-
PERATURAN DAERAH KABUPATtrN MUARA trNIMNOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANGRETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPtrKERJAKAN TENAGA KERJA
ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang
BUPATI MUARA ENIM,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 huruf cUndang
Undang nomor 28 Tahun 2OO9 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah
dan Pasal 15 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 97 Tahun 2012
tentang RetribusiPengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan IzinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu
menetapkanPeraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan
lzinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
Mengingat 1. Pasal 1B ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
RepublikIndonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja di SumateraSeiatan (Lembaran Negara
Republik IndonesiaI'ahun 19SgNomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor i821);Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara l?epublikIndonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik indonesia
Nomor 4437), sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2o0B tentang perubahan Keduaatas
Und.ang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentangPemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor s9, Tambahan
LembarranNegara Republik Indonesia Nomor a\afl;Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2OOg tentang pajakDaerah dan R.etribusi Daerah (Lembaran
Negara Republikindonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 50a9);
2.
J^.
4.
-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2An tentangRetribusi
Pengendalian Lalu Lintas dan RetribusiPerpanjangan lzin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ol2 Nomor216, I'ambahan Lembaran Negara Republik
indonesiaNomtir"5358);
Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUARA
ENIM
dan
BUPATI MUARA ENIM
MEMUTUSKAN :
MCNCTAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGANIZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
BAB IKETENTUAN UMUM
pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:1. Daerah
adalah Kabupaten Muara Enim.2. Pemerintah Kabupaten adalah
pemerintah Kabupaten Muara
Enim.3, Bupati adalah Bupati Muara Enim,4. Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan perwakilan Raicyat Daerah KabupatenMuara
Enim,
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang seianjutnyadisingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunanpemerintahan daerah yang
ditetapkan dengan peraturanDaerah.
6. Kas Daerah adaiah Kas Daerah pemerintah Kabupaten
MuaraEnim
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidangRetribusi Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,
-
38. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalahpungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/ataudiberikan oleh
Pemerintah Kabupaten untuk kepentinganorang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan
tertentuPemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin
kepadaorang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untukpembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan ataskegiatan, pemanfaatan
ruang, serta penggunaan sumber dayaalam, barang, prasarana, sarana
atau fasilitas tertentu gunamelindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarianlingkungan.
i0. izin mempekedakan tenaga kerja asing yang
selanjutnyadisingkat IMTA adalah izin tertu-lis yang diberikan oleh
Menteriatau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi Kerja Tenaga
KerjaAsing.
1 1. Retribusi Perpanjangan rzin Mempekedakan Tenaga KerjaAsing,
yang selanjutnya disebut Retribusi perpanjangan IMTA,adalah
pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA olehBupali atau pejabat
yang ditunjuk kepada pemberi ker.1atenaga kerja asing.
12. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupatiatau
pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerjaasing sesuai
dengan ketentuan peraturan perund"ang-undangan.
13. Tenaga Keda Asing adalah warga negara asing pemegang
visadengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
14. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum
ataubadan-badan lainnya yang mempekedakan Tenaga Kerja Asingdengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain,
l5.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yangmerupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untukmemanfaatkan
jasa dan perizinan tertentu dari pemerintahKabupaten,
16. Badan adalah sekumpulan orang d,anlatau modar yangmerupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupunyang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas,
-
4perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
MilikNegara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dengan nama
dan dalam bentuk apa puil, firma, kongsi,koperasi, dana pensiun,
persekutttan, perkumpulan, yayasan,organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasilainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.
17. surat Setoran Retribusi Daerah, yang seianjutnya
disingkatssRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran
Retribusiyang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telahdilakukan dengan cara iain ke Kas Daerah merarui
tempatpembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkatSKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukanbesarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar,
yangselanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapanRetribusi
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaranRetribusi karena jumlah
kredit Retribusi lebih bayar daripadaRetribusi yang terutang atau
seharusnya ticiak terutang;
20. surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkatsrRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
Retribusidan/atau sanksi administratif berupa bunga danlatau
denda;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
danmengolah data, keterangan, danlatau bukti yangdilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkansuatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpernenuhan kewajiban perpajakan
daerah dan Retribusidan/atau untuk tujuan rain dalam rangka
melaksanakanketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
Daerah;
22.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
adalahserangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik
untukmencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat
terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerahyang terjadi serta
menemukan tersangkanya.
BAB IINAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
-
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut
Retribusisebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA.
Pasal 3
(1) objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
adalahpemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi Kerja TenagaKerja
Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yangbertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan atau pejabatyang ditunjuk.
(2) Tidak termasuk objek Retribusi perpanjangan IMTAsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah perpanjanganIMTA bagi instansi
pemerintah, perwakilan negara asing,badan-badan internasional,
lembaga sosial, lembagakeagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di
lembagapendidikan.
