PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF MEMBUMIKAN GERAKAN TOLAK !!! POLITIK UANG Edisi : 2 / 2019 STOP !!! ISU SARA uletin BAWASLU KABUPATEN TEGAL B PENTINGNYA DI KABUPATEN TEGAL PENGAWASAN PEMILU PEMBENTUKAN DESA 5 Butuh Sinergi dan Desa Anti Politik Uang Komitmen Bersama 8
24
Embed
Buletin - tegalkab.bawaslu.go.id(motivator) pada saat acara peningkatan kapasitas aparatur pengawasan Bawaslu Kabupaten Tegal sebulan yang lalu. Sepintas hanya kalimat sederhana yang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF MEMBUMIKAN GERAKAN
TOLAK !!!
POLITIK UANG
Edisi : 2 / 2019
STOP !!!
ISU SARA
uletinBAWASLU KABUPATEN TEGALB
PENTINGNYA
DI KABUPATEN TEGALPENGAWASAN PEMILUPEMBENTUKAN DESA
Salam RedaksiAlamat Redaksi : Jl. Merak, Slawi Kulon No. 1B, Slawi, Tegal, Jawa Tengah, Indonesia.Telp : (0283) 4562250 | Email : [email protected] | Website : https://tegalkab.bawaslu.go.id
REDAKSISALAM UTAMATAJUK
MEMBUMIKAN GERAKAN
MELALUI INISIASI PEMBENTUKAN
DESA PENGAWASAN &
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
DESA ANTI POLITIK UANG
SALAM REDAKSISALAM
TOLAK !!!
POLITIK UANGSTOP !!!
ISU SARA
KEBAIKAN AKAN MENARIK KEBAIKAN YANG LAIN
REDAKSISUSUNAN
2 BULETINKABUPATEN TEGAL 3EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
Perhelatan akbar Pemilihan Umum tahun 2019
telah selesai dengan menghasilkan para calon baik di
lembaga eksekutif maupun legislatif yang terpilih dan
secara resmi telah dilantik, sehingga mereka secara yuridis
mempunyai legitimasi untuk dapat melaksanakan fungsi,
tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan
kontitusi. Sementara itu bagi penyelenggara pemilu
khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Tegal, berakhirnya seluruh tahapan Pemilu 2019 tersebut
bukan serta-merta kemudian
selesai juga seluruh tugasnya.
Sebagaimana d ia tur
dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 yaitu pada Pasal
102 Ayat (1) Huruf d disebutkan
“Dalam melakukan pencegahan
pe langgaran Pemi lu dan
pencegahan sengketa proses
Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 huruf a,
Bawas lu Kabupa ten /Ko ta
bertugas: meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengawasan
P e m i l u d i w i l a y a h
kabupaten/kota. Selanjutnya
Pasal 103 “Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:
mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif, maka
sudah menjadi tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten
Tegal juga untuk meningkatkan dan mengembangkan
partisipasi masyarakat dalam rangka turut berperan aktif
melakukan pengawasan Pemilu.
Ada beberapa alasan mengapa Pengawasan
Pemilu Partisipatif menjadi sangat penting, disamping
amanat undang-undang seperti tersebut di atas, alasan
yang lain adalah :
1. Masih banyak kerawanan dan potensi terjadinya
pelanggaran dalam setiap pelaksanaan Pemilu
2. Jumlah pengawas Pemilu yang belum memadai dalam
satu wilayah
3. Tanggung jawab Pemilu secara
substansial adalah tanggung jawab
semua komponen masyarakat ,
sehingga masyarakat perlu dilibatkan
4. Dalam rangka menghasilkan
pemimpin yang sesuai dengan
kehendak rakyat.
5. Sebagai bagian dari kontrol
nasional
Tujuan dari pengawasan yang
melibatkan partisipasi masyarakat
secara luas ini meliputi : membentuk
ka rak te r dan kesada ran po l i t i k
masyarakat secara kolektif, mencegah
te r jad inya konfl ik , mendorong
t ingginya partisipasi publik, menjadikan Pemilu
bermartabat dan berintegritas, serta dapat meningkatkan
kualitas demokrasi.
DAFTAR ISI
· Membumikan Gerakan Pengawasan Pemilu Partisipatif Melalui Inisiasi Pembentukan Desa Pengawasan & Desa Anti Politik Uang | 3
· Pentingnya Pembentukan Desa Pengawasan Pemilu Di Kabupaten Tegal | 5
· Desa Anti Politik Uang : Butuh Sinergi & Komitmen Bersama | 8
· Kelompok Tani Desa Kalisoka Siap Awasi Pemilu | 9
· Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Kelompok Sadar Wisata | 10
· Menuju SDM Unggul, Bawaslu Kabupaten Tegal Lakukan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Internal | 11
· Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemilu & Launching Buku Dengan Stakeholders | 13
Bawaslu Bersama IBN Tegal
Tanda Tangani Nota Kesepahaman (MoU) | 15
Karnaval & Pagelaran Budaya, PECAH ! | 17
Sinergi Antara Anggota & Jajaran Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Tegal | 18
Sengketa Proses Pemilu Bukan Pelanggaran Pemilu | 19 Jalan Ketiga Sosialiasi Pengawasan Pemilu Partisipatif | 22
Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (Gempar
Pemilu)
Secara konseptual Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia telah membuat strategi Gerakan
Pengawas Partisipatif Pemilu (Gempar Pemilu), yang
merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi
masyarakat di seluruh Indonesia dalam melakukan
pengawasan Pemilu. Gerakan ini esensinya hendak
mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial
di masyarakat dalam mengawal Pemilu, sehingga sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi, posisi rakyat dalam Pemilu
bukanlah sekedar obyek untuk dieksploitasi dukungannya
saja, melainkan harus ditempatkan sebagai subyek
termasuk dalam mengawal integritas Pemilu, salah satunya
melalui pengawasan Pemilu.
Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu ini bertujuan
untuk :
1. Mendorong kesadaran pemilih akan pentingnya
Pengawasan Partisipatif.
2. Mendorong pemangku kepentingan untuk berperan
serta dalam Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu.
3. Mencegah terjadinya politik pragmatis-transaksional
untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi
penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan
lancar.
4. Membangkitkan semangat kerelawanan pemilih
pemula untuk berperan aktif dalam Pemilu sebagai agen
perubahan.
5. Memberikan keterampilan, pengalaman, dan motivasi
kepada pemilih pemula untuk mengawal proses Pemilu
sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Untuk lebih membumikan Gerakan Pengawas
Partisipatif Pemilu (Gempar Pemilu), Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal menginisiasi
pembentukan 3 (tiga) Desa Pengawasan dan 3 (Tiga) Desa
Anti Politik Uang. Sebagai pilot project yang pertama
ditentukan berdasarkan pembagian Daerah Pemilihan
(Dapil) Pemilu yang ada di wilayah Kabupaten Tegal,
masing-masing Dapil 1 Desa Kabunan, Kecamatan
Dukuhwaru, Dapil 2 Desa Pagedangan, Kecamatan
Adiwerna, Dapil 3 Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja,
Dapil 4 Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Dapil 5 Desa
Bojong, Kecamatan Bojong serta Dapil 6 Desa Bukateja,
Kecamatan Balapulang. Selain pengenalan kelembagaan
Bawaslu dan penyampaian materi mengenai Pengawasan
Partisipatif Pemilu dan Anti Politik Uang, masyarakat yang
terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan
OKP, perwakilan perempuan, unsur pemerintahan baik
level desa maupun RT/RW dilibatkan secara pro-aktif baik
dalam pembahasan melalui musyawarah, sarasehan ,
rapat-rapat pembinaan maupun pada saat deklarasi dan
launching.
Pesan khusus yang d isampaikan adalah
bagaimana kedepan dapat mengawal proses demokrasi
melalui pengawasan Pemilu, sehingga Pemilu dapat
berlangsung secara demokratis dan bermartabat serta jauh
dari praktek-praktek kotor politisasi SARA, penyebaran
hoax, ujaran kebencian maupun politik uang (money
politic). Secara eksplisit Pasal 101 huruf c Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan Bawaslu Kabupaten/ Kota
bertugas : mencegah terjadinya praktek politik uang di
wilayah kabupaten/kota. Dengan demikian Bawaslu
Kabupaten Tegal juga memberikan pemahaman kepada
masyarakat akan bahaya besar dampak dari praktek politik
uang yaitu biaya politik yang tinggi, merusak tatanan
demokrasi serta cikal bakal dan embrio terjadinya korupsi.
(Harpendi Dwi P.)
4 BULETINKABUPATEN TEGAL 5EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi
suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara
demokrasi. Sampai sekarang Pemilihan Umum masih
dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang
penting, karena Pemilu melibatkan rakyat secara
keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
Demikian juga melalui Pemilihan Umum, rakyat dapat
menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik bagi
bangsa Indonesia.
Bagi Indonesia, yang telah menetapkan dirinya
sebagai negara demokrasi, Pemilu adalah keniscayaan.
