BULETIN GINSI pemanfaatan barang modal bekas, fasilitas mesin dan peralatan yang sesuai dengan jenis produksinya, jaminan garansi, serta sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

Buletin GINSI Jateng 1

Edisi Juli 2016

KHUSUS UNTUK ANGGOTA

BULETIN

JATENG GINSI JULI 2016

NOMOR : 879 TAHUN KE - XXXVIII

DAFTAR ISI Kinerja Logistik Indonesia Jauh Di Bawah Negara Tetangga …………………………………………………………... 2 Kemenperin Tetapkan Kriteria Teknis Impor Barang Modal Bukan Baru ……………………………………….. 3 Indonesia Jerman Tanda Tangani Kerjasama Senilai USD 875 Juta ………………………………………………… 4 Industri Besi Baja Pertimbangkan Perbedaan Harga Impor dari Tiongkok …………………………………….. 5 Importir Pemegang Kuota Impor Daging Sapi ………………………………………………………………………………. 7 Penilaian KPPU : Manajemen Stok Pangan Nasional Masih Lemah ………………………………………………… 10 Kebijakan Ekonomi Yang Salah Harus Dievaluasi …………………………………………………………………………. 12 Pemerintah Mengurangi Impor tembakau Hingga 42 Persen ………………………………………………………… 13 Penyetoran Biaya Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik ………………………………………………………… 14 Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi asosiasi Pelabuhan Dunia ………………………………………………… 15 Komoditas Kedelai : Produksi Sulit Naik Ketergantungan Impor Tetap Tinggi ……………………………….. 16 Paket Kebijakan Ekonomi Ke-12 Semakin Beri Kemudahan Berusaha …………………………………………... 17 Negara Anggota D-8 Perkuat Kerjasama Industri Di Lima Sektor ………………………………………………….. 18 Bahan Baku Keramik Impor Ditekan Dengan Optimalkan SDA Lokal …………………………………………….. 20 Kinerja Industri TPT Stagnan, Pengusaha Minta Impor Dibatasi …………………………………………………… 21 Menteri Rini : Impor sugar Raw Untungkan Petani Tebu dan Konsumen ………………………………………. 22

*** dihimpun dari berbagai sumber

Edisi Juli 2016 : 879 TAHUN KE - XXXVIII


Edisi Juli 2016

Kinerja Logistik Indonesia Jauh Di Bawah Negara Tetangga

Pemerintah terus berupaya untuk

meningkatkan kinerja logistik Indonesia ditandai dengan penetapan 11 pusat logistik berikat di seluruh Indonesia. Pusat Logistik Berikat ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing investasi Indonesia yang saat ini harus bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara. Berdasarkan Logistik Performance Index tahun 2014 yang dirilis oleh Bank Dunia, kinerja logistik Indonesia berada jauh di bawah Singapura dan Malaysia, bahkan di bawah Thailand dan Vietnam.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyampaikan bahwa rata-rata waktu proses ekspor dan impor di Indonesia mencapai 3,5 hari, sementara di Singapura hanya 2 hari, dan Vietnam hanya 1 hari. Di Indoensia, proses tersebut membutuhkan biaya USD 573. Sementara biaya di Singapura hanya setengahnya. Bahkan di Vietnam, biaya ini hanya 45% dari Indonesia. Hal itu dikatakan dalam keterangan resmi kepada media.

Data Bank Dunia lainnya menyebutkan Ease of Doing Business 2015, menunjukkan hal yang serupa. Dalam indikator perdagangan lintas negara yang menilai kinerja prosedur ekspor dan impor, Indonesia di peringkat ketujuh di ASEAN.

Franky menilai bahwa hal ini yang menjadi alasan mengapa Pusat Logistik Berikat (PLB) sangat krusial bagi daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi, dan juga untuk kepentingan nasional. Dengan PLB, pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat distribusi logistik nasional dan internasional yang murah dan efisien, serta mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.

Menurut Franky PLB tidak hanya memindahkan penimbuan barang ekspor dan impor ke wilayah Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri. Dengan adanya fasilitas PLB tersebut kita juga ingin menjadi hub logistik di Asia Pasifik. PLB akan menguntungkan dan mempermudah beragam industri, tidak hanya industri berskala besar, tapi juga industri kecil dan menengah. PLB

diharapkan mampu menurunkan biaya logistik nasional, meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sekaligus menggairahkan eskpor nasional. Kemudahan yang dilakukan tersebut diharapkan berkontribusi positif terhadap pencapaian target realisasi investasi tahun ini yang dipatok mencapai Rp 594,8 triliun.

Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, Azhar Lubis menilai bahwa PLB merupakan bagian inovasi kebijakan yang dilakukn oleh pemerintah pusat. Pusat Logistik Berikat dan inovasi kebijakan lainnya merupakan respon kita terhadap kompetisi global, dan bagian dari upaya meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Diharapkan fasilitas ini dapat dioptimalkan dalam mengembangkan usaha dan memperluas jaringan pasokan. Sehingga, Indonesia sebagai hub logistik di Asia Pasifik benar-benar dapat terwujud.

PLB merupakan suatu gudang logistik multifungsi yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor. Ketentuan pembentukan PLB juga akan menarik investasi, yaitu dengan diperbolehkannya pengusaha asing nonpabrik menjadi supplier bahan baku di PLB.

Pembentukan PLB oleh Direktorat Bea dan Cukai nmenambah aspek strategis kawasan industri JIIPE. Nilai total investasi pengembangan kawasan industri ini sebesar Rp 50 triliun. Saat ini, JIIPE sedang memasuki masa konstruksi yang dilakukan oleh dua BUMN yaitu PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya. Dalam proses konstruksi ini, terserap 1.500 tenaga kerja langsung, dimana 90% berasal dari masyarakat di sekitar kawasan industri, yaitu Kecamatan Bungah dan Kecamatan Manyar Gresik. Sedangkan untuk keseluruhan tenant diperkirakan akan menyerap kurang lebih 60 ribu tenaga kerja.

--- (Sumber : Warta Ginsi Edisi Juni 2016 Nomor 3466/V) ---


Edisi Juli 2016

Kemenperin Tetapkan Kriteria Teknis Impor Barang Modal Bukan Baru

Keadaan ekonomi Indonesia secara keseluruhan masih belum kondusif, sehingga dalam rangka upaya percepatan pertumbuhan sektor riil, dipandang perlu melakukan upaya penyediaan barang-barang mesin bukan baru untuk mendorong kegiatan usaha industri. Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri rekondisi dalam rangka penyediaan lapangan kerja serta untuk meningkatkan nilai tambah hasil industri.

Menteri Perindustrian Saleh Husein menegaskan, impor barang modal bukan baru dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang telah dimuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 tahun 2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru. Permenperin ini diterbitkan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak baru.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan, barang modal yang dimaksud adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu yang masih layak dipakai atau untuk direkondisi, remanufacturing, difungsikan kembali dan bukan skrap. “Oleh karena itu, impor barang modal bukan baru dapat dilakukan oleh perusahaan pemakai langsung, perusahaan rekondisi, dan perusahaan manufacturing,” tuturnya.

Sementara itu, daftar barang modal bukan baru yang dapat diimpor meliputi kebutuhan kelompok industri alat transportasi darat, industri maritim, industri elektronika dan telematika, serta industri permesinan. Secara lengkapnya daftar barang modal yang ditentukan berdasarkan pos tarif telah dilampirkan dalam Permenperin ini. Barang modal dimaksud antara lain yang masuk dalam pos tarif atau kode HS 84,85,87,89, dan 90.

Khusus barang modal bukan baru untuk industri alat transportasi darat, dapat diimpor apabila berusia maksimal 15 tahun. “Selain itu impor generator dan alternator hanya diberikan untuk tujuan ekspor,” tegasnya.

Dalam Permenperin ini juga disebutkan, perusahaan yang diperbolehkan impor barang modal bukan baru, diantaranya wajib memiliki izin usaha industri, profil perusahaan, rencana dan alasan pemanfaatan barang modal bekas, fasilitas mesin dan peralatan yang sesuai dengan jenis produksinya, jaminan garansi, serta sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

Di samping itu perusahaan pemakai langsung yang termasuk dalam kelompok industri permesinan dan sudah berproduksi, juga diwajibkan memiliki laporan produksi dua tahun terkahir. Sedangkan, perusahaan pemakai langsung yang termasuk dalam kelompok industri maritim, juga diwajibkan memiliki sertifikat pembuatan kapal (builder certificate) dan sertifikat tonase kotor kapal (gross tonnage certificate).

“Selanjutnya, salinan bukti syarat-syarat tersebut perlu disampaikan kepada Kementerian Perdagangan pada saat pengajuan permohonan persetujuan impor,” ujar Menperin. Laporan itu juga wajib dilengkapi pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE). Saat proses penerbitan persetujuan impor, syarat-syarat administratif yang diwajibkan itu disertakan di dalam laporan hasil survei.

Dirjen ILMATE akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan impor barang modal bukan baru ini setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Permenperin ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 25 Februari 2016. --- (Sumber : Warta Ginsi Edisi Juni 2016 Nomor 3466/V) ---


Edisi Juli 2016

Indonesia Jerman Tanda Tangani Kerjasama Senilai USD 875 Juta

Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

Indonesia menargetkan terealisasinya sejumlah penandatanganan Nota Kesepahaman antara perusahaan-perusahaan Eropa dan Indonesia, bersamaan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Eropa pada tanggal 17-22 April 2016. Dalam kunjungan tersebut Presiden akan melakukan kunjungan ke 4 negara yakni Inggris, Jerman, Belgia, dan Belanda bersama rombongan para pelaku usaha yang tergabung dalam KADIN yang dipimpin Ketua Umumnya Rosan Perkasa Roeslani.

Menurut Rosan, penandatanganan MoU yang akan dilakukan dihadapan presiden ini, merupakan langkah nyata dalam meningkatkan ekonomi Indonesia. “Penandatanganan Nota Kesepahaman di hadapanan Presiden merupakan kontribusi riil bagi perkembangan perekonomian nasional,” ujarnya.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan, dalam kunjungan ini KADIN membawa sejumlah delegasi bisnis dan berbagai sektor seperti energy, industri, agribisnis, telekomunikasi, maritim dan berbagai sektor lainnya yang akan dipertemukan dengan para pelaku usaha di negara-negara yang dikunjungi dalam ajang forum bisnis.

