BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN NOMOR 100 TAHUN2019 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADARUMAHSAKITUMUM DAERAH BAYUNGLENCIR KELASD KABUPATENMUS1BANYUASIN DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSI BANYUASIN, Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi seSUaI dengan tanggung jawab dan profesionalisme yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin; b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 784/KPTS-DINKES/2016; c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin kepada masyarakat, maka diperlukan Sumber Daya Manusia (8DM) yang bekeIja secara profesional, berkualitas dan berkomitmen diperlukan sistem imbalan keIja yang layak dan adil; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kelas D Kabupaten Musi Banyuasin;
20
Embed
BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN 10… · remunerasi seSUaI dengan tanggung jawab dan profesionalisme yang diatur dengan Peraturan Kepala ... dokter yangsudah dimendapat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI MUSI BANYUASINPROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANBUPATIMUSI BANYUASINNOMOR 100 TAHUN2019
TENTANG
SISTEM REMUNERASI PADARUMAHSAKITUMUMDAERAHBAYUNGLENCIR KELASD KABUPATENMUS1BANYUASIN
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSI BANYUASIN,
Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan
Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Badan Layanan Umum
Daerah, Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan
remunerasi seSUaI dengan tanggung jawab dan
profesionalisme yang diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah berdasarkan usulan pemimpin;
b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir
Kabupaten Musi Banyuasin telah menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati
Musi Banyuasin Nomor: 784/KPTS-DINKES/2016;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir
Kabupaten Musi Banyuasin kepada masyarakat, maka
diperlukan Sumber Daya Manusia (8DM) yang bekeIja
secara profesional, berkualitas dan berkomitmen
diperlukan sistem imbalan keIja yang layak dan adil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Sistem
Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung
Lencir Kelas D Kabupaten Musi Banyuasin;
•
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);
tentang
Republik
Lembaran
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembar Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
2
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625 Tahun 2010
juncto Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Sistem Remunerasi Bagi Pegawai Badan Layanan Umum
(BLU)Rumah Sakit.
12. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2019 ten tang Tarif
Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Bayung Lencir Kelas 0 Kabupaten Musi Banyuasin (Berita
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019
Nomor ... j;
13. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 784/ KPTS-
D1NKES/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang
Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir
Kabupaten Musi Banyuasin Sebagai Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD);
MEMUTUSKAN:
PERATURANBUPATI TENTANGSISTEM REMUNERASI PADARUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNGLENCIR KELAS 0KABUPATENMUSI BANYUASIN.
3
BAB IKETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut
rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bayung
Lencir milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD);
5. Direktur adalah Direktur pada rumah sakit.
6. Wakil Direktur adalah Para Wakil Direktur pad a
rumah sakit.
7. Kepala Bagian adalah Kepala-Kepala Bagian pada
rumah sakit.
8. Kepala Bidang adalah Kepala-Kepala Bidang pada
rumah sakit.
9. Struktural adalah Direktur, Para Wakil Direktur, Para
Kepala Bagian dan Kepala Bidang serta para Kepala
Sub Bagian.
10. Dokter adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi,
dokter gigi spesialis yang merupakan pegawai tetap atau
dokter yang sudah di mendapat Surat Tugas atau SK oleh
direktur rumah sakit.
11. Pegawai adalah pegawai pada rumah sakit yang
berstatus Pegawai ASN, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan
Pegawai BLUD.
12. Jasa Tidak Langsung (JTL) Pegawai adalah jumlah Jasa
Tidak Langsung dari Jasa Pelayanan yang diperuntukkan
bagi seluruh pegawai rumah sakit dengan mekanisme
pembagian berdasarkan indeks.
13. Masa KeIja adalah lama bekerja seorang pegawal di
Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir.
4
BABIIAZAS,PRINSIPDASARDANPENGERTIANREMUNERASI
Bagian KesatuAzas dan Prinsip Dasar Remunerasi
PasaI 2
(1)Sistem remunerasi berazaskan tiga hal yaitu :
a. ProporsionaIitas yang diukur dengan besamya
beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan
rumah sakit.
b. Kesetaraan yang memperhatikan institusi pelayanan
sejenis dan mempelajari besaran remunerasi dengan
rumah sakit sekitar yang berada dalam satu wilayah
jregional.
c. Kepatutan yang melihat kemampuan rumah sakit
dalam memberikan upah kepada karyawan.
