BUPATI BLITAR PROVINS! JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Menimbang Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLITAR, a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengoptimalkan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten Blitar, serta untuk menjabarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Ca Pemungutan Paj Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daer-Daerah Kabupaten Dal Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Nega Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diub dengan Undang-Undg Nomor 2 Tun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat 11 Surabaya dengan mengubah Undang-Undg Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undg-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
93
Embed
BUPATI BLITAR PROVINS! JAWA TIMUR PERATURAN ...arsip.jdih.blitarkab.go.id/upload/263/PERBUP_NO_2_TH...-6 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI BLITAR
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Menimbang
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli
daerah dan mengoptimalkan pengelolaan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan di wilayah
Kabupaten Blitar, serta untuk menjabarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017 ten tang
Pajak Daerah, perlu mengatur tata cara pemungutan
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubab
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah
Tingkat 11 Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
- 2 -
dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
- 3 -
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran
Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2
dapat dilakukan dalam hal:
a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan
benar; dan
b. wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran PBB-P2 selain permohonan karena keputusan keberatan,
putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan
pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan
pembayaran PBB-P2.
(3) Ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan atas satu tahun pajak
berjalan dan/ atau tahun-tahun sebelumnya.
Pasal 48
(1) Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor dan/ atau
Pemeriksaan Lapangan.
(2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal
LHP ditandatangani.
-47-
(3) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4
(empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan
tanggal LHP ditandatangani.
(4) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)
diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan
atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
Pasal 49
(1} Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHP dan didokumentasikan
dengan baik.
(2) LHP digunakan sebagai dasar penerbitan:
a. SKPD;
b. SKPDLB.
(3) Bentuk Format LHP sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran
XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 50
( 1) Terhadap Objek Pajak yang tidak/ belum dibayar pajaknya oleh W ajib
Pajak sampai batas waktu yang telah ditetapkan dilakukan penempelan
Sticker dan atau pemasangan banner yang menyatakan bahwa "Tanah
dan Bangunan ini Bel um Dilunasi PBB-P2nya".
(2) Contoh bentuk sticker dan atau banner sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 51
(1) Dalam hal pengisian SPOP / LSPOP wajib pajak dapat menggunakan
apliksasi e - SPOP.
(2) Pengisian SPOP /LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses
melaui Webside siridoaja.blitarkab.go.id.
- 48-
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
1. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB
P2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
2. Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berbasis Teknologi
Informasi;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 53
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Janua.ri 2019
Diundangkan di Blitar
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,
ttd
TOTOK SUBIHANDONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR .:z/» ..
BUPATI BLITAR,
ttd
RIJANTO
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 2 TALlTISf 2019
TANGGAL : 2 Januari Z>19
PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK SUBJEK
Nomor Lampiran Perihal : Data Baru SPPT
Untuk PBB-P2 P2 Tahun .............. .
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar di
Nama Alamat
TEMPAT
Yang bertanda tangan di bawah ini
Dengan ini mengajukan permohonan data baru atas objek Pajak Nama Jalan . ........................................................................................................ . NOP II II II II II ID Kelurahan Kecamatan . ...................................................................................................................... . Kabupaten . ....................................................................................................................... . Karena sampai saat ini objek pajak tersebut belum pemah dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB-P2 P2 ) ( belum pernah diterbitkan SPPT PBB-P2 P2-nya )
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan: 1. Foto copy KTP / KK.2. Surat Kuasa (dalam hal permohonan ditanda tangani pihak lain).3. SPOP dan/ atau LSPOP.4. Foto copy Sertifikat/ Akte Jual Beli/Hibah/ Waris/Dokumen lainnya.5. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan : ................................................ .
6. Foto copy SPPT tetangga sekitar yang berbatasan langsung.7. Dokumen lainnya : ..................................................................................... .
Demikian permohonan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih .
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ 27. TANGGAL 28. TANDA TANGANKUASANYA
- Dalam hal bertindak selalu kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan- Dalam hal SUBJEK Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, Supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi
Objek Pajak- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima pleh Subjek Pajak.
G. fDENTITAS PENDATA /PE,JABAT YANG BERWEWENANGPETUGAS PENDATA MENGETAHl PEJABAT YANG BERWENANG
29 TANGGAL (TGL/BLN/THN) OJ;OJ /OJ 29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)O] ;OJ ;OJ 30. TANDA TANGAN 30. TANDA TANGAN
31. NIP I I I I I I I I 11 I I I I I I [ 11 I I I 31. NIP 11 I 11 I I I I I I I 11 I 101 I I I
SK.ET /DENAH LOKASI OBJEK PAJAK
KETERANGAN
- Garn bar sket/ denah lokasi objek pajak tanpa skala, yangdihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalanlingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui olehumum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan,timur dan barat.