Dalam Pemilu, aspirasi rakyat dimungkinkan berjalan
secara baik. Pada Pemilu pula, rakyat pemilih akan bisa
menilai, para kontestan Pemilu dapat menawarkan visi,
misi, dan program kandidat, sehingga mereka akan tahu ke
mana arah perjalanan negaranya. Secara teoritis
Pemilihan Umum dianggap merupakan tahap paling awal
dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang
demokratis, sehingga Pemilu merupakan motor penggerak
mekanisme sistem politik demokrasi.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pemilihan Umum memberikan mandat pengawasan
Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu atau yang
disingkat dengan Bawaslu Apa yang dilaksanakan oleh
Bawaslu merupakan bentuk upaya dalam rangka
mengawal proses tahapan penyelenggaraan Pemilu di
Indonesia agar berlangsung dengan baik, jujur, adil, dan
bermartabat. Pemilu yang legitimate tentu mensyaratkan
adanya proses tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan
kriteria yang disebutkan dalam peraturan perundang-
undangan.
Pemilihan Umum serentak tahun 2019 telah usai
dengan sukses tanpa ekses dengan ditandai telah
dilantiknya pasangan calon presiden dan wakil presiden
terpilih serta calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota terpilih, tapi bukan berarti tugas
Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu telah
usai. Bawaslu masih punya tugas untuk selalu memberikan
pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya ikut
serta dan pengawasan partipisipatif terhadap tahapan
SOROTAN
PENTINGNYA PEMBENTUKAN DESA
DI KABUPATEN TEGALPENGAWASAN PEMILU
COMING SOON !
KAMI SIAP MELAYANI MASYARAKAT
PPID BAWASLUKABUPATEN TEGAL#bAWASLUMELAYANI
Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (Gempar
Pemilu)
Secara konseptual Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia telah membuat strategi Gerakan
Pengawas Partisipatif Pemilu (Gempar Pemilu), yang
merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi
masyarakat di seluruh Indonesia dalam melakukan
pengawasan Pemilu. Gerakan ini esensinya hendak
mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial
di masyarakat dalam mengawal Pemilu, sehingga sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi, posisi rakyat dalam Pemilu
bukanlah sekedar obyek untuk dieksploitasi dukungannya
saja, melainkan harus ditempatkan sebagai subyek
termasuk dalam mengawal integritas Pemilu, salah satunya
melalui pengawasan Pemilu.
Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu ini bertujuan
untuk :
1. Mendorong kesadaran pemilih akan pentingnya
Pengawasan Partisipatif.
2. Mendorong pemangku kepentingan untuk berperan
serta dalam Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu.
3. Mencegah terjadinya politik pragmatis-transaksional
untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi
penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan
lancar.
4. Membangkitkan semangat kerelawanan pemilih
pemula untuk berperan aktif dalam Pemilu sebagai agen
perubahan.
5. Memberikan keterampilan, pengalaman, dan motivasi
kepada pemilih pemula untuk mengawal proses Pemilu
sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Untuk lebih membumikan Gerakan Pengawas
Partisipatif Pemilu (Gempar Pemilu), Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal menginisiasi
pembentukan 3 (tiga) Desa Pengawasan dan 3 (Tiga) Desa
Anti Politik Uang. Sebagai pilot project yang pertama
ditentukan berdasarkan pembagian Daerah Pemilihan
(Dapil) Pemilu yang ada di wilayah Kabupaten Tegal,
masing-masing Dapil 1 Desa Kabunan, Kecamatan
Dukuhwaru, Dapil 2 Desa Pagedangan, Kecamatan
Adiwerna, Dapil 3 Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja,
Dapil 4 Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Dapil 5 Desa
Bojong, Kecamatan Bojong serta Dapil 6 Desa Bukateja,
Kecamatan Balapulang. Selain pengenalan kelembagaan
Bawaslu dan penyampaian materi mengenai Pengawasan
Partisipatif Pemilu dan Anti Politik Uang, masyarakat yang
terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan
OKP, perwakilan perempuan, unsur pemerintahan baik
level desa maupun RT/RW dilibatkan secara pro-aktif baik
dalam pembahasan melalui musyawarah, sarasehan ,
rapat-rapat pembinaan maupun pada saat deklarasi dan
launching.
Pesan khusus yang d isampaikan adalah
bagaimana kedepan dapat mengawal proses demokrasi
melalui pengawasan Pemilu, sehingga Pemilu dapat
berlangsung secara demokratis dan bermartabat serta jauh
dari praktek-praktek kotor politisasi SARA, penyebaran
hoax, ujaran kebencian maupun politik uang (money
politic). Secara eksplisit Pasal 101 huruf c Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan Bawaslu Kabupaten/ Kota
bertugas : mencegah terjadinya praktek politik uang di
wilayah kabupaten/kota. Dengan demikian Bawaslu
Kabupaten Tegal juga memberikan pemahaman kepada
masyarakat akan bahaya besar dampak dari praktek politik
uang yaitu biaya politik yang tinggi, merusak tatanan
demokrasi serta cikal bakal dan embrio terjadinya korupsi.
(Harpendi Dwi P.)
4 BULETINKABUPATEN TEGAL 5EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi
suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara
demokrasi. Sampai sekarang Pemilihan Umum masih
dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang
penting, karena Pemilu melibatkan rakyat secara
keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
Demikian juga melalui Pemilihan Umum, rakyat dapat
menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik bagi
bangsa Indonesia.
Bagi Indonesia, yang telah menetapkan dirinya
sebagai negara demokrasi, Pemilu adalah keniscayaan.
Dalam Pemilu, aspirasi rakyat dimungkinkan berjalan
secara baik. Pada Pemilu pula, rakyat pemilih akan bisa
menilai, para kontestan Pemilu dapat menawarkan visi,
misi, dan program kandidat, sehingga mereka akan tahu ke
mana arah perjalanan negaranya. Secara teoritis
Pemilihan Umum dianggap merupakan tahap paling awal
dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang
demokratis, sehingga Pemilu merupakan motor penggerak
mekanisme sistem politik demokrasi.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pemilihan Umum memberikan mandat pengawasan
Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu atau yang
disingkat dengan Bawaslu Apa yang dilaksanakan oleh
Bawaslu merupakan bentuk upaya dalam rangka
mengawal proses tahapan penyelenggaraan Pemilu di
Indonesia agar berlangsung dengan baik, jujur, adil, dan
bermartabat. Pemilu yang legitimate tentu mensyaratkan
adanya proses tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan
kriteria yang disebutkan dalam peraturan perundang-
undangan.
Pemilihan Umum serentak tahun 2019 telah usai
dengan sukses tanpa ekses dengan ditandai telah
dilantiknya pasangan calon presiden dan wakil presiden
terpilih serta calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota terpilih, tapi bukan berarti tugas
Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu telah
usai. Bawaslu masih punya tugas untuk selalu memberikan
pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya ikut
serta dan pengawasan partipisipatif terhadap tahapan
SOROTAN
PENTINGNYA PEMBENTUKAN DESA
DI KABUPATEN TEGALPENGAWASAN PEMILU
COMING SOON !
KAMI SIAP MELAYANI MASYARAKAT
PPID BAWASLUKABUPATEN TEGAL#bAWASLUMELAYANI
6 BULETINKABUPATEN TEGAL 7EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
penyelenggaraan Pemilu baik Pemilihan Umum serentak
atau Pemilihan Kepala Daerah serentak, maka di situlah
Bawaslu selalu hadir untuk memberikan pemahaman
kepada masyarakat apa saja yang harus dilakukan ketika
kegiatan itu ada. Fokus Bawaslu adalah memberikan
pemahaman tentang bahaya politik uang, politisasi sara,
isu hoax, ujaran kebencian. Dengan diberikannya materi
tersebut BAWASLU berharap masyarakat bisa menjadi
mitra BAWASLU dalam kegiatan Pengawasan Partisipatif
dalam setiap perhelatan penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten
Tegal sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk mengawasi
proses Pemilu di lingkungan Kabupaten Tegal yang
p a s t i n y a
m e m b u t u h k a n
dukungan banyak
pihak dalam aktifitas
pengawasan. Salah
s a t u n y a a d a l a h
dengan mengajak
s e g e n a p
m a s y a r a k a t
dan/atau organisasi
yang mempunyai
peran pent ing di
masyarakat untuk
t e r l i b a t d a l a m
partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan
masyarakat dalam proses Pemilu tidak sekadar datang dan
memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi
adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan
kecurangan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tegal
sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu
dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu.
Sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh
Bawaslu Kabupaten Tegal adalah dengan membentuk
desa pangawasan Yang dilakukan ini tentu bagian dari
upaya Bawaslu Kabupaten Tegal dalam menggandeng
masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan Pemilu.
Desa Pengawasan tentu strategis yang menjadi sasaran
untuk didorong menjadi bagian dari pengawas pemilu,
sehingga BAWASLU mempunyai kepentingan yang besar
untuk mengadakan pembentukan Desa Pengawasan
bagian dari kerja BAWASLU. Pembentukan Desa
Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten
Tegal ada 3 (tiga) desa yaitu Desa Bojong, Desa Kabunan
dan Desa Banjarturi.
