KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESOR BOGOR
LAPORAN HASIL RAPAT SOSIALISASI DAN PENYUSUNAN RKA-KL PAGU INDIKATIF TAHUN ANGGARAN 2014SATKER POLDA JABAR DAN JAJARANTANGGAL 03 S/D 05 JUNI 2013
I.PENDAHULUANA. DASAR1. Surat Kapolda Jabar Nomor : B/2612/V/2013/Rorena tanggal 27 Mei 2013 tentang undangan penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif satker jajaran Polda Jabar T.A. 2014.2. Rencana Kerja Polres Bogor TA. 2013.B. MAKSUD DAN TUJUAN1. MAKSUDMaksud diadakan kegiatan rapat ini adalah untuk memberikan sosialisasi dan tata cara serta proses penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif T.A. 2014 satker Polda Jabar dan jajaran. 2. TUJUAN Tujuan diadakan kegiatan rapat agar masing-masing satker yang ada di jajaran Polda Jabar dapat memahami dan melakukan proses penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif T.A. 2014 sesuai dengan rencana kegiatan tahun 2014. C. PERSONILKegiatan rapat sosialisasi dan proses penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif T.A. 2014 diikuti oleh para Kabag Ren dan Kasikeu serta operator RKA-KL masing-masing Polres di jajaran Polda Jabar serta Kasubag Renmin dan Kaurkeu serta operator RKA-KL satfung yang ada di Polda Jabar. D. WAKTUPelaksanaan kegiatan rapat sosialisasi dan penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif T.A. 2014 satker Polda Jabar dan jajaran dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 05 Juni 2013.
/E.TEMPAT-2-
E. TEMPATKegiatan rapat sosialisasi dan penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif T.A. 2014 dilaksanakan di Ciater Spa Resor Subang.II. TUGAS POKOKMelaksanakan kegiatan rapat sosialisasi dan penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif T.A. 2014 satker Polda Jabar dan jajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar serta proses penyusunan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.III.PELAKSANAANA. Pembukaan acara kegiatan rapat sosialisasi dan penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif T.A. 2014 satker Polda Jabar dilakukan oleh Karo Rena Polda Jabar (Kombes Pol Djoko Pontjo Murdoko, SH. MM) dan ditutup oleh Kapolda Jabar (Irjen Pol Drs. H Tubagus Anis Angkawijaya, M.Si) serta diisi beberapa materi oleh para Kabag di Biro rena Polda Jabar. B. Hari Senin tanggal 03 Juni 2013 jam 15.00 Wib s/d 03.45 Wib1.Kegiatan rapat sosialisasi dan penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif T.A. 2014 satker Polda Jabar dan jajaran dibuka oleh Karo Rena Polda Jabar (Kombes Pol Djoko Pontjo Murdoko, SH. MM) dan memberikan arahan antara lain sebagai berikut :a.Pagu Indikatif Polri T.A. 2014 dialokasikan sebesar Rp. 39,614 Triliun mengalami penurunan sebesar Rp. 6,008 Triliun atau mengalami penurunan 13,17 % dari Pagu Alokasi anggaran Polri T.A. 2013 sebesar Rp. 45,622 Triliun.b.Komposisi Pagu Indikatif Polri T.A. 2014 menurut jenis belanja, sebagai berikut :1) Belanja Pegawai Pagu Indikatif T.A. 2014 Rp. 28,330 Triliun, alokasi anggaran T.A. 2013 Rp. 29,859, berkurang sebesar Rp. 1,529 triliun (turun 5,12%).2) Belanja Barang Pagu Indikatif T.A. 2014 Rp. 8,387 Triliun, alokasi anggaran T.A. 2013 Rp. 8,940 Triliun, berkurang sebesar Rp. 553,167 Milyar (turun 6,19%). 3) Belanja Modal Pagu Indikatif T.A. 2014 Rp. 2,896 Triliun, alokasi anggaran T.A. 2013 Rp. 6,821 Triliun, berkurang sebesar Rp. 3,925 Triliun (turun 57,55%). c.Sesuai Surat Edaran Kapolri nomor : SE/3/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang pedoman perencanaan Kapolri tahun 2014, penyusunan anggaran agar memperhatikan hal-hal sbb :/1)Penyusunan.....-3-
1) Penyusunan Pagu Indikatif T.A. 2014 menggunakan struktur program dan kegiatan RKA-KL T.A. 2013;2) Alokasi Pagu Indikatif T.A. 2014 masing-masing satker dialokasikan hanya untuk belanja pegawai dan belanja barang sumber anggaran rupiah murni (rm); 3) Perhitungan belanja pegawai berdasarkan daftar pembayaran penghasilan (DPP) bulan April 2013;4) Penyusunan Pagu Indikatif satker agar mempedomani pembebanan akun, penempatan alokasi belanja barang operasional dan komponen sesuai dengan jenis kegiatan masing-masing satker;5) Alokasi anggaran diprioritaskan untuk sasaran yang prioritas dan berkualitas serta meningkatkan operasional kepolisian pada