D. DATA TAMH/\Hi\N UNTUK BA'.'-JGUNAN NON-STANDARD
■ PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB= 2 /9 )
33. KELAS BANGUNAN □ l. Kelas 1 □ 2. Kelas 2 □ 3. Kelas 3 04. Kelas4
□ TOKO / APOTIK/PAS RUKO (JPB=
34. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2□ RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)
35. KELAS BANGUNAN D 1. Kelas 1 D 2. Kelas 236. LUAS KMR DNG
I I I I IAC SENTR.<\.L M2 . . . . .□ OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)38. KELAS BANGUNAN01. Kelas 1 0 2. Kelas 2
3. Kelas 3
D 3. Kelas 3 D4. Kelas 4 37. LS RU ANG LAIN DNG 1,---,-1 �I -,-I
---, AC SENTRAL M2 · · · ·
□ HOTEL / WISMA (JPB=7 )39. JENIS HOTEL O l. N on-Resort 02. Resort40. JML BINTANG 01. Bintang 5 Ch. Bintang 4 03. Bintang 3 0.. Bintang 1-2 Os. N on
Bintang 1. JUMLAH KAMAR
I I I I \ 4 2. LUAS KMR DNG
. . . . AC SENTRAL M2 I I I I 43. LS RUANG LAIN DNG
\ j I IAC SENTRAL M2 . . . .□BANGUNAN PARKIR (JPB=1 2 )44. TIPE BANGUNAN O l. Tipe 4 D2. Tipe 3□APARTEMEN (JPB=13.L,45. KELAS BANGUNAN lJl. Kelas 1 □2. Kelas 2
LI.Tipe2
D3. Kelas 3
Ck Tipe 1
04. Kelas4
46. JML APARTEMEN j j I I I 47. LUAS APT DNG DNG I j I I I 48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2 ) DNG AC SENTRAL (M2 )
□ TANGKI MINYAK (JPB=l5)
49. KAPASITAS TANGKI(M3) I I I I I I
50. LETAK TANGKI D- DiAtasTanah
D- DiBawahTanah
□GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)5 1. KELAS BANGUNAN O 1. Kelas 1 D2. Kelas2
PETUGAS PENDATA
54. TGL KUNJUNGKEMBALI
55. TGL PENDATMN
56. TANDA TANGAN
[I]; [I] / [I]
[I]/ [I] / [I]
57. NAMA JELAS _________ _
MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
59. TGL PENELITIAN [I]/ [I]/ [I]
60. TANDA TANGAN
61. NAMA JELAS
58. NIP l I I I l I I I 11 I I I I I l[ll I I I 62. NIP 111111 I 11111I111[11 I I I
I I
BUPATI BLITAR,
ttd
RIJANTO
e. Karpet Ls. (m2) I I I I Str f. Keramik Ls. (m2) Str Imper Jml. Lt. Bsm standar Jml. Lt. Bsm
g. Vinil Ls. (m2) I I I I Str h, Karpet Ls. (m2) Str Jml. Lt. Bsm lokal Jml. Lt. Bsm
i. Lantai Ls. (m2) I I I I Str j. Pas ubin Ls. (m2) Str kayu Jml. Lt. Bsm abu-abu Jml. Lt. Bsm
k. Teraso Ls. (m2) I I I I Str I. Semen Ls. (m2) Str lokal Jml. Lt. Bsm Jml. Lt. Bsm
IV. DATA KOMPONEN FAsiltTAs
21. JUMLAH & a. Split ITO Unit I I I I jPK b. Window OIi Unit jPK UAYAAL
c. Floor ITO Unit I I I IPK d. Central □
22. JUMLAH a. Penumpang [II] Unit b. Barang I I UnitLIFT
23. ESKALATOR a. Lebar < 0,8 mDJJ Unit b. Lebar > 0,8 m I I Unit
24. PAGAR a. Batakorn:E
M Tinggi 8=E:B
M b. Bata BfB� Tinggi�
Mc. Seton M Tinggi M d. Besi Tinggi M
Pracetake. BRC I I
25. GENSET I IKVA1
26.