“Ini merupakan ajang yang sangat penting dalam memperbesar ataupun membuka potensi investasi baru di Indonesia, sekaligus mempercepat tercapainya kerjasama dagang di bawah kerangka CEPA (Comprehensive Economic Partenrship Agreement) dengan Uni Eropa, yang ditargetkan rampung dalam 2 tahun ke depan”, ujar Shinta.

Berdasarkan data KADIN pada hari pertama kunjungan di Berlin-Jerman, ada penadatanganan nota kesepahaman Business to Business antara pelaku usaha Indonesia dengan Jerman dengan total nilai investasi USD 875 juta. Dari nilai tersebut USD 800 juta merupakan penandatanganan nota kesepahaman antara Ferrostal Cronimet-ANTAM, USD 40 juta Myer Werft-PELNI kemudian APRIL Inava senilai USD 35 juta. Perundingan IE-CEPA

Dalam kunjungan mendampingi lawatan Presiden Joko Widodo ke Eropa tersebut, Menteri Perdagangan Thomas Lembong bersama sejumlah

menteri ekonomi lainnya, salah satunya membawa misi khusus guna menggenjot ekspor non migas melalui tahapan perundingan Indonesia EU Comprehensive Economic Partenrship Agreement (CEPA).

“Pemerintah akan berupaya meningkatkan ekspor non migas ke negara-negara yang dikunjungi dan menarik investasi dari negara-negara tersebut ke Indonesia,” papar Lembong sebelum bertolak ke Eropa. Upaya mendongkrak ekspor dan meningkatkan investasi dilakukan ke sejumlah negara Eropa antara lain Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda. Lawatan ini merupakan kunjungan kerja pertama Presiden ke kawasan Eropa yang bertujuan mempererat kerjasama perdagangan dan investasi dengan negara-negara yang dikunjungi.

“Upaya pemerintah dilakukan guna mendukung ekonomi Indonesia yang sedang bergiat melakukan reformasi melalui serangkaian paket deregulasi dan debirokratisasi,” paparnya. Di Eropa Presiden Jokowi akan menjelaskan arah kebijakan ekonomi Indonesia yang saat ini difokuskan pada dua kata kunci yaitu keterbukaan dan persaingan.

Diperkirakan para pelaku usaha di Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda, serta pemerintahan masing-masing akan melakukan perundingan IE-CEPA bagi peningkatan perdagangan dan investasinya dengan Indonesia. Di Brussels, Presiden Jokowi akan melakukan pembicaraan dengan Presiden Komisi Eropa Jean Claude Juncker. Sejumlah isu yang akan dibahas antara lain adalah tentang IE CEPA. Gagasan IE CEPA ini sebetulnya sudah dirintis sejak tahun 2010 Indoensia EU Joint Vision Group yang menghasilkan rekomendasi kepada kedua pemerintahan pada bulan Mei 2011. Rekomendasi tersebut termuat dalam dokumen yang berjudul Invigorating the Indonesia EU Partnership : Towards a Comprehensive Economic Partenrship Agreement.

“Saat ini Indoensia dan EU sedang mencoba menyelesaikan scoping paper yang memuat aspirasi bersama mengenai kedalaman dan cakupan CEPA Yang akan dirundingkan, meskipun scoping paper itu sendiri bukanlah sebuah perjanjian yang berkekuatan hukum,” jelas Lembong.



Edisi Juli 2016

Industri Besi Baja Pertimbangkan Perbedaan Harga Impor dari Tiongkok

ndustri dan konstruksi di dalam negeri masih butuh banyak besi dan baja, seiring dengan semakin meningkatnya

pembangunan infrastruktur seperti bandara, jembatan, pelabuhan. Tetapi pasokan besi baja juga masih belum bisa menutupi kebutuhan di dalam negeri termasuk untuk proyek infrastruktur. Dalam hal ini, pemerintah tidak punya pilihan kecuali membuka kran impor. Harga besi baja impor juga ternyata lebih murah. Empat negara besar produsen besi baja yakni Tiongkok, Jerman, Spanyol, Brazil membidik pasar dalam negeri Indonesia. Harga besi baja Tiongkok merupakan yang paling murah di antara empat negara produsen tersebut. Satu ton besi baja Tiongkok mencapai hanya sekitar USD 330 per ton. “ Tetapi di dalam negeri, harganya lebih (mahal) dari pada itu (impor dari Tiongkok). Harga per kilo untuk baja paduan antara Rp 100 – Rp 150 ribu. Hitung-hitungan, harga di dalam negeri tidak bersaing,” kata pelaku usaha tanpa mau menyebutkan namanya.

Antsipasi dari pembangunan infrastruktur berbahan baku besi baja, pemerintah Indonesia menerapkan Standart Nasional Indonesia (SNI). SNI pada produk industri material dasar logam itu meliputi tujuh kawat baja tanpa lapisan pilin-an bagi konstruksi beton pratekan (PC Strand/KBjP-P7), kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC Wire/KBjP), kawat baja kuens (Quench) temper untuk konstruksi beton pratekan (PC Bar/KBjP-Q).

Untuk baja profil H hasil pengelasan dengan filter untuk konstruksi umum, baja profil WF-Beam

proses canai panas (BJ.P WF Beam), baja profil kanal untuk proses canai panas (Bj. P I-Beam), baja profil siku sama kaki proses canai panas (Bj.P Siku sama kaki), tali kawat baja, tali kawat baja untuk indutsri migas.

Upaya meningkatkan industri nasional dengan industri yang tangguh, ternyata juga bukan perkara mudah. Beberapa pelaku usaha masih mengendus banyak kepentingan pihak tertentu serta ego sektoral. “Industri besi baja harus memenuhi persyaratan rekomendasi terlebih dahulu dari Kementerian Perindustrian. Ego sektoral muncul ketika ada asosiasi (perusahaan baja dan besi) jelas harus mengacu aturan main. Tetapi pelaku usaha harus ikut yang mana? Karena ada ketentuan API (Angka Pengenal Importir) dan SPI (Surat Persetujuan impor) sudah cukup, tanpa harus rekomendasi (Kemenperin) lagi.”

Ego sektoral memicu pada penghambatan impor besi baja. Beberapa pelaku usaha, dengan naluri bisnisnya mencari akal. Hal ini memicu terjadinya impor illegal. Kalau pemerintah bisa parallel antara satu dengan kementerian lainnya, impor illegal bisa teredukasi di lapangan. “Ada alasan, bahwa pemerintah berkepentingan untuk melindungi industri dalam negeri. Tetapi bagaimana dengan kelanjutan pembangunan, kalau kapasitas produksi di dalam negeri kurang. Termasuk Krakatau Steel (BUMN produsen besi baja) belum bisa mencapai kapasitas produksi ideal. Kontraktor masih mengandalkan impor, harga lebih murah hanya sekitar Rp 4 juta per ton.”

Untuk produk turunan yakni baja lembaran lapis seng (BjLS), ada pemrosesan seperti pengembosan tanda SNI. Sebagaimana pabrikan BjLS berlangsung harus mengikuti sistem standarisasi yang berlaku. Ketika produksi berlangsung, pekerja langsung memberi cap (logo). “(Prosesnya) sedang panas, langsung diberi cap (logo) pada kiri kanan barang. Sehingga produk kami terjamin, terutama besi beton yang beredar di pasaran dalam negeri.” Kata Tony wijaya, pelaku usaha manufacturing BjLS di Jakarta.

Produk BjLS di dalam negeri mampu mencapai kapasitas produksi ideal. Tetapi pelaku usaha masih berharap ada kepastian hukum termasuk kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa. Terutama BjLS impor dari negara Tiongkok

I


Edisi Juli 2016

justru yang mengancam produk manufacturing dalam negeri. “Harganya sama, kami terpukul dan rugi. Impor besi beton ukuran 10 milimeter impor Tiongkok tidak ada SNI. Produk kami, langsung cap kiri kanan. Sehingga kalau ada yang tiru berarti palsu.”

Prinsip daur ulang terhadap limbahnya juga diterapkan terutama potongan potongan sisa. Pihak pabrik menjual Rp 10 ribu per kilo untuk sisa potongan baja. Pabrikan besi beton adalah tulang punggung industri konstruksi. Sehingga kualitasnya harus ditingkatkan, termasuk melalui sistem sertifikasi. Salah satu yang signifikan yakni ukuran besi beton tersebut. Pelaku usaha yang nakal memang sering menarik ukuran yang seharusnya 10 menjadi 7 atau 8 milimeter. “Kami justru berharap pemerintah mengawasi impor besi beton tersebut. Apalagi KS (karakatu Steel) adalah asset negara, dan tidak boleh tutup.”

Krakatau Steel sudah optimal, memperkerjakan puluhan ribu buruh,. Kondisi pasar dalam negeri relative masih bagus sekarang ini, terutama ketika Presiden Jokowi terus genjot pembangunan proyek infrastruktur. Besi beton terutama impor pasti kena pengaruh dari penguatan US Dolar terhadap mata uang rupiah. Kalau harganya terlalu tinggi, distributor besi beton, BjLS juga semakin sulit menetapkan harga yang layak. “Sementara kita harus kerja, pabrik tidak bisa berhenti.”

Sementara kondisi pasar dunia, dimana harga baja dunia April 2016 mencapai USD 365 per ton, lonjakan sampai 20% dari Januari (USD 305 per ton). Harga baja terus membaik, seiring langkah pemerintah Tiongkok memangkas kapasitas produksi terpasang industri baja setempat berkisar 150-200 juta ton.

Tiongkok melakukan hal itu untuk mengatasi overkapasitas produksi baja dunia yang kronis. Dampaknya, terjadi kemrosotan harga baja dalam lima tahun terkahir. Harga baja dunia sempat anjlok 37 persen, bahkan terendah dalam 10 tahun terakhir.

Merespon kondisi pasar dunia tersebut, pelaku usaha melihat perlunya peningkatan kualitas besi baja dalam negeri. Kalau harga bisa bersaing, kualitas sama, Pemerintah juga tidak perlu khawatir dengan tutup buka kran impor. “Kalau memang hitung-hitungan cermat, untuk tingkatkan industri dalam negeri, pemerintah bisa genjot pendapatan negara dari penerapan bea masuk.”



Edisi Juli 2016

Importir Pemegang Kuota Impor Daging Sapi

alam penjelasannya baru-baru ini, Mendag Thomas Lembong mengatakan, kementeriannya telah menerbitkan

penugasan dan persetujuan impor daging sapi kepada empat perusahaan, yakni PT Berdikari Indonesia, PD Dharma Jaya, Perum Bulog, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Namun, yang telah merealisasikan baru tercatat PT Berdikarai Indonesia.

