buku eksistensi bawaslu bulukumba

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Ketentuan Pidana Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Hak cipta @ AmboRaddeJunaid, dkk.

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia Oleh Bawaslu Bulukumba, Desember 2019 TIM PENYUSUN Pengarah Ambo Radde Junaid Abdul Rahman Bakri Abubakar

Pembina Syarifuddin Anwar

Penanggung Jawab Andi Mahendra Andi Alkhaifal Akmal Marsyal

Koordinator Muh. Ashar

TIM PENULIS Abubakar Sidik Andi Yadri Amsyah Rahman A Resita Ananda Astari Irham Randy Filardy Zaenal Hasmar Ismail, HS Nur Khalifah Yuyun Sukma Diny Setyorini Asmawati Sri Bulfa Ningsih Sampul: Ian Layout: Isdianto Asran Editor: Anis Kurniawan Pemeriksa aksara: Anis Kurniawan

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Tanpa izin tertulis dari penerbit, dilarang keras mengutip atau memperbanyak isi buku

Bawaslu Bulukumba, Bawaslu Bulukumba Cetakan Pertama P3i Press, 2019 xvii + 264 hlm 14 x 21 cm; ISBN: ………………..

Kata Pengantar \ xiii Daftar Isi \ vi Daftar Grafik \ ix Daftar Tabel \ x

BAB I PENDAHULUAN \ 1 BAB II Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota \ 6

A. Tugas \ 6 B. Wewenang \ 11 C. Kewajiban \ 13 BAB III SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota \ 15 A. Program dan Anggaran \ 15 B. Pembagian Tugas dan Fungsi \ 27 C. Pembentukan \ 28

1. Pembentukan Panwaslu Kecamatan \ 28 2. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa \ 31 3. Pembentukan Pengawas TPS \ 34

D. Pelatihan Saksi Peserta Pemilu \ 39 E. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas \ 42 F. Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Pendaftaran Pemantau Pemilu \ 43

BAB IV Pengawasan dan Pencegahan Dugaan Pelanggaran Pemilu \ 46 A. Koordinasi Antar Lembaga \ 46 B. Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat \ 51 C. Sosialisasi Produk Hukum \ 59 D. Pengawasan Tahapan \ 64 E. Supervisi Bawaslu Kabupaten/Kota \ 177

BAB V Penindakan Pelanggaran Pemilu \ 179 A. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu \ 179 B. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu \ 203 C. Pelimpahan Temuan/ Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu \ 210 D. Pengambilalihan Temuan/ Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu \ 213 E. Supervisi dan Pendampingan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu \ 216 F. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu \ 223 G. Sentra Gakkumdu \ 229 BAB VI Penyelesaian Sengketa Pemilu \ 232 A. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu \ 237 B. Putusan Penyelesaian Sengketa Proses \ 239 C. Tindak Lanjut \ 242 BAB VII

Advokasi \ 245 A. Bantuan Hukum \ 245 B. Pemberian Keterangan pada Sengketa Hasil Pemilu \ 246 C. Pengawasan atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan \ 246

1. Mahkamah Konstitusi \ 246 2. Peradilan \ 246 3. Bawaslu \ 248

BAB VIII PENUTUP / 250 A. Kesimpulan \ 250 B. Rekomendasi \ 253

Biodata Komisioner dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Bulukumba \ 259

Lampiran-Lampiran \ 263

Grafik 3.1 : Jumlah Pendaftar Panwascam \ 30

Grafik 3.2 : Spesifikasi Pendidikan Panwaslu Desa dan Kelurahan \ 34

Grafik 3.3 : Perbandingan Usulan dan Realisasi Pelaksanaan Pelatihan

Saksi Partai Politik \ 42

Grafik 4.1 : Perkembangan DPT Pemilu 2019 Bulukumba \ 81

Grafik 4.2 : Perkembangan DPTb Masuk Kab. Bulukumba \ 87

Grafik 4.3 : Perkembangan DPTb Keluar Kab. Bulukumba \ 88

Grafik 4.4 : Perbandingan Jumlah Caleg Laki-laki dan Perempuan \ 109

Grafik 4.5 : Jumlah DCT masing-masing Partai Politik \ 110

Grafik 4.6 : Rekapitulasi Penertiban APK \ 114

Grafik 4.7 : Rekapitulasi Pemilih Ganda, TMS dan Non KTP-EL \ 149

Grafik 4.8 : Rekapitulasi Pemilih TMS, Pemilih Baru, dan Non KTP-EL \152

Grafik 4.9 : Total Caleg TMS Masing-masing Partai \ 159

Grafik 4.10 : Rekapitulasi Temuan Bawaslu Bulukumba \ 161

Tabel 3.1 : Program dan Kegiatan Bawaslu Kab. Bulukumba \ 16 Tabel 3.2 : Jumlah Anggaran Pengawasan Pemilu Tahun 2017-2019 \ 23 Tabel 3.3 : Penggunaan Anggaran Kegiatan Bawaslu Bulukumba \ 24 Tabel 3.4: Pembagian Tugas dan Koordinator Divisi Bawaslu Bulukumba \ 28 Tabel 3.5 : Rangkaian Pemebentukan Panwascam \ 29 Tabel 3.6 : Jumlah Panwaslu Desa dan Kelurahan se-Kab. Bulukumba \ 33 Tabel 3.7 : Pembagian Tugas dan Koordinator Divisi Bawaslu

Bulukumba \36 Tabel 3.8: Jumlah Pengawas TPS Se Kabupaten Bulukumba \ 38 Tabel 3.9 : Jumlah Saksi Partai Politik \ 40 Tabel 3.10 : Jumlah Saksi Partai Politik yang hadir Pelatihan \ 41 Tabel 3.11: Jadwal Pelatihan dan Bimbingan Teknis PPL & Pelatihan

Pengawas TPS \ 43 Tabel 3.12 : Nama-nama pemantau pemilu \ 44 Tabel 4.1 : Koordinasi antar Lembaga \ 47 Tabel 4.2 : Pusat Kegiatan Partisipatif Bawaslu Bulukumba \ 56 Tabel 4.3 : Tabel kegiatan Sosialisasi produk Hukum \ 59 Tabel 4.4 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara ( DPS ) \ 65 Tabel 4.5 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

( DPSHP ) \ 66 Tabel 4.6 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) \ 68 Tabel 4.7 : Rekapitulasi DP4 Non DPTHP-1 \ 70 Tabel 4.8 : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP- 2) \ 74 Tabel 4.9 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Penyempurnaan Hasil

Perbaikan Kedua ( DPTHP-2 ) \ 77 Tabel 4.10 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Penyempurnaan Hasil

Perbaikan Ketiga ( DPTHP-3 ) \ 79 Tabel 4.11 : Rekapitulasi Jumlah DPTb Tahap Pertama \ 82 Tabel 4.12 : Rekapitulasi Jumlah DPTb Tahap Kedua \ 84 Tabel 4.13: Rekapitulasi DPTb Tahap 3 \ 86 Tabel 4.14: Partai Politik yang dinyatakan dengan Syarat Administrasi

Lengkap \ 90 Tabel 4.15: Partai Politik yang dinyatakan dengan Syarat Administrasi

Tidak Lengkap \ 91

Tabel 4.16 : Rekap Laporan Perbaikan Syarat Pendaftaran Partai Politik \ 92 Tabel 4.17 : Rekapitulasi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019 \ 95 Tabel 4.18 : Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perseorangan Calon DPD \ 100 Tabel 4.19 : Hasil Verifikasi Faktual Tambahan Dukungan Perseorangan

Calon DPD \ 101 Tabel 4.20 : Daftar Bakal Calon Legislatif yang berstatus Tidak Memenuhi

Syarat (TMS) \ 104 Tabel 4.20 : Jumlah Calon Legislatif yang terdaftar Dalam Daftar Caleg

Sementara (DCS) \ 107 Tabel 4.21 : Rekapitulasi Pelaksanaan Kampanye di Bulukumba \ 111 Tabel 4.22 : Rekapitulasi Pelanggaran pada Tahapan Kampanye \ 116 Tabel 4.23 : Rekapitulasi Pelanggaran pada Tahapan Kampanye \ 118 Tabel 4.24 : Rekapitulasi Kebutuhan Logistik Pemilu 2019 di Bulukumba \ 119 Tabel 4.25 : Rekapitulasi Perakitan Kotak Suara \ 119 Tabel 4.26 : Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pemilu 2019 \ 120 Tabel 4.27 : Rekapitulasi Rincian C6 yang tidak teredar \ 121 Tabel 4.28 : Ketepatan Waktu Penyerahan LADK Peserta Pemilu

Tahun 2019 \ 123 Tabel 4.29: Penyerahan RKDK Peserta Pemilu Tahun 2019 \ 124 Tabel 4.30 : Ketepatan Waktu Penyerahan LPSDK \ 125 Tabel 4.31 : Jumlah LPSDK Partai Politik \ 127 Tabel 4.32 : Jumlah Sumbangan Partai Politik \ 128 Tabel 4.33 : Jumlah Sumbangan Partai Politik dan Calon Legislatif \ 130 Tabel 4.34 : Kepatuhan Penyampaian LPPDK Partai Politik \ 132 Tabel 4.35 : Jumlah LPPDK Partai Politik \ 133 Tabel 4.36 : Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden \ 135 Tabel 4.37 : Perolehan Suara Calon Anggota DPD \ 135 Tabel 4.38 : Perolehan Suara Caleg DPR RI Dapil Sulsel 2 \ 136 Tabel 4.39 : Perolehan Suara Caleg Provinsi Dapil Sulsel 5 \ 137 Tabel 4.40 : Perolehan Suara Partai \137 Tabel 4.41 : Perolehan Suara tertinggi 40 Caleg DPRD Bulukumba \ 138 Tabel 4.42: Rekapitulasi Pemilih TMS \ 148 Tabel 4.43: Hasil Sinkronisasi Pemilih DP4 Non DPTHP-1 \ 150 Tabel 4.44: Data Penduduk yang mengalami Kelainan Jiwa \ 151 Tabel 4.45: Data TMS dan Pemilih Baru (Potensial) \ 153 Tabel 4.46 : Hasil Pengawasan Pendafataran dan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 \ 157 Tabel 4.47 : Kepatuhan Partai Politik menyampaikan LPSDK \ 167 Tabel 4.48 : Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten \ 169 Tabel 4.49 : Rekapitulasi Perubahan Data Pemilih \ 171 Tabel 4.50 : Tabel Supervisi \ 177

Tabel 5.1 : Pelanggaran Administrasi Pemilu Alat Peraga Kampanye (APK) \ 180

Tabel 5.2 : Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ad Hoc: \ 194 Tabel 5.3 : Rekap Temuan Tindak Pidana Pemilu \198 Tabel 5.4 : Rekap Temuan Pelanggaran Hukum Lainnya \ 202 Tabel 5.5 : Laporan Pelanggaran administrasi Pemilu \ 203 Tabel 5.6 : Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang

diproses melalui Pemeriksaan Acara Cepat \ 205 Tabel 5.7 : Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu \ 207 Tabel 5.8 : Laporan Pelanggaran Hukum Lainny \ 210 Tabel 5.9 : Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari

Bawaslu Prov. Sulsel \ 211 Tabel 5.10 : Rekap Temuan Panwaslu Kecamatan Bulukumpa yang

diambilalih oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba \ 213 Tabel 5.11 : Rekap Laporan Panwaslu Kecamatan yang diambilalih

oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba \ 214 Tabel 5.12 : Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu \ 223 Tabel 5.13 : Struktur Organisasi Gakkumdu Kab. Bulukumba \ 230 Tabel 6.1 : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu \ 233 Tabel 7.1 : Pengawasan atas tindak lanjut Pelaksanaan

Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba \ 247 Tabel 8.1 : Pengawasan atas tindak lanjut Pelaksanaan Putusan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) \ 249

A. Tugas

B. Wewenang

C. Kewajiban

A. Program dan Anggaran

Tabel 3.1 : Program dan Kegiatan Bawaslu Kab. Bulukumba

No Nama Kegiatan Tanggal

Pelaksanaan Peserta

1. Koordinasi

Pengawasan

Pemilu pada

Pemilihan DPR,

DPD dan DPRD

serta Pemilihan

Presiden dan

Wakil Presiden

Tahun 2019

Hari Kamis

Tanggal 27

September

2018

Perguruan Tinggi, OKP,

Ormas, dan Media Massa

2. Pengawasan

Sosialisasi

Pengawasan

Pemilu pada

Pemilihan DPR,

DPD, DPRD, serta

Pemilihan Presiden

dan Wakil

Presiden Tahun

2019

Selasa

tanggal 27

November

2018

Kadisdukcapil, Kepala

Kesbangpol Kasatpol, ,

Camat se Kab.

Bulukumba, OKP,

ORMAS, Media Massa

3. Peliputan,

Dekumentasi, dan

Pengelolaan

Media Informasi

Jumat, 8

Maret 2019

Media Massa dan

Organisasi Kepemudaan

4. Peningkatan SDM

Pengawas dan

Kesekretariatan

Tahap 1

Kamis -

Jumat

tanggal 31-

01 Februari

2019

Panwaslu Kecamatan se-

Kab. Bulukumba

5. Peningkatan SDM

Pengawas dan

Kesekretariatan

Tahap 2

Senin -

Selasa,

Tanggal 08-

09 April

2019


Kab. Bulukumba

6. Rapat Kerja

Pengawasan

Pemilu Partisipatif

Rabu

tanggal 20

Februari

2019

Stakholder, Ormas,

Perguruan Tinggi, Media,

Panwaslu Kecamatan,

Ketua Forum Sadar

Pemilu, OKP, dan LSM se

Kab. Bulukumba

7. Pembinaan

Pelaksanaan

Penanganan,

Penindakan

Pelanggaran dan

Penyelesaian

Sengketa

Pemilihan Umum

tahun 2019 Tahap

1

Kamis s.d

Jumat

tanggal 21-

22 Maret

2019

Ketua dan Anggota

Panwaslu Kecamatan

dan Staf HPP Panwaslu

Kecamatan Se Kab.

Bulukumba

8. Pembinaan

Pelaksanaan

Penanganan,

Penindakan

Pelanggaran dan

Penyelesaian

Sengketa

Pemilihan Umum

tahun 2019 Tahap

2

Rabu s.d

Kamis

Tanggal 27-

28 Maret

2019

Ketua dan Anggota

Panwaslu Kecamatan

dan Staf HPP Panwaslu

Kecamatan Se Kab.

Bulukumba

9. Trainer Of

Trainning (TOT)

Maret 2019 Panwaslu Kecamatan se

Kab. Bulukumba.

10 Fasilitasi dan

Koordinasi

Pelaksanaan

Produk Hukum

Tahap 1

Kamis,

Tanggal 04

April 2019

Panwaslu Kecamatan

dan Staf Sekretariat

Panwaslu Kecamatan

11 Fasilitasi dan

Koordinasi

Pelaksanaan

Produk Hukum

Tahap 2

Senin

tanggal 24

Juni 2019

Panwaslu Kecamatan


Panwaslu Kecamatan

12 Fasilitasi dan

Koordinasi

Pelaksanaan

Produk Hukum

Tahap 3

Selasa

Tanggal 25

Juni 2019

Panwaslu Kecamatan


Panwaslu Kecamatan

13 Sosialisasi

Pengawasan

Pemilu dalam

Rangka Pemilihan

DPR, DPD, dan

DPRD serta

Pemilihan Presiden

dan Wakil

Presiden Tahun

2019 Tahap 1

12 Februari

2019

Panwaslu Kecamatan


Panwaslu Kecamatan

14 Sosialisasi

Pengawasan

Pemilu dalam

Rangka Pemilihan

Selasa, 02

April 2019

Panwaslu Kecamatan


Panwaslu Kecamatan

DPR, DPD, dan

DPRD serta

Pemilihan Presiden

dan Wakil

Presiden Tahun

2019 Tahap 2

15 Sosialisasi

Pengawasan

Pemilu dalam

Rangka Pemilihan

DPR, DPD, dan

DPRD serta

Pemilihan Presiden

dan Wakil

Presiden Tahun

2019 Tahap 3

Hari selasa

s.d Rabu

Tanggal 09-

10 April

2019

Panwaslu Kecamatan


Panwaslu Kecamatan

16 Sosialisasi

Pengawasan

Pemilu dalam

Rangka Pemilihan

DPR, DPD, dan

DPRD serta

Pemilihan Presiden

dan Wakil

Presiden Tahun

2019 Tahap 4

Rabu s.d

Kamis

tanggal 10-

11 April

2019

Panwaslu Kecamatan


Panwaslu Kecamatan

17 Penanganan

Temuan dan

Laporan pada

Pemilihan DPR,

DPD, DPRD serta

Pemilihan Presiden

Jumat-Sabtu

Tanggal 15-

16 Februari

2019

Ketua dan Anggota

Panwaslu Kecamatan se

Kab. Bulukumba serta

Staf yang membidangi

Penanganan

Pelanggaran Panwaslu

dan Wakil

Presiden tahun

2019

Kecamatan se Kab.

Bulukumba

18 Rapat Dalam

Kantor Fasilitasi

dan Koordinasi

Mitra Kerja

Maret 2019 Stakeholder terkait,

komponen masyarakat

Sipil, Organisasi

Masyarakat, Pemuda dan

Media

19 Rapat Dalam

Kantor Evaluasi

Pengawasan

Pemilu

Maret 2019 Panwaslu Kecamatan se-

Kab. Bulukumba

20 Rapat Dalam

Kantor

Penyelesaian

Sengketa

Februari

2019


Kab. Bulukumba

21 Teknis

Pengawasan

Pemilu Teknis

Pengawasan

Pemilu Tahap 1

Senin,11

Februari

2019


Kab. Bulukumba

22 Teknis

Pengawasan

Pemilu Teknis

Pengawasan

Pemilu Tahap 2

Hari kamis

s.d Jumat

Tanggal 28-

29 Maret

2019


Kab. Bulukumba

23 Rakernis

Penyelesaian

Sengketa Tahap 1

Kamis, 21

Maret 2019

Panwaslu Kecamatan,

Staf Bawaslu Bulukumba,

Staf Panwaslu

Kecamatan

24 Rakernis

Penyelesaian

Sengketa Tahap 2

Rabu, 27

Maret 2019

Panwaslu Kecamatan,

Staf Bawaslu Bulukumba,

Staf Panwaslu

Kecamatan

25 Pembinaan

Sumber Daya

Manusia

11-12 April

2019

Koordinator Sekretariat

Panwaslu kecamatan dan

PUMK Kecamatan

26 Rapat Dalam

Kantor

Penyusunan

Laporan Keuangan

Maret 2019 Koordinator Sekretariat

Panwaslu Kecamatan,

PUMK Panwaslu

Kecamatan dan Staf

Panwaslu Kecamatan

27 Bimbingan Tekhnis

PPL pada

Pemilihan DPR,

DPD, DPRD serta

Pemilihan Presiden

dan Wakil

Presiden tahun

2019

Terlaksana

di

Kecamatan

Dilaksanakan Masing-

masing di Kecamatan

28 Bimbingan Tekhnis

PTPS pada

Pemilihan DPR,

DPD, DPRD serta

Pemilihan Presiden

dan Wakil

Presiden tahun

2019

Terlaksana

di

Kecamatan


masing di Kecamatan

29 Pelatihan Saksi

parpol pada

Pemilihan DPR,

Terlaksana

di

Kecamatan


masing di Kecamatan

DPD, DPRD serta

Pemilihan Presiden

dan Wakil

Presiden tahun

2019

30 Raker Penyusunan

Laporan Keuangan

22-23 Juni

2019

Koordinator Sekretariat

Panwaslu Kecamatan,

PUMK Panwaslu

Kecamatan, Staf

Operator SAS Panwaslu

Kecamatan se Kab.