Kegiatan ini tiap-tiap desa berlangsung pada hari
yang berbeda dan acara pembentukan Desa Pengawasan
yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal serentak
semuanya sama pada sesi pembinaan yang pertama
dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat, tokoh agama,
dan ketua RT/RW sedangkan untuk sesi pertemuan
pembinaan yang kedua dihadiri pengurus dari PKK,
Posyandu, dan organisasi kepemudaan. Kemudian
a d a p u n u n t u k
p e l a k s a n a a n
pembentukan Desa
Pengawasan di Desa
Bojong Kecamatan
B o j o n g s e n d i r i
pembinaan 1 (satu)
dilaksanakan pada
hari Rabu tanggal 30
Oktober 2019, dan
pembinaan 2 (dua)
dilaksanakan pada
hari Jum'at tanggal 1
N o v e m b e r 2 0 1 9
bertempat di Pendopo Balai Desa Bojong, Desa Kabunan
Kecamatan Dukuhwaru pembinaan 1 (satu) pada hari
Jum'at tanggal 1 November 2019, pembinaan 2 (dua) hari
Sabtu tanggal 2 November 2019 bertempat di Pendopo
Balai Desa Kabunan, kemudian yang terakhir adalah
pembentukan Desa Pengawasan di Desa Banjarturi
Kecamatan Warureja pembinaan 1 pada hari Senin tanggal
4 November 2019 dan Pembinaan 2 (dua) beserta
deklarasi dan launching pada hari Rabu tanggal 5
November 2019 bertempat di Pendopo Balai Desa
Banjarturi.
Pada hari Rabu tanggal 5 November 2019 Bawaslu
Kabupaten Tegal resmi launching Desa Pengawasan di
Desa Banjarturi Kecamatan Warureja yang bertempat di
Pendopo Balai Desa Banjarturi. Acara launching Desa
Pengawasan sendiri di hadiri sebanyak 70 peserta yang
terdiri dari beberapa unsur antara lain Forkompincam
Warureja, Perangkat dan Kepala Desa Banjarturi, tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh
pemuda dan warga masyarakat Desa Banjarturi. Acara
dimulai pukul 14.00 WIB dan di awali dengan penyampaian
sambutan Panitia Launching Pembentukan Desa
Pengawasan di Banjarturi yang di sampaikan oleh
Komisioner Bawaslu Kabupaten Tegal Harpendi Dwi
Pratiwi, S.I.Kom. dalam sambutanya beliau menyampaikan
“terima kasih kepada seluruh warga yang sudah antusias
terhadap acara ini dan menyampaikan harapannya bahwa
desa ini dapat menjadi Pengawas Partisipatif sehingga
Pemilu kedepannya menjadi semakin baik”. Selain itu
Kepala Desa Banjarturi juga memberikan sambutanya
beliau mengucapkan “terima kasih dan apresiasi kepada
Bawaslu Kabupaten Tegal yang telah memilih Desa
Banjarturi untuk menjadi salah satu Desa Pengawasan di
Kabupaten Tegal, melalui acara ini saya berharap warga
Desa Banjarturi dapat ikut berperan aktif dalam
pengawasan Pemilu di masa yang akan datang”. Dalam
acara launching Desa Pengawasan di Desa Banjarturi juga
menyajikan beberapa penampilan hiburan yaitu
penampilan tarian tradisional dari kesenian daerah
setempat dan musik organ tunggal.
Launching Desa Pengawasan di Desa Banjarturi
dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah M. Fajar
Subhi A.K.A., S.H., M.H., dalam acara tersebut beliau
meresmikan Desa Pengawasan Banjarturi dengan
menandatangani Deklarasi Desa Pengawasan didampingi
Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal dan Forkompincam
Warureja bersama Pemerintah Desa Banjarturi dan secara
simbolis membuka papan Desa Pengawasan. (Sri
Anjarwati/Abdi Mulyawan)
Bawaslu Kabupaten Tegal
Usiamu memang baru seumur jagung
Namun tugasmu begitu agung
Tuk mengawal demokrasi langsung
Bawaslu Kabupaten Tegal
Di tengah masyarakat yang begitu apatis dan pragmatis
Namun kau begitu optimis
Tuk menjawab semua tudingan pesimis
Bawaslu Kabupaten Tegal
Pemilu serentak 2019 begitu rumit
Namun langkahmu begitu gesit
Tuk menyelesaikan problematika yang begitu sulit
Sajak Bawaslu Kabupaten TegalANDIKA ASYKARStaf Pelaksana PNSBawaslu Kabupaten Tegal
6 BULETINKABUPATEN TEGAL 7EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
penyelenggaraan Pemilu baik Pemilihan Umum serentak
atau Pemilihan Kepala Daerah serentak, maka di situlah
Bawaslu selalu hadir untuk memberikan pemahaman
kepada masyarakat apa saja yang harus dilakukan ketika
kegiatan itu ada. Fokus Bawaslu adalah memberikan
pemahaman tentang bahaya politik uang, politisasi sara,
isu hoax, ujaran kebencian. Dengan diberikannya materi
tersebut BAWASLU berharap masyarakat bisa menjadi
mitra BAWASLU dalam kegiatan Pengawasan Partisipatif
dalam setiap perhelatan penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten
Tegal sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk mengawasi
proses Pemilu di lingkungan Kabupaten Tegal yang
p a s t i n y a
m e m b u t u h k a n
dukungan banyak
pihak dalam aktifitas
pengawasan. Salah
s a t u n y a a d a l a h
dengan mengajak
s e g e n a p
m a s y a r a k a t
dan/atau organisasi
yang mempunyai
peran pent ing di
masyarakat untuk
t e r l i b a t d a l a m
partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan
masyarakat dalam proses Pemilu tidak sekadar datang dan
memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi
adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan
kecurangan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tegal
sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu
dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu.
Sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh
Bawaslu Kabupaten Tegal adalah dengan membentuk
desa pangawasan Yang dilakukan ini tentu bagian dari
upaya Bawaslu Kabupaten Tegal dalam menggandeng
masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan Pemilu.
Desa Pengawasan tentu strategis yang menjadi sasaran
untuk didorong menjadi bagian dari pengawas pemilu,
sehingga BAWASLU mempunyai kepentingan yang besar
untuk mengadakan pembentukan Desa Pengawasan
bagian dari kerja BAWASLU. Pembentukan Desa
Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten
Tegal ada 3 (tiga) desa yaitu Desa Bojong, Desa Kabunan
dan Desa Banjarturi.
Kegiatan ini tiap-tiap desa berlangsung pada hari
yang berbeda dan acara pembentukan Desa Pengawasan
yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal serentak
semuanya sama pada sesi pembinaan yang pertama
dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat, tokoh agama,
dan ketua RT/RW sedangkan untuk sesi pertemuan
pembinaan yang kedua dihadiri pengurus dari PKK,
Posyandu, dan organisasi kepemudaan. Kemudian
a d a p u n u n t u k
p e l a k s a n a a n
pembentukan Desa
Pengawasan di Desa
Bojong Kecamatan
B o j o n g s e n d i r i
pembinaan 1 (satu)
dilaksanakan pada
hari Rabu tanggal 30
Oktober 2019, dan
pembinaan 2 (dua)
dilaksanakan pada
hari Jum'at tanggal 1
N o v e m b e r 2 0 1 9
bertempat di Pendopo Balai Desa Bojong, Desa Kabunan
Kecamatan Dukuhwaru pembinaan 1 (satu) pada hari
Jum'at tanggal 1 November 2019, pembinaan 2 (dua) hari
Sabtu tanggal 2 November 2019 bertempat di Pendopo
Balai Desa Kabunan, kemudian yang terakhir adalah
pembentukan Desa Pengawasan di Desa Banjarturi
Kecamatan Warureja pembinaan 1 pada hari Senin tanggal
4 November 2019 dan Pembinaan 2 (dua) beserta
deklarasi dan launching pada hari Rabu tanggal 5
November 2019 bertempat di Pendopo Balai Desa
Banjarturi.
Pada hari Rabu tanggal 5 November 2019 Bawaslu
Kabupaten Tegal resmi launching Desa Pengawasan di
Desa Banjarturi Kecamatan Warureja yang bertempat di
Pendopo Balai Desa Banjarturi. Acara launching Desa
Pengawasan sendiri di hadiri sebanyak 70 peserta yang
terdiri dari beberapa unsur antara lain Forkompincam
Warureja, Perangkat dan Kepala Desa Banjarturi, tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh
pemuda dan warga masyarakat Desa Banjarturi. Acara
dimulai pukul 14.00 WIB dan di awali dengan penyampaian
sambutan Panitia Launching Pembentukan Desa
Pengawasan di Banjarturi yang di sampaikan oleh
Komisioner Bawaslu Kabupaten Tegal Harpendi Dwi
Pratiwi, S.I.Kom. dalam sambutanya beliau menyampaikan
“terima kasih kepada seluruh warga yang sudah antusias
terhadap acara ini dan menyampaikan harapannya bahwa
desa ini dapat menjadi Pengawas Partisipatif sehingga
Pemilu kedepannya menjadi semakin baik”. Selain itu
Kepala Desa Banjarturi juga memberikan sambutanya
beliau mengucapkan “terima kasih dan apresiasi kepada
Bawaslu Kabupaten Tegal yang telah memilih Desa
Banjarturi untuk menjadi salah satu Desa Pengawasan di
Kabupaten Tegal, melalui acara ini saya berharap warga
Desa Banjarturi dapat ikut berperan aktif dalam
pengawasan Pemilu di masa yang akan datang”. Dalam
acara launching Desa Pengawasan di Desa Banjarturi juga
menyajikan beberapa penampilan hiburan yaitu
penampilan tarian tradisional dari kesenian daerah
setempat dan musik organ tunggal.