“ Direncanakan impor 5.000 ton, karkas dan secondary cut, realisasi pada 7 Juni 2016 sebanyak 120 ton,” jelas Thomas saat menjawab pertanyaan dalam rapat koordinasi bersama Komisi Perindustrian dan Perdagangan DPR (9/6). Sementara kepada PD Dharma Jaya, pemerintah memberi izin impor daging sebanyak 500 ton secondary cut, Bulog seberat 10 ribu ton berupa manufacturing meat, lidah dan buntut, serta hati dan jantung. Sedangkan kepada PT Perusahaan

Perdagangan Indonesa (PPI) masih diproses penerbitan izinnya.

Menurut rencana, PT. PPI akan disetujui untuk mengimpor daging seberat 29,5 ribu ton berupa karkas, secondary cut, manufacturing meal, lidah dan buntut, serta hati dan jantung.

Ditambahkan Thomas, kebijakan impor dilakukan karena ia melihat dinamika pasar sulit diprediksi. Dan, solusi yang diberikan adalah impor. “Khusus daging sapi, diakui secara jujur, ada aspek keterlambatan dari pihak kami, pemerintah. Harusnya jauh-jauh hari sudah persiapan,” ujar Thomas.

Berdasarkan koordinasi, Mendag dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution, Thomas diminta untuk melakukan monitoring menyangkut perkembangan di pasar yang dinamis, dan terus mendatangkan pasok daging sapi.

D


Edisi Juli 2016

Didenda Kalau perusahaan yang mendapat kuota

impor tersebut tidak merealisasikan impornya, tanpa alasan yang jelas, akan dikenakan sanksi administrative. Hal itu sudah pernah dilakukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) terhadap 32 perusahaan penggemukan sapi (feedloter). “Kami di KPPU, untuk daging spai itu, kami sudah berikan hukuman kepada 32 feedloter dengan denda totalnya Rp 107 miliar,” kata Ketua KPPU M Syarkawi Rauf di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta (6/6). Sanksi yang diberikan itu terkait dengan gejolak dan fluktuasi harga daging sapi dalam beberapa waktu terakhir.

KPPU telah memberikan sanksi berupa hukuman denda dan memperketat pengawasan terhadap persaingan usaha terutama di bidang pangan menjelang hari-hari besar. “Kemudian, misalnya di Jambi, harga ayam naik. Padahal, permintaan tidak nambah, pedagangnya sudah naikkan. Di tingkat peternak pun harga tidak naik,” katanya. Jadi, persoalannya itu umumnya sumbernya berada di tingkat tengah atau pada rantai distribusinya.

“Ini kedepannya yang menjadi pekerjaan beratnya pemerintah. Karena trennya sama juga berlaku pada komoditas bawang merah. Di Nganjuk, sedang panen, harga di tingkat petani sedang turun, tapi di pasar malah mengalami kenaikan. Ini yang rantai distribusi yang bermasalah,” katanya. Ia berpendapat sejatinya persoalan harga daging yang fluktuatif di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya termasuk penentuan kuota.

Menurut dia, data yang tidak sesuai dan simpang siur antar pemangku kepentingan menyebabkan persoalan ketersediaan dan pasokan daging akan tetap bermasalah. “Kalau dasar penentuan kuota masih simpang siur pasti besaran akan sama juga,” katanya.

KPPU menilai ada masalah di rantai distribusi yang memicu kenaikan harga kebutuhan menjelang hari raya. Ketua KPPU M Syarkawi Rauf mengatakan, ada banyak contoh yang menunjukkan permainan harga oleh distributor. Salah satunya di Jambi, harga daging ayam melonjak. Sejumlah pedagang di pasar Jambi mengaku harga naik saat mereka membeli dari distributor.

Padahal, kata Syarkawi, harga seekor ayam dari peternak ke distributor tidak ada kenaikan. Contoh lain, harga bawang merah di Nganjuk, Jawa Timur, naik. Padahal, pasokan bawang merah banyak karena sedang panen. “Di Nganjuk, bawang

merah sedang panen. Tapi pasar malah ada kenaikan. Ini yang rantai distribusinya bermasalah,” ujar Syarkawi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/6).

Syarkawi menambahkan, daging sapi pun tak luput dari permainan. Sejumlah feedloter atau tempat penggemukan sapi, melakukan manipulasi harga. “Kami sudah memberikan hukuman pada 32 feedloter dengan denda total Rp 107 miliar,” tegasnya. Menurut Syarkawi, ada dua persoalan yang menyebabkan harga daging kerap membumbung. Pertama, data konsumsi daging sapi antar kementerian berbeda. Data konsumsi daging di Kementerian Koordinator Perekonomian 2,61 kg per kapita setiap tahun. Namun, di Kementerian Pertanian menyebutkan konsumsinya hanya 1,75 kg per kapita per tahun. “Kalau disini saja ada perbedaan, menentukan kuota bagaimana dasarnya,” ujar Syarkawi. Persoalan kedua adalah masalah klasik, menyangkut panjangnya rantai distribusi. “Selama ini sapi masuk ke feedloter , lalu ke Rumah Potong Hewan (RHP), ke ritel, baru masuk ke end user. Ternyata dari feedloter ke RHP itu ada perantaranya, dan dari RHP ke ritel juga ada perantaranya,” jelas Syarkawi. Sapi Impor Sudah Masuk

Dijelaskan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Muladno, sudah masuk 3 ribu sapi impor asal Australia dan ini merupakan bagian dari izin impor kedua yang berlaku sejak Mei-Agustus. “Itu realisasinya,” ujar Muladno di Jakarta (11/6). Dia mengaku belum mengetahui lebih jauh mengenai kedatangan 3 ribu sapi itu, karena belum mendapatkan laporan dari timnya.

“Saya belum tahu, tapi pasti akan ada laporannya,” ujar dia. Menurut dia, sebelumnya sudah lebih dulu masuk ribuan sapi. Namun, dia mengaku lupa berapa persis jumlah sapi yang masuk saat itu. Namun dia memastikan, dari seluruh kuota yang ditetapkab di kuartal II/2016 yang jumlahnya sebanyak 250 ribu sapi, yang masuk belum mencapai 10 ribuan.

Sementara itu, pemerintah terus mencari alternatif strategi untuk meredam harga daging sapi, selain dengan menggenjot operasi pasar dan membuka kran impor. Salah satunya seperti dikemukakan Mendag Thomas Lembong, pemerintah berencana melakukan deregulasi menyangkut aturan penggemukan sapi (feedlot) yang dinilai membatasi pasokan daging.


Edisi Juli 2016

“Ada aturan tertentu yang membatasi pasokan daging. Contohnya, sapi yang ada di feedloter kalau belum melampui masa penggemukan empat bulan, nggak boleh keluar. Mungkin sementara kita longgarkan itu,” ujar Thomas. Lamanya akan kita kurangi dari 4 bulan menjadi hanya 2 bulan. Seperti yang diketahui, sapi potong asal impor sebelum dikirim ke rumah potong hewan, sapi-sapi tersebut harus digemukkan dulu sampai mencapai berat ideal.

Dalam No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, diatur, sapi bakalan yang masuk ke rumah potong hewan (RHP) harus melewati empat bulan proses penggemukan. Dengan pelonggaran aturan itu, Thomas ingin sapi segera masuk ke RHP sehingga dagingnya lebih cepat didistribusikan. Perubahan peraturan itu disambut baik oleh asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo).

Direktur Eksekutif Apfindo Johny Liano menyambut baik pelonggaran regulasi tersebut. “Menurut saya aturan dilonggrakan tidak hanya untuk jangka pendek. Memang seharusnya direvisi karena sudah ada teknologi penggemukan yang lebih maju,” ujar Johny (10/6). Saat ini, dengan jumlah hari yang lebih pendek, pengusaha penggemukan sapi sudah bisa menambah berat badan yang memenuhi syarat sebagai sapi potong. Impor Sapi Potong Guna Menekan Harga

Ketika berada di M2edan (Sumut), Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf meminta agar pemerintah untuk sementara mempermudah masuknya impor sapi potong guna menekan harga daging sebagaimana harapan Presiden RI Joko Widodo yaitu sebesar Rp 80 ribu per kilogram. “Kebijakan itu dinilai langkah tepat karena impor daging sapi beku seperti saat ini kurang efektif mengingat dampak positifnya bersifat sementara atau untuk jangka pendek,” ujar Syarkawi Rauf (10/6).

Dilanjutkan Syarkawi Rauf di sela sosialisasi tentang KPPU, antara lain, dengan penyerahan tenda betor kepada puluhan pengemudi betor dalam rangka HUT KPPU dan mengikuti persidangan kasus. Usulan itu juga mengacu pada fakta dari hasil inspeksi mendadak bahwa harga daging sapi dewasa ini yang Rp 110 ribu sampai dengan Rp 120 ribu/kg memang karena harga di

feedloter mahal, bukan karena kenakalan importir atau pedagang.

“Jadi, kalau impor dipermudah, harga jual bisa murah,” katanya. Keyakinan harga murah itu mengacu pada kondisi di Malaysia yang harga dagingnya relative lebih murah. Padahal, mereka juga mengimpor dari Australia. “Tentunya kebijakan impor itu harus dibarengi dengan pembinaan peternak lokal untuk meningkatkan hasil ternak sehingga nantinya tidak perlu impor,” ujar Syarkawi.

Menyangkut sasaran harga Rp 80 ribu/kg, harga itu bisa terwujud apabila harga di tingkat feedloter mencapai Rp 43 ribu/kg, atau Rp 35 ribu s/d Rp 40 ribu/kg dalam keadaan hidup. “Selain mempermudah impor, pemerintah harus dapat menekan biaya lainnya, seperti bea masuk, proses/biaya pemeriksaan di balai karantina dan biaya transportasi yang cukup mahal, juga lamanya masa penggemukan,” ujar dia.

Agar harga sapi bisa lebih murah di Australia, kata Syarkawi, impor harusnya pada saat musim panas karena harganya lebih murah (USD 2,7/kg) daripada pada saat musim dingin (USD 3,2/kg). Menurut Syarkawi, beda dengan kasus pada tahun 2015 yang ditemukan KPPU feedloter melakukan penahanan pasokan daging sapi ke rumah potong hewan (RHP) dari yang biasanya 30 ekor menjadi 8 ekor per hari.