Bulukumba

31 Monitoring,

Evaluasi, dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Program

Sabtu,

Tanggal 29

Juni 2019

Panwaslu Kecamatan se

Kab. Bulukumba

Sumber Data : Sekretariat Bawaslu Kab. Bulukumba 2018-2019

Tabel 3.2 : Jumlah Anggaran Pengawasan Pemilu Tahun 2017-2019

No Tahun Anggaran Jumlah Anggaran Ket

1 Tahun 2017 Rp. 489.308.600 APBN

2 Tahun 2018 Rp. 8.312.380.000 APBN

3 Tahun 2019 Rp. 10.992.033.000 APBN


Tabel 3.3 : Penggunaan Anggaran Kegiatan Bawaslu Bulukumba

No Nama Kegiatan Jumlah

Anggaran Realisasi

1. Kordinasi Pengawasan

Pemilu pada Pemilihan DPR,

DPD, DPRD serta Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2019

Rp. 21.547.000 Rp. 21.522.000

2. Pengawasan Pemilu pada

Pemilihan DPR, DPD, DPRD

serta Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden Rp. 21.150.000 Rp. 21.128.000

3. Fasilitasi Publikasi dan

Dokumentasi Paengawasan

Pemilu

Rp. 6.325.000 Rp. 6.222.500

4. Kegiatan Pembinaan SDM

Pengawasan dan

Kesekretariatan Rp. 73.850.000 Rp. 36.863.000

5. Kegiatan Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Program

Rp. 35.800.000 Rp. 21.717.000

6. kegiatan Rapat Kerja

Pengawasan Pemilu

Partisipatif

Rp. 49.925.000 Rp. 47.783.000

7. Pembinaan Pelaksanaan

Penanganan, Penindakan

Pelanggaran dan

Penyelesaian Sengketa

Pemilihan Umum tahun

2019

Rp. 50.890.000 Rp.26.539.000

8. Fasilitasi dan Koordinasi

Pelaksanaan Produk Hukum Rp. 67.059.000 Rp. 63.770.000

9. Sosialisasi Pengawasan

Pemilu pada Pemilihan DPR,

DPD, DPRD serta Pemilihan


Tahun 2019

Rp. 209.786.000 Rp. 201.913.000

10 Teknis Pengawasan Pemilu

pada Pemilihan DPR, DPD,

DPRD serta Pemilihan


Tahun 2019

Rp. 92.300.000 Rp. 91.807.500

11 Teknis Penyelesaian

Sengketa pada Pemilihan

DPR, DPD, DPRD serta

Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden Tahun 2019

Rp. 92.300.000

Rp.91.804.000

12 Penanganan Temuan dan

Laporan pada Pemilihan



Wakil Presiden Tahun 2019

Rp. 47.325.000

Rp.44.936.000

13 Kegiatan Peningkatan

Sumber Daya Manusia Rp. 104.240.000 Rp. 102.630.500

14 Raker dan Penyusunan

Laporan Keuangan Rp. 36.825.000 Rp. 36.525.500

15

TOT Pengawas TPS untuk

Panwas Kecamatan Rp. 10.040.000 Rp. 47.783.000

16 RDK Pengelolaan dan

penyusunan keuangan

kecamatan

Rp. 10.650.000 Rp. 7.200.000

17 RDK Fasilitasi dan Koordinasi

intra kerja Rp. 24.600.000 Rp. 9.240.000

18 RDk Evaluasi Pengawasan

Pemilu/Pemilihan Rp. 48.550.000 Rp. 24.757.500

19 RDK Penyelesaian Sengketa Rp. 19.500.000 Rp. 5.175.000

20 Pelatihan dan Bimtek PPL




tahun 2019

Rp. 408.920.000

Rp. 386.776.000

21. Pelatihan dan Bimtek TPS




tahun 2019 yaitu sebanyak

Rp. 1.091.420.000

Rp.1.078.509.000

22 Pelatihan saksi Parpol pada

Pemilihan DPR, DPD, DPRD

serta Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden tahun 2019

Rp. 408.380.000

Rp.258.930.000


B. Pembagian Tugas dan Fungsi

Tabel 3.4 : Pembagian Tugas dan Koordinator Divisi Bawaslu Bulukumba

Sumber Data : Bawaslu Kab. Bulukumba

C. Pembentukan

No Nama Jabatan Wilayah Koordinasi

1 Ambo Radde

Junaid, SE

Ketua sekaligus

Koordinator Divisi

SDM, Organisasi dan

Data Informasi

Kec. Bonto Bahari, Bonto

Tiro, Herlang dan Kajang

2 Bakri Abubakar,

S.Pd

Anggota sekaligus

Koordinator Divisi

Hukum, Penindakan

Pelanggaran, dan

Penyelesaian

Sengketa

Kec. Gantarang, Rilau Ale,

Bulukumpa

3 Abdul Rahman,

S.Pd

Anggota Sekaligus

Koordinator Divisi

Pengawasan,

Hubungan

Masyarakat dan

Hubungan antar

Lembaga

Kec. Ujung Loe, Ujung

Bulu dan Kindang

Tabel 3.5 : Rangkaian Pembentukan Panwascam

No Tanggal Pelaksanaan Tahapan Pelaksanaan

1 07 September 2017 Penerimaan SK POKJA Panwascam

2 08 -14 September 2017. Pengumuman Pendaftaran

3 15-21 September 2017 Pendaftaran dan penerimaan berkas

4 17 – 21 September 2017 Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas berkas

5 22 September 2017. Pengumuman calon yang lulus Administrasi

6 22 – 26 September 2017. Penerimaan dan Pemeriksaan tanggapan dan masukan masyarakat

7 27 September 2017 Seleksi Tertulis tanggal

8 28 September 2017 Pengumuman hasil seleksi tertulis

9 30 September 2017 – 5 Oktober 2017.

Pelaksanaan Tes Wawancara tanggal

10 6 Oktober 2017. Rapat Pleno untuk menetapkan anggota Panwas Kecamatan

11 7 Oktober 2017. Panwas Kabupaten / Kota mengumumkan 3 (tiga) nama calon Panwas

12 9 – 13 Oktober 2017. Pelantikan Anggota Panwas Kecamatan

Sumber Data : Lampiran Surat Bawaslu Tahun 2017

Grafik 3.1 : Jumlah Pendaftar Panwascam

Sumber Data : Kelompok Kerja Pembentukan Panwascam Bawaslu Kab. Bulukumba Tahun 2017

130 12660 60 30

Jumlah Pendaftar Panwascam

Tabel 3.6 : Jumlah Panwaslu Desa dan Kelurahan se-Kab. Bulukumba

Sumber Data : Panwaslu Kecamatan se- Kab. Bulukumba Tahun 2018

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Total

1. Ujung Bulu 6 3 9

2. Ujung Loe 9 4 13

3. Bonto Bahari 6 2 8

4. Bonto Tiro 10 3 13

5. Herlang 5 3 8

6. Kajang 15 4 19

7. Bulukumpa 14 3 17

8. Rilau Ale 15 - 15

9. Kindang 11 2 13

10. Gantarang 18 3 21

Jumlah 109 27 136

Grafik 3.2 : Spesifikasi Pendidikan Panwaslu Desa dan Kelurahan


109

270

72

657

1

CHART TITLE

Tabel 3.7: Tahapan Pembentukan PTPS

No

Kegiatan

Pelaksanaan

Seleksi PTPS

Gelombang I

Pelaksanaan

Seleksi PTPS

Gelombang II

(Hari Kalender)

A

Sosialisasi Petunjuk Teknis

Pembentukan Ptps Ke

Kabupaten/Kota Dan

Panwascam

28 Januari – 3

Februari

2019

B Proses Seleksi

1 Pengumuman pendaftaran 4-10 Februari

2019

2 Pendaftaran, penerimaan dan

penelitian berkas administrasi

serta wawancara

11-21 Februari

2019

3 Pengumuman perpanjangan

masa pendaftaran

22-24 Februari

2019

4

Perpanjangan waktu

pendaftaran (Pendaftar,

penerimaan dan penelitian

berkas administrasi serta

wawancara)

25-27 Februari

2019

5 Pengumuman Calon

Pengawas TPS oleh Pokja dan

Tanggapan, Masukan dari

Masyarakat

27 Februari – 1

Maret 2019

6 Klarifikasi atas tanggapan

masyarakat dan Pleno

penetapan Panwaslu

Kecamatan tentang Pengawas

TPS terpilih

4-6 Maret

2019

7

Pengumuman perpanjangan

waktu pendaftaran sekaligus

Pendaftaran, penerimaan

dan penelitian berkas

administrasi serta

wawancara

GELOMBANG II

-

6-10 Maret

2019

8 Pengumuman Pengawas

TPS Terpilih GELOMBANG 1

8-12 Maret

2019

9 Pengumuman Calon

Pengawas TPS oleh Pokja dan

Tanggapan, Masukan dari

Masyarakat

GELOMBANG II

- 11 Maret 2019

10 Klarifikasi atas tanggapan

masyarakat dan Pleno

penetapan Panwaslu

Kecamatan tentang Pengawas

TPS terpilih GELOMBANG II

- 12 Maret 2019

11 Pengumuman Pengawas TPS

Terpilih

GELOMBANG II

13 Maret 2019

12 Pelantikan Pengawas TPS

dan bimtek 25 Maret 2019 25 Maret 2019

13 Laporan Tahapan Penjaringan

sekaligus penyampaian berkas

seleksi dari

panwaslu kecamatan ke

Bawaslu kab/kota

9-13 Maret

2019

(SEBELUM

PELANTIKAN)

25-30 Maret

2019

(SETELAH

PELANTIKAN)


Tabel 3.8: Jumlah Pengawas TPS Se Kabupaten Bulukumba

Sumber Data : Panwaslu Kecamatan se- Kab. Bulukumba 2019

No Kecamatan Jumlah

Desa/Kel Lk Pr Total

1. Ujung Bulu 9 61 63 124

2. Ujung Loe 13 61 63 124

3. Bonto Bahari 8 17 60 77

4. Bonto Tiro 13 38 48 86

5. Herlang 8 38 46 84

6. Kajang 19 70 75 145

7. Bulukumpa 17 90 71 161

8. Rilau Ale 15 72 51 123

9. Kindang 13 67 33 100

10. Gantarang 21 111 109 220

Jumlah 136 625 619 1.244

D. Pelatihan Saksi Peserta Pemilu

Tabel 3.9 : Jumlah Saksi Partai Politik

Sumber Data : Bawaslu Kab. Bulukumba Tahun 2019

No Kecamata

n

Jumla

h TPS

PARTAI Juml

ah

PKB Golka

r

Perin

do PPP PAN

1 Gantarang 220 111 220 191 220 220 962

2 Rilau Ale 123 43 124 17 123 123 430

3 Bulukumpa 161 33 161 59 161 161 575

4 Ujung Loe 124 10 124 124 124 124 506

5 Kajang 145 26 145 118 145 145 579

6 Herlang 84 13 73 73 84 77 320

7 Ujung Bulu 124 36 122 121 124 88 491

8 Bonto Bahari 77 0 77 91 77 77 322

9 Kindang 100 36 100 22 100 100 358

10 Bonto Tiro 86 0 88 50 86 79 303

Jumlah 1244 308 1234 866 1244 1194 4846

Tabel 3.10 : Jumlah Saksi Partai Politik yang hadir Pelatihan

No Kecamatan Partai

Jumlah PKB Golkar Perindo PPP PAN

1 Gantarang 59 15 11 17 21 123

2 Rilau Ale 11 20 11 16 11 69

3 Bulukumpa 33 36 12 11 11 103

4 Ujung Loe 10 23 20 26 48 127

5 Kajang 17 19 17 20 35 108

6 Herlang 12 14 12 11 13 62

7 Ujung Bulu 36 16 13 18 28 111

8 Bonto Bahari 0 10 34 12 11 67

9 Kindang 19 16 15 79 17 146

10 Bonto Tiro 0 43 12 15 25 95

Jumlah 197 212 157 225 220 1011


Grafik 3.3 : Perbandingan Usulan dan Realisasi Pelaksanaan Pelatihan Saksi Partai Politik


308197

1234

212

866

157

1244

225

1194

220

USU

LAN

HA

DIR

USU

LAN

HA

DIR

USU

LAN

HA

DIR

USU

LAN

HA

DIR

USU

LAN

HA

DIR

PKB GOLKAR PERINDO PPP PAN

Realisasi Pelatihan Saksi Parpol

Tabel 3.11: Jadwal Pelatihan & Bimbingan Teknis PPL & Pelatihan Pengawas TPS

No Waktu

Pelaksanaan Kegiatan

Peserta

Kegiatan Tujuan Kegiatan

1 31-01 Februari

2019

Pembinaan

Sumber

Daya

Manusia

Panwaslu

Kecamatan

Mewujudkan

terlaksananya Pemilihan



Wakil Presiden Tahun

2019 di setiap

Tahapannya yang

demokratis, Cerdas, Efektif

dan Efisien konsisten

Standar dan Sistematis.

2 Maret-April 2019

Pelatihan

dan

Bimbingan

Teknis PPL

Panwaslu

Kelurahan

se Kab.

Bulukumba

Memberikan Arahan serta

Integritas tentang

Pengawasan Pemilu

3 Maret-April 2019

Pelatihan

Pengawas

TPS

PTPS se

Kab.

Bulukumba

Memberikan Arahan

Kepada Pantia TPS agar

Betul-betul berada dalam

Pengawasan Pemungutan

dan Penghitungan Suara.

Sumber Data : Panwaslu Kecamatan se- Kab. Bulukumba

Tabel 3.12 : Nama-nama pemantau pemilu

NO Nama Pemantau Perguruan Tinggi

1. Asyraful Rijal STKIP Muhammadiyah

2. Fitriadi Rahmat STAI Al Gazali

3. Adi Rahmatullah STAI Algazali

4. Desi Kurniawati AKPER Pemda

5. Muh. Al Fatih STAI Al Gazali

6. Ahry Ramadhani Akbid Tahira Albaeti

7. Nirwana Umar STAI Al Gazali

8. Andika Pratama STKIP Muhammadiyah

9. Asrar Anwar STKIP Muhammadiyah

10. Baso Riswandi STKIP Muhammadiyah

11. Syahrul STAI Al Gazali

12. Muh. Erwin STIMIK IT

13. Zulfahmi STAI Al Gazali

14. Khaerul Imam STAI Al Gazali

15. Ishak STKIP Muhammadiyah

16. Rahmat Lala Stikes Panrita Husada

17. Multasima Kasaria STKIP Muhammadiyah

18. Nasaruddin Stikes Panrita Husada

19. Andi Risnah Stikes Panrita Husada

20. Nurjannah Ridwan STKIP Muhammadiyah

21. A.Wahyudin Murhadi STKIP Muhammadiyah

22. Zulkarnanin Ambo Akbid Tahira Albaeti

23. Mukrimah AKPER Pemda

24. Ahmad Ridwan Kadapi STIMIK IT

25. Abdul Rahman STAI Al Gazali

26. Yasser Mulla Shadra STAI Al Gazali

27. Muqdam Husain STIMIK IT

28. Nurul Harisa Akbid Tahira Albaeti

29. Ela Ariska STKIP Muhammadiyah

30. A. Asriyani STKIP Muhammadiyah

31. A. Tenri Jekka AKPER Pemda


A. Koordinasi antar lembaga

Tabel 4.1 : Koordinasi antar Lembaga

N

o Lembaga

Nomor

surat/ Tujuan Target

1 KPU

Bulukumba,

Partai

Politik se

Kabupaten

Bulukumba

0076/SN-

04/HM.02.0

0/IX/2018

Penyempurnaan

daftar Pemilih

Tetap (DPT)

1) Memastikan semua

wajib pilih yang ada

di Kabupaten

Bulukumba dapat

memperoleh haknya

dengan terdaftar di

DPT sehingga

nantinya dapat

menyalurkan hak

suaranya dalam

Pemilu 2019

2) Diharapkan

kedepannya agar

tidak ada lagi

permasalahn di dalam

DPT

2 Ormas,

OKP, Lintas

Kampus,

Organisasi

keagamaan

( Se

Kabupaten

Bulukumba)

0086/SN-

04/HM.02.0

3/IX/2018

Pengawasan

Pemilu Partisipatif

dalam rangka

Pemilu anggota

DPR, DPD, DPRD,

Pilpres dan

Wapres tahun

2019

1) Diharapkan semua

elemen masyarakat

aktif dalam

mengawasi tahapan

Pemilu 2019

sehingga hasil yang di

capai dapat maksimal

2) mengharapkan

partisipasi semua

elemen masyarkat

untuk mendukung

kinerja Bawaslu

3 Lapas kelas

II A

0093/SN-

04/HM.02.00

/X/2018

untuk memastikan

warga negara

yang memenuhi

syarat untuk

1) Agar warga negara

penghuni lapas kelas

II A yang memenuhi

syarat bisa ikut

memilih di dalam

daftar pemilih

tetap hasil

perbaikan pertama

(DPTHP-1)

berpartisipasi pada

Pemilu tahun 2019

2) Tidak ada lagi warga

negara penghuni

lapas kelas II A yang

memenuhi sayarat

yang tidak terdaftar

dalam daftar pemilih

tetap hasil perbaikan

pertama (DPTHP-1)

4 Dinas

Kependuduk

an dan

Catatan Sipil

0094/SN-

04/HM.02.00

/X/2018

untuk memastikan

warga negara

yang memenuhi

syarat untuk

memilih di dalam

daftar pemilih

tetap hasil

perbaikan pertama

(DPTHP-1

1) Agar warga negara

yang memenuhi

syarat di Kabupaten

Bulukumba bisa ikut

berpartisipasi pada

Pemilu tahun 2019

2) Tidak ada lagi warga

negara yang

memenuhi syarat di

kabupaten

Bulukumba yang

tidak terdaftar dalam

daftar pemilih tetap

hasil perbaikan

pertama (DPTHP-1)

5 Dinas sosial

dan

ketenagakerj

aan

0099/SN-

04/HM.02.00

/XI/2018

Untuk mengetahui

data penduduk

disabilitas dan

pengungsi yang

ada di Kabupaten

Bulukumba

1) Agar penduduk

disabilitas dan

pengungsi yang

memenuhi syarat di

kabupaten

Bulukumba bisa ikut

berpartisipasi pada

Pemilu 2019

2) Tidak ada lagi

penduduk disabilitas

dan pengungsi yang

memenuhi syarat di

kabupaten

Bulukumba yang

tidak terdaftar dalam


hasil perbaikan

pertama (DPTHP-1)

6 Dinas

Kesehatan

0100/SN-

04/PM.01.02

/X/2018

untuk mengetahui

data penduduk

yang mengalami

gangguan jiwa di

Kabupaten

Bulukumba

1) Agar penduduk yang

mengalami gangguan

jiwa yang memenuhi

syarat di Kabupaten

Bulukumba di

masukkan ke dalam


hasil perbaikan

pertama (DPTHP)

dengan catatan tidak

memilikki surat

keterangan dari

Dokter

2) Penduduk yang

mengalami ganggua

jiwa yang memenuhi

syarat tapi memilikki

surat keterangan

dokter, tidak di

masukkan ke dalam


hasil perbaikan

(DPTHP-1)

7 KPU

Bulukumba.

Kesbangpol

,Satpol PP

0106/SN-

04/HM.02.0

0/XII/2018

Rapat koordinasi

pengawasan

Pemilihan umum

pada Pemilihan

1) Di harapkan adanya

pemahaman bersama

antar lemmbaga Pada

Pemilu tahun 2019

dan Damkar

serta Partai

Politik Se

Kab

Bulukumba

Anggota

DPR,DPD,DPRD

Prov,DPRD

Kabupaten serta

Pemilihan Presiden

dan Wakil

Presiden tahun

2019

2) Di harapkan semua

elemen berperan aktif

dalam mengawasi

Pemilu tahun 2019

3) Sebagai upaya

pencegahan terhadap

potensi terjadinya

dugaan pelanggaran

Pemilu

8 Dinas

Perhubunga

n, Satpol

PP, Lantas

Dishub

Bulukumba

0111/SN-

04/HM.02.0

0/XII/2018

Rapat Koordinasi

pengawasan

Tahapan

Kampanye

1) Akan di lakukan

penertiban APK/BK

yang terpasang di

tempat terlarang yang

tidak memperhatikan

nilai estetika,etika

dan keindahan

lingkungan

2) Di harapkan tidak

ada lagi APK/BK yang

terpasang di tempat-

tempat terlarang

sesuai peraturan

perundang-undangan

9 HMI,IMM,P

MII,

KNPI.Metro

TV,TVRI,Tri

bun Timur

0030/SN-0-

04/HM.02.0

3/IV/2019

tertanggal

6 April

2019

Fasilitasi,Publikasi

dan dokumentasi

pengawasan

Pemilu 2019

1) Untuk membangun

mitra dan dan

koordinasi untuk

memaksimalkan

proses pengawasan

2) Berharap

peran/kerjasama dari

OKP mengingat

tahapan Pemilu akan

segera memasuki

masa tenang

sehingga tidak terjadi

kampanye dan praktik

politik uang

10 KPU,Dinas

Perhubunga

n,

Kesbangpol

,Satpol PP,

LO Partai

Politik

0043/SN-

04/HM.02.0

0/IV/2019

tertanggal

11 April

2019

Persiapan

Pengawasan masa

tenang pada

Pemilu 2019

1) Di harapkan di

lakukan penertiban

APK yang hingga saat

ini masih ada tersisa

mengingat sebentar

lagi akan memasuki

tahapan masa tenang

2) Di harapkan partai

politik untuk

menertibkan sendiri

APKnya mengingat

tepat pukul 00.00

tanggal 14 April 2019

sudah memasuki

masa tenang

Sumber Data : Bawaslu Kab. Bulukumba Tahun 2018-2019

B. Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat

https://geotimes.co.id/opini/pemilu-partisipatif-untuk-pemilu-demokratis/

Tabel 4.2 : Pusat Kegiatan Partisipatif Bawaslu Bulukumba

No Kecamatan Kelurahan/Desa Nama Forum

1 Rilau Ale 1. Kelurahan

Palampang

2. Desa Anrang

1. Forum Kampung

Sadar Pemilu

Palampang

2. Kampung Anti

Money Politik di

Desa Anrang

2 Kindang 1. Desa Garuntungan

2. Desa Benteng Palioi

1. Forum Kampung

Sadar Pemilu Desa

Garuntungan

2. Forum Kampung

Sadar Pemilu Desa

Benteng Palioi

3 Gantarang Desa Dampang Forum Sadar

Pemilu Desa

Dampang

4 Ujung Loe Desa Manyampa Forum Sadar

Pemilu Desa

Manyampa

5 Ujung

Bulu

Kelurahan Terang-

terang

Forum Wilayah

Sadar Pemilu

Kelurahan Terang-

terang

6 Bonto

Bahari

1. Kelurahan Benjala

2. Desa Lembanna

1. Forum Komunikasi

Peduli Demokrasi

Kelurahan Benjala

2. Forum Komunikasi

Peduli Demokrasi

Kelurahan Desa

Lembanna.

7 Bonto Tiro 1. Desa Tamalanrea

2. Desa Bontotangga

1. Forum Kampung

Sadar Pemilu Anti

Politik Uang Desa

Tamalanre

2. Forum Kampung

Sadar Pemilu Anti

Politik Uang Desa

Bontotangnga .

8 Herlang 1. Kelurahan

Tanuntung

2. Desa Pataro

1. Forum Pemuda

SIPAKATAU Sadar

Pemilu Kelurahan

Tanuntung

2. Forum Pemuda

SIPAKATAU Sadar

Pemilu Desa

Pataro.

