1 BUPATI KLATEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN, Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan obyek retribusi dapat dilakukan pungutan retribusi; c. bahwa dengan adanya jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan maka perlu adanya Retribusi Jasa Umum agar tercipta ketertiban dan kepastian dalam penerapannya sesuai dengan kebutuhan nyata Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
64
Embed
BUPATI KLATEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN …bpkd.klatenkab.go.id/peraturan/peraturan-18-2011-27275e71ad53f99d66522df93dfaaba6.pdfpara medis dan tenaga kesehatan lainnya kepada
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BUPATI KLATEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,
Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan
kemandirian daerah;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis
jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi
layak dijadikan obyek retribusi dapat dilakukan pungutan
retribusi;
c. bahwa dengan adanya jasa yang diberikan atau disediakan
oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau
badan maka perlu adanya Retribusi Jasa Umum agar tercipta
ketertiban dan kepastian dalam penerapannya sesuai dengan
kebutuhan nyata Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
2
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
3
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 );
4
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Tradisional;
18. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Nomor 10
Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
Klaten (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 10 Seri D
Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008
tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009
tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
Dan
BUPATI KLATEN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan perbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenisnya, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha
lainnya.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh pribadi atau badan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang
dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga lainnya pada puskesmas yang
ditunjukkan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan,
perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
10. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah jaringan
pelayanan kesehatan dibawah Puskesmas yang didalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah
Puskesmas Kabupaten Klaten.
12. Puskesmas Pembantu adalah jaringan pelayanan kesehatan di bawah
Puskesmas dan bertanggung jawab pada puskesmas tersebut.
13. Puskesmas Keliling adalah jaringan pelayanan kesehatan yang berfungsi
sebagai:
a. kegiatan pelayanan kesehatan dalam satu wilayah kerja puskesmas yang
bertugas mendekatkan jangkauan dan meningkatkan pelayanan
kesehatan masyarakat.
6
b. sarana transportasi rujukan penderita ke institusi pelayanan kesehatan
yang lain.
14. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk puskesmas
untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan
atau pelayanan kesehatan lainnya pada jam kerja.
15. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk puskesmas untuk
keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau
pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati Rawat Inap.
16. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya
untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian dan cacat.
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana pelayanan kesehatan
atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai,
bahan non medis dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun
tidak langsung dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan dan
rehabilitasi.
18. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis,
para medis dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka
asuhan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
19. Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek
keperawatan baik langsung atau tidak langsung diberikan kepada sistem
klien di sarana atau tatanan pelayanan kesehatan lainnya, dengan
menggunakan pendekatan sistem ilmiah melalui proses keperawatan dan
berdasarkan kode etik serta standar praktik keperawatan.
20. Total Care adalah semua aktifitas tergantung total bantuan.
21. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam
yang berbentuk padat.
22. Tempat Penampungan sementara, adalah tempat sebelum sampah diangkut
ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan
sampah terpadu.
23. Tempat Penampungan Sementara Khusus adalah bak sampah atau
countiner yang dibuat oleh masyarakat atau badan untuk menampung
sampah.
24. Tempat Pengolahan Sampah Tepadu, adalah tempat dilaksanakannya
kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang,
pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
7
25. Tempat Pemrosesan Akhir, adalah tempat yang memroses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia
dan lingkungan.
26. Tempat pembuangan sampah akhir, selanjutnya disebut TPA adalah suatu
lokasi yang disediakan Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan
akhir dari sampah.
27. Retribusi pelayanan persampahan adalah Pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah
Daerah.
28. Kartu Tanda Penduduk adalah identias resmi penduduk sebagai bukti diri
yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang
nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota
keluarga.
30. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang
mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan
pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang
diterbitkan dan disimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagai Dokumen Negara.
31. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan
merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan, maupun pihak
ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan
dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
32. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang
kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Kantor/ Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil karena kutipan Asli (pertama) hilang,
rusak atau musnah, dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang
berwajib.
33. Salinan Akta adalah Isi lengkap akta catatan sipil yang diterbitkan oleh
Kantor/ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas permintaan pemohon.
34. Surat Kenal Lahir adalah Surat keterangan yang diterbitkan untuk
kepentingan tertentu yang berisi catatan mengenahi kelahiran seseorang.
35. Akta Perkawinan adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap tentang
telah terjadinya perkawinan yang diterbitkan dan disimpan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dokumen negara.
8
36. Akta Perceraian adalah Akta otentik yang berisi catatan lengkap tentang
telah terjadinya perceraian yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri dan
telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diterbitkan dan disimpan di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dokumen negara.
