BUPATI PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 52 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PROBOLINGGO, Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; SALINAN
59
Embed
BUPATI PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR NO. 52 T… · Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 52 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PROBOLINGGO,
Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah juncto Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun Anggaran 2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
SALINAN
2
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2017
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2018.
3
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah
pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD,
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Standar Biaya, adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan
perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat
khusus.
8. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya
Umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang
digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang
ditetapkan sebagai biaya masukan.
9. Harga Satuan, adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu
untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Tarif, adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk
penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Indeks Biaya Masukan, adalah satuan biaya yang merupakan gabungan
beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen
masukan kegiatan.
4
BAB II
STANDAR BIAYA UMUM APBD
Pasal 2
(1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 berfungsi
sebagai pedoman bagi PD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan
dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2018.
(2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka
pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum dapat berfungsi sebagai :
a. batas tertinggi; atau
b. estimasi.
(3) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan peraturan ini.
Pasal 3
(1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya
Umum tidak tercantum dalam peraturan ini, PD dapat menggunakan satuan
biaya lain yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(2) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan peraturan ini.
5
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Probolinggo.
Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 Agustus 2017
BUPATI PROBOLINGGO
ttd
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE
Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 2 Agustus 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
ttd
H. ASY’ARI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580503 198603 1 015
BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2017 NOMOR 52 SERI G1
Salinan sesuai dengan aslinya : a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM
SITI MU’ALIMAH, SH. M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003
6
Standar Biaya Umum Tahun 2018
1
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 52 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 Agustus 2017
I. HONORARIUM Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada PNS
maupun Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan
pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah. Honorarium dapat digolongkan menjadi 2 hal yaitu : 1. Honorarium yang terkait operasional perangkat daerah seperti:
merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan
pemeliharaan Gedung/Bangunan perkantoran dengan maksud
menjaga kondisi gedung agar tetap seperti semula atau perbaikan
Standar Biaya Umum Tahun 2018
37
dengan tingkat kerusakan kurang atau sama dengan 2 % (dua persen).
Tidak termasuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki
spesifikasi khusus yang diatur berdasar ketentuan yang berlaku.
Satuan biaya ini dialokasikan untuk gedung/bangunan aset
pemerintah kabupaten probolinggo. 10. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional
Merupakan satuan biaya BBM kendaraan dinas operasional yang
pembayarannya secara at coast. Penganggaran biaya bahan bakar
kendaraan dinas operasional pejabat negara dianggarkan pada belanja
program kegiatan di Sekretariat. Kecuali untuk Bupati dan Wakil
Bupati dianggarkan di Bagian Protokol. Dikecualikan bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Transportasi.
11. Satuan Biaya Telepon Satuan biaya telepon merupakan satuan biaya komunikasi bagi
pejabat karena kedudukan dan kewenangannya dalam rangka
menunjang/mendukung kelancaran tugas dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses semua informasi.
Biaya telepon (pasca bayar) dianggarkan tidak lebih dari 2 (dua) nomor
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati (kecuali untuk Kepala PD)
dan penganggarannya pada belanja program kegiatan di Bagian Umum
untuk Bupati beserta ajudannya, Wakil Bupati beserta ajudannya,
Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten. Di Sekretariat DPRD untuk
Pimpinan dan anggota DPRD. Kepala PD*) dianggarkan pada masing-
masing PD. Biaya telepon pembayarannya secara at coast. 12. Bantuan Beasiswa Dan Ijin Belajar Program Non Gelar/Gelar Dalam
Negeri Satuan Biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri
merupakan satuan biaya yang dipergunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam
negeri bagi PNSD yang melanjutkan pendidikan diploma, tingkat
sarjana atau Strata 1 (satu), pasca sarjana atau strata 2 (dua) atau
strata 3 (program doktoral. Satuan biaya ini termasuk didalamnya
adalah biaya hidup dan operasional, uang saku, dan referensi per
tahun. 13. Pemberian Hadiah dalam Bentuk Uang
Merupakan satuan biaya untuk pemberian hadiah dalam bentuk uang
atas penyelenggaraan kegiatan. 14. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Di luar Kantor
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di
Standar Biaya Umum Tahun 2018
38
luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan
secara insentif. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat
dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi
dengan unit/instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri pejabat
Eselon II/masyarakat.
Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut
lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis :
a. Paket Fullboard
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan
rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan
bermalam/menginap ;
b. Paket Fullday
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan
rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8
(delapan) jam tanpa menginap ;
c. Paket Halfday
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan
rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah
hari minimal 5 (lima) jam.
Catatan : a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara
bersama-sama, hotel untuk seluruh peserta rapat dapat
menggunakan hotel yang sama.
b. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut :
Pejabat Eselon II ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang ;
Pejabat Eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
c. Satuan biaya paket fullboard ini digunakan untuk penghitungan
biaya paket rapat fullboard per peserta dengan akomodasi 1 (satu)
kamar untuk 2 orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya
paket fullboard untuk pejabat Eselon II ke atas sebagaimana
dimaksud pada huruf b dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah)
kali dari satuan biaya paket fullboard sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Bupati ini.
d. Kegiatan yang diselenggarakan secara fullboard dapat
dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota :
e. Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian
pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan
indeks satuan biaya tersebut di atas ;
f. Khusus untuk kegiatan rapat koordinasi internal Eselon II yang
harus dilaksanakan di luar kantor dan tidak memungkinkan untuk
mengikutsertakan Eselon II lain, maka kegiatan tersebut
menggunakan ketentuan satuan biaya ini sepanjang telah
Standar Biaya Umum Tahun 2018
39
mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon II pemegang portofolio
program dan dilakukan secara selektif serta harus
dipertanggungjawabkan urgensi pelaksanannya ;
g. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA
agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard,
fullday, dan halfday) secara selektif dan apabila dimungkinkan
kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di dalam kantor.
15. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Kegiatan Insidentil Satuan biaya sewa kendaraan kegiatan insidentil merupakan satuan
biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa
kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6
(enam)/ bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak
bersifat terus menerus). Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :
1). Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di
tempat tujuan ; atau
2). Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi,
berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan
secara selektif dan efisien.
Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan
pengemudi.
IV. PERJALANAN DINAS
Belanja Perjalanan Dinas selain diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang secara teknis juga diatur
dalam Peraturan Bupati Probolinggo tersendiri.
A. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dan Uang
Representasi Satuan Biaya Uang Harian merupakan pengganti biaya keperluan
sehari-hari bagi PNS atau Non PNS dalam menjalankan perintah
perjalanan dinas, komponennya terdiri atas : Uang Makan, Uang
Transport Lokal dan Uang Saku. Uang Representasi hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat
eselon I, eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada
jabatannya sebagaimana diatur dalam PMK mengenai perjalanan
dinas dalam negeri diberikan untuk perjalanan dinas dalam wilayah
lebih dari 8 jam dan luar wilayah Kabupaten. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dibedakan menjadi 2
(dua) yaitu Dalam Wilayah Kabupaten dan Luar Wilayah Kabupaten.
Standar Biaya Umum Tahun 2018
40
Rincian dari Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang
Representasi adalah sebagai berikut :
Dalam Wilayah Kabupaten
