1 BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN, Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan daerah serta hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamiskan sistem kearsipan diperlukan suatu pengaturan yang sesuai dengan perinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistim penyelenggaraan kerarsipan yang andal; b. bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di pemerintahan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah, organisasi politik, organisasi masyarakat, nagari dan perorangan, maka harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Dearah berkewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan kearsipan di Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
33
Embed
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARATjdih.pesisirselatankab.go.id/files/peraturan_02-08-2018... · 2018. 8. 2. · 1 BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang
autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan
kepentingan negara dan daerah serta hak-hak
keperdataan rakyat serta mendinamiskan sistem
kearsipan diperlukan suatu pengaturan yang
sesuai dengan perinsip, kaidah dan standar
kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu
sistim penyelenggaraan kerarsipan yang andal;
b. bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi
dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta
peningkatan kualitas pelayanan publik,
penyelenggaraan kearsipan di pemerintahan
daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah,
organisasi politik, organisasi masyarakat, nagari
dan perorangan, maka harus dilakukan dalam
suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang
komprehensif dan terpadu;
c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah
Dearah berkewajiban untuk menyelenggarakan
pengelolaan kearsipan di Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tentang Penyelenggaraan
Kearsipan;
2
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21
Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang–Undang Nomor
58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
3
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kearsipan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
DPRD adalah DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setmpat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Pesisir
Selatan.
8. Organisasi Kearsipan adalah Lembaga Kearsipan Daerah, Unit
Kearsipan, dan Unit Pengolah pada Pencipta Arsip.
4
9. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan
tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan
kearsipan.
10. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan
kearsipan.
11. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang
berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
12. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan
otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di
bidang pengelolaan arsip dinamis.
13. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan pengelolaan arsip dalam
suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya
manusia sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya.
14. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
15. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
16. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi
dan/atau terus menerus.
17. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah
menurun.
18. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan
dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat
diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
19. Program Arsip Vital adalah tidakanan dan prosedur yang sistimatis
dan terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan
penyelamatan arsip vital perncipta arsip pada saat darurat atau
setelah terjadi musibah.
20. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena
memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan
berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara
langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik
Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
21. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan
dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga
keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
22. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip
terjaga.
5
23. Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar
yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau
retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau
dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan
penyelamatan arsip.
24. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan
cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan,
pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan
arsip statis kepada lembaga kearsipan.
25. Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut SKD adalah suatu
sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai
komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar
pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam
penyelenggaraan kearsipan di daerah.
26. Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD
adalah system informasi arsip secara daerah yang dikelola oleh Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Pesisir Selatan yang
menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan daerah.
30.Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD
adalah system jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara
daerah yang dikelola oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Pesisir Selatan.
27. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar
berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah
diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga
kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada
publik.
28. Autentikasi arsip adalah proses pemberian tanda dan/ atau
pernyataan tertulis atau tanda lannya sesuai dengan perkembangan
teknologi yang menunjukan bahwa arsip yang di autentikasi adalah
asli atau sesuai dengan aslinya.
29. Alih media arsip adalah transper informasi dari rekaman yang
berbasis kertas ke dalam media lain dengan tujuan efisiensi.
30. Preservasi arsip adalah upaya perlindungan arsip yang dilaksanakan
dalam rangka menjamin keselamatan dan kelestarian fisik arsip
maupun informasi arsip.
31. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang
kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau
pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas,
dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
32. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan
hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk
mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
33. Lembaga negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang
kekuasaan Negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga
lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
6
perundang-undangan.
34. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut ANRI adalah
lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non kementerian
yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang
berkedudukan di ibukota negara.
35. LKD provinsi adalah lembaga kearsipan yang memiliki fungsi, tugas,
dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan
kearsipan pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan di
ibukota provinsi.
36. LKD kabupaten adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja
perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
kearsipan pemerintahan daerah kabupaten yang berkedudukan di ibu
kota kabupaten.
37. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan
dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk
badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis
secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan
dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
39. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara
efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan,
preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik
dalam suatu sistem kearsipan nasional.
40. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis
pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan
penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip
kepada lembaga kearsipan.
41. Lembaga Instansi Pencipta Arsip adalah semua Perangkat Daerah
Pesisir Selatan, yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
BUMD, badan/dinas/kantor, kecamatan dan Nagari di lingkungan
pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sekaligus sebagai anggota
jaringan.
42. Otomasi Kearsipan adalah proses pengolahan penyimpanan dan
pendayagunaan informasi/data arsip dengan menggunakan bantuan
teknologi informasi.