Launching Desa Pengawasan di Desa Banjarturi
dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah M. Fajar
Subhi A.K.A., S.H., M.H., dalam acara tersebut beliau
meresmikan Desa Pengawasan Banjarturi dengan
menandatangani Deklarasi Desa Pengawasan didampingi
Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal dan Forkompincam
Warureja bersama Pemerintah Desa Banjarturi dan secara
simbolis membuka papan Desa Pengawasan. (Sri
Anjarwati/Abdi Mulyawan)
Bawaslu Kabupaten Tegal
Usiamu memang baru seumur jagung
Namun tugasmu begitu agung
Tuk mengawal demokrasi langsung
Bawaslu Kabupaten Tegal
Di tengah masyarakat yang begitu apatis dan pragmatis
Namun kau begitu optimis
Tuk menjawab semua tudingan pesimis
Bawaslu Kabupaten Tegal
Pemilu serentak 2019 begitu rumit
Namun langkahmu begitu gesit
Tuk menyelesaikan problematika yang begitu sulit
Sajak Bawaslu Kabupaten TegalANDIKA ASYKARStaf Pelaksana PNSBawaslu Kabupaten Tegal
8 BULETINKABUPATEN TEGAL 9EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
P a s k a P e m i l i h a n U m u m
serentak tahun 2019, Bawaslu
K a b u p a t e n Te g a l t e r u s a k t i f
m e l a k s a n a k a k a n S o s i a l i s a s i
Pengawasan Pemilu Partisipatif
sebagai bentuk pendidikan politik pada
masyarakat, terutama dalam hal
p e n g a w a s a n P e m i l u . P e r a n
Pengawas Pemi lu Pa r t i s i pa t i f
sangatlah penting guna menjamin
integritas penyelenggaraan Pemilu di
Indonesia, sehingga tercipta sistem
politik yang demokratis.
Pelibatan masyarakat dalam hal
pengawasan Pemilu harus lebih
d i i n t e n s i f k a n d a n d i p e r l u a s
sasarannya agar warga yang terlibat
dan berperan lebih banyak lagi.
Semakin banyak kelompok sasaran
yang terlibat, maka semakin banyak
pula agen pengawasan yang bisa
bermitra dengan Bawaslu. Salah
satunya adalah kaum petani. Apalagi
mayor i tas penduduk Indonesia
bermatapencaharian sebagai petani.
Bawaslu Kabupaten Tegal
menye lenggarakan Sos ia l isas i
Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam
konsep gendu-gendu rasa bersama
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
“Mekar Lestar i ” Desa Kal isoka
Kecamatan Dukuhwaru. Kegiatan ini
dilaksanakan pada hari Senin, tanggal
21 Oktober 2019 di Gedung MDA
Nurul Huda Kalisoka. Pada acara
tersebut selain anggota Gapoktan
Mekar Lestari hadir juga Kepala Desa
Kalisoka H. Dumeri SH. Dalam
sambutannya beliau menyampaikan
ucapatan terimakasih dan apresiasi
pada Bawaslu Kabupaten Tegal yang
telah mempercayakan desanya
menjadi tempat sosialisasi, beliu juga
menyatakan kesiapannya untuk
beker jasama dengan Bawas lu
Kabupaten Tegal dalam program lain
maupun yang serupa.
Acara sosialisasi ini dihadiri
s e l u r u h k o m i s i o n e r B a w a s l u
Kabupaten Tegal, dan yang bertindak
sebagai narasumber utama adalah
Buhor i Mus l im, S.Pd. I . Kord iv
Penyelesaian Sengketa. Materi yang
d i sampa ikan ada lah pe r l unya
p a r t i s i p a s i m a s y a r a k a t p a d a
pengawasan Pemilu sebagai bentuk
kont ro l yang konst rukt i f untuk
mewujudkan penyelenggaraan Pemilu
yang langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil. Untuk itu masyarakat
harus berani menolak politik uang,
berita hoax, ujaran kebencian, dan
politisasi SARA
Bawaslu sebagai lembaga yang
mempunyai mandat konstitusional
untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilu membutuhkan dukungan
s e l u r u h p i h a k d a l a m p r o s e s
pengawasannya. Secara institusional,
tugas, wewenang dan kewajiban
pengawasan Pemilu memang mutlak
berada dipundak Bawaslu, akan tetapi
seluruh warga negara Indonesia
mempunyai tanggung jawab moral
untuk bersama-sama ikut serta dalam
proses pengawasan Pemilu.
Acara berjalan cukup hangat,
karena peserta begitu antusias
mengikuti acara ini dan terbukti
banyaknya pertanyaan pada sesi
diskusi. Tidak hanya hal normatif yang
menjadi bahan diskusi, tapi juga hal
kearifan lokal dan dinamika yang
terjadi pada Pemilu serentak kemarin.
Bagi Bawaslu Kabupaten Tegal ini
menjadi bahan evaluasi dan saran
kontruktif demi kebaikan demokrasi di
Indonesia khususnya di Kabupaten
Tegal. (Buhori Muslim)
Kelompok Tani Desa Kalisoka
Siap Awasi Pemilu
SOROTAN
Butuh Sinergi dan Komitmen Bersama
D�a Anti Politik Uang Desa Anti Politik Uang butuh sinergi dan komitmen
bersama demikian disampaikan oleh Ikbal Faizal Ketua
Bawaslu Kabupaten Tegal saat acara Launching Desa Anti
Politik Uang (APU) di Bukateja (9/11/2019).
Tanpa adanya sinergi atau kerjasama antar pihak
yang terkait, kemungkinan sulit untuk bisa menjalankan
fungsinya. Karena Desa APU adalah sebuah program yang
memerlukan sikap nyata dari warga. “Selain sinergi, hal
yang diperlukan adalah komitmen bersama. Terutama
komitmen dari warga desa yang mempunyai program desa
APU” ungkap Ikbal.
Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Tegal telah
meluncurkan program Desa Anti Politik Uang di tiga desa.
Tiga desa tersebut merupakan bentuk nyata pendidikan
politik untuk melakukan penolakan terhadap praktek politik
uang dalam berbagai pesta demokrasi.
Tiga Desa Anti politik uang bentukan Bawaslu adalah
Bukateja, Mindaka dan Pagedangan. Ketiganya
terdistribusi di tiga kecamatan yakni Kecamatan
Balapulang, Kecamatan Tarub dan Kecamatan Adiwerna.
Di Desa Bukateja, Bawaslu Kabupaten Tegal telah
memberikan pembinaan kepada warga desa Bukateja pada
hari rabu (30/11/2019) dan hari kamis (7/11/2019). Warga
terlihat antusias bahkan Supendi selaku kepala Desa
Bukateja menemani warganya dalam pembinaan dari awal
hingga akhir.
Di Desa Mindaka, Bawaslu Kabupaten Tegal
melakukan pembinaan pada hari Sabtu (2/11/2019) dan
hari Selasa (5/11/2019). Pada saat pembinaan banyak
warga yang tertarik untuk mengetahui tentang anti politik
uang, terbukti banyak penanya ketika moderator membuka
sesi pertanyaan. Tak hanya itu, kehadirannyapun maksimal
serta Trisno selaku Pj. Kepala Desa Mindaka meminta ada
penandatanganan bersama antara Bawaslu dan
perwakilan warga Desa Mindaka dalam sebuah dokumen
pernyataan tolak politik uang.
Di Desa Pagedangan, Bawaslu Kabupaten Tegal
melakukan pembinaan pada hari senin (4/11/2019) dan hari
kamis (7/11/2019). Meski menggelar Pemilihan Kepala
Desa, pihak pemerintah desa tetap menyambut baik
pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang. Justru
program APU ini dijadikan pemantik semangat melakukan
penolakan terhadap politik uang.
Program desa APU ini rangkaian acaranya dimulai
dari inventarisasi dan pemetaan desa di Kabupaten Tegal,
dilanjutkan koordinasi pada pihak terkait, sosialisasi dan
pembinaan tentang anti politik uang, terakhir dari kegiatan
tersebut adalah Launching Desa APU.
Pada tahap inventarisasi dan pemetaan ini Bawaslu
melakukan kerja melalui pengumpulan data desa-desa
yang layak dan mau menerima program Desa APU.
Hasilnya dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa
setempat dan pihak lain yang terkait. Kemudian diaturlah
agenda kegiatan sosialisasi dan pembinaan hingga
dilakukan launching Desa APU. Dengan harapan desa –
desa tersebut memliki kesadaran yang tinggi tentang
larangan politik uang dalam Pemilu.
Desa APU ini merupakan program yang diluncurkan
Bawaslu dimana pada tahap implementasinya sangat
membutuhkan dukungan dan sinergi dari stakeholders dan
masyarakat luas. Tanpa adanya dukungan itu mustahil
program ini akan berjalan dengan baik dan sukses.