Ket: *) Bila dilaksanakan menginap menggunakan standart biaya penginapan *)) bila menggunakan kendaraan umum sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh
instansi yang berwenang
1. Perjalanan Dinas Jabatan Yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Kabupaten dibedakan menjadi : a. Dalam Wilayah Jawa Timur Dan Uang Representasi Bagi
Tingkat A Dan Tingkat B 1. 1) Range I (sd 100 KM)
Nomor
TINGKAT
SATUAN
BIAYA TAHUN 2018 Uang
Harian Uang
Representasi 1 2 3 4 5
TINGKAT A 1. Bupati OH 1.100.000,- 500.000,- 2. Wakil Bupati OH 925.000,- 500.000,-
TINGKAT B 1. Pimpinan DPRD OH 1.000.000,- 450.000,- 2. Anggota DPRD OH 950.000,- 400.000,- 3. Pejabat Eselon II a OH 650.000,- 250.000,- 4. Pejabat Eselon II b OH 550.000,- 175.000,-
TINGKAT C 1. Eselon III a OH 450.000,- - 2. Eselon III b OH 425.000,- - 3. PNS Golongan IV OH 425.000,- - 4. Eselon IV a OH 385.000,- - 5. Eselon IV b OH 360.000,- - 6. PNS Golongan III OH 360.000,- - 7. PNS Golongan I & II OH 345.000,- - 8. Non PNS OH 325.000,- -
Nomor
TINGKAT
SATUAN
BIAYA TAHUN 2018 Uang
Harian Uang
Representasi Biaya
Penginapan*) Biaya
Transport*)) 1 2 3 4 5 6 7
TINGKAT A 1. Bupati OH 400.000,- 125.000,- - - 2. Wakil Bupati OH 375.000,- 100.000,- - -
TINGKAT B 1. Pimpinan DPRD OH 350.000,- 75.000,- - - 2. Anggota DPRD OH 300.000,- 75.000,- - - 3. Pejabat Eselon II a OH 275.000,- 50.000,- 4. Pejabat Eselon II b OH 250.000,- 50.000,- - -
TINGKAT C 1. Eselon III a OH 185.000,- - - - 2. Eselon III b OH 175.000,- - - - 3. PNS Golongan IV OH 155.000,- - - - 4. Eselon IV a OH 145.000,- - - - 5. Eselon IV b OH 135.000,- - - - 6. PNS Golongan III OH 125.000,- - - - 7. PNS Golongan I & II OH 115.000,- - - - 8. Non PNS OH 100.000,- - - -
Standar Biaya Umum Tahun 2018
41
a. 2) Range II (Lebih dari 100 KM)
Nomor
TINGKAT
SATUAN
BIAYA TAHUN 2018 Uang
Harian Uang
Representasi 1 2 3 4 5
TINGKAT A 1. Bupati OH 1.200.000,- 500.000,- 2. Wakil Bupati OH 1.000.000,- 500.000,-
TINGKAT B 1. Pimpinan DPRD OH 1.100.000,- 450.000,- 2. Anggota DPRD OH 1.000.000,- 400.000,- 3. Pejabat Eselon II a OH 750.000,- 250.000,- 4. Pejabat Eselon II b OH 600.000,- 175.000,-
TINGKAT C 1. Eselon III a OH 525.000,- - 2. Eselon III b OH 500.000,- - 3. PNS Golongan IV OH 500.000,- - 4. Eselon IV a OH 460.000,- - 5. Eselon IV b OH 435.000,- - 6. PNS Golongan III OH 410.000,- - 7. PNS Golongan I & II OH 385.000,- - 8. Non PNS OH 375.000,- -
2. Perjalanan Dinas Jabatan Yang Dilaksanakan Luar Jawa Timur Dan Uang Representasi Bagi Tingkat A Dan Tingkat B Teknik penganggaran, penatausaaan dan pertanggung-jawabannya sesuai dengan Perbup tentang perjalanan dinas bagi pejabat negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 2. 1) Luar Jawa Timur dalam Pulau Jawa
Nomor
TINGKAT
SATUAN
BIAYA TAHUN 2018 Uang
Harian Uang
Representasi 1 2 3 4 5
TINGKAT A 1. Bupati OH 1.300.000,- 500.000,- 2. Wakil Bupati OH 1.100.000,- 500.000,-
TINGKAT B 1. Pimpinan DPRD OH 1.200.000,- 450.000,- 2. Anggota DPRD OH 1.100.000,- 400.000,- 3. Pejabat Eselon II a OH 850.000,- 250.000,- 4. Pejabat Eselon II b OH 700.000,- 175.000,-
TINGKAT C 1. Eselon III a OH 575.000,- - 2. Eselon III b OH 550.000,- - 3. PNS Golongan IV OH 550.000,- - 4. Eselon IV a OH 525.000,- - 5. Eselon IV b OH 475.000,- - 6. PNS Golongan III OH 475.000,- - 7. PNS Golongan I & II OH 425.000,- - 8. Non PNS OH 410.000,- -
Standar Biaya Umum Tahun 2018
42
2. 2) Luar Pulau Jawa
Nomor
TINGKAT
SATUAN
BIAYA TAHUN 2018 Uang
Harian Uang
Representasi 1 2 3 4 5
TINGKAT A 1. Bupati OH 1.400.000,- 500.000,- 2. Wakil Bupati OH 1.200.000,- 500.000,-
TINGKAT B 1. Pimpinan DPRD OH 1.300.000,- 450.000,- 2. Anggota DPRD OH 1.200.000,- 400.000,- 3. Pejabat Eselon II a OH 850.000,- 250.000,- 4. Pejabat Eselon II b OH 800.000,- 175.000,-
TINGKAT C 1. Eselon III a OH 650.000,- - 2. Eselon III b OH 600.000,- - 3. PNS Golongan IV OH 575.000,- - 4. Eselon IV a OH 575.000,- - 5. Eselon IV b OH 550.000,- - 6. PNS Golongan III OH 550.000,- - 7. PNS Golongan I dan II OH 475.000,- - 8. Non PNS OH 450.000,- -
2. 3) Luar Negeri Mengikuti ketentuan belanja perjalanan dinas luar negeri
yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2018.