unit-unit operasional kepolisian terdepan (Polres dan Polsek) dalam rangka kamtibmas prima;6) Alokasi anggaran sudah termasuk kebutuhan anggaran belanja pegawai dan belanja barang operasional (Polres & Rumkit Bhayangkara);7) Penyusunan Pagu Indikatif satker T.A. 2014 mempedomani Peraturan Menteri Keuangan nomor : 72/pmk.02/2013 tentang standar biaya masukan T.A. 2014 dan norma indek di lingkungan Polri T.A. 2013 dengan memperhatikan efektifitas, efisiensi dan kemampuan alokasi anggaran.d.Khusus alokasi anggaran Polda Jabar pada T.A. 2014 untuk penyusunan Pagu Indikatif agar memperhatikan hal-hal sbb :1) Pagu Indikatif Polda Jabar T.A. 2014 untuk Belanja Barang sumber anggaran Rupiah Murni (RM) dialokasikan sebesar Rp. 200.460.870.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 11.358.267.000 atau turun 5,36% dari pagu alokasi anggaran (definitif) T.A. 2013 sebesar Rp. 211.819.137.000,- 2) Dukungan Operasional Polda Jabar dialokasikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang pengelolaan anggaran tersebut berada di satker Spripim Polda Jabar;3) Anggaran dukungan operasional Polres dan Polsek dialokasikan dalam Pagu Indikatif satker T.A. 2014 di Program Harkamtibmas dengan total sebesar Rp. 20.376.116.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.400.316.000,- atau naik 20,03% dari pagu alokasi anggaran (definitif) T.A. 2013 sebesar Rp. 16.975.800.000,- /4)Anggaran .....-4-
4) Anggaran dukungan kontijensi sebesar Rp. 877.500.000,- yang sebelumnya dialokasikan di satker Spripim Polda Jabar pada Pagu Indikatif T.A. 2014 ini dialokasikan di Satker Roops Polda Jabar;5) Dalam rangka Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2014, anggaran Operasi Mantap Brata 2014 belum dialokasikan pada Pagu Indikatif T.A. 2014;6) Anggaran Operasi Ketupat Lodaya pd T.A. 2013 Dialokasikan di Satker Spripim untuk T.A. 2014 dialokasikan di Satker Roops sebesar Rp. 2.500.000.000,- 7) Operasi Lilin Lodaya pada T.A. 2013 Dialokasikan di Satker Spripim untuk T.A. 2014 dialokasikan di Satker Roops sebesar Rp. 1.000.000.000,- 8) Operasi Mandiri Kewilayahan 2014 dialokasikan sebesar Rp. 2.029.720.000,- dialokasikan di Satker Roops Polda Jabar T.A. 2014.e.Penekanan yang diberikan oleh Karo Rena Polda Jabar (Kombes Pol Djoko Pontjo Murdoko, SH. MM) dalam penyusunan anggaran Pagu Indikatif T.A. 2014 antara lain sebagai berikut :1) Membatasi/ mengurangi komponen pendukung pencapaian output yang tidak terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat antara lain: perjalanan dinas dalam dan luar negeri, rapat dan konsinyering di luar kota, honorarium tim dan kegiatan lain yang sejenis/serupa;2) Pengalokasian anggaran telah memperhitungkan kecukupan kebutuhan anggaran pembayaran tagihan listrik, telepon dan air/gas;3) Pengalokasian anggaran pada program lidik sidik telah memperhitungkan kecukupan kebutuhan anggaran makan dan perawatan tahanan;4) Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan fungsi teknis kepolisian sampai dengan tingkat Polsek serta lebih mengutamakan kecukupan alokasi anggaran untuk pencapaian target output pada kegiatan teknis dibandingkan kegiatan pendukung;5) Mengalokasikan anggaran untuk dukungan operasional sampai dengan tingkat Polsek;6) Dalam pengalokasian anggaran telah memperhitungkan kecukupan kebutuhan anggaran operasi lilin, ketupat dan operasi kewilayahan;/7)Alokasi .....-5-
7) Alokasi anggaran yang tidak dapat dirubah/digeser/relokasi besaran rupiahnya dalam pagu indikatif T.A. 2014 adalah alokasi untuk dukungan operasional Polda, kontijensi, bmp dan kapor;8) Alokasi anggaran untuk kegiatan werving/seleksi serta kegiatan pendidikan dan latihan tidak dihitung oleh satker tapi oleh pengemban program yaitu Lemdikpol dan SSDM Polri; 9) Bagi satker jajaran Polda Jabar yang akan melaksanakan kegiatan kontijensi, dapat mengajukan dukungan anggaran tersebut ke Kapolda Jabar;10) Penerimaan hibah dari pihak ketiga baik dari pemerintah, swasta, kelompok masyarakat dan perseorangan harus tercatat dalam Mou dan tercantum dalam DIPA satker sesuai dengan peruntukan dan pertanggungjawabanya;11) Penggunaan listrik dan telepon agar dibatasi penggunaannya oleh masing-masing karena keterbatasan anggaran, apabila penggunaan listrik dan telepon satker melebihi pagu