9 Kajang Lembanna Kampung Sadar

Pemilu Desa

Lembanna

10 Bulukump

a

Baruga Riattang Forum Sadar

Pemilu desa Bruga

Rittang kerja sama

karang taruna

Arung Patulung


C. Sosialisasi Produk Hukum

Tabel 4.3 : Tabel kegiatan Sosialisasi produk Hukum

No

Waktu Dan

Tempat

Pelaksanaan

Nama

Kegiatan

Kelompok

Sasaran Target

1 7 Februari 2019,

Warkop 51

Bulukumba

Dialog Publik

bersama

Sapma

Pancasila

Mahasiswa

dan OKP Kab.

Bulukumba

Memberikan

sosialisasi tentang

Regulasi yang

tertuang pada UU 7

Tahun 2017

khususnya tentang

Sanksi Politik Uang

2 8 Februari 2019,

Warkop Sebatiq

Bulukumba

Dialog Publik

Bersama

Radio SPL

Bulukumba

Mahasiswa,

Pelajar,

Ormas, dan

Para

Pendengar

Radio

Menyampaikan

sosialisasi tentang

Bahaya Hoaks dan

ancamannya pada

Pemilu Tahun 2019

3 1 Maret 2019,

Taman Kota Kab.

Bulukumba

Kajian Rutin

Bersama Dai

Aparat

Keamanan,

Memberikan

Pemahamana

tentang Regulasi

Muda

Bulukumba

ASN Kab.

Bulukumba

Netralitas ASN,

TNI/Polri pada

Pemilihan Umum

Tahun 2019.

4 22 Maret 2019

di Taman Kota

bekas Pasar

sentral

Kelurahan

Kampong Loka

jalan S.Parman

Bulukumba

Dialog

Kebangsaan

dengan Tema

Menangkal

Hoax Guna

Menjaga

Stabilitas

Negara Jelang

Pemilu 2019

Majelis

Taklim,

Mahasiswa

dan Pelajar

1. Mengajak

kepada

masyarakat

untuk

menyukseskan

Pemilu Tahun

2019

2. Mengajak

untuk menolak

politik uang

yang dapat

menjadi racun

bagi

demokrasi di

Negara kita

terlebih khusus

di Kabupaten

Bulukumba.

5 04 April 2019

Di Hotel Agri, Jl.

R Suprapto No

18 Kab.

Bulukumba

Fasilitasi dan

Koordinasi

Pelaksanaan

Produk

Hukum

dalam Rangka

Pemilihan

DPR, DPD,

DPRD serta

Pemilihan

Presiden dan

Wakil

Jajaran

Pengawas

Pemilu Kab.

Bulukumba

a. Meningkatkan

Kapasitas

Pengawas

Pemilu dalam

menyelesaikan

berbagai

macam

sengketa pada

Pemilihan

Anggota DPR,

DPD, DPRD

serta

Pemilihan

Presiden

Tahun 2019

Umum

Presiden dan

Wakil Presiden

Tahun 2019.

b. Memperkuat

integritas

dalam

menangani

berbagai

macam

Sengketa serta

dalam

melakukan

Pengawasan

pada

Pemilihan

Umum Tahun

2019.

6 12 April 2019

bertempat di

kampus STIKES

Panrita Husada

kabupaten

Bulukumba

Dialog

Pendidikan

Politik yang

dilaksanakan

oleh

Kesbangpol

Bulukumba

Pimpinan

Perguruan

Tinggi dan

Mhasiswa

1. Mengajak

generasi

milenial agar

menolak

politik

uang/money

politik

2. Menggunakan

hak pilih

dengan baik

dan benar

tanpa ada

paksaan dari

pihak

manapun

7 24 Juni 2019 Rapat Kerja

Sosialisasi

Jajaran

Pengawas

a. Memberikan

pemahaman

Di Hotel Agri, Jl.

R Suprapto No

18 Kab.

Bulukumba

Pelaksanaan

Produk

Hukum Tahap

III

Pemilu Kab.

Bulukumba

terkait

tekhnik

Penyelesaian

sengketa

kepada

anggota dan

ketua

panwaslu

Kec. Se

Kabupaten

Bulukumba

serta Staf

Bawaslu

kabupaten

Bulukumba

dalam

pelaksanaan

Pemilihan

Umum Tahun

2019.

b. Bersama-

sama

mewujudkan

pemilu yang

bersih,adil,juj

ur,langsung,b

ebas dan

rahasia.

8 25 Juni 2019

Di Hotel Agri, Jl.

R Suprapto No

18 Kab.

Bulukumba

Rapat Kerja

Sosialisasi dan

Fasilitasi

Produk

Hukum dalam

rangka

Penyusunan

Keterangan

Tertulis

Perselisihan

Hasil Di

Mahakamah

Konstitusi

Jajaran

Pengawas

Pemilu Kab.

Bulukumba

Memberikan

pemahaman terkait

tekhnik

Penyelesaian

sengketa serta

Penyusunan

Keterangan Tertulis

Perselisihan Hasil Di

Mahakamah

Konstitusi kepada

anggota dan ketua

panwaslu Kec. Se

Kabupaten

Bulukumba serta

Staf Bawaslu

kabupaten

Bulukumba dalam

pelaksanaan

Pemilihan Umum

Tahun 2019

9 17 Juli 2019, di

Cafe Abbana Jln.

Lanto Dg.

Pasewang

Dialog Publik

Evalusi Pemilu

2019

Ormas, OKP,

Mahasiwa

dan Pelajar

Melakukan Evaluasi

tentang

Kekurangan dan

Kelemahan

Pelaksanaan

Undang-undang

pada Pemilihan

Umum Tahun 2019


D. Pengawasan tahapan

Tabel 4.4 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara ( DPS )

Kabupaten Kecamatan Desa

/Kel TPS

DPT

Pemilihan

2018

Pemili

h

Pemul

a

Total

Pemilih

Bulukumba

Bonto

Bahari 8 77 19.657 389 20.046

Bonto Tiro 13 86 20.221 352 20.573

Bulukumpa 17 161 40.433 783 41.216

Gantarang 21 220 55.068 1.083 56.106

Herlang 8 84 20.258 425 20.683

Kajang 19 130 36.267 702 36.969

Kindang 13 100 24.642 498 25.140

Rilau Ale 15 123 30.803 621 31.424

Ujung Bulu 9 121 30.674 727 31.401

Ujung Loe 13 124 31.429 655 32.084

Jumlah 136 1235 309.452 6.19

0

315.6

42

Sumber Data : KPU Kab. Bulukumba Tahun 2018

Tabel 4.5 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan ( DPSHP)


No Kecamatan Jumlah

Kel/

Desa

Jumlah

TPS

Data Pemilih

Lk Pr L+P

1 Bonto Bahari 8 77 9.554 10.532 20.086

2 Bonto Tiro 13 86 9.620 10.881 20.501

3 Bulukumpa 17 161 19.871 21.205 41.076

4 Gantarang 21 220 27.215 29.240 56.455

5 Herlang 8 84 9.728 11.086 20.814

6 Kajang 19 139 17.596 19.486 37.082

7 Kindang 13 100 12.521 12.847 25.368

8 Rilau Ale 15 123 15.025 16.352 31.377

9 Ujungbulu 9 121 15.196 16.405 31.601

10 Ujungloe 13 124 15.396 16.619 32.015

Total 136 1235 151.722 164.674 316.375

Tabel 4.6 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap ( DPT )

Kecamatan

Jumlah

Desa

/Kel

Jumlah

TPS

Jumlah Pemilih

Laki-laki Perempuan Jumlah

Ujung Bulu 9 121 15.027 16.292 31.319

Ujung Loe 13 124 14.908 16.145 31.053

Bontobahari 8 77 9.178 10.186 19.364

Gantarang 21 220 26.508 28.623 55.131

Kindang 13 100 11.859 12.301 24.160

Bulukumpa 17 161 18.624 20.106 38.730

Rilau Ale 15 123 14.455 15.820 30.275

Bontotiro 13 86 8.943 10.322 19.265

Herlang 8 84 8.871 10.317 19.188

Kajang 19 139 16.926 18.806 35.732

Jumlah 136 1235 145.299 158.918 304.217


Tabel 4.7 : Rekapitulasi DP4 Non DPTHP-1

No Kecamatan Jumlah DP4 Non DTPHP-1

yang diterima

1 Ujung Bulu 6773

2 Ujung Loe 5801

3 Bonto Bahari 3293

4 Gantarang 10428

5 Kindang 4230

6 Bulukumpa 5854

7 Rilau Ale 5146

8 Bonto Tiro 3553

9 Herlang 3473

10 Kajang 6207

Jumlah 54.758


Tabel 4.8 : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP- 2)


No Kecamatan

Jumlah Data Pemilih

Desa/

Kel TPS DPTHP-1

NON

KTP-EL DPTHP-2

1 Bonto Bahari 8 77 19347 0 19.543

2 Bonto Tiro 13 86 19340 809 20.189

3 Kindang 13 100 24182 260 25.449

4 Bulukumpa 17 161 38651 1.022 39.341

5 Gantarang 21 220 55024 689 55.337

6 Kajang 19 145 35802 1.902 37.762

7 Ujung Loe 13 124 30941 873 31.310

8 Ujung Bulu 9 124 31252 40 32.691

9 Rilau Ale 15 123 30205 1.410 30.885

10 Herlang 8 84 19106 1.169 19.329

Total 136 1244 303.850 8.174 311.836

Tabel 4.9 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Penyempurnaan Hasil Perbaikan Kedua ( DPTHP-2)

No Kecamatan DPTHP-2

Proses Perbaikan

DPTHP-2

Penyempurna

an DPTHP-2

Pemilih

Baru TMS

Ubah

Data

1 Ujung Bulu 32.691 779 121 19 33.349

2 Ujung Loe 31.310 885 108 18 32.087

3 Bonto Bahari 19.543 969 243 10 20.269

4 Ganatarang 55.337 1.088 91 27 56.334

5 Kindang 25.449 743 86 63 26.106

6 Bulukumpa 39.341 1.915 131 34 41.125

7 Rilau Ale 30.885 912 98 174 31.699

8 Bonto Tiro 20.189 1.058 206 23 21.041

9 Herlang 19.329 1455 46 8 20.738

10 Kajang 37.762 1182 189 13 38.755

Total 311.836 10.986 1.319 389 321.503


Tabel 4.10 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Penyempurnaan Hasil Perbaikan Ketiga ( DPTHP-3)

No Kecamatan

Jumlah Data Pemilih

Jml

Desa/Kel

Jml

TPS DPTHP-2

Pemilih

Baru

DPTHP-3

1 Ujung Bulu 9 124 33.349 193 33.542

2 Ujung Loe 13 124 32.087 99 32.186

3 Bonto Bahari 8 77 20.269 77 20.346

4 Gantarang 21 220 56.334 158 56.492

5 Kindang 13 100 26.106 164 26.270

6 Bulukumpa 17 161 41.125 130 41.255

7 Rilau Ale 15 123 31.699 150 31.849

8 Bonto Tiro 13 86 21.041 112 21.153

9 Herlang 8 84 20.738 90 20.828

10 Kajang 19 145 38.755 127 38.882

Total 136 1244 321.503 1.300 322.803


Grafik 4.1 : Perkembangan DPT Pemilu 2019 Bulukumba

Sumber Data : Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Bulukumba 2018-2019

315,…316,404

304,217303,850

311,836

321,503322,803321,503

Tabel 4.11 : Rekapitulasi Jumlah DPTb Tahap Pertama

No Kecamata

n

Jml

Desa

/Kel

Jml

TPS

Jumlah Pemilih

masuk (DPTB)

Jumlah Pemilih

Keluar (DPTB)

Lk Pr Jml lk pr Jm

l

1 Ujung Bulu 9 124 23 22 45 53 21 74

2 Ujung Loe 13 124 8 6 14 16 7 23

3 Bonto

bahari 8 77 20 19 39 6 3 9

4 Gantarang 21 220 9 8 17 34 14 48

5 Kindang 13 100 22 21 43 23 15 38

6 Bulukumpa 17 161 7 4 11 28 10 38

7 Rilau Ale 15 123 14 11 25 7 4 11

8 Bonto Tiro 13 86 4 7 11 6 4 10

9 Herlang 8 84 1 2 3 5 2 7

10 Kajang 19 145 0 0 0 24 3 27

Total 136 1244 108 100 208 202 83 285

Sumber Data : KPU Kab. Bulukumba 2019

Tabel 4.12 : Rekapitulasi Jumlah DPTb Tahap Kedua

Kecamatan

DPTB

(Masu

k)

meng

urus

A5 di

daera

h asal

DPTB

(Masuk)

mengur

us A5 di

daerah

Tujuan

Total

DPTB

(Keluar)

mengurus

A5 di

daerah

asal

DPTB

(Keluar)

mengurus

A5 di

daerah

Tujuan

Total

Ujung Bulu 44 84 128 92 119 211

Ujung Loe 9 23 32 22 162 184

Bonto

bahari 3 59 62 10 86 96

Gantarang 153 36 189 50 179 229

Kindang 56 19 75 71 94 165

Bulukumpa 6 16 22 23 120 143

Rilau Ale 6 36 42 2 123 125

Bonto Tiro 3 24 27 14 129 143

Herlang 42 6 48 44 109 153

Kajang 86 0 86 89 147 236

Jumlah 408 303 711 417 1268 1685


Tabel 4.13: Rekapitulasi DPTb Tahap 3


No Kecamatan DPTb Masuk DPTb Keluar

L P Jml L P Jml

1 Ujung Bulu 95 76 171 129 86 215

2 Ujung Loe 16 17 33 115 75 190

3 Bonto bahari 32 34 66 60 44 104

4 Gantarang 217 35 252 140 101 241

5 Kindang 46 32 78 96 69 165

6 Bulukumpa 13 10 23 84 65 149

7 Rilau Ale 23 21 44 74 53 127

8 Bonto Tiro 14 13 27 96 62 158

9 Herlang 27 21 48 105 57 162

10 Kajang 51 39 90 162 91 253

Jumlah 534 298 832 1061 703 1764

Grafik. 4.2 : Perkembangan DPTb Masuk Kab. Bulukumba


208

711

832

DPTB MASUK TAHAP 1 DPTB MASUK TAHAP 2 DPTB MASUK TAHAP 3

Grafik. 4.3 : Perkembangan DPTb Keluar Kab. Bulukumba


285

1685 1764

DPTB KELUAR TAHAP 1 DPTB KELUAR TAHAP 2 DPTB KELUAR TAHAP 3

DPTb Keluar Tahap 1-Tahap 3

Tabel 4.14 : Partai Politik yang dinyatakan dengan Syarat Administrasi Lengkap

No Nama

Partai

Jumlah

Anggota Keterangan

1 PERINDO 2.000

Berkas Diterima dan

dinyatakan Lengkap

2 PSI 483

3 PKS 477

4 GOLKAR 1939

5 HANURA 1651

6 DEMOKRAT 661

7 GARUDA 502

8 PBB 913

9 BERKARYA 662

10 PKPI 432

11 PAN 580


Tabel 4.15 : Partai Politik yang dinyatakan dengan Syarat Administrasi Tidak Lengkap

No Partai Jumlah

Anggota Keterangan

1 PKB 686 Berkas diterima Pukul 07.15 pada 17

Oktober 2017

2 GERINDRA 1873 Berkas diterima Sekitar Pukul 10.10

Wita pada 17 Oktober 2017

3 PDIP 518 Berkas di kembalikan ( ceklist

perbaikan 1 x 24 jam ) Sesuai Surat

KPU RI Nomor 580/PL.01.1-

SD/03/KPU/X/2017 Perihal

pelaksanaan penerimaan dokumen

persyaratan keanggotaan partai

politik di KPU/ KIP Kab./Kota

4 NASDEM 1082

5 PPP 712

6 IDAMAN 475


Tabel 4.16 : Rekap Laporan Perbaikan Syarat Pendaftaran Partai Politik

Kabupaten

Partai Politik yang

dikembalikan oleh

KPU Untuk

Diperbaiki Tanggal

16 Oktober 2017

Catatan Pada Saat Pengawasan Penyerahan

Berkas Perbaikan Di KPU

Partai Kebangkitan

Bangsa ( PKB ) Dinyatakan Lengkap dan Sesuai

Partai Gerindra Dinyatakan Lengkap dan Sesuai

Bulukumba

Partai Persatuan

Pembangunan ( PPP )

Partai Persatuan Pembangunan dalam SIPOL

Memiliki 712 keanggotaan sementara hardcopy KTP

dan KTA henya berjumlah 669, sehingga KPUD

Bulukumba Menerima berkas pendaftaran PPP

dengan status tidak sesuai.

Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan

( PDIP )

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP )

dalam SIPOL Memiliki 518 keanggotaan, Format F2

sebanyak 470 dan hardcopy KTP dan KTA hanya

berjumlah 467, sehingga KPUD Bulukumba

Menerima berkas pendaftaran PDIP dengan status

tidak sesuai.

Partai Nasdem

Partai Nasdem dalam SIPOL Memiliki 1082

keanggotaan, hardcopy KTA sejumlah 982 orang

dan KTp-El/Suket hanya berjumlah 959 orang,

sehingga KPUD Bulukumba Menerima berkas

pendaftaran Partai Nasdem dengan status tidak

sesuai.

Partai Idaman

Partai Idaman dalam SIPOL Memiliki 475

keanggotaan, hardcopy KTA dan KTp-El/Suket

hanya berjumlah 471 orang, sehingga KPUD

Bulukumba Menerima berkas pendaftaran Partai

Idaman dengan status tidak sesuai.


Tabel 4.17 : Rekapitulasi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019

N

o Partai

Keterwakila

n

Perempuan

30%

Domisili Kantor

Keanggotaan

MS TMS

1 Golkar Memenuhi

Syarat (MS)

Jl. Jend. Sudirman

Kel. Terang-

Terang Kec.

Ujung Bulu Kab.

Bulukumba (MS)

1.686 253

2 Nasdem Memenuhi

Syarat (MS)

Jl. A.P. Pettarani

Kel. Tanah 631 451

Kongkong Kec.

Ujung Bulu Kab.

Bulukumba (MS)

3 Demok

rat

Memenuhi

Syarat (MS)

Jl. Jend. Sudirman

Kel. Terang-

Terang Kec.

Ujung Bulu Kab.

Bulukumba (MS)

591 70

4 PAN Memenuhi

Syarat (MS)

Jl. Yos Sudarso

Kel. Terang-

Terang Kec.

Ujung Bulu Kab.

Bulukumba (MS)

575 138

5 PPP Memenuhi

Syarat (MS)

Jl. A.P. Pettarani

Kel. Tanah

Kongkong Kec.

Ujung Bulu Kab.

Bulukumba (MS)

625 87

6 PKB Memenuhi

Syarat (MS)

Jl.Rambutan Kel.

Terang-Terang

Kec. Ujung Bulu

Kab. Bulukumba

(MS)

609 77

7 PKS Memenuhi

Syarat (MS)

Jl. A.P. Pettarani

2 Kel. Tanah

Kongkong Kec.

Ujung Bulu Kab.

Bulukumba (MS)

463 14

8 Gerin

dra

Memenuhi

Syarat (MS)

Jl. Kusuma

Bangsa Kel. Caile

Kec. Ujung Bulu

Kab. Bulukumba

(MS)

938 897

9 Hanura Memenuhi

Syarat (MS)

Jl. Ahmad Yani

Kel. Caile Kec.

Ujung Bulu Kab.

Bulukumba (MS)

1.464 77

10 PBB Memenuhi

Syarat (MS)

Jl. Dato Tiro Kel.

Ela-Ela Kec. Ujung

Bulu Kab.

Bulukumba (MS)

860 54

11 PKPI Memenuhi

Syarat (MS)

Jl.Jend. Sudirman

Kel. Terang-

Terang Kec.

Ujung Bulu Kab.

Bulukumba (MS)

467 85

12 PDIP Memenuhi

Syarat (MS)

Jl. Dato Tiro Kel.

Ela-Ela Kec. Ujung

Bulu Kab.

Bulukumba (MS)

458 156

13 Ber

karya

Memenuhi

Syarat (MS)

Jl. Jambu Kel.

Loka Kec. Ujung

Bulu Kab.

Bulukumba (MS)

520 5

14 PSI Memenuhi

Syarat (MS)

Jl. Jati Caile Kec.

Ujung Bulu Kab.

Bulukumba (MS)

450 33

15 Perindo Memenuhi

Syarat (MS)

Jl. Gajah Mada

Kel. Loka Kec.

Ujung Bulu Kab.

Bulukumba (MS)

1.220 406

16 Garuda Memenuhi

Syarat (MS)

Kantor Jl. Melati

Kel. Caile Kec.

Ujung Bulu Kab.

Bulukumba (MS)

450 39


Tabel 4.18 : Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perseorangan Calon DPD

N

0 Nama Calon DPD

Jumlah

Daftar

Duku

ngan

Jum

lah

yang

disa

mpel

Jumlah

MS TMS

1 Dr.H.Ajiep Padindang,SE.,MM 152 15 10 5

2 H.Sindawa Tarang, SH.MH 203 20 20 0

3 Andi Muh.Ihsan 668 67 56 11

4 H. Moh Roem Muin, SH,M.Si 270 27 14 13

5 Drs M. Tasmin L. M.Pdi 148 15 12 3

6 M.Amil Sadiq,SH.,MH 228 23 13 10

7 H. Mustafa Irate 241 24 7 17

8 Dr. Pathillah, SH, MH 113 11 5 6

9 Lily Amelia Salurapa, SE.MM 3 3 3 0

10 Drs Muh Yunus Razak 86 9 7 2

11 Muhlis Ka Katili,S.Kep.,Ns 96 10 8 2

12 Herman Hafid Nassa,SH 111 11 7 4

13 Dr.Ir.H.Muh. Syaiful Saleh,M.Si 223 22 20 2

14 Nina Marlina Najamuddin,S.Pd 17 2 1 1

15 Am.Iqbal Parewangi 49 5 4 1

16 Tamsil Linrung 91 9 8 1

17 Asmar, ST. M.Si 38 4 4 0

18 Arianto Burhan Makka 272 27 13 14

19 Dr. St. Nusra Azis, S.Pt,MP 551 55 49 6

JUMLAH 3560 359 261 98


Tabel 4.19 : Hasil Verifikasi Faktual Tambahan Dukungan Perseorangan Calon DPD

No Nama Calon DPD

Jumlah

Daftar

Dukungan

Jumlah

Sampel

Jumlah

MS TMS

1 A.M Iqbal Parewangi 6 6 4 2

2 Herman Hafid Nassa, SH 168 17 7 10

3 H.Abd.Rahim Mas P.Sanjata 3 3 3 0

4 H. Mustafa Irate 36 4 3 1

5 M.Tasmin.L 100 10 8 2

6 Patahillah Asba 99 10 5 5

Jumlah 412 50 30 20


Tabel 4.20 : Daftar Bakal Calon Legislatif yang berstatus

Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Daerah

Pemilihan Partai

No.