28. SISTEMB
Ada
I PENGOLAHAN Tdk ada 29. LIMBAH
31. PROTEKSI API�
a. Hydrantb. Sprinkler
33. JML. SALURANPABX
I I I jsal
I I lM Tinggi I I I I lM
DAYA LISTRIK TERPASANG
KEDALAMAN SUMUR ARTESIS I
�c. Alam kebakaran
I 32.
d. tnterkom
34. SISTEM TATAtj
Ada SUARA Tdk ada
IKVA127. SISTEM AIR PANAS a�i: aaa
Im1
30. RESERVOIR
PENANGKAL �
Ada PETIR Tdk ada
35. VIDEO tjls. (m2)INTERCOM Jml.Lt
BAda Tdk ada
I I I I I
36. SISTEM TV 38. JUMLAH LAPANGAN TENIS 139. LUAS PERKERASAN
Berdasarkan administrasi kami, sampai dengan tanggal .................... Saudara belum
mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan
Objek Pajak (LSPOP) PBB P2 Tahun Pajak .. .......... yang kami sampaikan kepada Saudara pada
tanggal................. melalui surat nomor .. . . . .. . .. .. .. . .. . . tanggal .. .. .. . .. .. . .. .. . .. Oleh karena itu, kami
meminta agar Saudara mengembalikan SPOP/LSPOP dimaksud dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari setelah diterima SPOP /LSPOP.
Apabila jabgka waktu tersebut diatas terlampaui dan Saudara belum mengembalikan
SPOP /LSPOP, atas objek pajak Saudara dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak PBB P2 sebesar
pokok pajak yang telah ditetapkan.
Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR
NIP.
BUPATI BLITAR,
ttd
RIJANTO
LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 2 TAhU{ 2019
TANGGAL : 2 Ja.nua.ri 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR SPPT PBB-P2
BADAN PENDAPATAN DAERAH BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ............ AKUN:
NOP: CDOJITDITDITJJI I I I ID
LETAK OBJEK PAJAK
DUS UN/ JALAN RT ..... RW . ...... DESA/KEL . .......... KEC . .................... KABUPATEN BLITAR
OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS
Bumi Bangunan
NJOP sebagai dasar pengenaan =
PBB-P2
NJOPTKP (NJOP Tidak: Kena Pajak) =
NJOP untuk perhitungan PBB-P2 =
PBB-P2 yang Terhutang =
NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
NAMA . ······················· DUSUN/JALAN ........... RT ..... RW . ......
NPWPD: I I I I I I I I I I I I I I I
NJOP PER M2 (Rp) TOTAL NJOP (Rp)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)
TGL JATUH TEMPO: Blitar, ......................................... TEMPAT PEMBAYARAN: KEPALA BAPENDA KAB. BLITAR
( ......................................... )
NAMA WP Diterima tgl
Letak: Objek Pajak Kecamatan Tanda Tangan
Kelurahan/ Desa
NOP ( ..................................... ) - SPPT Tahun/Riil][D[IJJ[IJJ[IJJI I I I ID Nama Terang -
BUPATI BLITAR,
ttd
RIJANTO
Nomor Lampiran Perihan
Kepada,
LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 2 T.ALlJU 2019 TANGGAL : 2 Ja.nuari 2019
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN NJOP PBB-P2
Permohonan Surat Keterangan NJOP PSS-P2 -P2 tahun .................. .
Yth. Kepala Sadan Pendapatan Daerah Kabupaten Slitar di
SLITAR
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama ............................................................................................................................ .. No. KTP I I I I I I I I I I I I I I I I I NPWPD I I I I I I I I I I I I I I I Alamat Jln ................................................... No . ........ Telp ................... RT .......... RW ........... . Desa/Kelurahan*) ................................................................... Kecamatan .......................................... . Ka bu paten / Kata ............................................................................................................................. .. Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PSS-P2-P2 atas objek pajak yang terletak di: Alamat Jln ................................................... No . ........ RT .......... RW ........... . Desa/Kelurahan*) : ...................................................................... Kecamatan ....................................... . Kabupaten . .............................................................................................................................. . (Khusus untuk Objek Pajak yang sudah terdaftar pada Sadan Pendapatan Daerah Kabupaten Slitar) : No. SPPT / NOP : CDCDI I I II I I II I I II I I I ll:J Nama Wajib Pajak : ............................................................................................................................. .. Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan NJOP PSS-P2 -P2 tahun ....... untuk keperluan
Beri tanda X pada kolom yang dipilih
1. Pembuatan Akta Tanah/Lelang/Pendaftaran Hak atas Tanah *)2. ································································································ ........................................ .
D D
Sersama ini dilampirkan pula : Beri tanda X pada kolom yang dipilih 1. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari wajib pajak/pemohon. D 2. Untuk objek pajak yang sudah terdaftar :
a. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun terakhir.b. Foto copy bukti Pembayaran PSS-P2 -P2 (SSPD/STTS) tahun terakhir.