43. Pelayanan Kearsipan adalah kegiatan untuk memberikan pelayanan
informasi data yang bersumber dari arsip.
44. Sumber daya kearsipan adalah dukungan terhadap sistim kearsipan
nasional berupa sumber daya manusia, prasarana, sarana, organisasi
kearsipan dan pendanaan.
45. Pengguna Arsip adalah semua lembaga/organisasi yang mendapatkan
layanan arsip untuk kegiatan administrasi.
46. Jaringan adalah hubungan kerja secara fungsional dan timbal balik
antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Pesisir Selatan
sebagai pusat jaringan dengan instansi pencipta arsip sebagai anggota
jaringan.
7
47. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang
lebih bermanfaat bagi pengguna.
48. Sistem Jaringan Informasi Arsip adalah suatu rangkaian prosedur
yang merupakan satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi di
bidang arsip meliputi berbagai prosedur dan metode dalam
melaksanakan hubungan kerja fungsional dan timbal balik antara
pusat jaringan dengan anggota jaringan.
49. Pusat jaringan adalah pusat data informasi arsip di Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Daerah Pesisir Selatan.
50. Anggota Jaringan adalah semua Organisasi Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang
bertugas untuk mensuplai data arsip dinamis ke Pusat Jaringan.
BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan
Pasal 2
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum
dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan daerah.
Pasal 3
Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:
a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, badan usaha milik daerah,
Nagari, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan
perseorangan;
b. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai
alat bukti yang sah;
c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan
arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan
rakyat;
e. menjamin penyelenggaraan kearsipan daerah sebagai suatu sistem
yang komprehensif dan terpadu;
f. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
huruf c dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip
statis.
(2) Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara preventif dan kuratif.
Paragraf 4
Akses Arsip Statis
Pasal 47
(1) Akses arsip statis untuk kepentingan pengguna arsip dijamin oleh
LKD.
(2) Untuk menjamin kepentingan akses arsip statis, LKD menyediakan
prasarana dan sarana.
(3) Akses arsip statis dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. Prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip statis; dan
b. Sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
(4) Akses arsip statis dapat dilakukan secara manual dan/ atau
elektronik.
Pasal 48
(1) Apabila akses terhadap arsip statis yang berasal dari pencipta arsip
terdapat persyaratan tertentu, akses dilakukan sesuai dengan
persyaratan dari pencipta arsip yang memiliki arsip tersebut.
(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 49
Untuk mendukung terwujudnya pengelolaan arsip, pencipta arsip dan
LKD dapat melakukan alih media dan autentikasi arsip yang dikelolanya.
Pasal 50
Ketentuan lebih lanjut mengenai akuisisi, pengolahan, preservasi, dan
21
akses arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan
Pasal 48 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V
AUTENTIKASI
Pasal 51
(1) Pencipta arsip dan/atau LKD dapat membuat arsip dalam berbagai
bentuk dan/ atau melakukan alih media meliputi media elektronik
dan/ atau media lain.
(2) Autentikasi arsip statis terhadap arsip sbagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan oleh LKD.
(3) Dalam hal menetapkan autetntisitas arsip statis, LKD dapat
berkoordinasi dengan pihak yang mempunyai kemampuan dan
kompetensi.
BAB VI
ORGANISASI PROFESI DAN PERAN AKTIF MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Organisasi Profesi
Pasal 52
(1) Arsiparis dapat membentuk organisasi profesi.
(2) Pembinaan organisasi profesi arsiparis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Ketentuan labih lanjut mengenai organisasi profesi arsiparis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Peran Aktif Masyarakat dan Penghargaan
Pasal 53
(1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam bentuk penyelamatan arsip.
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada
perorangan, kelompok, lembaga swasta dan masyarakat yang berperan
aktif dalam kegiatanpenyelamatan arsip.
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam
bentuk:
a. piagam;
b. bantuan sarana kearsipan; dan
c. uang pembinaan.
22
BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 54
Pengendalian kearsipan dilaksanakan oleh Pimpinan PD, Pimpinan BUMD
dan LKD melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Pasal 55
(1) Pengawasan kearsipan meliputi pengawasan atas pelaksanaan
penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pengawasan atas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari, dilaksanakan oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah.
(3) Pengawasan atas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan BUMD,
dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal BUMD.
(4) Lembaga kearsipan menyampaikan laporan hasil pembinaan,
pengawasan/monitoring dan penilaian atas penyelenggaraan
kearsipan secara tertulis sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
kepada Bupati.
