-
BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 9 TAHUN 2OI9TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PET.IYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DANTUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
Menimbang : a.
BUPATI MUARA ENIM,
bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadapkekayaan daerah,
meningkatkan disiplin dantanggungiawab pegawai terhadap
pengelolaankekayaan daerah serta untuk kelancaran danketertiban
proses penyelesaian kerugian daerahperlu menetapkan Pedoman Teknis
penyelesaianTunhrtan Perbendaharaan dan Tuntutan GantiRugr Keuangan
Dan Barang Milik Daerah.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud huruf a maka
perlu menetapkanPerahrran Bupati Muara Enim tentang
TeknisPenyelesaian Tuntutan Perbendaharaan danTunhrtan Ganti Rug
Keuangan dan Barang MilikDaerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPembenhrkan Daerah
Tingkat II dan Kota praja diSumatera Selatan (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 23, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);
Mengingat : 1.
-
2.
-2-
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(IembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan
kmbaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentangKeuangan Negara
(kmbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentangPemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung jawabKeuangan Negara (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aaOO\
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentangBadan Pemeriksa
Keuangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor
85,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor
4654);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentangPemerintahan Daerah
sebagaimana telahbeberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2OLS tentang PerubahanKedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2015 Nomor 5679);
Perattrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor1ao);
3.
4.
5.
6.
7.
-
8.
-3-
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006tentang Pelaporan
Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah (kmbaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor46ral;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8tentang Sistem
Pengendalian Intern Pernerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008
Nomor L27, Tarrbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a89O);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1Otentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor
74,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5135);
Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2O1Otentang Standar
Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlO
Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara RepublikIndonesia Nomor
5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4Nomor 92, Tarrbahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor
5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tatrun 2016tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti KerugianNegara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri
Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain (kmbaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 2OL6 Nomor 196,Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 593a);
9.
lo.
11.
12.
13.
-
15.
-4-
14. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2OL6 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 5a7l;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan danTunhrtan Ganti Rugr Keuangan dan
BarangDaerah;
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3Tahun 2OO7 tentang
Tata Cara Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara Terhadap Bendahara (kmbaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 NomorLaTl1,
MEMUTUSI(AN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNISPEI.IYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANGMILIK DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM
BAB IKETENTUAN UMUM
Bagran KesatuKetenhran Umum
Pasal 1
Dalam Perattrran Bupati ini, yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.2. Pemerintah Kabupaten
adalah Pemerintah Kabupaten
Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.4. Sekretaris Daerah adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten
Muara Enirn.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yangselanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan
16.
Menetapkan
-
-5-
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenMuara Enim.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muara Enim.7 .
Inspekhrr adalah Inspektur Kabupaten Muara Enim.8. Perangkat Daerah
adalah Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
9. Tunhrtan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkatTP, adalah
suatu tata cara perhihrngan terhadapbendaharawan, jika dalam
pengurusannya terdapatkekurangan perbendaharaan dan kepala
bendaharawan
yang bersangkutan diharuskan mengg€rnti kerugian
I 0. Tlrntutan perbendaharaan dan ganti rugi yangselanjutnya
disingkat TP-TGR adalah proses TunhrtanTP-TGR dalam hal Pelaku
TP-TGR meninggal dunia,melarikan diri atau berada dibawah
pengampuan, danterdapat ahti waris/pengampu, atau pihak
yangmewakili atau bertanggungiawab atas penyelesaiankerugian daerah
yang dilakukan pelaku TP-TGR.
I I . Pelaku TP-TGR adalah bendahara, penytmpan barang,
atau pegawai yang mengelola/ menggunakan keuangan
daerah dan/atau barang milik daerah baik langsungatau tidak
langsung merugikan daerah.
I 2. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnyadisebut
TPKD adalah tim yang bertugas memprosespenyelesaian kerugian
daerah.
13. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang
karenakewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu
hal peristiwa sesungguhnya yangseca.ra hukum dapat
dipertanggungiawabkan.
14. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaianberdasarkan
kompetensi yang dimilikinya, terdiri daripenilaian internal atau
penilaian eksternal yangditetapkan oleh Bupati.
15. Perhihrngan ex-officio adalah suatu
perhitunganperbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yangditunjuk
ex-offtcio apabila Bendahara yang
-
-6-
bersanglrmtan meninggal dunia, melarikan diri atautiba-tiba
harus berada dibawah pengampuan dan/ atau
apabila Bendahara yang bersangkr-rtan tidak
membuatpertanggungiawaban dimana telah ditegur oleh atasan
langsungnya namun sampai batas wakhr yangdiberikan berakhir yang
bersangkutan tetap tidakmembuat perhitungannya dan
pertanggungiawabannya.
1 6. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerahyang
proses hrntutan perbendaharaan untuksementara ditangguhkan karena
yang bersangkutanmeninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri
atautidak diketahui alamatnya.
I 7. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkangugurnya
hak unhrk melakukan tuntutan ganti nrgiterhadap pelalm kerrrgian
Daerah.
I 8. Pembebasan adalah membebaskan/ meniadakankewajiban
seseorang unhrk membayar hutang kepadaDaerah yang menurut hukum
menjadi tanggungannya,tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau
alasanpenting tidak layak ditagih darinya dan yangbersangkutan
terbukti tidak bersalah. Dalam hal iniDaerah melepaskan hak
tagihnya sehingga "hak taglh'itu menjadi bebas selumhnya atau hanya
sebagiantertentu.
I 9. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerahdari
Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu(tidak mampu membayar)
selunrhnya atau sebagiandan apabila dikemudian hari yang
bersanglmtanmampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
2 0. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkankepada
Pegawai yang melanggar Peraturan DisplinKepegawaian berdasarkan
ketentuan yang berlaku.
21 . Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yangselanjutnya
disebut SKTJM adalah Surat pernyataanpertanggungiawaban pegawai
untuk mengembalikankerugian Daerah, disertai jaminan minimal
sarna
-
-7 -
dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan BeritaAcara
Pemeriksaan dan surat kuasa menjual
22.Piutang TP-TGR adalah piutang/nak t"gh PemerintahDaerah yang
timbul karena pengenaan TP-TGR yangdidukung dengan bukti SKTJM atau
KeputusanPembebanan Kerugian Daerah Sementara.
23.Surat tanda setoran yang selanjutnya disingkat STS,digunakan
untuk menyetorkan sejumlah dana kerekening kas umum daerah.
24.Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yangbersangkutan
dilhat dari aspek kemanusiaan baik yang
menyangkut frsik dan non lisik dipandang tidak
mampumenyelesaikan kenrgian daerah.