anggaran yang telah diberikan maka tanggung jawab atas kelebihan pembayaran tersebut dibebankan ke masing-masing satker;12) Anggaran pembangunan Polsek lebih diprioritaskan kepada bangunan Polsek yang sudah terbentuk dan mengalami rusak berat pada kondisi bangunan.2.Kegiatan rapat sosialisasi dan penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif T.A. 2014 satker Polda Jabar dan jajaran dilanjutkan dengan arahan dari Kabag RBP Biro Rena Polda Jabar (AKBP Drs. Nurullah) dan memberikan arahan sebagai berikut :a.Ada 3 masalah besar dalam pelaksanaan pembangunan (Global Competitiveness Index) yaitu :1)Birokrasi Masih gemuk, lamban dan belum profesional; Belum mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan investasi.2)Korupsi Banyak ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara di berbagai instansi pemerintah; Korupsi merupakan bahaya laten (terselubung) yang sangat membahayakan bagi kehidupan bernegara./3)Infrastruktur-6-
3)Infrastruktur belum memadai ; anggaran negara untuk pembangunan dan pemeliharaan masih kecil.b. Penyebab korupsi yang dilakukan oleh birokrasi adalah adanya niat, kesempatan dan tekanan.c. Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik; d. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya; e. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. f. 20 program pencegahan korupsi dalam zona integritas adalah sebagai berikut :1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas: PermenPAN No. 49/2011;2) LHKPN ( UU 28/1999; 30/2002; SE-SE Menpan);3) Akuntabilitas Kinerja (Laporan Akuntabilitas Kinerja, PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja; Inpres 7/1999 tentang SAKIP; KepmenPAN No 135/2004 tentang Pedoman Umum evaluasi LAKIP; Permenpan 29/2010 tentang Pedoman Penyusunan PK dan Lakip; PermenPAN No 25/2012 tentang Pedoman Evaluasi Akip );4) Laporan Keuangan: LKK/L, LKPD: Opini BPK;5) Disiplin PNS: PP 53/2010 tentang Disiplin PNS;6) Kode Etik Khusus (Kode Etik Instansi diluar PP 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS);7) Pelayanan Publik, UU 25/2009 dan peraturan pelaksanaannya;/8)Wistle .....-7-
8) Wistle Blower System TPK: kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, TL;9) Program Pengendalian Gratifikasi: Aturan KPK; UU. No. 31/1999 jo. UU. No 20/2001 ttg TPK; UU No 30 2002 tentang KPK; SE MenPAN No 9/2011;10) Kebijakan Penanganan Conflict of Interest.: UNCAC, UU No.7/2006, Permenpan No. 37/2012;11) Kegiatan Pendidikan/Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi (Inpres 5/2004;12) Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan dari BPK/ BPKP/ APIP;13) Kebijakan Purna Tugas: Pengaturan dalam kebijakan menghindari KKN;14) Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan yang tidak sesuai profil PPATK (SE MenPAN-RB No 1/2012);15) Promosi Jabatan secara Terbuka;16) Rekrutmen secara terbuka; 17) Mekanisme Pengaduan Masyarakat (Permenpan No.5/2009, UU No.25/2009;18) E-Procurrement: LPSE-LKPP;19) Pengukuran Kinerja Individu (PP 46 Tahun 2011 yang akan diberlakukan mulai 2014);20) Keterbukaan Informasi Publik, sesuai UU 14/2008, Peraturan Komisi Informasi No. 1/2011.3.Kegiatan rapat dilanjutkan dengan arahan dari Kabag Dalprogar Biro Rena Polda Jabar (AKBP Dra. Mimin) dan memberikan arahan sebagai berikut :a.Masih terdapat sisa anggaran T.A. 2012 di beberapa satker yang ada di jajaran Polda Jabar:b.Permasalahan yang terjadi dalam penyerapan anggaran sehingga terjadi sisa anggaran adalah :1)Mekanisme sistem pencairan anggaran, sehingga KPPN menolak untuk melakukan pembayaran atas tagihan yang diajukan oleh satker;2)Pagu anggaran yang melebihi kebutuhan;3)Belum adanya kendaraan dinas, akan tetapi biaya pemeliharaan dimunculkan;/4)Sisa .....-8-