B. Satuan Biaya Transportasi Satuan Biaya Transportasi merupakan satuan biaya untuk
merencanakan kebutuhan biaya perjalanan dinas Pejebat Negara,
PNS dan atau Non PNS sesuai dengan surat tugas pejabat yang
berwenang, dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan,
termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dan
juga retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/
pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
Sarana Transportasi merupakan moda transportasi yang digunakan
untuk pelaksanaan perjalanan dinas, dengan rincian sebagai berikut :
No. Uraian
MODA TRANSPORTASI
Pesawat
Udara
Kapal
Laut
Kereta Api / Bus /
Lainnya
1 2 3 4 5
Tingkat A
1 Bupati Eksekutif Kelas I A
Eksekutif / Sesuai
kenyataan/at coast
2 Wakil Bupati Eksekutif Kelas I A
Eksekutif / Sesuai
kenyataan/at coast
Standar Biaya Umum Tahun 2018
43
Tingkat B
1 Pejabat Eselon
II.A /Pimpinan
DPRD
Bisnis Kelas I B Eksekutif / Sesuai
kenyataan/at coast
2 Pejabat Eselon
II.B /Anggota
DPRD
Bisnis Kelas I B Eksekutif / Sesuai
kenyataan/at coast
Tingkat C
1 Pejabat Setingkat
Eselon III
Ekonomi Kelasa II A Eksekutif / Sesuai
kenyataan/at coast
2 Pejabat Setingkat
Eselon IV
Ekonomi Kelasa II A Eksekutif / Sesuai
kenyataan/at coast
3 Staf PNSD Ekonomi Kelasa II A Eksekutif / Sesuai
kenyataan/at coast
Satuan Biaya Transportasi terdiri dari:
1. Uang Transport Dalam Wilayah Kabupaten Probolinggo
2. Uang Transport Dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur
3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
4. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5. Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas
Rincian dari Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang
Representasi adalah sebagai berikut :
1. Uang Transport Dalam Wilayah Kabupaten Probolinggo
Uang Transportasi Dalam Wilayah Kabupaten Probolinggo
merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan Uang
Transport satu kali perjalanan bagi Pejabat Negara, PNS dan atau
Non PNS sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari
kantor dimana yang bertugas bekerja sampai ke tempat tujuan
dalam wilayah kabupaten Probolinggo. Uang Transport hanya
diberikan apabila Perjalanan Dinas dilakukan tidak dengan
kendaraan dinas maupun kendaraan operasional.
2. Uang Transport Dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur
Uang Transportasi Dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur
merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan Uang
Transport satu kali perjalanan pulang pergi bagi Pejabat Negara,
PNS dan atau Non PNS sesuai dengan surat tugas pejabat yang
berwenang, dari tempat kedudukan (Probolinggo atau Kraksaan)
sampai ke tempat tujuan dalam wilayah Propinsi Jawa Timur.
Uang Transport hanya diberikan apabila perjalanan dinas
dilakukan tidak dengan kendaraan dinas mapun kendaraan
operasional.