2 5 . Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugianDaerah yang
harus dikembalikan kepada Daerah olehPegawai yang terbukti
menimbulkan kerugian Daerah.
26.Keputusan Pembebanan Kemgian Daerah Sementaraadalah
keputtrsan yang dikeluarkan Bupati tentangpembebanan penggantian
sementara atas kerugiandaerah sebagai dasar unhrk melaksanakan
sitajaminan.
2 7. Banding adalah upaya Pegawai mencari keadilanketingkat yang
lebih tings setelah dikeluarkannyapenetapan pembebanan.
2 8. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaa.n danTuntutan
Ganti Rugr selanjutnya disingkat MajelisPertimbangan adalah pejabat
yang dihrnjuk danditetapkan oleh Bupati dalam penyelesaian
kerugianDaerah.
BAB IIRUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan danTuntutan
Ganti Rugr terdiri dari:
a. Tuntutan Perbendaharaan; danb. Tuntutan Ganti Rugr.
-
(1)
-8-
BAB IIISUBJEK DAN OB.'EK
Bagian KesatuSubjek
Pasal 3
Subjek Tuntutan Perbendaharaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2
huruf a adalahBendahara/penyimpan barang yang melakukanperbuatan
yang mengakibatkan kerugian daerah.
Subjek Tuntutan Ganti Rugr sebagaimana dimal
-
-9 -
g. Khusus bendahara apabila menerima danmenyimpan uang
palsu;
h. Merusak atau menghilangkan barang milik daerahyang menjadi
tanggungiawabnya.
(2) Pelaksanaan TP-TGR kepada Pegawai bukanBendahara/Penyimpan
Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (21 diberlakr:kan karenaperbuatannya baik
sengaja atau tidak sengaja maupun
diluar kemampuannya yang mengakibatkan kerugiandaerah, yaitu
:
a. Melakukan penyalahgunaan wewenang/ jabatanyang mengakibatkan
kerugian daeratr;
b. Merusak atau menghilangkan barang milik daerahyang menj adi
tanggungi awabnya;
c. Melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkannrsaknya barang
milik Daerah;
d. Tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uangatau
barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
e. Meninggalkan ttrgas belajar/diklat yang dibiayaioleh
pemerintah daerah sebelum selesai bataswaktu yang telah
ditentukan;
Bagian KeduaObjek
Pasal 5
Objek Tuntutan Perbendaharadn dan Objek TuntutanGanti Rug
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi
uang dan barang daerah.
BAB IVINFORMASI DAN LAPORAN KERUGI.AN DAERAH
Pasal 6
Informasi dan laporan mengenai adanya kerugian Daerah
baik Tunhrtan Perbendaharaan maupun Tunhrtan Ganti
-
-10-
Rugr dapat diketahui melalui:
a. Hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, baikaparatrrr
pengawas internal maupun aparahrrpengawas eksternal;
b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan olehatasan
langsung,
c. Hasil verifikasi dari pejabat yang diberikan
wewenangmelakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah.
d. Informasi dari Media massa dan media elektronik.
Pasal 7
(1) Kepala Perangkat Daerah yang mengetahui bahwaDaerah
dinrgikan atau terdapat sangkaan atau dugaan
akan dinrgikan karena sesuatu perbuatan melanggar
hukum atau melalaikan kewajiban atau tidakmelaksanakan kewajiban
sebagaimana mestinyasehingga mengakibatkan kemgian bagi Daerah
wajib
memberitatrukan kepada Bupati melalui SekretarisDaerah dengan
tembusan kepada Inspektoratselambat-lambatnya dalam wakhr 7 h;an
kerja setelahdiketahuinya kejadian atau berdasarkan laporanPegawai
Negeri.
Apabila tidak melaporkan sesuai batas wakhrsebagaimana dimaksud
pada ayat (21 maka KepalaPerangkat Daerah dianggap ldai
melaksanakan tugasdan kewajiban sehingga terhadapnya
dikenakantindakan hulinrman disiplin sesuai ketentuanperaturan
perundang-undangan yang berlaku.
Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimanadimaksud dalam ayat
(21, wajib segera menugaskan
Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadapkebenaran
laporan dan melakukan tindakan dalamrangka pengamanan maupun upaya
pengembalianKerugian Daerah, apabila terbukti terjadi
kerugiandaerah, selanjutnya ditindaklanjuti oleh
MajelisPertimbangan.
(21
(3)
-
(4t
- 1l -
Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atasdugaan atau
sangkaan kerugian daerah harrsdidasarkan pada kenyataan sebenarnya
dan jumlah
kemgian daerah yang pasti dengan memperhatikanketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Format Pemberitahuan tentang Kerugian Daerahsebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercanhrm dalam
lampiran I yang merupakan bagran yang tidakterpisahkan dari
Perahrran Bupati ini.
Pasal 8
(1) Setelah kerugian daerah diketahui berdasarkanlaporan hasil
pemeriksaan Inspektorat, kepadabendahara/penyimpan barang, pegawai
bukanbendahara/ penyrmpan barang, atau pejabat lain yang
nyata-nyata melanggar hukum dapat segeradimintakan SI,(TJM
dan/atau pengakuan bahwakemgian tersebut menjadi tanggung jawabnya
danbersedia mengganti kerugian daeratr.
(2) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat
menjamin pengembalian kerugian daerah, makaBupati segera
menerbitkan Keputusan PembebananKerugian Daerah Sementara kepada
yangbersangkutan.
(3) Format SKTJM yang dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
(4) Format Keputusan Pembebanan Kerugian DaerahSementara yang
dimaksud pada ayat (21 tercantum
dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VPENILAIAN KERUGI.AN DAERAH
Pasal 9
Penghitungan dan penilaian kenrgian daerahdilakukan oleh
Inspektorat unflrk mengetahui
(s)
(1)
-
-12-
besarnya kemgian daerah yang sebenarnya atau nilai
sewajarnya akibat perbuatan Pelaku TP-TGR, dandituangkan dalam
berita acara penilaian kerugiandaerah yang diterbitkan oleh
Inspektorat ataudituangkan dalam Risalah Sidang apabila
diterbitkan
oleh Majelis Pertimbangan.
(2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud padaayat (U
mempakan nilai dasar bagr Inspektorat/Majelis Pertimbangan dalam
menetapkan nilai yangmenjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR
setelahdiperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang
meringankan atau memberatkan PelakuTP-TGR.