4)Sisa penawaran hasil lelang;5)Sisa pembyaran honor pelaksana tugas;6)Jumlah kegiatan yang tidak sesuai dengan jumlah personil yang melaksanakan tugas.4.Kegiatan rapat dilanjutkan dengan arahan dari Kabag Strajemen Biro Rena Polda Jabar (AKBP Dra. Cecilia) dan memberikan arahan sebagai berikut :a. Jumlah Polsek Urban di jajaran Polda Jabar sebanyak 164 Polsek, dari 164 Polsek tersebut hanya Polsek di jajaran Polrestabes Bandung, Polres Bogor Kota dan Polres Cirebon Kota yang memenuhi kriteria sebagai Polsek Urban;b. Banyak Polsek yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi kamtibmas serta beban kerja yang dihadapi (semula dari tipe B1 otomatis berubah menjadi Urban);c. Jumlah personel Polsek Urban hanya bisa terpenuhi antara 25% 40% (terkecuali Polrestabes Bandung, Bogor Kota dan Cirebon Kota) sehingga dukungan anggaran tiap tahun tidak dapat terserap;d. Struktur kepangkatan tidak berdasarkan level kepangkatan (Jabatan Kapolsek yang dipegang Kompol akan tetapi Kanit berpangkat bintara (seharusnya AKP);e. Penataan personel di Polda dan tingkat Polres belum optimal (yang diperbesar hanya fungsi tertentu terutama Lantas dan Reskrim);f. Grand strategi Polri untuk Polsek kuat, Polres besar dan Polda cukup belum berjalan sesuai dengan target waktu (pelayanan prima di utamakan di tingkat kesatuan kewilayahan (Polsek dan Polres);g. Program Mabes Polri sesuai dengan Surat Kapolri nomor : B/ 2106/ VI/ 2012/Srena tanggal 27 Juni 2012 perihal penataan wilayah hukum dan status tipologi polsek (Polsek seluruh indonesia);h. Setiap Polda diberi kesempatan untuk melaksanakan penataan tipologi Polsek sampai dengan tahun 2013 sedangkan pembentukan kesatuan baru (Polsek) direncanakan tahun 2014;i. Penataan tipologi di jajaran Polda Jabar akan terus dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2013;j. Akibat dari perubahan Tipologi tersebut, agar masing-masing Kasatker mempedomani ketentuan sebagai berikut :1) Jumlah personel Polsek Urban mutlak harus terpenuhi dengan batas toleransi 44 s/d 54 orang sedangkan untuk Polsek Rural sebanyak 25 s/d 30 orang;/2)Bagi .....-9-
2) Bagi Polsek Urban dan Polsek Rural yang lain akan dilakukan perubahan tipologinya apabila jumlah personel masih di bawah angka toleransi (Polda Jabar sudah berusaha untuk mempertahankan kuota jumlah Polsek Urban sebanyak 164 Polsek dari jumlah 449 Polsek);3) Polsek yang statusnya menjadi Urban maka esselon kepangkatan semula Kapolsek esselon Iva menjadi IIIB (AKP menjadi Kompol) dan Kanit semula esselon Ivb menjadi Iva (Inspektur menjadi AKP) demikian pula sebaliknya yang semula Urban menjadi Rural;4) Perubahan fungsi kepolisian (di Polsek Rural unit Lantas skeleton sedangkan di Polsek Urban unit Lantas melekat pada struktur Urban);5) Meningkatkan kemampuan unit di Polsek Urban sesuai dengan tantangan tugas dan beban kerja masing-masing Polsek (menuju Polsek kuat);6) Perubahan anggaran yang semula Urban menjadi Rural dan Rural menjadi Urban/ Rural menjadi Pra Rural dan Pra Rural menjadi Rural);7) Daftar Polsek jajaran Polda masing-masing Polres berubah dan harus disusun analisa beban kerja yang baru.k. Khusus untuk satker Polres Bogor, perubahan terjadi pada Polsek Jasinga yang semula Polsek tipe Urban menjadi Polsek tipe Rural dan Polsek Babakan Madang yang semula Polsek tipe Rural menjadi Polsek tipe Urban.1. Kegiatan rapat dilanjutkan dengan arahan dari Kabag Renprogar Biro Rena Polda Jabar (AKBP Drs. Joko) dan memberikan arahan sebagai berikut :a. Pagu indikatif TA. 2013 Rp.39,614 triliun hanya terpenuhi 67,83% dari usulan Polri sebesar Rp. 58,403 triliun.b. Belanja Pegawai kekurangan belanja pegawai Rp. 1,639 Triliun (termasuk kebutuhan belanja pegawai rekruitmen TA. 2014 sejumlah 20.000 orang).c. Belanja Barang alokasi belanja barang T.A. 2014 Rp. 8,346 triliun terpenuhi Rp. 45,46 % dari usulan kebutuhan prioritas Rp. 18,355 triliun. Alokasi belenja barang tersebut bersumber dari PNBP/BLU Rp.4,018 triliun dan dari Rupiah Murni Rp, 4,369 triliun (29,02%) dari usulan kebutuhan prioritas Rp. 15,052 triliun antara lain:
/1)Kegiatan .....-10-
1) Kegiatan Intelijen Rp. 204,608 miliar terpenuhi 25,60% dari usulan kebutuhan Rp. 798,979 miliar. Hanya dapat membiayai anggaran Intelijen di tingkat Polsek rata-rata sebesar Rp. 6 juta / tahun (Rp. 500 ribu/ bulan) dan di tingkat Polres Rp. 90 juta/ tahun (Rp. 7,5 juta/bulan);2) Kegiatan Pembinaan Masyarakat Rp. 186,570 miliar terpenuhi 45,05 % dari usulan kebutuhan Rp.414,070 miliar. Alokasi anggaran kegiatan pembinaan masyarakat pada tingkat Polsek dan di tingkat Polres hanya dapat dialokasikan untuk kegiatan petugas Rp. 50.000,- per orang/kegiatan (uang saku, dana satuan dan sarana kontak), sedangkan untuk kegiatan pembinaan yang bersifat mengumpulkan masyarakat pada setiap Polres hanya dpt