BUPATI JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA NO 04 THN 2014.pdfPROVINSI PAPUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR t)^ TAHUN 2014 TENTANG KANTOR LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN JAYAWIJAYA DENGAN

BUPATI JAYAWIJAYA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR t)^ TAHUN 2014

T E N T A N G

KANTOR LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A

BUPATI JAYAWIJAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ke tentuan Pasal Romawi I angka 7 Peraturan Presiden Nomor 70 T a h u n 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 T a h u n 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Daerah d iwa j ibkan mempunya i ULP yang dapat member ikan pe layanan/pembinaan d i b idang pengadaan barang/jasa;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebi jakan Pengadaan Barang/Jasa Pemer intah Nomor 5 T a h u n 2012 tentang Un i t Layanan Pengadaan, Kepala Daerah d iwaj ibkan memben tuk ULP;

c. bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d i m a k s u d h u r u f a dan b, per lu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Jayawijaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom I r i an Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi I r i an Barat (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 T a h u n 2001 tentang Pemebrian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2001 Nomor 135) sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 35 T a h u n 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republ ik Indonesia

T a h u n 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 T a h u n 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 125) sebagaimana telah d iubah dengan Undang-undang Nomor 8 T a h u n 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 T a h u n 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4548) dan t e rakh i r d iubah dengan Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 82);

6. Undang-undang Nomor 14 T a h u n 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publ ik (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41);

7. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 T a h u n 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 T a h u n 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4741);

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 T a h u n 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publ ik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);

12. Peraturan Presiden Republ ik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana d iubah beberapa ka l i dan terakhi r d iubah dengan Peraturan Presiden Republ ik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 T a h u n 2012 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

13. Peraturan Presiden Republ ik Indonesia Nomor 84 T a h u n 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ;

14. Peraturan Menter i Da lam Negeri Republ ik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah;

15. Peraturan Kepala Lembaga Kebi jakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 T a h u n 2012 Tentang Un i t Layanan Pengadaan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 T a h u n 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;

Memperhat ikan : 1. Surat Menter i Dalam Negeri Nomor 061/7320/SJ tanggal 4 Oktober 2013 Pcrihal Fasil itasi Pembentukan ULP Setingkat Kantor

2. Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 061/7538/SET tanggal 24 J u n i 2014 Perihal Fasi l i tasi Pembentukan ULP Setingkat Kantor.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN R A K Y A T DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

Dan

BUPATI JAYAWIJAYA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KANTOR LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN JAYAWIJAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i n i yang d imaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupat i beserta Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 2. Bupat i ia lah Bupa t i Jayawijaya; 3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Jayawijaya; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya

yang selanjutnya disebut SEKDA; 5. Lembaga Kebi jakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya

disebut LKPP adalah lembaga pemer intah non-departemen yang berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan mempunya i tugas melaksanakan pengembangan dan pe rumusan kebi jakan pengadaan barang/jasa pemer intah;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang se lanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah d i l i ngkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;

7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang se lanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan u n t u k memperoleh barang/jasa oleh Kementer ian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inst i tus i yang prosesnya d i m u l a i da r i perencanaan kebu tuhan sampai diselesaikannya s e lu ruh kegiatan u n t u k memperoleh Barang/Jasa;

8. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa m i l i k Negara/Daerah d i l ingkup Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya d isebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan u n t u k me laksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang d ip imp innya

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya d isebut KPA adalah pejabat yang d i t u n j u k oleh Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang d i te tapkan oleh Bupa t i u n t u k menggunakan sebagian anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya;

11. Pejabat Pembuat Komi tmen yang selanjutnya d isebut PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pe laksanaan pengadaan barang/jasa;

12. Kantor Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya u n i t organisasi pemer intah yang berfungsi me laksanakan pengadaan barang/jasa yang d i l akukan oleh pemer intah dan mengkoord inas ikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah d i Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;

13. Pejabat Pengadaan adalah personil yang d i t u n j u k u n t u k melaksanakan pengadaan langsung;

14. Kelompok Kerja Layanan Pengadaan adalah ke lompok kerja yang ber jumlah gasal, beranggotakan pal ing ku rang 3 (tiga) dan dapat d i tambah sesuai dengan kompleksitas perkerjaan, yang bertugas u n t u k melaksanakan pemi l ihan penyedia pengadaan barang/jasa d i pemerintah daerah;

15. Sertif ikat Keahl ian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda b u k t i pengakuan dar i Pemerintah atas kompetensi dan k e m a m p u a n profesi d ib idang pengadaan barang/jasa;

16. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah u n i t kerja daerah yang d iben tuk u n t u k menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

17. Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang d i l a k u k a n u n t u k mencapai t u j u a n pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kual i tas , tepat kuant i tas , tepat wak tu , tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur, et ika, kebi jakan dan pr ins ip pengadaan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN, RUANG LINGKUP TUGAS DAN

KEWENANGAN S E R T A FUNGSI KANTOR LAYANAN PANGADAAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah i n i d iben tuk Kantor Layanan Pengadaan

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

(1) Kantor Layanan Pengadaan adalah u n s u r penunjang pemer intah daerah d i b idang pengadaan barang/jasa.

(2) Kantor Layanan Pengadaan d ip imp in oleh seorang Kepala Kantor yang berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada B u p a t i mela lu i Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4

Tujuan d ibentuknya Kantor Layanan Pengadaan sebagaimana d imaksud pada Pasal 2 adalah : a. Menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih ter integrasi a tau

terpadu sesuai dengan Tata Ni lai Pengadaan; dan b. Meningkatkan efektifitas dan efisien da lam pelaksanaan tugas dan

fungsi Pemerintah Daerah;

Bagian Keempat Ruang Lingkup Tugas dan Kewenangan

Pasal 5

Ruang l ingkup tugas dan kewenangan Kantor Layanan Pengadaan mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa me la lu i penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian a tau se luruhnya bersumber

dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

P a s a l 6

Tugas Kantor Layanan Pengadaan sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 5, mel iput i : a. mengkaji u lang Rencana U m u m Pengadaan Barang/Jasa bersama

PPK; b. menyusun rencana pemi l ihan penyedia barang/jasa; c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa d i website

pemerintah daerah dan papan pengumuman resmi u n t u k masyarakat serta menyampaikan ke LPSE;

d. meni la i kua l i f ikas i penyedia barang/jasa mela lu i prakua l i f ikas i ; e. me lakukan evaluasi adm.inistrasi, teknis dan harga terhadap

penawaran yang masuk; f. menjawab sanggahan; g. meyampaikan hasi l pemi l ihan dan penyerahan sa l inan dokumen

pemi l ihan penyedia barang/jasa kepada PPK; h. menyimpan dokumen asli pemi l ihan penyedia barang/jasa; i . mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendir i , Kerangka Acuah

Kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kon t r ak kepada PPK; j . membuat laporan mengenai proses dan hasi l pengadaan kepada

Kepala Daerah; k. member ikan pertanggungjawaban atas pe laksanaan kegiatan

pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA; 1. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa

d i l ingkungan Kantor Layanan Pengadaan; m. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem

pengadaan secara e lektronik d i LPSE; n. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang

telah d i laksanakan; o. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup

dokumen pengadaan, data survey harga, daftar k e b u t u h a n barang/jasa, daftar h i t a m penyedia.

p. Melaksanakan pembinaan pengadaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 7

Kewenangan Kantor Layanan Pengadaan sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 5, me l iput i : a. menetapkan dokumen pengadaan; b. menetapkan besaran nomina l Jam inan Penawaran; c. menetapkan pemenang u n t u k :

1) Pelelangan a tau Penunjukan Langsung u n t u k paket pengadaan barang/pekerjaan konstruks i/ jasa la innya yang berni la i pal ing tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus mi l iar rup iah ) ;

2) Seleksi a tau penun jukan langsung u n t u k paket pengadaan Jasa Konsultas i yang berni la i pal ing tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh mi l ia r rupiah)

d. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA a tau Kepala Daerah u n t u k Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruks i/Jasa la innya yang berni la i d i atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus mi l ia r rupiah) dan

Penyedia Jasa Konsul tas i yang berni lai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh mi l ia r rupiah) mela lu i Kepala Kantor Layanan Pengadaan;

e. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang me lakukan perbuatan dan t indakan seperti pen ipuan, pemalsuan dan pelanggaran la innya u n t u k d ikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar H i tam;

f. member ikan sanksi admin is t ra t i f kepada Penyedia Barang/Jasa yang me lakukan pelanggaran, perbuatan atau t indakan sebagaimana yang ber laku da lam Peraturan Presiden Nomor 70 T a h u n 2012 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Presiden Nomor 54 T a h u n 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 8

Fungsi Kantor Layanan Pengadaan adalah sebagai pelaksana pemi l ihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

BAB I I I ORGANISASI

Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Jayawijaya terdir i dar i : a. Kepala b. Sekretariat c. Kelompok Kerja Pengadaan Barang d. Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Kons t ruks i e. Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konsul tas i f. Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Lainnya

(2) Bagan S t r u k t u r Organisasi Kantor Layanan Pengadaan, sebagaimana tercantum da lam Lampi ran I Peraturan Daerah i n i .