(2) Prinsip Dasar Remunerasi adalah :
a. Kelayakan. Memenuhi kewajaran tingkat kehidupan
pegawai dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun
sosial di lingkungan tempat pegawai ditugaskan
bekeIja.
b. Keadilan Penghargaan PekeIjaan. Disesuaikan dengan
POSlSI dan jabatan yang berkaitan langsung dengan
beban kerja serta tanggungjawab atas posisi atau
jabatan yang diemban.
c. Keadilan Penghargaan KineIja. Disesuaikan dengan
nilai kineIja pada pekeIjaannya yaitu nilai kineIja atas
nilai pekeIjaannya dalam bentuk pencapaian target
kineIja (tingkat produktivitas). Nilai pekeIjaan
ditetapkan berdasarkan prinsip "Equal Pay for Jobs of
Equal Value". Sedangkan nilai kineIja ditetapkan
berdasarkan prinsip "equal pay for perfonnance of
equal value".
d. Keadilan Penghargaan Perorangan. Adalah kesetaraan
penghargaan berdasarkan perorangan atau individu
dengan prinsip "Equal Pay for People of Equal Value".
5
Bagian KeduaPengertian Remunerasi
Pasal3
(1)Sistem Remunerasi BLVD Rumah Sakit adalah sistem
imbal jasa yang dikelola dengan sistem keuangan dan
peraturan rumah sakit bagi seluruh pegawai rumah
sakit yang disusun dan ditetapkan berdasarkan
prinsip serta ketentuan dasar yang berlaku dengan
tetap menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan
rumah sakit.
(2)Komponen Remunerasi adalah pengelompokan jenis-jenis
I. INDEKS DASARNO GAJI POKOK NILAI RATING1. Basic index atau index dasar untuk penghargaan
sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai yangstandamya di adopsi dari gaji pokok pegawai yangbersangkutan dengan ketentuan setiap Rp 100.000,-
1-(seratus ribu rupiah) gaji pokok sarna dengan 1 (satu)nilai index, pegawai non PNS gaji pokoknya disamakandengan gaji pokok terendah PNS di RSUD BayungLencir.
*) Catatan : Pendidikan harus sesuai dengan kefungsian profesinya
3
RATING
2,5
3
3,5
NILAI
2
RESIKOGrade I:Adm. Perkantoran dan Adm. Keuangan Non Shift,Petugas Kebersihan dan Petugas Kebun, Security,Fisioterapi, PortirGrade II :Rekam Medis, Adm. Perkantoran dan Adm. KeuanganShif, Gizi, Farmasi, Ambulance, Rawat Jalan,Laboratorium Non Shift, Admisi Shift, Staf Struktural,StrukturalGrade III :Rawat Inap, VK, HemodiaIisa, Laboratorium Shift,CSSD, Pemulasaraan Jenazah dan Sanling Strukturaldan Tim KlemGrade IV:IBS, IGD, lCU, PlCU, NICU, NCCU, Radiologi, Laundry,Incenerator dan IPAL, Listrik
III. INDEKS RESIKO
NO
1.
2.
4.
3.
18
IV. INDEKS EMERGENSI
NO TUGAS SHIFT1. Grade I:
Adm. Perkantoran dan Adm. Keuangan Non Shift,Petugas Kebersihan, Petugas Kebun, IPSRS Non Shift,Farmasi Non Shift, Fisioterapi, Portir Non Shift, RekamMedis. Admisi Shift.
3. Grade III :R. Inap, Radio1ogi Shift, Laboratorium Shift, Tim K1em,VK
4. Grade IV :IBS, IGD, ICU, PICU, NICU, Listrik
V. lNDEKS POS[S[
NILAl
2
2,5
3
3,5
RATING
3
NO POSISI NILAI RATINGl. Tenaga fungsionaI yang tidak memegang jabatan 22. Manager On Duty (MOD), Penanggung Jawab 2,53. Case Manager, Pengawas Keperawatan, Kepala 3
Ruangan, Bendahara Penerima, Bendahara Barang danKoordinator, Staf Struktural 3
4. Kepala Instalasi, Kepala Unit, Kepala SMF, Bendahara 4Penge1uaran
5. Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, dan 5Ketua SPI
VI. INDEKS KINERJANO INDEKS KINERJA INDIVIDU (IKI) NILAI RATINGl. Indeks KineIja Individu (IKI)KURANG 22. Indeks KineIja Individu (IKI)SEDANG 3
Keterangan :Penetapan Kriteria berdasarkan pada :JabatanPendidikanPNS/Non PNSTugas ShiftResikoKinerja
Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dan SK DirekturIjazah yang telah disesuaikanSurat Keputusan Pejabat BerwenangPenugasan Kepala Satuan KerjaBerdasarkan Keadaan di LapanganHasH Penilaian Indeks Kinerja Individu (IKI)Oleh AtasanLangsung