dilakukan + 3 kali dalam setahun, namun demikian kegiatan Binmas dapat diemban petugas patroli sambang;3) Kegiatan penegakan hukum Rp. 905,871 miliar terpenuhi 44,18% dari usulan kebutuhan Rp.2,045 triliun. Alokasi tersebut hanya dapat membiayai giat Lidik Sidik Tindak Pidana 87.104 kasus terdiri dari TP Umum 78.265 kasus, TP Terorisme 12 kasus, TP Narkoba 6.117 kasus, TP Ekonomi Khusus 1.110 kasus, TP Korupsi 916 kasus dan TP Tertentu 684 kasus dengan rata-rata penanganan di tingkat Polsek sebanyak 5 kasus /thn dan di tingkat Polres sebanyak 100 kasus /thn;4) Kegiatan Penangkalan dan Pencegahan (Pengaturan, Pengawalan dan Patroli) dialokasikan anggaran Rp. 240,595 miliar terpenuhi 48,33% dari usulan kebutuhan yang diprioritaskan Rp. 497,760 miliar, pagu anggaran tersebut hanya mencukupi untuk 53.142 anggota, dengan indeks per orang Rp. 12 ribu;5) Kegiatan Pembinaan Rp. 287,789 miliar terpenuhi 27,01% dari usulan Rp. 1,065 trilun. Alokasi tersebut untuk membiayai Intake Perwira (Akpol 300 org dan lanjutannya serta PPSS 50 org), rekruitmen Brigadir 2.000 org. Dikbangum, spesialis dan lat fungsi teknis kepolisian dlm rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota Polri sangat minim;
/6)Pengadaan .....-11-
6) Pengadaan BMP Polri Rp. 600 miliar terpenuhi 20,32% dari usulan Rp. 2,952 triliun. Hanya dapat digunakan untuk mendukung kendaraan patroli roda-4 rata-rata 6 liter/hari atau menjangkau 60 km dan kendaraan patroli roda-2 rata-rata sebanyak 1 liter/hari atau menjangkau 20 km. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat kehadiran anggota Polri dan rasa aman di masyarakat, kurangnya kecepatan anggota Polri ke tempat kejadian dan kurangnya area yang dapat dijangkau oleh anggota Polri;7) Perlengkapan Perorangan (Kapor) Rp. 110 miliar terpenuhi 22,54% dari usulan Rp. 488 miliar (satu stel setiap personel Polri). Hanya dapat memenuhi Kapor untuk 144.356 stel atau 34,13% dari jumlah personel Polri sebanyak 422.928 orang pada tahun 2014;8) Bekal Kantor (ATK) Rp. 117,434 miliar hanya dapat mendukung sebesar Rp. 277 ribu/orang/tahun atau terpenuhi 20,34% dari kebutuhan bekal kantor Rp. 575 miliar sesuai standar biaya yang ditetapkan menteri keuangan untuk satu personel Rp. 1,2 juta per tahun;9) ULP Non Organik/Jaga Fungsi Rp. 219,146 miliar terpenuhi 29,31% dari usulan kebutuhan Rp.747,680 miliar (dengan perhitungan tingkat Polres rata-rata 40 orang per hari dan tingkat Polsek 7 orang per hari).d. Pagu Indikatif Polri T.A. 2014 belum mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan agenda nasional dan kegiatan prioritas polri dalam memelihara keamanan dan penegakkan hukum , antara lain:1) Belum terdukungnya anggaran pengamanan Pemilu 2014;2) Tidak tercapainya postur Polri 2012-2014 yang telah mendapat persetujuan presiden, yaitu:a) Target pencapaian ratio Polri dengan penduduk 1 : 575 pada tahun 2014 (sesuai tahapan rekruitmen Brigadir Polri tahun 2012 = 10.000 org, tahun 2013 = 20.000 org dan tahun 2014 = 20.000 org);b) Peralatan/ fasilitas PHH dan dalmas dalam rangka penanganan konflik sosial dan rusuh masa;3) Belum teralokasi anggaran penguatan giat preemtif dan preventif khususnya pembinaan masyarakat dan intelijen dalam upaya deteksi dan pencegahan dini potensi gangguan keamanan dan rusuh masa serta antisipasi kesiapan pengamanan pemilu 2014 sebagaimana harapan dari DPR RI dalam RDP./4)Belum .....-12-
4) Belum teralokasi anggaran tertentu penggantian DPK sebagai konsekuensi pengalihan pengelolaan DPK melalui BPJS;5) Tidak tersedianya anggaran belanja modal sumber rupiah murni yang selama ini digunakan untuk membiayai pembangunan sarpras di satker Mabes Polri dan kesatuan kewilayahan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat pada unit-unit pelayanan terdepan.2. Kegiatan rapat sosialisasi dan penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif T.A. 2014 satker Polda Jabar dan jajaran dilanjutkan dengan pemberian materi penyusunan Pagu Indikatif T.A. 2014 oleh staf Biro Rena Polda Jabar dengan penjelasan sebagai berikut :a. Alokasi anggaran Pagu Indikatif Polri T.A. 2014 satker Polres Bogor adalah sebesar Rp. 124.215.210.000,- dengan perincian belanja pegawai Rp. 117.085.461.000 dan belanja barang Rp. 7.129.749.000,- b. Penyusunan anggaran Pagu