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 56
(1) Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/ atau memiliki
arsip milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, untuk
kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak, dipidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan Arsip
tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dipidana
sesuai dengan Undang-Undang tentang Kearsipan.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan kejahatan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57
Paraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling
lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
23
Pasal 58
Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 6 Juni 2018
BUPATI PESISIR SELATAN
HENDRAJONI
Diundangkan di Painan
Pada tanggal 6 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
ERIZON
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
NOMOR : 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT: 4/34/2018
24
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
I. UMUM
Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
baik dan bersih serta menjaga dinamika gerak maju masyarakat
kedepan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai visi
Kabupaten Pesisir Selatan “TERWUJUDNYA MASYARAKAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMAIS
DAN SEJAHTERA”, melalui penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan daerah dan kemasyarakatan yang aspiratif bertumpu
pada agribisnis, perlu didukung dengan birokrasi yang profesional dan
bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta peran serta aktif
sektor swasta dan masyarakat pada umumnya.Arsip sebagai produk
dari penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Daerah merupakan
salah satu media perekaman memori kolektif. Arsip yang tercipta
harus dapat menjadi sumber informasi, acuan dan bahan
pembelajaran masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu
Pemerintah Daerah, BUMD, sekolah, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, Nagari dan perorangan harus senantiasa menjalin
kerja sama yang baik agar penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten
Pesisir Selatan dapat terwujud dengan baik.
Pertanggungjawaban kegiatan penyelenggaraan kearsipan yang
menghasilkan suatu sistim rekaman kegiatan yang faktual, utuh,
sistimatis, autentik, terpercaya dan dapat digunakan untuk
mewujudkan pertanggungjawaban tersebut dibutuhkan kehadiran
suatu lembaga kerarsipan dan peraturannya yang berfungsi
mengendalikan kebijakan, pembinaan, pengelolaan kearsipan daerah
agar terwujud sistim penyelenggaan kearsipan daerah yang
komprehensif dan terpadu.
Dalam rangka mewujudkan sistim penyelenggaraan kearsipan daerah
yang komprehensif dan terpadu, LKD perlu membangun sistim
kearsipan daerah yang meliputi pengelolaan arsip dinamis dan
pengelolaan arsip statis. Sistim kearsipan daerah berfungsi menjamin
ketersediaan arsip autentik, utuh dan terpercaya serta mampu
mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi
sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi.
Sistim penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan
terpadu harus dibangun dengan mengimplementasikan perinsip,
25
kaidah, norma, standar, prosedur, pembinaan kearsipan, sistim
pengelolaan arsip, sumberdaya pendukung serta peran serta
masyarakat dan organisasi profesi sehingga mampu merespon
tuntutan dinamika gerak maju masyarakat, bangsa dan negara ke
depan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
cukup jelas.
Pasal 2
cukup jelas.
Pasal 3
cukup jelas.
Pasal 4
huruf a
yang dimaksud dengan “pemberian kepastian hukum”
adalah bahwa Peraturan Daerah ini memberi landasan
hukum bagi semua aktifitas penyelenggaraan kearsipan
dan memberikan kepastian serta rasa aman para
penyelenggara kearsipan.
huruf b
Yang dimaksud dengan azas “keautentikan dan
keterpercayaan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus
berpegang pada azas menjaga keaslian, keterpercayaan
arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan
akuntabilitas.
huruf c
Yang dimaksud dengan azas ”keutuhan” adalah
penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan
arsip dari upaya pengurangan, penambahan dan
pengubahan informasi maupun
fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan
keterpercayaan arsip.
huruf d
Yang dimaksud dengan azas “ asal usul” adalah azas yang
dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu
kesatuan pencipta arsip , tidak dicampur dengan arsip
yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat
melekat pada konteks
penciptaannya.
huruf e
Yang dimaksud dengan azas ”aturan asli” adalah azas
yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai
dengan peraturan aslinya atau sesuai dengan pengaturan
26
ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan
pencipta arsip.
huruf f
Yang dimaksud dengan azas “keamanan” adalah
penyelenggaraan kearsipan harus memberikan jaminan
keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran dan
penyalahgunaan informasi oleh penggunaan yang tidak
berhak.