(3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilaikerugian
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah nilai buku dari daftar inventaris atas
barangdimaksud.
(a) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku
TP-TGR mempakan piutang TP-TGR, dicantumkandalam SKTJM.
(5) Ketenhran-ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian
daerah meliputi:
a. kerugian daerah sebogai akibat terjadinya selisihlmrang
antara saldo bulnr kas dengan saldo kasIisik atau selisih antara
nilai yang tercatat dalamkartu persediaan dengan sisa fisik barang,
dihitung
sebesar selisih nilai uang atau barang yangdimaksud;
b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang,dihitung
sebesar nilai uang yang hilang;
c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rlsakdan dapat
diperbaiki, dihitung sebesar nilaiperbaikan kerusakan barang
tersebut;
d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilangatau nrsak
dan tidak dapat diperbaiki, dasarpenilaiannya adalah pada saat
kejadian dihihrng
sebagai berikut:
-
- 13-
1. Unhrk barang yangperolehannya/pembeliannya sampai
dengandengan 3 (tiga) tahun, dinilai sebesar nilaiperolehan/
pembelian barang dimaksud;
2. Unhrk barang yang umur perolehannya/pembeliannya lebih dari 3
(tiga) tahun, dinilaisebesar harga pasar (umum) setempat pada
saat barang itu hilang.
Pasal 10
Kemgian daerah yang terjadi akibat kejadian alammisalnya bencana
alam seperti gempa bumi, tanahlongsor, banjir dan kebakaran atau
proses alamiah seperti
membusuk, mencair, menJrusut, menguap, mengurai dan
dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutandibebaskan dari
TP-TGR.
BAB VIITATA CARA PEI{YELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAANDAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Bagran KesaftrCara Penyelesaian Tunttrtan Perbendaharaan
Pasal 11
Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara upaya
damai, tuntutan perbendaharaan biasa, tuntutanperbendatraraan
khusus, atau pencatatan.
Paragraf IUpaya Damai
Pasal 12
(1) Penyelesaian ttrntrrtan perbendaharaan dilalnrkandengan
upaya damai kepada bendahara lahh waris/pengarnpu yang
mengakibatkan kerugian daerah, baik
dengan cara pembayaran sekaligus (tunai) atauangsuran.
-
(21
(3)
-t4-
Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksudpada ayat (1)
dilakukan oleh Inspektorat.
Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), untuk jangka wakhr paling lama 2 (dua) tahun
sejak ditandatanganinya SKTJM dan hams disertaijaminan barang
yang nilainya lebih besar atau sama
dengan kerugian daerah.
(4) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimanadimaksud pada
ayat (21, apabila melalui pemotongan
gaji/penghasilan lainnya hams dilengkapi denganSurat Kuasa
Pemotongan Gaji dan Jaminan Barangyang dilengkapi bukti kepemilikan
yang sah dan Surat
Kuasa Meqjual.
(5) Apabila bendahara/penyrmpan barang/ahli waris tidak
dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalamjangka waktu yang
telah ditetapkan dalam SIffJMsebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (41,maka barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat
(3) dapat dilakukan penjualan /lelang sesuai denganketentuan
yang berlaku.
(6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualanbarang
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetapmenjadi kewajiban
bendahara/penyimpan baran gl a}:^n
waris untuk melunasi kekurangan tersebut, danapabila terdapat
kelebihan dari penjualan barangtersebut akan dikembalikan kepada
bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang bersanglmtan.
(7) Unfuk melaksanakan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat
(4) dan ayat (5) MajelisPertimbangan menetapkan Keputusan
TuntutanPerbendaharaan.
Pasal 13
(1) Pelaku TP-TGR wqiib membuat dan menyampaikanSKTJM dan
ditandatangani bersama minimd dengan 2(dua) orang saksi serta
disetqiui oleh Kepala Perangkat
Daerah yang bersangkutan.
-
(21
-15-
Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerahdialihkan menjadi
Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar
nilai yang menjadi tanggungiawab Pelaku TP-TGRuntuk
menyelesaikannya.Pengawasan dan tanggungjawab pengelola
penagihan
piutang TP-TGR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
tempat Pelaku TP-TGR dittrgaskan berkoordinasidengan Perangkat
Daerah yang membidangipengelolaan keuangan daeratr dan dilaporkan
setiaptriwulan kepada Bupati.
Bagr barang milik daerah yang hilang atau rusak berat
serta tidak dapat diperbaiki kembali, Pengguna Barang
mengusulkan untuk dilakukan penghapusan.
Paragraf 2Tunhrtan Perbendaharaan Biasa
Pasal 14
(1) Apabila Bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang
tidak bersedia menyelesaikan pembayaransebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1), akan
dikenakan TP Biasa.
(2) TP Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai
dengan pemberitahuan terhrlis dari MajelisPertimbangan kepada
bendahara/penyimpanbarang/ahli waris yang dituntut dengan
menyebutkan:
a. Identitas sebagai bendahara/penytmpanbarang/ahli waris yang
menyebabkan kerugiandaerah;
b. Jumlah taksiran kemgian daerah;c. Sebab-sebab serta alasan
penuntutan dilakukan.
(3) Pelaku TP diberikan tenggang wakhr 14 (empat belas)
hari sejak diterimarrya surat pemberitahuan untukmengajukan
keberatan/ pembelaan diri secara terhrlisyang dihrjukan kepada
Bupati dengan tembusanMajelis Pertimbangan.
(3)
(41
-
- 16-
(a) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untukmembahas dan
memverifikasi pengajuankeberatan/pembelaan diri yang
disampaikanbendahara/ penyrmpan barangl ahli waris
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal
diterimanya surat keberatan/ pembelaan tersebut.
(5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telahditetapkan pada
ayat (3) bendahara/ penyimpanbarangl ahli waris tidak mengajukan
keberatan/pembelaan diri atau telah mengqjukan pembelaan diritetapi
tidak dapat membuktikan bahwa yangbersanglnrtan bebas sama sekali
dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menerbitkan
KepuhrsanPembebanan Kenrgian Daerah.
Dalam hal keberatan/pembelaan diri daribendahara/ penyimpan
baran gl ahli waris cukup bukti,
maka Majelis Pertimbangan mempelajari danmelakukan verifikasi
bersama Inspektorat unhrkmengupayakan dapat dilanjutkannya
TuntutanPerbendaharaan.