Indikatif T.A. 2014 hanya untuk anggaran yang bersumber dari anggaran Rupiah Murni (RM) sedangkan untuk anggaran PNBP belum dialokasikan;c. Rincian anggaran Pagu Indikatif T.A. 2014 jika dirinci sesuai program dapat dijelaskan sebagai berikut :1)Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri T.A. 2013 adalah sebesar Rp. 117.516.158.000,- sedangkan T.A. 2014 sebesar Rp. 117.508.583.000,- atau turun Rp. 7.575.000,-2)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri T.A. 2013 adalah sebesar Rp. 706.670.000,- sedangkan T.A. 2014 sebesar Rp. 0,- atau turun Rp. Rp. 706.670.000,-3)Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri T.A. 2013 adalah sebesar Rp. 36.500.000,- sedangkan T.A. 2014 sebesar Rp. 36.500.000,- atau tetap;4)Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Polri T.A. 2013 adalah sebesar Rp. 340.005.000,- sedangkan T.A. 2014 sebesar Rp. . 340.005.000,- atau tetap;5)Program Pemberdayaan Potensi Keamanan T.A. 2013 adalah sebesar Rp. 479.300.000,- sedangkan T.A. 2014 sebesar Rp. 479.300.000,- atau tetap;6)Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat T.A. 2013 adalah sebesar Rp. 2.248.925.000,- sedangkan T.A. 2014 sebesar Rp. 1.984.918.000,- atau turun Rp. 264.007.000,-/g)Program .....-13-
7)Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana T.A. 2013 adalah sebesar Rp. 3.861.663.000,- sedangkan T.A. 2014 sebesar Rp. 3.850.904.000,- atau turun Rp. 10.759.000,-8)Program Pengembangan Hukum Kepolisian T.A. 2013 adalah sebesar Rp. 15.000.000,- sedangkan T.A. 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- atau tetap.d. Khusus pengelolaan anggaran dalam penyusunan Pagu Indikatif Polri T.A. 2014 satker Polres Bogor, Polsek-polsek yang di jajaran Polres Bogor dibagi menjadi beberapa tipologi yaitu :1)Polsek Tipe Urban A-Polsek Gunung Putri-Polsek Cileungsi-Polsek Citeureup-Polsek Cibinong-Polsek Ciampea2)Polsek Tipe Urban -Polsek Jasinga-Polsek Cigudeg-Polsek Leuwiliang-Polsek Cibungbulang-Polsek Ciomas-Polsek Kemang-Polsek Parung-Polsek Gunung Sindur-Polsek Rumpin-Polsek Parung Panjang-Polsek Sukaraja-Polsek Jonggol-Polsek Cariu-Polsek Ciawi-Polsek Cisarua-Polsek Cijeruk3)Polsek Tipe Rural A-Polsek Babakan Madang-Polsek Klapanunggal
/d)Polsek .....-14-
4)Polsek Tipe Rural -Polsek Megamendung-Polsek Caringin-Polsek Dramaga-Polsek Nanggung5)Polsek Tipe Pra Rural -Polsek Tamansarie. Mengurangi alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan operasional Kepolisian yang dalam penyerapannya masih terdapat sisa anggaran pada T.A. 2012.f. Anggaran kegiatan Pengawasan Orang Asing dan Pendataan handak serta obat terlarang lainnya dihapus dan anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan pembentukan dan jaringan informasi serta deteksi kegiatan masyarakat;g. Belanja keperluan ATK diganti dengan belanja keperluan perkantoran sehari-hari, jadi tidak hanya terfokus untuk pengadaan ATK akan tetapi dapat digunakan untuk pengadaan koran/ majalah, snack kecil rapat, sapu dan lain sebagainya.C. Hari Selasa tanggal 04 Juni 2013, jam 08.00 Wib s/d 01.00 Wib.Kegiatan rapat sosialisasi dan penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif T.A. 2014 satker Polda Jabar dan jajaran masih dilanjutkan dengan penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif T.A. 2014 oleh masing-masing satker disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kalender kamtibmas tahun 2014. D. Hari Rabu tanggal 05 Juni 2013, jam 08.00 Wib s/d 12.00 Wib.1.Kegiatan rapat sosialisasi dan penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif T.A. 2014 satker Polda Jabar dan jajaran masih dilanjutkan dengan penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif T.A. 2014 oleh masing-masing satker untuk selanjutnya dilakukan pengecekan atas RKA-KL Pagu Indikatif T.A. 2014 yang telah disusun; 2.Kegiatan rapat sosialisasi dan penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif T.A. 2014 satker Polda Jabar dan jajaran ditutup oleh Kapolda Jabar (irjen Pol Drs H Tubagus Anis Angkawijaya, M.Si) dengan memberikan penekanan sebagai berikut : a. Kegiatan penyusunan anggaran Pagu Indikatif Polri T.A. 2014 satker Polda jabar dan jajaran dilaksanakan untuk menyamakan persepsi untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2014.
