BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK, Menimbang : a. bahwa agar keberadaan dan peran Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dapat berjalan optimal, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan, tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga maupun hubungan kerja antar lembaga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan partisipatif; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
26
Embed
BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR - jdih.gresikkab.go.idjdih.gresikkab.go.id/wp-content/uploads/2017/01/PERDA_5_2016... · Panitia pemilihan Ketua RT tidak dapat dicalonkan sebagai
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK,
Menimbang : a. bahwa agar keberadaan dan peran Rukun Tetangga dan
Rukun Warga sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa
atau Kelurahan dapat berjalan optimal, maka perlu
dilakukan penataan kelembagaan, tugas dan fungsi
Rukun Tetangga dan Rukun Warga maupun hubungan
kerja antar lembaga dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan
partisipatif;
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Gresik Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pembentukan
Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW)
Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dipandang sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga
dan Rukun Warga;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa
Timur juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965
tentang Perubahan Bentuk Daerah Kota Praja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun
2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-
undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2012 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang
dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai
perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Gresik.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT dan
Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah
masyarakat setempat yang diakui dan dibina oleh
Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-
nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang
berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta
untuk membantu meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan
kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
10. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok
penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau
RW di Desa atau Kelurahan.
11. Pemekaran adalah pembagian kelembagaan RT atau RW
menjadi dua atau lebih.
12. Penggabungan adalah penyatuan dua atau lebih RT
dan/atau RW ke dalam RT dan/atau RW lain yang
bersandingan.
13. Penduduk setempat adalah penduduk yang memiliki
Kartu Tanda Penduduk Desa/Kelurahan bersangkutan
atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk
DesalKelurahan bersangkutan.
14. Kepala Keluarga adalah penanggungiawab anggota
keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
15. Penduduk dewasa adalah penduduk yang telah berusia
17 (tujuh belas) tahun atau yang telah/pernah kawin.
16. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu
kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif
sendiri ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek
maupun jangka panjang yang dirasakan dalam
kelompok masyarakat itu.
17. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama/bantu
membantu dan melembaga yang bersifat sukarela;
18. Pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemilikan.
19. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang
memuat data tentang nama, susunan dan hubungan
dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP
adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.