3. Untuk objek yang belum terdaftar :
D D
D a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi denganjelas benar dan lengkap serta ditanda tangani
b. Foto copy surat tanah atau bangunan/ Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah / SurDPemyataan yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah mengenai pemilikan/ penguasaanatas tanah dan atau bangunan.
c. Foto copy SPPT PSS-P2 -P2 atas objek pajak yang berada disekitarnya (berdekatan) Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
D
WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK*)
*, Coret yang tidak perlu ( ..................................................... )
Pada hari ini .. . .. .. . . . . . . . . tanggal ............................ yang bertandatangan dibawah ini I. Nama / NIP : ............................................. NIP. . ............................. .
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
II. Nama / NIP . ............................................. NIP .................................... . Jabatan : Camat .......................................... Kabupaten Blitar. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) buku DHKP 1,2 dan 3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah kecamatan ............................. Kabupaten Blitar. dengan rincian sebagai berikut:
1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT ) sebanyak = . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . lembar 2. Daftar Himpunan Ketetapan Pokok (DHKP) sebanyak = .................... buku 3. Jumlah ketetapan sebesar Rp ..................................... ..
Adapun daftar rincian jumlah SPPT dan DHKP per Desa/Kelurahan terlampir untuk masingmasing Desa/Kelurahan dengan penjelasan sebagai berikut: 1. SPPT disampaikan kepada Desa / Kelurahan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak
ditandatanganinya berita acara penyerahan.2. Pajak terhutang PBB-P2 P2 dibayar pada tempat yang telah ditentukan.
Demikian Berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimanamestinya.
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
.•• �:..'!-'" .... ��---�.,../ . ,lj'.
,I,
l
, • ✓ RIJANTO . /
S 1 , .·
_;;;.--
BUPATI BLITAR,
ttd
RIJANTO
BUPATI BLITAR,
ttd
RIJANTO
LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 2 T.ARllH 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2
Tempat Pembayaran : Telah menerima pembayaran PBB-P2 Th. I Nama Wajib Pajak :
...__ ___ __,
Letak Objek Pajak : Kecamatan : Desa / Kelurahan
dari:
Nomor SPPT (NOP) : l ! 11 ! I �I ----.-----.---.I ._l __.____.___..I .__1 __.____.__�I ._l __.____.___.__.I D
Sejumlah : Rp
Tanggal Jatuh Tempo: Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) I II XIV
Ill XV IV V
VI VII
VIII IX
X
XI
XII
Tanggal Pembayaran : L.T:
L.B: Jumlah yang dibayar ,--------------------------,�I I�---------------------�
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BADAN PENDAPATAN DAERAH
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2
Tempat Pembayaran Telah menerima pembayaran PBB-P2 ThjL.. ___ _. Nama Wajib Pajak Letak Objek Pajak : Kecamatan
dari:
Tanda Terima dan
Cap Bank/Pos
Nomor SPPT (NOP)
Sejumlah : Rp Tanggal Pembayaran Jumlah yang dibayar
: lesj
/ jelurahan= I I I =1 ====11.__ __.__........__.ll.___.___.___.l l.____._____._____.___.l [J
Tanggal Pembayaran Jumlah yang dibayar
I I
: Rp
: Rp
Tanda Terima dan
Cap Bank/Pos
Tanda Terima dan
Cap Bank/ Pos
BUPATI BLITAR,
ttd
RIJANTO
LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 2 T.ARUN 2019
TANGGAL : 2 Ja.nuari 2019
SURAT PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN
Kepada Yth. Bupati Blitar Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Di Blitar
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
Alamat
Bertindak untuk dan atas nama:
Nama
NOP
Alamat
Dengan ini Mengajukan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal ............................. sebanyak ...................... kali angsuran, terhadap SPPT /SKPD yang telah diterima:
Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal ............................. sebanyak... ..... . ..... .. .. .. .. kali angsuran, terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima
a. b. C. d.
SKPD No SKPDKB No SKPDKBT No STPD No
p b em ayaran angsuran
No. Tanggal
a. Tgl. .................... b. Tgl. .................... C. Tgl. .................... d. Tgl .....................
Angsuran Ke
Angsuran Angsuran Angsuran Angsuran Jumlah
Tgl Tgl Tgl Tgl
Angsuran Pokok
Biaya
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Administratif / Denda
Jumlah Anggaran
Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka penagihan akan dilakukan dengan surat paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURA.NG BAYAR TAMBAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Nomor: Tanggal penerbitan
Jumlah pajak yang terhutang an masih harus diba ar
Tahun:
Rp
Letak Objek Pajak Ka bu paten Kecamatan
Nama dan Alam.at Waiib Pajak
Desa/ Kelurahan Alamat
NOP lIIT:CJIOIOijL.LLLC Perincia
SKPD* Tahun 2 3 4
5
6
7 8 6+7
Tan al ·atuh tern o: PERHATIAN
1. SKPDKBT PBB-P2-P2 ini harus dilunasi palinglambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima.
2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utangpajak belum dilunasi, maka tindakan penagihanakan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa,pelaksanaan sita dan lelang.