Dari sisi normatif, politik uang merupakan larangan
sebagaimana diatur dalam pasal 523 UU Nomor 7 tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal tersebut
dapat disimpulkan kandidat Pemilu yang kedapatan
melakulan politik uang atau money politics dapat dipidana
maksimal 4 tahun hukuman penjara dan denda sebesar Rp.
48 juta.
Anti politik uang itu merupakan suatu pekerjaan yang
memang harus muncul dari kesadaran diri. Sadar akan
pentingnya pesta demokrasi harus berjalan dengan bersih.
Dengan pelaksanaan demokrasi yang bersih itu artinya
sudah mulai membuat fondasi pemerintahan yang bersih
dan jauh dari praktek kotor seperti korupsi.
Jika praktik politik uang begitu marak di masyarakat
maka tak bisa disalahkan ketika hasil perhelatan politik
pesta demokrasi akan memunculkan para koruptor yang
berakhir masuk dalam terali besi. Karena bisa jadi untuk
mengembalikan modal mereka dalam perhelatan politik.
Jika sudah demikian maka rakyatlah korbannya.
Karenanya jangan mau suaranya dibeli. Sudah
saatnya tentukan pemimpin dengan melihat programnya,
rekam jejaknya dan kapabilitasnya. Demikian Ikbal
menambahkan di sesi akhir sambutannya. (Ikbal Faizal)
SOROTAN
8 BULETINKABUPATEN TEGAL 9EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
P a s k a P e m i l i h a n U m u m
serentak tahun 2019, Bawaslu
K a b u p a t e n Te g a l t e r u s a k t i f
m e l a k s a n a k a k a n S o s i a l i s a s i
Pengawasan Pemilu Partisipatif
sebagai bentuk pendidikan politik pada
masyarakat, terutama dalam hal
p e n g a w a s a n P e m i l u . P e r a n
Pengawas Pemi lu Pa r t i s i pa t i f
sangatlah penting guna menjamin
integritas penyelenggaraan Pemilu di
Indonesia, sehingga tercipta sistem
politik yang demokratis.
Pelibatan masyarakat dalam hal
pengawasan Pemilu harus lebih
d i i n t e n s i f k a n d a n d i p e r l u a s
sasarannya agar warga yang terlibat
dan berperan lebih banyak lagi.
Semakin banyak kelompok sasaran
yang terlibat, maka semakin banyak
pula agen pengawasan yang bisa
bermitra dengan Bawaslu. Salah
satunya adalah kaum petani. Apalagi
mayor i tas penduduk Indonesia
bermatapencaharian sebagai petani.
Bawaslu Kabupaten Tegal
menye lenggarakan Sos ia l isas i
Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam
konsep gendu-gendu rasa bersama
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
“Mekar Lestar i ” Desa Kal isoka
Kecamatan Dukuhwaru. Kegiatan ini
dilaksanakan pada hari Senin, tanggal
21 Oktober 2019 di Gedung MDA
Nurul Huda Kalisoka. Pada acara
tersebut selain anggota Gapoktan
Mekar Lestari hadir juga Kepala Desa
Kalisoka H. Dumeri SH. Dalam
sambutannya beliau menyampaikan
ucapatan terimakasih dan apresiasi
pada Bawaslu Kabupaten Tegal yang
telah mempercayakan desanya
menjadi tempat sosialisasi, beliu juga
menyatakan kesiapannya untuk
beker jasama dengan Bawas lu
Kabupaten Tegal dalam program lain
maupun yang serupa.
Acara sosialisasi ini dihadiri
s e l u r u h k o m i s i o n e r B a w a s l u
Kabupaten Tegal, dan yang bertindak
sebagai narasumber utama adalah
Buhor i Mus l im, S.Pd. I . Kord iv
Penyelesaian Sengketa. Materi yang
d i sampa ikan ada lah pe r l unya
p a r t i s i p a s i m a s y a r a k a t p a d a
pengawasan Pemilu sebagai bentuk
kont ro l yang konst rukt i f untuk
mewujudkan penyelenggaraan Pemilu
yang langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil. Untuk itu masyarakat
harus berani menolak politik uang,
berita hoax, ujaran kebencian, dan
politisasi SARA
Bawaslu sebagai lembaga yang
mempunyai mandat konstitusional
untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilu membutuhkan dukungan
s e l u r u h p i h a k d a l a m p r o s e s
pengawasannya. Secara institusional,
tugas, wewenang dan kewajiban
pengawasan Pemilu memang mutlak
berada dipundak Bawaslu, akan tetapi
seluruh warga negara Indonesia
mempunyai tanggung jawab moral
untuk bersama-sama ikut serta dalam
proses pengawasan Pemilu.
Acara berjalan cukup hangat,
karena peserta begitu antusias
mengikuti acara ini dan terbukti
banyaknya pertanyaan pada sesi
diskusi. Tidak hanya hal normatif yang
menjadi bahan diskusi, tapi juga hal
kearifan lokal dan dinamika yang
terjadi pada Pemilu serentak kemarin.
Bagi Bawaslu Kabupaten Tegal ini
menjadi bahan evaluasi dan saran
kontruktif demi kebaikan demokrasi di
Indonesia khususnya di Kabupaten
Tegal. (Buhori Muslim)
Kelompok Tani Desa Kalisoka
Siap Awasi Pemilu
SOROTAN
Butuh Sinergi dan Komitmen Bersama
D�a Anti Politik Uang Desa Anti Politik Uang butuh sinergi dan komitmen
bersama demikian disampaikan oleh Ikbal Faizal Ketua
Bawaslu Kabupaten Tegal saat acara Launching Desa Anti
Politik Uang (APU) di Bukateja (9/11/2019).
Tanpa adanya sinergi atau kerjasama antar pihak
yang terkait, kemungkinan sulit untuk bisa menjalankan
fungsinya. Karena Desa APU adalah sebuah program yang
memerlukan sikap nyata dari warga. “Selain sinergi, hal
yang diperlukan adalah komitmen bersama. Terutama
komitmen dari warga desa yang mempunyai program desa
APU” ungkap Ikbal.
Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Tegal telah
meluncurkan program Desa Anti Politik Uang di tiga desa.
Tiga desa tersebut merupakan bentuk nyata pendidikan
politik untuk melakukan penolakan terhadap praktek politik
uang dalam berbagai pesta demokrasi.
Tiga Desa Anti politik uang bentukan Bawaslu adalah
Bukateja, Mindaka dan Pagedangan. Ketiganya
terdistribusi di tiga kecamatan yakni Kecamatan
Balapulang, Kecamatan Tarub dan Kecamatan Adiwerna.
Di Desa Bukateja, Bawaslu Kabupaten Tegal telah
memberikan pembinaan kepada warga desa Bukateja pada
hari rabu (30/11/2019) dan hari kamis (7/11/2019). Warga
terlihat antusias bahkan Supendi selaku kepala Desa
Bukateja menemani warganya dalam pembinaan dari awal
hingga akhir.
Di Desa Mindaka, Bawaslu Kabupaten Tegal
melakukan pembinaan pada hari Sabtu (2/11/2019) dan
hari Selasa (5/11/2019). Pada saat pembinaan banyak
warga yang tertarik untuk mengetahui tentang anti politik
uang, terbukti banyak penanya ketika moderator membuka
sesi pertanyaan. Tak hanya itu, kehadirannyapun maksimal
serta Trisno selaku Pj. Kepala Desa Mindaka meminta ada
penandatanganan bersama antara Bawaslu dan
perwakilan warga Desa Mindaka dalam sebuah dokumen
pernyataan tolak politik uang.
Di Desa Pagedangan, Bawaslu Kabupaten Tegal
melakukan pembinaan pada hari senin (4/11/2019) dan hari
kamis (7/11/2019). Meski menggelar Pemilihan Kepala
Desa, pihak pemerintah desa tetap menyambut baik
pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang. Justru
program APU ini dijadikan pemantik semangat melakukan
penolakan terhadap politik uang.
Program desa APU ini rangkaian acaranya dimulai
dari inventarisasi dan pemetaan desa di Kabupaten Tegal,
dilanjutkan koordinasi pada pihak terkait, sosialisasi dan
pembinaan tentang anti politik uang, terakhir dari kegiatan
tersebut adalah Launching Desa APU.
Pada tahap inventarisasi dan pemetaan ini Bawaslu
melakukan kerja melalui pengumpulan data desa-desa
yang layak dan mau menerima program Desa APU.
Hasilnya dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa
setempat dan pihak lain yang terkait. Kemudian diaturlah
agenda kegiatan sosialisasi dan pembinaan hingga
dilakukan launching Desa APU. Dengan harapan desa –
desa tersebut memliki kesadaran yang tinggi tentang
larangan politik uang dalam Pemilu.
Desa APU ini merupakan program yang diluncurkan
Bawaslu dimana pada tahap implementasinya sangat
membutuhkan dukungan dan sinergi dari stakeholders dan
masyarakat luas. Tanpa adanya dukungan itu mustahil
program ini akan berjalan dengan baik dan sukses.