Apabila setelatr melalmkan verifikasi sebagaimanadimaksud pada
ayat (4), Majelis tidak memperolehdata indikasi kerugian daerah
yang diakibatkartbendahara/penyrmpan barang/ahli waris, makaMajelis
Pertimbangan melakukan Sidang Keduadengan agenda penerbitan Berita
Acaral RisalahSidang yang memuat materi tidak ada PiutangTunhrtan
Perbendaharaan.
(8) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Majelis menemukan bukti
kemgian daerah, maka Majelis melakukan Sidang
berilmtnya dengan agenda memberikan penjelasan
dan jawaban atas keberatan/ pembelaan diribendahara/penyimpan
barangl ahli waris bahwadengan perbuatannya mengakibatkan
kerugiandaerah, selanjutnya diterbitlan SKTJM.
(6)
{71
-
(1)
(21
(3)
(1)
(21
-17-
Pasal 15
Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Kerugian
Daerah paling lambat 7 (tqiuh) hari sejakbendahara/penyimpan
barang/ahli waris tidakbersedia menandatangani SKTJM.
Keputusan Pembebanan Kerugian Daerahsebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikankepada Bendahara/penyimpan barang/ahli
warismelalui Kepala Perangkat Daerah dengan tanda terima
dari yang bersanglmtan dengan tembusan BadanPemeriksa
Keuangan.
Format Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah yang
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Pasal 16
Keputusan Bupati mengenai Pembebanan ataskekurangan
perbendaharaan menjadi dasarpelaksanaan pemotongan gaji dan
penghasilanlainnya.
Pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan
dan selambat-lambatnya telah lunas dalam waktu 2
(dua) tahun.
Apabila setelah diperhitungkan antara nilai kerugianyang menjadi
piutang TP-TGR dengan batas waktu
yang ditetapkan dalam SKTJM melebihi gqji pegawai
pelaku Tuntutan Perbendaharaan, maka pembayaran
angsuran dan kekurangan pembayarannyadiperhitungkan melalui
pengurus gaji, unttrkselanjutnya disetorkan ke rekening Kas
Daerah.
Pasal 17
(1) Pelaku TP dapat mengajukan permohonan banding
kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
(3)
-
- 18-
hari setelah diterimanya Keputusan PembebananKerugian
Daerah.
(2) Keputusan tingkat banding dari pejabat yangberwenang dapat
memperkuat atau membatalkanSurat Keputusan Pembebanan atau merubah
besarnya
jumlah kerugian yang dibayar oleh bendahara/penyimpan barang/
ahli waris.
(3) Apabila pelaku Tuntutan Perbendaharaan mengajukan
permohonan banding, maka Keputusan Bupatisebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) tidak
dapat dilaksanakan sampai dengan diterimanyaputusan atas banding
dimaksud.
Pasal 18
(1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud ddam
Pasal 16 ayat (2), bendahara/penyimpan barang/ahli
waris harrs menyeratrkan jaminan bempa barangyang nilainya
setara atau lebih dari nilai Piutang TP-
TGR.
(2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), bendahara/penyimpan barang/ahliwaris
menandatangani berita acara serah terimajaminan dan Surat Kuasa
Menjual Barang Jaminan
kepada pejabat yang ditunjuk Bupati.
(3) Apabila bendahara/ penyimpan barang/ahli waris
tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaranangsuran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(3), maka pejabat yang ditunjuk Bupati menjualbarang jaminan
tersebut.
(a) Dokumen asli surat-menyurat terkait kerugian daerah
disimpan oleh Perangkat Daerah, sedangkansalinannya disimpan
oleh Perangkat Daerah yang
membidangi pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk
barang jaminan disimpan di tempat yang ditetapkanoleh Majelis
Pertimbangan.
-
-19-
Pasal 19
Apabila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP-TGRtelah
dipenuhi oleh bendahara/penyimpan barang/ahliwaris, maka prosedur
yang han.s dilakukan adalah:
a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporanpelunasan Piutang
TP-TGR kepada Bupati dengantembusan kepada Badan Pengelola Keuangan
dan Aset
Daerah Kabupaten Muara Enim.
b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahmelakukan
rekonsiliasi atas laporan dimaksud.
c. Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi
KepalaPerangkat Daerah mengusulkan penerbitan Keputtrsan
Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian.
d. Keputusan Bupati tentang Pelunasan PembebananKerugian dan
Surat Kuasa Menjual Barang Jaminanyang asli, serta barang jaminan
diserahkan olehKepala Perangkat Daerah kepada Pelaku TP.
Paragraf 3Tuntutan Perbendaharaan Khusus
Pasal 20
(1) Unhrk kepentingan daerah Kepala Perangkat Daerahatas nama
Bupati melakukan tindakan pengama.nan
terhadap uang barang dan dokumen lain, seorangBendahara
meninggal dunia, melarikan diri, berada dibawah pengampnan, dan
lalai membuat perhitungan
setelah ditegur tiga kali berhrrut-turut belummenyampaikan
perhitungan.
(2) TindakErn pengamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat tersebut berupa:
a. untuk Bendahara, Buku Kas dan semua buku-buku pembantu
lainnya diberi garis penuhrp danditandatangani oleh Kepala
Perangkat Daerah,serta semua bukti baik berupa ucrng,
surat-surat,barang berharga, maupun buku-buku lainnya yang
-
-20-
dianggap sebagai bukti disimpan/dimasukkandalam lemari besi dan
disegel;
b. untuk Penyimpan Barang, dilakukan penyegelanterhadap gudang
dan atau tempat penyimpananbarang-barang yang menjadi
tanggungiawabPenyimpan Barang yang bersangkutan.
(3) Tindakan pengaman€rn sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dituangkan dalam berita acara penyegelanyang disaksikan
oleh saksi-saksi:
a. ahli waris bagi bendahara penyimpan barang yangmeninggal
dunia;
b. keluarga terdekat bagr yang melarikan diri; atauc. pengampu
(Lmrator) dalam hal bendahara/
penyimpan barang berada dibawah pengampuan
dan pejabat Pemerintah Daerah.
Pasal 2 I
(1) Terhadap TP Khusus, Bupati atas saran (rekomendasi)
Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat ataumenunjuk pegawai
yang ditugaskan untuk membuatperhitun gan e x- officio.
(2) Salinan hasil perhitungan ex-officio diberikan
kepadapenga.mpu atau ahli waris dari bendahara/penyimpan
barang yang tidak membuat perhittrngan yangmengakibatkan
kerugian daerah, dan dalam bataswaktu 14 (empat belas) hari diberi
kesempatan untukmengajukan keberatan.