NPWPD: I I
R
R
R
Tern at Pemba aran
Blitar, ............................................. . KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut
Nomor dan Tanggal SPPT,
Jenis Pajak Tahun Keputusan Keberatan, Tanggal Jatuh Jumlah Tunggakan
Keputusan Pembetulan, Tempo (Rp)
Keputusan Banding
Jumlah
Dengan huruf ( ..................................................................................................................................... )
Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor : 28
tahun 2009 maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 15 (lima
belas) hari setelah tanggal surat teguran ini. Setelah batas waktu tersebut tindakan penagihan akan
dilanjutkan dengan penyerahan Surat Paksa jenis pajak. ---. Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan
: I I I I I I I I I I I I I I I I I NPWPD I I I I I I I I I I I I I I I : Jln . .................................. No . ...... Telp . .................... RT . ........... RW . ............. .
Desa/ Kelura..½.an *) : ............................................... Kecamatan ........................................................ .Kota/Kabupaten . .......................................................................................................................... .Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di: Alamat : Jln . .................................. No . ...... Telp . .................... RT . ........... RW . ............. .Desa/ Kelurahan *) : ............................................... Kecamatan ........................................................ .Kabupaten . .......................................................................................................................... .No.SPPT /NOP(lama) : I I II I 11 I I 11 I I 11 I I 11 I I I I I� dengan ini mengajukan permohonan mutasi/perubahan data objek/subjek PBB-P2 tersebut di atasuntuk SPPT PBB-P2 tahun ........... karena :
1. Peralihan hak atas tanah seluas: ........ m2 dan bangunan seluas: ...... m2, karena jual-beli/ tukarmenukar/ hibah/ hibah wasiat/ waris/ lelang/ putusan hakim/ hadiah *) berdasarkan Akta/RisalahLelang/ Putusan Hakim *) tanggal .................. nomor ......................................................................... .
Bersama ini dilampirkan pula : Beri tanda X pada kolom yang dipilih
1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang; pl!la.K 1runJ.2. Foto copy KTP atau identitas lainnya yang sah dari wajib pajak. 3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani. 4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) asli* PBB-P2 tahun pajak berjalan.5. Foto copy bukti lunas pembayaran PBB-P2-P2 5 (lima) tahun terakhir 6. Foto copy surat tanah dan atau bangunan/Surat Keterangan dan atau Surat Pernyataan
wajib pajak dan di ketahui oleh Kepala Desa/Lurah penguasaan atas tanah dan ataubangunan.
7. Pengantar dari Desa/ Kelurahan.Keterangan tentang obiek pajak lain yang dimiliki./ dikuasai/ dimanfaatkan :
Objek / Subjek Pajak untuk PBB-P2 -P2 Tahun tahun ............................ .
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar di
TEMPAT
Yang bertan.da tan.gan di bawai1i ini
Kepala Desa/ Lurah *) Kecamatan Kabupaten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan permohonan mutasi/perubahan data objek/subjek pajak untuk SPPT PBB-P2 Tai1iun .................... karena peralihai--i hak atas tanah / bangunai,..
Bersama ini dilampirkan pula: Beri tanda X pada kolom yang dipilih
1. Daftar perubahan Data Objek/Subjek Pajak yang diisi secara D lengkap dan ditanda tangan Kepala Desa / Lurah dan diketahui Camat.
2. SPOP dan Lampiran SPOP Kolektif ( Untuk Bangunan ) 0 3. Foto Copy SPPT tahun pajak berjalan. D 4. Foto Copy SSPD/STTS tahun terakhir. D
..................... , ............................. . MENGETAHUI, KEPALA DESA/LURAH ........................ .
Bangun (m2) w Btok/Kavling KTP M2 ZNT Tanah M2 0.. an
Dusun
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
············· ......... , ................................... . MENGETAHUI KEPALA DESA/LURAH .................. .
CAMAT ..................... .
Nomor Lampiran Perihal
PERMOBONAN PEMBETULAN SPPT - KOLEKTIF
Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2 tahun pajak
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar di
TEMPAT
Yang bertanda tangan di bawah ini
Kepala Desa/Lurah *) Kecamatan Ka bu paten
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi RpS00.000,- (lima ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan pembetulan atas SPPT PBB-P2 tahun ........... dengan alasan sebagaimana tercantum pada daftar terlampir.
