MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINANketentuan.pajak.go.id/aturan/asli/74.PMK03.2012.pdf · Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ... disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74/PMK.03/2012

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN

PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketent -uan Umum

dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK. Ct


- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

3. Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (2) Undang-Undang KUP.

BAB II

PERSYARATAN DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU

Pasal 2

Untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;

b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

C3.


- 3 -

Pasal 3

(1) Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;

b. penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;

c. seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan

d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaima.na dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

(2) Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

(3) Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

Pasal 4

(1) Penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan:

a. berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak; atau

b. berdasarkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak secara

jabatan.


- 4 -

(2) Batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Direktur Jenderal Pajak:

a. menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan; atau

b. memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai penolakan permohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan.

(4) Penerbitan keputusan atas Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan paling lambat tanggal 20 Februari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

Apabila sampai dengan tanggal 20 Februari pada tahun penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

(6) Keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku untuk jangka wa.ktu 2 (dua) tahun kalender, terhitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

(8) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3)

(5 )

(7 )

(9 )


- 5 -

BAB III

PENGAJUAN DAN PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 5

(1) Terhadap Wajib Pajak yang telah ditetapka.n sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.

(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri.

Pasal 6

(1) Terhadap Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17C Undang-Undang KUP.

(2) Terhadap Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu berdasarkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17C Undang-Undang KUP, kecuali Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Unda_ng KUP.

(3) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang juga ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.

(4) Dalam hal Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu tidak menyampaikan permohonan secara tertulis sebagaimana dimakstid dalam Pasal 5, Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak menjadi Surat Pemberitahuan Lebih Bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP. Cit-


- 6 -

Pasal 7

(1) Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang .diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17C Undang-Undang KUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

atas:

a. kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-

lampirannya;

b. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;

c. kebenaran Kredit Pajak atau Pajak Masukan berdasarkan hasil konfirmasi dalam sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak atau konfirmasi dengan menggunakan surat; dan

d. kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh

Wajib Pajak.

BAB IV

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN

PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK (SKPPKP)

Pasal 8

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.

(3) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerj a setelah jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berakhir. Q


- 7 -

(4) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 9

(1) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas permohona.n pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu menunjukkan:

a. tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak;

b. Surat Pemberitahuan beserta lampirannya tidak lengkap;

c. penulisan dan penghitungan pajak tidak benar;

d. Kredit Pajak atau Pajak Masukan berdasarkan hasil konfirmasi dalam sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak atau konfirmasi dengan menggunakan surat tidak benar;

atau

e. pembayaran pajak tidak benar.

(2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan permohonan.

Pasal 10

(1) Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak meliputi Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang tercakup dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).

(2) Termasuk yang diberikan. pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan pembetulan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang tercakup dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kalender sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (7); dan

b. Surat Pemberitahuan pembetulan sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan dalam periode Wajib Pajak masih berstatus sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

.


- 8 -

(3) Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan setelah berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), dalam hal Wajib Pajak:

a. dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidan.g Perpajakan;

b. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;

c. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau

d. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

BAB V

PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU

Pasal 11

(1) Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dicabut penetapannya dalam hal Wajib Pajak:

a. dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

b. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak

• berturut-turut;

c. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau

d. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

(2) Direktur • Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang telah dicabut penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dap at diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. 0,

(3 )

MENTER I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

(4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dalam hal terdapat kondisi yang menyebabkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 11 ayat (3).

(2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 11 ayat (3), Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan permohonan.

Pasal 13

(1) Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang dicabut penetapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu pada periode penetapan berikutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Wajib Pajak masih dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

(1) Dalam hal Wajib Pajak dianggap tidak inengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dan Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak menjadi Surat Pemberitahuan Lebih Bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(2) Surat Pemberitahuan Lebih Bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti

berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP. Q.


- 10 -

Pasal 15

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang mengatur mengen.ai pemeriksaan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

1. Terhadap keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu tersebut.

2. Terhadap Wajib Pajak yang ditetapkan dalam kepUtusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, kecuali untuk ketentuan yang terkait dengan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/ 2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

0 -

KEP MENTERIAN

BIRO 10111.11`11 -7* *

GI NIP 1


- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2012 MENTERI KEUANGAN,

ttd. AGUS D.W. MARTOWA_RDO,J0

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 525 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN 'CRITERIA TERTENTU DALAM RANGICA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- (1)

TENTANG

PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak (2) , telah mengusulkan Wajib Pajak (3) untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Terten.tu;

b. bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian dan berdasarkan hasil penelitian telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 /PMK.03 / 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalarn Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Ta_mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 / PMK.03 / 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Q.


-2-

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK PATUH.