(3) Biaya pembuatan perhihrngan ex-offrcio dibebankan
kepada yang bendahara yang
bersangkutan/ahtiwaris/pengampunya.
(4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex-offrcioditetapkan
oleh Bupati atas usul MqielisPertimbangan.
Pasal 22
Penyelesaian kerugian daerah melalui TP Khususdilakukan dengan
pembayaran secara tunai atau diangsur
-
-21 -
sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku padatuntutan
perbendah ar aarl biasa.
Paragraf 4Pencatatan
Pasal 23
(1) Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan KerugianDaerah jika
proses Tunttrtan Perbendaharaan belumdapat dilaksanakan karena:
a. bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli warisyang
diketahui;
b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakanpertanggungi
awabannya; atau
c. bendahara melarikan diri dan tidak diketahuialamatnya.
(2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan Kerugian
Daerah, Tuntutan Perbendaharaan yang bersangkutan
dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
(3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat
ditagih apabila:
a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;b. ahli waris dapat
dimintakan
pertanggungi awabannya; dan
c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarikdari kas
daerah.
(a) Format Kepuhrsan Pencatatan Kerugian Daerah yang
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V
yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dariPeraturan
Bupati ini.
Bagran KeduaCara Penyelesaian Tunttrtan Ganti Rugt
Pasal 24
(1) Pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan olehBupati.
-
-22-
(2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugr dapat dilaksanakandengan
cara:
a. upaya damai;b. tuntutan ganti rrgi biasa; danc.
pencatatan.
Paragraf 1Upaya Damai
Pasal 25
Penyelesaian kerugian daerah melalui Tuntutan GantiRugt
diutamakan melalui upaya damai oleh Inspektorat
kepada Pegawai ahli waris yang mengakibatkankemgian daerah baik
dibayar langsung tunai ataumelalui Erngsuran paling lama 2 (dua)
tahun.
Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud padaayat (U,
dilakukan setelah hasil pemeriksaanInspektorat menyatakan bahwa
pelaku TP-TGR terbukti
melakukan perbuatan melawan hukum sehinggamenyebabkan kerugian
daerah baik sengqja atau telahlalai, dengan menerbitkan SKTJM.
SKTJM dikeluarkan oleh Inspektorat setelah mendapat
Keputusan Penetapan Tuntutan Ganti Rugt oleh Majelis
Pertimbangan.
Dalam hal pegawai lahli waris yang dituntut ganti rugitersebut
telah menandatangani SKTJM, maka yangbersang}ertan wajib
menyerahkan jaminan kepadamajelis Pertimbangan, antara lain dalam
bentukdokumendokumen sebagai berikut:
a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji;b. Bukti kepemilikan barang
dan/atau kekayaan lain
atas nama pegawai yang dikenai Trrnhrtan GantiRus;
c. Surat Kuasa menjual dan /atau mencairkan barangatau kekayaan
lain dari pegawai yang dikenaiTuntutan Ganti Rugt.
(1)
(21
(3)
(4)
-
-23-
(5) Penyelesaian Piutang Tuntan Ganti Rug dengan caramengangsur
bagi Pelaku Tunhrtan Ganti Rugr Non PNS
Pemerintah Daerah dilakukan dengan caramenyetorkan angsuran
langsung ke rekening KasDaerah.
(6) Apabila pegawai/ahli waris tidak dapat
melaksanakanpembayaran angsuran dalam jangka wakhr yang telah
ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksudayat (1), maka barang
jaminan pembayaran angsurandapat dijual sesuai dengan ketentuan
yang berlaln-r.
Paragraf 2Tuntutan Ganti Rugr Biasa
Pasal 26
(1) Tunhrtan Ganti Rugr dilakukan berdasarkan hasilpengumpulan
bukti, penelitian dan pemeriksaanInspektorat terhadap Pelaku
Tuntutan Ganti Rug yang
diduga telah merugikan daerah.
(2) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah kerugian daerah yang diakibatkan olehperbuatan melawan
hulnrm atau kelalaian atau tidak
melaksanat
-
-24-
secara terttrlis oleh Majelis Pertimbangan atas namaBupati
kepada Pegawai yang dikenai Tuntutan GantiRugr dengan
menyebutkan:
a. Identitas pegawai yang menyebabkan kerugiandaerah;
b. Jumlah taksiran kenrgian daerah yang hanrsdiganti;
c. Sebab-sebab serta alasari penunttrtan dilakukan.(2) Pegawai
yang dikenai Tuntutan Ganti Rugr diberikan
tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
surat pemberitahuan, unhrk mengajukan keberatan/pembelaan diri
secara tertulis dengan disertai buktidan/atau saksi yang ditujukan
kepada MajelisPertimbangan.
(3) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untukmembahas dan
mengklarifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan
Pelaku. TunhrtanGanti Rugr selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari
kalender sejak tanggal diterimanya suratkeberatan/ pembelaan
tersebut.
(4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telahditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Pelaku
Tunhrtan Ganti Rug tidak mengajukan keberatanpembelaan diri atau
telah mengajukan pembelaan diritetapi tidak dapat membuktikan bahwa
yangbersangkutan bebas sama sekali darikesalahan/kelalaian, maka
Bupati menerbitkan Surat
Keputusan Pembebanan Sementara.
(5) Pegawai yang dikenai Tunttrtan Ganti Rugt diberikan
kesempatan unhrk meng4iukan permohonan bandingkepada Bupati
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya Keputusan
Pembebanan dengan disertai
bukti dan/atau saksi.(6) Keputusan Bupati tingkat banding
sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat menguatkan ataumembatalkan
Keputusan Pembebanan, ataumenambah/mengurangl besarnya jumlah
kerugian yang
-
-25-
hams dibayar oleh Pegawai yang dikenai TunhrtanGanti Rug.
Paragraf 4Pencatatan
Pasal 29
(1) Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan KerugianDaerah jika
proses Tunhrtan Ganti Rug belum dapatdilaksanakan karena:
a. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnyameninggal dunia
tanpa ada ahli waris yangdiketahui;
b. ada ahli waris tetapi tidak dapat
dimintakanpertanggungiawabannya; atau
c. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnyamelarikan diri dan
tidak diketahui alamatnya.
(2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus
yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasipembulnran.
(3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-wakhr dapat
ditagh apabila:
a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;b. atrli waris dapat
dimintakan pertangunsiawabanrrya;
dan
c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarikdari kas
daerah.
Paragraf 3Ketentuan lain Penyelesaian Kemgian Barang Daerah
Pasal 30
(1) Pegawai yang bertanggungiawab atas terjadinyakehilangan
barang (bergerak/tidak bergerak) dapatmelakukan penggantian berupa
bentuk uang ataubarang.
