perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2011 SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCIPTAKAN KESAMAAN HAK DAN KESEMPATAN PENDIDIKAN BAGI ABK DI SD INKLUSI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2014 SKRIPSI Oleh: RANIETA PRABANDARI K5110050 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA Juli 2014
18
Embed
IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN ...eprints.uns.ac.id/20436/1/sampul.pdf · Hasil penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2011
SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCIPTAKAN
KESAMAAN HAK DAN KESEMPATAN PENDIDIKAN BAGI ABK
DI SD INKLUSI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2014
SKRIPSI
Oleh:
RANIETA PRABANDARI
K5110050
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
Juli 2014
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Ranieta Prabandari
NIM : K5110050
Jurusan/Program Studi : PIP/ Pendidikan Luar Biasa
Menyatakan bahwa skripsi saya berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 13
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2011
SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCIPTAKAN
KESAMAAN HAK DAN KESEMPATAN PENDIDIKAN BAGI ABK DI
SD INKLUSI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2014” ini benar-benar
merupakan hasil karya saya sendiri. Selain itu, sumber informasi yang dikutip dari
penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pusaka.
Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil
jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.
Surakarta, 07 Juli 2014
Yang membuat pernyataan
Ranieta Prabandari
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2011
SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCIPTAKAN
KESAMAAN HAK DAN KESEMPATAN PENDIDIKAN BAGI ABK
DI SD INKLUSI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2014
Oleh:
RANIETA PRABANDARI
K5110050
Skripsi
Ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar
Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Luar Biasa,
Jurusan Ilmu Pendidikan
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
Juli 2014
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRAK
Ranieta Prabandari. IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN NOMOR 2 TAHUN 2011 SEBAGAI UPAYA
PEMERINTAH DALAM MENCIPTAKAN KESAMAAN HAK DAN
KESEMPATAN PENDIDIKAN BAGI ABK DI SD INKLUSI KABUPATEN
KLATEN TAHUN 2014. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2014.
Tujuan penelitian ini adalah untuk: Mengetahui Implementasi Pasal 13
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 sebagai Upaya
Pemerintah Dalam Menciptakan Kesamaan Hak Dan Kesempatan Pendidikan
Bagi ABK di SD Inklusi Kabupaten Klaten Tahun 2014.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan
menggunakan metode studi kasus. Responden penelitian adalah kepala sekolah,
guru kelas dan guru pembimbing khusus di sekolah inklusi. Pengambilan sampel
dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Validitas data menggunakan
triagulasi dan analisis data menggunakan model analisis interaktif.
Hasil penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2
Tahun 2011 pada kasus pendidikan difabel (Pasal 13 ) belum diimplementsikan
dengan baik. Adapun proses implementasi dari Perda tentang Kesetaraan,
Kemandirian dan kesejahteran difabel ini ada 3 tahap yaitu; sosialisasi,
pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan. Pada tahap pelaksanaa, belum berhasil
karena belum terpenuhinya tenaga pendidik, pengajar yang dapat memberikan
pendidikan dan pengajaran bagi anak berkebutuhan khusus yang berkualitas. Pada
tahap pembinaan, Dinas Pendidikan mempunyai program khusus bagi difabel
seperti pelatihan/diklat yang diberikan kepada guru – guru di sekolah inklusi dan
pemberian fasilitas/sarana prasarana pendukung untuk difabel di sekolah. Namun
diklat/pelatihan ini jarang dilaksanakan. Sedangkan untuk pengawasan yang
berupa sanksi administrasi belum terelisasikan dengan baik, terbukti dengan
jarang dilakukannya pengawasan dari dinas untuk pelaksanaan program inklusi di
sekolah.
Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan data, dapat disimpulkan
bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011
pada kasus kesamaan hak dan kesempatan pendidikan masih belum berjalan
dengan baik. Pemerintah kabupaten hendaknya segera menyusun Peraturan Bupati
Klaten sebagai aturan pelaksanan Perda tersebut agar dalam memenuhi kesaman
hak dan kesempatan pendidikan untuk difabel bisa terlaksana dengan baik.
Kata kunci : Peraturan Daerah, Kesamaan Hak, Kesempatan Pendidikan, Difabel,
Inklusi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
ABSTRACT
Ranieta Prabandari. THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 13
REGULATION OF KLATEN REGENCY NUMBER 2 IN 2011 AS
GOVERNMENT EFFORTS TOWARDS SIMILARITY RIGHTS AND
EDUCATION OPPORTUNITIES FOR CHILDREN WITH DISABILITIES
AT INCLUSIONS ELEMENTARY SCHOOL, KLATEN REGENCY 2014.
Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, July
2014.
The aim of this study is to : Find out The Implementation Of Article 13
Regulation Of Klaten Regency Number 2 In 2011 As Government Efforts
Towards Similarity Rights And Education Opportunities For Children With
Disabilities At Inclusions Elementary School, Klaten Regency 2014.
This study used a qualitative descriptive approach, by using case study
method. The respondents were principals, classroom teachers and special teachers
in inclusive schools. Sampling was done through purposive sampling technique.
Data collection techniques being implemented were interview and observation.
The validity of the data used triangulation and data analysis used interactive
model analysis.
The result of this study is Klaten Regency Regulation No. 2 of 2011 in the
case of educational disabilities (Article 13) has not been implemented properly.
The process of implementation of the legislation on Equality, Independence and
well-being of the disabled has 3 stages, namely; dissemination, implementation,
training and supervision. In the implementation phase, it has not been successful
because the lack of the qualified educators who are able to provide education and
instruction for children with special needs. At the development stage, Department
of Education has a special program for the disabled such as training which was
given to the teachers in inclusive schools and the provision of facilities /
infrastructure support for disabled students at schools. However this kind of
training was rarely carried out. Furthermore for supervision in the form of
administrative sanctions has not been properly realized, it was proven by rarely
supervision by the related department.
Based on the results of the data analysis and discussion, it can be
concluded that the implementation of Klaten Regency Regulation No. 2 of 2011
in the case of rights equality and educational opportunity still has not been
implemented properly. The district government should immediately develop
“PERBUP” as a rule for implementing the regional regulation in order to fulfill
the equality of educational opportunities for disabled thus it could be done