Dari sisi normatif, politik uang merupakan larangan
sebagaimana diatur dalam pasal 523 UU Nomor 7 tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal tersebut
dapat disimpulkan kandidat Pemilu yang kedapatan
melakulan politik uang atau money politics dapat dipidana
maksimal 4 tahun hukuman penjara dan denda sebesar Rp.
48 juta.
Anti politik uang itu merupakan suatu pekerjaan yang
memang harus muncul dari kesadaran diri. Sadar akan
pentingnya pesta demokrasi harus berjalan dengan bersih.
Dengan pelaksanaan demokrasi yang bersih itu artinya
sudah mulai membuat fondasi pemerintahan yang bersih
dan jauh dari praktek kotor seperti korupsi.
Jika praktik politik uang begitu marak di masyarakat
maka tak bisa disalahkan ketika hasil perhelatan politik
pesta demokrasi akan memunculkan para koruptor yang
berakhir masuk dalam terali besi. Karena bisa jadi untuk
mengembalikan modal mereka dalam perhelatan politik.
Jika sudah demikian maka rakyatlah korbannya.
Karenanya jangan mau suaranya dibeli. Sudah
saatnya tentukan pemimpin dengan melihat programnya,
rekam jejaknya dan kapabilitasnya. Demikian Ikbal
menambahkan di sesi akhir sambutannya. (Ikbal Faizal)
SOROTAN
10 BULETINKABUPATEN TEGAL 11EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
Pada saat sekarang yaitu era
reformasi, tuntutan untuk Pemilu yang
jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan
dengan semakin kuatnya legal formal
pembentukan Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat,
t ingkat Provinsi sampai t ingkat
K a b u p a t e n / K o t a . D a l a m
penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu
memegang peranan penting dalam
proses pelaksanaan Pemilu. Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum telah memberikan
kewenangan besar kepada Pengawas
Pemilu dalam rangka mengawasi
pelaksanaan Pemilu demi terwujudnya
Pemilu demokratis. Kewenangan
Bawaslu itu untuk mencegah dan
mengurangi banyaknya pelanggaran-
pelanggaran Pemi lu ba ik yang
di lakukan oleh peserta Pemilu,
simpatisan peserta Pemilu, maupun
oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri.
Bawaslu sebagai badan formal
yang bertugas untuk mengawasi
seluruh tahapan penyelenggaraan
Pemilu, masih mengalami berbagai
k e n d a l a p e n g a w a s a n . D a l a m
menjalankan fungsi pengawasan
P e m i l u , B a w a s l u t e n t u s a j a
m e m b u t u h k a n d u k u n g a n d a n
partisipasi masyarakat. Keterlibatan
aktif masyarakat dalam melakukan
pengawasan, berarti masyarakat
mengawasi proses perwujudan
kedaulatannya sendiri. Selama ini
kurangnya keterlibatan masyarakat
untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilu disebabkan banyak faktor.
Salah satunya adalah ketidaktahuan
tentang pentingnya arti Pengawasan
P a r t i s i p a t i f d e m i t e r w u j u d n y a
penye lenggaraan Pemi lu yang
bermartabat.
P a r t i s i p a s i m a s y a r a k a t
dibutuhkan dalam penggunaan hak
warga negara untuk mengawal hak
pilihnya, terutama dalam mengawasi
Pemilu di ruang privat yang tidak
tersentuh oleh Pengawas Pemilu.
Apalagi, masyarakat merupakan
pemilik kedaulatan tertinggi di negara
d e m o k r a s i i n i . P e n t i n g n y a
Pengawasan Partisipatif, tidak saja dari
masyarakat pemilih, namun dari
b e r b a g a i p i h a k y a n g t e r k a i t
(stakeholders) dengan tujuan untuk
mengawal Pemilu yang demokratis
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
P e n g a w a s a n p a r t i s i p a t i f
termaktub dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Ten tang
Pemilihan Umum. Pasal 448 ayat (3)
m e n j e l a s k a n : " B a h w a b e n t u k
partisipasi masyarakat adalah a) tidak
melakukan keberpihakan yang
menguntungkan atau merugikan
peserta Pemilu, b) tidak mengganggu
proses penyelenggaraan tahapan
Pemilu, c) bertujuan meningkatkan
partisipasi politik masyarakat secara
luas, dan d) mendorong terwujudnya
s u a s a n a y a n g k o n d u s i f b a g i
penyelenggaraan Pemilu yang aman,
damai, tertib, dan lancar".
Untuk menjalankan fungsi
pengawasan, Bawaslu Kabupaten
Tegal menyelenggarakan sosialisasi
Pengawasan Partisipatif dengan
kelompok sasaran yaitu Kelompok
Sadar Wisata (Pokdarwis) Sejahtera
Mandiri. Kegiatan ini berlangsung pada
Hari Minggu,tanggal 10 November
2019 bertempat di Objek Wisata Bukit
Sitanjung, Lebaksiu Lor. Acara yg
dimulai dengan senam sehat bersama
anggota Pokdarwis dihadiri oleh
Kepala Desa Lebaksiu Lor, Ketua
Pokdarwis dan jajaran anggota
B a w a s l u K a b u p a t e n Te g a l ,
diantaranya Ikbal Faizal, M.Pd.,
Harpendi Dwi Pratiwi, S.I.Kom., Sri
Anjarwati, M.Kom, Buhori Muslim,
S.Pd.I., dan Istibsaroh, S.E. Dalam
kesempatanya, Ketua Bawaslu
Kabupaten Tegal Ikbal Faizal, M.Pd.
m e n y a m p a i k a n k e p a d a t a m u
undangan pentingnya Pengawasan
P a r t i s i p a t i f . S e m a k i n b a n y a k
masyarakat yang terl ibat dalam
Pengawasan Part is ipat i f , maka
semakin banyak pula yang mengawasi
proses Pemilu. Jika kondisi seperti itu
terbentuk dan menggejala, maka pihak
yang ingin berbuat curang akan
berpikir ulang.
Hal ini senada dengan apa
yang diungkapkan Koordinator Divisi
Hukum, Data, dan Informasi bahwa
terdapat banyak jenis pelanggaran yg
terjadi di dalam proses Pemilu.
K e a k t i f a n m a s y a r a k a t d a l a m
melakukan Pengawasan Partisipatif
serta memberikan informasi atau
member ikan laporan te rhadap
pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu
dapat membantu Pengawas Pemilu
dalam meluaskan tugas dan fungsi
k e p e n g a w a s a n d a l a m p r o s e s
penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena
itulah sudah menjadi tugas dan
kewajiban dari Bawaslu Kabupaten
Tegal untuk memberikan pengetahuan
dan pendidikan pengawasan Pemilu
serta mengajak masyarakat agar
b e r p a r t i s i p a s i a k t i f d a l a m
penyelenggaraan Pemilu.
Sos ia l isas i Pengawasan
Partisipatif dan pendidikan politik bagi
masyarakat secara berkelanjutan
bertujuan agar masyarakat dapat
m e m a h a m i s e c a r a t o t a l i t a s
p e n g a w a s a n P e m i l u s e r t a
pengawasan aktif masyarakat yang
akan menjadi mitra Bawaslu dalam
melakukan pengawasan. Di samping
itu, peran pemerintah, peserta Pemilu
dan penyelenggara Pemilu serta pihak
terkait sangat dibutuhkan dalam
meningkatkan pengawasan partisipatif
berupa pelaksanaan sosial isasi
terhadap peraturan perundang-
undangan Pemilu dan pelaksanaan
pendidikan politik bagi pemilih untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam Pemilu.
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIFBERSAMA KELOMPOK SADAR WISATAMUALIFATUN, S.H.Staf Analis Hukum Div. Hukum, Data dan InformasiBawaslu Kabupaten Tegal
SOROTAN
Menuju SDM Unggul, Bawaslu Kabupaten Tegal Lakukan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Internal
Bawaslu Kabupaten Tegal dalam upayanya
melaksanakan program reformasi birokrasi pada
j a j a r a n n y a , d e n g a n m e l a k u k a n p e n i n g k a t a n
profesionalisme melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas
Internal. Upaya tersebut dilakukan guna mendorong
peningkatan kapasitas, kualitas dan kompetensi demi
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi lembaga serta mampu menghasilkan kinerja yang
optimal. Kenapa Bawaslu melaksanakan kegiatan
peningkatan kapasitas SDM? guna mendorong dan
mendukung setiap individu dalam hal ini komisioner,
korsek, BPP dan staf Bawaslu untuk mengembangkan
potensi, kecakapan dan kesanggupan yang ada pada
dirinya dalam melaksanakan pekerjaan yang diwujudkan
dalam tindakan dan perbuatan untuk meningkatkan
produktifitas kerja dan loyalitas pada lembaga.
Dalam kegiatan peningkatan kapasitas yang
dilaksanakan tanggal 21-22 November 2019 di Guciku
Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, dihadiri 21 orang
terdiri dari 5 (lima) orang komisoner Bawaslu , 1 (satu)
orang Korsek, 1 orang BPP dan 14 orang staf Bawaslu
Kabupaten Tegal. Dalam acara tersebut hadir sabagai
narasumber bapak Tedy Kartino yang berprofesi sebagai
motivator.