Urut Nama Caleg

Dapil I ( Kec.

Ujung Bulu,

Ujung Loe dan

Bonto Bahari )

PSI

8 Ananda Nuramalia

9 Asdar.C

10 Imran

11 Harmawati

Dapil II (Kec

Gantarang dan

Kindang )

PDIP

3 Agus Salim

6 Andi Tenri Pada

8 Munawara

9 A.Ihdina Awalia

10 Rosniar

PKS 8 Hasrita Wahyuni, S.Pd

PSI 10 Bustan

DEMOKRAT 9 Andi Suriani

PBB 8 Syamiluddin

9 Abdul Hamid, S.Ag

Dapil III ( Kec.

Bulukumpa dan

Rilau Ale )

BERKARYA 9 Drs.H.Andi Muttamar

Mattotorang

GARUDA 3 Andi Muhammad Sain

7 Suharni Kahar

Dapil IV ( Kec.

Kajang, Herlang

dan Bonto Tiro )

PSI

8 Ramliah

9 Andi Agriadi Ismail

10 Candra Wijaya

Sumber Data : KPU Kab. Bulukumba tahun 2018

Tabel 4.20: Jumlah Calon Legislatif yang terdaftar Dalam Daftar Caleg Sementara (DCS)

Partai Jumlah Caleg Jumlah

Dapil

I

Dapil

II

Dapil

III Dapil IV

PKB 11 10 9 10 40

GERINDRA 11 10 9 10 40

PDIP 11 5 9 10 35

GOLKAR 11 10 9 10 40

NASDEM 11 10 9 10 40

GARUDA 10 10 6 4 30

BERKARYA 11 10 8 10 39

PKS 11 7 9 10 37

PERINDO 10 8 5 10 33

PPP 11 10 9 10 40

PSI 7 9 9 6 31

PAN 11 10 9 10 40

HANURA 11 10 9 10 40

DEMOKRAT 11 9 9 10 39

PBB 11 7 9 6 33

Total 159 135 127 136 557


Grafik 4.4 : Perbandingan Jumlah Caleg Laki-laki dan Perempuan

Sumber

Data : Hasil

Analisis

Bawaslu

Kab.

Bulukumba

Tahun 2018

Caleg Laki-laki: 351

Caleg Perempu…

Grafik 4.5 : Jumlah DCT masing-masing Partai Politik


PK

B

GER

IND

RA

PD

IP

GO

LKA

R

NA

SDEM

GA

RU

DA

BER

KA

RYA PK

S

PER

IND

O

PP

P

PSI

PA

N

HA

NU

RA

DEM

OK

RA

T

PB

B

Tota

l

40 40 35 40 39 30 39 37 32 40 31 40 40 39 33

555

JUMLAH CALEG DALAM DCT

Tabel 4.21 : Rekapitulasi Pelaksanaan Kampanye di Bulukumba

No Kecamatan Tatap

Muka

Pertemuan

Terbatas

Kegiatan

Lainnya

Rapat

Umum Jumlah

1 Ujung Bulu 40 2 0 0 42

2 Ujung Loe 69 0 0 0 69

3 Bontobahari 21 0 0 0 21

4 Gantarang 63 0 1 0 64

5 Kindang 30 0 0 0 30

6 Rilau Ale 22 0 0 0 22

7 Bulukumpa 21 0 1 0 22

8 Herlang 23 0 0 0 23

9 Bontotiro 25 0 0 0 25

10 Kajang 23 0 1 0 24

Jumlah 337 2 3 0 342

Sumber Data : Hasil Analisis Bawaslu Kab. Bulukumba 2018-2019

Grafik 4.6 : Rekapitulasi Penertiban APK


Poster

Spandu

k

Baliho

Stiker

Banner

Umbul-umb

ul

Jumlah

Jumlah APK/BK yang ditertibkan

9-16 November2018

401 500 90 0 0 29 1020

10 - 16 Januari2019

2685 338 1804 41 8 77 4953

14-16 April 2019 891 202842621387 247 436 9251

Tabel 4.22 : Rekapitulasi Pelanggaran pada Tahapan Kampanye

Pelanggaran

Keterlibatan

ASN

Pelanggaran

Keterlibatan

Anggota

Polisi/ TNI

Pelanggaran

Keterlibatan

Kepala

Desa/Perangkat Desa

Jumlah

2 0 2 4


Tabel 4.23 : Rekapitulasi Pelanggaran pada Tahapan Kampanye

Pelanggaran

Politik Uang

Kegiatan

Kampanye

Tanpa Izin

Intimidasi

Kepada

Pengawas

Pemilu

Ketidaknetralan

Penyelenggara Jumlah

1 58 1 2 62


Tabel 4.24 : Rekapitulasi Kebutuhan Logistik Pemilu 2019 di Bulukumba

Jenis

Logistik

Total

Kebutuhan

Logistik

Logistik Hasil Sortir

(Jumlah)

Yang

Diterima Baik Rusak

Bilik

Suara 4.992 2.079 2.079 -

Segel 138.513 138.513 138.513 -

Tinta 2.488 2.488 2.488 -

Sampul 65.232 65.232 65.232 -

Formulir 13.684 13.684 13.684 -

Sumber Data : Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Bulukumba 2019

Tabel 4.25 : Rekapitulasi Perakitan Kotak Suara

Tanggal

Perakitan

Jumlah

Kebutu

han

Jumlah

yang

diterima

Jumlah

Dirakit

(Perhari)

Kondisi Barang

(Perakitan)

Jml

Baik

Jml

Rusak

03 Februari

2019

6543 6543

850 850 0

04 Februari

2019 487 486 1

06 Februari

2019 2793 2793 0

08 Februari

2019 1322 1302 20

09 Februari

2019 557 557 0

10 Februari

2019 276 267 9

06 April

2019 258 258 0

Jumlah 6543 6543 6543 6513 30


Tabel 4.26 : Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pemilu 2019

Jenis Logistik Total Logistik Hasil Sortir (Jumlah)

Kebutuhan Diterima Baik Rusak

SS Presiden Dan

Wakil Presiden 328.476 329.010 328.476 534

SS DPD 328.476 328.853 328.476 377

SS DPR RI 328.476 329.687 328.476 1.211

SS DPRD PROVINSI 328.476 334.504 328.476 6.028

DPRD Kab Dapil 1 87.557 88.192 87.557 327

DPRD Kab Dapil 2 84.231 84.709 84.231 1.555

DPRD Kab Dapil 3 74.412 76.610 74.412 613

DPRD Kab Dapil 4 82.276 83.513 82.276 571

Jumlah 1.642.380 1.655.078 1.642.380 11.216


Tabel 4.27 : Rekapitulasi Rincian C6 yang tidak teredar

No Rincian Pengembalian Formulir C6 Jumlah

1 Meninggal Dunia 2.396

2 Pindah Alamat 2.809

3 Tidak Dikenal 1.972

4 Tidak Dapat Ditemui 15.635

5 Lain-Lain 5.501

Jumlah Rincian Kecamatan 28.313


Tabel 4.28 : Ketepatan Waktu Penyerahan LADK Peserta Pemilu Tahun 2019

No Partai Lo Partai Waktu

Registrasi

1 PAN Nurmulyadi A. Hamid 09.05 WITA

2 BERKARYA Irfan 09.25 WITA

3 DEMOKRAT Irma Kaderina 09.58 WITA

4 PKS Muh. Aswad 10.11 WITA

5 PPP Muta Atir Amin 10.59 WITA

6 PKB Andi Sudarman 11.04 WITA

7 PDI Husrini 11.31 WITA

8 NASDEM Nirfiani 11.43 WITA

9 HANURA Munir 12.36 WITA

10 GOLKAR Badaruddin 13.18 WITA

11 PERINDO Isman 14.01 WITA

12 PSI Irfan Wangsa 14.54 WITA

13 GERINDRA Roslan, SE 15.23 WITA

14 Paslon Presiden

No.2

Roslan, SE 15.23 WITA

15 GARUDA A. Asriadi Natsir, S.Pdi 15.54 WITA

16 PBB Abdul Hamid, S.Ag 16.51 WITA

17 Paslon Presiden

No.1

Imran 17.13 WITA


Tabel 4.29: Penyerahan RKDK Peserta Pemilu Tahun 2019


No Pasangan

Calon/Partai Nomor Rekening Saldo Awal

1 Paslon No. 1 025301001744305 RP. 500.000

2 Paslon No.2 25301001746307 RP.1.000.000

1 PKB 04020000106143 RP.150.000

2 GERINDRA 025301001743309 RP. 1.000.000

3 PDIP 025301001745301 RP. 1.000.000

4 GOLKAR 025301001742303 RP. 1.000.000

5 NASDEM 490401034898532 RP.200.000

6 GARUDA 1740001659622 RP. 1.000.000

7 BERKARYA 490101016099534 RP.100.000

8 PKS 0750500292 RP. 1.000.000

9 PERINDO 0395548241 RP. 1.000.000

10 PPP 025301001740301 RP. 1.000.000

11 PSI 1740001654762 RP. 1.000.000

12 PAN 1740001637636 RP. 1.000.000

13 HANURA 0402020000106135 RP.100.000

14 DEMOKRAT 025301001741307 RP. 1.000.000

15 PBB 7858577777 RP.300.000

Tabel 4.30. Ketepatan Waktu Penyerahan LPSDK

No Partai Nama LO Partai Waktu

Registrasi

1 DEMOKRAT Irma Kaderina 08.22 Wita

2 PBB Abdul Hamid, S.Ag 09.52 Wita

3 GOLKAR Badaruddin 09.54 Wita

4 PPP H. Manggaukang Said 10.21 Wita

5 NASDEM Nirfiani 10.51 Wita

6 PAN Muliadi 10.59 Wita

7 TKD Capres No. 1 Zulkifli Zaiyye 11.17 Wita

8 BERKARYA Irfan 11.44 Wita

9 PKS Muhammad Aswad 11.55 Wita

10 PSI Irfan Wangsa 12.27 Wita

11 HANURA Muhammad Idrus 13.50 Wita

12 GARUDA Ariyanto A. Ilyas 14.14 Wita

13 PERINDO Isman 14.16 Wita

14 PDIP Khamsah 15.25 Wita

15 GERINDRA Roslan, SE 15.48 Wita

16 BPD Capres No. 02 Roslan, SE 15.48 Wita

17 PKB Muh. Fadli 15.55 Wita


Tabel 4.31. Jumlah LPSDK Partai Politik

PARTAI

POLITIK

JENIS (RP) TOTAL

UANG BARANG JASA

PKB Rp.- Rp.- Rp.- Rp -

GERINDRA Rp.- Rp.-

Rp.110,666,303 Rp.110,666,30

3

PDIP Rp.- Rp.- Rp - Rp -

GOLKAR Rp.- Rp.- Rp - Rp -

NASDEM Rp.- Rp.-

Rp.13,200,000

Rp.13,200,000

GARUDA Rp.- Rp.- Rp.- Rp.-

BERKARYA Rp Rp.13,500,000 Rp.159,063,600 Rp.172,563,60

0

PKS Rp.2.000.000 Rp.- Rp.- Rp.2,000,000

PERINDO Rp.- Rp.- Rp.40,245,000 Rp.40,245,000

PPP Rp.-

Rp.24,000,000 Rp.106,968,000 Rp.130,968,00

0

PSI Rp.- Rp.- Rp.39,952,640 Rp.39,952,640

PAN Rp.- Rp.-

Rp.143,325,000 Rp.143,325,00

0

HANURA Rp.- Rp.- Rp.- Rp.-

http://www.kpu-bulukumbakab.com/

http://www.kpu-bulukumbakab.com/

DEMOKRAT Rp.- Rp.-

Rp.130,740,500 Rp.130,740,50

0

PBB Rp.- Rp.- Rp.66,582,500 Rp.66,582,500

PKPI Rp.- Rp.- Rp.- Rp.-

JUMLAH Rp.2,000,00

0

Rp.37,500,00

0

Rp.810,743,54

3

Rp.850,243,5

43


Tabel 4.32 Jumlah Sumbangan Partai Politik

Partai

Politik

Jumlah Sumbangan Total

Perseorangan Kelom

pok

Perusa

haan

PKB Rp; - Rp; - Rp; -

GERINDRA Rp; - Rp; - Rp; -

PDIP Rp; - Rp; - Rp; -

GOLKAR Rp; - Rp; - Rp; -

NASDEM Rp; - Rp; - Rp; -

GARUDA Rp; - Rp; - Rp; -

BERKARYA Rp; - Rp; - Rp; -

PKS Rp; - Rp; - Rp; -

PERINDO Rp; - Rp; - Rp; -

PPP Rp 24,000,000 Rp; - Rp; - Rp 24,000,000

PSI Rp; - Rp; - Rp; -

PAN Rp; - Rp; - Rp; -

HANURA Rp; - Rp; - Rp; -

DEMOKRAT Rp; - Rp; - Rp; -

PBB Rp; - Rp; - Rp; -

JUMLAH Rp 24,000,000 Rp. - Rp. - Rp 24,000,000


Tabel 4.33 Jumlah Sumbangan Partai Politik dan Calon Legislatif

Partai

Politik

Sumbangan Peserta Pemilu Total

Parpol Caleg

PKB Rp; - Rp; - Rp; -

GERINDRA Rp; - Rp 110,666,303 Rp 110,666,303

PDIP Rp; - Rp; - Rp; -

GOLKAR Rp; - Rp; - Rp; -

NASDEM Rp; - Rp 13,200,000 Rp 13,200,000

GARUDA Rp; - Rp; - Rp; -

BERKARYA Rp. 13,500,000 Rp 159,063,600 Rp172,563,600

PKS Rp. 2,000,000 Rp; - Rp 2,000,000

PERINDO Rp; - Rp 40,245,000 Rp 40,245,000

PPP Rp. 24,000,000 Rp 106,968,000 Rp 130,968,000

PSI Rp; - Rp 39,952,640 Rp 39,952,640

PAN Rp; - Rp; - Rp 143,325,000

HANURA Rp; - Rp; - Rp; -

DEMOKRAT Rp; - Rp130,740,500 Rp 130,740,500

PBB Rp; - Rp 66,582,500 Rp 66,582,500

JUMLAH Rp 39,500,000 Rp 667,418,543 Rp 850,243,543


Tabel 4.34 Kepatuhan Penyampaian LPPDK Partai Politik


No Peserta Pemilu Waktu Waktu

Registrasi

1 Golkar 26 April 2019 09.58 Wita

2 PAN 26 April 2019 10.29 Wita

3 PBB 26 April 2019 16. 48 Wita

4 Demokrat 27 April 2019 08.30 Wita

5 PKB 27 April 2019 16.00 Wita

6 Hanura 27 April 2019 16.10 Wita

7 PKS 28 April 2019 13.17 Wita

8 PSI 28 April 2019 15.50 Wita

9 Berkarya 29 April 2019 15.30 Wita

10 PDIP 29 April 2019 16.25 Wita

11 PPP 29 April 2019 17.17 Wita

12 Gerindra 30 April 2019 10.50 Wita

13 BPD Capres 02 30 April 2019 10.50 Wita

14 Garuda 30 April 2019 17.47 Wita

15 TKD Capres 01 30 April 2019 17.59 Wita

16 Nasdem 1 Mei 2019 13.18 Wita

Tabel 4.35. Jumlah LPPDK Partai Politik


Kab/Kota Jenis Pemilihan

Umum

Pelaksana

Kampanye

Estimasi Dana

Kampanye yang

digunakan (Rp)

Bulukumba

Presiden Dan

Wakil Presiden

TKN 01 -

BPN 02 -

DPRD Kab/Kota

PKB 386.328.000

GERINDRA 230.039.243

PDIP 76.376.000

GOLKAR 406.079.750

NASDEM 1.049.513.050

GARUDA 42.225.000

BERKARYA 289.100.000

PKS 95.656.000

PPP 187.437.000

PSI 55.665.640

PAN 727.458.125

HANURA 126.575.000

DEMOKRAT 341.975.500

PBB 94.965.000

Tabel 4.36 : Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden

No Pasangan Calon Perolehan

Suara

1 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Maruf Amin 79.389

2 H. Prabowo Sandi dan Sandiaga Salahuddin Uno 159.601

Jumlah Suara Sah Pasangan Calon 238.990


Tabel 4.37 : Perolehan Suara Calon Anggota DPD


No Calon Anggota DPD Perolehan Suara

21 Dr. H. Abd. Rahim Mas P Sanjata, MA 9.608

22 Dr. H. Ajiep Padindang, SE.,MM. 24.971

23 Am. Iqbal Parewangi 22.649

24 Andi Muh. Ihsan 31.991

25 Arianto Burhan Makka 10.817

26 Asmar, St.,M.Si 7.067

27 Herman Hafid Nassa, SH 7.352

28 Lily Amelia Salurapa, SE.,MM 6.460

29 M. Amil Sadiq, Sj.,MH. 6.398

30 H. Mappaujung, Se.,M.Si. 4.844

31 H. Moh. Roem Muin, Sh.,M.Si. 9.199

32 Drs. M. Tasmin L,M.Pd.I 5.259

33 Dr. Ir. H. Muhammad Syaiful Saleh, M.Si 18.322

34 Drs Muh Yunus Razak 2.172

35 Muhlis Katili, S.Kep.,Ns 5.851

36 H. Mustafa Irate 1.696

37 Nina Marlina Nadjamuddin 5.524

38 Dr. Pathillah, SH.,MH. 2.747

39 H. Dr. Sindawa Tarang, SH.,MH.,MH 6.192

40 Dr. St Nusra Azis, S.Pt. M.P 11.633

41 Ir. Sulaeman Qamaruddin 2.139

42 Tamsil Linrung 19.741

Jumlah Suara Sah Calon DPD 222.632

Tabel 4.38 : Perolehan Suara Caleg DPR RI Dapil Sulsel 2

No Partai Nama Caleg Perolehan Suara

1 Gerindra Andi Iwan Darmawan Aras 7.958

2 Golkar Andi Rio Idris Padjalangi 5.112

3 PKS Akmal Pasluddin 10.385

4 PAN Andi Yuliani Paris 5.145

5 Golkar Supriansa 515

6 Nasdem Hasnah Syam 2.093

7 PDIP Syamsu Niang 5.099

8 PPP Muhammad Aras 3.387

9 PKB Andi Muawiah Ramli 7.615


Tabel 4.39 : Perolehan Suara Caleg Provinsi Dapil Sulsel 5

No Partai Nama Caleg Perolehan Suara

1 Golkar A Ayu Andira Thalib 10.019

2 Gerindra A Muhtar Mappatoba 2.806

3 Nasdem Arum Spink, S.Hi 12.588

4 PKB Andi Muh Anwar Purnomo 26.268

5 PKS Isnayani, SH 6.069

6 PAN H. A. Edy Manaf 13.363


Tabel 4.40 : Perolehan Suara Partai

No Partai Perolehan Suara

1 NASDEM 30,409

2 GOLKAR 25,711

3 PPP 25,559

4 GERINDRA 25,267

5 PAN 21,952

6 PKB 21,466

7 HANURA 14.890.

8 DEMOKRAT 14,533

9 PKS 13,926

10 PDIP 12,825

11 BERKARYA 10,537

12 PBB 6,319

13 PERINDO 4,054

14 PSI 3,708

15 GARUDA 3,124

16 PKPI 1


Tabel 4.41 : Perolehan Suara tertinggi 40 Caleg DPRD Bulukumba

DAPIL I (Ujungbulu-Ujungloe-Bontobahari)

No Partai Nama Suara Sah

1 PKB Fahidin, HDK, S.Pdi, MM 1.540

2 GERINDRA H.Patudangi, S.Sos 2.196

3 PDIP Zulkifli Ziyye, S.Pi 653

4 GOLKAR Juandy Tandean 3.101

5 NASDEM A.Narni Nur Intan 2.128

6 NASDEM Dra.Hj.Sitti Aminah Syam, M.Kes 2.115

7 PKS Drs. Pasakai, M.Si 1.362

8 PPP Drs. H.A. Pangerang Hakim 2.307

9 PAN Syamsir Paro, S.Sos 2.162

10 HANURA H.Supriadi, H. Beddu 2.792

11 PBB H.Safiuddin, S.sos 2.841

DAPIL II (Gantarang-Kindang)


1 PKB A.Soraya Widya Sari, S.Ip 3.364

2 GERINDRA Muhammad Bakti 2.424

3 GOLKAR H.Andi Hamsah Pangki 2.335

4 NASDEM Abdul Kaab, S.Sos 2.363

5 PKS A.Muhammad Ahyar, SE 1.800

6 PPP H.Rijal, S.Sos 3.877

7 PPP Ahmad Akbar, SH 2.372

8 PPP Drs. H.Amiruddin, MM 1.988

9 PAN HJ. Nuraidah 2.648

10 HANURA Anhar Sakti 2.150

DAPIL III (Rilau Ale-Bulukumpa)


