\ I. . . / BUPATI MUSI BANYUASIN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATIMUSI BANYUASIN, Menimbang Mengingat a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional' khususnya di Musi Banyuasin; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; . c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Berubsisi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010; . 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun' 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat " dan Kotapraja Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2824); 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem BUClIClayaTanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478); 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821); 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha MiJik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4297); 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411);
37
Embed
BUPATIMUSI BANYUASIN · 2020. 4. 28. · Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/PertlHK.060/2/2006
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
\I. .. /
BUPATI MUSI BANYUASIN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINNOMOR 31 TAHUN 2009
TENTANG
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIANTAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIMUSI BANYUASIN,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatanproduktivitas dan produksi komoditas pertanian dalamrangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional'khususnya di Musi Banyuasin;
b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalampenerapan pemupukan berimbang diperlukan adanyasubsidi pupuk; .
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Berubsisi untuk SektorPertanian Tahun Anggaran 2010; .
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun' 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat " dan Kotapraja SumateraSelatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Petemakan dan Kesehatan Hewan(Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, TambahanLembaran Negara RI Nomor 2824);
3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang SistemBUClIClayaTanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor3821);
5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BadanUsaha MiJik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4297);
6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentangPerkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411);
Pertanian NomorPedoman Pengawasan
Penggunaan Pupuk
-,
l'
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-2-
UAaSA!j-URaSR!j NGmGf 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun~g~)4
:125 Tambahan Lembaran Negara RI N0I1"!0r ,~~Waimaha -felah t>eberapa kali diubah terakhlr denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RINomor 4844);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang PupukBudidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 2001Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4079);
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalamPengawasan.
Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganNomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan TataKe~a Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yangBeredar di Pasar;
Keputusan Menteri237/Kpts/OT.210/4/2003 tentangPengadaan, Pereda ran danAn-Organik;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan FormulaPupuk An-Organik;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/PertlHK.060/2/2006tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan KelompokKe~a Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk DalamMendukung Ketahanan Pangan;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor08/permentan/SR.1401212007 tentang Syarat dan Tata CaraPendaftaran Pupuk An-Organik;
Peraturan Ment6ri Pertanian Nomor40/Permentan/OT.140/4/2007, tentang RekomendasiPemupukan N,P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/212009, tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor50/Permentan/SR.135/11/2009, tentang Kebutuhan PupukBersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 62 Tahun2009, tentang Alokasi Kebutuhan Pup uk Bersubsidi untuksektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 (Berita DaerahTahun 2009 Nomor 20 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Ke~a DinasDaerah Kabupaten Musi Banyuasin;
Menetapkan
-3-
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG AlOKASI KEBUTUHAN PUPUKBERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN2010,
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan
dalam penyediaan unsur hara bagi kepertuan tanaman secaralangsung atau tldak langsung.
4. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secarakimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industriatau pabrik pembuat pupuk.
5. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atauseluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal daritanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa,dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untukmensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia danbiologi tanah.
6. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan danpenyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi(HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan denganbudidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauanpakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
8. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yangmengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikulturaluasan tertentu.
9. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yangmengusahakan budidaya tanaman perkebunan rakyat luasantertentu.
10. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yangmengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidayatanaman hijauan pakan ternak luasan tertentu.
11. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan WargaNegara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiriatau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidakmemiliki izin usaha.
12. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/ataumengadakan pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA danSuperphos) dan pupuk organik di dalam negeri.
-4-
13. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai keteOn7tu/Man
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ~DAG/PER/212009tentang Perubahan atas Peraturan MentenPerdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentangPengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk SektorPertanian.
14. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai keteont7u/aMnPeraturan Menteri Perdagangan Nomor ~DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan MentenPerdagangan Nomor 21/M-DAGIPER/6/2008 tentangPengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk SektorPArtanian
15. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyaikesamaan kepentinQan dalam memanfaatkan sumber dayapertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitasusaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalammengusahakan lahan usaha tani secara bersamaan pada satuhamparan atau kawasan, yang dikukuhkan olehBupatilWalikota atau pejabat yang ditunjuk.
16. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjutnyadisingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupukbersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasanareal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, petemakdan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tanidengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
17. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnyadisingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalampengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupatiuntuk tingkat Kabupaten.
BAB II
PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal2(1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun,
peternak yang mengusahakan lahan seluas-Iuasnya 2 (dua)hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecualipembudidayaikan dan udang seJuas-Juasnya1 (satu) hektar.
(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdiperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura,perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal3(1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran
pemupukan berimbang spesifik lokasi denganmempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan olehPemerintah Kabupaten serta alokasi pupuk bersubsidi untukKabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010.
-5-
(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dim~k~ud.pada ayat(1), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, !enls, jum!ah dansebaran bulanan sebagai bagian yang t1dak terplsahkandengan peraturan ini.
