BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu mengadakan pengaturan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas ; b. bahwa ketentuan pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2010 perlu diadakan penyempurnaan karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
24
Embed
BUPATI BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...jdih.badungkab.go.id/uploads/produk-hukum/peraturan/2013/...Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PERJALANAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan
terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
dipandang perlu mengadakan pengaturan terhadap pelaksanaan
perjalanan dinas ;
b. bahwa ketentuan pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Badung yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2010 perlu diadakan
penyempurnaan karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan
kondisi saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perjalanan Dinas;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
- 2 -
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 3 -
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Departemen
Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 36/PMK.02/2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013.
- 4 -
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Badung :
2. Bupati adalah Bupati Badung.
3. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Badung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap
adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian.
6. Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat
dari perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta
Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas di tempat
kedudukan Kantor ketempat tujuan dan kembali ketempat
kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah daerah atas
perintah Pejabat yang berwenang.
7. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Badung adalah
perjalanan dinas di wilayah Kabupaten Badung dalam radius
lebih dari 6 (enam) kilometer dari tempat kedudukan kantor untuk
kepentingan Pemerintahan Kabupaten Badung atas perintah
pejabat yang berwenang.
8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Propinsi Bali adalah Perjalanan
Dinas luar Kabupaten Badung dalam Wilayah Provinsi Bali.
9. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas keluar
Wilayah Provinsi Bali, atas perintah pejabat yang berwenang.
- 5 -
10. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas yang
dilakukan dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama
luar negeri.
11. Perhitungan SPPD Rampung adalah perhitungan kembali
terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan
semula berdasarkan perhitungan hari pelaksanaan tugas.
12. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua
biaya yang bersifat sebagai uang muka.
13. Biaya Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai
akibat dari perjalanan dinas.
14. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang
selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan
Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
15. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat
Tugas yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung oleh pejabat
berwenang dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas untuk
kepentingan Pemerintahan Kabupaten Badung.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD
adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta
Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/barang.
18. Pejabat yang berwenang adalah atasan dari Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta
Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- 6 -
BAB II
JENIS PERJALANAN DINAS
Pasal 2
Perjalanan Dinas terdiri dari :
a. Perjalanan dinas jabatan;
b. Perjalanan dinas pindah.
Pasal 3
(1) Perjalanan dinas jabatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan
Pemerintah Kabupaten Badung dari tempat kedudukan ke tempat
yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
(2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
a. ditugaskerjakan (didetasir) di luar tempat kedudukan/tempat
tinggal dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan;
b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang
diadakan di luar tempat kedudukan;
c. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai
Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan
yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk
mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatan guna
kepentingan jabatan;
d. untuk mendapat pengobatan di luar Tempat Kedudukan
berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai
Negeri;
e. diharuskan memperoleh pengobatan di luar tempat
kedudukan/tempat berada, berdasarkan surat keterangan
dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan
tugas;
f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat
Kedudukan;
g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenasah
pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam
melakukan perjalanan dinas;
- 7 -
h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakam jenasah pejabat
negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat
Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
Pasal 4
(1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang
lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan
pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil beserta
keluarganya yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar
permohonan sendiri.
(2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :
a. istri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang
perkawinan yang berlaku;
b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut
hukum yang berumur tidak lebih dari 25 tahun pada waktu
berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai
penghasilan sendiri;
c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah yang
menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun, yang
menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang
menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;
atau
d. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut
hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang tidak bersuami
dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
(3) Dalam perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan
dalam hal :
a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat
hendak menetap bagi Pegawai Negeri Sipil yang
diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau
mendapat uang tunggu;
- 8 -
b. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri Sipil yang
meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan
menetap.
(4) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung
sejak pemberhentian / meninggal dunia.
BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 5
(1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
a. Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku, dan transport
lokal;
b. Biaya penginapan;
c. biaya transport pegawai;
d. uang representasi bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II;
e. sewa kendaraan dalam kota;
f. biaya pengepakan, dan biaya angkutan barang-barang;
g. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
(2) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf d, dibayarkan secara lumpsum dan
merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.
(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan
perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat
penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya
penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) sesuai dengan tarif
hotel pada Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013
tentang Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- 9 -
(4) Biaya transport pegawai dan biaya transport keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai
dengan biaya riil yang merupakan biaya yang diperlukan untuk
transport dari Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan
tempat keberangkatan sampai ke Terminal
Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan ke tempat tujuan dan kembali ke
terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan keberangkatan serta
transport dari/ke Terminal Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan.
(5) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dapat diberikan kepada pejabat negara untuk keperluan
pelaksanaan tugas ditempat tujuan;
(6) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil
sesuai dengan Lampiran II Peraturan Bupati ini;
(7) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan penginapan
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c
diatas tidak diperoleh, maka sesuai Pasal 34 ayat (3) Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
113/PMK.05/2012 pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas
Jabatan dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sesuai
yang ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
Pasal 6
(1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah bersangkutan;
(2) Pejabat yang berwenang memberi surat perintah harus
memperhatikan ketersediaan dana dan lamanya waktu yang
diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 10 -
Pasal 7
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil
serta Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas
rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu
yang sama.
Pasal 8
(1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
a. tingkat A untuk Pejabat Negara ( Bupati / Wakil Bupati );
b. tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut Eselon II (Ketua
DPRD / Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD );
c. tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut Eselon III /
Gol. IV;
d. tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut Eselon IV /
Gol. III;
e. tingkat E untuk pegawai yang digaji menurut golongan II dan
Golongan I ( THL / Honorer Sarjana dan / THL / Honorer
SMU serta Sederajat Kebawah ).
(2) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan / atau keluarganya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) digolongan
menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai bersangkutan.
(3) Pegawai Tidak Tetap, yang melakukan perjalanan dinas untuk
kepentingan Pemerintah Kabupaten Badung, dapat dilakukan
setelah mendapat ijin Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang bersangkutan dan golongannya ditentukan berdasarkan
pendidikan atau dengan perlakuan disamakan dengan Pegawai
Negeri yaitu Untuk THL/Honorer Sarjana dipersamakan dengan
Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan THL/Honorer
SMU/Sederajat kebawah dipersamakan dengan Pegawai Negeri
Pegawai Negeri Sipil Golongan I.
(4) Orang Pribadi selain Pasal 3 yang melakukan perjalanan dinas
untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Badung dapat diberikan
dan ditentukan oleh Pengguna Anggaran berdasarkan pendidikan /
kepatutan / tugas yang bersangkutan serta ketersediaan dana yang
ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 11 -
Pasal 9
(1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
a. biaya angkutan pegawai dan uang harian untuk perjalanan
dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 2 ) huruf a,
huruf b dan huruf c;
b. biaya angkutan pegawai dan bantuan biaya pendidikan sesuai
ketentuan yang berlaku untuk perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f ;
c. biaya angkutan pegawai dengan 1 (satu) orang keluarga yang
mengantar dari tempat kedudukan ke tempat berobat untuk
perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf e ;
d. biaya angkutan pegawai/keluarga dan uang harian sebanyak-
banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan
angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h ;
e. untuk perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II
diberikan pula uang representasi.
(2) Untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, diberikan :
a. biaya angkutan pegawai;
b. angkutan keluarga;
c. biaya Pengepakan; dan
d. angkutan barang.
Pasal 10
(1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya
untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut :
a. biaya angkutan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
DPRD,Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap
dengan jenis dan kelas angkutan yang digunakan ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Bupati ini;
- 12 -
b. uang harian dan penginapan serta angkutan dari/ ke Bandara
yang merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
c. biaya pemetian dan angkutan jenazah ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;
d. uang representasi bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri
Sipil Eselon II ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV Peraturan ini;
e. biaya pengepakan barang dalam rangka perpindahan
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
Peraturan ini.
(2) Lampiran I sampai dengan Lampiran V merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 11
(1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara
biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya
perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai
dilaksanakan.
(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- 13 -
BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA
Pasal 12
(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan
perjalanan dinas wajib terlebih dahulu mendapat
persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
(2) Persetujuan perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat SPT dan SPPD dari
pejabat yang berwenang dengan format SPT dan SPPD
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
(3) Pertanggungjawaban biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (4), cukup dengan kwitansi dan perincian
penggunaan.
Pasal 13
(1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas (SPT)
dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah sebagai
berikut :
e. Bupati Badung bagi :
1. Bupati Badung;
2. Wakil Bupati Badung;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
f. Ketua DPRD bagi :
1. Ketua DPRD;
2. Wakil Ketua DPRD;
3. Anggota DPRD;
4. Sekretaris DPRD.
g. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung atau yang dikuasakan
bagi :
1. Staf Ahli;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah;
3. Inspektur;
- 14 -
4. Kepala Badan;
5. Kepala Dinas;
6. Kepala Kantor;
7. Kepala Satuan;
8. Kepala Lembaga Lainnya.
h. Asisten bagi Para Kepala Bagian dan Staf bawahannya
dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung ;
i. Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Satuan/
Kepala Kantor dan Sekretaris DPRD bagi Pegawai
bawahannya yang ada dilingkungan masing-masing.
(2) Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
sebelum diterbitkan harus mendapat pertimbangan dari sekretaris
DPRD.
Pasal 14
Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tiba
kembali dilaksanakan sebagai berikut :
a. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Badung bagi
Bupat/Wakil Bupati Kabupaten Badung;
b. Sekretaris DPRD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
c. Para Asisten dan Para Kepala Bagian dilaksanakan oleh Kepala
Bagian Umum sedangkan staf oleh Kepala Bagian Masing-
masing;
d. untuk Badan, Dinas dan Sekretaris DPRD dilaksanakan oleh
Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah;
e. untuk kantor dilaksanakan oleh Kasubag. T U masing-masing;
f. untuk orang pribadi dilaksanakan oleh Sekretaris / Kepala
Bagian T U / Ka. Sub Bag. TU di SKPD yang melaksanakan
kegiatan tersebut.
Pasal 15
(1) Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas
(SPPD) dan Laporan pelaksanaan perjalanan dinas merupakan
bukti pertanggung-jawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
(2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau
cacat-cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan
- 15 -
dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang
berwenang.
(3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara
terperinci dalam lampiran SPPD.
(4) Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan
pada SPPD, bukti tanda terima uang perjalanan dinas dalam
bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran
bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan
perjalanan dinas.
(5) Dalam SPPD dicantumkan :
a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain
yang ditunjuk;
b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan
ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang didatangi;
c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan
ditandatangani Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang
ditunjuk.
(6) Paling lama 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir,
SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan
tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk
diserahkan kepada bendahara pengeluaran, untuk segera
dipertanggung jawabkan.
(7) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) diadakan perhitungan SPPD Rampung dan penyelesaian
apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan
dinas dari yang telah dibayarkan semula, perhitungan kembali