4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Mengingat b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim; . a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Muara Enim; Menimbang BUPATI MUARA ENIM TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUANDAN PETUGAS ADMINISTRATOR PADAORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUARAENIM KEPUTUSANBUPATI MUARA ENIM NOMOR yfJJ/ KPTS / DISKOMINFO / 2018 TENT ANG BUPATI MUARA ENIM PROVINS! SUMATERA SELATAN ,--
14
Embed
BUPATI MUARA ENIM KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM … › assets › upload › informasi... · Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
Mengingat
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim; .
a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Muara Enim;
Menimbang
BUPATI MUARA ENIM
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR yfJJ/ KPTS / DISKOMINFO / 2018
TENT ANG
BUPATI MUARA ENIM
PROVINS! SUMATERA SELATAN
,--
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belarija , Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah bebcrapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2
Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
A. Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Muara Enim bertugas : 1. Pembina
a. Pembina berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim yang meliputi organisasi, sumber daya manusia clan anggaran yang memadai;
b. Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim.
2. Penanggung Jawab/ Ketua a. Melakukan pemantauan secara berkala atas kmerja
pengelola dan penyelesaian pengaduan di Satuan Kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
b. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan;
c. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
MEMUTUSKAN :
14. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 39 Tahun 2014 lcntang Sistem Pelayanan Informasi dan Keluhan Masyarakal Kabupalen Muara Enim Secara Online (Serita Dae rah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 44) scbagaimana Lelah diubah dcngan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan lnformasi dan Keluhan Masyarakat Kabupaten Muara Enirn Secara Online (Serita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 51).
" '
KEDUA
KESA TU
Menetapkan
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018.
KETIGA
4. Pengelola Pengaduan/ Tim Admin
a. Melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR!-SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
b. Menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
c. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
d. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
e. Menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, LAPOR!-SP4N, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
5.PtjabatPenghubung
a. Menginformasikan pengaduan kepada kepala Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti;
b. Berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
c. Menjawab pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja;
d. Memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja.
terkait pengelolaan Penanggung Jawab/
pengaduan kepada
masyarakat kepada c. Pelaksanaan informasi pengaduan perangkat daerah dan masyarakat;
d. Melaporkan kinerja pengelolaan Pembina/ Penanggung Jawab;
e. Anggota melaksanakan tugas pengaduan yang diberikan oleh Ketua.
dan
penghubung pcnyclesaian
targeL status
pejabal dalam
3. AnggoLa
a. Melakukan koordinasi dcngan untuk mcngatasi keridala pengaduan apabila indikator pengaduan terlihal lamban;
b. Merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasikan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
4
Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Kepala Badan PKAD Kabupaten Muara Enim 2. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda Kabupaten Muara Enim 3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan
an di Muara Enim al V Jc1.1--11' 2018
RA ENIM,
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, clcngan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KEEMPAT
5
No NamaAdmin Jabatan No. HP e-mail 1. AbdulRoniDarus,SE Kabid Pengelolaan 081364423431 abdulronidarus@
Opini dan gmail.com Informasi Publik Diskominfo
2. Khairul B. S.Sos Kabid Pengelolaan 081222646690 khairul0764@gma Komunikasi Publik il.com Diskominfo
gmail.com 2.Almuhadi, SE, Ksb Humas 082319276549 sekwanmu
M.AP araenim@g I mail.com
10
I - - ~--~-- ---· ------ -
r Jabatan [ No OP[) Nama No_ HP e-mail -- -- -- . Penghubung 1-10- Inspcktur 1. !pan Sckretaris 08217538999 inspektorat Dae rah Firrnansyah, @muaraeni Ka bu paten s_sos makab.go.i
d 2.Dian Fatma Staf 081284605043 rodellaprab
Rodella, SH Ad minis trasi owo@gmail dan Umum .com
31 Badan 1. Husin Aswadi, Sekretaris 08127375372 dispendam Pendapatan SE Bapenda etu@gmail. Dae rah com
2. Iwan Setiawan, Kasubbag 08127375372 iw4nse@g SE Urn um mail. com
32 Bad an 1.Harson Sekretaris 085268301111 harsonsun Kepegawaian Sunardi, S.Ap ardi@rocke dan Pengem tmail.com bangan SOM
2.Andi Firman, Kasubbag 081373944464 andifirman A.Md Umum dan l 11333@g
Kepeaawaian mail.com 33 BPKAD 1. Fatmawati, SE Staf 082177665800 fatmawatia joki@gmail. com
2.Balkis, SE Staf 085357200163 balkisaja8 2@ yahoo.com
34 Bad an 1.Desfa Gempata Kasubbid 081373704500 Desfa.gem Penelitian MS, S.Pi Kerjasama pata@gmai dan Pengem Lembaga l.com bang an Pendidikan Dae rah Swasta dan
Luar Negeri 2.Sagita Desta Kasubbid 082378900789 sagitadesta
Ria, S.IP Kerjasama rial@gmail Pemerin tah dan .com Pemerintah Dae rah
35 Badan 1. Arni Zulifah Kasubbag 081272594417 arnizulifam@ Narkotika Marta Ningsih Urn um gmail.com Nasional Ka bu paten 2. Muchlisin Staf Cegah 081231709440 muclisin362 Muara Enim @gmail.com
36 PDAM 1. Jhon Iskandar, Kasubbag 08127842016 jhoniskand Lema tang SH Humas ar1167@g Enim mail.com
2. M. Ridho StafUmum 081341584651 jhoniskand Kurniawan arl167@g
mail.com 37 KPU Muara 1. M. Syuryadi Kasubbag 081369373434 kpumuaraeni
55 Kecamatan 1.Andi Hardani, Kasi Tentraman 085384031700 andiharda Be limbing SH & Ketertiban nil234@g
Um um mail.corn 2.Ibrohim, SH Kasi 081279585505 ibrohimgume
Pemerintahan ~ahoo.corn
13
,--
Tembusan disampaikan kepada Yth : l. Kepala Badan PKAD Kabupaten Muara Enim 2. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda Kabupaten Muara Enim 3. Yang bersangkutan untuk Dilaksanakan dan diindahkan