1 PKB Ir. Andi Erlina Halmin 1.320

2 GERINDRA Ahmad Saiful, SE 1.937

3 GERINDRA Kahar Muda 1.589

4 PDIP Khaerul Ibrahim 1.975

5 GOLKAR Hj. Sitti Aminah, S.Sos 1.581

6 NASDEM Drs. Syarifuddin 1.473

7 PPP Muh. Jufri, SH 2.151

8 PAN Andi Zulkarnain Pangki, SE 1.505

9 DEMOKRAT Sabri 1.935

Dapil IV (Bontotiro-Herlang-Kajang)


1 PKB Alkhaisar Jainar Ikrar 1.339

2 GERINDRA Abdul Hakim, A.Md.Pi 1.621

3 PDIP Musa Lirpa 687

4 GOLKAR H.Abu Talib, S.Pd 1.784

5 NASDEM Muhammad Tamrin 1.525

6 BERKARYA Ismail Yusuf 987

7 PKS Andi Rantinah Amin 1.253

8 PPP Uddin Hamsah, SE 1.609

9 PAN Supriadi, S.Sos 1.499

10 DEMOKRAT Ir. Hj.A.Murniati Makking 1.643


Tabel 4.42: Rekapitulasi Pemilih TMS

No Kecamatan Pemilih TMS

1 Bonto Bahari 97

2 Bonto Tiro 374

3 Bulukumpa 498

4 Gantarang 8.676

5 Herlang 312

6 Kajang 366

7 Kindang 198

8 Rilau Ale 316

9 Ujungbulu 315

10 Ujungloe 1.786

Total 12.938

Sumber Data : Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Bulukumba Tahun 2018-2019

Grafik. 4.7 : Rekapitulasi Pemilih Ganda, TMS dan Non KTP-EL


PemilihGanda

Pemilih MStapi tidak

Masuk DPT

TidakMemnuhi

Syarat

Pemilih NonKTP EL

365 288 539

11054

Tabel 4.43: Hasil Sinkronisasi Pemilih DP4 Non DPTHP-1

Kecamat

an

DP4

non

DPTHP-

1 yang

telah

TMS

dalam

DPTHP-

1

DP4

non

DPTHP-

1 yang

telah

terdafta

r dalam

DPTHP-

1 sesuai

Elemen

Datany

a

DP4 non

DPTHP-1

yang telah

terdaftar

dalam

DPTHP-1

dilakukan

ubah data

DP4 non

DPTHP-1

yang

memenuh

i syarat

sebagai

pemilih

baru

DP4

non

DPTH

P-1

tidak

ditem

ukan,

tidak

diken

ali,tid

ak

diket

ahui

DP4

non

DPTH

P-1

tidak

ditem

ukan,

tidak

diken

ali,tid

ak

diket

ahui

Ujung

Bulu 746 574 868 522 2656 1407

Ujung Loe 720 771 672 441 3196 1

Bonto

Bahari 974 867 335 456 445 216

Gantaran

g 742 2089 855 625 1197 4920

Kindang 398 2101 183 1017 531 0

Bulukump

a 1083 2078 361 751 1576 5

Rilau Ale 4 509 653 522 2251 1208

Bonto

Tiro 14 572 446 522 1675 323

Herlang 658 134 257 164 1857 403

Kajang 61 80 1887 2016 2163 0

Jumlah 5400 9775 6517 7036 1754

7 8483


Tabel 4.44: Data Penduduk yang mengalami Kelainan Jiwa

No Kecamatan Jumlah

1 Ujung Loe 66

2 Rilau Ale 25



Pemilih Baru: 10986

Pemilih Non KTP EL: 8174

Tidak Memnuhi

Syarat:1319

Pemilih Baru

Pemilih Non KTP EL

Tidak MemnuhiSyarat

3 Bonto Bahari 28

4 Bonto tiro 40

5 Bulukumpa 51

6 Kajang 95

7 Kindang 22

8 Herlang 47

9 Gantarang 258

10 Ujung Bulu 57

Jumlah 689

Tabel 4.45: Data TMS dan Pemilih Baru (Potensial)

No Kecamatan Jumlah Pemilih TMS Jumlah Pemilih Baru

L P L+P L P L+P

1 Ujung Bulu 56 45 101 97 96 193

2 Ujungloe 35 24 59 50 49 99

3 Bonto Bahari 19 14 33 39 38 77

4 Gantarang 42 28 70 90 68 158

5 Kindang 49 29 78 85 79 164

6 Bulukumpa 48 51 99 56 74 130

7 Rilau Ale 39 43 82 78 72 150

8 Bonto Tiro 58 42 100 55 57 112

9 Herlang 52 52 104 36 54 90

10 Kajang 72 63 135 71 56 127

Total 470 391 861 657 643 1.300


Tabel 4.46 : Hasil Pengawasan Pendafataran

dan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Partai Politik dinyatakan Lengkap

pada 16 Oktober 2017

Partai Politik melakukan

Perbaikan pada 17 Oktober

2017

PERINDO, PSI, PKS, GOLKAR, HANURA,

DEMOKRAT, GARUDA, PBB, BERKARYA,

PKPI, PAN

PKB, GERINDRA, PDIP, NASDEM,

PPP, IDAMAN


Grafik 4.9 : Total Caleg TMS Masing-masing Partai


1 1 1 1 1 25

9

21

Calon Legislatif TMS

Grafik 4.10 : Rekapitulasi Temuan Bawaslu Bulukumba


20

3 2 2

PelanggaranAdminstrasi

PelanggaranPidana

PelanggaranKode Etik

PelanggaranHukum Lainnya

Tabel 4.47. Kepatuhan Partai Politik menyampaikan LPSDK

Partai Politik Jumlah

Caleg

Jumlah

Caleg

Yang

Melapor

%

Jumlah

Caleg

Yang

Menyum

bang

%

PKB 40 40 100% 0 0%

GERINDRA 40 40 100% 19 48%

PDIP 35 35 100% 0 0%

GOLKAR 40 40 100% 0 0%

NASDEM 39 39 100% 2 5%

GARUDA 31 31 100% 0 0%

BERKARYA 40 40 100% 40 100

%

PKS 35 35 100% 0 0%

PERINDO 32 32 100% 14 44%

PPP 40 40 100% 17 43%

PSI 31 31 100% 20 65%

PAN 40 40 100% 2 5%

HANURA 40 40 100% 0 0%

DEMOKRAT 39 39 100% 17 44%

PBB 33 33 100% 33 100

%

JUMLAH 555 555 100

% 164 30%


Tabel 4.48 : Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten

No Kecamatan Dokumen Awal Dokumen

Seharusnya/Perubahan

1 Bonto

Bahari

Suara Partai Garuda untuk

Dapil Sulsel 5 sebanyak 49

dan Suara Caleg Nomor Urut

Tiga (Asra Maulyana SE,

M.Si)sebanyak 7

Suara Caleg Nomor Urut tiga

dengan status TMS menjadi suara

Partai sehingga Perolehan Suara

Partai Garuda Sebanyak 56

Suara Partai PAN Dapil

Bulukumba 1 sebanyak 115,

sedangkan suara Caleg Pan

No Urut 8 atas nama Ismail,

S.Pd sebanyak 2

Suara Caleg dengan Status TMS

menjadi Suara Partai sehingga

Suara Partai PAN sebanyak 117

Suara Partai PBB Dapil

Bulukumba 1 Sebanyak 22,

Suara Caleg Nomor urut 2

atas nama Hambali sebanyak

2



Suara Partai PBB sebanyak 24

2 Rilau Ale





M.Si)sebanyak 10





3 Herlang





M.Si)sebanyak 9





4 Kajang





M.Si)sebanyak 23





5 Bulukumpa







M.Si)sebanyak 8



6 Gantarang





M.Si)sebanyak 16





7 Ujung Loe





M.Si)sebanyak 26









S.Pd sebanyak 17








7




8 Kindang





M.Si)sebanyak 6





9 Bonto Tiro





M.Si)sebanyak 12





10 Ujung Bulu





M.Si)sebanyak 6









S.Pd sebanyak 1








7





Tabel 4.49 : Rekapitulasi Perubahan Data Pemilih

Data

Pemilih Jenis Dokumen

Dokumen Awal Dokumen Seharusnya

Lk Pr Jml Lk Pr Jml

Daftar

Pemilih

Tambah

an

(DPTb)

DB1 PPWP 566 365 931 567 367 934

DB1 DPR RI 520 337 857 567 367 934

DB1 DPD 547 343 890 567 367 934

DB1 DPRD PROV 516 335 851 567 367 934

Pemilih

Disabilit

as

DB1 PPWP 523 617 1140 519 621 1140

DB1 DPR RI 523 617 1140 519 621 1140

DB1 DPD 523 617 1140 519 621 1140

DB1 DPRD PROV 523 617 1140 519 621 1140


Tabel 4.50 : Tabel Supervisi

No Pokok Masalah Proses

Supervisi Hasil Supervisi

1. Pemutakhiran Data

dan Daftar Pemilih

22 Juli 2018

Supervisi tentang data pemilih

yang TMS, Ganda, Pindah

Domisili dan Meninggal

2.

Pencalonan calon

DPD/DPRD

Provinsi/DPRD

Kabupaten/Kota

31 Juli 2018

Supervisi Verifikasi Faktual

dukungan calon DPD/DPRD

Provinsi/DPRD

Kabupaten/Kota

3. Verifikasi Partai

Politik

01 November

2018

Supervisi tentang Faktualisasi

Pengurus Partai Politik tingkat

Kecamatan

4. Kampanye 23 Maret 2019

Supervisi tentang

pengawasan pelaksanaan

kampanye

5.

Pemungutan

Penghitungan dan

Rekapitulasi Suara

serta Pencalonan

17 April 2019

Supervisi tentang

pelaksanaan Pemungutan dan

Rekapitulasi ditingkat

Kecamatan, Pengumpulan

Berita Acara Rekapitulasi

tingkat Kecamatan

Sumber Data : Bawaslu Kab. Bulukumba 2018-2019

A. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Tabel. 5.1 Pelanggaran Administrasi Pemilu Alat Peraga Kampanye (APK)

No Tanggal

Register Terlapor Uraian Kejadian Tindaklanjut

1 2/12/

2018

Calon

Anggota

DPR, DPD,

DPRD

Provinsi,

DPRD

Kabupaten.

Bahwa pada hari Kamis,

29 November 2018,

Kodiv. Pencegahan dan

Hubungan Antar

Lembaga Panwaslu

Kecamatan Bulukumpa

melakukan pengawasan

langsung dan tidak

langsung tahapan

Kampanye metode

pemasangan dan

penyebaran Alat Peraga

Kampanye/Bahan

Kampanye di

Kecamatan Bulukumpa.

Bahwa di 17

Desa/Kelurahan

terdapat Alat Peraga

Kampanye dan Bahan

Kampanye milik Calon

Legislatif peserta Pemilu

Tahun 2019 tersebut

terpasang dengan cara

di Paku dan diikat pada

pohon tepi jalan umum

serta dipasang di lokasi

milik pribadi tanpa izin

dari pemilik.

1. Direkomendasikan

ke Bawaslu Kab.

Bulukumba untuk

ditindaklanjuti sesuai

dengan Peraturan

Perundang-

undangan

2. PPK Kec. Bulukumpa

untuk ditindaklanjuti

sesuai dengan

Peraturan

Perundang-

undangan

2 2/12/

2018

Calon

Anggota

DPR, DPD,

DPRD

Provinsi,

DPRD

Kabupaten.

Bahwa pada hari Kamis,

29 November 2018,


Hubungan Antar

Lembaga Panwaslu

Kecamatan Rilau Ale


langsung dan tidak

1. Direkomendasikan

ke Bawaslu Kab.

Bulukumba untuk

ditindaklanjuti

sesuai dengan

Peraturan

Perundang-

undangan

langsung tahapan

Kampanye metode

pemasangan dan


Kampanye/Bahan

Kampanye di


Bahwa di 17

Desa/Kelurahan


Kampanye dan Bahan



Tahun 2019 tersebut






dari pemilik.

2. PPK Kec. Rilau Ale


sesuai dengan

Peraturan

Perundang-

undangan

3 2 /12/

2018

Calon

Anggota

DPR, DPD,

DPRD

Provinsi,

DPRD

Kabupaten.

bahwa pada hari Kamis,

29 November 2018,


Hubungan Antar

Lembaga Panwaslu

Kecamatan Bontotiro


langsung dan tidak

langsung tahapan

Kampanye metode

pemasangan dan


Kampanye/Bahan

Kampanye di

Kecamatan Bontotiro.

Bahwa di 17

Desa/Kelurahan


Kampanye dan Bahan


1. Direkomendasikan

ke Bawaslu Kab.

Bulukumba untuk


dengan Peraturan

Perundang-

undangan

2. PPK Kec.Bontotiro


sesuai dengan

Peraturan

Perundang-

undangan


Tahun 2019 tersebut






dari pemilik.

4 3 /12/

2018

Calon

Anggota

DPR, DPD,

DPRD

Provinsi,

DPRD

Kabupaten.

Pada hari senin s/d hari

Jumat tanggal 26 s/d

30 November 2018

Panwaslu Kecamatan

Ujung Loe bersama

Panwaslu

Desa/Kelurahan se

Kecamatan Ujung loe


alat peraga kampanye

dan bahan kampanye di

setiap desa dan

kelurahan di Kecamatan

Ujung Loe, dalam

pengawasan

menemukan beberapa

APK dan BK yang

terpasang di tempat

yang tidak

diperbolehkan. Di

antara tempat yang

dilarang memasang APK

dan BK adalah seperti di

Pohon, sarana Ibadah,

Pendidikan, Kesehatan,

gedung milik

pemerintah dan fasilitas

umum

1. Direkomendasikan

ke Bawaslu Kab.

Bulukumba untuk


dengan Peraturan

Perundang-

undangan

2. PPK Kec.Ujung Loe


sesuai dengan

Peraturan

Perundang-

undangan

5 1 /12/

2018

Calon

Anggota

DPR, DPD,

DPRD

Bahwa pada tanggal 30

November 2018, Divisi

Pengawasan dan

Hubungan Antar

1) Direkomendasikan

ke Bawaslu Kab.

Bulukumba untuk


Provinsi,

DPRD

Kabupaten.

Lembaga Panwaslu

Kecamatan Ujung Bulu,

ZULFIKAR Y, S.Pd

bersama Panwaslu

Kelurahan melakukan

pengawasan APK.

Bahwa dari hasil

pengawasan yang

dilakukan ditemukan

Alat Peraga Kampanye

dan Bahan Kampanye

jenis Baliho ukuran

besar dan ukuran kecil

serta spanduk calon

Legislatif dan bendera

Partai Politik yang

terpasang di pohon tepi

jalan umum serta

terpasang di lokasi milik

pribadi tanpa izin

tersebar di 9 Kelurahan

diwilayah Kecamatan

Ujung Bulu.

dengan Peraturan

Perundang-

undangan

2) PPK Kec. Ujung Bulu


sesuai dengan

Peraturan

Perundang-

undangan

6 30 /11

2018

Calon

Anggota

DPR, DPD,

DPRD

Provinsi,

DPRD

Kabupaten.

Penyebaran Bahan

Kampanye dan

Pemasangan Alat

Peraga Kampanye

peserta Pemilu Tahun

2019 telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor

7 Thun 2017 tentang

Pemilu, dan di pertegas

dalam PKPU Nomor 23

Tahun 2018

sebagaimana telah

beberapa kali diubah

terakhir PKPU Nomor 33

Tahun 2018 tentang

Pelaksanan Kampanye

Pemiluhan Umum,

1. Direkomendasikan

ke Bawaslu Kab.

Bulukumba untuk


dengan Peraturan

Perundang-

undangan

2. PPK Kec. Kajang


sesuai dengan

Peraturan

Perundang-

undangan

bahwa dari hasil

Pengawasan yang kami

lakukan, ditemukan Alat

Peraga Kampanye (APK)

jenis Baliho ukuran


serta Spanduk calon


yang terpasang dipohon

tepi jalan umum yang

tersebar di 17 Desa dan

2 Kelurahan se

Kecamatan Kajang.


milik Calon Legislatif

peserta Pemilu Tahun

2019 tersebut


di Paku dan diikat

menggunakan tali di

pohon tepi jalan

beberapa tempat lain

yang tidaksesuai

denganperaturan

perundang-undangan.

Pemasangan APK juga

tidak memperhatikan

etika dan estetika serta

tidak memperhatikan

keindahan kawasan

setempat.

7 2 /12/

2018

Calon

Anggota

DPR, DPD,

DPRD

Provinsi,

DPRD

Kabupaten

Pada Tgl. 26 s/d 28

Divisi Pencegahan dan

Hubal Bontobahari


Kempanye terhadap

Alat peraga Peserta

Pemilu dan ditemukan

terdapat pada tempat-

tempat yang dilarang

1. Direkomendasikan

ke Bawaslu Kab.

Bulukumba untuk


dengan Peraturan

Perundang-

undangan

2. PPK Kec.

Bontobahari untuk

oleh kententuan

peraturan Perundang-

undangan yang berlaku


dengan Peraturan

Perundang-

undangan

8 29 /11/

2018

Calon

Anggota

DPR, DPD,

DPRD

Provinsi,

DPRD

Kabupaten

Bahwa pada hari kamis,

29 November Kordiv

pengawasan Kec.

Kindang menemukan

APK atau BK yang

terpasang di pohon atau

tiang listrik

1. Direkomendasikan

ke Bawaslu Kab.

Bulukumba untuk


dengan Peraturan

Perundang-

undangan

2. PPK Kec. Kindang


sesuai dengan

Peraturan

Perundang-

undangan

9 3 /12/

2018

Calon

Anggota

DPR, DPD,

DPRD

Provinsi,

DPRD

Kabupaten

Benar bahwa pada hari

Jumat, 30 November

2018, Kodiv.

Pencegahan dan

Hubungan Antar

Lembaga Panwaslu

Kecamatan Herlang


langsung dan tidak

langsung tahapan

Kampanye methode

pemasangan dan


Kampanye/Bahan

Kampanye di

Kecamatan

Herlang.Bahwa di 8

Desa/Kelurahan


Kampanye dan Bahan



Tahun 2019 tersebut

1. Direkomendasikan

ke Bawaslu Kab.

Bulukumba untuk


dengan Peraturan

Perundang-

undangan

2. PPK Kec. Herlang


sesuai dengan

Peraturan

Perundang-

undangan






dari pemilik.

10 2 /12/

2018

Calon

Anggota

DPR, DPD,

DPRD

Provinsi,

DPRD

Kabupaten

Benar bahwa Pada hari

rabu 28 november 2018

Kordiv. Pencegahan dan

Hubungan antar

Lembaga MUNAWWAR

Kec. Gantarang

melakukan Pengawasan

Langsung dan tidak

Langsung Tahapan

Kampanye metode

Pemasangan dan

Penyebaran APK/BK di

Kecamatan Gantarang.

Bahwa di 21 Desa/

Kelurahan terdapat APK

dan BK milik calon

Legislatif Peserta Pemilu

Tahun 2019 tersebut


dipaku dan diikat pada




dari pemilik.

1. Direkomendasikan

ke Bawaslu Kab.

Bulukumba untuk


dengan Peraturan

Perundang-

undangan

2. PPK Kec. Gantarang


sesuai dengan

Peraturan

Perundang-

undangan

11 13 /2/

2019

Calon

Anggota

DPR, DPD,

DPRD

Provinsi,

DPRD

Kabupaten

bahwa pada hari Rabu,

13 Februari 2019 Kodiv.

Pencegahan dan

Hubungan Antar

Lembaga Panwaslu

Kecamatan Bulukumpa


langsung dan tidak

langsung tahapan

Kampanye metode

1. Direkomendasikan

ke Bawaslu Kab.

Bulukumba untuk


dengan Peraturan

Perundang-

undangan

2. PPK Kec. Bulukumpa


sesuai dengan

pemasangan dan


Kampanye/Bahan

Kampanye di


Bahwa di 5 (lima)

Desa/Kelurahan


Kampanye dan Bahan



Tahun 2019 tersebut






dari pemilik.

Peraturan

Perundang-

undangan

12 8/2/

2019

Calon

Anggota

DPR, DPD,

DPRD

Provinsi,

DPRD

Kabupaten

Pada hari Kamis,

tanggal 07 Februari

2019 Panwaslu

Kecamatan Rilau Ale

bersama Panwaslu

Desa/Kelurahan se

Kecamatan Rilau Ale




setiap desa dan


Rilau Ale , dalam

pengawasan

menemukan beberapa

APK dan BK yang

terpasang di tempat

yang tidak

diperbolehkan. Di

antara tempat yang



1. Direkomendasikan

ke Bawaslu Kab.

Bulukumba untuk


dengan Peraturan

Perundang-

undangan

2. PPK Kec. Rilau Ale


sesuai dengan

Peraturan

Perundang-

undangan



gedung milik


umum.

13 7 /2/

2019


tanggal 07 februari

2019, Kordiv.

Pencegahan dan

Hubungan Antar

Lembaga Panwaslu

Kecamatan Bontotiro


langsung dan tidak

langsung tahapan

Kampanye metode

pemasangan dan


Kampanye/Bahan

Kampanye di

Kecamatan Bontotiro.

Bahwa setelah

penertiban yang

dilakukan oleh satpol PP

di 13 Desa/Kelurahan

sebelumnya, masih


Kampanye dan Bahan



Tahun 2019 terpasang

dengan cara di Paku

dan diikat pada pohon

tepi jalan/terpasang

ditempat diluar

ketentuan

perundangan-

undangan. Di Desa

Bonto Barua dan Bonto

Marannu.

1. Direkomendasikan

ke Bawaslu Kab.