37. Akta Pengakuan Anak adalah Akta otentik yang berisi catatan lengkap
mengenai pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar
ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
38. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah surat keterangan kependudukan
yang diberikan oleh orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai
bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah
Kabupaten Klaten sebagai penduduk tinggal terbatas.
39. Tempat pemakaman adalah tempat pemakaman umum yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah dimana areal tanah tersebut disediakan untuk
pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak
membedakan agama, bangsa dan kewarganegaraan.
40. Surat keterangan pemeriksaaan mayat adalah surat yang berisi penjelasan
tentang hasil pemeriksaan mayat (otopsi).
41. Surat kematian adalah surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa/Kalurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
42. Parkir adalah Keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk
beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
43. Tempat Parkir adalah tepi jalan umum yang berada di wilayah Daerah yang
ditetapkan oleh Bupati.
44. Retribusi Parkir ditepi jalan umum adalah pungutan Daerah atas jasa
pemberian pelayanan parkir ditepi jalan umum.
45. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas
halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk
lainnya, yang khusus disediakan untuk pedagang barang dan jasa yang
dikelola oleh Pemerintah.
46. Pasar Daerah adalah pasar yang diselenggarakan di atas tanah yang
dikuasai Pemerintah Daerah.
47. Pasar Desa adalah pasar yang diselenggarakan di atas tanah Kas Desa atau
tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa.
9
48. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang berbentuk
bangunan beratap memanjang tanpa dinding yang pemakaiannya terbagi
dalam petak-petak tempat dasaran.
49. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar yang berbentuk bangunan
beratap dan dipisahkan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan
langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
50. Halaman pasar adalah bagian lahan pasar yang bersifat terbuka tanpa atap
dan dapat dipergunakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa secara
insidentil atau adegan.
51. Tempat titipan kendaraan adalah bagian bangunan di lingkungan pasar
yang dipergunakan untuk menempatkan dan/atau menitipkan kendaraan.
52. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa umum yang meliputi pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar
yang berupa tempat dasaran, pelataran, los dan/atau kios yang dikelola
oleh Pemerintah.
53. Pengelola pasar adalah Lembaga yang berdasarkan Peraturan Daerah diberi
wewenang untuk mengelola pasar di Kabupaten Klaten.
54. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
55. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil
bus, mobil barang, kendaraan umum dan kendaraan khusus, kereta
gandeng dan kereta tempelan, yang dioperasikan dan atau digunakan di
jalan.
56. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan
/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan,
kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap
persyaratan teknis laik jalan.
57. Tempat pengujian kendaraan bermotor adalah unit pengujian kendaraan
bermotor pada Dinas Perhubungan.
58. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Klaten yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi
kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi
teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
59. Mobil bus adalah kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari
8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya,
baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.
10
60. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang sebagian besar body
dipergunakan untuk memuat barang baik berupa bak terbuka maupun
tertutup selain kendaraan bermotor beroda dua.
61. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut
barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang
untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
62. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat
barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian besar bebannya ditumpu
oleh kendaraan bermotor penariknya.
63. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain untuk penumpang
maupun barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau
mengangkut barang-barang khusus.
64. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
65. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang
berisi data dan legimitasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan
harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
66. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk
lempengan plat logam yang berisi data dan legimitasi termasuk masa
berlakunya hasil pengujian berkala, dan terus dipasang pada setiap
kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang
tersedia untuk itu.
67. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri
kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas
jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang
bersangkutan.
68. Alat pemadam kebakaran adalah alat-alat teknik yang dipergunakan untuk
memadamkan dan mencegah terjadinya kebakaran.
69. Label adalah tanda pengesahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Klaten yang ditempatkan pada alat pemadam kebakaran sebagai
bukti bahwa alat pemadam kebakaran tersebut telah diperiksa oleh
Pemeriksa.
70. Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan
pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat
pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang
pribadi atau badan.
11
71. Kakus adalah suatu tempat tertutup dipergunakan untuk buang kotoran
manusia yang terdiri dari gulu banyak, saptik tank atau jumbling dan
peresapan.
72. Petugas penyedotan kakus adalah petugas yang melaksanakan pelayanan
penyedotan tinja di kakus.
73. Pelayanan Penyedotan Kakus adalah Pelayanan penyedotan kakus oleh
Pemerintah Daerah terhadap kakus yang dimiliki dan atau dipergunakan
oleh orang pribadi atau badan.
74. Tinja adalah kotoran manusia yang berada dalam kakus.
75. Instalasi Pengolah Limbah Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah
suatu tempat dimana tinja hasil penyedotan tinja di kakus diolah menjadi
sesuatu yang tidak membuat pencemaran.
76. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
77. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
78. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.
79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
80. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.
81. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur
Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
82. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau
Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan.
83. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
12
Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan terhadap Peraturan Daerah.
84. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
85. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II
GOLONGAN RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 2
Retribusi yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum adalah:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas jasa
pelayanan kesehatan.
13
Pasal 4
(1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas
pembantu, pos pelayanan kesehatan desa dan tempat pelayanan kesehatan
lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah,
kecuali pelayanan pendaftaran.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD
dan pihak swasta.
Pasal 5
(1) Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan dan atau menikmati Pelayanan Kesehatan.
(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan
atau menikmati Pelayanan Kesehatan dan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
Pelayanan Kesehatan.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis
pelayanan kesehatan yang diberikan.
Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
dimaksudkan untuk menutup biaya pelaksanaan pelayanan kesehatan
dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan biaya
operasional.
(3) Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
lebih lanjut oleh Bupati.
14
Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 8
(1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan
pelayanan kesehatan dengan memperhitungkan biaya per-unit setiap jenis
pelayanan.
(2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pelayanan rawat jalan;
b. Pelayanan rawat inap;
c. Pelayanan rawat darurat;
d. Pelayanan tindakan medik;
e. Pelayanan penunjang diagnostik;
f. Rehabilitasi medik; dan
g. Pelayanan kesehatan lainnya.
Pasal 9
Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagaimana tersebut
pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 10
(1) Seluruh hasil retribusi pelayanan kesehatan disetor ke Kas Daerah yang
telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
selanjutnya dipergunakan untuk biaya operasional di Puskesmas dan
Laboratorium Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhannya.
(2) Penggunaan hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Ketentuan dan tata cara penggunaan biaya operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Masa Retribusi
Pasal 11
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali pelayanan.
15
BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 12
Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi
atas pemberian pelayanan persampahan/kebersihan.
Pasal 13
(1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jasa pelayanan
yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam pelayanan
persampahan/ kebersihan, meliputi:
a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi
pembuangan sementara;
b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan
sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial,
dan tempat umum lainnya.
Pasal 14
(1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi
atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.
(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 15
Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan diukur
berdasarkan jasa pelayanan, volume, frekuensi dan jenis pelayanan yang
diberikan.
16
Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 16
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
pelayanan persampahan/ kebersihan didasarkan pada kompensasi yang layak
sebagai pengganti biaya pengambilan/pengumpulan, pengangkutan sampah dari
sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi
pembuangan/pembuangan akhir sampah dan penyediaan lokasi
pembuangan/pemusnahan akhir sampah serta biaya operasional pemeliharaan
1) Yang dimaksud Kartu Keterangan Bertempat Tinggal adalah surat keterangan bertempat tinggal yang berupa kartu.
BUPATI KLATEN,
SUNARNA
63
LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
a. Tarif Dasaran pasar Hak Guna Bangunan ( retribusi per M2 per hari ):
No. TEMPAT USAHA/
FASILITAS
RUKO
TOKO /
KIOS
LOS
DAGING
LOS UMUM
RUANGAN
ADEGAN DALAM
1 2 3 4 5 6 7
I. PASAR
1. Lantai I
2. Lantai II
3. Lantai III
-
200
-
200
200
100
400
400
200
250
200
100
300
-
200
II. PERTOKOAN 300 200 - - -
b. Tarif Retribusi dasaran Pasar yang dibangun Pemerintah Daerah ( retribusi per M2 per hari):
KELAS PASAR
JENIS DAGANGAN KIOS LOS ADEGAN DALAM
I. a. Daging
b. Non Daging
200
100
500
400
400
300
II. a. Daging
b. Non Daging
200
100
500
300
400
200
III. a. Daging
b. Non Daging
200
100
400
200
300
200
c. Tarif retribusi dasaran adegan diluar pasar dikenakan 2 (dua) kali lipat dari tarif adegan dalam.
d. Tarif retribusi bongkar/ muat :
1) Pick Up dan kendaraan roda 4 (empat) = Rp. 1.500,00 sekali bongkar/ muat
2) Truck atau kendaraan roda 6 (enam) = Rp. 3.000,00 sekali bongkar/ muat
e. Tarif retribusi kamar mandi/ WC :
1) Hajad kecil sebesar = Rp. 500,00
2) Hajad besar sebesar = Rp. 1.000,00
3) Mandi sebesar = Rp. 1.000,00
f. Tarif penetapan identitas pedagang pasar sebesar= Rp. 5.000,00 (tidak termasuk foto)
g. Tarif Penetapan perubahan, penambahan atau pembangunan fasilitas pasar sebesar 10 % dari nilai konstruksi bangunan.
64
h. Selain dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf i, penyewa toko/ kios juga dikenakan retribusi kebersihan, PBB dan pungutan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.