Bersama ini dilampirkan pula: Beri tanda X pada kolom yang dipilih
1. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan pembetulan yang D ditandatangani Kepala Desa / Lurah dan diketahui Camat
2. Lampiran SPOP Kolektif ( Untuk Bangunan )3. Asli SPPT tahun pajak yang berkenaan.4. Foto Copy SSPD/STTS tahun terakhir.
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
: Permohonan Pengurangan SPPT/SKPD/STPD *) PBB-P2 tahun pajak ........ .
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar di
TEMPAT
Yang bertanda tangan di bawah ini :
���:TP ; r·r··i ... i··rT .. i .. T·r··r .. r-·i···i .. rT .. i··r·NPWP»··r·r·i··i .. r rT·rrr .i .. r·r .. i .. i.
Alamat : Jln . ................................... No ....... Telp . .................... RT . ........... RW . ............ .. Desa/Kelurahan *) : .................................................. Kecamatan ...................................................... .. Kota/Kabupaten . ............................................................................................................................ . Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di:Alamat : Jln . ................................... No . ...... Telp . .................... RT . ........... RW . ............. . Desa/Kelurahan *) : ................................................. Kecamatan ....................................................... . Kabupaten . ........................................................................................................................... . No.SPPT/NOP(lama) :I II II I II II II IC]
Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan atas SPPT/SKPD/STPD *) PBB-P2-P2 tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut : Beri tanda X pada kolom yang dipilih
1. Objek pajak sebagian/seluruhnya*) terkena pelebaran jalan/erosi sungai/pembebasantanah/longsor *). Sisanya: luas bumi ............. m2, luas bangunan ........... m2.
Bersama ini dilampirkan pula : Beri tanda X pada kolom yang dipiO L Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).
§ 2. Foto copy KTP/Suket kependudukan/KK dari wajib pajak.3. Kartu Miskin 4. SK Veteran* /SK Pensiunan*5. Asli SPPT / SKPD / STPD *) tahun pajak yang berkenaan.6. Foto copy bukti lunas PBB-P2 Tahun terakhir*. g
□
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK *)
( .......................................... )
*) Coret yang tidak perlu
BUPATI BLITAR,
ttd
RIJANTO
,,.....
Nomor Lampiran Perihal
PERMOHONANPENGURANGANSPPT-KOLEKTIF
Permohonan Pengurangan SPPT PBB-P2 tahun pajak ............... ..
Yth. Kepala Sadan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar di
TEMPAT
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Kepala ........................................................................................................ . Desa/Lurah *) ........................................................................................................ . Kecamatan ........................................................................................................ . Kabupaten ........................................................................................................ . dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi RpS00.000,- (lima ratus ribu rupiah) per OP /WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan permohonan pengurangan atas SPPT PBB-P2 tahun ........... dengan alasan sebagaimana tercantum pada daftar terlampir:
Bersama ini dilampirkan pula: Beri tanda X pada kolom yang dipilih
1. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan pengurangan D
D D
yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat2. Asli SPPT tahun pajak yang berkenaan.3. Foto copy bukti lunas PBB-P2 Tahun terakhir*.
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih .
PERMOHONAN PENGHAPUSAN I PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRA TIF
: Permohonan Penghapusan/Pengurangan Sanksi Administratif PBB-P2 tahun ............................ .
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar di
BLITAR
Yang bertanda tangan di bawah ini Nama No. KTP Alamat
; , ·· r · r· r·rr·i··r ·· i ·· ·i··rT·i ··r · r .. i .. i .NPWPD. ·r r ·i · · i" · r · r Y · ·i ·· i ·· i ·Tr rf ·,
: Jln . ........................................ No . ...... Telp . .................... RT . ...... RW . ..... . Desa/Keluraha..11 *) : ................................................... Kecamatan ............................................. . Kota/Kabupaten . ..................................................................................................................... . Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 P2 atas objek pajak yang terletak di : Alamat : Jln . ........................................ No . ....... Telp . .................. RT . ...... RW . ...... . Desa/Kelurahan *) ..................................................... Kecamatan ........................................... . Kabupaten . ..................................................................................................................... .
,,.-· No.SPPT/SKP *) : ................................................................................. tahun pajak ............. .
Dengan ini mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi administratif sebesar ........ % ( ............. ................ persen) dari denda yang tercantum pada : Beri tanda X pada kolom yang
dipilih
a. SPPT PBB-P2 tahun ........................................................................................ . b. SKPDKB/SKPDKBT PBB-P2 No . ........................................................................ .
tahun ............................ . c. STPD PBB-P2 No . .............................................................................................. .
tahun ............................ .