SOROTAN
10 BULETINKABUPATEN TEGAL 11EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
Pada saat sekarang yaitu era
reformasi, tuntutan untuk Pemilu yang
jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan
dengan semakin kuatnya legal formal
pembentukan Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat,
t ingkat Provinsi sampai t ingkat
K a b u p a t e n / K o t a . D a l a m
penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu
memegang peranan penting dalam
proses pelaksanaan Pemilu. Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum telah memberikan
kewenangan besar kepada Pengawas
Pemilu dalam rangka mengawasi
pelaksanaan Pemilu demi terwujudnya
Pemilu demokratis. Kewenangan
Bawaslu itu untuk mencegah dan
mengurangi banyaknya pelanggaran-
pelanggaran Pemi lu ba ik yang
di lakukan oleh peserta Pemilu,
simpatisan peserta Pemilu, maupun
oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri.
Bawaslu sebagai badan formal
yang bertugas untuk mengawasi
seluruh tahapan penyelenggaraan
Pemilu, masih mengalami berbagai
k e n d a l a p e n g a w a s a n . D a l a m
menjalankan fungsi pengawasan
P e m i l u , B a w a s l u t e n t u s a j a
m e m b u t u h k a n d u k u n g a n d a n
partisipasi masyarakat. Keterlibatan
aktif masyarakat dalam melakukan
pengawasan, berarti masyarakat
mengawasi proses perwujudan
kedaulatannya sendiri. Selama ini
kurangnya keterlibatan masyarakat
untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilu disebabkan banyak faktor.
Salah satunya adalah ketidaktahuan
tentang pentingnya arti Pengawasan
P a r t i s i p a t i f d e m i t e r w u j u d n y a
penye lenggaraan Pemi lu yang
bermartabat.
P a r t i s i p a s i m a s y a r a k a t
dibutuhkan dalam penggunaan hak
warga negara untuk mengawal hak
pilihnya, terutama dalam mengawasi
Pemilu di ruang privat yang tidak
tersentuh oleh Pengawas Pemilu.
Apalagi, masyarakat merupakan
pemilik kedaulatan tertinggi di negara
d e m o k r a s i i n i . P e n t i n g n y a
Pengawasan Partisipatif, tidak saja dari
masyarakat pemilih, namun dari
b e r b a g a i p i h a k y a n g t e r k a i t
(stakeholders) dengan tujuan untuk
mengawal Pemilu yang demokratis
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
P e n g a w a s a n p a r t i s i p a t i f
termaktub dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Ten tang
Pemilihan Umum. Pasal 448 ayat (3)
m e n j e l a s k a n : " B a h w a b e n t u k
partisipasi masyarakat adalah a) tidak
melakukan keberpihakan yang
menguntungkan atau merugikan
peserta Pemilu, b) tidak mengganggu
proses penyelenggaraan tahapan
Pemilu, c) bertujuan meningkatkan
partisipasi politik masyarakat secara
luas, dan d) mendorong terwujudnya
s u a s a n a y a n g k o n d u s i f b a g i
penyelenggaraan Pemilu yang aman,
damai, tertib, dan lancar".
Untuk menjalankan fungsi
pengawasan, Bawaslu Kabupaten
Tegal menyelenggarakan sosialisasi
Pengawasan Partisipatif dengan
kelompok sasaran yaitu Kelompok
Sadar Wisata (Pokdarwis) Sejahtera
Mandiri. Kegiatan ini berlangsung pada
Hari Minggu,tanggal 10 November
2019 bertempat di Objek Wisata Bukit
Sitanjung, Lebaksiu Lor. Acara yg
dimulai dengan senam sehat bersama
anggota Pokdarwis dihadiri oleh
Kepala Desa Lebaksiu Lor, Ketua
Pokdarwis dan jajaran anggota
B a w a s l u K a b u p a t e n Te g a l ,
diantaranya Ikbal Faizal, M.Pd.,
Harpendi Dwi Pratiwi, S.I.Kom., Sri
Anjarwati, M.Kom, Buhori Muslim,
S.Pd.I., dan Istibsaroh, S.E. Dalam
kesempatanya, Ketua Bawaslu
Kabupaten Tegal Ikbal Faizal, M.Pd.
m e n y a m p a i k a n k e p a d a t a m u
undangan pentingnya Pengawasan
P a r t i s i p a t i f . S e m a k i n b a n y a k
masyarakat yang terl ibat dalam
Pengawasan Part is ipat i f , maka
semakin banyak pula yang mengawasi
proses Pemilu. Jika kondisi seperti itu
terbentuk dan menggejala, maka pihak
yang ingin berbuat curang akan
berpikir ulang.
Hal ini senada dengan apa
yang diungkapkan Koordinator Divisi
Hukum, Data, dan Informasi bahwa
terdapat banyak jenis pelanggaran yg
terjadi di dalam proses Pemilu.
K e a k t i f a n m a s y a r a k a t d a l a m
melakukan Pengawasan Partisipatif
serta memberikan informasi atau
member ikan laporan te rhadap
pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu
dapat membantu Pengawas Pemilu
dalam meluaskan tugas dan fungsi
k e p e n g a w a s a n d a l a m p r o s e s
penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena
itulah sudah menjadi tugas dan
kewajiban dari Bawaslu Kabupaten
Tegal untuk memberikan pengetahuan
dan pendidikan pengawasan Pemilu
serta mengajak masyarakat agar
b e r p a r t i s i p a s i a k t i f d a l a m
penyelenggaraan Pemilu.
Sos ia l isas i Pengawasan
Partisipatif dan pendidikan politik bagi
masyarakat secara berkelanjutan
bertujuan agar masyarakat dapat
m e m a h a m i s e c a r a t o t a l i t a s
p e n g a w a s a n P e m i l u s e r t a
pengawasan aktif masyarakat yang
akan menjadi mitra Bawaslu dalam
melakukan pengawasan. Di samping
itu, peran pemerintah, peserta Pemilu
dan penyelenggara Pemilu serta pihak
terkait sangat dibutuhkan dalam
meningkatkan pengawasan partisipatif
berupa pelaksanaan sosial isasi
terhadap peraturan perundang-
undangan Pemilu dan pelaksanaan
pendidikan politik bagi pemilih untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam Pemilu.
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIFBERSAMA KELOMPOK SADAR WISATAMUALIFATUN, S.H.Staf Analis Hukum Div. Hukum, Data dan InformasiBawaslu Kabupaten Tegal
SOROTAN
Menuju SDM Unggul, Bawaslu Kabupaten Tegal Lakukan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Internal
Bawaslu Kabupaten Tegal dalam upayanya
melaksanakan program reformasi birokrasi pada
j a j a r a n n y a , d e n g a n m e l a k u k a n p e n i n g k a t a n
profesionalisme melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas
Internal. Upaya tersebut dilakukan guna mendorong
peningkatan kapasitas, kualitas dan kompetensi demi
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi lembaga serta mampu menghasilkan kinerja yang
optimal. Kenapa Bawaslu melaksanakan kegiatan
peningkatan kapasitas SDM? guna mendorong dan
mendukung setiap individu dalam hal ini komisioner,
korsek, BPP dan staf Bawaslu untuk mengembangkan
potensi, kecakapan dan kesanggupan yang ada pada
dirinya dalam melaksanakan pekerjaan yang diwujudkan
dalam tindakan dan perbuatan untuk meningkatkan
produktifitas kerja dan loyalitas pada lembaga.
Dalam kegiatan peningkatan kapasitas yang
dilaksanakan tanggal 21-22 November 2019 di Guciku
Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, dihadiri 21 orang
terdiri dari 5 (lima) orang komisoner Bawaslu , 1 (satu)
orang Korsek, 1 orang BPP dan 14 orang staf Bawaslu
Kabupaten Tegal. Dalam acara tersebut hadir sabagai
narasumber bapak Tedy Kartino yang berprofesi sebagai
motivator.
SOROTAN
Setahun Bawaslu Kabupaten TegalSejuta Pengharapan
12 BULETINKABUPATEN TEGAL 13EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
Materi yang disampaikan oleh Tedy Kartino berkaitan
dengan pengembangan kapasitas diri yaitu dengan berfikir
positif akan menghasilkan hal yang positif, melakukan
segala sesuatu dengan rasa, sabar menjadi salah satu
kunci keberhasilan. Keberhasilan yang dicapai didukung
dengan tutur kata, perbuatan dan etika. Menjadi yang
terbaik dan berhasil berasal dari diri kita, selalu mensyukuri
apa yang kita dapati akan menjadikan kita lebih berhasil
lagi. Menjadi orang yang pandai bersyukur menjadikan
bahagia, orang yang bahagia akan bekerja maksimal dan
memperoleh hasil optimal. Salah satu yang dapat
membuat bahagia itu berbagi kebaikan kepada sesama,
karena setiap kebaikan akan memunculkan kebaikan yang
lain, meskipun dalam setiap diri manusia tidak ada yang
sempurna, pasti ada kesalahan yang dilakukan maka
memaafkan menjadi kunci untuk mendapatkan
kebahagiaan. Menjadi pribadi yang baik dengan bahagia,
berbagi dan mulia. Bapak Purnama, sebagai Narasumber
ke dua, melakukan kegiatan penguatan dengan
memberikan permainan - permainan yang dapat
membentuk kesolidan dan kerjasama tim yang baik,
kegiatan ini dilakukan dengan outbond. Bukan hanya solid
dan kerjasama akan tetapi diajarkan bagaimana mengatur
strategi dan memecahkan berbagai masalah. Peserta
peningkatan kapasitas internal mengikuti dengan antusias,
dimulai dari pembukaan acara pada amis sore pukul 15.00
WIB dilanjutkan sharing dengan komisioner Bawaslu
Kabupaten Tegal. Pada malam hari sesi materi diisi oleh
motivator, dan pada pagi harinya dilanjutkan oleh tim
trainer outbond.