Menetapkan Wajib Pajak di bawah ini:

Nama (4)

NPWP (5)

KPP Lokasi (6)

sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu terhitung mulai (7) sampai dengan (8)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu ini berlaku untuk permohonan pengembalian pendahuluan atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, Tahun Pajak yang tercakup dalam jangka waktu penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, dilakukan perbaikan sebagaimana me stinya.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;

2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan Kantor Pelayanan Pajak (lokasi);

3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak (domisili

terdaftar); 4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib ,Pajak (lokasi

terdaftar);

5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di (9) pada tanggal (10)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEPALA KANTOR WILAYAH....(11)...

(12) NIP (13)

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT :

KELIMA

a

1-."'''"".'

4.t,W431A*$ KEP EMENTERIAN . .,,....,:::,t

_ 1.-. 0 umutA c

BiS 1 GIA NIP


-3-

Nomor (1)

Nomor (2)

PETUNJUK PENGISIAN

: diisi dengan nomor keputusan.

: diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak Domisili yang mengusulkan Wajib Pajak yang akan ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

diisi dengan nama Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Lokasi.

diisi dengan tanggal, bulan dan tahun ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

diisi dengan tanggal, bulan dan tahun berakhirnya penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

diisi dengan kota ditetapkan.

diisi dengan tanggal ditetapkan.

diist dengan Kantor Wilayah yang menerbitkan SK Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

Nomor (12) : diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (13) : diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (3) dan : Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)

Nornor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN 'CRITERIA TERTENTU DALAM RANGICA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN' KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK



KANTOR WILAYAH DJP (1)

Nomor Sifat Lampiran Hal

Tanggal

(2)

(3) (4)

: Pemberitahuan Penolakan Permohonan Sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu (5)

Yth. (6)

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor (7) tanggal (8) hal (9) , yang diterima secara lengkap tanggal (10) , dapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian, permohonan Saudara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalarn Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 /PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam. Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria

Tertentu ditolak.

Demikian disampaikan agar maklum.

Kepala Kantor Wilayah

(11) NIP (12)

Tembusan: Kepala Kantor Pelayanan Pajak (13)

GIA NIP 1 01

IRO UMUM \ V■-•


- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN

diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan surat.

diisi dengan nomor surat.

diisi dengan sifat surat.

diisi dengan jumlah lampiran.

diisi dengan tanggal surat.

diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

diisi dengan hal surat permohonan Wajib Pajak.

diisi dengan tanggal surat permohonan diterima lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.

diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah DJP.

diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP. -

diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yan.g mengusulkan Wajib Pajak untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

Nomor (1) :

Nomor (2) :

Nomor (3) :

Nomor (4) :

Nomor (5) :

Nomor (6) :

Nomor (7) :

Nomor (8) :

Nomor (9) :

Nomor (10) :

Nomor (11) :

Nomor (12):

Nomor (13):


KEP '• ••" EMENTERIAN

MENTERI KEUANGAN,

ttd.


LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KELJANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/PMK.03/2012 TENTANG

TATA CARA PENETApAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTLI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN FTIVIBAYARAN PAJAK



KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK . NOMOR KEP - (2)

TENTANG

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK


Menimbang a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan. Lebih Bayar (3) Masa/Tahun Pajak (4) sebesar Rp (5) dan/atau Surat Permohonan Nomor (6) tanggal (7) atas narna (8) • NPWP (9) mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak berhak menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal I7C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umurn. dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

b. bahwa Wajib Pajak telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor (10).... tentang Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu men.etapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

Mengingat a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009;

b. (11) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENQEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PENGHASILAN/PAJAK PERTAMBAHAN NILAI1 MASA/TAHUN1 PAJAK (4) KEPADA

(8) NPWP • (9)

PERTAMA (1) Kepada (8) NPWP (9) diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan/Pajak Pertambahan

Masa/Tahunl Pajak (4) sesuai ketentuan Pasal 17C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Urnum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebesar Rp. (12) ( (13) ) penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidal( terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini *).

(2) Pengembahan pendahuluan kelebihan pajak tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.

CI.


-2-

KEDUA : Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1. Direktur Jenderal Pajak; 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan Kantor

Pelayman Pajak (lokasi); 3. Kepala Kantor Pelayman Pajak tempat Wajib Pajak (domisili

terdaftar); 4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak (lokasi terdaftar); 5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi; 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di (14) pada tanggal (15)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR (16)

(17) NIP (18)


-3-

LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

PAJAK PENGHASILAN Narna NPWP Tahun Dari hasil pernbayaran

: (8) : (9)

Pajak : (4)

penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

No. URAIAN JUMLAH RUPIAH MENURUT WAJIB PAJAK FISKUS

i - 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Peredaran Usaha Harga Pokok Penjualan Laba Bruto (1-2) Biaya Usaha Penghasilan neto dalam negeri (3-4) Penghasilan neto dalarn negeri lainnya a. Penghasilan dari luar usaha b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan d. Lain-lain e. Jumlah (a+b+c+d) Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto Penyesuaian fiskal a. Penyesuaian fiskal positif b. Penyesuaian fiskal negatif c. Jumlah (a-b) Penghasilan neto luar negeri Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9) Zakat Kompensasi kerugian .