(2) Penggantian kerugian berupa barang sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) dilalrukan khusus terhadap
-
-26-
kendaraan dinas, dan yang umur perolehannya 3 (tiga)tahun
kebawah dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk,tipe, jenis,
tahun pembuatan serta kondisikelayakan kendaraan;
b. sudah dibaliknamakan atas nama PemerintahKabupaten Muara
Enim, dan;
c. semua biaya pengurusan balik nama dan biayalainnya merupakan
tanggung jawab pegawai yang
dikenakan Tuntutan Ganti Rugr.
(3) Nilai taksiran harga barang yang diganti rugi dalambentuk
uang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan
dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaktr.
BAB VIIIKADALI.IWARSA
Bagian KesatuTuntutan Perbendaharaan
Pasal 31
Tunhrtan Perbendaharaan Biasa dinyatakankedaluwarsa (lewat
wakttr) apabila baru diketahuisetelah lewat 30 (tiga puluh) tahun
kelmrangankas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidakdilakukan
upaya-upaya damai.
Tuntutan Perbendaharaan khusus dinyatakankadaluwarsa (lewat
waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga)
tahun telah berakhir setelah:
a. meninggalnya Bendahara tanpa ada pemberitahuan;b. jangka
wakttr untuk mengajukan keberatan
berakhir, sedangkan Kepuhrsan Pembebanan tidakpernah
ditetapkan.
Bagian KeduaTuntutan Ganti Rugi Biasa
Pasal 32
Kewajiban pegawai bukan bendahara, atau pejabat lainuntuk
membayar ganti ruBr, menjadi kedaluwarsa jika
(1)
(21
-
(1)
-27 -
dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugianatau dalam
waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinyakerugian tidak dilakukan
penuntutan ganti rugi terhadapyang bersangkutan.
BAB IXPENGHAPUSAN PIUTANG TP.TGR
Pasal 33
Bendahara/Pegavrat bukan bendahara/Pejabat lainataupun ahli
waris/keluarga terdekat/ pengampu yangberdasarkan Keputtrsan Bupati
diwajibkan menggantikerugian daerah tidak mampu membayar ganti
rugr,maka yang bersanglmtan dapat mengajukanpermohonan secara
tertulis kepada Bupati untukpenghapusan atas kew4iibannya.
Majelis Pertimbangan atas nama Bupati melaksanakanpenelitian
terhadap Permohonan penghapusan tuntutansebagaimana dimaksud ayat
(1).
Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud padaayat (21,
ternyata yang bersanglmtan memang tidakmampu, Bupati dapat
menghapuskan hrnhrtanperbendaharaan dan ganti rugi sebagran
atauseluruhnya yang ditetapkan dengan KeputusanPenghapusan.
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),dapat ditagih
kembali apabila Bendahara/Pegawaibukan bendahara/Pejabat lain/Ahli
Waris Uersanglrutanterbukti mampu.
Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugiandaerah yang
bernilai sampai dengan Rp. 1O.OOO.OOO,-(sepuluh juta rupiah) dapat
diproses penghapusannyabersamaan dengan penetapan Peraturan
Daerahtentang Laporan Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD tahun
anggaran berkenaan.
(21
(3)
(4)
(s)
-
-28-
BAB XPEMBEBASAN
Pasal 34
(1) Dalam hal Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain
bukan Bendahara ternyata meninggaldunia tanpa ahli waris atau tidak
layak unhrk ditagihyang berdasarkan Keputusan Bupati
diwajibkanmenggantikan kerugian Daerah, maka MajelisPertimbangan
memberitahukan secara tertulis kepadaBupati dalam bentuk
Rekomendasi untuk memohonkanpembebasan atas sebagian atau seluruh
kewajiban.
(2) Atas dasar rekomendasi Majelis pertimbangansebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupatimenerbitkan Keputusan penghapusan
piutang TP-TGR.
BAB xIPEI\TYETORAN
Pasal 35
Penyelesaian piutang TP-TGR dengan trrnaidilaksanakan oleh
Pelaku TP-TGR kepada BendaharaPenerimaan yang ditunjuk, dan
selanjutnya disetorkanke rekening Kas Daerah dengan menggunakan
STS.
Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutangTP-TGR dengan
cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGRPNS Pemerintah Daerah
dilaksanakan oleh PengurusGaji kepada Bendahara Penerimaan yang
dihrnjuk dandisetorkan ke rekening Kas Daerah denganmenggunakan
STS.
STS memuat data:
a. Identitas sebagai Pelaku TP-TGR;b. Besarnya jumlah yang
dibayar atau merupakan
angsuran yang keberapa;
c. Dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomorSKTJM.
STS asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan yang laindipergunakan
sebagai dasar pelaksanaan pembukuan
(1)
(21
(3)
(4)
-
-29-
penerimaan keuangan daerah sesuai ketentrranperaturan
perundang-undangan yang berlaku.
Bendahara Penerimaan yang dihrnjuk menerima hasilpenyetoran
Piutang TP-TGR wajib mencatat danmembukukan hasil penerimaan sesuai
ketentuanPeraturan Perundang- Undangan yang berlalnr.
Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana
dimaksud ayat (2) diketahui oleh Kepala PERANGKATDAERAH dan
dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah setiap Triwulan.
Pasal 36
(1) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesainya melalui
Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dtrn /atauuang
ttrntutan diserahkan kepada Pemerintah Daerahuntuk selanjutnya
disetorkan ke rekening Kas Daerah.
(2) Khusus penyetoran kenrgian daeratr yang berasal dariBadan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelahditerima rekening Kas
Daerah segera dipindahbukukankepada rekening Badan Usaha Milik
Daerah/PemsahaanDaerah bersangkutan.
BAB XIIPEI.,APORAN
Pasal 37
Berdasarkan laporan Majelis Pertimbangan, setiap semester
Bupati menyampaikan laporan Penyelesaian KerugianDaerah kepada
pemerintah melalui Gubernur.
BAB XIIIMAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAH AIUL{N
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANGDAERAH
Bagian KesatuMajelis Pertimbangan
T\rntutan Perbendaharaan Dan T\rntutan Ganti RuSt
Pasal 38
(1) Bupati berwenang melaksanakan TP-TGR.
(s)
(6)
-
-30-
(2) Dalam melaksanakan TP-TGR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati membentuk Majelis Pertimbangan.