/b)Penghematan ....-15-
b. Pada T.A. 2013 terdapat anggaran belanja modal yang diblokir/ dihemat dan dilakukan oleh Mabes Polri untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian, bagi satker yang melakukan penyerapan anggaran melebihi anggaran yang sudah diblokir/dihemat tersebut maka Kasatker wajib mengembalikan kelebihan anggaran tersebut ke Kas Negara;c. Setiap bulan penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing satker dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran dipantau langsung oleh Kapolda, sehingga apabila terjadi permasalahan agar berkoordinasi langsung dengan pembina fungsi;d. Hibah yang diterima oleh masing-masing satker agar dilengkapi dengan Mou dan penggunaannya disesuaikan dengan peruntukannya seperti dana pilkada sedangkan indeks biaya karena terjadi perbedaan dengan Pemda, maka ketentuan tentang indeks biaya juga disebutkan ke dalam Mou;e. Satker yang berada di jajaran Polda Jabar tidak boleh menerima bantuan Sosial (Bansos) dari Pemda setempat sehingga tidak terjadi konflik kepentingan apabila Kepala Daerah yang bersangkutan terlibat dugaan kasus tindak pidana, apabila memang terpaksa agar dibuatkan rambu-rambu yang jelas tentang ketentuan bansos dan disebutkan dalam Mou;f. Dalam proses pengadaan barang dan jasa khususnya jasa konstruksi/pembangunan agar tidak berpedoman kepada salah satu sumber saja (Sarpras Polda Jabar) sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan akan tetapi berdasarkan pertimbangan dari pihak-pihak yang benar-benar memiliki keahlian sehingga tidak lagi terjadi kasus pembangunan Polres Cianjur yang tidak sesuai dengan spesifikasi dimana lorong lebih besar dari ruangan;g. Kewajiban fungsi perencanaan dan keuangan untuk memberikan pencerahan terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan satker masing-masing, sehingga tidak terjadi adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran sebagai contoh adalah penggunaan anggaran lidik sidik dimana ada Kapolres yang belum memahami tentang biaya lidik sidik;h. Proses pengajuan anggaran lidik sidik dimulai dari penerimaan Laporan Polisi (LP) kemudian didiskusikan apakah LP tersebut termasuk dalam tindak pidana untuk selanjutnya disusun Rencana Penyelidikan/ Penyidikan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) serta diajukan ke Kapolres Nota Dinas pengajuan anggaran;
/i.Karena .....-16-
i. Karena situasi politik yang tidak jelas, banyak pihak yang sedang memantau kinerja Polisi sebagai contoh kasus lantas dan kasus Aiptu Labora Sitorus;j. Korupsi yang terjadi di Polisi terdiri dari suap menyuap, penyalahgunaan wewenang (tidak sesuai dengan peraturan) dan gratifikasi untuk itu guna menghindari kasus Komjen Susno Duaji maka sisa anggaran Pemilu Gubernur T.A. 2013 akan dikembalikan pada tanggal 17 Juni 2013 kepada Pemda Provinsi Jawa Barat;k. Kapolri sudah mengumpulkan para Kapolda dan menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memonitor dan mengawasi Polri. Polda Jabar jangan sampai menjadi percontohan apabila ada personilnya yang ditangkap KPK saat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), karena proses hukum akan diserahkan sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku;l. Sebagai penutup, Kapolda Jabar berpesan agar jadilah Polisi yang baik, sehat dan pintar (tidak memanfaatkan kepintarannya untuk berbuat tidak baik)IV.HASIL YANG INGIN DICAPAIA.Dengan adanya kegiatan rapat sosialisasi dan penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif T.A. 2014 satker Polda Jabar dan jajaran diharapkan pelaksanaan pengelolaan anggaran TA. 2014 dapat memenuhi kebutuhan atas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 meskipun masih terdapat kekurangan anggaran operasional Kepolisian serta digunakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang ada.B.Penyusunan anggaran RKA-KL Pagu Indikatif T.A. 2014 merupakan salah satu proses penyusunan RAPBN dari pemerintah untuk menjadi DIPA satker pada T.A. 2014 sehingga masih diperlukan adanya beberapa pertimbangan