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh Penghasilan Kena Pajalc (10-11-12-13) Pajak Penghasilan terutang ((tarif x 15) atau NIHIL) Kredit Pajak : a. PPh ditanggung pemerintah b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain : c. Dibayar sendiri :

c.l. PPh Pasal 22 c.2. PPh Pasal 25 c.3. PPh Pasal 29 c.4. STP (pokok kurang bayar) c.5. Fiskal luar negeri c.6. lain-lain c.7. Jumlah (c.l+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)

d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c.7)

•

18 Pengembalian pendahuluan kelebihan Pajalc Penghasilan (17.d-16)


(17) NIP (18)


-4-

LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

' Nama : (8) NPWP : (9) Masa Pajak : (4) Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pemiSayaran Polak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

No.. URAIAN JU1VILAH RUPIAH MENURUT

PENGUSAHA ICENA PAJAK

•

FISKUS

2

3

Dasar Pengenaan Pajak :

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :

a.l. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut

PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidal< dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.l+a.2+a.3+a.4+a.5)

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidal( terutang PPN

c. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6+b) Penghitungan PPN Lebih Bayar :

a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri

(tarif x 1.a.2. atau NIHIL)

b. Dikurangi :

b.l. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama

b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.l+b.2+b.3+b.4+b.5)

c. Jurnlah penghitungan PPN Lebih Bayar (b-a) Kelebihan Pajak yang sudah : .

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)

c. Jumlah (a+b)

4 Pengembalian pendahultian kelebihan pembayaran PPN (2.c-3.c)


(17) NIP (18)

o.

Nomor (1)

Nomor (2) _ _

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15)

Nomor (16)

Nomor (17)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDPNESIA

-5-

PETUNJUK PENGISIAN

diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan keputusan.

diisi dengan nomor keputusan.

diisi dengan Jenis Pajak.

diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

diisi dengan jumlah lebih bayar menurut SPT Tahunan PPh atau menurut spT Masa PPN.

diisi dengan nomor surat permohonan.

diisi dengan tanggal surat permohonan.

diisi dengan nama Wajib Pajak.

diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

diisi sesuai dengan dasar penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

diisi sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran. pajak: 1. Dalam hal Pasal 17C terkait Pajak Penghasilan, diisi dengan:

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 4 / PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

2. Dalam hal Pasal 17C terkait Pajak Pertambahan Nilai, diisi dengan: b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas • Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/ PMK.03/2012 tentang

Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapap Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

diisi dengan j:umlah rupiah dalam angka.

diisi dengan jumlah rupiah dalam huruf.

diisi dengan nama kota tempat keputusan ditetapkan.

: diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

: diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan keputusan.

diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan.


-6-

Nomor (18) : diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani keputusan. Coret yang tidak perlu


u.b. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,

ttd.


LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/PMK.03/2012 TENTANG

TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- (1)

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU


Menimbang : a. bahwa dalam masa penetapannya sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 / PMK.03/ 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Patuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam. Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU.


-2-

PERTAMA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor (2) tanggal

(3) tentang Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, atas Wajib Pajak tersebut di bawah ini:

Nama (4)

NPWP (5)

KPP Lokasi (6)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak; 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan Kantor

Pelayanan Pajak (lokasi);

3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak (domisili terdaftar);

4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak (lokasi terdaftar);

5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapka_n di (7) pada tanggal (8)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEPALA KANTOR WILAYAH (9)...,

(10) NIP (11)

Q.


-3-

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi dengan nomor keputusan mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

Nomor (2) : diisi dengan nomor keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

Nomor (3) : diisi dengan tanggal keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

Nomor (4) : diisi dengan nama Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

Nomor (5) : diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Nomor (6) : diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak lokasi.

Nomor (7) : diisi dengan kota tempat keputusan ditetapkan.

Nomor (8) : diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Nomor (9) : diisi dengan Kantor Wilayah yang menerbitkan Keputuan Pencabutan Wajib Pajak Denga.n Kriteria Tertentu.

Nomor (10) : diisi dengan nama, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat.

Nomor (11) diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani surat.

Salinan sesuai dengan aslinya . KEPALA BIR UM

,gtews, KEP MENTERIAN

MENTERI KEUANGAN,

ttd.


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINANketentuan.pajak.go.id/aturan/asli/74.PMK03.2012.pdf · Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ... disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang

Documents