(3) Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangansebagaimana dimaksud
pada ayat {21 KeanggotaanMajelis Pertimbangan secara ex-offtcio
terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah sebagai Ketuab. Inspektur Kabupaten sebagai
Wakil Kehra I;c. Asisten Administrasi dan Umum sebagai Wakil
Ketua II;
d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah selaku
sekretaris;
e. Kepala Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia
selaku anggota;
f. Kepala Bagran Hukum Setda selaku anggota;g. Kepala Bagran
Umum Setda selaku anggota
(a) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 ditetapkan dengan Keputusan Bupati danbertanggungiawab
langsung kepada Bupati.
(5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankantugasnya
mengucapkan sumpah/janji dihadapanBupati sesuai dengan perahrran
perundang-undangan.
(6) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam
ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalamsidang.
Pasal 39
Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 38
berhrgas:
a. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis danmengevaluasi
kasus tunhrtan perbendaharaan danhrnhrtan ganti rugr;
b. Memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutanperbendaharaan
dan tuntutan ganti rug5
c. Memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepadaBupati pada
setiap kasus yang menyanglnrt ekselmsituntutan perbendaharaan dan
hrntutan ganti rugitermasuk pembebanan, banding, pencatatan,
-
(1)
-31 -
pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin,penyerahan melalui
badan peradilan serta penyelesaian
kerugian daerah apabila terjadi hambatan danpenagihan melalui
instansi lain;
d. Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembanganpenyelesaian
kasus kerugian daerah secara periodikkepada Badan Pemeriksa
Keuangan.
Bagian KeduaSekretariat Majelis Pertimbangan
Tuntutan Perbendaharaan Dan T\rntutan Ganti Rugr
Pasal 40
Dalam rangka pelaksanaan tugas, Majelis Pertimbangan
dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan yangberkedudukan
pada Inspektorat Kabupaten MuaraEnim.
Sekretariat Majelis Pertimbangan yang dipimpin olehSekretaris
Inspektorat Kabupaten Muara Enim dalammelaksanakan tugasnya dibantu
oleh AnggotaSekretariat Majelis yang terdiri dari unsur
BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Unsur Bagran
Hukum dan Bagian Umum Sekretariat Daerah, UnsurInspektorat serta
unsur instansi terkait yang ditetapkan
dengan Kepuhrsan Bupati.
Pasd 4 1
Sekretariat Majelis Pertimbangan bertugas;
a. Membanhr penyiapan dolmmen, penJrusunan/pengetikan,
penghimpunan data,/ bahan kerugiandaerah dalam rangka pelaksanaan
tugas dan/atau hasilpelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan
TP-TGR;
b. Mempersiapkan sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR;c. Membantu
mengetik dan menghimpun risalah Sidang
Majelis Pertimbangan TP-TGR;
d. Men5rusun draft pendapat, keputrrsan MajelisPertimbangan
TP-TGR;
(2)
-
-32-
e. Melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaantugas Majelis
Pertimbangan TP-TGR.
Pasal42
Biaya pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dan
Sekretariat Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
Bagian KetigaTim Penyelesaian Kerugian Daerah
Tuntutan Perbendaharaan Dan T\rntutan Ganti Rug,
Pasal 43
Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, Bupati ataupejabat
yang diberi kewenangan membentuk TPKD.
Pasal 44
TPKD terdiri dari:
a. Inspektur Pembantu Wilayah I (Inspektorat) sebagaiketua;
b. Kepala Bidang Aset (BPKAD) sebagai wakil kehra;c. Kepala
Bidang Akuntansi (BPI(AD) selalm anggota;d. Kasubbag Administrasi
Umum dan Kepegawaian
(Inspektorat) selaku anggota;
e. Kasubbid Pengelolaan, Pemanfaatan,Pemindahtanganan,
Pengawasan dan Pengendalian Aset
(BPKAD) selaku anggota.
Pasal 45
Dalam pemeriksaan Kenrgian Daerah, TPKD memiliki tugasdan
wewenang:
1. menJrusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;2.
mengumpulkan bukti pendulnrng terjadinya Kerugian
Daerah;
3. menghitung jumlah Kemgian Daerah;4. menginventarisasi harta
kekayaan milik Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat
-
-33-
dijadikan sebagai jaminan penyelesaian KemgianDaerah.
5. Melakukan eksekusi terhadap tunggakan terkaitSKTJM yang
melampaui batas waktu pembayaran.
Pasal 46
TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerahsebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 dapat memintapertimbangan dari pihak yang memiliki
kompetensi.
Pasal 47
TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kerugian
daerah kepada pejabat yang membenhrknya.
BAB XIVKETENTUAN LAIN.LAIN
Pasal 48
(1) Apabila Pegawai yang pahrt diduga melakukanKekurangan
Perbendaharaan atau Kerugian Daerahberdasarkan laporan dan
pemeriksaan terbukti telahmerugikan Daerah, maka Bupati dapat
melakukanHulnrman Disiplin berupa pembebasan yangbersanglimtan dari
jabatannya dan segera menunjukPejabat sementara unhrk melakukan
kegiatannya.
(2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan olehdaerah
dapat diserahkan penyelesaiannya melaluibadan peradilan dengan
mengajukan gugatan perdata.
(3) Keputusan Pengadilan untuk menghukum ataumembebaskan yang
bersangkutan dari tindak pidana,tidak menggugurkan hak Daerah untuk
mengadakanTuntutan Perbendaharaan dan T\.rntutan Ganti Rugr.
BAB XVKETENTUAN PENUTUP
Pasd 49
Perahrran Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
-
-34-
Agar setiap orang dapat mengetatruinya,
memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya
dalam Berita Daeratr l(abupaten Muara Enim.
Ditetapkan di Muara Enimpada tanggal 14 Maret 2OL9BUPATI MUARA
ENIM
Dto
AHMAD YANI
Diundangl{an di Muara Enimpada tanggal 14 Maret 2OI9SEKRBTARIS
DAERAHKABI.'PATEN MUARA ENIM
Dto
HASANUDIN
BERITA DAERAII KABI.'PATEN MUARA ENIM TAIII.'N 2OI9 NOMOR 9
-
Lampiran I : Peraturan Bupati Muara EnimNomor : !