Bulukumba untuk


dengan Peraturan

Perundang-

undangan

2. PPK Kec.Bontotiro


sesuai dengan

Peraturan

Perundang-

undangan

14 12 /2/

2019

Calon

Anggota

DPR, DPD,

DPRD

Provinsi,

DPRD

Kabupaten

Pada hari hari Jumat

tanggal 12 Februari

2019 Panwaslu

Kecamatan Ujung Loe

bersama Panwaslu

Desa/Kelurahan se

Kecamatan Ujung loe




setiap desa dan


Ujung Loe, dalam

pengawasan

menemukan beberapa

APK dan BK yang

terpasang di tempat

yang tidak

diperbolehkan. Di

antara tempat yang





gedung milik


umum

1. Direkomendasikan

ke Bawaslu Kab.

Bulukumba untuk


dengan Peraturan

Perundang-

undangan

2. PPK Kec.Ujung Loe


sesuai dengan

Peraturan

Perundang-

undangan

15 11/2/

2019

Calon

Anggota

DPR, DPD,

DPRD

Provinsi,

DPRD

Kabupaten

Pada hari Kamis, 07

Februari 2019 pukul

08.00 Wita, dilakukan

pengawasan langsung

terkait Alat Peraga

Kampanye (APK) dan

Bahan Kampanye (BK)

yang terindikasi

melanggar ketentuan

Perundangan-undangan

di wilayah Kecamatan

Ujung Bulu dalam

1. Direkomendasikan

ke Bawaslu Kab.

Bulukumba untuk


dengan Peraturan

Perundang-

undangan

2. PPK Kec. Ujung Bulu


sesuai dengan

Peraturan

Perundang-

rangka Pemilihan

Umum anggota DPR,

DPD, DPRD serta

Presiden dan Wakil

Presiden Tahun 2019

undangan

16 11/2/

2019

Calon

Anggota

DPR, DPD,

DPRD

Provinsi,

DPRD

Kabupaten

Benar bahwa pada hari

Senin,11 Februari 2019

di Kajang, Kodiv.

Pencegahan dan

Hubungan Antar

Lembaga Panwaslu

Kecamatan Kajang

melakukan

pengawasanlangsungda

ntidaklangsungtahapan

Kampanye metode

pemasangan dan


Kampanye/Bahan

Kampanye di

Kecamatan Kajang.

Bahwa beberapa

Desa/Kelurahan di

kajang terdapat Alat

Peraga Kampanye dan

Bahan Kampanye milik

Calon Legislatif peserta

Pemilu Tahun 2019

tersebut terpasang

dengan cara di Paku

dan diikat pada pohon

tepi jalan umum.

1. Direkomendasikan

ke Bawaslu Kab.

Bulukumba untuk


dengan Peraturan

Perundang-

undangan

2. PPK Kec. Kajang


sesuai dengan

Peraturan

Perundang-

undangan

17 14 /2/

2019

Calon

Anggota

DPR, DPD,

DPRD

Provinsi,

DPRD

Kabupaten

Telah dilakukan

pengawasan langsung

dan tidak langsung

pelaksanaan tahapan

Kampanye Pemilu

Tahun 2019 oleh

Panwaslu Kecamatan

Bontobahari Koordiv.

1. Direkomendasikan

ke Bawaslu Kab.

Bulukumba untuk


dengan Peraturan

Perundang-

undangan

2. PPK Kec.

PHL pada tanggal 12

Februari 2019 di

wilayah kecamatan

Bontobahari.

Pengawasan ini

bertujuan untuk

mengetahui Penyebaran

Bahan Kampanye dan

Pemasangan Alat

Peraga Kampanye di

wilayah Kecamatan

Bontobahari serta.

Penyebaran Bahan

Kampanye dan

Pemasangan Alat

Peraga Kampanye telah

ditemukan 89 (delapan

puluh enam) buah APK

jenis Poster, Spanduk

dan Baliho. Dari

keseluruhan APK

Ditemukan 16 (sembilan

belas) buah APK yang

pemasangannya tidak

sesuai dengan

ketentuan yaitu

dipasang dengan cara

diikat atau dipaku pada

pohon dan tiang listrik

di wilayah kecamatan

Bontobahari.

Bontobahari untuk


dengan Peraturan

Perundang-

undangan

18 11/2/

2019

Calon

Anggota

DPR, DPD,

DPRD

Provinsi,

DPRD

Kabupaten


07 Februari Kordiv

pengawasan

menemukan AP Katau

BK yang terpasang di

pohon dan itu

bertetangan dengan UU

Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan

1. Direkomendasikan

ke Bawaslu Kab.

Bulukumba untuk


dengan Peraturan

Perundang-

undangan

2. PPK Kec. Kindang


Umum dan PKPU

Nomor 33 Tahun 2018

tentang Kampanye

sesuai dengan

Peraturan

Perundang-

undangan

19 11 /2/

2019

Calon

Anggota

DPR, DPD,

DPRD

Provinsi,

DPRD

Kabupaten

Bahwa pada tanggal 11

Februari 2019, Divisi

Pengawasan dan

Hubungan Antar

Lembaga Panwaslu

Kecamatan Herlang,

Andi Upik Elsawati, S.

Sos, bersama Panwaslu

Kelurahan/Desa


APK.

Bahwa dari hasil

pengawasan yang

dilakukan ditemukan


dan Bahan Kampanye

jenis Baliho ukuran


serta spanduk calon

Legislatif dan bendera

Partai Politik yang

terpasang di pohon tepi

jalan umum serta

terpasang di lokasi milik

pribadi tanpa izin

tersebar di 8

Kelurahan/Desa

diwilayah Kecamatan

Herlang

1. Direkomendasikan

ke Bawaslu Kab.

Bulukumba untuk


dengan Peraturan

Perundang-

undangan

2. PPK Kec. Herlang


sesuai dengan

Peraturan

Perundang-

undangan

20 8 /2/

2019

Calon

Anggota

DPR, DPD,

DPRD

Provinsi,

DPRD

Kabupaten


7 Februari 2019 Kordiv

pengawasan

menemukan APK Katau

BK yang terpasang di

pohon dan itu

bertetangan dengan UU

1) Direkomendasikan

ke Bawaslu Kab.

Bulukumba untuk


dengan Peraturan

Perundang-

undangan

Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan

Umum dan PKPU

Nomor 33 Tahun 2018

tentang Kampanye

2) PPK Kec. Gantarang


sesuai dengan

Peraturan

Perundang-

undangan

Tabel. 5.2 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ad Hoc:

No Sub

Tahapan

Tgl.

Regis

Ter

Lapor Uraian Kejadian Tindaklanjut

1 Tahapan

Kampanye

26

Maret

2019

Berinisial

(AS)

Bahwa pada hari Rabu

tanggal 20 Maret 2019,

Panwaslu Kecamatan

Gantarang telah

memperoleh informasi

awal adanya kegiatan

rapat persiapan

kegiatan flash Moob

PKS tahap 2 melalui

akun whatshap

berinisial (M) dengan

postingan photo dan

video dengan tulisan

Rapat persiapan flash

Moob PKS tahap

kedua. Dan kemudian

dari postingan tersebut

Panwaslu Kecamatan

Gantarang

mengidentifikasi salah

satu peserta rapat atas

nama inisial (AS).

Berdasarkan postingan

dan identifikasi adanya

dugaan keterlibatan

anggota PPS Desa

Padang Kec. Gantarang

Kab. Bulukumba atas

nama dengan inisial

(AS) dalam rapat

persiapan flash Moob

PKS kemudian sesuai

ketentuan Perbawaslu

Nomor 7 Tahun 2018

tentang Penanganan

Tindakan

Terlapor

Berinisial (AS)

sengaja pada

Tahapan

Kampanye

Pemilihan

Umum tahun

2019,

menghadiri dan

mengikuti acara

rapat persiapan

kegiatan Flash

Moob Partai

PKS tahap 2 di

Rumah makan

Sulawesi Jalan

A.P. Pettarani

Kabupaten

Bulukumba

pada tanggal 19

Maret 2019,

telah melanggar

kode etik, kode

perilaku dan

prinsip-prinsip

Penyelenggara

Pemilu

sebagaimana

diuraikan dalam

Peraturan

Dewan

Kehormatan

Penyelenggara

Pemilihan

Temuan dan Laporan

Pelanggaran Pemilihan

Umum pasal 13

mengenai Informasi

awal dan Pasal 14

mengenai Investigasi,

Panwaslu Kecamatan

Gantarang kemudian

melakukan proses

Investigasi untuk

menemukan peristiwa

dugaan pelanggaran

Pemilu

Umum Republik

Indonesia

Nomor 2 Tahun

2017 tentang

Kode Etik dan

Pedoman

Perilaku

Penyelenggara

Pemilihan

Umum dan

Peraturan

Komisi

Pemilihan

Umum Republik

Indonesia

Nomor 8 Tahun

2019 tentang

Tata Kerja

Komisi

Pemilihan

Umum, Komisi

Pemilihan

Umum Provinsi,

dan Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota

sehingga

direkomendas

ikan ke

Instansi

terkait ( KPU )

Kab. Bulukumba

untuk

ditindaklanjuti

sesuai aturan

Perundang -

undangan yang

berlaku.

2 Tahapan

Kampanye

5 April

2019

Roni

Yahya

Bahwa dalam kegiatan

Kampanye tersebut

juga hadir salah satu

Penyelenggara Pemilu

tingkat TPS dengan

nama inisial (RY).

Dilokasi kegiatan,

inisial (RY) terlihat aktif

mengikuti kegiatan

kampanye dengan ikut

bersorak dan tepuk

tangan sebagai tanda

dukungan kepada

Caleg Partai Nasdem

nomor urut 5, Syahrul

Yasin Limpo, ikut

meneriakkan Yel-Yel “

Hai 5 “ yang

diperkenalkan oleh

pelaksana Kampanye

untuk membangkitkan

semangat Peserta

Kampanye. Di akhir

kegiatan, inisial (RY)

berfoto bersama DR. H.

Syahrul Yasin Limpo,

SH. M.Si. MH sambil

mengacungkan tangan

simbol salam “ Hai 5 “.

Bahwa inisial (RY) hadir

di lokasi kegiatan

sebelum kegiatan

dimulai sampai dengan

berakhirnya seluruh

rangkaian kegiatan

Kampanye. Bahwa


diwajibkan untuk

bersikap Netral dan

tidak memihak kepada

Tindakan

TERLAPOR

inisial (RY)

secara sengaja

pada Tahapan

Kampanye

Pemilihan

Umum Tahun

2019,

menghadiri dan

mengikuti

kegiatan

Silaturahmi/Kam

panye Tatap

Muka Caleg

DPR RI Dapil

Sulsel II Partai

Nasdem Nomor

5 DR.H.

SYAHRUL

YASIN LIMPO,

SH, M.Si, MH di

Lingkungan

Balombassie

Kelurahan Jawi-

Jawi pada

tanggal 28

Maret 2019,

telah melanggar

kode etik, kode

perilaku dan

prinsip-prinsip

Penyelenggara

Pemilu

sebagaimana

diuraikan dalam

Peraturan

Dewan

Kehormatan

Penyelenggara

salah satu Peserta

Pemilu. Bahwa etika

dan perilaku


telah diatur dalam

Peraturan DKPP Nomor

2 Tahun 2017 tentang

Kode Etik dan Pedoman

perilaku Penyelenggara

Pemilihan Umum.

Pemilihan

Umum Republik

Indonesia

Nomor 2 Tahun

2017 tentang

Kode Etik dan

Pedoman

Perilaku

Penyelenggara

Pemilihan

Umum dan

Peraturan

Komisi

Pemilihan

Umum Republik

Indonesia

Nomor 8 Tahun

2019 tentang

Tata Kerja

Komisi

Pemilihan

Umum, Komisi

Pemilihan

Umum

Provinsi,dan

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota

sehingga

direkomendas

ikan ke

Instansi

terkait untuk

ditindaklanjuti

sesuai aturan

Perundang -

undangan yang

berlaku

Sumber Data : Panwaslu Kecamatan Gantarang dan Panwaslu Kecamatan Bulukumpa tahun 2019

Tabel. 5.3 Rekap Temuan Tindak Pidana Pemilu :

No Tgl. Register Terlapor Uraian Peristiwa Tindak Lanjut

1 Registrasi Nomor :

001/TM-

TPP/SG/PL/Kab/27.0

5/XII/2018

tertanggal 27

Desember 2018

Inisial (I) Benar bahwa pada

hari Kamis, 27

Desember 2018, Tim

Investigasi Kab.

Bulukumba melakukan

Investigasi langsung

terhadap informasi

awal pada tanggal 26

Desember 2018 terkait

keterlibatan Inisial (I)

sebagai Pelaksana

Kampanye, Setelah

dilakukan investigasi

bahwa waktu kejadian

tersebut pada tanggal

23 September 2018,

dan diketahu pada

tanggal 27 Desember

2018

Berdasarkan bukti-

bukti dan fakta dari

hasil klarifikasi

terhadap Pihak yang

menemukan, Saksi,

Terlapor dan Pihak

Terkait, dan dari

hasil rapat

Pembahasan Kedua

Gakkumdu Kab.

Bulukumba maka

disimpulkan bahwa

dugaan Pelanggaran

Pemilu terkait

Keterlibatan Inisial (I)

sebagai Pelaksana

Kampanye,

memenuhi unsur

Pasal 494 junto

Pasal 280 ayat (3)

Undang-Undang No.

7 Tahun 2017

tentang Pemilihan

Umum, sehingga

direkomendasikan

penanganannya ke

Penyidik Sentra

Gakkumdu dan

Mengumumkan

status Temuan

Tindak Pidana

Pemilu dengan

Nomor: 001/TM-

TPP/SG/PL/Kab/27.0

5/XII/2018 yang

ditindak lanjuti oleh

Bawaslu Kab.

Bulukumba dalam

formulir status

Temuan/Laporan.

Dan di Vonis

bersalah oleh

Pengadilan Negeri

Kabupaten

Bulukumba


005/TM-

TPP/SG/PL/Kab/27.0

5/I/2019 tertanggal

16 Januari 2019

Inisial

(BP)

Pada hari Rabu, 09

Januari 2019 Panitia

Pelaksana Silaturahmi

Tim Keluarga BAPAK

SYAHRUL YASIN

LIMPO telah

mengedarkan surat

undangan untuk

peresmian Desa yang

dimaksud sebagai

“Kampung SYL”, yang

akan dilaksanakan

pada Hari Kamis, 10

Januari 2019 di Dusun

Bola Perringe Desa

Tibona. Dalam surat

Undangan tersebut

Inisial (BP) turut

mengetahui dan

bertanda tangan serta

dibubuhi Stempel Desa

yang dimaksud yang

sebelumnya telah

diparaf dan diduga

kuat adalah Paraf dari

Sekretaris Desa yang

dimaksud yang

statusnya adalah

ASN.Atas tindakan

tersebut, Inisial (BP)

diduga telah

melakukan tindakan

yang menguntungkan

salah satu peserta

Pemilu, sebagaimana

diatur dalam Undang-

Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang

Pemilu pasal 282 dan

pasal 490. Selain

pelanggaran Undang-

Undang Pemilu, Inisial

(BP) juga diduga

melanggar Pasal 29

huruf (j) Undang-

Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang

Desa.


006/TM-

TPP/SG/PL/Kab/27.0

5/II/2019 tertanggal

18 Februari 2019

Inisial

(IG)

Benar bahwa pada

hari Jumat, tanggal 18

Januari 2019 di

Wilayah Kec. Ujung

Bulu, pada hari Kamis,

tanggal 24 Januari

2019 di Wilayah Kec.

Ujung Loe, pada hari

Jumat, tanggal 25

Januari 2019 di

Wilayah Kec. Ujung

Bulu dan Kec. Ujung

Loe, pada hari Selasa,

Tanggal 29 Januari


Bontobahari, dan pada

hari Rabu, Tanggal 30

Januari 2019 di

Wilayah Kec. Ujung

Loe, dan pada Jumat,

Tanggal 15 Februari


Ujung Bulu, dari hasil

investigasi tim

investigasi Bawaslu

Kab. Bulukumba

terhadap informasi

awal terkait Kegiatan

Caleg DPRD Kab.

Bulukumba Inisial (IG)

yang menjanjikan atau

memberikan uang

atau materi lainnya,

waktu kejadian pada

bulan Oktober 2018

sampai dengan bulan

Februari 2019 yang

diketahui oleh Penemu

pada tanggal 18

Februari 2019.

Sumber Data : Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan Panwaslu Kecamatan Bulukumpa tahun 2018-2019

Tabel. 5.4 :Rekap Temuan Pelanggaran Hukum Lainnya

No Tgl Register Ter

lapor Uraian Peristiwa Tindak Lanjut


003/TM/PP/Cam.Uj

ung

Bulu/27.05/II/2019

tanggal 19

Februari 2019

Inisial

(A)

Pada hari Senin,

tanggal 4 Februari

2019 pukul. 10.00

wita dan pada hari

Rabu tanggal 6

februari 2019 Pukul.

10.20 Wita, Tim

Investigasi Panwaslu

Kec. Ujung Bulu

melakukan Investigasi

langsung terhadap

informasi awal terkait

adanyan postingan di

akun media sosial

(facebook) atas Inisial

(A) yang melanggar

peraturan perundang-

undangan Netralitas

Aparatur Sipil Negara

(ASN), dengan waktu

kejadian pada tanggal

27 Januari 2019

Berdasarkan

Pembahasan dan

Kajian serta

fakta-fakta

dalam proses

klarifikasi

terdapat dugaan

Pelanggaran

Netralitas ASN

yang dilakukan

oleh Inisial (A)

sehingga

direkomendasika

n ke Komisi

Aparatur Sipil

Negara (KASN).


004/TM/PL/

Cam.Ujung

Bulu/27.05/III/201

9 tanggal 01 Maret

2019

Inisial

(AT)

Benar pada hari

Selasa tanggal 05

Februari 2019 Pukul

13.00 Wita dan pada

hari Rabu tanggal 06

Februari 2019 Pukul

11.55 Wita. Tim

Investigasi Panwaslu

Kecamatan Ujung

Bulu melakukan

investasi langsung

terhadap informasi

awal yang

Berdasarkan

Pembahasan dan

Kajian serta

fakta-fakta

dalam proses

klarifikasi

terdapat dugaan

Pelanggaran

Netralitas ASN

yang dilakukan

oleh Inisial (AT)

sehingga

direkomendasika

disampaikan secara

lisan pada hari Kamis

tanggal 31 Januari

2019 dengan

mengundang pihak

yang diduga

berkaitan/mengetahui

dugaan pelanggaran

pemilu tahun 2019

terkait pemasangan

Bahan Kampanye (BK)

berupa stiker yang

terpasang di

kendaraan merk

Kijang yang diduga

milik saudara Inisial

(AT) yang merupakan

Aparatur Sipil Negara

(ASN). Kejadian

tersebut diketahui

pada tanggal 31

Januari 2019 yang

ditindaklanjuti

sebagai Temuan pada

tanggal 1 Maret

2019.

n ke Komisi

Aparatur Sipil

Negara (KASN).

Sumber Data : Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu tahun 2019

B. Laporan Dugaan Pelanggaran

Tabel. 5.5 : Laporan Pelanggaran administrasi Pemilu

No Tanggal

Registrasi Pelapor Terlapor

Uraian

Peristiwa Putusan

1 004/AD

M/BWSL

.

Buluku

mba/27.

05/

PEMILU/

V/2019

Tanggal

14 Mei

2019

Inisial (HB) Ketua

dan

anggota

PPK &

Ketua

dan

Anggota

KPPS

Adanya Dugaan

Peregeseran

Suara di

Internal Caleg

Partai Golkar

Dapil 3

Bulukumbaanta

ra Caleg

dengan inisial

(HB) dengan

Caleg Inisial

(SA)

1. Menyatakan

terlapor

Ketua dan

Anggota

Panitia

Pemilihan

Kecamatan

(PPK) tidak

terbukti

secara sah

dan

meyakinkan

melakukan

pelanggaran

terhadap

tata cara,

prosedur,

atau

mekanisme.

2. Menyatakan

terlapor

Ketua dan

Anggota

Kelompok

Penyelengga

ra

Pemungutan

Suara (KPPS)

terbukti

secara sah

dan

meyakinkan

melakukan

Pelanggaran

Administratif

Pemilu

terhadap

pengisian

Formulir C1

Hologram

dan

salinannya.

3. Memberikan

teguran

tertulis

Kepada

Terlapor

Ketua dan

Anggota

Kelompok

Penyelengga

ra

Pemungutan

Suara

(KPPS).

Sumber Data : Bawaslu Kabupaten Bulukumba tahun 2019

Tabel. 5.6: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi

yang diproses melalui Pemeriksaan Acara Cepat

No

Tgl/

Nomor

Laporan

Pela

por

Ter

Lapor

Uraian

Peristiw

a

Putusan

1 001/LP/AD

M/

Kab/

27.05/IV/

2019,

tanggal 30

April 2019

Diregistrasi

dengan

Nomor

Inisial

(MF)

1.Inisial (K)

(Ketua

PPK)

2. inisial (S)

(Anggota

3. Inisial

(AH)

(Anggota)

4. Inisial (AS)

(anggota)

Adanya

perbedaa

n Data

DA-1

yang

dibacaka

n oleh

PPK pada

saat

Rekapitul

Bawaslu Bulukumba

memutuskan

merekomendasikan

kepada KPU

Kabupaten

Bulukumba untuk

melakukan

Perbaikan

administrasi

terhadap tata cara,

001/LP/AD

M/

Kab/

27.05/IV/

2019,

tanggal 30

April 2019

5. Inisial (I)

(Anggota)

asi Akhir

Di tingkat

Kabupate

n

prosedur, atau

mekanisme sesuai

ketentuan peraturan

perundang

undangan

2 002/LP/AD

M/

Kab/

27.05/IV/

2019

tanggal 30

April 2019

Inisia

l (A)

1. Inisial (K)

(Ketua PPK)

2. inisial (S)

(Anggota

3. Inisial (AH)

(Anggota)

4. Inisial (AS)

(anggota)

5. Inisial (I)

(Anggota)

Bawaslu Bulukumba

memutuskan

merekomendasikan

kepada KPU

Kabupaten

Bulukumba untuk

melakukan

Perbaikan

administrasi

terhadap tata cara,

prosedur, atau

mekanisme sesuai

ketentuan peraturan

perundang

undangan

3 003/LP/AD

M/

Kab/

27.05/IV/

2019

tanggal 30

April 2019

Inisia

l JG

1. Inisial (K)

(Ketua PPK)

2. inisial (S)

(Anggota

3. Inisial (AH)

(Anggota)

4. Inisial (AS)

(anggota)

5. Inisial (I)

(Anggota)

Bawaslu Bulukumba

memutuskan

merekomendasikan

kepada KPU

Kabupaten

Bulukumba untuk

melakukan

Perbaikan

administrasi

terhadap tata cara,

prosedur, atau

mekanisme sesuai

ketentuan peraturan

perundang

undangan


Tabel. 5.7 Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu :

No Tgl.