Bers.ama ini dilampirkan pula : BP.Ti t,:md.a X :oad.a kol.om 11miq d.ipilih
1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).
�
2. Foto copy KTP /Surat keterangan kependudukan/Kartu keluarga dari wajib pajak.3. Foto copy SPPT/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) PBB-P2 tahun pajak yang berkenaan.4. Foto copy bukti pembayaran PBB-P2 (SSPD/STTS *) tahun terakhir.5. Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan.
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih .
............... , ·············································· W AJIB PAJAK/ KU ASA WAJIB PAJAK *)
*) Coret yang tidak perlu
( ··········································)
BUPATI BLITAR,
ttd
RIJANTO
Nomor Lampiran Perihal
PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERHUTANG KOLEKTIF
Permohonan Keberatan atas SPPT PBB-P2 tahun ............................... .
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar
di TEMPAT
Yang bertanda tangan dibawah ini: Kepala Desa/ Lurah .................................................................................................... .. Kecamatan .................................................................................................... .
Kota ...................................................................................................... .
dalam hal 1m bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah) per OP /WP sebagaimana terse but pada kolom 2 daftar terlampir, dengan ini mengajukan permohonan keberatan atas pajak terhutang pada SPPT PBB-P2 tahun .............. dengan alasan dan perhitungan besamya pajak terhutang menurut wajib pajak sebagaimana daftar terlampir.
Bersama ini dilampirkan pula: Beri tanda X pada kolom yang dipilih
1. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan keberatan yang ditanda tanganiKepala Desa/Lurah dan diketahui Camat (untuk keberatan atas luas tanah/ bangunanagar diberi keterangan mengenai sebab-sebab perubahan luas).
2. Lampiran SPOP Kolektif dan Lampiran SPOP Perorangan dalam hal menyangkutbangunan.
3. Foto copy SPPT tahun pajak yang berkenaan.4. Foto copy STTS tahun terakhir.5. Foto copy surat tanah dan atau bangunan/ sket ukuran masing-masing sisi tanah dan
atau bangunan dalam hal salah luas.6. Untuk keberatan atas NJOP/kelas bumi bagi Desa/Kelurahan yang belum didata
dengan pola SISMIOP perlu dilampirkan pula : data pembanding NJOP/kelas bumi disekitarnya (foto copy SPPT PBB-P2 atas objek pajak disekitarnya).
Demikian untuk dapat dipertimbangkan.
MENGETAHUI, KEPALA DESA/LURAH ....................... .. CAMAT ................................ ..
LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR : 2 TAhIBf 2019 TANGGAL : 2 Janua.ri 2019
P EME RI N T A H KABUP A T E N BLI T A R
BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. WR.Soepratman No. 09
Telp. (0342) 802596 Fax. (0342) 815197
BLITAR
DERITA ACARA PENELITIAN Nomor: ................................ .
Berdasarkan penelitian kantor dan di lapangan, sesuai surat tugas: Penelitian di Kantor Nomor : ................................. Tanggal: ................................ . Penelitian di Lapangan N omor : .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. Tanggal : ................................ . Telah dilakukan penelitian di kantor pada tanggal ........... sampai dengan tanggal .......... .. Terhadap permohonan Pengajuan Keberatan.
Melalui surat nomor ................................... Tanggal ........................ yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dengan uraian berikut:
I. UMUM
1. NOP : ITJITJI I I ii I I ii I I II I I I Ii J 2. Alamat OBJEK Pajak3. Tahun Pajak4. Jenis Ketetapan5. PBB-P2 Terhutang
11.DASAR HOKUM
l. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.2. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Pajak Daerah.
III. HASIL PEMERIKSAAN1. Pemeriksaa..'1. di Kantor2. Pemeriksaan di Lapangan
Yth. Kepaia Badan Pendapatan Daerah KABUPATEN BLITAR di
TEMPAT
Yang bertanda tangan di bawah ini Nam.a No. KTP f··j··y··j·T·r-r .. i··j··r·r·f··r··f·T··r .. i·NPWPDT·r-ri .. i""i"TTTT·rrTT·j·Alam.at : Jln . ...................................... No . ...... Telp . ................ RT ........ RW . ....... .. Desa/Kelurahan*) : ................................................... Kecamatan. ............................................ . Kota/Kabupaten . .................................................................................................................. . Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas tanah dan atau bangunan yang terletak di: Alam.at Jln ....................................... No . ...... Telp . ................ RT . ....... RW . ........ .