Tahun2OL9Tanggal : 14 Maret 2019
FORMAT PEMBERITAHUAN TENTANG KERUGIAN DAERAH
rAUA I'ITIT ORGAITISAAI/ SATT'AII I(ER.'A
Tanggal
Nomor :Lampiran :Hal : Pemberitahuan terjadinya
kekurangan uang/ barang
KepadaYth. Bupati Ikbupaten Muara Enim
Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Muara EnimDi
Muara Enim
Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang /barang
yang dilakukanoleh Bendahara Penerimaan/Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Baranga.n. NIP ......... ..... yang
pengawasannya menjaditanggungiawab kami, telah terjadi kekurangan
uang/barang (Kas tekor/barang)sebesar Rp............
(..............dengan humf|.
Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut,
tindakan yang telah kamiambil adalah :
1.............2. ............
Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan
uang/barang dimaksudbersama ini kami larnpirkan:a. Berita Acara
Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;b. Register Penutupan I(as;c.
Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungiawaban;d.
Fotokopi Buku Kas Umum (BIru) bulan bersangkutan;e. dan lain-lain
(yang berkaitan dengan kasus).
Demikian pemberitatruan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangandalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap
bendahara yang bersangkutan.
Ikmi ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Atasan Langsung/Kepala Peranglat Daerah
MP.
BUPATI MUARA ENIM
Dto
AHMAD YANI
-
Lampiran II : Peraturan Bupati Muara EnimNomor : 9
Tahun2019Tanggat : 14 Maret 2019
FORMAT SKTJM
SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK(sr0JM)
Yang bertanda tangan di bawatr ini
:NarrraMPPangkat/GolonganTempat/ Tgl. LahirAlamatNo. dan Tgl. SK
Pengangkatan Sebagai Bendatrara: .............
Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya
bertanggungiawab ataskerugian Daeratr sebesar Rp...........
.(............... dengan lanruJ), yaknikerugian yang disebabkan :
.............Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan
jumlatr tersebut ke KasDaeratr di ........... dalamjangka waktu 2
(dua) tatrun sejak saya menandatangani SKTJM ini.Sebagai jaminan
atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta
buktikepernilikan dan surat kuasa menjual sebagai
berikut:1............2. ...........3. ...........Apabila dala'n
jangka walrttr 2 (dua) tahun setelatr saya menandatangani
pernyataanini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlatr
kerugian tersebut, maka Daeratrdapat menjual atau melelang barang
jaminan tersebut.
Mengetatrui:Kepala ......(SatuanOrganisasfl m.eterai otktp
(Nama Bendatrara)
Saksi - Saksi :1.
2.
*) coret yang tidak perlu
BUPATI MUARA ENIM
Dto
AHMAD YANI
-
Lampiran III : Peraturan Bupati Muara EnimNomor : !
Tahun2019Tanggal : 14 Maret 2019
FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA
s@v1*},-N:7\ffif
(I^ambang Ganrda Emas)
BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SEI,ATAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIMNOMOR
TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA
BUPATI MUARA ENIM,
Menimbang
Mengingat
MenetapkanKESATU
KEDUA
KETIGA
2.
MEMUTUSI(AN:
Membebani penggantian kerugian negara sementaraterhadap
Saudara... ........... (narna, pang[at, jabatan, MP)selaku
Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dariBendatrara*)
pada............. sebesarRp .............. (............dengan
huruf).Menugaskan kepada Saudara selakuKetua TPKD di............
unhrk menagih danmeminta kepada Saudara.. ..... agar menyetor keKas
Daeratr sejumlatr kerugian daeratr tersebut.Keputtrsan ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ...........pada tanggal
BUPATI MUARA ENIM
Tembusan Keputusan disampaikan kepada:1. Badan Pemeriksa
Keuangan;2. ...........3. Yang bersangkrtan.*) Coret yang tidak
1rcrlu
BUPATI MUARA ENIM
Dto
AHMAD YANI
-
Menimbang
Mengingat
MenetapkarrKESATU
KEDUA
KETIGA
SfrUvartvw(Lambang Garud
Tembusan Keputusan fisarnpaikan kepada:l. Badan Pemeriksa
Keuangan;2. ...........3. Yang bersangkutan
BUPATI MUARA ENIM
Dto
AHMAD YANI
Lampiran IV: Peraturan Bupati Muara EnimNomor : 9
Tahun2019Tanggal : ltl Maret 2019
FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
a Emas)
BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIMNOMOR
TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA
BUPATI MUARA ENIM,
a.b.l.2.
MEMI.JTUSI(AN :
Menyatakan saudara NIP................,Bendatrara/Mantan
Bendatrara pada (narnaunit kerja, instansi/ provinsi/
Kabupaten/Kota)...... telahterbukti secara satr dan meyakinkan
melakukankesalatran atau kelalaian sehingga mengakibatkankerugian
daeratr yang terjadi dalarnpengurusan/pengelolaannya senilai
Rp.............. (.........dengan huruf ...........)Saudara
diwa{ibkan untuk mengganti kemgiandaerah dengan jumlah sebagaimana
tercantum dalamDiktum kesatu dengan cara menyetorkan ke Kas
DaeratrKeputtrsan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ...........pada tanggat
BUPATI MUARA ENIM
-
Lampiran V : Peraturan Bupati Muara EnimNomor : 9
Tatrun20l9Tanggal : ti Maret 2019
FORMAT KEPUTUSAN PENCATATAN KERUGIAN DAERAH
N,'..-.1*=4\+i,.t::=rtitltl
(Lambang Ganrda Emas)
BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIMNOMOR
TENTANG
PENCATATAN KERUGIAN DAERAH ATAS TUNTUTAN PERBENDAIiTRAAIV
BUPATI MUARA ENIM,
Menimbang
Mengrngat
MenetapkanKESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
Tembusan Keputusan disampaikan kepada:1. Badan Pemeriksa
Keuangan;2. ...........3. Yang bersanglmtan.
MEMUTUSKAN
Mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggung jawabSaudara
Bendatrara/Mantan Bendatrara pada
(narna satuan kerja,Instansi/ Provinsi/Kabupaten/Kota) sebesar
Rp...........(.......... dengan huruf).Pemerintatr l(abupaten Muara
Enim dapat melakukanpenuntutan apabila dikemudian hari keberadaan
mantanbendatrara tersebut pada Dilrhrm kesatu diketatrui.Apabila
dalam jangka waktu 30 tahun PemerintahKabupaten Muara Enim
tidat< dapat menerbitkanSurat Keputusan tentang Pembebanan
PenggantianKerugian Daerah atas kasus tersebut, maka demi
hukumtidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantanBendatrara
tersebut.Keputusan ini mulai berlalm pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan dipada tanggal
BUPATI MUARA EMM
Narrra
a.b.
l.2.
BUPATI MUARA ENIM
Dto
AHMAD YANI