
(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dirinci lebih lanjut menu rut kecamatan, sub sektor, jenis, jumlahdan sebaran bulanan sebagai bagian yang tidak terpisahkandengan peraturan ini.
(3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani,pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udangberdasarkan RDKK.
(4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura,peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atauudang Kabupaten Musi Banyuasin wajib melaksanakanpembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKKsesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapanpupuk ditingkat petani di wilayahnya.
Pasal 4
(1) Dalam hal kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2) dan yat (3), akan dipenuhi melalui realokasi antarwilayah.
(2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkanlebih lanjut oleh Bupati.
(3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,dapatdilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi KepalaDinas Pertanian setempat, sambi I menunggu penetapan olehBupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
(4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulanberjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapatmenyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutandari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnyadan alau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidakmelampaui alokasi 1 (satu) tahun.
BAB IV
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5
Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)terdiri atas pupuk an organik dan pupuk organik yang diproduksidan/atau diadakan oleh produsen .
Pasal6
(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidisampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuanPeraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
(2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalurlini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
-6-
a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IVberdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya.
b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud padahuruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yangtelah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yangdijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan PeraturanBupatilWalikota.
c. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud padahuruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yangtelah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yangdijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupali.
d. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkal penyalur lini IV bagipetani yang belum berkelompok dapal dilakukan denganpenunjukan identitas serta rekomendasi dari DinasPertanian selempat.
(3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Iini IV ke petaniatau kelompok lani sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pemerintah Kabupalen/Kota melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasianpupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam PeraluranBupati seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 ayal (2).
(4) Oplimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi dilingkatpetanilkelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapanpemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
(5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV kepetani dilakukan oleh pelugas pengawas yang ditunjuk sebagaisatu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida(KP3) di Kabupalen.
Pasal7
Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayal (1) harus diberi label lambahan berwarna merah, mudah di bacadan lidak mudah hilang/lerhapus, yang bertuliskan :
"Pupuk Bersubsidi Pemerinlah"Barang Dalam Pengawasan
Pasal 8
(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayal (2),distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin kelersediaanpupuk bersubsidi saal dibutuhkan petani, pekebun, peternak, danpembudidaya ikan atau udang di wilayah langgung jawabnyasesuai alokasi yang telah diletapkan.
(2) Unluk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksudpada ayal (1) produsen dapat berkoordinasi dengan DinasPertanian selempal unluk penyerapan pupuk bersubsidi sesuairealokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
-7-
Pasal9
(1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidisesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;
(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani,pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di penyalur liniIV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
a. Pupuk Urea = 50 kg;b) Pupuk SP-36 = 50 kg;c) Pupuk ZA = 50 kg;d) Pupuk NPK = 50 kg atau 20 Kg;e) Pupuk Organik = 40 kg atau 20 Kg;
BABV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal10Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadappenyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IVsebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentangPengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.
Pasal11(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestis ida di Kabupaten wajib
melakukan pemantauan dan pegawasan terhadap penyaluran,penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
(2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalammelaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.
Pasal 12(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestis ida Kabupaten wajib
menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupukbersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
(2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan danpengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
-8-
BABVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal13
Hal-hal yang belum cukup dialur dalam peralurari Bupali ini akan dialurlebih lanjul dengan kepulusan Bupali
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berila DaerahKabupaten Musi Banyuasin.
Dilelapkan di Sekayupada langgal n- Desember 2012t BUPATI MUSI BANYUASINr.If H.PAHRIAZ Rl
Diundangkan di Sekayupada tanggal \8 Desember 2012
Pil SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MUSI BANYUASIN,
H. YULIANSYAH
BERlTA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASINTAHUN 2012 NOMOR : :,?,
-KABUPATENMUSI BANYUASIN
LAMPIRANI : PERATURANBUPATI MUSI BANYUASINNOMOR TAHUN2012TANGGAL: ~. DESEMBER 2012