Pasal 4
subjek Retribusi Perpanjangan iMTA ada-lah pemberi KerjaTenaga
Kerja Asing yang memperoleh perpanjangan IMTA.subjek Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan Wajib Retribusi.
BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSI
Pasa_l 5
Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai
RetribusiPerizinan Tertentu.
BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitandan
jangka waktu perpanjangan IMTA.
(i)
(2)
-
BAB VPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TAzuF RETRIBUSI
Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran daiam penetapan tarif
RetribusiPerpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk
menurupsebagian atau seluruh biaya penyerenggaraan
perpanjanganIMTA.
(2) Biaya penyelen ggaraan perpanjangan IMTA sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen rzin,pengawasan di
lapangan, penegakan hukum, penatausahaan,dan biaya dampak negatif
dari perpanjangan IMTA.
BAB VISTRUKTUR DAN BESART\TYA TAzuF RETRiBUSI
Pasal 8
(1) struktur tarif Retribusi perpanjangan IMTA
ditetapkanberdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana
dimaksuddalam Pasa_l 6.
(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan sebesar usD 100/orang/bulan (seratus dolarAmerika
Serikat per/ orang per/bulan).
(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibayarkandengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada
saatpembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.
BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang dipungut di
wilayahDaerah.
BAB VIIIMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
-
Pasal 10
(1) Masa Retribusi ada-lah dalam jangka waktu izinyang
diberikan.(2) saat Retribusi terutang adalah pada saat
diterbitkannya sKRD,
BAB IXPENETAPAN RETzuBUSI
Pasal 1 1
(1) Besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
ditetapkandengan SKRD,
(2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan
Bupati.
BAB XTATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.(2) Tata cara
pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
BAB XITATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi
sekaligusuntuk 12 (dua belas) bulan.
(2) Dalam hal tenaga kerja asing bekerja tidak sampai 12
(cluabelas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepadaWajib
Retribusi.
(3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran
danpengembalian Retribusi diatur dengan peraturan Bupati.
BAB XIISANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14
(1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar repat padawaktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi
-
8administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiapbulan
dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurangdibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud padaayat
(1) didahului dengan Surat Teguran.
(3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggar surat
Tegurandikeluarkan wajib Retribusi harus melunasi retribusi
yangterhutang.
(4) surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dikeluarkan
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB XIIIPENGURANGAN, KERINGANAN DAN PBMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15
(i) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan,
danpembebasan Retribusi.
(2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud padaayat (1)
diberikan dengan merihat kemampuan wajib Retribusi.
(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
(4) Tata ca-ra pemberian pengurangan, keringanan, danpembebasan
Retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati,
BAB XIVKEDALUWARSA
Pasal 16
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi mer5adikedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitungsejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusimelakukan tindak
pidana di bidang Retribusi.
(21 Kedaiuwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksudpada
ayat (1) tertangguh jika:a. diterbitkan Surat Teguran; atau
-
(s)
(3)
(4\
(1)
(2)
t3)
(1)
(2)
9
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi,
baiklangsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksudpada
ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejaktanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut.
Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimanadimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengankesadarannya
menyatakan masih.mempunyai utang Retribusidan belum melunasinya
kepada pemerintah Kabupaten.
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsungsebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahuidari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaanpembayaran dan permohonan
keberatan oieh wajib Retribusi.
Pasal 17
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hakuntuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapatdihapuskan.
Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yangsudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (l).Tata cara
penghapusan piutang Retribusi yang sudahkedaluwarsa diatur dengan
peraturan Bupati.
BAB KVPEMANFAATAN
Pasai 18
Pemanfaatan penerimaan Retribusi perpanjangan IMTAdiutamakan
untuk mendanai kegiatan pengembangankeahlian dan keterampilan
tenaga kerja lokal.Ketentuan mengenai arokasi pemanfaatan
penerimaanRetribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud padaayat
(1) ditetapkan melalui ApBD,
BAB XVIINSBNTIF PEMUNGUTAN
-
(1)
(2)
t0
Pasal 19
Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapatdiberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.Pemberian insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan melalui APBD.
BAB XVIIPENYIDIKAN
Pasal 20
Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan
pemerintahKabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik
untukmeiakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi,sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Hukum
AcaraPidana.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pejabatPegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan
pemerintahKabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang
perpajakan Daerah agar keterangan atau laporantersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpuikan keterangan mengenaiorang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatanyang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidanaperpajakan Daerah;
c, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadiatau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidangperpajakan
Daerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen rain berkenaandengan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
(1)
(2)
-
11
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
buktipembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, sertamelakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bnntuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakanDaerah;
g. menS,uruh berhenti danlatau melarang seseorangmeninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaansedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda,danlatau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidanaperpajakan Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya clandiperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tindakan lain
yang periu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerahsesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikanhasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui penyidikPejabat Polisi Negara Republik
indonesia, sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Hukum AcaraPidana.