Peningkatan Kapasitas internal yang telah Bawaslu
Kabupaten Tegal laksanakan diharapkan dapat
mengembangkan kemampuan, sumber daya manusia,
ilmu pengetahuan dan teknologi Komisoner, Korsek, BPP
dan staf Bawaslu Kabupaten Tegal sehingga menuju SDM
unggul sesuai dengan upaya Bawaslu dalam reformasi
Pelanggaran Ikbal Faizal dalam paparannya dijelaskan,
jenis pelanggaran meliputi : pelanggaran kode etik
penyelenggara Pemilu, pelanggaran administratif Pemilu,
tindak pidana Pemilu dan pelanggaran peraturan
perundang undangan lainnya. Pelanggaran terhadap etika
penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan atau
RAPAT KOORDINASI EVALUASI PENGAWASAN PEMILU DAN LAUNCHING BUKU DENGAN STAKEHOLDERSKOKOH JUNIA KHOTAMA, S.H.Staf Analis hukum Div. Penindakan PelanggaranBawaslu Kabupaten Tegal
DEDE PRAJA PURNAMA, S.H.Staf Analis hukum Div. SDM & Organisasi
Bawaslu Kabupaten Tegal
SOROTAN
Setahun Bawaslu Kabupaten TegalSejuta Pengharapan
12 BULETINKABUPATEN TEGAL 13EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
Materi yang disampaikan oleh Tedy Kartino berkaitan
dengan pengembangan kapasitas diri yaitu dengan berfikir
positif akan menghasilkan hal yang positif, melakukan
segala sesuatu dengan rasa, sabar menjadi salah satu
kunci keberhasilan. Keberhasilan yang dicapai didukung
dengan tutur kata, perbuatan dan etika. Menjadi yang
terbaik dan berhasil berasal dari diri kita, selalu mensyukuri
apa yang kita dapati akan menjadikan kita lebih berhasil
lagi. Menjadi orang yang pandai bersyukur menjadikan
bahagia, orang yang bahagia akan bekerja maksimal dan
memperoleh hasil optimal. Salah satu yang dapat
membuat bahagia itu berbagi kebaikan kepada sesama,
karena setiap kebaikan akan memunculkan kebaikan yang
lain, meskipun dalam setiap diri manusia tidak ada yang
sempurna, pasti ada kesalahan yang dilakukan maka
memaafkan menjadi kunci untuk mendapatkan
kebahagiaan. Menjadi pribadi yang baik dengan bahagia,
berbagi dan mulia. Bapak Purnama, sebagai Narasumber
ke dua, melakukan kegiatan penguatan dengan
memberikan permainan - permainan yang dapat
membentuk kesolidan dan kerjasama tim yang baik,
kegiatan ini dilakukan dengan outbond. Bukan hanya solid
dan kerjasama akan tetapi diajarkan bagaimana mengatur
strategi dan memecahkan berbagai masalah. Peserta
peningkatan kapasitas internal mengikuti dengan antusias,
dimulai dari pembukaan acara pada amis sore pukul 15.00
WIB dilanjutkan sharing dengan komisioner Bawaslu
Kabupaten Tegal. Pada malam hari sesi materi diisi oleh
motivator, dan pada pagi harinya dilanjutkan oleh tim
trainer outbond.
Peningkatan Kapasitas internal yang telah Bawaslu
Kabupaten Tegal laksanakan diharapkan dapat
mengembangkan kemampuan, sumber daya manusia,
ilmu pengetahuan dan teknologi Komisoner, Korsek, BPP
dan staf Bawaslu Kabupaten Tegal sehingga menuju SDM
unggul sesuai dengan upaya Bawaslu dalam reformasi
Pelanggaran Ikbal Faizal dalam paparannya dijelaskan,
jenis pelanggaran meliputi : pelanggaran kode etik
penyelenggara Pemilu, pelanggaran administratif Pemilu,
tindak pidana Pemilu dan pelanggaran peraturan
perundang undangan lainnya. Pelanggaran terhadap etika
penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan atau
RAPAT KOORDINASI EVALUASI PENGAWASAN PEMILU DAN LAUNCHING BUKU DENGAN STAKEHOLDERSKOKOH JUNIA KHOTAMA, S.H.Staf Analis hukum Div. Penindakan PelanggaranBawaslu Kabupaten Tegal
DEDE PRAJA PURNAMA, S.H.Staf Analis hukum Div. SDM & Organisasi
Bawaslu Kabupaten Tegal
SOROTAN
14 BULETINKABUPATEN TEGAL 15EDISI 2 / 2019
MEMBUMIKAN GERAKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara
Pemilu. Pelanggaran administratf menurutnya, adalah
perbuatan atau tindakan berkaitan dengan administrasl
p e l a k s a n a a n P e m i l u d a l a m s e t i a p t a h a p a n
penyelanggaraan Pemilu.
Diungkapkan Ikbal, tindak pidana Pemilu adalah
tindak pidana palanggaran dan atau kejahatan terhadap
ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam
Undang- Undang tentang Pemilihan Umum. Pelanggaran
yang dilakukan diluar ketentuan mengenai Pemilu.
Di bagian lain dikatakan Pemilu serentak yang
dilaksanakan pertama kali pada tahun 2019 adalah
sekaligus yang pertama kali diawasi oleh Bawaslu
Kabupaten yang bersifat tetap. Oleh karenanya publik
berhak untuk mengetahui apakah keberadaan pengawas
Pemilu yang bersifat tetap tersebut memberikan dampak
yang signifikan bagi kegiatan pengawasan dan peningkatan
kualitas Pemilu di tanah air. Dan bagi Bawaslu Kabupaten
mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut
sekaligus menjadi amanat yang harus dikerjakan secara
paripurna, ujarnya.
Di bagian akhir paparannya diungkapkan, Bawaslu
Kabupaten Tegal sebagai bagian pengawasan nasional
oleh Bawaslu, turut berkontribusi memberikan informasi
hasil pengawasan kepada publik dengan menghaturkan
berbagai capaian kepengawasan. Hasil penindakan yang
pernah dilakukan, peranan pengawas TPS, pengawasan
pemungutan suara ulang, bahkan analisis terhadap hasil
Pemilu dan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten
Tegal menjadi bagian beberapa catatan dan evaluasi,
ungkap Ikbal.
Dalam acara tersebut sebelum diskusi mengenai
evaluasi pengawasan Pemilu dilakukan launching buku
yang di terbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal. Buku yang
berjudul “Mengawal Demokrasi Di Kabupaten Tegal”
merangkum tentang keseluruhan pengawasan yang sudah
dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal.
Launching tersebut ditandai dengan penyerahan
buku secara simbolik kepada Forkompimda Kabupaten
Tegal, Ketua KPU Kabupaten Tegal, Ormas, Perwakilan
Wartawan. Seperti biasa acara dilanjutkan dengan foto
bersama.
BAWASLU KABUPATEN TEGALMENERBITKANbUKU “mENGAWAL dEMOKRASIDI KABUPATEN TEGAL”DAPAT DIAKSES MELALUI WEBSITE
TEGALKAB.BAWASLU.GO.ID
emokrasi yang merupakan seperangkat
Dgagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta
praktik dan prosedurnya mengandung makna
penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia,
dalam hal ini adalah kebutuhan setiap warna negara. Untuk
mewujudkan demokrasi terutama dalam hal tata cara
dalam memilih dan menentukan pemimpin bangsa dan
wakil rakyat perlu adanya cara-cara sekaligus sarana yang
dapat mengatur secara tepat sesuai dengan prinsip yang
dianut. Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana
kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Pendidikan politik bagi masyarakat adalah hal yang
semestinya dilakukan secara serius oleh lembaga yang
bertugas dan berwenang menangani penyelenggaraan
Pemilu. Bagaimanapun suatu regulasi tentang pemilihan
umum telah dirancang dan mengatur dengan baik sesuai
dengan norma dan asas yang berlaku, jika masyarakat
atau bahkan stakeholders tidak mampu mengerti dan
memahami makna dan tujuan yang terkandung di
dalamnya, maka akan sangat mustahil dapat diterapkan
dan berjalan sebagaimana mestinya. Makna yang
dimaksud tentunya keterlibatan masyarakat untuk dapat
mematuhi dan melaksanakanya secara menyeluruh.
Sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif
merupakan salah satu usaha yang tepat dalam upaya
memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Bawaslu
dengan tugas dan wewenangnya telah dan akan terus
melakukan upaya-upaya untuk dapat menyadarkan
masyarakat pentingnya menegakkan demokrasi di Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sosialisasi pengawasan