,,- Desa/Kelurahan*) : .................................................... Kecamatan ........................................... . Kabupaten ................................................................................................................... . No. SPPT / NOP : ............................................................... tahun pajak .............................. . Berdasarkan Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak Baru/Putusan Pengadilan*): Nomor ................................................................... tahun .................................... . Yang dibuat oleh . .................................................... ,, ............................................................... . Jenis perolehan hak: .................................................................................................................. . Pembayaran PBB-P2 : Rp ................................... tanggal ........................ di Bank ...................... . Dengan ini mohon pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebesar Rp ................................... .
( .................................................................................................................................................... ) dengan alasan
Untuk pengembalian yang kami mohon adalah : Beri tanda X pada kolom yang dipilih
a. Dibayar Tunaib. Dipindah bukukan pada Bank ............................ No. Rek. ......................................... .
Atas Nam.a .................................................................................................................. . c. Sumbangkan kepada Negara.d. Kompensasi dengan .................................................................................................... .
B
B Bersama ini dilampirkan pula : Beri tanda X pada kolom yang dipilih
1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain).2. Foto copy KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak.3. Asli Surat Setoran PBB-P2 (SSPD).4. Asli SK Keberatan/SK Pengurangan/ SK Pembetulan/Putusan Banding *)5. Foto copy Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak Baru/Putusan Pengadilan*)6. Foto copy SPPT /PBB-P2 tahun terakhir untuk objek pajak yang berkenaan.7. Foto copy bukti Pembayaran PBB-P2 (SSPD/STTS *) tahun terakhir untuk objek pajak
yang berkenaan.
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
") Coret yang tidak perlu
. .................. , ······································ WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK *)
: Permohonan Penundaan Tanggal Jatuh Tempo Pengembalian SPOP/ Jatuh Tempo Pembayaran SPPT *)
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar di
TEMPAT
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama . ...................................................................................................................... . No. KTP : I I I ! I ! ! I ! I I I I I ! ! I NPWPD I ! I ! I I I I I ! I I I I !Alamat : Jln . .................................. No . ...... Telp . ................. RT . ........... RW . ........... . Desa/Kelurahan *) : .................................................. Kecamatan ................................................ . Kota/Kabupaten . ..................................................................................................................... .
,,,- Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di : Alamat : Jln . .................................. No . ...... Telp . .................... RT . ........... RW . ....... . Desa/Kelurahan *) : ................................................. Kecamatan ................................................. . Kabupaten . ..................................................................................................................... . No.SPPT/NOP : ITJo=--11 I I II I I II I I II I I I !I =:J tahun pajak ............... . Tanggal diteri1nanya SPOP / SPPT : ....................................................................................................... .
Dengan ini mengajukan penundaan Beri tanda X pada kolom yang dipilih
a. Tanggal jatuh tempo pengembalian SPOPb. Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran SPPT *) dengan alasan:
Bersama ini dilampirkan pula
□ □
Beri tanda X pada kolom yang dipilih
1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).
§ 2. Foto copy KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak.3. ·········································································································································
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK*)
*) Coret yang tidak perlu
( .......................................... )
BUPATI BLITAR,
ttd
RIJANTO
LAMPIRAN XXIX PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 2 TAhU.t!f 2019 TANGGAL : 2 Januari 2019
P EME RI N T A H KABUP A T E N B L I T A R BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Nomor: ................................ .
Berdasarkan penelitian kantor dan di lapangan, sesuai surat tugas : Penelitian di Kantor Nomor : .. . .. . . . . . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. Tanggal : ................................ . Penelitian di Lapangan Nomor : .. . .. . . ... .......... ... . ... .. .. . Tanggal : ................................ . Telah dilakukan penelitian di kantor pada tanggal ........... sampai dengan tanggal.. ......... . Terhadap permohonan Pengajuan Keberatan.
Melalui surat nomor ................................... Tanggal ........................ yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dengan uraian berikut
I. UMUM1. NOP : [TI[TII I I II I I II I I II I I I II J 2. Alamat OBJEK Pajak3. Tahun Pajak4. Jenis Ketetapan5. PBB-P2 Terhutang
11.DASAR HUKUM1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.2. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 ten tang Pajak Daerah.
m. HASIL PEMERIKSAAN1. Pemeriksaan di Kantor2. Pemeriksaan di Lapangan
IV. KESIMPULAN1. Kesim pulan2. Saran
Menyetujui Wajib Pajak
(. ........................ }
Kepala Badan Pendapatan Daerah
( .............................. }
Petugas Peneliti I
(. ......................... }
Mengetahui,
Kepala
Blitar, ................... .
Petugas Peneliti II
( ........................... )
Kepala Bidang .................... . Bidang .................. .