Laporan

Nomor

Registrasi

/

Tanggal

Pe

lapor

Ter

lapor

Uraian

Peristiwa

Rekomendasi/

Putusan

1 19/11/

2018

001/LP-

TPP/

SG/PL/

Cam.Ujung

Loe/27.05/

XI/

2018,

tertanggal

19/11/

2018

Inisial

(J)

Inisia

l (D)

Pembakaran/

Pengrusakan

APK caleg

DPR RI 2

Inisial (MN)

dari Partai

Demokrat

Berdasarkan

Pembahasan

Kedua Sentra

Gakkumdu

direkomendasika

n Penanganan

Pelanggaran

dihentikan

2 03/12/

2018 002/LP-

TPP/PL/KA

B/

27.05/

Inisial

(ZN)

Inisia

l (A)

Pencabutan

Baliho salah

satu caleg

DPRD Kab.

Bulukumba

Berdasarkan

Pembahasan

Kedua Sentra

Gakkumdu

direkomendasika

XII/2018,

tertanggal

4/12/

2028

dalam

Pekarangan

Rumah

Inisial (M).

n Penanganan

Pelanggaran

dihentikan

3 11/03/

2019

007/LP-

TPP/SG/PL/

Kab/27.05/

III/ 2019,

tertanggal

12/03/

2019

Inisial

(MB)

Inisia

l

(HM)

Pembagian

Raskin

Kepada

Warga yang

di luar Desa

dan Kepala

Desa

Melakukan

Kampanye

Kepada

Penerima

Raskin

Berdasarkan

Pembahasan

Kedua Sentra

Gakkumdu

direkomendasika

n Penanganan

Pelanggaran

dihentikan.

4 15/04/

2019

009/LP-

TPP/PL/Kab

/27.05/IV/2

019,

tertanggal

15/04/

2019

Inisial

(AP)

Inisia

l (I)

Adanya

dugaan

Pembagian

uang oleh

Inisial (I)

kepada

Inisial (M)

sebesar Rp.

200.000,

(dua ratus

ribu Rupiah)

Berdasarkan

Pembahasan

Kedua Sentra

Gakkumdu

direkomendasika

n Penanganan

Pelanggaran

dihentikan

5 22/05/

2019

0011/LP-

TPP /SG

/PL/Kab

/27.05 /IV

/2019,

tertanggal

23/05/

2019

Inisial

(H)

Inisia

l (BB)

Adannya

dugaan

pelanggar

terkait politik

uang

Berdasarkan

Pembahasan

Kedua Sentra

Gakkumdu

direkomendasika

n Penanganan

Pelanggaran

dihentikan

6 22/05/

2019

0011/LP-

TPP /SG

/PL/Kab

/27.05 /IV

Inisial

(S)

Inisia

l (IA)

Adannya

dugaan

pelanggaran

terkait

Berdasarkan

Pembahasan

Kedua Sentra

Gakkumdu

/2019,

tertanggal

23/05/

2019

adanya

politik uang

direkomendasika

n Penanganan

Pelanggaran

dihentikan

7 24/04/

2019

0012/LP-

TPP /SG

/PL/Kab

/27.05 /IV

/2019,

tertanggal

25/04/

2019

Inisial

(R)

Inisia

l (HS)

(Cale

g

DPR

D

Bulu

kum

ba

Terkait

adanya

dugaan

Politik Uang

yang

diberikan

oleh Inisial

(A), (Tim

Caleg DPRD

Kab.

Bulukumba

atas Inisial

(HS)

Berdasarkan

Pembahasan

Kedua Sentra

Gakkumdu

direkomendasika

n Penanganan

Pelanggaran

dihentikan

8 13/05/

2019

0012/LP-

TPP /SG

/PL/Kab

/27.05 /IV

/2019,

tertanggal

13/05/

2019

Inisial

(HB)

Inisia

l (SA)

Adanya

dugaan

Pergeseran

Suara Caleg

DPRD Kab.

Bulukumba

D

Berdasarkan

Pembahasan

Kedua Sentra

Gakkumdu

direkomendasika

n Penanganan

Pelanggaran

dihentikan

Sumber Data : Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan Panwaslu Kecamatan Ujung Loe tahun 2019

Tabel. 5.8 Laporan Pelanggaran Hukum Lainnya :

No

Tgl

Lapo

ran

Regis

trasi/

Tidak

Regis

trasi

Pela

por

Ter

lapor

Uraian

Peristiwa

Rekomendasi/

Putusan

1 30/04/

2019

Registr

asi

Inisia

l (M)

Inisial

(UY)

Keterlibatan

anggota BPD

Inisial

(UY)memasang

APK Caleg Inisial

(HP) dan

melibatkan diri

sebagai pengurus

PAC/ Ketua dari

Partai Gerindra

Direkomendasikan

Ke Bupati

Kabupaten

Bulukumba untuk

ditindak lanjuti

sesuai dengan

Peraturan

Perundang-

undangan yang

berlaku

Sumber Data : Panwaslu Kecamatan Ujung Loe tahun 2019

C. Pelimpahan Temuan/ Laporan Dugaan Pelanggaran

Pemilu

Tabel. 5.9. Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Prov. Sulsel

No

Tan

ggal

Lapo

ran

Tanggal

Pelim

Pahan

Registrasi

/Tidak

Registrasi

Pela

Por/

Terlapor

Uraian

Peristiwa

Rekomen

dasi/Putu

san

1 17/1/

2019

18/1/

2019

Tidak

Registrasi

Inisial (HH)/

1.Panwasca

m Kec.

Gantar

ang

Kab.

Buluku

mba

2.Panwasca

m Kec.

Kajang

Kab.

Buluku

mba

3.Panwasca

m Kec.

Ujung

Bulu

Kab.

Buluku

mba

Bahwa pada

hari senin

Tanggal 14

Januari

2019

Spanduk

DPD RI No.

27

Terpasang

di pagar

rumah

Inisial (HB)

dicabut

Petugas

Bawaslu

sedangkan

masi ada

Spanduk

Calon

Anggota

DPRD di

sampingnya

yang tidak

dicabut oleh

petugas

Bawaslu; 2.

Tanggal 14

Januari

2019

Spanduk

DPD RI

Terpasang

di pagar

rumah

Laporan

yang

dilaporkan

tidak

memenuhi

syarat

Materil

Laporan,

dan

diumumka

n di Papan

Pengumum

an

Sekretariat

Bawaslu

Kab.

Bulukumba

.

Inisial (RM);

3. Pada Hari

senin

Tanggal 14

Januari

2019 baliho

caleg DPR RI

PPP inisial

(HA) dicabut

yang berada

dijalan Abd

Asis Bola

Ce’pee

padahal

baliho

tersebut

terpasang

ditiang

listrik yang

berdiri

diatas tanah

milik caleg

DPR RI

inisial (HA)

sedangkan

masi ada

Baliho Caleg

PKS yang

terpasang

tidak jauh

dari Tempat

Tersebut

Sumber Data : Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019

D. Pengambilalihan Temuan/ Laporan Dugaan

Pelanggaran Pemilu

Tabel 5.10. Rekap Temuan Panwaslu Kecamatan Bulukumpa

yang diambilalih oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba :

No

Tgl.

Temu

an dan

Tgl.

Regis

trasi

Tanggal/

Nomor

Pengambilalihan

/ No. Registrasi

Uraian

Peristiwa

Uraian

Dugaan Pelanggaran

Hasil

Kajian/Tin

dak Lanjut

1 15/1/

2019

Tgl.

Registra

si :

16/1/

2019

Tgl. Ambilalih : 16

Januari 2019 dengan

Nomor BA

Pengambilalihan :

003/BA/

KAB/27.05/I/2019

No. Temuan :

002/TM/PL/

Cam.Bulukumpa/

27.05/I/2019

Tindakan

Kepala

Desa

Diduga

Menguntu

ngkan

salah satu

Peserta

Pemilu

Berdasarkan

Hasil Kajian

Awal

Dugaan

Pelanggaran,

Diduga

Melanggar

pasal 490

UU No 7

Tahun 2017.

Berdasarkan

Pembahasan

Kedua Sentra

Gakkumdu,

Temuan

Panwaslu Kec.

Bulukumpa

yang diambil

alih oleh

BAwaslu Kab.

Bulukumba

penangananny

No. Reg :

005/TM-TPP/SG

/PL/Kab /

27.05 /I /2019

a di teruskan

ke Penyedik

Sentra

GAkkumdu

untuk

ditindaklanjuti

.

Dan telah

diputuskan

bersalah di

Pengadilan

Negeri

Bulukumba.

Sumber Data : Panwaslu Kecamatan Bulukumpa tahun 2019

Tabel 5.11. Rekap Laporan Panwaslu Kecamatan

yang diambilalih oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba :

No

Tgl.

Lapo

ran dan

Tgl.

Regis

trasi

Tanggal/

Nomor

Pengam

bilalihan

/ No.

Regis

trasi

Uraian

Peristiwa

Uraian

Dugaan Pelanggaran

Hasil Kajian/Tindak

Lanjut

1 Tgl.

Laporan1

1/03/

2019

Tgl. Reg

:

12/03/

2019

Tgl.

Ambilalih

:12/03/

2019

No. 005

/BA/

KAB/27.05/

III/2019

No. Reg.

007/LP-

TPP/SG/PL/

Kab/27.0

5/III/

2019

Pembagian

Raskin

Kepada

Warga yang

di luar Desa

dan Kepala

Desa

Melakukan

Kampanye

Kepada

Penerima

Raskin

Berdasarkan

Hasil Kajian

Awal

Dugaan

Pelanggaran,

Diduga

Melanggara

pasal 490

UU No 7

Tahun 2017.

Berdasarkan hasil

Rapat Pembahasan

Kedua Sentra

Gakkumdu, Kasus

dugaan tindak pidana

pemilu dengan

registrasi Nomor:

007/LP-TPP /SG /PL

/Kab /27.05 /III/2019

tertanggal 12 Maret

2019 terkait tindakan

Kepala Desa inisial

(HM) diduga

menguntungkan salah

satu Peserta Pemilu

berupa Pembagian

Raskin Kepada Warga

yang di luar Desa dan

Kepala Desa Melakukan

Kampanye Kepada

Penerima Raskin dari

hasil Pembahasan Tidak

memenuhi unsur tindak

pidana Pemilu

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 282 dan

Pasal 490 Undang-

Undang No. 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan

Umum, sehingga

penanganan kasus

tidak dapat diteruskan

ke tahap selanjutnya

2 Tgl.

Laporan2

2/05/

2019

Tgl. Reg:

23/05/

2019

Tgl.

Ambilalih

23/5/2019.

No. BA :

008/BA/LP/

PL/KAB/27.

05/IV/2019

No. Reg.

0010/LP-

TPP/SG/PL/

Kab/27.05/

III/ 2019

Adannya

dugaan

pelanggar

terkait politik

uang

Berdasarkan

Hasil Kajian

Awal

Dugaan

Pelanggaran,

Diduga

Melanggara

pasal 523

ayat (2) UU

No 7 Tahun

2017.

Berdasarkan

Pembahasan Kedua

Sentra Gakkumdu

direkomendasikan

Penanganan

Pelanggaran dihentikan

3 Tgl.

Laporan2

2/05/

2019

Tgl. Reg:

23/05/

Tgl.

Ambilalih

23/5/2019.

No. BA :

009/BA/LP/

PL/KAB/27.

05/IV/2019

Adannya

dugaan

pelanggaran

terkait

adanya

politik uang

Berdasarkan

Hasil Kajian

Awal

Dugaan

Pelanggaran,

Diduga

Melanggara

pasal 523

Berdasarkan

Pembahasan Kedua

Sentra Gakkumdu

direkomendasikan

Penanganan

Pelanggaran dihentikan

2019

No. Reg.

0011/LP-

TPP/SG/PL/

Kab/27.05/

III/ 2019

ayat (2) UU

No 7 Tahun

2017

Sumber Data : Panwaslu Kecamatan Gantarang dan Panwaslu Kecamatan Bulukumpa tahun 2019

E. Supervisi dan Pendampingan Penanganan Dugaan

Pelanggaran

F. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran

Tabel. 5.12. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu :

No

No.Reg

Temuan/

Laporan

Jenis

Pelanggaran

( Pasal Yang

Dilanggar )

Rekomendasi/

Putusan

Tindak

lanjut Instansi

Terkait

1

.

001/TM-

TPP/

SG/

PL/Kab/

27.05/XII/2

018

Pelanggaran

Tindak Pidana

Pemilu

keterlibatan

anggota BPD

sebagai

Pelaksana

Kampanye(Pasa

Temuan Tindak

Pidana Pemilu

Keterlibatan

Anggota BPD

Sebagai Pelaksana

kampanye

diteruskan Kepada

Penyidik

Pengadilan Negri

Bulukumba telah

memutus Tindak

Pidana Pemilu atas

inisial (I) dengan

Pidana kurungan

Selama 6(enam) Plus

Denda

l 494 Juncto

Pasal 280

ayat(3)UU No7

Tahun 2017

Gakkumdu Polres

Bulukumba untuk

Ditindak lanjuti

sesuai Peraturan

Perundang-

undangan

Rp.1.000.000(satu

juta rupiah)subsider

1 Bulan Kurungan.

Dengan Nomor

Putusan ;

22/PID.SUS/2019/PN.

BLK

2

.

005/TM-

TPP/SG/PL/

Kab/27.05/I

I/2019

Pelanggaran

Tindak Pidana

Pemilu Kepala

Desa

melakukan

tindakan yang

menguntungka

n salah satu

peserta

Pemilu(Pasal

490,dan Pasal

282 UU No 7

Tahun 2017).

Temuan Tindak

Pidana Pemilu

Kepala Desa

Menguntungkan

Salah Satupeserta

Pemilu diteruskan

kepada Penyidik

Sentra Gakkumdu

untuk Ditindak

lanjuti sesuai

Peraturan

Perundang-

undangan

Pengadilan Negri

Bulukumba telah

memutus Tindak

Pidana Pemilu atas

inisial (BP) dengan

Pidana Penjara

selama 3(tiga) bulan

plus denda

Rp.1.000.000 (satu

juta rupiah) subsider

3(tiga) bulan

Kurungan, sesuai

Putusan Pengadilan

Negri Bulukumba

Nomor:

39/PID.SUS/2019/PN.

BLK.

3

.

006/TM-

TPP/SG/PL/

Kab/27.05/I

I/2019

Pelanggaran

Tindak Pidana

Pemilu

Memberi/Menja

njikan uang

atau materi

lainnya kepada

peserta

kampanye

Pemilu/Politik

Uang(Pasal 521

Temuan Tindak

Pidana Pemilu

Memberi/Menjanji

kan uang atau

materi lainnya

kepada peserta

kampanye

Pemilu/Politik

Uang. diteruskan

kepada Penyidik

Sentra Gakkumdu

Pengadilan Negri

Bulukumba telah

memutus Tindak

Pidana Pemilu atas

inisial (IG) dengan

Pidana Penjara

selama 5 (Lima)

Bulan plus denda

Rp.5.000.000

(LimaJuta

Rupiah)Subsider 1

dan pasal 523

ayat(1) UU No

7 Tahun 2017).

untuk Ditindak

lanjuti sesuai

Peraturan

Perundang-

undangan

Bulan Kurungan.

sesuai Putusan

Pengadilan Negri

Bulukumba Nomor:

55/PID.SUS/2019/PN.

BLK.

4

.

003/TM/PL/

Cam.Ujung

Bulu/27.05/

I/2019

Pelanggaran

Hukum Di luar

Perundang-

Undangan

Pemilu terkait

Netralitas

ASN(Pasal 2

huruf(f)

Undang-

Undang Nomor

5 Tahun 2014,

Pasal 6 huruf

(h) Peraturan

Pemerintah

Nomor 42

Tahun 2004,

dan Peraturan

Pemerintah

Nomor 53

Tahun 2010).

Temuan

Pelanggaran

Hukum Lainnya di

luar Perundang-

undangan Pemilu

diteruskan kepada

Komisi Aparatur

Sipil

Negara(KASN).

Komisi Aparatur Sipil

Negara(KASN) telah

mengeluarkan Surat

Rekomendasi atas

Pelanggaran

Netralitas dengan

menghimbau Kepada

Bupati Bulukumba

sebagai Pejabat

Pembina

Kepegawaian untuk

memberikan Sanksi

Disiplin Sedang

kepada ASN atas

inisial (MT). Sesua I

Surat Rekomendasi

Nomor : B-

1117/KASN/4/2019.

5

.

004/TM/PL/

Cam.Ujung

Bulu/27.05/

III/2019

Pelanggaran

Hukum Di luar

Perundang-

Undangan

Pemilu terkait

Netralitas ASN

(Pasal 2

huruf(f)

Undang-

Temuan

Pelanggaran

Hukum Lainnya di

luar Perundang-

undangan Pemilu

diteruskan kepada

Komisi Aparatur

Sipil

Negara(KASN).

Komisi Aparatur Sipil

Negara(KASN) telah

mengeluarkan Surat

Rekomendasi atas

Pelanggaran

Netralitas dengan

menghimbau Kepada

Bupati Bulukumba

sebagai Pejabat

Undang Nomor

5 Tahun 2014,

Pasal 6 huruf

(h) Peraturan

Pemerintah

Nomor 42

Tahun 2004,

dan Peraturan

Pemerintah

Nomor 53

Tahun 2010).

Pembina

Kepegawaian untuk

memberikan Sanksi

Disiplin Sedang

kepada ASN atas

inisial (AT). Sesuai

Surat Rekomendasi

Nomor : B-

1467/KASN/5/2019.

6

.

002/LP-

TPP/SG/PL/

Cam.Ujung

Loe/27.05/

XII/2018

Pelanggaran

Hukum Di luar

Perundang-

Undangan

Pemilu terkait

keikutsertaan

Anggota

BPD/Badan

Permusyawarat

an Desa

sebagai

pengurus partai

politik(Pasal 64

Hurf (f)

Undang-

Undang Nomor

6 Tahun 2014,

Pasal 26

huruf(h)

Peraturan

Mentri Dalam

Negri Nomor

110, dan

Peraturan

Temuan

Pelanggaran

Hukum Lainnya di

luar Perundang-

undangan Pemilu

diteruskan kepada

instansi terkait

(Bupati

Bulukumba)

Bupati Kabupaten

Bulukumba belum

Mengeluarkan Tindak

Lanjut atas

Rekomendasi

Pelanggaran

larangan Anggota

BPD atas inisial (UY)

melibatkan diri

sebagai pengurus

Partai Politik

Daerah

Bulukumba

Nomor 1 Tahun

2018).

7

.

003/TM/PL/

KAB/

27.05/III/20

19

Pelanggaran

Kode etik, kode

perilaku dan

prinsip-prinsip

penyelenggara

pemilu(Peratura

n Dewan

Kehormatan

Penyelenggara

Pemilu RI

nomor 2 Tahun

2017, dan

Peraturan

Komisi

Pemilihan

Umum Nomor

8 Tahun 2019

Temuan

Pelanggaran Kode

Etik diteruskan

kepada KPU

Kabupaten

Bulukumba

KPU Kab Bulukumba

Telah memberikan

Sanksi berupa

Peringatan/Teguran

Kepada PPS atas

inisial (AI)

pelanggaran kode

etik melakukan

tindakan yang

menguntungkan

salah satu peserta

pemilu.Sesuai Surat

Peringatan dengan

Nomor :

349/HK.07.4-

SP/7302/KPU-

Kab/IV/2019

8

.

004/TM/PL/

Cam.Buluku

mpa/27.05/

IV/2019

Pelanggaran

Kode etik, kode

perilaku dan

prinsip-prinsip

penyelenggara

pemilu(Peratura

n Dewan

Kehormatan

Penyelenggara

Pemilu RI

nomor 2 Tahun

2017, dan

Peraturan

Komisi

Temuan

Pelanggaran Kode

Etik diteruskan

kepada KPU

Kabupaten

Bulukumba

KPU Kab Bulukumba

Telah menindak

Lanjuti dugaan

pelanggaran Kode

etik Ketua KPPS

inisial (RY)

Pemilihan

Umum Nomor

8 Tahun 2019

10. 001/LP/AD

M/Kab/27.0

5/IV/2019

Pelanggaran

Administrasi

oleh Ketua Dan

Anggota PPK

Laporan

Pelanggaran

Administrasi

diteruskan

kepada KPU

Kabupaten

Bulukumba

KPU Kab Bulukumba

telah melakukan

Perbaikan

Administrasi

terhadap tata

cara,prosedur, atau

mekansime sesuai

keterntuan peraturan

perundang-

undangan.

11. 002/LP/AD

M/Kab/27.0

5/IV/2019

Pelanggaran

Administrasi

oleh Ketua Dan

Anggota PPK

Laporan

Pelanggaran

Administrasi

diteruskan

kepada KPU

Kabupaten

Bulukumba

KPU Kab Bulukumba

telah melakukan

Perbaikan

Administrasi

terhadap tata

cara,prosedur, atau

mekansime sesuai


perundang-

undangan.

12. 003/LP/AD

M/Kab/27.0

5/IV/2019

Pelanggaran

Administrasi

oleh Ketua Dan

Anggota PPK

Laporan

Pelanggaran

Administrasi

diteruskan

kepada KPU

Kabupaten

Bulukumba

KPU Kab Bulukumba

telah melakukan

Perbaikan

Administrasi

terhadap tata

cara,prosedur, atau

mekansime sesuai


perundang-

undangan.

13. 004/LP/AD

M/BWSL.BU

Pelanggaran

Administrasi

Laporan

Pelanggaran

KPU Kab Bulukumba

Telah menindak

LUKUMBA/

27.05/PEMI

LU/V/2019

terhadap tata

cara,prosedur,

atau

mekanisme

Administrasi

diteruskan

kepada KPU

Kabupaten

Bulukumba

Lanjuti dugaan

pelanggaran

Administrasi

terhadap Ketua dan

Anggota KPPS

dengan memberikan

sanksi

Peringatan/Teguran

sesuai dengan Surat

Peringatan Nomor :

408/HK.07.4-

SP/7302/KPU-

Kab/VI/2019.

Sumber Data : Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan Panwaslu Kecamatan Bulukumpa, Panwaslu

Kecamatan Ujung Bulu, Panwaslu Kecamatan Ujung Loe, Panwaslu Kecamatan

Gantarang tahun 2019

G. Sentra Gakkumdu

Tabel. 5.13. Struktur Organisasi Gakkumdu Kab. Bulukumba :

No Nama Instansi Jabatan

1 Ambo Radde Junaid,SE Ketua Bawaslu Kab.

Bulukumba Penasehat

2 AKBP Syamsu Ridwan,S.IK Kapolres Bulukumba Penasehat

3 Muhammad Ihsan,SH Kepala Kejaksaan Negeri

Bulukumba Penasehat

4 Abdul Rahman,S.Pd Anggota Bawaslu Kab.

Bulukumba Pembina

5 Kompol Syarifuddin,SH Waka Polres Bulukumba Pembina

6 Imade Pasek

Budiawan,SH.,MH

Kepala Seksi Tindak

Pidana Umum Kajari Pembina

7 Bakri Abubakar,S.Pd Anggota Bawaslu Kab.

Bulukumba

Ketua

Koordinator

8 AKP Beri Juana Putra, S.IK Kasat Reskrim Polres

Bulukumba Koordinator

9 Mohammad Syafrul,SH Kepala Seksi Intelijen Koordinator

10 AKP Moh.Wahyu,S.Sos Kasat Intelkam Polres

Bulukumba Anggota

11 IPTU Sabri ,SH KBO Sat Reskrim Polres

Bulukumba Anggota

12 AIPDA Kamaruddin,S.Sos Penyidik Sat.Reskrim

Polres Bulukumba Anggota

13 BRIPKA Israpil,SH Penyidik Sat. Reskrim


14 BRIPKA A.Hamka,SH Penyidik Sat.Reskrim


15 BRIPKA Muh. Asrul Isham Penyidik Sat.Reskrim


16 Ryan Ardiansyah,SH Jaksa Pidum Kejaksaan

Negeri Bulukumba Anggota

17 Raka Aprizki Soeroso,SH Jaksa Pidum Kejaksaan


18 Budhi Prastyo,SH Jaksa Pidum Kejaksaan


19 Akmal, S.H Staf Bawaslu Kab.

Bulukumba Anggota

20 A. Mahendra,A.Md Staf Bawaslu Kab.

Bulukumba Anggota

21 Sry Bulfa Ningsih, Sh Staf Bawaslu Kab.

Bulukumba Anggota

22 Muh. Ashar,S.Pd.,M.Pd Staf Bawaslu Kab.

Bulukumba Anggota

23 Abubakar Sidik, S.Pd Staf Bawaslu Kab.

Bulukumba Anggota


Tabel 6.1 Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu :

No

Tanggal

Permohon

an dan

No.

Register

Pemo

hon

Uraian

Permohonan

Termo

hon Putusan

Tindaklanjut

Putusan

1 26/07/

2018

Permoho

nan tidak

dapat

diregistrasi

inisial

(HJ)

1.Menganulir surat

KPU. Kabupaten

Bulukumba No.

501/PL01.3-

SD/7302 KPU-

Kab/VII/2018

2. meminta Panwas

ke KPU untuk

mematuhi proses

hukum yang

berjalan atas

gugatan ke

Mahkamah

Agung terkait

PKPU No. 20

Tahun 2108

KPU

Kab.

Bulu

kumba

2 01/08/

2018

Permoho

nan tidak

diregistrasi

inisial

(HM)

Membatalkansurat

KPU Kab.

Bulukumba No.

500/PL.01.3-

SD/7302 KPU-

Kab/VII/2018 perihal

Keputusan

memvonis Caleg

Partai Berkarya Atas

inisial (HM) mantan

Narapidana Korupsi

Tidak memenuhi

syarat sebagai Caleg

DPRD Kab

Bulukumba

berdasarkan PKPU

No.Tahun 2018

KPU

Kabu

paten

Bulu

kumba

3 09/08/

2018

001/PS/SN.

04/VIII/

2018

inisial

(HM)

Keberatan terhadap

terbitnya Berita

Acara Hasil

Verifikasi

Keabsahan

Perbaikan Dokumen

Syarat Bakal Calon

Anggota DPRD

Kabupaten

Bulukumba Pada

Pemilihan Umum

Tahun 2019

Tertanggal 7

Agustus 2018.

KPU

Kabupate

n

Bulukumb

a

Bawaslu

Kabupaten

Bulukumb

a

memutusk

an:

1.Mengabulk

am

Permohon

a

Pemohon

untuk

Seluruhnya

.-

Membatal

kan

BeritaAcar

a KPU

Kabupaten

Bulukumb

a tentang

Hasil

Verifikasi

Kebsahan

Perbaikan

Dokumen

Syarat

Bakal

Calon

Anggota

DPRD

Kabupaten

Bukukumb

a Padas

Pemilihan

Umum

Tahun

2019.

2.Memerintah

kan

Berdasarkan

Putusan

Bawaslu

Kabupaten

Bulukumba,

KPU Kabupaten

Bulukumba

telah

mengeluarkan

surat

keputusan

dengan Nomor

: 599/PL.01.4-

SD/7302/KPU-

Kab/VIII/2018.P

erihal

menindak

lanjuti putusan

Bawaslu Kab

Bulukumba

Kepada

KPU

Kabupaten

Bulukumb

a untuk

Melaksana

kan

Putusan

ini Sesuai

dengan

Ketentuan

Perundan-

undangan

paling

lambat

3(tiga) hari

sejak

dibacakan.

4 28/08/

2019

Diregistrasi

Nomor

002/PS.Reg

/27.05/II/2

019

inisial

(HM)

Keberatan atas

terbitnya Keputusan

Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten

Bulukumba Nomor :

42/PL.01.4-

Kpt/7302/KPU-

Kab/II/2019.

Tentang Penetapan

Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten

Bulukumba

Pemilihan Umum

2019 yang

mencoret Caleg

kami atas inisial

(HM) Dapil

Bulukumba 3 dari

daftar Calon tetap

KPU

Kabupa

ten

Bulukum

ba

Bawaslu

Kabupaten

Memutusk

an:

1.Mengabulk

an

Permohon

an

Pemohon

Untuk

Sebagian.

2.Membatalk

a Surat

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten

Bulukumb

a Nomor :

42/PL.01.4

-

KPU Kabupaten

BulukumbaMen

indak lanjuti

Putusan

Bawaslu Kab

Bulukumba

menerbitkan

Surat

Keputusan

Nomor :

49/POL.01.4-

Kpt/7302/KPU-

Kab/III/2019

tentang

Perubahan

Ketujuh atas

Keputusan

Pemilihan

Umum

Kab.Bulukumba

nomor :

41/PL.01.4-

Anggota DPRD Kab

Bulukumba.

Kpt/7302/

KPU-

Kab/II/201

9.tentang

Perubahan

Kelima

Keputusan

komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten

Bulukumb

a Nomor :

41/PL.01.4

-

Kpt/7302/

KPU-

Kab/II/201

9. Tentang

penetapan

daftar

Calon

tetap

Anggota

DPRD

Kab.Buluk

umba

pada

Pemilu

2019.

3.memerintah

kan KPU

Kab.Buluk

umba

untuk

melaksana

kan

Putusan in

sesuai

dengan

Kpt/7302/KPU-

Kab/II/2019.

Tentang

Penetapan

Daftar Calon

Tetap Anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat Daerah

Kabupaten

Bulukumba

Pemilihan

Umum Tahun

2019.

ketentuan

Perundang

-undangan

paling

lambat

3(tiga)hair

sejak

dibacakan.


A. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

B. Putusan Penyelesaian Proses Sengketa

C. Tindak Lanjut

A. Bantuan Hukum

B. Pemberian Keterangan Pada Sengketa Hasil Pemilu (

PHPU )

C. Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan

Tabel. 7.1 Pengawasan atas tindak lanjut Pelaksanaan Putusan

Pengadilan Negeri Bulukumba :

N

o

No.Reg

Temuan/

Laporan

Jenis

Pelanggaran

(Pasal Yang

Dilanggar)

Rekomendasi/

Putusan

Tindak

lanjut Instansi

Terkait

1. 001/TM-

TPP/SG/PL/K

ab/27.05/XII/

2018

Pelanggaran

Tindak Pidana

Pemilu

keterlibatan

anggota BPD

sebagai

Pelaksana

Kampanye(Pasal

494 Juncto Pasal

280 ayat(3)UU

No7 Tahun 2017

Temuan Tindak

Pidana Pemilu

Keterlibatan Anggota

BPD Sebagai

Pelaksana kampanye

diteruskan Kepada

Penyidik Gakkumdu

Polres Bulukumba

untuk Ditindak lanjuti

sesuai Peraturan

Perundang-undangan

Pengadilan Negri

Bulukumba telah

memutus Tindak

Pidana Pemilu atas

inisial (I) dengan

Pidana kurungan

Selama 6(enam) Plus

Denda

Rp.1.000.000(satu

juta rupiah)subsider

1 Bulan Kurungan.

Dengan Nomor

Putusan ;

22/PID.SUS/2019/PN

.BLK

2. 005/TM-

TPP/SG/PL/K

ab/27.05/II/

2019

Pelanggaran

Tindak Pidana

Pemilu Kepala

Desa melakukan

tindakan yang

menguntungkan

salah satu

peserta

Pemilu(Pasal

490,dan Pasal

282 UU No 7

Tahun 2017).

Temuan Tindak

Pidana Pemilu Kepala

Desa Menguntungkan

Salah Satupeserta

Pemilu diteruskan

kepada Penyidik

Sentra Gakkumdu

untuk Ditindak lanjuti

sesuai Peraturan

Perundang-undangan

Pengadilan Negri

Bulukumba telah

memutus Tindak

Pidana Pemilu atas

inisial (BP) Pidana

Penjara selama

3(tiga) bulan plus

denda Rp.1.000.000

(satu juta rupiah)

subsider 3(tiga)

bulan Kurungan,

sesuai Putusan

Pengadilan Negri

Bulukumba Nomor:

39/PID.SUS/2019/PN

.BLK.

3.

006/TM-

TPP/SG/PL/K

ab/27.05/II/

2019

Pelanggaran

Tindak Pidana

Pemilu

Memberi/Menjan

jikan uang atau

materi lainnya

kepada peserta

kampanye

Pemilu/Politik

Uang(Pasal 521

dan pasal 523

ayat(1) UU No 7

Tahun 2017).

Temuan Tindak

Pidana Pemilu

Memberi/Menjanjikan

uang atau materi

lainnya kepada

peserta kampanye

Pemilu/Politik Uang.

diteruskan kepada

Penyidik Sentra

Gakkumdu untuk

Ditindak lanjuti sesuai

Peraturan Perundang-

undangan

Pengadilan Negri

Bulukumba telah

memutus Tindak

Pidana Pemilu atas

inisial (IG) dengan

Pidana Penjara

selama 5(Lima)

Bulan plus denda

Rp.5.000.000(Lima

Juta Rupiah)

Subsider 1 Bulan

Kurungan. sesuai

Putusan Pengadilan

Negri Bulukumba

Nomor:

55/PID.SUS/2019/PN

.BLK.


Tabel. 8.1 Pengawasan atas tindak lanjut Pelaksanaan

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) :

No No.Perkara Pengadu Teradu Putusan DKPP

1. 132-PKE-

DKPP/VI/2019

inisial (R)

memberikan

Kuasa kepada

inisial (NA) dan

inisial (N)

Ambo Radde

Junaid (Ketua

Bawaaslu Kab.

Bulukumba),

Bakri

abubakar dan

Abdul Rahman

(Anggota

Bawaslu

Kabupaten

Bulukumba).

Menolak pengaduan

Pengadu untuk

seluruhnya,

Merehabilitasi nama baik

teradu I Ambo Radde

Junaid Ketua Bawaslu

Kab. Bulukumba, Teradu

II Bakri abubakar dan

Teradu III Abdul Rahman

masing-masing sebagai

Anggota Bawaslu

Kabupaten Bulukumba

terhitung sejak

dibacakan Putusan ini.

Memerintahkan Bawaslu

Provinsi Sulawesi Selatan

untuk melaksanakan

Putusan ini paling lama 7

( tujuh) hari sejak

Putusan ini dibacakan,

dan Memerintagkan

Bawaslu Republik

Indonesia untuk

mengawasi pelaksanaan

Putusan ini.

Sumber Data : Website DKPP RI tahun 2019

AMBO RADDE JUNAID, SE Ketua Bawaslu Kab.Bulukumba

(Divisi SDM dan Organisasi)

Ambo Radde Junaid, dilahirkan di Lonrong Kecamatan

Ujung Loe Kabupaten Bulukumba pada tanggal 01

Februari 1971, beragama Islam, dan menempuh

pendidikan terakhir S-1 Ilmu Managemen di Sekolah

Tinggi Ilmu Managemen (STIM) Makassar.

Pada saat pelaksanaan seleksi Bawaslu Kab/Kota dengan melalui tahapan

Rekrutmen dan terpilih menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba yang

dilantik pada tanggal 14 Agustus 2018.

Ambo Radde Junaid, adalah mantan Pengawas Pemilu yakni pada tahun

2009 sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Tahun 2010 sebagai Anggota

Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pada tahun

2012 menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Pada pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Tahun 2014, sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten pada

Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian pada tahu 2015 terpilih kembali menjadi Anggota Panwaslu

Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dan pada

tahun 2018 sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan menduduki

posisi Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba melalui Rapat Pleno musyawarah

Mufakat oleh Seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba Periode 2018-

2023.[]

BAKRI ABU BAKAR, S.Pd Anggota Bawaslu Kab.Bulukumba

(Divisi Hukum, Penindakan

dan Penanganan Pelanggaran)

Bakri Abubakar, dilahirkan di Bulukumba pada tanggal

10 Maret 1982, beragama Islam, dan menempuh

pendidikan terakhir S-1 Bahasa dan Sastra Indonesia pada

STKIP Muhammadiyah Bulukumba.

Sebelum bergabung dalam Penyelenggara Pemilu dikenal sebagai aktivis

Kampus dan juga mempunyai jiwa social yang tinggi. Pada Tahun 2007-2008

menjabat sebagai Ketua IMM. Selain dari itu sebagai Ketua Pemuda

Muhammadiyah pada Tahun 2011-2015 dan pada Tahun 2016 menjabat

sebagai sekretaris KNPI. Sebagai Koordinator KOPEL pada Tahun 2013-2016

serta menjadi Wakil Ketua HIPMI Bulukumba Tahun 2016.

Setelah bergabung di Penyelenggara Teknis Pemilu sebagai Anggota

KPPS Desa Benteng Gattareng Tahun 2004. Kemudian menjadi Ketua PPS Desa

Benteng Gattareng Tahun 2005. Pada tahun 2018 bergabung di Penyelenggara

Pemilu sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur. Dan pada Tahun 2019 Pemilihan Legislatif,

Presiden dan Wakil Presiden terpilih kembali sebagai Anggota Bawaslu

Kabupaten Bulukumba.[]

ABDUL RAHMAN, S.Pd Anggota Bawaslu Kab.Bulukumba

(Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga)

Abdul Rahman, dilahirkan di Dannuang Kecamatan Ujung

Loe Kabupaten Bulukumba pada tanggal 24 September

1975, beragama islam dan menempuh pendidikan terakhir

S-1 Bahasa dan Sastra Indonesia pada STKIP

Muhammadiyah Kabupaten Bulukumba.Sebelum bergabung dalam

Penyelenggara Pemilu, pria lulusan STKIP Muhammadiyah Bulukumba ini

dikenal sebagai Anggota Komisi Informasi dan Partisipasi Publik (KIPP)

Bulukumba periode 2014-2018, di tahun 2017 mengundurkan diri karena

terpilih sebagai anggota Panwas Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Umum

Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian pada tahun 2018 terpilih sebagai

Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba untuk masa bakti 2018-2023 pada

Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.[]

AKHMAD SYAM, S.Pd, MM (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Bulukumba )

Akhmad Syam, dilahirkan di Tanahberu Kecamatan

Bontobahari Kabupaten Bulukumba, beragama islam dan

menempuh pendidikan terakhir Magister Manajemen Pada

Universitas Indonesia Timur tahun 2009. Untuk pertama kalinya terlibat dalam

Penyelenggara Pemilu sebagai Pengawas Pemilu dan dilantik sebagai

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba pada tanggal 23

Agustus 2018.[]

SYARIFUDDIN ANWAR, S.KOM

(Koordinator Sekretariat Bawaslu Bulukumba)

Syarifuddin Anwar,S.Kom., M.Si lahir di Bulukumba

pada tanggal 13 Mei 1974. Syarifuddin Anwar

menyelesaikan pendidikan di SMA Neg. 1 Bulukumba

dengan jurusan Biologi pada tahun 1993. Menyelesaikan

pendidikan Strata Satu di STIMIK DIPANEGARA Makassar

dengan Jurusan Tehnologi Informasi (TI) pada tahun 1999. Serta menyelesaikan

Pendidikan Strata Dua di Universitas BOSOWA Makassar dengan Jurusan

Manajemen SDM pada tahun 2015.

Syarifuddin Anwar pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diantaranya:

1. Pendidikan dan Pelatihan Tingkat IV di BKPSDM Provinsi Sul-Sel

2. Pendidikan dan Pelatihan Tingkat III di BKPSDM Provinsi Sul-Sel

Sementara untuk pendidikan Non Formal, Syarifuddin Anwar pernah mengikuti:

1. Sertifikat Training of Trainers (TOT) Pengembangan SDM

Kemenkominfo bekerjasama MCTI, KOICA dan LAN RI

2. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Tata Naskah Dinas dari

Kemendagri

Syarifuddin Anwar pada Tahun 2017-2019 di amanahkan sebagai Kepala

Bidang Hubungan Media dan Layanan Informatika pada Dinas komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bulukumba dan pada tanggal 4 November 2019

Syarifuddin Anwar diangkat menjadi Koordinator Sekretariat Bawaslu

Bulukumba menggantikan Akhmad Syam yang telah memasuki masa pensiun.[]

1. Link Lampiran Pendukung Surat Himbauan , Instruksi Pengawasan

dan Rekomendasi Setiap Tahapan pada Pemilihan Umum Tahun

2019 (https://drive.google.com/file/d/1Dn5owph-f-_-

ad_AoNDC8bdBFnOfXXhR/view?usp=sharing )

2. Link Lampiran Formulir A Hasil Pengawasan pada Tahapan Pemilu

Tahun 2019

(https://drive.google.com/file/d/1lt4Sz6nfoYT9V9a2VAOtIFaaX9nA

FRO_/view?usp=sharing)

3. Link Lampiran Surat Keputusan KPU/Berita Acara

(https://drive.google.com/file/d/12hruJrYiw0gC1EoZfIDRTlwPtpKQ

6sZg/view?usp=sharing)

4. Link Lampiran Dokumentasi, Video, Klipping Koran dan

Pemberitaan Online

(https://drive.google.com/file/d/1W7WKQ2lVBvgkktnY1pz3fYSCh5

g6iwVc/view?usp=sharing)

5. Link Berkas Penanganan Temuan dan Laporan, serta Penyelesaian

Sengketa

(https://drive.google.com/file/d/1ldHRF0vrjKurwP4e3Wzv394sTJ6q

1lbq/view?usp=sharing)

https://drive.google.com/file/d/1Dn5owph-f-_-ad_AoNDC8bdBFnOfXXhR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Dn5owph-f-_-ad_AoNDC8bdBFnOfXXhR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lt4Sz6nfoYT9V9a2VAOtIFaaX9nAFRO_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lt4Sz6nfoYT9V9a2VAOtIFaaX9nAFRO_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12hruJrYiw0gC1EoZfIDRTlwPtpKQ6sZg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12hruJrYiw0gC1EoZfIDRTlwPtpKQ6sZg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1W7WKQ2lVBvgkktnY1pz3fYSCh5g6iwVc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1W7WKQ2lVBvgkktnY1pz3fYSCh5g6iwVc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ldHRF0vrjKurwP4e3Wzv394sTJ6q1lbq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ldHRF0vrjKurwP4e3Wzv394sTJ6q1lbq/view?usp=sharing

buku eksistensi bawaslu bulukumba

Documents