Yang dimaksud dengan azas “keselamatan” adalah bahwa
penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin
terselamatkannya arsip dari ancaman bahaya baik
disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia.
huruf g
Yang dimaksud dengan azas “keprofesionalan” adalah
penyelenggaran kearsipan harus dilaksanakan oleh
sumber daya manusia yang profesional yang memiliki
kompetensi dibidang kearsipan.
huruf h
Yang dimaksud dengan azas “keresponsifan” adalah
penyelenggaraan kearsipan harus tanggap atas
permasalahan kearsipan ataupun masalah lain yang
berkaitan dengan kearsipan, khususnya bila terjadi sebab
kehancuran, kerusakan, atau hilangnya arsip.
huruf i
Yang dimaksud dengan azas “keantisipatifan” adalah
penyelenggaraan kearsipan harus didasari pada antisipasi
atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan
kemungkinan perkembangan pentingnya arsip bagi
kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan
berbagai perubahan dalam penyelenggaraan kearsipan
antara lain perkembangan teknologi informasi, budaya,
dan ketatanegaraan.
Huruf j
Yang dimaksud dengan azas “kepartisipatifan” adalah
penyelenggaraan kearsipan harus memberikan ruang
untuk peran serta dan partisipasi masyarakat dibidang
kearsipan.
Huruf k
Yang dimaksud dengan azas “akuntabilitas” adalah
penyelenggaraan kearsipan harus memperhatikan arsip
sebagai bahan akuntabilitas dan harus bisa merefleksikan
kegiatan dan peristiwa yang direkam.
Huruf l
27
Yang dimaksud dengan azas “kemanfaatan” adalah
penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan
manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Huruf m
Yang dimaksud dengan azas “aksesibilitas” adalah
penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan
kemudahan, ketersediaan dan keterjangkauan bagi
masyarakat untuk memanfaatkan arsip.
Huruf n
Yang dimaksud dengan azas “kepentingan umum” adalah
penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan
memperhatikan kepentingan umum dan tanpa
diskriminasi.
Pasal 5
huruf a
cukup jelas
huruf b
cukup jelas
huruf c
cukup jelas
huruf d
cukup jelas
huruf e
cukup jelas
huruf f
yang dimaksud dengan “ perlindungan dan penyelamatan
arsip” adalah pemerintah daerah menyelenggarakan
perlindungan dan penyelamatan arsip yang dinyatakan
sebagai arsip milik daerah, baik terhadap arsip yang
keberadaannya di dalam maupun di luar daerah sebagai
pertanggungjawaban dari kemungkinan kehilangan,
kerusakan arsip yang disebabkan oleh faktor alam, biologi,
fisika, tindakan terorisme, spionase, sabotase, perang dan
perbuatan vandalism lainnya. Perlindungan dan
penyelamatan dalakukan baik bersifat preventif maupun
kuratif.
huruf g
cukup jelas
huruf h
cukup jelas
huruf i
cukup jelas
Pasal 6
cukup jelas
28
Pasal 7
cukup jelas
Pasal 8
cukup jelas
Pasal 9
cukup jelas
Pasal 10
cukup jelas
Pasal 11
cukup jelas
Pasal 12
cukup jelas
Pasal 13
cukup jelas
Pasal 14
cukup jelas
Pasal 15
cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pejabat struktural di bidang kearsipan adalah pejabat struktural di lingkungan unit
kearsipan dan di lingkungan Lembaga Kearsipan. Huruf b
Yang dimaksud dengan arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kearsipan
serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan fungsional umum dibidang
kearsipan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas khusus/tugas tambahan untuk membantu
mengelola arsip ataupun non pegawai yang diberi tugas untuk membantu pengelolaan arsip.
29
Ayat (2)
Pegawai yang diangkat sebagai pejabat dalam bidang pengelolaan arsip harus mengikuti pendidikan dan pelatihan kearsipan sebelum atau setelah menduduki jabatan.
Pasal 17
cukup jelas
Pasal 18
Yang dimaksud dengan jaminan kesehatan tambahan
adalah pemeriksaan kesehatan yang khusus diterima oleh
sumber daya manusia kearsipan sebagai pengelola arsip
sebagai akibat penyakit yang ditimbulkan dalam
pelaksanaan pekerjaannya, baik preventif dan/atau
kuratif. Jaminan kesehatan tambahan dimaksud diberikan
kepada sumber daya manusia kearsipan di luar hak
sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Yang dimaksud tambahan tunjangan adalah penghasilan
tanbahan yang khusus diterima oleh sumber daya
manusia kearsipan sebagai pengelola arsip di luar
penghasilan yang diterima oleh pegawai pada umumnya.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Standar sarana berupa bangunan gedung penyimpanan
arsip dibuat sesuai dengan peraturan perundangan di
bidang bangunan
gedung.
Gedung, ruangan dan peralatan digunakan untuk
mengelola arsip dinamis maupun arsip statis dalam
berbagai bentuk dan media,meliputi : penyimpanan arsip