dalam menentukan besaran anggaran di suatu satker, sehingga diharapkan anggaran yang telah disusun tersebut dapat cenderung naik atau setidak-tidaknya tetap dari jumlah anggaran yang sudah dialokasikan dalam penyusunan anggaran Pagu Indikatif T.A. 2014. V.KESIMPULANA.Alokasi anggaran Polri pada penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif T.A. 2014 sebesar Rp. 39,614 Triliun mengalami penurunan sebesar Rp. 6,008 Triliun atau 13,17 % dari Pagu Alokasi anggaran Polri T.A. 2013 sebesar Rp. 45,622;B.Proses penyusunan Pagu Indikatif T.A. 2014 hanya mengalokasikan sumber anggaran Rupiah Murni sedangkan sumber anggaran PNBP dan pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2014 belum dialokasikan;/C.Dalam .....-17-
C.Dalam penyusunan anggaran Pagu Indikatif T.A. 2014 yang bersumber anggaran Rupiah Murni (RM) pada T.A. 2014 satker Polres Bogor menerima anggaran Rp. 124.215.10.000,- atau turun Rp. 989.011.000,- dari T.A. 2013 yaitu sebesar Rp. 125.204.221.000,-D.Penyusunan alokasi anggaran dan kegiatan pada T.A. 2014 lebih diprioritaskan kepada kegiatan operasional Kepolisian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat;E.Terhadap beberapa kegiatan operasional Kepolisian yang dilaksanakan pada T.A. 2012 masih terdapat sisa anggaran, alokasi anggaran kegiatan tersebut dikurangi sebesar sisa anggaran yang ada;F.Adanya perubahan tipologi Polsek jajaran Polres Bogor dalam pengelolaan anggaran T.A. 2014, maka alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu disesuaikan dengan faktor tingkat kerawanan kamtibmas yang terdapat di masing-masing tipe Polsek sehingga terdapat perbedaan jumlah anggaran.VI.SARANA.Hasil kegiatan rapat sosialisasi dan penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif T.A. 2014 satker Polda Jabar dan jajaran akan segera ditindaklanjuti kepada masing-masing satuan fungsi yang ada di Polres Bogor berupa sosialisasi dan arahan yang dituangkan dalam bentuk surat/ telegram dari satker Polres Bogor ke jajaran agar dapat mengetahui dan memahami proses penyusunan Pagu Indikatif T.A. 2014;B.Dalam rangka mengantisipasi adanya perubahan tipologi Polsek di jajaran Polres Bogor, disarankan kepada KA untuk segera mengambil kebijakan terhadap penambahan personil Polsek dengan tipe Urban dan Rural sesuai standar Polda Jabar dengan perincian jumlah personel Polsek Urban mutlak harus terpenuhi dengan batas toleransi 44 s/d 54 orang sedangkan untuk Polsek Rural sebanyak 25 s/d 30 orang, sementara hasil dari evaluasi dari Polda Jabar tentang pemenuhan kebutuhan personil, masih terdapat 12 Polsek tipe Urban yang akan dilakukan perubahan tipologi menjadi Polsek tipe Rural apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan pemenuhan kebutuhan jumlah personil standar untuk Polsek tipe Urban belum juga terpenuhi;C.Perubahan tipologi Polsek yang ada di jajaran Polres Bogor tersebut diatas otomatis akan merubah besaran anggaran yang akan diterima oleh satker Polres Bogor pada T.A. 2014, dikarenakan proses penyusunan Pagu Indikatif ini masih harus melalui proses disertai beberapa pertimbangan apakah anggaran di satker tersebut akan tetap, naik atau turun sehingga diperlukan koordinasi antara satuan fungsi yang ada di Polres Bogor dan Polsek jajaran Polres Bogor.
/VI.PENUTUP-18-
VI.PENUTUPDemikian laporan hasil pelaksanaan rapat ini dibuat sebagai bahan masukan KA dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.
Cibinong, Juni 2013a.n. KEPALA BAGIAN PERENCANAANKASUBBAG PROGAR
DEDE SUDRAJAT, SHAJUN KOMISARIS POLISI NRP 68120295
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESOR BOGOR
DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATANRAPAT SOSIALISASI DAN PENYUSUNAN RKA-KL PAGU INDIKATIF T.A. 2014 SATKER POLDA JABAR DAN JAJARAN TANGGAL 03 S/D 05 JUNI 2013
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESOR BOGOR
DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATANRAPAT SOSIALISASI DAN PENYUSUNAN RKA-KL PAGU INDIKATIF T.A. 2014 SATKER POLDA JABAR DAN JAJARAN TANGGAL 03 S/D 05 JUNI 2013