Maka, pada tahun ini tidak ditemukan kasus itu karena harga yang mahal akibat harga dari beli di importir memang mahal. “Pada tahun lalu, ada 32 feedloter yang diberi sanksi KPPU,” katanya. Kalau harga di feedloter sebesar Rp 43 ribu/kg, harga di RHP menjadi dua kali lipat atau Rp 86 ribu/kg. “Ditambah ongkos sekitar Rp 20 ribu maka harga menjadi Rp 106 ribu sehingga di tingkat konsumen tentunya menjadi Rp 110 ribu sampai dengan Rp 120 ribu/kg,” katanya.

Kepala Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan Abdul Hakim Nasution mengatakan bahwa kasus daging di Sumut yang naik menjadi Rp 110 ribu s/d Rp 130 ribu/kg penyebabnya sama dengan di Jakarta. “Tidak ada temuan kasus daging sapi pada tahun ini. KPPU Medan masih terus melakukan pemantauan,” katanya. --- (Sumber : Warta Ginsi Edisi Juni 2016 Nomor 3466/V) ---


Edisi Juli 2016

Penilaian KPPU : Manajemen Stok Pangan Nasional Masih Lemah

etika berada di Makasar, Sulsel, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menyatakan, menurut

penilaian dia manajemen stok pangan nasional masih lemah sehingga menyebabkan terjadinya lonjakan harga berbagai komoditas pangan. “Yang jadi masalah adalah lemahnya manajemen stok pangan nasional,” ujar Syarkawi (13/6).

Dicontohkan oleh Syarkawi, bagaimana stok bawang merah nasional bisa mencapai 1,2 juta ton per tahun, sementara kebutuhan bawang merah nasional hanya sekitar 975 ribu ton. Ini berarti ada kelebihan stok sekitar 225 ribu ton. Apalagi kata dia, musim panen bawang merah di Indonesia tidak bersamaan di berbagai daerah. Namun karena lemahnya manajemen stok, pada saat puncak musim panen, harga komiditi ini justru anjlok, sementara pada musim penghujan harganya melonjak.

“Dalam kondisi puncak musim panen, petani menjadi pihak yang paling dirugikan,” jelas Syarkawi. Faktor lain yang menjadi penyebab tingginya harga bawang, antara lain panjangnya rantai pemasaran komiditi pangan bersangkutan. Untuk sampai ke pasar induk Kramat Jati ada enam rantai pemasaran. Jika setiap pihak masing-masing mengambil untung Rp 2 ribu, maka akan ada selisih harga hingga Rp 12 ribu dari harga yang diterima petani. “Bagaimana membereskan rantai tata niaga komiditi pangan, ini juga menjadi tugas yang penting,” ungkap Syarkawi.

Sekarang, peran pemerintah belum kelihatan, padahal itulah modal paling penting untuk melawan monopoli stok pangan, distribusi,

dan harga. “Kami sudah menyampaikan (ke pemerintah) Indonesia harus segera melakukan manajemen stok pangan nasional, tidak hanya saat menjelang Lebaran, tapi juga untuk kondisi normal lainnya,” tambah Syarkawi di Kuta, Bali (13/6).

Kekusutan manajemen pangan itu terlihat nyata pada komoditi bawang. KPPU, kata Syarkawi, pernah melakukan survei di beberapa titik di Indonesia. Hasilnya, bawang merah lokal dengan kualitas terbaik, stoknya mencapai, 2 juta ton per tahun. Sementara itu, konsumsi per tahun hanya 975 ribu ton. “Pertanyaannnya, kenapa harga bawang terus meroket sampai Rp 45 ribu? Padahal harga di tingkat petani lokal hanya Rp 10 ribu – Rp 12 ribu. Siapa yang bermain ?” tanya dia.

Disarankan Syarkawi, perbaikan manajemen stok pangan nasional dalam jangka pendek dapat dilakukan, antara lain dengan cara intervensi pasar, menyerap semua produk lokal, dan melakukan operasi pasar secara ketat.

Untuk jangka menengah dan panjang, memperbaiki sistem resi gudang menjaga stok. “Kewenangan Bulog juga harus diperluas, bukan hanya menangani beras meululu. Peran Bulog mesti lebih sentral. Bulog harus bisa menyerap semua produk pangan lokal dengan harga bersiang,” ujarnya.

Ketidak-optimalan serapan Bulog selama ini memang banyak terjadi di daerah. Sebagai contoh, di Purbalingga, Jawa Tengah, pemerintah setempat meminta Bulog Subdivre Banyumas mengoptimalkan serapan hasil panen petani. “Saya juga minta Bulog agar meningkatkan penyerapan, paling tidak 50% dari hasil petani sehingga petani mendapat harga sesuai dengan harga pembelian pemerintah,” ujar Bupati Purbalingga Tasdi. Sementara itu, di Bangka, Babel, tingginya harga beras di tingkat petani justru membuat Bulog Subdivre Bangka tidak mampu menyerap beras. Kepala Bulog Subdivre Bangka Erwin Budiawan mengatakan harga beras di sentra penghasilnya mencapai Rp 9.000 per kg. “Padahal Bulog menyerap beras di tingkat petani di harga Rp 7.300 per kg.”

Sementara itu, KPPU akan menindak tegas terhadap pelaku usaha yang mempermainkan harga atau melakukan praktik pengkartelan pangan

K


Edisi Juli 2016

sehingga harga pangan melonjak drastis. Penindakan tersebut, menurut Syarkawi, bisa berujung sanksi. “Ya bisa saja jatah stok untuk disuplai dikurangi, bahkan pencabutan izin, tergantung pelanggarannnya,” ujarnya.

Saat melakukan sidak beberapa waktu lalu di Nganjuk, Jawa Timur, KPPU menemukan penimbunan bawang merah dan kemudian dijual lagi saat harga mahal. “Kita sedang menyusun kajian, semacam laporan singkat, setelah itu baru disampaikan ke Presiden,” kata Syarkawi. Para pelaku pengkartelan itu, lanjut dia, perlu ditindak tegas agar harga pangan di pasar tetap stabil.

Tekan Harga, Potong Rantai Distribusi

Kementan, Kemendag, Kemenperin, dan Kementerian Koperasi dan UKM telah sepakat membentuk tim untuk mengendalikan harga pangan. “Tim ini dibentuk dengan lengkap, anggotanya termasuk dari eselon satu dan dua. Kami ingin tim ini berjalan secara terus menerus bukan hanya pada Ramadhan tetapi juga setelahnya,” jelas Mentan Amran Sulaiman (10/6).

Ditambahkan Amran, fokus utama yang akan dilakukan untuk mengendalikan harga pangan adalah dengan memotong rantai pasokan dari hulu ke hilir. Dengan demikian, petani, pengusaha, dan konsumen sama-sama diuntungkan. Adapun tugas tim bersama itu adalah mengamankan pasokan pangan serta menyusun konsep struktur baru pasar pangan.

Sementara Mendag Thomas Lembong

menyatakan, kerja sama empat kementerian terkait pangan ini merupakan sebuah langkah maju. “Masalah di satu kementerian merupakan tanggung jawab bersama, tidak boleh ada saling menyalahkan,” tutur dia. Menperin Saleh Husin menambahkan bahwa pemerintah siap memotong rantai pasokan pangan agar harga yang sampai di tingkat konsumen realistis. Dirinya menyebutkan sektor pengolahan pangan memiliki rantai pasok yang panjang hingga menjangkau konsumen.

“Inilah ide pertemuan, bagaimana memangkas rantai pasok agar harga sampai ke konsumen itu realistis,’ ujarnya. Kesepakatan kerja sama dari rapat koordinasi empat menteri yang juga dihadiri oleh beberapa pejabat Kementerian BUMN, Kadin, serta organisasi-organisasi pangan ini adalah yang pertama.

Kementerian Pertanian bertanggung jawab atas penyediaan pasokan pangan melalui peningkatan produksi, kapasitas petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Kementerian Perindustrian bertanggung jawab mengembangkan industri pangan primer dan olahan komoditas pangan serta koordinasi pelaku industri. Kementerian Perdagangan fokus untuk distribusi pangan, mengendalikan harga dan rantai pasok pasar serta koordinasi dengan pelaku pasar untuk menjamin stabilitas harga. Kementerian Koperasi dan UKM mengerjakan sektor pengembangan kelembagaan koperasi. Kelima, Kementerian BUMN melakukan pembinaan BUMN untuk meningkatkan stok dan operasi pasar.



Edisi Juli 2016

Kebijakan Ekonomi Yang Salah Harus DievaluasiPada saat peluncuran buku “Widjojo

Nitisastro : Panditaning Para raja”, di Jakarta (21/5), wapres Jusuf Kalla (JK) mengatakan, ketertinggalan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari negara-nagara lain bukan disebabkan karena kurang potensi dan ketidak-mampuan, tapi karena ada kebijakan keliru, dan kebijakan itu harus dievaluasi kembali.

“Kalau kita tidak boros susbsidi BBM untuk 10 tahun, jika dihitung bunganya saja mampu mencapai Rp 2.000 triliun. Kalau ada dana sebegitu besar, sudah bisa kita membangun segala infrastruktur sejak 10 tahun dari sekarang. Kebijakan kita perlu dievaluasi kembali, ada kesalahan besar yang telah dibuat,“ jelas JK.

Sebagaimana diketahui, Widjojo Nitisastro adalah salah satu dari arsitek ekonomi Indonesia yang penting saat awal Orde Baru berkuasa. Saat ini ekonomi Indonesia morat-marit dan diperlukan pondasi ekonomi yang kuat. Selain dia, terdapat ahli ekonomi lain Indonesia yang juga berjasa tentang ini, diantaranya Sumitro Djojohadikusumo dan Ali Wardana.

Lebih jauh dikemukakan Jusuf Kalla, kemampuan Indonesia tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya negara-negara lain, diantaranya Malaysia, Korea selatan, dan China yang dahulu memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah Indonesia, perlahan sudah mengungguli dan meninggalkan kita.

Menurut dia, asset orang Indonesia lebih banyak disimpan di luar negeri dan jika diakumulasi jumlah melebihi jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Dia diketahui, berkali-kali menyatakan hal terkait pengampunan pajak. Jika kekayaan itu pun memang benar terbukti, Kalla mengaskan Indonesia sebenarnya jauh lebih kaya daripada Malaysia.

“Asset Indonesia lebih banyak di luar negeri daripada di dalam. Apa yang keliru? Bisa saja keliru dalam undang-undang ekspor-impor, bisa pula keliru dalam menerapkan UU devisa, bisa keliru dalam UU Perpajakan. Yang jelas, kebijakan ekonomi kita memang perlu dievaluasi,” ujar Kalla. RUU Pengampunan Pajak diestimasi akan menambah penerimaan pajak senilai RP 180 triliun yang dihitung berdasarkan asumsi rata-rata tarif tebusan sebsar 4% untuk deklarasi di luar negeri

dan 2% di dalam negeri. Pemerintah juga terus mengejar penerimaan pajak melalui upaya pemeriksaan terhadap wajib pajak, meskipun kebijakan pengampunan pajak belum dilaksanakan.