(3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dim~ks~d. padaayat (2), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenls, jumlahdan sebaran bulanan sesuai dengan kebutuhan setempatyang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditetapkan selambat-Iambatnya pada akhir bulan Desember2009.
(5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud padaayat (4) agar memperhatikan usulan yang diajukan olehpetani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udangberdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis,penyuluh atau Kepala Unit PelaksanaTeknis Dinas (KUPTD)s;etempat.
(6) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura,peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atauudang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepadakelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas arealusahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkatpetani diwilayahnya.
Pasal 4
(1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatuwilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
(2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupatenditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
(3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,dapatdilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi KepalaDinas Pertanian setempat, sambil menunggu penetapan olehBupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
(4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan padabulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapatmenyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayahbersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya h
sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
BABIV
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5
(1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) terdiri atas pupuk an organik (Urea, ZA, SP-36 dan NPK)dan pupuk organik.
(2) Produsen pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang,
-6-
PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda danPT. Petrokimia Gresik. Pasal6
(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidisampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuanPeraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
(2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dipenyalur lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagaiberikut:a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV
berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya.
b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudpada huruf a mempertimbangkan jumlah pupukbersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan MenteriPertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubemurdan Peraturan BupatilWalikota.
(3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV kepetani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud padaayat (2), Pemerintah KabupatenlKota melakukan pendataanRDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalampengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yangditetapkan dalam Peraturan Bupati seperti yang dimaksuddalam Pasal 3 ayat (2).
(4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkatpetani/kefompok tani difakukan mefafui pendampinganpenerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi olehpenyuluh.
(5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IVke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuksebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk danPestisida (KP3) di Kabupaten.
Pasal7Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilanglterhapus, yang bertuliskan :
"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"Barang Dalam Pengawasan
Pasal 8(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),
distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaanpupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, petemak,dan pembudidaya ikan atau udang di wHayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksudpada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas
-7-
Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidisesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Pasal9(1) Penyalur di Iini IV yang ditunju~ h~rus menjual pupuk
bersubsidi sesuai Harga Eceran Terbnggl (HET).(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bers.ubsi~isebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagal benkut:
a. Pupuk Urea = ~p. 1.200,- per kg:b. Pupuk SP-36 = Rp. 1.5;g.- per ~g:c. PupukZA = RP.1,0
50,-per kg:
d. Pupuk NPK Phonska (15: 15: 15) = Rp. 1.730,- per kg:
g. Pupuk Organik = Rp. 5 ,- per g,(4) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau20 kg yan!j dibeli oleh petani, p~~ebun, petem~k,pembudidaya Ikan atau udang dl penyalur hOi IV secara tunal.
BABV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal10Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadappenyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampaiLini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangantentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektorpertanian.
Pasal11(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib
melakukan pemantauan dan pegawasan terhadap penyaluran,penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
(2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dafammelaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas(THL) dan Tenaga Bantu Pengendali OrganismePengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit(POPT-PHP).
Pasal 12(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib
menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupukbersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
(2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan danpengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubemur.
-8-
6A6VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
l:Ial-hal yang belurn cukup diatur dalarn Peraturan Bupati ini akandiatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 14
Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal1 Januari 2010.
Agar setiap orang dapat rnengetahuinya rnernerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalarnBerita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
Ditetapkan di Sekayupada tanggal '2. 9 Desernber 2009
BUPATI MUSI BANYUASIN,
H. PAHRI AZHARI
H. YUSNAN EFFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASINTAHUN 2009 NOMOR 195
LAMPIRANI : PERATURANBUPATI MUSI BANYUASINNOMOR : 3 I TAHUN 2009TANGGAl : 2'7 DESEMBER2009
AlOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN'TAHUN 2010PER'KECAMATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Jumlah Kebutuhan Per bulan (Ton)No Kecamatan Alokasl
lanuar' februari Maret April Mel Junl lull Agustus September Oktober Nopember Desember
ALOKASI PUPtJK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANlAN TAHUN 2010MENURUT SUBSEKTOI\ DAN SEBARAN PERBULAN
LAMPIRAN m : PERATURAN BUPATI MUS! BANYUAS!NNOMOR : .3, TAHUN 2009TANGGAL : 2.f} DESEMBER 2009
JENIS PUPUKKABUPATEN
: NPK PHONSKA: MUS! BANYUASIN
(Dalam Ton)Jlmlah Kebutuhan Per bulan (Ton)No Subselltor Alolcasl Janullrl Februarl Maret April Mel Junl Jull Agustus September Olltober Nopember Desember
(DalamTon)J.mlahKebutllhan Per bulan (Ton)No Kecall\8tBn Alokasl Janusri Februsrl Maret April Mel Junl Jull Agustus September Oktober Nopember Desember