BUPATI LAMPUNG SELATAN - BPK RI Perwakilan Provinsi · PDF filePEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ... Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang ... disingkat

BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 4').. TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan Anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Lampung Selatari, maka perlu disusun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, UndangUndang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye1enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor 1261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234 );

7. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nornor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pernbentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);

Menetapkan

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1).

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasa! 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan,

50 Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lam.pung Selatan.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan daerah Kabupaten Lampung Selatan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama olch pcmerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan,

80 Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaranjpengguna barang.

10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala DaerahjWakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah;

13. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPDjUnit Kerja;

14. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerirna, menyimpan dan mengeluarkan barang.

Pasa12

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasa13

Kode dan klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini,

Pasal4

Susunan Akun Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini,

Pasal 5

Kode Program dan Kegiatan Standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan ini,

Pasal 6

Kode dan Program Kegiatan Unik/Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini,

Pasa! 7

Kode Rekening Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan ini,

Pasal 8

Kode Rekening Belanja Daerah sebagaimana tercantum daIm Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Kode Rekening Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan ini.

PasallO

Standar Biaya Umum (SBU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasalll

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 10 ~VC\"T1\?('.r 2015 BUPATI LAMPUNG SELATAN

KHERLANI

Diundangkan di Kalianda pada tanggal (0 \,o\lC~'\'~~c(, . 2015 SEKRETARIS DAERAH UPATEN LAMPUNG SELATAN

r

TONO BERITADAE KABUPAT