Pertumbuhan Berkualitas

Sementara itu, berbicara tentang pertumbuhaan ekonomi, anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengaku kurang puas dengan angka pertumbuhan ekonomi kuartal I/2016 yang dicapai pemerintah sebesar 4,92%. Pemerintah seharusnya mampu mematok pertumbuhan lebih realistis. Jangan memasang target pertumbuhan yang tinggi sampai 5,3%, sementara realisasinya hanya 4,92% dan terjadi kontraksi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha.

“Logikanya ketika postur APBN-P berkurang, mestinya prestasi pertumbuhan juga akan ikut terpengaruh,” tambah Heri di kompleks DPR, Senayan Jakarta (8/6). Dilanjutkan Heri, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) tidak terlalu peduli urusan pertumbuhan. Buat mereka, yang penting mereka bisa makan. “Jadi pemerintah suruh kerja dong. Masa 1 persen nggak bisa. Jadi pertumbuhan 5,1 persen dianggap cukup realistis,” ujar dia.

Menurut Heri, pertumbuhan yang ideal seharusnya digerakkan investasi dan ekspor impor. Sementara saat ini posisi impor-ekspor mengalami pertumbuhan negative akibat melemahnya harga komoditas dan permintaan. “Kondisi kita saat ini di drive sebagian besar oleh konsumsi rumah tangga, yang salah satunya diberikan pemerintah. Ini menandakan konsumsi rumah tangga tumbuh moderat akibat lemahnya aktivitas ekonomi,” jelas dia.

Dalam mengukur seberapa jauh angka pertumbuhan ekonomi ini tercapai, saran Heri, pemerintah tak perlu susah-susah. Hal ini bisa terlihat dari penyerapan tenaga kerja, dan perkembangan kemiskinan di Indonesia. “Karena dari target pembangunan 2016 tentang tingkat pengangguran terbuka sebelumnya 5,2 – 5,5 persen berubah menjadi 5,4 – 5,7 persen, dengan kenaikan tingkat kemiskinan dari 9-10 persen menjadi 10 – 10,6 persen,” ujar dia menutup penjelasannya.



Edisi Juli 2016

Pemerintah Mengurangi Impor Tembakau Hingga 42 Persen

Wapres Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan,

pemerintah telah memutuskan akan mengurangi impor tembakau, artinya harus menggunakan hasil panen tembakau dalam negeri sehingga diharapkan tidak merugikan petani.

“Efek tembakau atau tembakau bagaimanapun harus dikurangi. Itu disetujui bersama tanpa merugikan, katakanlah petani. Apalagi pabrik rokok kita masih mengimpor 42 persen tembakau, yang pertama dikurangi impornya. Jadi, pabrik rokok harus memakai semua dalam negeri,” ujar JK di kantor Wapres (14/6).

Selanjutnya, diungkapkan JK kebijakan yang akan diambil pemerintah adalah menaikkan cukai rokok. Dengan harapan, harga jual rokok meningkat sehingga tidak dijangkau oleh anak di bawah umur. Seperti diketahui, dalam rapat terbatas (ratas) mengenai FCTC, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia adalah satu-satunya negara Asia yang belum menandatangani atau meratifikasi kerangka kerja konvensi pengendalian tembakau. RPP Tembakau

Sebelumnya, ribuan petani tembakau dikerahkan dan didatangkan dari Jateng berdemo ke Kemkes dan DPR. Mereka mendesak agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tembakau jangan disetujui karena akan membuat petani tembakau menganggur.

Akhirnya, RPP Tembakau tersebut tidak jadi disahkan. Padahal RPP tidak melarang petani menanam tembakau, tembakau masih boleh

ditanam, tapi bukan untuk rokok dan cerutu. Disisi lain, rokok itu memiskinkan rakyat yang sudah miskin. Soalnya, rakyat yang sudah miskin ketagihan merokok dan harus menyisihkan penghasilan mereka sekitar Rp 3.600.000 untuk membeli rokok setiap tahunnya.

Anehnya, pabrik rokok tidak mengerahkan buruh pabrik rokok karena kalau buruh rokok dikerahkan, pabrik akan terhenti dan menimbulkan kerugian. Juga akan terlalu jelas bahwa hal itu ada kaitannya dengan kelangsungan usaha pabrik rokok bersangkutan. Akan Ratifikasi FCTC

Dalam suatu kesempatan, Dirjen pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kemkes Subuh menyatakan, sampai saat ini persoalan ratifikasi Framework Convention Tobacco Control (FCTC) masih dibahas di tingkat sidang kabinet. Hasilnya nanti akan diserahkan kepada presiden untuk segera ditindaklanjuti.

“Dalam waktu dekat ini akan ditandatangani, mungkin habis Lebaran,” ujara Subuh (21/6). Ditambahkan Subuh, penandatanganan itu disebabkan hampir seluruh negara sudah meratifikasi usul Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang pemanfaatan dan pemasaran produk tembakau. Tidak terkecuali sepeti Tiongkok dan Brazil yang merupakan negara penghasil tembakau terbesar di dunia. FCTC bukan semata-mata menyangkut persoalan industri rokok yang dianggap bisa merugikan dari sisi ekonomi akibat berkurangnya penerimaan cukai.

Lebih dari itu, hal itu merupakan komitmen suatu negara untuk melindungi generasi muda dari resiko serta dampak bahaya rokok terhadap kesehatan. “Kita harus menyadari banyak yang meninggal karea rokok. Lebih miris lagi, jumlah perokok pemula justru terus meningkat.



Edisi Juli 2016

Penyetoran Biaya Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik

alam rangka penyempurnaan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara dengan pemanfataan

perkembangan teknologi informasi, pemerintah menetapkan pembayaran atau penyetoran penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai secara elektronik. Jenis penerimaan negara sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.40/PMK.04/2016 dalam rangka impor meliputi bea masuk, bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk impor tujuan ekspor (KITE). Kemudian denda administrasi pabean, pendapatan pabean lainnya, PPN Impor PPh Pasal 22 Impor, PPnBM Impor, bunga penagihan PPN Pasal 22 Impor, dan penerimaan negara bukan pajak.

Selanjutnya, penerimaan negara dalam rangka ekspor, meliputi bea keluar, denda administrasi keluar, bunga bea keluar, pendapatan pabean lainnya dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara atas barang kena cukai, meliputi cukai hasil tembakau, cukai etil alcohol, cukai minuman mengandung etil alcohol, denda administrasi cukai, pendapatan cukai lainnya, pajak rokok serta penerimaan negara bukan pajak.

Pendapatan pabean lainnya, berupa bunga atas bea masuk, bunga atas denda adiministrasi pabean, bunga atas denda administrasi ekspor selain bea keluar, bunga atas denda administrasi berupa denda atas pelanggaran pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek-cek, perjalanan, surat sanggup bayar atau bilyet giro ke dalam atau keluar daerah pabean. Pendapatan cukai lainnya terdiri dari bunga atas utang cukai, kekurangan cukai, atau denda administrasi cukai serta biaya pengganti pencetakan pita cukai.

Melalui Bank atau Pos Persepsi

Pembayaran atau penyetoran tersebut dilakukan oleh wajib bayar atau wajib setor melalui bank atau pos persepsi. Pembayaran penerimaan negara atas impor atau ekspor barang yang dilakukan oleh penumpang, awak sarana

pengangkut dan pelintas batas, dapat dilakukan melalui bendahara penerimaan di kantor Bea dan Cukai. Waktu pembayaran penerimaan negara melalui bendahara penerimaan di kantor Bea dan Cukai, wajib disetor ke kas negara oleh bendahara penerimaan melalui bank atau pos persepsi setiap akhir hari kerja saat penerimaan itu diterima. Mekanisme penyetoran penerimaan negara secara berkala dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan Electronic Data Capture (EDC) atau dengan meng-kredit ke rekening bendahara penerima. Pembayaran penerimaan negara, wajib disetorkan oleh bendahara penerima ke kas negara melalui bank atau pos persepsi paling lama pada hari kerja berikutnya sejak pemabayaran telah diterima di rekening bendahara penerima dan telah tersedia rincian datanya.

Wajib bayar atau wajib setor melakukan pembayaran penyetoran penerimaan negara ke bank dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Ditjen Bea dan Cukai. Untuk memperoleh kode billing dapat dilakukan dengan melakukan rekaman data ke sistem billing Ditjen Bea dan Cukai sesuai ketentuan. Perekaman data oleh wajib bayar dilakukan untuk setiap dokumen dasar pembayaran atau perekaman data oleh wajib setor juga dapat dilakukan untuk setiap dokumen dasar pembayaran penerimaan negara.

Kode billing mempunyai masa kadaluarsa. Jika kode billing diperoleh dari perekaman oleh wajib bayar atau kuasanya, wajib bayar atau kuasanya bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran datanya. Dalam hal pembayaran penerimaan negara dilakukan dengan menggunakan kode billing, tidak diperlakukan pemberian tanda tangan, cap basah, atau tanda pengesahan lainnya pada dokumen pemberitahuan pabean dan cukai.


D


Edisi Juli 2016

Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Asosiasi Pelabuhan Dunia

Dalam suatu keterangan tertulis disampaikan Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Edi Priyanto beberapa waktu lalu (5/2), Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi asosiasi pelabuhan dunia, The 30th IAPH World Port Conference, pada tahun 2017. Konferensi yang diikuti setidaknya 1.500 anggota delegasi yang mewakili pelabuhan-pelabuhan di dunia direncanakan akan digelar di Bali Nusa Dua Convention Center pada 7-12 Mei 2017.

Di tengah pertemuan bersama Sekretariat Tetap Pelindo I, II, II, dan IV untuk membahas persiapan penyelenggaraan konferensi tersebut, Edi Priyanto mengatakan, BUMN kepelabuhan di Indonesia perlu berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kepelabuhan, baik dalam tingkat regional maupun internasional. Salah satunya dengan berpartisipasi dalam asosiasi pelabuhan dunia, International Association Ports and Harbour (IAPH).

Menurut dia, sebagai anggota aktif IAPH Pelindo I, II, II, dan IV akan menjadi tuan rumah den penyeleggara sekaligus. Terselenggaranya acara itu diharapkan dapat menjadi forum potensial bagi para pelaku bisnis kepelabuhan untuk saling mempromosikan ide dan produk masing-masing, serta menjadi sarana promosi dan pembelajaran bagi pengelolaan pelabuhan di Tanah Air.