Standar Biaya Umum Tahun 2018
44
Besaran Uang Transport mengikuti Tarif Angkutan Bus Antar Kota Dalam Propinsi jenis Patas dalam wilayah Propinsi Jawa Timur yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Tarif Bus Patas Antar Kota Dalam Propinsi Jawa Timur (dalam rupiah)
NO KOTA TUJUAN ANGK. UMUM
1 Malang 35,000
2 Surabaya 35,000
3 Bangkalan 50,000
4 Sampang 55,000
5 Pamekasan 60,000
6 Sumenep 70,000
7 Mojokerto 50,000
8 Jombang 50,000
9 Nganjuk 60,000
10 Madiun 65,000
11 Ponorogo 70,000
12 Magetan 70,000
13 Ngawi 70,000
14 Gresik 60,000
15 Lamongan 70,000
16 Bojonegoro 80,000
17 Tuban 85,000
18 Blitar 50,000
19 Tulungangung 60,000
20 Pacitan 85,000
21 Kediri 80,000
22 Situbondo 35,000
23 Bondowoso 50,000
24 Lumajang 35,000
25 Banyuwangi 85,000
26 Jember 80,000
27 Trenggalek 80.000
3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan
satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan
biaya tarif satu kali perjalanan biaya taksi / angkutan umum dari
kantor tempat kedudukan menuju bandara / pelabuhan /
terminal / stasiun keberangkatan atau dari bandara / pelabuhan
/ terminal / stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya
Standar Biaya Umum Tahun 2018
45
Contoh Perhitungan Alokasi Biaya Taksi : Seorang Pejabat/PNS melakukan perjalanan dinas jabatan dari
Probolinggo menuju Jakarta menggunakan Pesawat Terbang,
maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut : a. Berangkat dari Probolinggo
Menuju ke Bandara Juanda dengan kendaraan dinas (biaya
BBM)
Menuju Ke Bandara Juanda (Sidoarjo) dengan biaya
transportasi darat dalam wilayah provinsi Jawa Timur
16 Jawa Timur OH 1.370.000 1.063.000 563.000 563.000
17 B a l i OH 1.810.000 990.000 910.000 910.000
18 Nusa Tenggara
Barat
OH 1.994.000 1.000.000 580.000 580.000
19 Nusa Tenggara
Timur
OH 1.313.000 938.000 550.000 550.000
20 Kalimantan
Barat
OH 1.538.000 1.125.000 538.000 538.000
21 Kalimantan
Tengah
OH 1.950.000 938.000 659.000 659.000
22 Kalimantan
Selatan
OH 2.100.000 904.000 540.000 540.000
23 Kalimantan
Timur
OH 2.188.000 1.188.000 688.000 688.000
24 Kalimantan
Utara
OH 2.188.000 775.000 500.000 500.000
25 Sulawesi Utara OH 1.950.000 863.000 550.000 550.000
26 Gorontalo OH 1.438.000 688.000 479.000 479.000
27 Sulawesi Barat OH 1.288.000 1.075.000 400.000 400.000
28 Sulawesi
Selatan
OH 1.550.000 847.000 580.000 580.000
29 Sulawesi
Tengah
OH 1.625.000 1.125.000 650.000 650.000
30 Sulawesi
Tenggara
OH 1.375.000 750.000 563.000 563.000
31 M a l u k u OH 1.288.000 740.000 667.000 667.000
Standar Biaya Umum Tahun 2018
51
32 Maluku Utara OH 1.520.000 750.000 480.000 480.000
33 P a p u a OH 2.088.000 950.000 550.000 550.000
34 Papua Barat OH 1.863.000 950.000 600.000 600.000
Catatan :
a. Pejabat Eselon II ke atas : 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang ;
b. Pejabat Eselon III ke bawah : 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang
Lain-lain terkait perjalanan dinas : A. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan
fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga
puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai
dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan
secara lumpsum.
Standar Biaya Umum Tahun 2018
52
B. Tabel Hari Konsultasi, Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Study
Banding Bagi Pegawai Negeri Sipil
Nomor Uraian Jumlah Hari
1. Area I (Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Gresik, Malang Raya, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Jember)
1 hari (tidak menginap)
2. Area II (Madura, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Pacitan dan Banyuwangi)
2 hari
3. Area III ( Daerah Selain area I dan Area II) termasuk luar propinsi
3 hari
Pelaksanaan :
a. 2 (dua) hari (bermalam 1 kali) diberikan uang harian 2 kali ; b. 3 (tiga) hari (bermalam 2 kali) diberikan uang harian 3 kali. Istri/suami Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III, yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dalam rangka mendampingi suami/istri maupun dalam kapasitasnya sebagai Tim Adhoc/khusus atau kapasitas jabatannya dalam suatu organisasi, maka diberikan fasilitas perjalanan dinas sama dengan pejabat yang didampingi tanpa diberikan uang representatif. Apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) yang jumlah besarannya sebagaimana ketentuan SBU. (sepanjang kendaraaan tdk ada/dipakai bersamaan).
BUPATI PROBOLINGGO
ttd
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 52 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 Agustus 2017
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : ........../......./426. ...../2018
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas
satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA-SKPD) di luar Standar
Biaya Umum Tahun 2018.
Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien,
efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.