(3) Tugas Pokok, Fungs i dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan, d ia tur dengan Peraturan Bupa t i

BAB IV PERSYARATAN DAN LARANGAN MENJADI ANGGOTA P O K J A

LAYANAN PENGADAAN

Pasal 10

Persyaratan menjadi anggota Pokja Layanan Pengadaan : (1) Anggota Kantor Layanan Pengadaan berasal dar i Pegawai Negeri Sipi l ,

baik dar i ins tans i sendir i m a u p u n dar i instans i teknis la innya. (2) Anggota Kantor Layanan Pengadaan sebagimana d i m a k s u d pada ayat

(1) harus memenuh i persyaratan sebagai be r ikut : a. memi l i k i integritas moral , d is ip l in dan tanggung jawab dalam

melaksanakan tugas; b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan ter tentu yang menjadi tugas Kantor

Layanan Pengadaan yang bersangkutan;

d. memahami is i dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Republ ik Indonesia Nomor 70 T a h u n 2012;

e. t idak mempunya i hubungan keluarga dengan pejabat yang menangkat dan menetapkan sebagai anggota Pokja Layanan Pengadaan;

f. memi l i k i sert i f ikat keahl ian pengadaan barang/jasa pemer intah sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.

Pasal 11

Kepala Layanan Pengadaan, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Kantor Layanan Pengadaan di larang d u d u k sebagai : a. PPK; b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah membayar (PPSPM); c. Bendahara d. Aparat Pengawas In te rn Pemerintah (APIP), terkecual i menjadi Pejabat

Pengadaan/anggota Kantor Layanan Pengadaan u n t u k Pengadaan Barang/Jasa yang d i b u t u h k a n instansinya.

BAB V TUNJANGAN P R O F E S I

Pasal 12

(1) Kepala dan Sekretaris Kantor Layanan Pengadaan mendapat Tunjangan S t r u k t u r a l

(2) Kepala dan Sekretaris Kantor Layanan Pengadaan yang masuk dalam anggota kelompok kerja pengadaan dapat d iber ikan tun jangan profesi;

(3) Tunjangan yang d iber ikan kepada Kepala dan Sekretaris Kantor Layanan sebagimana ayat (1) dan (2) d ip i l i h salah satu yang menguntungkan.

(4) Pegawai Negeri yang d i tugaskan d i Kantor Layanan Pengadaan sebagai anggota kelompok kerja pengadaan berhak mener ima tunjangan profesi yang besarnya sesuai kemampuan pemer in tah daerah dengan memperhat ikan beban kerja.

(5) Tunjangan profesi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan dengan Keputusan Bupa t i sesuai pera turan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1) Kepala Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Jayawijaya adalah jabatan s t r u k t u r a l eselon III .a

(2) Sekretaris Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Jayawijaya adalah jaba tan s t r u k t u r a l eselon IV.a

(3) Kelompok Kerja Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Jayawijaya adalah Non Eselon

BAB VI I PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua biaya yang t i m b u l da lam rangka pembentukan dan pengelolaan Kantor Layanan Pengadaan dibebankan mela lu i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya T a h u n Anggaran berkenan.

BAB VI I I KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang be lum d ia tur dalam Peraturan Daerah i n i , sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan d ia tur lebih lan jut oleh Bupat i

Pasal 16

Dengan ber lakunya Peraturan Daerah i n i segala ke tentuan yang bertentangan dengan Peraturan i n i d inyatakan t idak be r laku

Pasal 17

Peraturan Daerah i n i m u l a i ber laku sejak tanggal d iundangkan .

Agar setiap orang mengetahui , memer in tahkan Pengudangan Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Wamena a -

I JAYA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR : & q T A H U N 2 0 1 4 TANGGAL : 3 ^ 9 -

BAGAN S T R U K T U R ORGANISASI KANTOR LAYANAN PENGADAAN

KABUPATEN JAYAWIJAYA

K E F A L A

SEKRETARIAT

Kelompok Kerja Pengadaan

Barang

Kelompok Kerja Pengadaan Pekerj aan

Kons t ruks i

Kelompok Kerja Pengadaan

Jasa Konsu l tas i

Kelompok Kerja Pengadacin

Jasa La innya