BAB XVIIIKETENTUAN PIDANA
Pasal 2 1
wajib Retribusi yang tidak meiaksanakan kewajibannya
sehinggamerugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan
palingiama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga)
kalijumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XIXKETENTUAN LAIN - LAIN
-
1.2
Pasal 22
(1) Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana
ciimaksucldalam Pasal 2 di tinjau kembali paling lama 3 (tiga)
rahurrsekali.
(2) Peninjauan tarif' rctribusi perpanjangan IMTA
sebagairnanadimaksud pada a.yat (1) dilakukan dengan
memperhatikanindeks harga dan 1;erkembangan perekonomian di
daerah.
(3) Penetapan tarif rr:tribusi perpanjangan IMTA
scbagaimanadimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan
Bupati.
BAB XXPtrNUTUP
Pasal 23Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
LembaranDaerah Kabupaten Muara Enim
Ditetapkan di Muara Enimpada tanggal 1 Agustus 2013BUPATI MUARA
ENIM,
trdMUZAKIR SAI SOHAR
Diundangkan di Muara Enimpada tanggal 1 Agustus 2013 lSEKRETARIS
DAERAHKABUPATEN MUARA ENIM,
ttdTAUFIK RAHMANLEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA BNIM TAHUN 2OI3
NOMOR B
Salinan sesuai dengan aslinyaa.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM
KEPALA BAGIAN HUKUM
Pembina (tV/a)Nip. 19690826 199503 2 OOI
-
13
PENJELASANATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARANOMOR TAHUN 20 13
TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
I. UMUM.
Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9
tentang pajakDaerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi d.aerah
dapat ditambah sepanjangmemenuhi kriteria yang ditetapkan dalam
Undang-Undang. Penambahan jenisretribusi daerah tersebut sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2Ol2tentang Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi perpanjangan
lzinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan IMTA
ditetapkansebagai jenis Retribusi Daerah yang baru.
Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai Retribusi Daerah
memberikanpeluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan
dalam rangkamendanai urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah
Daerah.Retribusi Perpanjangan iMTA merupakan pembayaran atas
pemberianperpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
kepada pemberi KerjaTenaga Kerja Asing yang teiah memiliki IMTA
dari Menteri yang bertanggungjawabdi bidang ketenagakerjaan atau
pejabat yang ditunjuk.Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA
relatif tidak menambahmasyarakat, mengingat Retribusi perpanjangan
IMTA sebelumnyapungutan Pemerintah pusat berupa penerimaan Negara
Bukankemudian menjadi Retribusi Daerah.
beban bagimerupakanPajak yang
Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkandan tidak melebihi
tarif pNBp perpanjangandi bidang ketenagaker.l aan.
berdasarkal tingkat penggunaan jasaIMTA yang berlaku pada
kementerian
Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan
untukmendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan
tenaga kerja lokalyang alokasinya ditetapkan melalui Anggaran
Pend.apatan dan Belanja Daerah.
-
L4
Retribusi Perpanjangan IMTA menjadi Retribusi Daerah mulai
berlaku padatanggal Peraturan Daerah ini diundangkan, mengingat
ketentuan RetribusiPerpanjangan IMTA daiam Peraturan Pemerintah
Nomor 97 Tahun 2012 tentangRetribusi Pengendalian Lalu Lintas dan
Retribusi Perpanjangan lzinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing mulai
berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jplas.
Pasal 2
Cukup jelas,
Pasal 3
Ayat (i)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang
dimaksuddalam ketentuan ini berpedoman pada Peraturan Menteri
yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cu[up jelas.
Pasal 7
Cukup jeias.
-
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas,
Pasal L0
Cukup jelas.
Pasal 1 1
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Badan selaku Wajib Retribusi yang mempekerjakan tenaga kerja
asing,melakukan pembayaran perpanjangan IMTA untuk jangka wakru 12
(duabelas) bulan. Namun, dalam pelaksanaannya tenaga kerja asing
dimaksudhanya bekerja selama 8 (delapan) bulan, sehingga terdapat
kelebihanpembayaran selama 4 (empat) bulan. Atas kelebihan
pembayarandimaksud, Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk
mengembalikankepada Badan selaku Wajib Retribusi yang mempekedakan
tenaga kerjaasing tersebut.
Pasal 14
Cukup jeias.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
-
16
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Peraturan Bupati mengenai tata cara pemberian
pengurangan,keringanan, dan pembebasan Retribusi
sekurang-kurangnyamengatur tata cara penyampaian permohonan dan
jangka waktupemberian keputusan atas permohonan pengurangan,
keringanan,dan pembebasan Retribusi.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jefas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 2O
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2)
-
t7
Cukup jelas.Ayat (3)
Cukup jolas,
Pasal 23
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR