Buletin Tata Ruang dan Pertanahan (GLVL7DKXQ 1 th 2018 ok-kecil.pdf · Pada rubrik artikel, ... Ruang dan Pertanahan - Kementerian PPN/Bappenas, ... Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

1Buletin Tata Ruang dan Pertanahan Edisi Tahun 2018

2 Buletin Tata Ruang dan Pertanahan Edisi Tahun 2018

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena perkenan-Nya Buletin Tata Ruang dan Pertanahan (Buletin TRP) Edisi Tahun 2018 ini dapat terbit. Penerbitan Buletin TRP ini dalam rangka menyosialisasikan kebijakan dan konsep pembangunan bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Informasi Geospasial. Buletin ini bukan hanya diperuntukan bagi kalangan internal Kementerian PPN/Bappenas namun juga bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan penataan ruang, pengelolaan pertanahan, serta informasi geospasial.

Buletin Tata Ruang dan Pertanahan (Buletin TRP) edisi kali ini mengangkat topik mengenai “Perencanaan Pembangunan Melalui Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)”. Topik ini diangkat mengingat sejak penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2017, pendekatan perencanaan dilakukan dengan prinsip money follows program menggunakan pendekatan THIS dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Hal tersebut diperkuat dengan terbitnya PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Pada rubrik artikel, Buletin TRP mengulas mengenai telaah komparatif konstelasi penataan ruang yang diulas oleh Dr. Kahirul Rizal, ST, MPP. Ada pula cerita dari Kasubdit Tata Ruang, Ir. Rinella Tambunan, MPA tentang perjalanan panjang pembangunan Saemangeum Project di Korea Selatan yang bisa dicontoh dalam menerapkan reklamasi lahan.

Melalui wawancara khusus bersama Bapak Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP, Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Utama Bidang Pengembangan Regional yang ahli dan paham mengenai penanganan kebencanaan, Tim Redaksi berusaha mencari tahu lebih lanjut mengenai peran pendekatan THIS dalam manajemen penanggulangan bencana.

Semoga Buletin TRP Edisi Tahun 2018 ini dapat memberikan pengetahuan baru terhadap para pembaca mengenai isu-isu seputar penataan ruang, pertanahan, dan informasi geospasial. Selamat membaca!

Salam,

Redaksi Buletin TRP

Dari Redaksi

Pelindung: Deputi Bidang Pengembangan Regional | Penanggung Jawab: Direktur Tata Ruang dan Pertanahan | Pemimpin Redaksi: Santi Yulianti | Dewan Redaksi: Rinella Tambunan, Aswicaksana, Nana Apriyana, Hernydawati, Awan Setiawan | Editor: Rini Aditya Dewi, Raditya Pranadi | Redaksi: Khairul Rizal, Elmy Yasinta Ciptadi, Tarina Iqlima, Riani Nurjanah, M. Emil Widya Pradana, Idham Khalik, Gita Nurrahmi, Fadiah Adlina Ulfah, Edi Setiawan, Andelissa Nur Imran, Farish Alauddin, Mega Sesotyaningtyas, Adib Ahmad Kurnia | Desain & Tata Letak: Meddy Chandra | Distribusi & Administrasi: Sylvia Krisnawati, Pratiwi Khoiriyah, Sukino, Widodo

Susunan Redaksi

Redaksi menerima kiriman tulisan/artikel dari luar. Isi berkaitan dengan penataan ruang dan pertanahan, serta belum pernah dipublikasikan. Panjang naskah tidak dibatasi. Bagi yang ingin berkontribusi mengisi buletin ini, dapat mengirimkan naskah tulisan/artikel serta data identitas diri ke alamat: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan - Kementerian PPN/Bappenas, Jl. Taman Suropati No.2, Gedung Madiun Lt.3 - Jakarta 10310 atau e-mail: [email protected]

Isi tulisan/artikel berhak diedit oleh Redaksi.


Ringkas Buku

Dalam Berita

Agenda Direktorat TRP

Daftar Isi

22

4 Wawancara Tokoh

323644485056

Perencana Utama Kedeputian Bidang Pengembangan RegionalDr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP

10 Artikel

18 Melihat dari Dekat

Konstelasi Penataan Ruang:Sebuah Telaah Komparatif

Kajian

Sosialisasi Peraturan

Data dan Informasi

Kliping

Foto cover: okezone.com

Perjalanan Panjang PembangunanSaemangeum Project


Posisi geografis Indonesia yang terletak di ujung pergerakan tiga lempeng dunia: Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik, menempatkan Indonesia

menjadi wilayah yang rawan bencana alam. Bencana alam yang terjadi di negeri ini mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan risiko dan dampak bencana alam tertinggi di dunia. Posisi ini dilihat dari jumlah jiwa manusia yang terancam risiko kehilangan nyawa bila terjadi bencana. Karena itulah United Nations Secretariat for International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang paling rawan bencana.

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB) pengertian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kebencanaan merupakan pembahasan yang

WAWANCARA TOKOH


sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak.

Sejak penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2017, pendekatan perencanaan dilakukan dengan prinsip money follows program menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Hal tersebut diperkuat dengan terbitnya PP 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan bermaksud ingin mengetahui lebih lanjut mengenai peran pendekatan THIS dalam penanggulangan bencana.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, tim redaksi Buletin Tata Ruang dan Pertanahan berkesempatan berbincang dengan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Utama Bidang Pengembangan Regional Dr.

Ir. Suprayoga Hadi, MSP di Kedai Kopi Perjoeangan Menteng pada akhir April lalu. Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP yang akrab disapa Pak Yoga pernah menjabat Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Berikut petikan wawancaranya.

Redaksi (R): Bagaimana pandangan Bapak terhadap pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dalam penanggulangan bencana?

Yoga (Y): Saya apresiasi bahwa aspek spasial dimasukkan ke dalam salah satu prinsip perencanaan yang lebih komprehensif. Krn jika berbicara rencana jangka panjang, kita harus komplementing dengan aspek spasial. Harus ada sinkronisasi masa pemberlakuan dokumen jangka panjang (RPJP) yang konteksnya aspasial dengan dokumen perencanaan tata ruang (RTRW) yang konteksnya spasial. Dua hal ini seharusnya menjadi acuan dalam menyusun RPJMN.

Dalam penanggulangan bencana, pendekatan secara THIS dapat dijabarkan seperti ini. Sejalan dengan

Peran Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dalam ManajemenPenanggulangan Bencana

Perencana Utama Kedeputian Bidang Pengembangan RegionalDr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP

foto: dibi.bnpb.go.id


WAWANCARA TOKOH

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah memperhatikan kondisi geografis wilayah nasional yang rawan terhadap bencana, maka di tingkat daerah juga diperlukan perhatian yang lebih tegas dalam melakukan penyusunan atau penyesuaian RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota yang berbasis risiko bencana di masing-masing wilayah.

Dengan memperhatikan proses penyusunan dan penyesuaian RTRW yang berbeda di masing-masing daerah, maka diperlukan kajian yang sifatnya khusus untuk dapat mengakomodir kebutuhan dan kesesuaian dengan tingkat kerentanan dan risiko bencana di masing-masing daerah.

Berangkat dari hal itulah diperlukan sinergi antara penyusunan dan penyesuaian RTRW dengan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Renaksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB), dengan memperhatikan tingkat risiko yang berbeda diantara masing-masing daerah.

R: Bagaimana kondisi eksisting penanggulangan bencana di Indonesia?

Y: Di dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, No. 26 tentang penataan ruang, dan No. 27 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pembahasan kebencanaan sudah cukup eksplisit tercantum di dalamnya, namun

implementasinya masih kurang. PRB belum dijadikan prioritas.

Sampai dengan saat ini telah disusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait dengan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana dalam bentuk Pedoman Penataan Ruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana (P2R PRB) yang merupakan hasil studi Penataan Ruang Kawasan Bencana di beberapa daerah, seperti:• Penataan Ruang KRB Longsor Banjarnegara;• Penataan Ruang KRB Gunung Api Sinabung

Kabupaten Karo;• Penataan Ruang KRB Tsunami Pangandaran;• Penataan Ruang KRB Banjir Cilacap;• Penataan Ruang KRB Gunung Kelud Kabupaten

Blitar;• Penataan Ruang KRB Gempabumi dan Tsunami

Kabupaten Kulonprogo; dan• Penyusunan Profil Penataan KRB Indonesia 2015.

Bersama dengan teman-teman BNPB saat ini saya sedang susun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2015-2045.

R: Bagaimana implementasi pendekatan THIS yang ideal dalam Penanggulangan Bencana?

Y: Kalau berbicara ideal, sebenarnya tidak ada yang ideal, namun jika merujuk peraturan penataan ruang wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26


Bappenas harus take a lead dan gandeng mitra

K/L terkait.

“ “

Tahun 2007, undang-undang ini telah memperhatikan pentingnya perhatian atas risiko dan kerentanan bencana wilayah nasional dan daerah.

Saat ini penyusunan RTRW di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota masih dalam proses penyusunan dan penyesuaian, sehingga memerlukan sinergi dengan proses penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB) dan rencana aksi pengurangan risiko bencana (RAPRB).

Jika dikaitkan dengan peningkatan kualitas RTRW, maka perlu perhatian khusus atas kondisi kerentanan dan risiko bencana di masing-masing wilayah, dalam pengamanan pelaksanaan prioritas nasional pada kawasan-kawasan strategis nasional.

R: Apa saja isu strategis, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi tersebut?

Y: Kapasitas pemda yang belum terlalu paham tentang perlunya PRB. Kepedulian mereka terhadap PRB hanya pada pemda dengan daerah rawan bencana. Selain itu, penerapan teknologi juga menjadi kunci dalam mendeteksi mitigasi bencana, antisipasi, dsb.

Salah satu isu yang muncul dalam upaya pengintegrasian adalah adanya perbedaan jangka waktu antara periode Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan waktu penyusunan atau peninjauan kembali RTR, idealnya pada saat peninjauan kembali/penyusunan RTR, RPB sudah tersedia.

Saat ini belum ada peraturan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam penyusunan rencana tata ruang.

Peraturan yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang, dalam hal ini RTRW Provinsi dan RTR KSN, adalah Permen PU No. 15/PRT/M/2009 dan Permen PU No. 15/PRT/M/2012, namun belum secara jelas memberikan arahan bagi penyusunan RTRW Provinsi dan RTR KSN yang berbasis pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana).

Ditjen Penataan Ruang Kementerian ATR/BPN saat ini sedang menyusun Standar Penataan Ruang di Kawasan Rawan Bencana, sebagai pedoman yang dapat menjadi acuan bagi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana tata ruang.

Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Struktur BPBD yang ada saat ini saya rasa sudah cukup untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, hanya perlu dioptimalkan lagi dalam hal sumber daya manusia dan anggarannya. Kondisi SDM saat ini masih sangat kurang kapabilitasnya dalam penanggulangan bencana, khususnya untuk aspek pencegahan dan mitigasi bencana (perencanaan), karena saat ini fokusnya masih lebih pada hal-hal yang operasional (kesiapsiagaan dan tanggap darurat).

Dalam pembentukan dan penguatan BPBD ini, menurut saya sebaiknya pemerintah daerah juga mempertimbangkan karakteristik geografis daerahnya, misalnya provinsi kepulauan seperti NTT atau kota kepulauan seperti Ternate, dimana sebagai wilayah kepulauan, maka sarana dan prasarana evakuasi menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan.


Penguatan BKPRD terkait KebencanaanBila bercerita tentang BKPRD terkait kebencanaan,

sehubungan dengan belum masuknya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam salah satu tugas BKPRD dan tidak masuknya kelembagaan bencana (BPBD) sebagai anggota BKPRD, maka tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas BKPRD terhadap kebencanaan, terutama dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam penataan ruang.

Beberapa alternatif yang dapat diambil: (i) Memasukkan kelembagaan bencana, dalam hal ini BPBD, sebagai salah satu anggota BKPRD; atau (ii) Memasukkan BPBD ke dalam Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang pada saat penyusunan rencana tata ruang, dan ke dalam Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada saat rencana tata ruang sudah selesai disusun dan masuk pada tahap implementasi; atau (iii) Memasukkan BPBD dalam Tim Teknis tentang penanggulangan bencana.

R: Strategi apa yang perlu ditempuh untuk menghadapi isu strategis, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi?

Y: Secara konsep, strategi yang ideal dalam pengurangan risiko bencana (PRB) ada 6, yakni penetapan mekanisme koordinasi dan kerangka hukum untuk PRB, integrasi konsep PRB ke dalam Rencana Pembagunan, peningkatan pertukaran dan manajemen informasi, mempromosikan pendidikan dan kesadaran publik akan PRB, melakukan pembangunan kemiteraan dengan para stakeholders dan partisipasi publik, serta yang terakhir advokasi.

Dan ada 3 (tiga) poin penting yang ingin saya sampaikan terkait peningkatan manajemen penanggulangan bencana:

1. Pengintegrasian PRB dalam penataan ruang wilayah merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan aman untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara yang rawan dan rentan terhadap kejadian bencana.

2. Masih diperlukan perbaikan dan penyempurnaan

terhadap kerangka regulasi dan kelembagaan dalam mengintegrasikan PRB ke dalam perencanaan dan penganggaran, termasuk penataan ruang yang berbasis risiko bencana.

3. Kapasitas kelembagaan yang terkait dengan PRB dan PRW menjadi kunci penting untuk dapat mewujudkan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi PRB yang menjadi masukan dalam penyusunan RTRW yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan dan aman.

Jika hal ini dilakukan, diharapkan pemerintah pusat maupun daerah dapat lebih fokus dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik risiko bencana di masing-masing daerah.

Bappenas harus take a lead dan gandeng mitra K/L terkait. Tapi kita harus siap dengan kerangka kebijakan yang lebih konkrit dan terlihat sebagai action plan.

R: Apakah data dan informasi kebencanaan yang tersedia saat ini termasuk ketersediaan peta skala 1:50.000, sudah memenuhi kebutuhan untuk penanggulangan bencana?

Y: Jika di 416 kabupaten kota sudah lengkap semua peta 1:50.000 maka kita lebih mudah meminta ke daerah untuk riset dan asesmen berdasarkan peta dasar yang sudah dibangun.

Namun jika kita sudah masuk ke dalam RDTR yang lebih detail petanya, pemerintah bisa lebih fokus dalam merencanakan program kegiatan teknis. Tapi dengan sudah lengkapnya peta 1:50.000 menurut saya sudah cukup bagus.

Berbicara tentang ketersediaan data menurut pandangan saya sudah cukup bagus, BNPB sudah bikin yang namanya Data dan Informasi Indonesia, yakni historis kebencanaan suatu daerah selama 1 tahun ke belakang.

Ada aplikasi InaRISK, sudah ada di android, isinya peta-peta risiko dan ancaman bencana di setiap daerah. Ada juga InaRISK PERSONAL, yakni kita bisa mengetahui rawan bencana apa saja yang ada di daerah tempat kita berada saat itu, dan ada opsi pilihan kita harus menyelamatkan diri ke daerah mana. (*)

WAWANCARA TOKOH

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP bersamatim redaksi Buletin TRP

(ki-ka: Rini, Riani dan Bu Santi)foto-foto: Dit. TRP


TAHUKAH ANDA

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang

digunakan adalah tematik, holistik, integratif, dan spasial, yaitu:

Tematik: Tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP 2019 tema utama yang diusung adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, yang dijabarkan ke dalam 5 Prioritas Nasional.

Holistik: Penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan.

Integratif: Upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan.

Spasial: Kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Sumber: Dokumen RKP 2018, Kementerian PPN/Bappenas

Tahukah Anda ?

Pertemuan Tiga Pihak adalah pertemuan antara kementerian/lembaga sektoral, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan dalam rangka penelaahan rancangan Renja K/L serta penyusunan RKP setelah terbitnya Surat Bersama Menteri dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran.

Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan yang disingkat Rakortek merupakan rapat koordinasi yang dilaksanakan antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai target pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Rakortek bertujuan untuk melakukan penyelerasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan masing-masing bidang urusan pemerintahan. Selain itu diharapkan juga melalui Rakortek akan lahir komitmen daerah dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional.

Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat yang selanjutnya disingkat Rakorbangpus adalah forum antarpelaku antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka penyampaian rancangan awal RKP dan Pagu Indikatif.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Sumber: Informasi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, 2018


KONSTELASIPENATAAN RUANG:SEBUAH TELAAH KOMPARATIF

ARTIKEL

Penyempurnaan sistem penataan ruang yang dilakukan satu dasawarsa lalu dimotivasi oleh agenda reformasi yang sedang bergulir saat itu,

yaitu demokratisasi dan desentralisasi. Di samping itu, upaya untuk mensinkronkan rencana spasial dengan rencana pembangunan juga menjadi ‘concern’ dari sistem penataan ruang yang sekarang, terutama konsistensi jangka waktu perencanaan. Dan lagi, pengendalian penataan ruang dalam sistem yang lama dinilai sangat lemah sehingga perlu diperkuat dengan berbagai instrumen pengendalian, seperti sanksi, perizinan, insentif/disinsentif, dan peraturan zonasi. Isu kapasitas kelembagaan penataan ruang juga menjadi perhatian serius dalam UUPR saat ini yang diselenggarakan melalui pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang.

Namun demikian, rezim penataan ruang yang sekarang tidaklah bebas dari kritik. Sistem penataan ruang saat ini dinilai terlalu kompleks. Sementara itu, kapasitas pelaku penataan ruang tidak siap dengan kompleksitas tersebut. Keadaan menjadi semakin

pelik dengan tingginya intensitas pembangunan dan meningkatnya tekanan dari kompetisi global.

Salah satu kompleksitas yang dihasilkan sistem penataan ruang saat ini adalah masifnya jumlah RTR yang harus dihasilkan. Di tingkat nasional, misalnya, selain RTRW nasional dan pulau terdapat 76 kawasan strategis nasional yang perlu disusun RTR-nya. Di level provinsi, selain kewajiban menyusun RTRW provinsi, kami mengidentifikasi tambahan 736 kawasan strategis provinsi yang diamanatkan untuk disusun RTR-nya. Dengan jumlah 508 kabupaten/kota, jumlah RTR yang harus dihasilkan bertambah secara signifikan. Secara aturan, selain rencana umum, kabupaten/kota juga diwajibkan membuat rencana rinci tata ruang, termasuk RTR kawasan strategis kabupaten/kota, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) beserta peraturan zonasi dari masing-masing rencana detail tersebut.

Jika kita asumsikan terdapat lima kawasan strategis di setiap kabupaten/kota, dan rencana detail yang disusun adalah untuk setiap kecamatan yang terdapat dalam wilayah kabupaten/kota, maka estimasi jumlah

Sudah lebih dari satu dasawarsa Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) diadopsi. Namun, wujud ruang pembangunan sepertinya masih jauh dari apa yang divisikan oleh UU tersebut. Praktik pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang masih jamak terjadi. Penegakan tata ruang pun masih jauh tertinggal. Ironisnya, justru rencana tata ruang (RTR) yang akhirnya ‘dipaksa’ untuk menyesuaikan.

Dr. Khairul Rizal, ST, MPP


rencana tata ruang yang harus dihasilkan mencapai 18 ribu rencana. Tentunya, tidak setiap rencana dibuat dalam satu dokumen tersendiri. Pada kenyataannya, beberapa rencana dapat diintegrasikan ke dalam satu dokumen RTR, seperti RDTR dan peraturan zonasi. Dan lagi, RDTR untuk setiap bagian wilayah kabupaten/kota lazim dibuat dalam satu dokumen yang

ARTIKEL

utuh. Dengan pengaturan dokumen seperti itu, maka jumlah dokumen RTR yang harus dihasilkan turun drastis hingga hanya sekitar 2.463 dokumen1. Penting untuk dicatat bahwa meskipun secara dokumen jumlah yang harus dihasilkan berkurang drastis, secara cakupan substansi jumlah RTR yang harus disusun tidaklah berkurang sedrastis itu.

1 Publikasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang , Desember 2017

foto: koranyogya.com


Kapasitas pemerintah daerah untuk menyusun keseluruhan RTR itu ternyata juga terbatas. Di level provinsi misalnya, rata-rata dibutuhkan 2.198 hari, atau 6 tahun, bagi provinsi untuk menyelesaikan RTRW-nya. Berbeda dengan anggapan umum yang berkembang selama ini, proses teknokratik ternyata membutuhkan waktu yang lebih lama dari proses politik penyusunan RTR. Rata-rata dibutuhkan waktu 1.311 hari bagi provinsi untuk menyiapkan substansi RTR, sementara proses politik hanya memakan waktu sekitar 887 hari. Seseorang akan dengan mudah memprediksi bahwa dengan kapasitas yang tidak lebih baik serta kedalaman rencana yang lebih detail maka waktu yang dibutuhkan kabupaten/kota untuk menyelesaikan RTR-nya akan lebih lama.

Situasi sebagaimana yang telah dipaparkan di atas memotivasi tulisan ini untuk mencari alternatif bagi penyederhanaan konstelasi perencanaan ruang yang berlaku saat ini. Dalam mengekplorasi berbagai alternatif penyederhanaan yang ada, kami menelusuri konstelasi perencanaan ruang di beberapa negara Eropa. Tentunya lain ladang maka lain pula belalangnya. Fokus pada Eropa lebih didasarkan pada anggapan bahwa sistem perencanaan ruang di negara-negara Eropa sudah jauh lebih mapan dan lebih sederhana. Ke depan, tentunya akan lebih baik jika sistem perencanaan ruang di negara-negara Asia juga turut dianalisis.

Telaah dilakukan dengan melakukan penelusuran

Level Nama Rencana Substansi Rencana(estimasi maksimum) Jumlah Dokumen

NasionalRTRWN 1 1 RTRW Pulau 6 6 KSN 76 76

ProvinsiRTRW Prov 34

34**** RTRW KSP 736*

Kabupaten/Kota

RTRW Kab/Kota 508 508**** RTRW KSK 2.540**

1.838**** RDTR 7.094*** Peraturan Zonasi 7.094***

Total 18.089 2.463

Table Perencanaan Ruang yang Masif

* Tidak termasuk dua provinsi (Sumsel & Riau) ** Diasumsikan lima ksk per kab/kota *** Diasumsikan sesuai jumlah kecamatan**** Berdasarkan data Kementerian ATR

Waktu yang Diperlukanuntuk Menyusun RTRW Provinsi

Catatan: Waktu penyusunan substansi teknis diukur dari tanggal pengesahan UUPR 26/2007 hingga persetujuan substansi oleh Kementerian PU atau Kementerian ATR. Proses pembahasan bersama DPRD diukur dari tanggal persetujuan substansi oleh Kementerian PU atau Kemen-terian ATR hingga tanggal pengesahan RTRW menjadi peraturan daerah, dikurangi 30 hari masa evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.

ARTIKEL


daring terhadap situs resmi otoritas yang terkait dengan perencanaan spasial di beberapa negara Eropa, termasuk Inggris, Belanda, Jerman, Spanyol, Italia, Swedia, Denmark, Finlandia dan Prancis. Substansi review dikerucutkan hanya pada konstelasi perencanaan ruang yang diadopsi beserta prinsip-prinsip yang mendasari pilihan tersebut.

Telaah Komparatif Konstelasi Perencanaan Ruang Negara-negara Eropa

Gelombang lokalisme yang melanda Eropa di paruh kedua abad keduapuluh mempengaruhi konstelasi perencanaan ruang di kawasan tersebut. Untuk membuat telaah yang lebih komparatif, kami membagi administrasi pemerintahan ke dalam tiga jenjang utama: nasional, regional dan lokal/komunal2. Secara umum, peran pemerintahan nasional dalam perencanaan ruang berkurang secara signifikan karena transfer kewenangan ke pemerintah lokal. Cakupan substansi perencanaan ruang di tingkat nasional maupun regional bergeser dari perencanaan menyeluruh menjadi perencanaan strategis yang hanya memuat prinsip-prinsip umum perencanaan ruang dan fokus pada kebijakan struktur. Di beberapa kasus, seperti halnya Inggris, perencanaan ruang di tingkat regional3 sudah dihapus. Di kasus lain, perencanaan di tingkat nasional justru yang dihilangkan, seperti halnya Finlandia dan Spanyol. Beberapa tetap mempertahankan perencanaan ruang di tingkat regional, namun lebih didasarkan pada kebutuhan (bottom-up demand) ketimbang kewajiban. Menariknya, perencanaan ruang di tingkat makro (nasional dan regional) pada umumnya memiliki status hukum yang tidak mengikat.

Di Inggris misalnya, meskipun pemerintah nasional masih mengeluarkan dokumen perencanaan spasial di tingkat nasional yang dinamakan National Planning Policy Framework, jumlah halamannya dipangkas dari 1.000 halaman lebih menjadi sekitar 60 halaman saja. Perencanaan ruang di tingkat regional ditiadakan. 2 Dalam dunia nyata, jenjang administrasi pemerintahan cukup bervaria-

si dengan derajat kewenangan yang beragam.3 Setara provinsi di Indonesia

Sebagai gantinya, ada kewajiban untuk berkoordinasi dan bekerjasama antar-pemerintah lokal dalam penyusunan rencana spasial. Senada dengan Inggris, Belanda juga masih mempertahankan perencanaan ruang di level nasional dan regional, namun fokus pada rencana struktur ruang dan beberapa isu perencanaan kunci saja. Rencana pola pemanfaatan ruang, atau rencana zonasi, hanya ada di tingkat lokal dan komunal. Pemerintah nasional dan atau regional masih dapat melakukan intervensi jika kepentingan mereka terganggu, dengan membuat rencana integrasi dan adaptasi. Jadi, seperti disinggung di atas, sifatnya hanya jika diperlukan, bukan sebuah kewajiban.

Jerman memiliki konstelasi yang menarik. Secara hukum pemerintah federal dapat menyusun rencana tata ruang untuk wilayah nasional. Namun pada kenyataannya, kekuatan hukum pemerintah federal tersebut hanya digunakan tidak lebih untuk perencanaan ruang di zona ekonomi eksklusif, perencanaan struktur, dan penyusunan panduan. Seperti halnya Indonesia, Jerman masih mengadopsi perencanaan ruang regional dan perencanaan kawasan strategis di tingkat regional. Praktik perencanaan pola ruang diserahkan sepenuhnya ke level lokal. Pemerintahan lokal, khususnya pemerintah kota, menyusun rencana zonasi4 dengan ketelitian peta 1:10.000, dan rencana tapak5 dengan ketelitian peta 1:500.

Negara-negara Scandinavia seperti Swedia, Denmark dan Finlandia menawarkan pembelajaran yang menarik. Swedia tidak memandang perlu perencanaan ruang di tingkat nasional. Ketimbang membuat perencanaan nasional tersendiri, pemerintah melakukan intervensi terhadap perencanaan lokal untuk mengakomodir kepentingan nasional. Begitu juga dengan perencanaan di tingkat regional yang disusun lebih berdasarkan kebutuhan ketimbang kewajiban. Kebanyakan perencanaan di tingkat ini disusun berdasarkan inisiatif dan kolaborasi beberapa pemerintah lokal yang membutuhkan perencanaan makro bersama, ketimbang prakarsa dari pemerintah regional itu sendiri. Namun demikian, beberapa perencanaan ruang

4 Disebut F Plan 5 Di sebut B Plan


di tingkat regional dibuat oleh pemerintah nasional, khususnya untuk wilayah metropolitan utama seperti Stockholm. Ujung tombak perencanaan spasial Swedia tetap berada di tingkat lokal.

Sedikit berbeda dengan Swedia, Denmark tetap memiliki perencanaan ruang untuk tingkat nasional. Namun, muatan substansi perencanaan ruang nasional sangat generik, lebih bersifat panduan dan fokus pada perencanaan struktur ruang. Mirip dengan Swedia, pemerintah nasional melakukan intervensi di perencanaan lokal untuk mengawal kepentingan nasional melalui mekanisme review dan veto . Meskipun perencanaan ruang di level regional tetap ada, sifatnya sebagai rencana strategis (bukan umum) dan tidak mengikat secara legal. Sementara itu, perencanaan ruang Finlandia sedikit berbeda dari kedua tetangga Scandinavia-nya. Pemerintah nasional Finlandia tidak mengadopsi perencanaan ruang nasional, melainkan memilih membuat perencanaan ruang di level regional. Perencanaan ruang disusun secara bottom-up, dimana perencanaan ruang di level lokal tetap menjadi instrumen utama pelaksanaan pembangunan.

Kontras dengan Scandinavia, perencanaan ruang di Spanyol dan Italia dititikberatkan di level regional. Kami menemukan bahwa pemerintah lokal membuat rencana umum tata ruang, namun kami tidak menemukan informasi apakah pemerintah lokal juga berkewajiban membuat rencana detail, dan bagaimana rencana umum spasial tersebut diimplementasikan. Kedua negara memilih untuk tidak memiliki perencanaan ruang di tingkat nasional. Namun demikian, Italia masih mempunyai rencana infrastruktur untuk level ini. Di samping itu, bentuk perencanaan regional yang diadopsi sedikit berbeda. Spanyol mengintegrasikan perencanaan ruang dan perencanaan pembangunan (sektor) di level ini (seperti halnya Prancis), sementara Italia lebih menekankan pada perencanaan bentang alam (landscape plan).

Prancis adalah satu-satunya negara Eropa dalam telaah ini yang memiliki perencanaan ruang dan perencanaan pembangunan yang terintegrasi di semua level.

Konstelasi dan Konteks

Dari telaah di atas, kita dapat mendeteksi pola sekaligus variasi dalam konstelasi perencanaan ruang di negara-negara Eropa (lihat Tabel 1). Kita dapat mengamati bahwa negara-negara Eropa mulai menyederhanakan, bahkan meninggalkan, perencanaan ruang di tingkat nasional dan memberikan peran yang jauh lebih besar pada perencanaan ruang di tingkat lokal. Lalu, apa yang menyebabkan variasi dalam konstelasi perencanaan ruang di negara-negara tersebut?

Konteks spesifik dari negara yang bersangkutan sepertinya mempengaruhi konstelasi perencanaan ruang masing-masing negara. Kami mengamati bahwa negara-negara yang struktur ekonomi wilayahnya kurang merata merespon dengan memberikan penekanan pada perencanaan ruang di tingkat regional. Hal ini cukup masuk akal karena perencanaan di tingkat lokal berpotensi membuat struktur wilayah menjadi kurang kohesif yang pada akhirnya dapat memperlebar celah ketimpangan wilayah. Perencanaan ruang di tingkat yang lebih makro secara konseptual lebih relevan dalam mengatasi isu seperti ini. Spanyol, Italia, dan Jerman adalah negara-negara dengan ketimpangan yang tinggi untuk standar Eropa. Gap kesejahteraan antara penduduk perkotaan dan perdesaan telah mendorong Spanyol untuk mengurangi celah tersebut melalui perencanaan ruang di tingkat regional. Italia menghadapi isu yang serupa antara wilayah utara dan

ARTIKEL

Contoh Zonasi Wilayah

foto: radarplanologi.com


selatan, dan Jerman untuk wilayah barat dan timurnya. Dengan struktur wilayah yang timpang, bukan suatu yang mengherankan jika negara-negara tersebut masih mengadopsi perencanaan ruang di tingkat regional.

Sebaliknya, negara-negara dengan ketimpangan antarwilayah yang rendah cenderung tidak menggunakan instrumen perencanaan ruang regional, atau menggunakan hanya seperlunya saja, khususnya untuk kawasan metropolitan. Negara-negara yang masuk dalam kategori ini antara lain negara-negara Scandinavia, Belanda, dan Inggris. Negara-negara tersebut fokus pada peningkatan daya saing dan inovasi lokal untuk bersaing di kancah global. Oleh karenanya, perencanaan di level lokal atau kota sebagai pusat inovasi yang berdaya saing menjadi orientasi perencanaan spasial di negara-negara tersebut.

Di atas itu semua, level pembangunan dari masyarakat industri Eropa yang sudah mapan menempatkan isu lingkungan, sumber daya dan bentang alam serta kelestarian budaya menjadi prioritas utama dalam perencanaan ruang, terlepas di level mana perencanaan ruang itu dibuat.

Refleksi dan Pembelajaran

Lain kolam lain pula ikannya. Tentunya konstelasi perencanaan ruang di negara-negara Eropa tidak otomatis sesuai dengan konteks Indonesia. Namun demikian, beragam konstelasi yang diadopsi oleh negara-

negara Eropa menawarkan opsi dan pembelajaran buat kita untuk terus melakukan perbaikan di sistem perencanaan ruang kita.

Artikel ini dibuka dengan diskusi mengenai kompleksitas dan kapasitas pelaku dalam sistem perencanaan ruang kita. Bagi negara-negara Eropa, kapasitas kelembagaan perencanaan ruang sepertinya bukan sebuah isu yang serius sebagaimana halnya di Indonesia. Sebaik apapun sistem perencanaan ruang yang kita adopsi, tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai maka hasilnya akan jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karenanya, perbaikan kapasitas kelembagaan merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terlepas dari pilihan konstelasi perencanaan ruang yang kita adopsi.

Kompleksitas perencanaan ruang di Indonesia terbilang cukup tinggi. Rumitnya perencanaan ruang di Indonesia dituding telah menghambat investasi. Berlapisnya perencanaan ruang membuat proses perizinan pemanfaatan ruang harus melalui rekomendasi dari level teratas hingga level terbawah. Belum lagi risiko terjadinya inkonsistensi antarlevel rencana yang semakin meningkat ketika jenjang perencanaan yang semakin panjang. Memastikan bahwa perencanaan di tingkat lokal konsisten dengan perencanaan di atasnya bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi melibatkan ratusan bahkan ribuan dokumen perencanaan lokal. Tuntutan untuk menyederhanakan konstelasi perencanaan ruang sepertinya sudah harus dipertimbangkan dengan serius.

Bercermin pada penyederhanaan yang ditempuh oleh negara-negara Eropa, perencanaan ruang di tingkat nasional dapat difokuskan pada perencanaan struktur ruang saja. Sementara itu, kepentingan nasional lainnya secara keruangan dapat diakomodir dalam perencanaan ruang regional (RTRW Provinsi) dan lokal (RTRW Kabupaten/Kota), persis seperti apa yang dilakukan oleh Swedia dan Denmark. Perencanaan ruang di level regional sepertinya masih tetap diperlukan untuk konteks Indonesia mengingat struktur ekonomi wilayah yang masih timpang. Isu yang perlu didiskusikan lebih lanjut adalah apakah perencanaan regional ini berada di tingkat provinsi atau di tingkat pulau? Untuk saat ini,

Contoh Zonasi Wilayah

foto: radarplanologi.com


ARTIKEL

foto: mediatataruang.com

mengingat ketimpangan wilayah yang terjadi mencakup wilayah yang luas, tulisan ini berposisi perencanaan regional sebaiknya dilakukan di tingkat pulau.

Ujung tombak perencanaan ruang tetap berada di level lokal, atau kabupaten/kota dalam konteks Indonesia. Analog dengan perencanaan di level nasional, kepentingan provinsi secara keruangan dapat diakomodir dalam perencanaan di level kabupaten/kota. Oleh karenanya, provinsi disyaratkan untuk memiliki kewenangan penuh untuk melakukan review, memberikan persetujuan substansi dan mengajukan veto terhadap perencanaan ruang kabupaten/kota. Namun demikian, provinsi tidak diwajibkan untuk menyusun perencanaan ruangnya sendiri, kecuali memang dibutuhkan atau ada permintaan dari kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Misalnya, provinsi dapat membuat rencana integrasi yang melibatkan beberapa

kabupaten/kota jika ada kepentingan provinsi yang terganggu.

Singkatnya, penyederhanaan perencanaan ruang di tingkat makro akan mengurangi kerumitan yang ada sehingga sumber daya yang terbebas dapat diarahkan untuk prioritas yang lain, seperti peningkatan kualitas perencanaan ruang di level lokal dan komunal (rencana rinci) serta peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan ruang secara menyeluruh. Adapun kepentingan nasional dan provinsi secara keruangan tetap dapat diakomodir dalam perencanaan ruang di level lokal melalui mekanisme review, persetujuan substansi, dan veto ketimbang membuat rencana tata ruang tersendiri.

[Penulis adalah lulusan S3 Universitas di Negara Inggris, tulisan ini disusun pada Maret 2018]


Tabel 1. Komparasi Terhadap Konstelasi Perencanaan Ruang di Beberapa Negara Eropa

Level Inggris Belanda Jerman Spanyol Italia Swedia Denmark Finlandia PerancisNasional Muatan:

Prinsip dasar perencanaan ruang

Muatan: Rencana strukturDapat mem-buat rencana integrasi jika diperlukan

Muatan: Ter-batas pada rencana ZEE dan struktur.

Tidak ada (dulu pernah ada).

Muatan:Hanya ter-batas pada rencana infrastruktur

Tidak ada. Dalam hal ada kepentingan nasional yang terganggu, pemerintah nasional dapat melakukan intervensi di rencana lokal

Muatan:Pemerintah nasional mem-berikan arahan umum (struk-tur), panduan, melakukan review dan veto.

Muatan: Perencanaan regional yang memuat renca-na pola ruang.

Substansi perenca-naan ruang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan di semua level.

Regional Tidak ada Muatan: Rencana struktur.Dapat mem-buat rencana integrasi jika diperlukan

Muatan: Rencana umum dan rencana kawasan tertentu.

Muatan:Perencanaan ruang di fokuskan di level ini. Perencanaan ruang di level ini terintegrasi dengan perencanaan pembangu-nan.

Muatan:Perencanaan ruang di fokuskan di level ini, termasuk rencana bentang alam, large-scale land use planning, dan infrastruktur regional.

Dimung-kinkan (jika diperlukan), dan tidak mengikat secara legal. Umumnya melalui proses yang bottom-up.

Muatan: Perencanaan strategis dan tidak mengikat

Tidak ada.

Lokal dan komunal

Muatan: perencanaan zonasi untuk perizinan

Muatan: Rencana struktur dan pola ruang (zonasi)

Muatan:Rencana zo-nasi hingga tapak.

Muatan: rencana umum

Muatan: Rencana umum

Muatan: Rencana umum dan Rencana detail (penekanan ada di sini).

Muatan:Rencana rinci untuk perizinan.

Muatan:Rencana umum dan rencana detail.


Perjalanan Panjang Pembangunan

SAEMANGEUM PROJECT 1

1 Sari catatan dari Knowledge Management System National Capital Integrated Coastal Development Knowledge Sharing, KOICA training program, South Korea, 2-15 November 2017

MELIHAT DARI DEKAT

Rencana Saemangeum sebagai pusat aktivitas ekonomidi Kawasan Timur Asia

Sumber: Saemangeum Project Progress Report Presentation, 2017

Ir. Rinella Tambunan, MPA

Memiliki panjang 33,9 kilometer, Tanggul Laut Saemangeum disematkan The Guiness World Records sebagai tanggul laut terpanjang di dunia pada tahun 2010. Pembangunan tanggul laut setinggi 36 meter serta reklamasi Saemangeum dilaksanakan oleh Korea Rural Community Corporation (KRC), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Kementerian Pertanian, Pangan dan Perdesaan.

Reklamasi Saemangeum merupakan perpanjangan wilayah daratan, di wilayah Provinsi Jeollabuk. Dengan demikian, berbeda dengan proyek

NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) di Indonesia, yang merencanakan reklamasi di wilayah perairan. Materi yang digunakan untuk reklamasi Saemangeum bersumber dari pasir laut dan sedimentasi sungai, dengan volume 95 juta meter kubik. Sedangkan untuk membangun tanggul laut digunakan batu yang berasal dari perbukitan di area sekitarnya.

Tanggul laut dan reklamasi Saemangeum sepenuhnya dibangun dengan teknologi Korea, dari mulai desain hingga kontruksinya. Tak pelak, proyek raksasa ini merupakan salah satu kebanggaan Negara Korea Selatan. Kebanggaan tersebut diraih setelah melalui proses panjang yang penuh tantangan dan membutuhkan kegigihan.

Diinisiasi tahun 1985, reklamasi Saemangeum merupakan proyek jangka panjang yang semula direncanakan selesai seluruhnya di tahun 2018. Semangeum direncanakan menjadi pusat aktivitas ekonomi di kawasan timur Asia. Namun demikian, masa penyelesaian Saemangeum diperpanjang menjadi tahun 2024.


Sumber: https://earth.esa.int/

Kronologis Saemangeum Project:

: Pencanangan Comprehensive Saemangeum Development Project : Awal implementasi, dimulai dengan pembangunan tanggul laut: Penetapan detail action plan : Penetapan Special Law on Saemangeum Project Promotion: Pelaporan perubahan Basic Plan [the State Council]: Pengumuman draft perubahan Basic Plan: Penyelesaian tanggul laut Saemangeum dan pendaftaran sebagai tanggul terpanjang di dunia dalam

the Guiness World Records: Pencanangan Master Plan Comprehensive Semangeum Development : Penetapan Special Act on Promotion and Support for the Saemangeum Project

: Keputusan perubahan Master Plan; Amandemen Special Act on Promotion and Support for Saemangeum Project

(Sumber : “Saemangeum: Center for realizing Korea’s Creative Economy”, Korea Rural Community Corporation)

• 1989• 1991• 2001• 2007• 2008• 2009• 2010

• 2011• 2012• 2014-2016


Seperti umumnya dialami proyek-proyek berskala besar, gerakan penolakan dan gugatan melalui peradilan datang dari sebagian masyarakat dan lembaga non pemerintah terhadap rencana reklamasi Saemangeum. Kerusakan lingkungan dan terganggunya mata pencaharian nelayan menjadi alasan utama penolakan. Pembangunan Saemangeum sempat terhenti, sampai kemudian ada keputusan pengadilan tertinggi yang memenangkan pemerintah.

Sebagai proyek jangka panjang berskala besar, master plan perencanaan tanggul laut dan reklamasi mengalami beberapa kali penyesuaian (adjusted plan). Awalnya Saemangeum Project direncanakan untuk mengatasi kekurangan pangan, khususnya beras, yang diakibatkan oleh kekeringan. Dari area seluas 409 km2 (meliputi daratan 291 km2 dan perairan 118 km2), 70% direncanakan untuk wilayah pertanian. Akan tetapi, rencana tersebut berbalik menjadi 70% untuk non pertanian dan 30% pertanian. Salah satu penyebab adalah berkurangnya kebutuhan pangan beras, karena pola konsumsi pangan terus beralih ke non beras.

Perubahan rencana penggunaan lahan Saemangeum dilegalisasi melalui Keputusan Presiden (Presidential Decree) di penghujung tahun 2016, menyusuli terbitnya Special Act on Promotion and Support for Saemangeum Project, yakni Undang-Undang yang khusus ditujukan untuk pembangunan Saemangeum Project. Sesuai dengan keputusan presiden tersebut, komite koordinasi proyek Saemangeum dipimpin langsung oleh Wakil Presiden.

Komite koordinasi pembangunan Saemangeum meliputi 11 menteri terkait, Gubernur Provinsi Jeollabuk, para ahli, akademisi, perwakilan masyarakat dan dunia usaha. Kementerian terkait meliputi Ministry of the office of Government Coordination; the Interior; Employment and Labor; Strategy and Finance; Agriculture, Food and Rural Affairs; Oceans and Fisheries; Environment; Culture, Sports and Tourism; Land, Infrastructure and Transport; Trade, Industry, and Energy; Ministry of Science,

Pro-Kontra pembangunan SaemangeumSumber: Challenges & Opportunities Considerations in NCICD Presentation

MELIHAT DARI DEKAT

1 (satu) masterplan

sebagai acuan koordinasi

pembangunan Saemangeum

Project

““


Information, Communication, Technology, and Future Planning. Sejumlah anggota dari kalangan non pemerintah

dipilih langsung oleh Wakil Presiden. Keseluruhan anggota komite koordinasi berbagi tugas dengan berpedoman pada Masterplan Pembangunan Saemangeum (Comprehensive Saemangeum Development Plan).

Kegigihan, konsistensi, dan penguasaan teknologi dalam mewujudkan gagasan pembangunan tanggul laut dan reklamasi Saemangeum memang patut mendapat banyak pujian. Sebagai pembelajaran, perlu pula dicatat bahwa konteks pembangunan Reklamasi Saemangeum tak sekompleks rencana NCICD. Setidaknya ada 5 pembeda pada konteks proyek Saemangeum.

Pertama, proyek Saemangeum dilaksanakan pada wilayah yang relatif belum terbangun (green-field project). Kedua, berlokasi hanya di 1 wilayah propinsi (NCICD 3 propinsi). Ketiga, pemberlakuan 1 masterplan saja sebagai acuan bersama (mencegah konflik berbagai rencana). Keempat, penerapan prinsip adjusted plan untuk proyek skala besar dan jangka panjang. Kelima, undang-undang khusus untuk percepatan pembangunan, termasuk di dalamnya skema koordinasi yang solid.

[Penulis adalah Kepala Sub Direktorat Tata Ruang, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan - Bappenas]

Land Use Plan Saemangeum AreaSumber: Saemangeum Project Progress Report Presentation, 2017

Daftar Pustaka :

1. Enforcement Decress of The Special Act on Promotion and Support for Saemangeum Project, [Presidential Decree No.27751, 30. Dec, 2016., Amendment by Other Act]

2. “Challenges & Opportunities : Considerations in NCICD”, Paparan, Dr. Jeong-ryeol JANG Director of Hydraulic model center, Rural Research Institute in Korea Rural Community Corporation3. “Saemangeum: Center for Realizing Korea’s Creative Economy”, Korea Rural Community Corporation4. “Saemangeum Project Progress Report”, Paparan, Park Yeong Wook, PhD, Office of Saemangeum Development,

Korea Rural Community Corporation


Buku 25 Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial Tingkat Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Indonesia

RINGKAS BUKU

Sebanyak 25 inovasi pemanfaatan informasi geospasial (IG) pada level pemerintahan daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam kegiatan Penghargaan Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial untuk Pemerintah Daerah di rangkum dalam buku ini. Kompetisi inovasi pemanfaatan informasi geospasial ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Informasi Geospasial Tahun 2017 yang mengambil tema Kemandirian Geospasial.

Pendahuluan

Badan Informasi Geospasial (BIG) sesuai dengan Perpres No.127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres No.94 Tahun 2011 tentang BIG, maka kelembagaan yang semula di bawah koordinasi Kementerian Ristek menjadi di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini memberikan implikasi BIG harus segera menyesuaikan program dan rencana strategisnya. Fokus program BIG tidak lagi dominan dalam bidang penelitian, melainkan lebih mendorong kepada pemanfaatan informasi geospasial (IG) yang menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan nasional berbasis kewilayahan.

Oleh karena itu BIG harus sinergis dan proaktif mengambil peran aktif dalam proses penyelenggaraan informasi geospasial. BIG harus menjadi inisiator dan integrator informasi lembaga dan pemerintah. Sinergi positif ini diharapkan mampu untuk (1) mendorong percepatan tersedianya IGD dan terintegrasinya IGT secara nasional, (2) menjamin kualitas IG dan mudah diakses, (3) mendorong penggunaan IG dalam penyelenggraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Penyelenggaraan IG dikatakan sudah optimal dan dilaksanakan secara efektif dan efisien jika memenuhi 4 (empat) kondisi. Kondisi pertama adalah penyelenggaraan IG mengacu pada satu referensi tunggal, yaitu Sistem Referensi Geospasial Indonesia

(SRGI) untuk pembuatan peta serta Informasi Geospasial Dasar (IGD) sebagai landasan dalam membuat Informasi Geospasial Tematik (IGT). Kondisi kedua adalah penyelenggaraan IG harus mengacu kepada satu standar, yaitu standar penyelenggaraan IG yang dikeluarkan oleh BIG. Kondisi ketiga adalah penyelenggaraan IG harus mengacu kepada satu database geospasial yang sama, dalam hal ini adalah Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI). Sementara kondisi keempat adalah penyelenggaraan IG harus mengacu kepada satu geoportal yang sama, yaitu Ina-Geoportal yang dikelola oleh BIG.

Pada Perpres No.9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian skala 1:50.000, di pasal 6 menegaskan bahwa Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta (KSP) mempunyai tugas untuk menyusun mekanisme berbagi data IGT melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Dijelaskan juga di pasal 8 bahwa walidata IGT merupakan salah satu elemen mendasar yang mempunyai tugas mengelola dan memberi akses berbagi data IGT melalui JIGN. Hal ini segaris dengan kebijakan sebelumnya di Perpres No.27 Tahun 2014 tentang JIGN.

Dengan demikian kedua Perpres tersebut mengamanatkan di wilayah NKRI harus tersedia data set IGT nasional yang dapat dibagi pakaikan melalui Jaringan IGN untuk keperluan perencanaan pembangunan secara menyeluruh berbasis informasi


Tampilan Ina-Geoportal milik BIGSumber: http://tanahair.indonesia.go.id/portal-web

geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan.Kegiatan penghargaan ini merupakan bagian untuk

memenuhi target SK4, yaitu terbangunnya JIGN dengan IKSK 4, yaitu jumlah simpul jaringan yang sudah terkoneksi ke Ina-geoportal/internet, dan IKSK 5 yaitu jumlah Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) terbangun yang dapat mempercepat implementasi JIGN. Kata kuncinya adalah implementasi JIGN pada level Kabupaten dan Kota. Mengoperasikan JIGN di kabupaten dan kota yang dilaksanakan dalam acara lomba pemanfaatan ini merupakan bagian upaya penguatan dan pengembangan simpul jaringan di daerah.

Cakupan Isi Buku

Buku ini berisi kumpulan 25 inovasi pemanfaatan IG pada level pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Inovasi tersebut telah dikaji oleh tim juri sebagai inovasi terbaik tahun 2017. Buku ini terdiri dari 5 (lima) bab, antara lain: - Bab I berisi penjelasan tentang maksud dari kegiatan

penghargaan inovasi pemanfaatan IG pemerintah daerah yang merupakan bagian dari penguatan dan pengembangan simpul jaringan di daerah.

- Bab II berisi penjabaran Deskripsi, Proses, Peran IG, Penerapan dan Keberlanjutan Inovasi dari 3 daerah

yaitu Kota Manado, Kota Semarang dan Kota Surabaya yang terpilih menjadi 3 Inovasi Terbaik Pemanfaatan Informasi Geospasial.

- Bab III berisi penjabaran Deskripsi, Proses, Peran IG dan Penerapan Inovasi dari 3 daerah yaitu Kota Bogor, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jepara yang terpilih menjadi 3 Inovasi Unggulan Pemanfaatan Informasi Geospasial.

- Bab IV berisi penjabaran Deskripsi Inovasi dari 4 daerah yaitu Kota Bandung, Kota Pekanbaru, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Temanggung yang terpilih menjadi 4 Inovasi Finalis Pemanfaatan Informasi Geospasial.

- Bab V berisi penjabaran Deskripsi dan Keunggulan Inovasi dari 15 daerah yaitu Kabupaten Balangan, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Magelang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Tanggamus, Kota Tangerang dan Kota Tegal yang terpilih menjadi 15 Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial.

Diakhir buku terdapat sekilas profil para dewan juri kompetisi inovasi pemanfaatan IG untuk Pemerintah Daerah tahun 2017. [MCH]


PILOT PROJECT Kegiatan PublikasiTata Batas Kawasan Hutanuntuk Menjamin KepastianHukum Hak Atas Tanah

foto: prp-indonesia.org

ARTIKEL


foto:

Juna

idi H

anafi

ah/m

onga

bay.c

o.id

Jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang masih rendah disebabkan oleh sistem pendaftaran tanah di Indonesia masih menggunakan sistem pendaftaran

tanah publikasi negatif. Hal ini tercantum di PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menggunakan sistem publikasi negatif yang memosisikan negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Adapun surat tanda bukti yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti kuat.

Dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 23, 32, 38 menyebutkan bahwa hak atas tanah harus didaftarkan. Pendaftaran termaksud tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai terhapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak atas tanah. Kelemahan sistem publikasi negatif adalah bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Namun, sistem pendaftaran tanah di Indonesia tidak dapat sepenuhnya digolongkan ke dalam sistem pendaftaran tanah negatif secara murni karena telah terdapat upaya penjaminan kepastian dengan dikeluarkannya sertifikat sebagai alat bukti yang kuat dalam kepemilikan tanah di Indonesia (Penjelasan Pasal 32 dalam PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

Pada sistem pendaftaran tanah publikasi negatif (stelsel negatif), negara tidak menjamin kebenaran informasi yang tercantum di dalam sertipikat hak atas tanah. Informasi yang tercantum tersebut dianggap benar sampai terbukti sebaliknya.

Permasalahan yang saat ini masih dihadapi bidang pertanahan di Indonesia adalah jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang belum kuat dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Hal ini terlihat dari masih marak terjadinya sengketa dan konflik pertanahan yang melibatkan berbagai pihak, seperti antar-masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan badan usaha, badan usaha dengan pemerintah dan lain sebagainya.

Berbeda dengan hal di atas, pada sistem pendaftaran tanah positif, negara memberikan jaminan atas kepemilikan tanah seseorang sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat apabila terjadi sengketa. Pada sistem ini, setiap informasi dijamin kebenarannya oleh negara. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia, negara perlu melakukan perubahan sistem pendaftaran tanah nasional dari publikasi negatif menjadi sistem publikasi positif. Dengan demikian, apabila terjadi kesalahan informasi yang dilakukan oleh negara, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban, negara wajib mengganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan.

Namun demikian untuk melakukan perubahan sistem pendaftaran tanah menjadi publikasi positif, terdapat beberapa pra-syarat (pre-requisite condition) yang dibutuhkan. Beberapa pra-syarat tersebut antara lain: percepatan penyediaan peta dasar pertanahan hingga mencapai 80% dari luas kawasan non hutan dan percepatan pelaksanaan sertipikasi tanah hingga mencapai 80% dari luas kawasan non hutan, pemetaan tanah adat/ulayat, serta perlu memastikan batas antara kawasan hutan dengan kawasan non hutan secara jelas dan terpetakan secara kadastral.

Pemetaan batas kawasan hutan dengan non kawasan hutan dilakukan melalui kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan pada batas kawasan hutan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK KLHK). Batas kawasan hutan yang telah dipetakan oleh KLHK umumnya dilakukan pada skala kecil (misalnya: skala 1:250.000–1:100.000 atau skala 1:50.000). Sementara itu, skala peta yang


digunakan oleh Kementerian ATR/BPN adalah skala 1:1.000 s.d 1:10.000. Perbedaan skala yang digunakan tersebut menyebabkan berbagai permasalahan di lapangan seperti belum jelasnya batas kawasan hutan dengan non hutan. Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.

Sebagai upaya untuk menjembatani perbedaan skala tersebut, maka diperlukan kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan dengan memetakan koridor (garis batas) kawasan hutan pada skala kadastral (1:2.500). Kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia.

Sebagai langkah awal dari kegiatan tersebut, sejak tahun 2013 telah diinisiasi kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan sebagai pilot project pada beberapa lokasi. Namun demikian, kegiatan ini belum dapat terlaksana pada periode pemerintahan saat itu. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan menjadi salah satu strategi perencanaan pembangunan

dalam arah kebijakan pembangunan sistem pendaftaran tanah publikasi positif. Dalam RPJMN 2015-2019 kegiatan ini ditargetkan sepanjang 189.056,6 Km pada lokasi-lokasi kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh KLHK.

Pada tahun 2017, dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan tata batas kawasan hutan dan penyepakatan lokasi kegiatan (area of interest/AOI) yang melibatkan beberapa K/L terkait yakni: Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), pemerintah daerah (Dinas Kehutanan) beserta Kepala Desa setempat. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Kementerian ATR/BPN bertugas untuk melakukan perapatan batas hutan berdasarkan SK Menteri LHK, sementara BIG bertugas untuk menyediakan peta dasar dan melakukan supervisi terhadap peta yang akan digunakan dalam pelaksanaan tata batas kawasan hutan.

ARTIKEL

Area of interest (AOI) kegiatan tata batas kawasan hutan telah disepakati bersama berada di 3 (tiga) provinsi dan 4 (empat) lokasi dengan total panjang perimeter sekitar 168,45 Km.

Lokasi-lokasi kegiatan tersebut, yaitu: (1) Provinsi Jawa Barat (Kawasan Hutan Gunung Ciburial);(2) Provinsi Bangka Belitung (Kawasan Hutan Pantai Rebo

dan Gunung Mangkol); dan(3) Provinsi Bali (Kawasan Hutan Yeh Ayeh).

: AOI Batas Kawasan Hutan: Batas Kecamatan: Batas Koridor Kawasan

Lokasi Pilot Project Provinsi Jawa Barat (Kawasan Hutan Gunung Ciburial)

Perimeter : 41,05 kmLuas Area : 3.632,5 Ha

Lokasi Pilot Project Provinsi Bangka Belitung(Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap Bukit Rebo)


Dalam melakukan perapatan kawasan hutan, Kementerian ATR/BPN memasang tugu/patok di antara patok-patok eksisting dari Kementerian LHK tiap ± 100 meter. Patok atau tugu batas yang digunakan setara dengan orde 4 BPN (ukuran 20x20 cm dengan jarak per 100 meter) dan orde 3 BPN (ukuran 30x30 cm dengan jarak per 1 km). Tugu ditanam di tanah sedalam 60 cm dan 20 cm berada di permukaan tanah. Penomoran patok/tugu batas menggunakan kombinasi penomoran yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian LHK. Apabila terdapat perbedaan pada patok penanda batas yang ditunjukkan oleh Perhutani dan Pihak Desa, maka kedua batas tersebut akan diukur, ditandai, dan dicatat sebagai bahan laporan.

Di Kawasan Hutan Ciburial, Provinsi Jawa Barat, jumlah tugu/patok yang dipasang di antara patok-patok eksisting dari KLHK (474 titik) ada sebanyak 700 titik, sehingga jumlah patok akan menjadi 1.174 titik. Perapatan patok akan dipasang diantara patok eksisting (patok KLHK) tiap ± 100 meter (dalam orde 4) dan

25 titik dalam jarak 1 Km (dalam orde 3). Adapun luas area kawasan hutan Ciburial yang dilakukan tata batas mencapai 3.632,5 Ha dengan panjang perimeter sebesar 41,05 Km.

Untuk Kawasan Hutan Lindung Yeh Ayah, Provinsi Bali didasarkan pada SK Menteri Kehutanan Nomor 2553 tahun 2014 seluas 577,69 Ha dengan panjang perimeter sebesar 34,40 Km. Jumlah tugu/patok yang dipasang sebanyak 552 patok/tugu.

Selanjutnya untuk di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap Bukit Rebo, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.2543/Menhut-VII/KUH/2014 dan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.1935/Menhut-VII/KUH/2014 dengan luas mencapai 2.035,18 Ha dan panjang perimeter sebesar 53,27 Km. Jumlah tugu/patok batas yang dipasang pada kegiatan Peta Batas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap Bukit Rebo adalah 521 titik, terdiri dari 480 titik dalam jarak tiap 100 m (setara orde 4) dan 41 titik dalam jarak 1 km (setara orde 3). [RA]

Lokasi Pilot Project Provinsi Bangka Belitung(Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap Bukit Rebo)

Perimeter : 53,27 kmLuas Area : 2.035,18 Ha

Lokasi Pilot Project Provinsi Bali(Hutan Lindung Yeh Ayeh)

Perimeter : 34,4 kmLuas Area : 577.692 Ha


RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERDESAAN

DALAM KONSTELASI RENCANA TATA RUANGKawasan perdesaan telah menjadi salah satu fokus pembangunan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pembangunan kawasan perdesaan dipercaya berperan penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam menjamin lancarnya pembangunan desa adalah melalui penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perdesaan. Penetapan tersebut telah menjadi amanat dari dua undang-undang, yaitu UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) maupun di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

ARTIKEL


Secara konstelasi, RTR Kawasan Perdesaan termasuk dalam rencana rinci tata ruang. Hal ini dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang Pasal 49 yang berbunyi “Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian dari RTRW Kabupaten”. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang Pasal 71, menyebutkan bahwa Kawasan Perdesaan dapat merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP), atau Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Atas dasar penjelasan kedua peraturan tersebut, maka konstelasi RTR Kawasan Perdesaan dalam Rencana Tata Ruang dapat disimpulkan seperti gambar berikut:

Sumber: Direktorat TRP Bappenas, 2018

foto: agenwisatabromo.com


ARTIKEL

Sumber: Direktorat TRP Bappenas, 2018

Permasalahan terkait RTR Kawasan Perdesaan muncul ketika hingga saat ini belum ada daerah yang menerbitkan peraturan terkait RTR tersebut. Dua hal yang diindikasi menjadi penyebab utama adalah perbedaan persepsi mengenai (1) delineasi wilayah perencanaan, dan (2) bentuk penetapan produk hukum RTR Kawasan Perdesaan.

1. Delineasi Wilayah Perencanaan (Administratif vs Fungsional)Hal yang menjadi perdebatan dalam delineasi

wilayah RTR Kawasan Perdesaan adalah penentuannya berdasarkan batas fungsional atau batas administratif. UU Penataan Ruang dalam Pasal 43 ayat (3) menjelaskan bahwa “penataan ruang kawasan perdesaan dapat dilakukan pada kawasan yang secara fungsional

bercirikan perdesaan, dan dapat berada di dalam 1 kabupaten; di dalam 2 kabupaten (atau lebih); dan di dalam 2 provinsi (atau lebih)”. Sedangkan, UU Desa dan peraturan turunannya tidak menjelaskan secara detail penentuan delineasi RTR Kawasan Perdesaan. UU Desa hanya menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilakukan pada desa-desa yang berada didalam 1 kabupaten (Pasal 83 ayat 1). Oleh karena penjelasan diatas, terciptalah pandangan terhadap penggunaan batas fungsional dalam penyusunan RTR Kawasan Perdesaan.

Disisi lain, pandangan terhadap penggunaan batas administratif muncul karena dalam prakteknya seluruh Rencana Tata Ruang yang telah disusun adalah berdasarkan batas administratif. Perbedaan penggunaan delineasi tersebut dapat dilhat pada gambar dibawah.


2. Bentuk Penetapan Produk Hukum (Perda/Perpres vs Peraturan Desa)Perbedaan pandangan terkait bentuk penetapan

produk hukum RTR Kawasan Perdesaan terjadi karena adanya perbedaan penjelasan di dalam turunan UU Penataan Ruang dan turunan UU Desa. Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 76 dan Pasal 78, RTR Kawasan Perdesaan dapat ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), baik Perda Kabupaten (bila berada dalam 1 wilayah kabupaten), Perda Provinsi (bila meliputi 2 Kabupaten atau lebih), atau Perpres (bila meliputi 2 Provinsi atau lebih). Sedangkan dalam PP No. 47 Tahun 2015 Pasal 125 ayat (1), dijelaskan bahwa tata ruang desa dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pada dasarnya, PP 15 Tahun 2010 sudah cukup menjelaskan berbagai kategori bentuk legal RTR Kawasan Perdesaan. Dalam hal RTR Kawasan Perdesaan bersifat lintas provinsi atau lintas kabupaten, penetapan dalam Perpres dan bentuk Perda Provinsi merupakan hal yang dipandang sesuai. Permasalahan muncul ketika RTR Kawasan Perdesaan berada di satu kabupaten, atau bahkan hanya terdiri dari satu desa, karena dengan demikian RTR Kawasan Perdesaan dapat ditetapkan melalui Perda Kabupaten maupun Peraturan Desa.

3. Pandangan BappenasDalam menanggapi kedua permasalahan diatas,

Bappenas telah melakukan diskusi internal dan menyimpulkan dua hal, yaitu (1) Penggunaan batas wilayah menggunakan batas administrasi desa; dan (2) Penetapan RTR Kawasan Perdesaan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Penggunaan delineasi fungsional dalam penyusunan RTR Kawasan Perdesaan dirasa kurang tepat sasaran, karena hingga saat ini belum tersedia kriteria/pedoman yang jelas untuk menentukan batas fungsional dalam penyusunan RTR. Selain itu, ketersediaan data akan menjadi penghambat dalam penyusunan RTR, dikarenakan data yang tersedia pada umumnya adalah data per wilayah administrasi. Data per wilayah fungsional dapat dihasilkan secara mandiri namun

membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih. Adapun batas administrasi desa yang disarankan untuk digunakan adalah batas desa definitif dan/atau batas desa indikatif berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.

Terkait dengan bentuk hukum penetapan RTR Kawasan Perdesaan, Bappenas memandang bahwa bentuk hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) merupakan pilihan yang paling tepat. Hal ini mempertimbangkan definisi dari Kawasan Perdesaan yang disimpulkan berdasarkan hasil kesepakatan internal Bappenas. Hasil kesepakatan tersebut menjelaskan bahwa definisi Kawasan Perdesaan yaitu sekumpulan desa yang dikelompokkan (cluster) berdasarkan potensi/fungsi tertentu dan didelineasi berdasarkan definisi tersebut. Berangkat dari hal tersebut maka RTR Kawasan Perdesaan meliputi lebih dari 1 desa sehingga penetapan RTR Kawasan Perdesaan akan lebih tepat dengan menggunakan Perda. Dalam hal Kawasan Perdesaan yang berada di dalam Kota, maka perencanaan kawasan tersebut akan masuk ke dalam wilayah perencanaan Perda RDTR Kota yang bersangkutan.

Selain kedua hal diatas, hal lain yang menjadi perhatian Bappenas adalah banyaknya nomenklatur atau istilah-istilah penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan. Sebagai contoh yaitu Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dimiliki oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dan penyusunan Masterplan Kawasan Desa milik Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR. Rencana-rencana tersebut pada intinya mencakup hal yang sama terkait RTR Kawasan Perdesaan. Bappenas beranggapan bahwa, rencana-rencana tersebut dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RTR Kawasan Perdesaan.

Menindaklanjuti hal-hal tersebut, Bappenas memandang perlu disusunnya Pedoman Penyusunan RTR Kawasan Perdesaan. Oleh sebab itu, Kementerian ATR/BPN selaku mitra Bappenas akan melakukan penyusunan pedoman penyusunan RTR Kawasan Perdesaan dengan berkoodinasi secara intensif dengan Kemendes PDTT. [EP, FA, RA]


KAJIAN

Kajian ini bertujuan untuk mengembangkan prototype (purwarupa) mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data spasial yang dapat meningkatkan koordinasi dan integrasi antarsektor dalam pembangunan prioritas nasional, sekaligus dapat digunakan untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah mengamanatkan pengembangan 14 Kawasan

Industri Prioritas (KIP) dan 8 (delapan) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam rangka mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. KIP dan KEK dibentuk untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional. Hingga tahun 2016, telah ditetapkan sebanyak 10 KEK, dan hingga Bulan November 2017 telah bertambah menjadi 12 KEK. Di antara ke-12 KEK tersebut, 3 KEK beririsan delineasi dengan KIP, salah satunya yaitu KIP/KEK Bitung.

KIP/KEK Bitung ditetapkan sebagai KEK melalui PP No. 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung atas dasar usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penetapan KEK Bitung bertujuan untuk menopang perekonomian Sulawesi Utara. KEK Bitung direncanakan untuk dikembangkan dengan basis industri pengolahan perikanan, industri berbasis kelapa dan tanaman obat, serta industri logistik (supply chain/rantai pasok).

Hingga saat ini KEK Bitung belum dapat beroperasi. Hal ini disebabkan adanya permasalahan dalam pembebasan lahan serta penerbitan sertifikat HPL (Hak Pengelolaan) di lahan yang sudah dibebaskan. Dalam Sidang Dewan KEK telah diputuskan bahwa KEK Bitung mendapat perpanjangan status selama 1 (satu)

tahun untuk dapat beroperasi. Dalam mewujudkan KIP maupun KEK tentunya

dibutuhkan kerja sama antarsektor dan antarpemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah, terutama dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, baik di dalam kawasan maupun di sekitar kawasan agar kawasan tersebut dapat lebih menarik dalam mendatangkan investor untuk masuk berinvestasi dan beroperasi di kawasan tersebut. Agar proses pengembangan KIP/KEK Bitung dapat berjalan secara terintegrasi, diperlukan pemantauan dan evaluasi yang terarah. Dalam Undang Undang No. 26 Tahun 2007 Pasal 55 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, maka dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. Kegiatan pengawasan terdiri dari pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Saat ini, pada umumnya hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan masih terbatas dalam bentuk tabular. Hal ini dipandang masih belum cukup efektif dalam membantu mewujudkan pembangunan yang terintegrasi karena belum dapat memberikan gambaran secara spasial kondisi dan lokasi pembangunan yang akurat. Kegiatan monitoring (pemantauan) dan evaluasi yang dilakukan perlu dilengkapi dengan data dan instrumen berbasis spasial sehingga tidak hanya diidentifikasi apa yang harus dilakukan, kapan, dan oleh siapa, namun juga dapat ditunjukkan lokasinya

Pengembangan MekanismeMonitoring dan Evaluasi (Monev)Berbasis SpasialStudi Kasus Kawasan Industri Prioritas (KIP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung

Gambar 2.Alur Tahapan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Berbasis Spasial

Sumber: Hasil Pengolahan DirektoratTata Ruang dan Pertanahan, 2017


dengan akurat secara spasial. Dengan demikian, adanya instrumen monitoring dan evaluasi berbasis data spasial ini diharapkan tidak hanya dapat mempercepat proses pembangunan, namun juga dapat membantu para pemangku kepentingan dalam menentukan solusi dan tindak lanjut yang harus dilakukan secara lebih terintegrasi dan terarah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bappenas memandang perlu dikembangkan sebuah mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data spasial. Mekanisme monitoring dan evaluasi ini difokuskan untuk memonitor kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN dengan menggunakan basis data spasial. Tahap awal difokuskan pada monitoring pembangunan infrastruktur wilayah pendukung KIP dan KEK melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. (Gambar 1)

Mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data spasial dapat menjadi alat koordinasi bagi Pemerintah Pusat untuk memantau pelaksanaan janji-janji Pemerintah Pusat dan investasi di wilayah Prioritas Nasional. Di sisi lain, mekanisme monitoring dan evaluasi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh investor, karena mampu memberikan gambaran secara rinci status perkembangan pembangunan dan potensi dari lokasi Kawasan Industri maupun KEK yang ditawarkan oleh Pemerintah. (Gambar 2)

Metode pelaksanaan kajian dilakukan melalui tahap persiapan, melakukan kajian dan analisis, pengumpulan data dan survei lapangan, pelaksanaan FGD, seminar, dan berbagai diskusi pendukung, serta pelaporan. Pengumpulan data dilakukan secara sekunder dan primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur dan survei instansi. Sedangkan pengumpulan

Gambar 1.Peta Titik Oblique JT 1-6


Gambar 2.Alur Tahapan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Berbasis Spasial



data primer dilakukan dengan survei lapangan. Data dan informasi juga didapatkan melalui pelaksanaan rapat teknis dan Focus Group Discussion (FGD).

Hasil kajian disajikan melalui peta, yang terdiri dari Peta Status Capaian Pembangunan (Gambar 3), Peta Orientasi Objek Monitoring dan Evaluasi (Gambar 4), Peta Status Pelaksanaan Pembangunan

Objek Monitoring dan Evaluasi (Gambar 5). Peta Status Capaian menggambarkan hasil capaian seluruh pembangunan proyek prioritas nasional. Peta Orientasi memuat seluruh infrastruktur yang ingin dimonitor dan dievaluasi. Sedangkan Peta Status Pelaksanaan berisi status pembangunan infrastruktur yang dimonitor dan evaluasi secara detail.

Gambar 3. Peta Status/Dashboard Capaian Pembangunan KEK di seluruh IndonesiaSumber: Hasil Pengolahan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, 2017

Gambar 4. Peta Orientasi Objek Monitoring dan EvaluasiSumber: Hasil Pengolahan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, 2017

KAJIAN


Kesimpulan kajian dibagi menjadi 2 hal, yaitu hasil monitoring infrastruktur pendukung KIP/KEK Bitung dan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data spasial. Secara umum, permasalahan utama terhambatnya pembangunan infrastruktur pendukung KIP/KEK Bitung adalah pembebasan lahan dan ketersediaan dana. Selanjutnya, diidentifikasi faktor pendukung dalam pelaksanaan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data spasial, antara lain mendorong penyediaan data berbasis spasial oleh setiap instansi/unit, kerja sama antarlembaga, terutama

komitmen dalam berbagi pakai data dan informasi.Rekomendasi untuk menjamin efektivitas

penggunaan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data spasial, antara lain: 1) Penyempurnaan purwarupa agar siap pakai; 2) Inventarisasi sistem informasi, monitoring, dan evaluasi berbasis spasial yang telah/sudah dikembangkan oleh instansi lain; 3) Mendorong penyediaan data spasial dalam format geodatabase (basis data spasial); dan 4) Mendorong pelaksanaan mekanisme berbagi pakai data. [FA/AI/RP]

Gambar 5. Peta Informasi Pelaksanaan dan Foto Oblique Pembangunan Jalan TolSumber: Hasil Pengolahan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, 2017

Gambar 6. Ilustrasi Proses Perencanaan dan PenganggaranSumber: Hasil Pengolahan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, 2017


Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (PK RTRW)

SOSIALISASI PERATURAN

Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara RTRW dengan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Dalam rangka mewujudkan Peninjauan Kembali RTRW yang berkualitas, Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyusun petunjuk pelaksanaan yang disahkan melalui Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.

Ruang lingkup Peraturan Menteri yang ditetapkan pada 02 Mei 2017 ini meliputi:

(a) Ketentuan PK RTRW (meliputi RTRW, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota);

(b) Tata Cara PK RTRW; dan (c) Tindak lanjut rumusan rekomendasi hasil

pelaksanaan PK RTRW.PK RTRW dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu)

kali dalam 5 (lima) tahun pada tahun ke-5 sejak RTRW diundangan. PK RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terdapat kondisi lingkungan strategis seperti bencana alam skala besar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilalui ketika melaksanakan PK RTRW, yakni: 1) Penetapan pelaksanaan PK RTRW; 2) Pelaksanaan PK RTRW; dan 3) Perumusan rekomendasi hasil pelaksanaan PK RTRW.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut.


Penetapan pelaksanaan PK RTRW ditetapkan dengan: 1) Keputusan Menteri untuk PK RTRWN; 2) Keputusan Gubernur untuk PK RTRWP; dan 3) Keputusan Bupati/Walikota untuk PK RTRW Kabupaten/Kota. Penetapan pelaksanaan PK dilaksanakan bersamaan dengan penetapan tim pelaksana PK RTRW. Keputusan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota tersebut menjadi dasar pelaksanaan PK RTRW.

Pelaksanaan PK RTRW

Pelaksanaan PK RTRW dilaksanakan melalui tahapan pengkajian, evaluasi, dan penilaian.1) PENGKAJIAN dilakukan untuk melihat

pelaksanaan tata ruang terhadap kebutuhan pembangunan. Pengkajian dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi serta penyusunan matriks kesesuaian. Data dan informasi yang disusun meliputi dokumen RTRW, dinamika pembangunan, dan kondisi aktual pemanfaatan ruang. Sedangkan penyusunan matriks meliputi matriks dinamika pembangunan dan kondisi aktual pemanfaatan ruang.

2) EVALUASI dilakukan untuk mengukur kemampuan RTRW sebagai acuan dalam pembangunan nasional/daerah. Evaluasi dilakukan dengan mengukur kualitas RTRW, kesesuaian dengan peraturan

perundang-undangan, dan pelaksanaan pemanfaatan ruang. Evaluasi terhadap kualitas RTRW harus memperhatikan kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW dan kualitas data. Sedangkan evaluasi kesesuaian peraturan perundang-undangan diukur dengan memperhatikan kesesuaian materi muatan RTRW dengan berbagai peraturan perundangan atau kebijakan terkait.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang diukur dari jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap indikasi program 5 (lima) tahunan dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap struktur dan pola ruang, serta dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Apabila PK RTRW dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, maka pelaksanaan pengkajian, evaluasi, dan penilaian dilengkapi dengan data dan informasi terkait dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara atau perubahan batas wilayah daerah.

3) PENILAIAN dilakukan dalam rangka menentukan rumusan rekomendasi hasil pelaksanan PK. Penilaian dapat dilakukan melalui metode kuantitatif maupun kualitatif. Hasil penilaian berupa: i) Tingkat kualitas RTRW; ii) Tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan; dan iii) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan PK RTRWSumber: Hasil Pengolahan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, 2018


Gambar 2. Tindak Lanjut Rumusan RekomendasiSumber: Hasil Pengolahan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, 2018

Tindak Lanjut Rumusan Rekomendasi Hasil PK RTRW

Rumusan rekomendasi hasil pelaksanaan PK RTRW menyatakan perlu atau tidaknya dilakukan revisi RTRW. Jika hasil penilaian PK RTRW dinyatakan baik, maka tidak perlu dilakukan revisi. Apabila buruk, maka perlu dilakukan revisi RTRW dengan memperhatikan saran yang dimuat dalam hasil rekomendasi PK.

Hasil perhitungan dokumen rencana perubahan RTRW akan ditindaklanjuti melalui: a) Perubahan peraturan perundang-undangan,

dilakukan jika muatan rencana berubah kurang dari 20% (dua puluh persen); atau

b) Pencabutan peraturan perundang-undangan, dilakukan jika muatan rencana berubah lebih dari atau sama dengan 20% (dua puluh persen).Jangka waktu RTRW hasil Revisi Perubahan tidak

mengalami perubahan. Jangka waktu RTRW hasil

Revisi Pencabutan berlaku 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal diundangkan.

Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menindaklanjuti keputusan rumusan rekomendasi Revisi RTRW dengan menyusun dokumen rencana perubahan RTRW dengan tetap memperhatikan saran yang dimuat dalam rekomendasi PK. Dalam melakukan penyusunan dan perhitungan dokumen rencana perubahan RTRW, Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada Pemerintah Pusat.

Hal yang perlu diperhatikan adalah revisi terhadap RTRW dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang. Penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dimaksud, yaitu: 1) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukan dalam RTRW; dan/atau 2) pemberian izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang melebihi dominasi fungsi dalam RTRW. [RA, AI, FA]



Sebelumnya terdapat dua peraturan berbeda yang mengatur proses perencanaan dan penganggaran. Proses perencanaan menjadi kewenangan

Kementerian PPN/Bappenas dan diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Sementara itu kewenangan penganggaran terdapat di Kementerian Keuangan yang diatur melalui PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Sebelum adanya PP 17/2017, setelah proses

penyusunan dokumen perencanaan selesai dan masuk dalam tahap penyusunan anggaran, Kementerian PPN/Bappenas tidak dapat memantau dan memastikan rencana pembangunan yang ada dapat dianggarkan atau tidak walaupun rencana pembangunan tersebut bersifat prioritas nasional. Namun saat ini, disatukannya kedua aturan tersebut diharapkan dapat menyebabkan terjadinya keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan menjadi lebih mudah.

Esensi dari PP 17/2017 antara lain penerapan

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (PP 17/2017) menjadi payung hukum bagi proses perencanaan dan penganggaran pemerintah. Aturan ini dibuat dalam rangka mencegah terjadinya inefisiensi dan inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran program-program pemerintah.

Gambar 1. Skema prinsip sinkronisasi di dalam penyusunan PP 17/2017

Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2017tentang Sinkronisasi Perencanaan dan

Pengganggaran Pembangunan Nasional


Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan berbasis holistik. Perencanaan pembangunan diharapkan melibatkan seluruh sektor terkait yang akan menjadi komponen pembentuk dan pendukung pelaksanaan

suatu tema pembangunan. Tahapan holistik bersifat komprehensif yang dilaksanakan dari proses di hulu hingga ke hilir.

Pendekatan integratif berarti bahwa pembangunan

perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, pendekatan perencanaan dan penganggaran melalui Money Follows Program dari yang sebelumnya melalui Money Follows Function, dan penerapan pendekatan THIS (tematik, holistik, integratif dan spasial) dalam perencanaan penganggaran agar lebih menciptakan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan baik di pusat dan daerah.

Pendekatan melalui Money Follows Program berarti bahwa alokasi penganggaran tidak lagi berdasarkan fungsi yang dilakukan kementerian/lembaga (K/L), namun mengikuti keberadaan program yang telah direncanakan. Contohnya, apabila ada program prioritas

nasional berada pada salah satu unit kerja maka alokasi anggaran akan difokuskan ke unit kerja tersebut untuk mendukung pencapaian pelaksanaan program prioritas nasional yang ada.

Selain itu, proses perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui pendakatan THIS (tematik, holistik, integratif, dan spasial). Pendekatan tematik berarti bahwa perencanaan berdasarkan tema-tema pembangunan tertentu yang diperoleh dari isu strategi maupun permasalahan ada yang ingin disasar dalam bentuk konstelasi cascading Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas Nasional, dan Proyek K/L.

Gambar 2. Skema pendekatan berbasis tematik

Gambar 3. Skema pendekatan berbasis holistik



yang dilakukan oleh seluruh sektor dalam suatu tema pembangunan harus dapat diidentifikasi dan direncanakan secara sinergi satu sama lain. Artinya seluruh perencanaan multisektor tersebut harus terintegrasi dan saling mendukung (terdapat pembagian urusan atau kewenangan) dalam satu perencanaan. Tidak hanya perencanaan, namun juga masalah pendanaan pembangunan juga harus terintegrasi. Seluruh proses integrasi ini merupakan konsekuensi dari pendekatan yang

dilakukan secara tematik dan holistik. Integrasi berbagai macam rencana pembangunan tersebut harus dapat dilihat keterkaitannya secara spasial. Contohnya hubungan spasial antara pembangunan bendungan dengan saluran irigasi cetak sawah baru yang harus terkait satu sama lain lokasinya. Apabila lokasi pembangunan berbeda, dapat menyebabkan inefiesiensi (air dari bendungan tidak dapat mengalir ke sawah baru). Pokok-pokok perubahan melalui PP 17/2017 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan muatan perencanaan dan penganggaran sebelum dan sesudah PP 17/2017

ASPEK SEBELUM PP 17/2017 SETELAH PP 17/2017

Jenis Belanja - Belanja Operasional- Belanja Non-operasional

- Belanja Operasional- Belanja Non-operasional:

◊ Belanja Prioritas:• Prioritas Nasional

(Penekanan RKP)▪ Proyek Prioritas

• Prioritas Bidang (Penekanan RPJMN)

- Belanja Lainnya

Penetapan RKP

- Rancangan Awal: Draft RKP (Mei)- Rancangan Akhir: Pemutakhiran RKP

- Rancangan Awal: Permen RKP (Juni)- Rancangan Akhir: Pemutakhiran RKP

Integrasi Pendanaan dalam RKP

- Belanja K/L saja - Belanja K/L- Belanja Non K/L

◊ Dana Transfer Khusus, ◊ Subsidi, ◊ Hibah Daerah, ◊ Dana desa dan

- Belanja lainnya

Penetapan Pagu Indikatif

- SB Pagu Indikatif (rincian hingga detail kegiatan)

- SB Pagu Indikatif (rincian hingga detail proyek prioritas)

Penetapan Pagu Anggaran

- SE Menteri Keuangan (rincian hingga detail kegiatan)

- SB Pagu Anggaran Menkeu dan Men. PPN/BAPPENAS

(rincian hingga detail proyek prioritas)

Sistem Informasi

- BAPPENAS: Aplikasi Renja- Kemenkeu: Aplikasi Adik- K/L: Aplikasi RKA K/L

- KRISNA + Evaluasi KemenPAN RB

Perubahan DIPA K/L

- Persetujuan Menteri Keuangan - Persetujuan Men. PPN + Menteri Keuangan



Selain itu, terbitnya PP 17/2017 juga mengubah kerangka waktu proses perencanaan dan pengganggaran sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.

Adanya PP 17/2017 ini membuat perencanaan dan anggaran pemerintah saat dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menjadi satu. Tidak

ada lagi panitia kerja (Panja) perencanaan serta panja penganggaran. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kebocoran dan ketidakcocokan antara program dan

anggaran. Dengan demikian, kewenangan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dapat berjalan bersamaan. [RP]

Gambar 3. Skema pendekatan berbasis holistik



Sumber: BIG, 2018

DATA DAN INFORMASI


Status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Provinsi/Kabupaten/Kota

per 28 November 2018

Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2018

Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2018


Stat

us

Sim

pu

l Ja

rin

gan

di

Dae

rah

(P

er J

uli

201

8)DATA DAN INFORMASI

Sum

ber:

Bah

an R

akor

nas

IIG

, BIG

201

8


Sumber: Bahan Rakornas IIG, BIG 2018


Juli

Agenda Direktorat Tata Ruang dan PertanahanBulan Juli - Desember 2018

AGENDA

Sosialisasi peraturan perundangan terkait bidang tata ruang dan pertanahan.Pengisian e-performance kinerja direktorat tata ruang dan pertanahan triwulan II/2018.Kunjungan lapangan kegiatan penyusunan kajian Kebijakan Penataan Ruang, Pengelolaan Pertanahan dan Informasi Geospasial 2020 – 2024.Kegiatan Pemantauan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan serta Informasi Geospasial Semester I dan II Tahun 2018 ke Kementerian Lembaga.Koordinasi Pelaksanaan Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial dengan Kementerian Lembaga.Sosialisasi Reforma Agraria ke Daerah.

September

Agustus

Penyusunan lampiran pidato Presiden (Lampid) 2018.Kunjungan lapangan pelaksanaan kegiatan Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Koordinasi Pelaksanaan Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan pada Skala Kadastral dengan Kementerian Lembaga.Kunjungan lapangan kegiatan penyusunan kajian Kebijakan Penataan Ruang, Pengelolaan Pertanahan dan Informasi Geospasial 2020 – 2024.Persiapan Penyusunan Laporan Koordinasi Reforma Agraria Nasional 2018.

Pelaksanaan kunjungan lapangan kegiatan pemantauan dan evaluasi bidang Pertanahan.Kunjungan lapangan kegiatan penyusunan kajian Kebijakan Penataan Ruang, Pengelolaan Pertanahan dan Informasi Geospasial 2020 – 2024.FGD hasil survey lapangan kegiatan kajian Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Penelaahan RKA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.Pengisian e-performance kinerja direktorat tata ruang dan pertanahan triwulan III/2018.Sosialisasi Reforma Agraria ke Daerah.

2 0


Agenda Direktorat Tata Ruang dan PertanahanBulan Juli - Desember 2018

Desember

November

September

Pelaksanaan kunjungan lapangan kegiatan pemantauan dan evaluasi bidang Pertanahan.Kunjungan lapangan kegiatan penyusunan kajian Kebijakan Penataan Ruang, Pengelolaan Pertanahan dan Informasi Geospasial 2020 – 2024.FGD hasil survey lapangan kegiatan kajian Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Penelaahan RKA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.Pengisian e-performance kinerja direktorat tata ruang dan pertanahan triwulan III/2018.Sosialisasi Reforma Agraria ke Daerah.

FGD hasil survey lapangan kegiatan kajian Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Sosialisasi hasil Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial.Persiapan penyusunan Laporan Kinerja bidang Tata Ruang dan Pertanahan 2018.

Seminar hasil pelaksanaan kegiatan Kajian Kebijakan Penataan Ruang, Pengelolaan Pertanahan dan Informasi Geospasial 2020 – 2024.Finalisasi penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang Tata Ruang dan Pertanahan.Finalisasi penyusunan Laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi bidang Tata Ruang dan Pertanahan 2018.Pengisian e-performance kinerja bidang Tata Ruang dan Pertanahan Triwulan IV/2018.Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat TRP tahun 2019.

1 8


Kunjungan Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan UGM

Jakarta, (31/1). Kasubdit Pertanahan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Aswicaksana, menerima kunjungan Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan (HMGP) Fakultas Geografi UGM yang berlangsung di ruang SS 1-2 Kementerian PPN/Bappenas pada Rabu (31/1).

Kunjungan “HMGP Mampir Ibukota” ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bapenas serta bagaimana perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan disusun dan dilaksanakan.

Dari sesi diskusi, beberapa poin penting yang dirangkum antara lain:• Konsep poros maritim tujuan utamanya adalah

mempermudah transportasi logistik antar pulau untuk mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Salah satu implementasi dari konsep poros maritim adalah konsep tol laut dengan mengembangkan pelabuhan hub dan feeder.

• Pemilihan lokasi alternatif Ibukota Negara harus

terbebas dari ancaman bencana dan berada pada titik tengah Indonesia.

• Rencana pembangunan di Indonesia sudah mengakomodir pembangunan berbasis kewilayahan termasuk di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di setiap tahunnya.

• Perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan harus berdasarkan kerangka ekonomi makro. Kerangka ekonomi makro berdasarkan angka kemiskinan; pertumbuhan ekonomi; dan angka pengangguran.

• Pembangunan kewilayahan harus bersifat holistik. Identifikasi pembangunan di suatu wilayah berdasarkan 17 sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan berbasiskan sumberdaya alam di wilayah tersebut.

• Perencanaan pembangunan saat ini telah memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan menjadi mainstreaming dalam RKP, termasuk mengenai pembangunan yang ramah terhadap disabilitas.

• Saat ini sudah banyak Kementerian/Lembaga yang mempublikasikan laporan kinerjanya termasuk Kementerian PPN/Bappenas (sebagai contoh seperti Laporan Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019) melalui media sosial seperti laman dalam jaringan (website) sehingga masyarakat, termasuk mahasiswa bisa memantaunya. [Subdit Infosos]

DALAM BERITA

Kami juga merangkum berita kegiatan-kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan yang sudah di publikasikan di www.trp.or.id. Kegiatan tersebut diselenggarakan antara bulan Januari - Desember 2018.

Berikut rangkuman berita TRP periode bulan Januari - Desember 2018 yang kami sajikan!

Berita Tata Ruang dan Pertanahan(Bulan Januari - Desember 2018)

Januari 2018


Monitoring dan Evaluasi Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi D.I Yogyakarta

Yogyakarta, (26/2). Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas melakukan kegiatan rutin monitoring dan evaluasi bidang tata ruang dan pertanahan di kantor Bappeda Provinsi D.I Yogyakarta dan dipimpin oleh Kasubdit Informasi dan Sosialisasi Direktorat TRP Bappenas. Kegiatan ini dihadiri oleh Biro Perencanaan Kementerian ATR/BPN, Bappeda Prov DIY, Kanwil Prov DIY, Kantah di Prov DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Prov DIY.

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi proses pelaksanaan dan pencapaian kegiatan tata ruang dan pertanahan di Provinsi D.I Yogyakarta antara lain terkait kemajuan, hambatan, upaya perbaikan, serta kesiapan pelaksanaan kegiatan tata ruang dan pertanahan pada periode selanjutnya.

Provinsi DIY memiliki 5 (lima) aspek keistimewaan yaitu urusan tata ruang, pertanahan, kelembagaan, kebudayaan, dan pengisian kepala daerah.

Informasi yang dihimpun dari Kanwil dan Kantah DIY, target capaian pada tahun 2017 adalah 100.000 bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pada 2018 adalah 240.000 bidang PTSL. Tahun 2018 Kota Yogyakarta ditargetkan dalam konteks pemetaan menjadi kota lengkap dan akan disusul oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo. Dengan demikian, pada tahun 2020 DIY ditargetkan dapat menjadi provinsi lengkap dan menjadi percontohan pendaftaran tanah di Indonesia.

Reforma Agraria sulit dilaksanakan di DIY karena

tanah negara di Yogyakarta luasannya kecil sekali. Sebagian besar status tanah di Yogyakarta merupakan tanah bekas adat, sehingga konteks redistribusi dan pelepasan sangat kecil, serta hanya sampai pada tahap legalisasi.

Tanah LP2B di DIY mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan nilai produksinya, sehingga masyarakat cenderung lebih memilih untuk mengkonversikannya. Diharapkan adanya kehadiran negara dalam mempertahankannya. Pemerintah daerah mengharapkan adanya solusi mengenai penyelesaian tanah kas desa yang merupakan bekas tanah adat. Peta dasar yang dimiliki sudah beresolusi tinggi yang didapatkan melalui metode foto udara menggunakan drone dan tracking GPS. Skala peta paling besar yang dimiliki adalah 1 : 1.000.

Menurut Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY perubahan 20% pola ruang di Yogyakarta dikarenakan adanya rencana Kawasan Strategis Nasional (KSN). Hal ini menyebabkan lahan sawah berkurang. DIY memiliki lahan LP2B sebesar 51.000 Ha namun ditargetkan oleh Kementrian Pertanian sebesar 71.000 Ha. Lahan-lahan yang diusulkan oleh Kementerian Pertanian merupakan lahan yang ditetapkan oleh SK Kementerian LHK sebagai kawasan lindung. Adanya kebijakan yang saling bertentangan ini menyebabkan penundaan dalam proses penyusunan RDTR.

Pemda DIY sedang melakukan penyusunan regulasi turunan berdasarkan neraca penatagunaan tanah. Melalui regulasi ini diharapkan akan terbentuk periodisasi penataagunaan tanah. Dengan demikian, pada tahun 2020 penatagunaan 240.000 bidang tanah bisa diselesaikan.

Menurut Bappeda, saat ini pelaksanaan koordinasi penataan ruang di DIY melalui BKPRD sudah cukup optimal. Dengan adanya Permendagri 115 Tahun 2017 tentang TKPRD, muncul kekhawatiran pelaksanaan koordinasi akan menjadi tidak optimal karena harus merubah sistem yang sudah ada. Kurangnya jumlah PPNS Tata Ruang menjadi salah satu kendala di DIY.

Belum ada peraturan kementerian yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan KLHS, namun sudah menuntut kesesuaian pada RDTR, sehingga mengakibatkan pekerjaan yang berulang bagi Pemda DIY. Pemda berharap pemerintah pusat memiliki periodesasi (roadmap) tentang NSPK dan kebijakan lainnya, sehingga daerah tidak melaksanakan pekerjaan secara berulang dan tidak efektif karena harus menyesuaikan rancangan Perda dengan aturan-aturan baru. [Subdit Infosos]

Februari 2018


Peran Bappenas Dalam Integrasi KRISNA-DAK

Jakarta, (9/3). Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas mengadakan diskusi “Peran Bappenas dalam integrasi Sistem Informasi KRISNA-DAK” sehubungan dengan proses pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun anggaran 2019.

Usulan awal mengenai hal-hal yang dapat dilakukan Bappenas dalam pengusulan DAK yaitu:• Penentuan bidang/subbidang/menu/rincian usulan

DAK, bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan K/L;

• Approval usulan DAK dalam aplikasi KRISNA, dengan alternatif kedalaman approval: 1) Level rinci (hanya hingga level output)2) Level sangat rinci (hingga level komponen)

• Ikut menyepakati usulan DAK melalui Forum Sinkronisasi;

• Mengendalikan pelaksanaan DAK. Sesuai dengan amanat PP Nomor 17 Tahun 2017,

Bappenas harus mengetahui secara rinci usulan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah hingga yang tergambar dalam spasial, namun perlu pengaturan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih jelas agar tidak terjadi salah kewenangan. Pengaturan SOP ini menjadi highlight terutama mengenai masalah audit dari BPKP. Kondisinya sementara ini disepakati hinggal level output saja, dengan catatan database harus segera diperbaiki.

Terkait integrasi mekanisme pengusulan DAK ke dalam aplikasi KRISNA, diharapkan semakin detail penelaahan usulan DAK yang dilakukan, maka TOR usulan DAK yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah harus

semakin rinci dan jelas. Selain itu pemerintah pusat perlu membantu akses internet wilayah timur Indonesia untuk memperlancar akses ke aplikasi KRISNA. Khusus untuk daerah kepulauan dan tertinggal, mekanisme pengisian akan diberikan alternatif yakni secara manual untuk memudahkan. Usulan awal terhadap peran Bappenas dalam pengusulan DAK melalui aplikasi KRISNA akan di-exercise kembali dan dibahas pada level Eselon I. [Subdit Infosos]

Isu Strategis Penataan Ruang Provinsi NTB

Mataram, (26/4). Tahun 2018 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan sedang menyusun background study RPJMN 2020-2024 bidang penataan ruang, pertanahan, dan informasi geospasial. Untuk mengkonfirmasi temuan awal dan menjaring usulan masukan isu strategis penataan ruang yang berkembang di daerah, maka diadakanlah FGD di Bappeda Provinsi NTB. NTB terpilih sebagai salah satu daerah diskusi karena memiliki produk perencanaan yang lengkap seperti RTRWP, RZ, dan RDTR.

Menyimak sambutan dari Bappeda Provinsi NTB, saat ini pemprov sedang menyusun Perda LP2B dan beberapa rencana rinci yang sedang disusun materi teknis seperti RTR Sekitar KEK Mandalika, RDTR Lombok Barat, RDTR Bima, dan RDTR Taliwang (sudah perda).

Kota Mataram tidak memiliki RTR Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) karena sudah diakomodir dalam RTRW Kota sebagai kawasan strategis. Muatan dalam RTRW Prov/Kota/Kab sebaiknya tidak terlalu mengunci (contoh: pembangunan PLT tidak perlu menggunakan besaran watt).

Pemda merasa masih membutuhkan standar pagu

DALAM BERITA

April 2018

Maret 2018


penyusunan RTR, dan tata ruang sebagai panglima pembangunan, dan sebaiknya didukung dengan penguatan kelembagaan bidang tata ruang, minimal di tingkat eselon II. Implikasi Permendagri No. 116/2018, Dinas PUPR menjadi sekretaris TKPRD, namun tidak didukung oleh fungsi koordinasi, sehingga sulit dalam menjalankan tugasnya.

Mekanisme asistensi pemetaan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dirasa kurang efektif, memakan waktu lama, dan lokasi yang jauh. Proses Persub dirasa tidak efektif karena tidak menyelesaikan konflik antar K/L, dimohon Pemda agar berkonsultasi dengan K/L terkait. [Subdit Infosos]

Multilateral Meeting Kegiatan Prioritas Reforma Agraria RKP Tahun 2019

Jakarta, (23/4). Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, Kegiatan Prioritas Reforma Agraria masuk ke dalam Prioritas Nasional “Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar” dengan Proyek Prioritas “Percepatan Pengurangan Kemiskinan”.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas selaku pemangku Kegiatan Prioritas (KP) Reforma Agraria mengundang K/L mitra terkait untuk multilateral meeting yang diadakan di Hotel Oria Jakarta dan dihadiri oleh Kementerian ATR/BPN; KLHK; Kementerian KUKM; Kementerian Desa PDTT; Kementerian Pertanian; KKP; Kementerian Dalam Negeri; Kemenko Bidang Perekonomian; dan Kantor Staf Kepresidenan.

Multilateral meeting ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan seluruh K/L terutama akses dan asset reform untuk pelaksanaan Reforma Agraria, serta

melakukan kesepakatan pelaksanaan Reforma Agraria bersama dengan K/L terkait.

Dari hasil diskusi, dipandang perlu adanya standar pemetaan (informasi ataupun formatnya) untuk data spasial access reform antara K/L terkait dengan Kementerian ATR. Lokasi akses sangat penting disampaikan ke Kementerian ATR/BPN agar dapat disesuaikan dengan lokasi asset reform.

Terdapat permasalahan pada kegiatan pelepasan kawasan hutan, yaitu dari 750 ribu Ha yang telah disampaikan oleh KLHK hanya 160 ribu Ha yang clean and clear. Jumlah target sertipikat hak atas tanah (SeHAT) nelayan tahun 2019 ditargetkan 16.355 bidang dan telah disesuaikan dengan Kementerian ATR/BPN. Direktorat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bappenas menyampaikan pagu KLHK sekitar 70% diarahkan untuk rehabilitasi hutan sesuai arahan Presiden, sehingga pagu pelepasan kawasan hutan untuk TORA menjadi 0 (nol) rupiah.

Direktorat TRP berpendapat bahwa dana rehabilitasi dan Reforma Agraria sama-sama merupakan perintah Presiden, namun jika Reforma Agraria belum selesai lebih baik meminta tambahan dana on top dibanding merubah dana untuk Reforma Agraria menjadi nol rupiah. [Subdit Infosos]

Trilateral Meeting I Kementerian ATR BPN Bidang Tata Ruang

Jakarta, (7/5). Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Tahun Anggaran 2019, serta dalam rangka revisi DIPA Tahun Anggaran 2018, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas mengundang Kementerian ATR/BPN dan Kementerian

Mei 2018


Keuangan untuk rapat Trilateral Meeting (TM) yang diselenggarakan selama dua hari (7-8 Mei) di Hotel Oria Jakarta.

Berita ini disusun berdasarkan hasil diskusi TM Kementerian ATR/BPN Bidang Tata Ruang hari pertama. TM Kementerian ATR/BPN ini untuk membahas Penelaahan Rancangan Renja K/L TA 2019 untuk program: i) Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang; ii) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

Dari hasil diskusi TM, disepakati bahwa Kementerian ATR/BPN akan melakukan perbaikan rancangan Renja K/L TA 2019 dan menyusun Surat Permohonan Perubahan Komponen Dekonsentrasi dalam Output Wasmatlitrik Indikasi Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang menjadi Kegiatan yang dilaksanakan Pusat secara Swakelola TA 2018 kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan surat dari Bappenas.

Arahan Kementerian Keuangan yang menyatakan Revisi DIPA TA 2018 jika ada penambahan anggaran dalam suatu kegiatan namun tidak menambah volume output, maka perlu surat pertimbangan keputusan dari Menteri ATR/BPN kepada Dirjen Tata Ruang untuk ditindaklanjuti. [Subdit Infosos]

Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Makassar (17/10). Pemda Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 yang dibuka oleh Sekda Provinsi Sulawesi Selatan dan ditutup oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Narasumber berasal dari Bappenas, Kemendari (Ditjen Bina Bangda), dan Bappeda Provinsi.

Bappeda menyampaikan paparan tentang rancangan awal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, namun paparan yang disampaikan kurang dapat menjelaskan garis besar arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu pemerintah kabupaten/kota cenderung mengajukan pertanyaan terkait detail substansi RPJMD kepada Bappenas, diantaranya 1) kearifan lokal apa yang dapat di input ke dalam RPJMD; dan 2) dari sekian ratus indikator SDG, indikator mana saja yang bisa diadopsi oleh Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas tidak memiliki kewenangan dalam menentukan program/kebijakan yang harus dilakukan oleh daerah. Detail substansi lebih tepat dibahas secara internal oleh Pemda Provinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota.

Direktorat TRP Bappenas menyampaikan paparan tentang rancangan teknokratis RPJMN 2020-2024 di Pulau Sulawesi dan Provinsi Sulawesi Selatan, serta strategi dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.

Belum banyak unsur pemerintah daerah yang memahami konsep smart city dan revolusi industri 4.0 terutama anggota DPRD. Dengan demikian kedua hal tersebut kemungkinan belum tentu masuk dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan sebenarnya merupakan salah satu provinsi yang mulai berinisiatif menerapkan konsep smart city, dimulai pada tahun 2017. Salah satu konsep smart city yang telah diterapkan cukup baik ada di Kabupaten Bantaeng untuk pelayanan kesehatan.

Satu hal yang menjadi permintaan Gubernur kepada pemerintah pusat adalah pemekaran Kabupaten Luwu menjadi Kabupaten Luwu Tengah. Bappenas dan Kemendagri menyampaikan bahwa saat ini pemekaran sedang dalam moratorium karena dipandang tidak efektif dan efisien. Apabila tetap akan diusulkan maka permohonan bisa disampaikan kepada Kemendagri. [EP, RA]

Oktober 2018

DALAM BERITA



KLIPING

Sepanjang tahun, kami merangkum berita-berita seputar penataan ruang, pertanahan, dan informasi geospasial yang diterbitkan melalui salah satu media sosialisasi online Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, yakni www.tataruangpertanahan.com

Berikut rangkuman kliping berita periode Januari sampai Desember 2018 yang kami sajikan!

Kliping Seputar Tata Ruang dan Pertanahan(Bulan Januari - Desember 2018)

BPN Tolak Batalkan HGB Pulau Reklamasi, Ini Kata Sandiaga Uno(Tempo Online, 11 Januari 2018)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam suratnya untuk membatalkan semua hak guna bangunan (HGB), yang diberikan kepada pihak ketiga atas pulau hasil reklamasi.

Sebelumnya, Anies mengirim surat kepada Kepala BPN Sofyan Djalil terkait dengan pulau reklamasi di teluk Jakarta. Dalam surat tersebut terlampir hal permohonan kepada Kepala BPN untuk menunda dan membatalkan semua HGB, yang diberikan kepada pihak ketiga atas semua pulau hasil reklamasi, antara lain Pulau C, D, dan G.

Sofyan mengatakan BPN tak dapat menerima permohonan Anies tersebut. Sebab, HGB yang dikeluarkan BPN sudah sesuai dengan administrasi pertanahan. “Karena itu, (HGB) tak bisa dibatalkan. Sebab, kalau dibatalkan, ini akan menciptakan ketidakpastian hukum,” tuturnya.

Selain itu, Sofyan menilai korespondensi yang dikirim Anies kepada BPN tidak bisa retroaktif. Sebab, kata dia, surat-surat sebelumnya sudah digunakan sebagai dasar pengeluaran HGB. “HGB dikeluarkan berdasarkan surat-surat yang telah dikirimkan gubernur sebelumnya jadi gubernur sekarang tak bisa membatalkan yang lama karena itu sudah digunakan,” ucapnya.

Sofyan menuturkan pemerintah DKI Jakarta dapat menggugat BPN ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika tak sepakat dengan keputusan BPN soal HGB pulau reklamasi. Hal ini, kata dia, demi menciptakan kepastian hukum dalam bidang administrasi tanah. “Kalau PTUN menyatakan dibatalkan, keputusan kami akan kami batalkan,” ujarnya.

Sofyan Akui, Karena PTSL Pelayanan Rutin Terabaikan(Kompas Online, 12 Januari 2018)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki program yang mulai difokuskan sejak tahun lalu, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dan pendaftaran potensi (Tanah Objek Reforma Agraria).

Meski merupakan program utama, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalilmeminta untuk tidak mengabaikan pelayanan rutin di kantor-kantor BPN.

“Sepanjang 2017 kami belajar, banyak keterlambatan pemecahan sertifikat atau tanah karena semua orang (staf) ke PTSL. Pelayaan publik jadi lambat,” ujar Sofyan di saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Menurut dia, kantor-kantor BPN di daerah yang sebelumnya bisa memberi batas waktu pelayanan sekian hari, malah tidak terpenuhi alias mundur. Oleh sebab itu, Sofyan menginginkan pelayanan rutin tetap ditingkatkan.

Di Kalimantan, 4 Juta Hektar Hutan Tumpang Tindih dengan Perkebunan(Kompas Online, 05 Februari 2018)

Presiden Joko Widodo mengatakan, kebijakan satu peta sangat penting, sangat mendesak, dan sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor, berbagai kementerian, dan lembaga ke dalam satu peta secara integratif. Dengan demikian,

Januari 2018

Februari 2018


tidak ditemukan lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial. Hanya ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis maupun penerbitan perizinan.

“Seperti informasi yang saya terima di Pulau Kalimantan, terdapat lebih kurang 4 juta hektare kawasan hutan tumpang tindih dengan kawasan perkebunan,” kata Jokowi di Jakarta, Senin (5/2/2018).

Jokowi juga mengingatkan, dalam pelaksanaannya, harus dilakukan secara cermat, teliti dan akurat. Ia meminta segala permasalahan yang muncul di lapangan segera dicari solusinya, khususnya terkait peta tanah ulayat dan batas desa.

Tata Ruang di Kawasan Puncak Harus Diatur Ulang(www.medcom.id, 07 Februari 2018)

Terjadinya longsor di kawasan Puncak Kabupaten Bogor karena menipisnya kawasan hutan lindung. Kawasan puncak saat ini menjadi kawasan permukiman dan perkebunan.

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan DAS Yuliarto menambahkan saat ini kawasan hutan lindung di kawasan puncak yang berfungsi sebagai ruang resapan air telah beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan. Kemampuan peresapan air pun berkurang. Apalagi posisi geografis perkebunan terletak di kemiringan yang cukup tinggi.

“Kebun itu ada 1.700 hektare. Kebun teh. Sebagian ada di kemiringan di atas 40 persen. Perlu dilihat lagi mungkin kebun itu harus dijadikan hutan. Ini salah satu solusi karena hutan itu 90 persen menyerap air. Kalau kebun hanya 60-65 persen,” kata Yuliarto.

Nantinya KLHK akan menyampaikan detail tata ruang di kawasan puncak kepada Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat.

“Memang kita sifatnya menyampaikan informasi ke Pemda. Tapi kalau kita bicara DAS urban itu populasi masyarakat tidak mudah dipindahkan begitu saja,” kata dia.

KLHK Susun Strategi Percepatan Perhutanan Sosial(Tempo Online, 07 Maret 2018)

Dengan semangat Nawa Cita, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk Program Perhutanan Sosial (PS) guna pemerataan ekonomi masyarakat. Perhutanan Sosial dilaksanakan dengan lima skema, yakni hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), kemitraan kehutanan, serta hutan adat (HA).

KLHK (Kementerian Lingkungan) menjalankan lima strategi percepatan PS guna mencapai target tersebut. Pertama, menyusun peta indikatif dan areal perhutanan sosial (PIAPS) yang di-update setiap enam bulan. Kedua, menyusun blue print areal PS sampai 2019, yang menunjukkan target per provinsi, kategori, juga skema PS.

Ketiga, membentuk kelompok kerja (pokja) PS. Saat ini, sudah terbentuk 26 pokja di tingkat provinsi melalui SK Gubernur, antara lain di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara.

Strategi keempat menyusun mekanisme detasering percepatan PS. Detasering adalah menempatkan atau menugaskan pegawai/instansi untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

Strategi terakhir adalah percepatan hutan adat. Hutan adat diidentifikasi, dipetakan, dan ditetapkan pengelolaannya oleh masyarakat adat. Realisasi hutan adat sudah 22 ribu hektare.

Pemprov Beri Izin Pengelolaan Hutan Adat ke Suku Knasaimos Papua(Tempo Online, 13 Maret 2018)

Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan izin hutan adat kepada Suku Knasaimos. Suku adat ini tinggal di Desa Manggraholo dan Sira, Kecamatan Seremuk,

Maret 2018


KLIPING

Kabupaten Sorong Selatan.Suku Knasaimos mendapat izin untuk mengelola hutan

adat seluas 3,545 hektare. Masyarakat bisa memutuskan untuk mengelola hutan itu sendiri. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah menolak pembangunan kelapa sawit, yang akan sangat membantu untuk lingkungan.

Selama ini, sekitar 80,000 hektare lahan hutan di daerah Knasaimos mendapat ancaman dari penebang liar dan pengembangan kelapa sawit. Karena itu, masyarakat Knasaimos ingin memperluas pengelolaan perhutanan sosial ke seluruh wilayah adat mereka.