International Association Ports and Harbour (IAPH) didirikan sejak 1955 dan merupakan aliansi pelabuhan global, yang saat ini telah mewakili lebih dari 200 pelabuhan di 90 negara, dengan total kargo yang dilayani mencapai 60% dari perdagangan dunia via laut serta hampir 80% dari arus peti kemas di seluruh dunia.

Selain itu, individu dan organisasi yang memiliki kepentingan atau terlibat dalam berbagai bisnis kepelabuhan dan maritim, dipresentasikan sebagai Associate Members. IAPH merupakan organisasi nonprofit dan nonpemerintah yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang. Konferensi IAPH berlangsung setiap dua tahun (tahun ganjil), biasanya pada April, Mei, atau Juni, dan dikenal dengan sebutan IAPH World Port Conference. Pada konferensi tersebut, para komisaris, direktur, manajer, dan orang yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengoperasikan pelabuhan berkumpul dalam satu atap untuk berbagi pengalaman dan informasi tentang isu-isu yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama.

Deep Sea Port

Dalam pertemuan dengan kalangan dunia usaha Belanda di sektor kemaritiman terlibat dalam pembangunan pelabuhan laut dalam (deep sea port), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak kalangan dunia usaha Belanda untuk ikut membangun pelabuhan laut dalam (deep sea port) di Indonesia. Jokowi mengatakan, Indonesia membutuhkan pelabuhan laut dalam untuk menunjang kapal-kapal besar yang melintasi rute dari Sabang sampai Marauke. “Saya undang perusahaan-perusahaan bidang maritim di Belanda untuk terlibat dalam pembangunan deep sea port di wilayah Indonesia Timur,” jelas Presiden dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Kerajaan Belanda mark Rutte di Catshuis, Den Haag, Belanda (24/4).

Pada kesempatan itu, Jokowi memberikan apresiasi tinggi atas partisipasi perusahaan Belanda dalam proyek infrastruktur maritim di Indonesia, seperti pembangunan deep sea port Kuala Tanjung dan Pelabuhan Tjg Priok. “Partisipasi perusahaan Belanda sangat dihargai oleh Indonesia,” katanya. Pemerintah Indonesia membutuhkan dana sekitar USD 7 miliar atau setara Rp 75 triliun untuk membangun lima pelabuhan besar pendukung program tol laut. Dengan konsep infrastruktur yang terintegrasi di darat dan udara, diharapkan dapat menekan biaya transportasi dan distribusi logistik sehingga harga kebutuhan pokok menjadi lebih murah.

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan Tim Komunikasi Presiden (TKP), disebutkan, Presiden Jokowi sangat mengapresiasi minat Belanda untuk mendukung Indonesia mewujudkan visi poros maritim. Visi tersebut diwujudkan melalu pengembangan maritime cluster, baik di sektor perikanan, pembangunan kapal laut, dan sumber daya laut. Selain itu, kedua pemimpin juga membahas tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui program vocational training bagi pelajar dan mahasiswa sekolah maritim di Indonesia. “Hal lain yang tak kalah penting adalah pengembangan peta jangka panjang pembangunan maritim Indonesia.”



Edisi Juli 2016

Komoditas Kedelai :

Produksi Sulit Naik Ketergantungan Impor Tetap Tinggi

Hampir sebagian besar penduduk negeri ini

mengenal tempe dan tahu. Setiap makan, tak lengkap rasanya bila tidak ada tempe dan tahu. Oleh karena itu, adalah wajar ketergantungan bangsa ini terhadap tempe dan tahu dengan bahan dasar dari kedelai itu sangat besar. Persoalannya, Indonesia sangat bergantung sekali pada kedelai impor. Indonesia sendiri setiap tahunnya membutuhkan sebanyak 2,5 juta ton kedelai untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Dari kebutuhan sekitar 2,5 juta ton per tahun, 1,7 juta ton diantaranya harus dipenuhi dari impor.

Ironisnya, Indonesia yang dikenal sebagai negeri tempe tahu tidak mampu memenuhi kebutuhan kedelai itu. Petani lokal hanya mampu memenuhi 60% kebutuhnan dalam negeri. Dalam rangka itu, pemerintah pun merencakanan swasembada kedelai tahun 2014. Namun produksi itu tidak pernah mengalami kenaikan. Karena ketergantungan impor yang sangat tinggi, tentunya gejolak harga di pasar sangat rentan sekali terhadap pasokan di dalam negeri.

Ketergantungan terhadap kedelai impor konon juga sengaja dikondisikan oleh negara produsen kedelai, khususnya Amerika Serikat. Dikatakan negara-negara produsen komoditas pertanian akan terus menggunakan segala cara untuk mempertahankan penguasaan pasar di negara sasaran ekspor.

Ketua Dewan Kedelai Nasional (DKN), Benny Kusbini di Jakarta, mengakui pemerintah saat ini berupaya melepaskan ketergantungan pada kedelai impor. Kedelai masuk sebagai salah satu dari tiga komoditas pangan yang ditargetkan bisa swasembada pada 2017 yakni padi, jangung, dan kedelai. Namun sampai tahun 2016 ini produksi kedelai diperkirakan masih sulit beranjak dari kisaran 800 ribu sampai 900 ribu ton per tahun sehingga impor kedelai belum bisa dikurangi.

Benny menyebutkan dua penyebab utama produksi kedelai sulit naik, yakni luas lahan kedelai yang tidak bertambah serta harga kedelai masih kurang menarik bagi petani. Dia menuturkan harga kedelai di tingkat petani saat ini hanya sekitar Rp 5.000/kg, jauh dibandingkan harga beras. Akibatnya

petani kedelai banyak yang beralih menanam padi karena jauh lebih menguntungkan.

Menurut Benny, agar harga kedelai menguntungkan buat petani tapi juga tidak memberatkan konsumen, pihaknya mengusulkan adanya kebijakan subsidi harga. Tanpa adanya perbaikan harga, sulit mendongkrak produksi kedelai nasional. “Yang paling adil, dan ini solusi jitu, petani harus bisa menikmati keuntungan tapi masyarakat juga tidak diberatkan,” katanya.

Sementara itu, menurut Guru Besar Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Munif Ghulamahdi, terdapat tiga tantangan yang menghambat swasembada kedelai di Indonesia. Pertama, ketersediaan bibit yang selama ini suliit didapat oleh kalangan petani kedelai, sehingga proses tanam komoditas tersebut menjadi terganggu.

Kedua, ketersediaan lahan menjadi persoalan utama hambatan swasembada kedelai. Selama ini, lanjutnya produksi kedelai hanya dilakukan di kawasan Jawa. Padahal lahan di Jawa sekarang sudah banyak dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan. Ketiga, faktor penghambat swasembada kedelai adalah persoalan sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, jumlah SDM yang fokus pada komoditas kedelai di Indonesia dinilai minim. Dampaknya, produkstivitas kedelai sedikit dan berdampak pada pemanfaatan impor. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar sinergitas dari akademisi, petani, dan pemerintah terus dilakukan guna mencapai target swasembada kedelai pada 2018.

Munif menuturkan pihaknya saat ini telah melakukan percobaan tanam kedelai di lahan non Jawa seperti di Papua, Kalimantan, Sulawesi dan daerah lainnya dengan tingkat produksi mencapai lebih dari 2 ton per hektar. Dia optimis target swasembada kedelai mencapai 2,5 juta ton akan tercapai jika lahan baru tanam kedelai dimaksimalkan. --- (Sumber : Berita Ginsi Jatim Edisi Juli No 1420/XLVII) ---


Edisi Juli 2016

Paket Kebijakan Ekonomi Ke-12 Semakin Beri Kemudahan Berusah

Presiden Joko Widodo kembali menekankan agar kemampuan berusaha di Indonesia semakin baik. Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai kemudahan berusaha di Kantor Presiden.

Presiden mengemukakan, kemudahan berusaha di Indonesia saat ini berada pada peringkat ke 109 dari 189 negara. Dengan memperbaiki iklim berusaha, Presiden menargetkan tahun depan Indonesia berada di peringkat ke-40.

Untuk memperbaiki iklim berusaha itu pemerintahtelah mengeluarkan kebijakan ekonomi sebanyak 12 paket hingga 28 April 2016. Paket kebijakan tersebut berfokus pada pemangkasan sejumlah prosedur, biaya, dan izin yang dibutuhkan untuk berusaha, terutama untuk pengusaha kecil dan menengah. Karena itu Presiden menginginkan implementasi paket kebijakan tersebut di lapangan benar-benar dilaksanakan. “Langkah-langkah perbaikan diperlukan, karena saya ingin peringkat ease of doing business bisa diturunkan dari peringkat 109 menjadi peringkat ke-40,” tandas Presiden.

Selanjutnya Presiden mengatakan, paket kebijakan penting yang mencakup 10 indikator kemudahan berusaha. Dengan adanya paket kebijakan tersebut sejumlah prosedur pengurusan dalam berusaha mampu dipangkas menjadi hampir 49 prosedur. “Kalau dilihat dari pemangkasannya memang sudah kelihatan, tetapi dalam prakteknya saya ingin betul-betul ini kita ikuti bersama, terutama dalam implementasi di lapangan,” ujar Presiden.

Selain pemangkasan prosedur, paket kebijakan ekonomi ke-12 turut memangkas jumlah perizinan dan juga waktu yang dibutuhkan untuk mengurus usaha. Sebagai contoh, perizinan yang sebelumnya berjumlah sembilan izin dipotong menjadi enam izin, sehingga perizinan yang sebelumnya memakan waktu 1.566 hari dipersingkat menjadi 132 hari.

Namun demikian Presiden menginginkan agar pemangkasan prosedur, izin, dan biaya tidak hanya berupa tulisan kebijakan semata, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan. Ini karena sampai saat ini Presiden masih menemukan adanya layanan yang masih belum berbenah. “Saya minta langkah-langkah perbaikan dalam kebijakan ke-12 ini betul-betul berjalan di lapangan dan berubah secara nyata. Saya lihat, misalnya, terkait jumlah hari dan biaya dalam ukuran pembuatan PT masih belum berubah. Kemudian proses pengurusan sertifikat tanah juga masih belum,” ungkapnya.

Dalam rapat terbatas yang juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ini, Presiden menegaskan bahwa perbaikan dan tindak lanjut paket kebijakan ekonomi ke-12 juga dilakukan secara nasional. Perbaikan dan perubahan, tambah Presiden, juga haru sampai ke daerah. Perbaikan yang dilakukan tidak hanya ditujukan untuk mengejar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai negara layak investasi. “Saya sudah titip ke para bupati untuk menindaklanjuti apa yang sudah kita lakukan di paket kebijakan ekonomi ke-12 itu. Pemerintah menginginkan kebijakan ini berlaku secara nasional,” tandas Presiden, seraya menambahkan Indonesia harus mendapatkan peringkat layak investasi agar memperluas akses Indonesia pada pasar keuangan internasioanl dengan biaya perolehan dana yang lebih rendah. Selain itu predikat layak investai juga akan membuat biaya dana pasar internasioanl korporasi yang lebh murah. Hal ini juga akan meningkatkan persepsi positif Indonesia yang artinya mendorong peningkatan aliran modal investasi. Untuk itu Presiden minta dilakukan langkah perbaikan dari aspek institusional, ekonomi, eksternal, fiskal, dan target sebagai negara layak investasi.

--- (Sumber : Berita Ginsi Jatim Edisi Juli No 1420/XLVII) ---


Edisi Juli 2016

Negara Anggota D-8 Perkuat Kerjasama Industri Di Lima Sektor

Negara-negara berkembang yang tergabung dalam Developing Eight (D-8) berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama di sektor industri. Kesepakatan ini diwujudkan pada pelaksanaan The 9th Working Group on Industrial Cooperation dan The 5th Ministerial Meeting D-8 on Industrial Cooperation di Kairo, Mesir pada tanggal 9-11 Mei 2016.

“Pertemuan kali ini berfokus pada pembahasan kerjasama sektor industri di antara negara anggota D-8, yang terdiri dari Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Nigeria, Pakistan, dan Turki,” kata Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Achmad Sigit Dwiwahjono, yang juga bertindak sebagai pimpinan delegasi Indonesia di Kairo, Mesir, (11/5).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi D-8 Seyed Ali Mohammad Mousavi mengatakan, kerjasama industri di antara negara anggota D-8 semestinya tidak hanya menjadi event seremonial semata, namun harus diwujudkan ke dalam berbagai kerjasama yang aktual dan implementatif.

“Masing-masing negara harus mempunyai penekanan proyek kerjasama tertentu yang akan ditentukan kemudian, sehingga setiap negara anggota memiliki ciri khas dan kontribusi tanggung jawab yang berbeda untuk mendukung

pengembangan kerjasama industri di antara sesama negara anggota,” papar Mousavi.

Dalam sidang D-8 kali ini, Sigit menyampaikan terdapat 13 satuan tugas (Task force/TF) yang dibentuk secara paralel, yaitu TF on SMEs, TF on Automotive, TF on Petrochemical, TF on Coment, TF on Electronic and ICT, TF on Machinery, TF on Technology Cooperation, TF on Standardization and Accredination, TF on Energy, TF on Food Industry, TF on Iron and Steel, TF on Glass and Ceramic, TF on Textile and Garments. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Otoritas Pembangunan Industrial, Kementerian Perdagangan dan Industri Republik Arab Mesir, Ismail Gaber.

Sementara delegasi Indonesia berpartisipasi dalam lima TF, yaitu TF on SMEs, TF on Food Industry, TF on Automotive, TF on Petrochemical, serta TF on Textile and Garments. “Secara umum delegasi Indonesia mengusulkan harmonisasi standar diantara negara anggota D-8. Hal ini untuk mengurangi berbagai hambatan teknis, serta meningkatkan akses pasar terhadap negara-negara anggota,” papar Sigit.

Bentuk aktual kerjasama yang ditawarkan oleh Kementerian Perindustrian Repubkik Indonesia adalah Mutual Recognition Agreement, conformity Assesment untuk laboratorium uji sertifikasi, joint research, capacity building, dan transfer teknologi. “Selain itu, masing-masing Task


Edisi Juli 2016

Force menekankan perlunya kontinuitas komunikasi dan koordinasi antar negara anggota, sehingga diusulkan penunjukan fokal point dan pengembangan website sebagai media untuk saling berbagai data dan informasi,” kata Sigit.

Pada pertemuan TF on SMEs, Sigit menyebutkan, dibahas mengenai pengumpulan profil IKM business matching antar IKM, pertukaran tenaga ahli, serta berbagai pelatihan dan benchmarking antar IKM masing-masing negara anggota D-8. “Dalam pertemuan tersebut juga diusulkan pengembangan IKM khusus untuk pemuda dan wanita,” ujarnya.

Selanjutnya pada pertemuan TF on Food Industry, perwakilan delegasi Indonesia dari Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian RI, mengusulkan adanya Mutual Recognition Agreement (MRA) antara negara-negara anggota D-8 terkait sertifikasi halal. “Hal ini diusulkan mengingat salah satu persamaan fundamental dari negara-negara anggota D-8 tersebut adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang sudah pasti menjadi isu halal tersebut sebagai unsur yang harus dipenuhi dalam rangka menjamin mayoritas konsmennya akan ketersediaan produk-produk halal,” ulasnya.

Sigit menambahkan, dalam rangka meningkatkan promosi mengenai produk halal, juga telah disepakati agar masing-masing negara anggota D-8 berpartisipasi aktif dalam pameran dan misi dagang. “Dalam TF ini juga disepakati agar dibentuk suatu steering committee yang bertugas untuk mengkoordinasi, menindaklanjuti dan mengevaluasi hal-hal yang direkomendasi dalam pertemuan,” tuturnya. Pada pertemuan ini perwakilan PT. Indofood Indonesia di Mesir turut hadir berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, dan menyetujui serta mendukung rencana pembentukan MRA di bidang produk makanan halal.

Untuk pertemuan TF on Automitive, dibahas berbagai isu dan rekomendasi seperti pertukaran informasi terkait asosiasi otomotif dan fokal point di masing-masing negara anggota, pembahasan regulasi teknis untuk menghindari hambatan non tarif, pembuatan database otomotif dan utiliasi website, penjajakan kerjasama B to B di sektor otomotif, serta upaya promosi dan kerjasama litbang dan teknologi.

“Pada pertemuan TF on Petrochemical dibahas mengenai tindak lanjut dari asosiasi

petrokimia negara angggota D-8, terkait penentuan sekretaris dari asoiasi tersebut dan lokasi kantornya, yang saat ini masih dipegang oleh Iran dan selanjutnya akan ditangani oleh perusahaan petrokimia Mesir, Egyptian Petrochemicals Holding Co. Echem memaparkan berbagai potensi proyek kerjasama.

Sedangkan pada pertemuan TF on Textile and Garments, delegasi Indonesia mengusulkan harmonisasi standar pengujian dan sertifikasi untuk produk tekstil serta penjajakan berbagai potensi kerjasama dalam rangka menjamin pasokan bahan baku dan rantai suplai untuk industri tekstil di antara negara angggota D-8.

Pada penutupan sidang, dilaksanakan Ministerial Meeting, dimana penanggung jawab utama masing-masing TF melaporkan kesepakatan dari hasil pertemuannya. Hasil pembahasan di masing-masing TF terkait kerjasama industri harus segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait. Kerjasama Indonesia Mesir

Sigit menambahkan beberapa negara anggota D-8 termasuk Indonesia, telah memanfaatkan kerjasama internasional ini guna meningkatkan pengembangan industri di tingkat bilateral. “Kami telah melakukan pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Mesir Helmy Fauzi. Pertemuan tersebut banyak membahas berbagai potensi kerjasama di bidang industri antara Indonesia dan Mesir secara bilateral, baik yang sedang di inisiasi maupun yang berpotensi akan menguntungkan kedua negara,” tuturnya.

Salah satu pembahasana adalah rencana kerjasama PT. Industri Kereta Api (INKA) dengan perusahaan BUMN Mesir yang saat ini masih dalam tahap negosiasi. “PT. INKA berencana mengadakan kontrak kerjasama industri maupun perdagangan dengan salah satu BUMN terkemuka di Mesir, untuk pengadaan gerbong kereta api dan kepala truk, serta membangun fasilitas perawatan dan perbaikannya di Mesir,” papar Sigit. Selain itu, dilakukan pula kerjasama bantuan teknis dan transfer teknologi sebagai tahap lanjutan dari kerjasama tersebut yang ditujukan untuk menjamin akses pasar produk PT. INKA ke pasar Mesir dan negara-negara sekitarnya. --- (Sumber : Berita Ginsi Jatim Edisi Juli No 1420/XLVII) ---


Edisi Juli 2016

Bahan Baku Keramik Impor Ditekan Dengan Optimalkan SDA Lokal

Kementerian Perindustrian terus berupaya

mengurangi ketergantungan impor bahan baku pada industri keramik. Upaya ini akan dibarengi dengan meningkatkan kemampuan mengolah sumber daya alam (SDA) di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan produksi. “Pengolahan SDA lokal dilakukan dalam rangka menekan impor bahan baku industri. Langkah ini sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN),” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Haris Munandar pada pembukaan Seminar Nasional Keramik XV di Bandung, Jawa barat (11/5).

“Dengan posisi Indonesia sebagai produsen keramik yang memiliki deposit tambang bahan baku cukup besar dan tersebar di berbagai daerah seperti ball clay, feldspar dan zircon, hilirisasi SDA merupakan salah satu korban prioritas dalam pengembangan industri nasional. Hal ini juga telah didukung dengan kebijakan yang melarang ekspor SDA dalam bentuk bahan mentah,” tegasnya.

Industri keramik di Indonesia telah berkembang selama lebih dari 30 tahun. Bahkan prospek industri keramik nasional dalam jangka panjang masih cukup besar seiring dengan pertumbuhan pasar dalam negeri yang terus meningkat. “Kami tetap optimis industri keramik nasional kedepannya lebih berkembang lagi, karena didukung juga oleh pertumbuhan property di Indonesia, terutama permintaan jenis tile atau ubin dan kaca,” tuturnya.

Pada tahun 2016, Indonesia merupakan produsen keramik tile terbesar keenam di dunia dibawah China, India, Brazil, Spanyol, dan Iran. Di samping itu produksi keramik nasional setiap tahunnya terus meningkat dan memberi kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan barang keramik untuk kebutuhan domestik, perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja.

Tantangan ke depan semakin berat dengan adanya pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Artinya kemandirian dan daya saing industri nasional harus ditingkatkan agar industri dalam negeri dapat terus tumbuh dan mampu diandalkan untuk mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh. Pencapaian tersebut dapat terealisasi

apabila didukung dengan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) yang terarah sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Misalnya mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi sekaligus mendayagunakan potensi atau keunggulan dalam negeri.

“Untuk itu, diharapkan industri dapat bersinergi dalam mengembangkan riset gabungan dengan litbang di lingkungan Kemenperin seperti kerjasama antara industri keramik dengan Balai Besar Keramik di Bandung, sehingga dapat mempercepat pengembangan proses maupun produk yang ingin dihasilkan,” paparnya. Peran Litbang Kemenperin

Dalam pengolahan SDA tambah Haris, diperlukan juga peran lembaga litbang yang dapat menyediakan pengetahuan dan teknologi yang diperlukan industri tersebut. “Di dalam RIPIN juga disebutkan tujuan dan kebutuhan pengembangan teknologi serta penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional,” ulasnya.

Haris mengharapkan, lembaga litbang di lingkungan Kemenperin mengacu kepada bidang-bidang penelitian yang membantu industri prioritas, industri pendukung maupun industri hulu seperti yang tercantum di dalam RIPIN. “Iniliah yang menjadi tantangan yang harus segera direspon oleh semua pemangku kepentingan,” tegasnya.

Selain mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, persaingan yang semakin kuat menuntut industri untuk terus melakukan pengembangan dan perbaikan di berbagai aspek agar diperoleh kualitas produk yang semakin baik dan proses produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. “Sudah seharusnya industri dapat memanfaatkan lembaga-lembaga litbang di Indonesia sehingga menghasilkan inovasi-inovasi yang berhasil guna bagi masyarakat industri,” ujarnya. --- (Sumber : Berita Ginsi Jatim Edisi Juli No 1420/XLVII) ---


Edisi Juli 2016

Kinerja Industri TPT Stagnan, Pengusaha Minta Impor Dibatasi

Pelaku usaha tekstil dan produk tekstil

(TPT) melaporkan kinerja industri TPT dalam lima tahun terakhir stagnan bahkan cenderung turun. Mengutip data BPS, kinerja ekspor TPT yang pada 2011 mencapai USD 13,17 miliar terus merosot hingga hanya USD 12,33 miliar pada 2015. Hal ini berbanding terbalik dengan kinerja impor yang naik dari USD 6,52 miliar pada 2011 menjadi USD 6,95 miliar pada 2015. Dengan demikian praktis membuat surplus perdagangan TPT terus turun.

Radma Gita Wirawasta, Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamnet Indonesia (APSyFI), di Jakarta, mengakui konsumsi TPT pada tahun 2015 memang tidak seperti yang diharapkan, tetapi jika pemerintah melindungi pasar domestik seperti yang dilakukan Tiongkok, India, Turki, dan Brazil minimal kinerja industri TPT nasional tidak terpuruk.

Di empat negara tersebut, kata Redma, pemerintahnya menjadikan pasar domestik sebagai safety and guaranteed market bagi produk dalam negeri. Pemerintah Tiongkok, India, Brazil dan Turki sangat concern terhadap industri, sehingga kebijakan apapun mereka keluarkan demi melindungi pasar domestiknya. “Hal ini berbeda dengan Indonesia, dimana dalam beberapa tahun terkahir justru barang impor yang merajai pasar domestik,” tutur Redma.

Redma menilai upaya menjadikan pasar domestik sebagai tuan rumah bagi produk lokal selalu terganjal oleh para importir yang memang hidup dari keuntungan impor barang. Para importir ini bahkan dituding berlindung di balik label produsen hingga pemerintah sulit membedakan mana importir pedagang mana importir produsen. Menurut dia, mestinya pemerintah tanggap melihat kondisi industri TPT yang stagnan, sehingga ada upaya untuk membatasi impor.

Redma mengatakan tidak heran jika kinerja industri TPT anjlok, karena hal ini sudah terprediksikan sejak dua tahun lalu. Dia mengungkapkan pada 2013 pihaknya sudah mengajukan petisi anti dumping benang filamen dan merekomendasikan pengenaan safeguard terhadap seluruh produk tekstil dari hulu ke hilir.

Namun pihak yang berkepentingan dalam praktek impor menolak usulan ini, bahkan upaya pengenaan anti dumping benang filamen pun kandas di tengah jalan.

Berdasarkan data BPS, dalam lima tahun terkahir rata-rata impor TPT naik 19,9% ekspor naik 6,8%, sedangkan konsumsi masyarakat naik 18,3%. Kondisi ini membuktikan bahwa pasar domestik digerogoti barang impor, sedangkan ekspor tidak tumbuh signifikan. Sementara berdasarkan data kalkulasi APSyFI yang bersumber dari Bank Indonesia, daya beli masyarakat dalam lima tahun terkahir terus meningkat dimana konsumsi tekstil naik dari 1,21 juta ton di tahun 2009 menjadi 1,75 juta ton di tahun 2014.

Redma menjelaskan perlambatan ekonomi dunia menyebabkan kondisi over supply, produsen lain banting harga hingga menjadi salah satu sebab utama. Keterpurukan industri TPT saat ini. “Namun jika pemerintah antisipatif, mengontrol impor dan memberikan pasar domestik pada produsen lokal, kondisinya kan jauh berbeda,” kata Redma.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai industri hulu dan hilir pertekstilan perlu diselaraskan untuk memperkuat struktur industri pertekstilan dalam negeri. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA), Harjanto, menjelaskan sektor hulu memang tumbuh negatif pada tahun lalu. Kinerja positif diraih oleh produk hilir seperti garmen dan benang.

Menurutnya, kebijakan yang ditempuh ke depan harus memperhatikan sektor hulu agar tetap hidup dan bisa menghindari ketergantungan impor bahan baku dalam jangka panjang. Pemerintah harus memastikan keberlangsungan industri hulu yang memang sudah ada di dalam negeri. Menurutnya, hal ini salah satu didukung dengan penerapan bea masuk antidumping (BAMD) bagi negara-negara yang terbukti melakukan praktek dagang curang dalam memasok produk hulu TPT ke Indonesia. --- (Sumber : Berita Ginsi Jatim Edisi Juli No 1420/XLVII) ---


Edisi Juli 2016

Menteri Rini : Impor sugar Raw Untungkan Petani Tebu dan Konsumen

Pemerintah berencana menambah kuota

impor gula kristal mentah (sugar raw) sebagai upaya stabilitasi harga di pasaran. Untuk tujuan itu, Menteri BUMN, Rini Soemarno, di Jakarta, meminta tiga Kementerian mengizinkan impor raw sugar sebanyak 381 ribu ton di luar kuota yang ditetapkan tahun ini 3,2 juta ton.

Melalui Surat Menteri BUMN No. S-288/MBU/05/2016 tentang izin impor raw sugar tahun 2016 yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian, Rini mengatakan tujuan penambahan kuota impor itu adalah dalam rangka mengompensasi jaminan pabrik gula untuk membayar pendapatan kepada petani tebu setara dengan rendemen 8,5%. Kebijakan itu sekaligus untuk menstabilkan harga gula kristal putih.

Menurut Rini, baik petani tebu maupun konsumen mendapatkan keuntungan. Menteri menjelaskan margin yang diperoleh dari kegiatan impor raw sugar akan digunakna sebagai kompensasi atas jaminan pendapatan petani tebu setara dengan rendemen 8,5% dan jaminan stabilisasi harga jual gula di tingkat konsumen Rp 10.500 – Rp 11.00 per kg. “Dua-duanya diuntungkan, petani dapat jaminan pendapatan dari pabrik gula, sedangkan konsumennya dapat harga gula yang stabil,” ujar Rini.

Rini berjanji jaminan pendapatan petani dan pemberian izin impor raw sugar hanya berlangsung hingga 2017. Selama 2016-2017, kata dia, BUMN akan berbenah, baik di sisi on farm maupun off farm, sehingga tahun-tahun berikutnya rendemen melebihi 8,5% dan tidak memerlukan perlakuan khusus impor berupa izin impor raw sugar. Menteri menegaskan impor pada musim giling tebu itu akan ditugaskan kepada PTPN X.

Sementara itu, Direktur Utama PTPN X, Subiyono, mengakui perusahaannya mendapat penugasan dari Menteri BUMN untuk mengimpor raw sugar. Subiyino menegaskan penugasan itu bukan untuk kepentingan PTPN X, melainkan untuk kompensasi menaikkan rendemen, untuk kesejahteraan petani. Menurut dia, rata-rata rendemen pada musim giling tahun ini sesungguhnya 8%. Untuk menyejahterakan petani

tebu, PG perlu memberi pendapatan setara rendemen 8,5% yang akan ditutup dengan margin dari impor raw sugar. Perhitungan menghasilkan kebutuhan impor 381 ribu ton.

Dia menjelaskan gula kristal mentah itu akan diolah menjadi gula kristal putih sekitar 350 ribu ton, yang akan menutup sebagaian shortage produksi gula BUMN dan PG tahun ini diperkirakan 3 juta ton. Subiyono berharap izin impor segera terbit sehingga perseorangan dapat merealisasikan impor Juni. Di samping itu, ujar dia, stabilitas harga di taraf konsumen tidak akan tercapai jika izin impor tak kunjung terbit.

Menanggapi kebijakan Menteri BUMN tersebut, suara petani tebu pun terbelah. Di tengah penolakan petani di bawah organisasi Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia mendukung rencana itu. Sekretaris Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Wilayah Pabrik Gula Ngadiredjo, Karmadji, berpendapat kebijakan kompenasi atas jaminan pendapatan petani setara rendemen 8,5% itu akan memotivasi petani di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur meningkatkan kualitas tebu.

Sedangkan pendapat APTRI d bawah kepemimpinan Abdul Wahid ini sesungguhnya bertolak belakang dengan pandangan Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia yang diketuai Soemitro Samadikoen. Soemitro menemukan beberapa kelemahan dalam kebijakan itu. Menurutnya, alasan kekurangan produksi gula masih terlalu dini mengingat angka riil baru diketahui saat puncak musim giling Agustus.

Keputusan impor gula mentah dengan alasan kompensasi agar BUMN menjamin rendemen minimal 8,5% juga dinilainya sebagai kebijakan instan dan tidak mendidik mengingat rendemen rendah terjadi karena pabrik gula tidak efisien. Menurutnya, revitalisasi total untuk memperbaiki efisiensi kinerja pabrik gula lebih penting. --- (Sumber : Berita Ginsi Jatim Edisi Juli No 1420/XLVII) ---

BULETIN GINSI pemanfaatan barang modal bekas, fasilitas mesin dan peralatan yang sesuai dengan jenis produksinya, jaminan garansi, serta sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

Documents