Siti Nurbaya Tentang Reforma Agraria(Kompas Online, 03 April 2018)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pemerintah mensyaratkan sejumlah faktor genuine dalam pelaksanaannya. Misal, terkait perhutanan sosial, selalu diingatkan perlunya ada akses dukungan yang lain.

“Sehingga ada spot-spot ekonominya, harus ada ekonomi domestiknya. Jadi harus ada lahan, kesempatan, dan skill,” kata Siti di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Siti mengungkapkan data perkembangan reformasi agraria. Pada Maret 2018 realisasi total telah mencapai 1.500.669 ha. Angka itu dari potensi perhutanan sosial seluas sekitar 13.462.102 ha.

Pelepasan kawasan hutan sebelum tanah objek reforma agraria (TORA) untuk swasta sebanyak 88 persen untuk swasta dan 12 persen untuk rakyat.

“Setelah TORA, sebanyak 59-62 persen untuk swasta dan 38-41 persen untuk masyarakat,” ucap Siti.

Sementara itu, untuk pemanfaatan hutan sebelum perhutanan sosial, swasta tercatat sebanyak 98 persen dan untuk masyarakat hanya 2 persen.

“Setelah perhutanan sosial, jumlahnya terkoreksi menjadi 69-72 persen untuk swasta, dan 28-31 persen untuk masyarakat,” kata Siti.

Sofyan Djalil: 2025 Seluruh Tanah di Indonesia Sudah Bersertifikat(www.detik.com, 07 April 2018)

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menargetkan pada 2025 nanti seluruh bidang tanah di Indonesia sudah bersertifikat.

“Targetnya 2025 semua bidang tanah di Indonesia sudah bersertifikat. Target tersebut merupakan perintah dari Presiden RI Joko Widodo yang satu di antara manfaat sertifikat itu untuk menghindari konflik,” kata Sofyan di sela-sela acara penyerahan sertifikat gratis yang dihadiri Presiden Jokowi di Lapang Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (7/4/2018).

Tahun lalu pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 5 juta lembar sertifikat. Untuk Jabar sendiri teralokasikan sebanyak 594.500 lembar.

“Jabar tahun ini kebagian sebanyak 1.270.000 lembar sertifikat. Kalau belum dapat tahun lalu maka tahun ini akan mendapatkannya, dan ini sifatnya berkelanjutan,” ujar Sofyan.

KPK Tengahi Perselisihan Lahan di Antara 2 Kementerian(detik.com, 21 Mei 2018)

KPK membantu menyelesaikan konflik lahan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Konservasi (KLHK) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menurut Menteri LHK Siti Nurbaya di KPK, kini kedua kementerian berupaya menyatukan sikap dengan saling bertukar informasi peta tapal batas untuk memilah wilayah

April 2018

Mei 2018


kewenangan masing-masing kementerian. Pemeriksaan patok di lapangan juga sudah dilakukan, tetapi masih juga ada selisih soal angka luas kawasan.

Contoh konfliknya terjadi di Teluk Jambe, Kabupaten Karawang. Siti membeberkan masyarakat setempat memegang sertifikat lahan yang rupanya lahan tersebut juga milik Perhutani.

“Jadi setelah dipelajari dengan segala dokumen, maka solusi yang akan ditempuh adalah perhutanan sosial bagi kurang-lebih 4.709 KK yang harus di-cover dalam perhutanan sosial,” ucap Siti.

Sementara itu, Kementerian ATR menyebut perhutanan sosial dilakukan melalui tukar-menukar kawasan hutan dengan melibatkan pemda untuk mencari lahan pengganti. Selanjutnya, Kementerian ATR/BPN akan memberi sosialisasi ke masyarakat untuk melepas hak lahan yang merupakan inventarisasi hutan.

Sebagai gantinya, masyarakat akan diberi SK Perhutanan Sosial oleh Kementerian KLHK. SK itu berlaku selama 35 tahun dan bisa diperpanjang kemudian. Artinya, selama 35 tahun tersebut masyarakat mempunyai akses untuk tinggal dan melakukan kegiatan di atas lahan tersebut. Bahkan juga diusahakan permodalannya sesuai dengan Peraturan Menteri LHK 83/2016.

Permintaan Kementerian ATR/BPN kepada LHK yaitu supaya diserahkan fakta yang sesungguhnya 14.823 ha. Hasil hitungan di lapangan 18.000 ha dan ini yang akan diteliti kembali.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai perhutanan sosial dipilih sebagai solusi karena memiliki risiko hukum paling rendah. KPK akan membantu memfasilitasi inventarisasi dan sosialisasi ke masyarakat.

Indonesia akan Luncurkan Kebijakan Satu Peta(Republika Online, 01 Juni 2018)

Pemerintah Indonesia akan segera meluncurkan Kebijakan Satu Peta pada Agustus 2018. Kebijakan Satu Peta ini bertujuan untuk penegakan hukum laut. Peluncuran kebijakan itu diharapkan tidak hanya dapat berdampak positif pada upaya pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga berdampak positif terhadap upaya penegakan hukum di laut, khususnya di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan undelimited area.

Kebijakan Satu Peta juga dapat membantu otoritas penegak hukum RI dalam menegakkan hukum di laut. Kebijakan Satu Peta adalah program prioritas nasional yang berisi 85 jenis peta tematik, salah satunya adalah peta batas wilayah negara. Kementerian Luar Negeri merupakan walidata penyusunan peta batas wilayah negara.

Selamatkan Tanah Reforma Agraria(Tempo Online, 05 Juni 2018)

Kebijakan pengelolaan tanah obyek reforma agraria merupakan instrumen yang sangat penting karena pemanfaatan hutan dan tanah selama ini telah menghasilkan ketimpangan penguasaan dan pemanfaatannya. Akibatnya, pengembangan infrastruktur ekonomi ataupun peningkatan efisiensi perizinan hanya akan dinikmati pengusaha kuat karena rakyat miskin yang berbasis tanah dan pertanian sudah tidak punya sumber daya, kecuali tenaganya sebagai buruh.

Berdasarkan kajian KPK pada 2016 dan 2017 mengenai sumbangan biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) dan benturan kepentingan, diketahui bahwa 61,5 – 76,7 persen donatur bermotivasi untuk mendapat keamanan dalam menjalankan bisnis. 64,4–73,3 persen donatur ingin mendapat kemudahan tender dari proyek pemerintah daerah dan 63,3–73,0 persen ingin mendapat kemudahan akses perizinan.

Terbukti dari 88 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi oleh KPK selama periode 2004 sampai 3 April 2018. Tiga besar obyek yang diperkarakan adalah pengelolaan anggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan sumber daya alam. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa desain paternalisme bukan hanya mempersempit inovasi daerah, tetapi juga bahkan menjerat proses pengambilan keputusan.

Karena itu, pelaksanaan tanah obyek reforma agraria harus dikawal secara politik, bukan hanya diserahkan pada prosedur birokrasi yang sangat rentan diintervensi. Keterbukaan informasi bagi publik dan pengawasan berlapis dalam pelaksanaannya perlu diwujudkan.

Juni 2018


KLIPING

Pemerintah Susun Aturan 111 Pulau Terluar RI, Ini Bocorannya(detik.com, 23 Juli 2018)

Pemerintah akan membuat aturan baru untuk sertifikasi 111 pulau terluar dan terkecil di Indonesia. Rencanannya, aturan tersebut dibuat berdasarkan aturan antar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

“Bagaimana kita mengelola pulau-pulau kecil terluar atau pulau-pulau di perbatasan dimaksudkan agar ketika menyusun satu rencana peraturan pemerintah atau perundang undangan itu semuanya tidak tumpang tindih antara kepentingan daerah dan pusat antara KKP, Kementerian Agraria dan Pertanahan ada aturannya,” terang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Wiranto.

“Jika tidak disinkronkan dalam pelaksanaannya akan tabrakan di bawah apakah masalah zonasinya, pengelolaan pulaunya, masalah investasinya kan,” papar dia.

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kemenko Polhukam, Achmad Djamaludin mengatakan aturan baru tersebut akan dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) di mana aturan tersebut akan berbeda dengan aturan pulau kecil di dalam kawasan. Pasalnya, pulau kecil dan terluar tersebut digunakan sebagai titik pengukuran batas wilayah.

“Ini RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) antara ATR punya wewenang dan KKP punya wewenang dibuat khusus. Soalnya pulau kecil dan terluar sebagai titik dasar pengukuran batas wilayah jadi peraturannya tidak boleh sama dengan pulau kecil yang ada di dalam seperti Pulau Seribu,” papar dia.

Perilaku Korup pada Rencana Tata Ruang Ciptakan Semrawutnya Kota(viva.co.id, 19 Agustus 2018)

Tata Ruang merupakan panglima kebijakan pembangunan dan memegang peranan yang strategis tentukan masa depan kota atau kawasan. Rencana tata ruang yang baik berikan dasar terbentuknya ruang hidup livable, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) DKI Jakarta, Dhani Muttaqin mengatakan, rencana yang berkualitas perlu di dukung oleh data dan proses perencanaan yang baik. Sebab, pada realitanya banyak praktik koruptif yang berpotensi menurunkan kualitas rencana tata ruang, baik pada proses pengadaan jasa perencanaan, proses penyusunan rencana, dan proses implementasi rencana. Perilaku koruptif itu di antaranya pengaturan tender, adanya kickback proyek, dan perubahan rencana yang transaksional.

Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Supradiono menegaskan, semua bentuk gratifikasi, termasuk kickback dalam proyek-proyek pemerintah merupakan perilaku korupsi yang harus diberantas. Untuk itu, KPK berkomitmen untuk mengawal pemberantasan korupsi dalam proyek yang berpotensi untuk merugikan negara.

Pembebasan Lahan Tol Manado-Bitung Segmen 1 Capai 98 Persen(tirto.id, 04 September 2018)

Pembebasan lahan tol Manado-Bitung segmen satu sepanjang 14 kilometer mencapai 98 persen. Kepala Balai

Juli 2018 Agustus 2018

September 2018


Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XV Sulawesi Utara dan Gorontalo Triono Junoasmono mengatakan dalam waktu dekat pembebasan lahan itu bisa rampung.

“Tinggal dua persen lagi pembebasan lahannya, mudah-mudahan bisa tuntas dalam waktu dekat ini, sementara pembebasan lahan di segmen dua sepanjang 25 kilometer dikerjakan oleh PT Jasamarga Manado Bitung,” kata Junoasmono di Manado, Selasa (4/9/2018).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat proses pembebasan lahan yaitu dengan konsinyasi (menitipkan ke pengadilan biaya ganti rugi lahan) atas 14 bidang tanah yang belum tuntas.

Pembangunan tol Manado-Bitung sepanjang 39,9 kilometer akan meningkatkan akses dan kapasitas jaringan jalan untuk memudahkan pergerakan lalu lintas Kawasan Ekonomi Khusus dan mendukung pelabuhan internasional Bitung.

Mengapa Tata Ruang Palu Harus Diperbaiki?(Republika Online, 06 Oktober 2018)

Pusat Survei Geologi Badan Geologi menyarankan agar tata ruang di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) diperbaiki, khususnya di Palu, Donggala, dan Sigi. Sebab, ketiga daerah tersebut amat rawan terjadi gempa bumi dan tsunami.

Di Lembah Palu, terutama di sekitar Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala, dijumpai batuan yang sangat muda berupa endapan kipas aluvium Patahan Palu-Koro yang secara keseluruhan masih bersifat lepas dan banyak mengandung air.

Dengan kondisi tanah seperti itu, Kota Palu dan sekitarnya dapat dibagi atas empat zona, yaitu zona kerentanan sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah

terhadap guncangan tanah. Apa yang terjadi pascagempa dan terjangan tsunami kemarin persis berada di titik zona kerentanan sangat tinggi.

Peneliti senior Pusat Survei Geologi mengatakan, penyusunan tata ruang kota di wilayah rawan bencana harus mengacu pada peta mikrozonasi level 1-3. Peta mikrozonasi memperlihatkan tingkat potensi bahaya untuk setiap lokasi di daerah kajian.

Pembangunan infrastruktur gedung dan nongedung dianjurkan mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa. Dia menyarankan dibuatnya zona sepadan tsunami di sepanjang pantai Teluk Palu.

Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polri(Kompas Online, 30 Oktober 2018)

Kementerian ATR/BPN melakukan perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah dan memberantas mafia tanah di seluruh Indonesia.

Selama ini ketidakpastian hukum terhadap pertanahan memengaruhi investasi. Hal itu mengakibatkan orang takut membeli tanah di Indonesia karena rentan masalah. Maka dari itu, negara harus memberikan kepastian hukum dengan baik dan tegas.

Sering kali ditemui kasus pemalsuan dokumen di daerah, seperti girik yang diduga dilakukan oleh mafia tanah dan bukti pemalsuannya banyak. Itulah yang menjadi salah satu penyebab munculnya 8.000 konflik dan sengketa tanah.

“Gerakan untuk memerangi mafia tanah makin bergema, sudah beberapa kasus besar diungkap. Ada yang sudah divonis dan ada yang dalam proses. Insya Allah setelah rapat ini mafia tanah tidak akan lagi sebebas dulu,” ujar Sofyan melalui keterangan tertulis, Selasa (30/10/2018).

Oktober 2018


Percepatan PTSL Membutuhkan Teknologi Pengukuran(Kompas Online, 21 November 2018)

Mulai tahun 2017, pemerintah telah melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tanpa adanya program percepatan, dibutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Saat ini teknologi yang digunakan adalah Global Navigation Satellite System Real Time Kinematic (GNSS RTK).

Sebanyak 640 set atau 1.280 unit alat sudah diserahkan ke Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.

“Penyediaan alat ukur ini meningkatkan kapasitas petugas ukur di lapangan,” ujar Adi Darmawan Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan.

Selain hal tersebut, petugas juga dapat menggunakan pengembangan aplikasi untuk membantu percepatan PTSL.

“Saat ini tersedia berbagai macam aplikasi gawai pintar untuk pengumpulan data spasial, dengan berbagai kelebihan masing-masing, salah satu aplikasi tersebut adalah SMART PTSL,” imbuh dia.

Pelaksanaan PTSL 2019 diupayakan tidak lagi dilakukan secara sporadis, namun cukup dengan beberapa desa atau kelurahan untuk memenuhi kriteria lengkap serta melibatkan peran masyarakat, aparat desa, dan babinsa untuk mengumpulkan data.

12 Kabupaten & Kota di Sumsel Lakukan Peninjauan Kembali RTRW Untuk Penataan Ruang(palembang.tribunnews.com, 27 November 2018)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sumsel, Ucok Hidayat mengatakan pengembangan suatu wilayah harus memiliki perencanaan yang matang begitupun program serta zonasinya. Pada tahun 2018 ini ada 12 kabupaten/kota yang melaksanakan peninjauan kembali RTRW, yaitu Palembang, Pagaralam, Lubuk Linggau, Ogan Ilir, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan dan Banyuasin.

“Dengan adanya proses pelaksanaan peninjauan kembali merupakan kesempatan bagi kabupaten/kota untuk memasukan kebijakan, dinamika pembangunan yang belum termuat dalam RTRW baik kebijakan nasional, provinsi maupun daerah bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Ia juga meminta bagi kepala daerah yang telah melaksanakan pilkada serentak agar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berpedoman pada RTRW.

Dalam prosesnya penataan ruang saat ini telah dipermudah dengan adanya pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang (SITARUNG) hasil proyek kemitraan antara Pengelolaan Sembilang Dangku (KELOLA Sendang) dan Pemprov Sumsel.

Di Indonesia sendiri, baru ada dua provinsi yang memiliki sistem informasi tata ruang yakni Sumsel dan Papua. Diharapkan nantinya, inovasi ini bisa dikembangkan di seluruh provinsi di Indonesia.

November 2018

KLIPING


Lorem ipsum

WAWANCARA TOKOH

Lorem ipsum


Buletin Tata Ruang dan Pertanahan (GLVL7DKXQ 1 th 2018 ok-kecil.pdf · Pada rubrik artikel, ... Ruang dan Pertanahan - Kementerian PPN/Bappenas, ... Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Documents