-
Edisi Juni 2020
n BULETIN
JATENG GINSI Edisi Juni 2020 : 925 TAHUN KE - L
KHUSUS UNTUK ANGGOTA
Sekretariat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 226 H Semarang Telp/Fax
: 024 – 76432943 // 024 – 7602781 // WhatsApp : 082 133 919 046
Email : [email protected] // Website : www.ginsijateng.com
Instagram : @ginsijateng // twiter : @ginsijateng
http://www.ginsijateng.com/
-
Edisi Juni 2020
juni 2020 NOMOR : 925 TAHUN KE - L
DAFTAR ISI Liputan Khusus : GINSI & INSA Apresiasi layanan
Satu Pintu di Tanjung Emas ……………………. 1 GINSI Apresiasi Inpres
Pembenahan Logistik dan Pengetatan Impor
.................................................. 3 Ekspor &
Impor Jateng Sama-Sama Susut ………………………………………………………………………….. 5 KPPI
Mulai Penyelidikan Safeguards Lonjakan Impor Karpet dan Penutup
Lantai Tekstil
Lainnya ……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Bea
Cukai Kucurkan Stimulus Rp3,84 Triliun untuk Impor Barang
COVID-19...……………………. 10 BPS: Impor Non-migas dari Cina Turun USD
1,4 Miliar per Mei 2020………………………………….. 11 Aktivitas Ekspor-Impor
Lesu, Arus Peti Kemas Tanjung Priok Turun 10,4% ……………………….. 12
Perkuat Pengawasan Ekspor-Impor, KKP Latih Polisi Khusus Karantina
…………………………….. 13 Peraturan Pemerintah: Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51
Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor
Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border)
………………………………………………………................................................
14
Laporan Kegiatan BPD GINSI Jateng bulan Juni 2020
…………………………………………………………. 18
*** dihimpun dari berbagai sumber
BULETIN GINSI JATENG
-
Buletin GINSI Jateng 1
Edisi Juni 2020
LIPUTAN KHUSUS : GINSI & INSA Apresiasi layanan Satu Pintu
di
Tanjung Emas
Gabungan importir nasional seluruh Indonesia (GINSI)
mengapresiasi positif adanya layanan sistem Single Submission
(layanan satu pintu) dan Joint Inspection Pabean – Karantina di
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
“Pelayanan satu atap ini akan memberikan kemudahan pada pelaku
usaha yang berkegiatan di pelabuhan khususnya pelayanan kontainer,”
kata Budiatmoko, Ketua GINSI Jawa Tengah, Senin (29/6) pagi.
Tapi, ujarnya, layaann tersebut masih dalam taraf uji coba.
“Kemarin hari Jumat (26/6) baru
disosialisasikan jadi untuk kendala belum ada, semoga aja nggak
terjadi,” ungkapnya.
Justru BPD Ginsi Jateng, ucap Koko (panggilannya) mengapresiasi
penerapan sistem ini karena sebelumnya para importir harus
mengajukan dua kali perizinan ke bea cukai dan karantina.
“Dengan sistem ini akan ada percepatan waktu 2 hari sehingga
menguntungkan importir,” katanya lagi.
GINSI berharap program ini dapat menjadi salah satu solusi yang
tepat untuk memangkas waktu dan biaya pengeluaran kontainer.
-
Buletin GINSI Jateng 2
Edisi Juni 2020
“Langkah-langkah tersebut bisa diterapkan dengan baik dan bisa
menjadi solusi untuk mendorong perekonomian indonesia khususnya di
Jateng disaat pendemi covid 19,” ungkap Koko.
Ketua INSA Semarang Ridwan menyatakan, untuk pelayaran adanya
kebijakan itu tak dirasakannya langsung.
“Yang merasakan langsung pihak forwarding dan importir.
Keuntungannya bagi perusahaan pelayaran adalah bisa mendapatkan
equipment (contr) lebih cepat sehingga perputaranya lebih efisien
dan dapat segera disiapkn untuk kargo ekspor berikutnya,”
ujarnya.
Seperti diketahui bahwa pengurusan dokumen untuk pengiriman
barang, baik ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang,
sekarang hanya membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam
pengurusan dokumen Pabean dan proses kekarantinaan.
Bea Cukai, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang, Balai Karantina Pertanian
Semarang dan Terminal Peti Kemas (TPKS) Tanjung Emas Semarang
membuat sistem Single Submission (Sistem Pelayanan Satu Pintu) dan
Joint Inspection Pabean – Karantina di Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang.
Sebelumnya, proses pabean dan karantina membutuhkan waktu 3 hari
23 jam yakni proses bongkar muat barang dari kapal, pengecekan
barang hingga barang keluar dari pelabuhan.
Namun, kini dengan Single Submission dan Joint Inspection, hanya
membutuhkan waktu dua hari saja
Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas Semarang, Anton Martin
mengatakan sebelum adanya Single Submission (SSm) para pengguna
jasa pengiriman barang harus melaporkan dokumen barang yang dikirim
kepada Bea Cukai dan Balai Karantina.
Selain itu dalam proses pengecekannya dilakukan sendiri-sendiri
yakni antara pihaknya
dengan pihak karantina dilakukan terpisah sehingga membuat waktu
dwelling time menjadi lama.
“Dengan adanya SSm pengguna jasa hanya mengunggah dokumen satu
kali saja, dan waktu inspeksi akan dilakukan bersama-sama antara
Bea Cukai dengan Karantina secara beririsan,” katanya dalam
Sosialisasi SSm dan SOP Joint Inspection pada Jumat (26/6).
Anton menambahkan dengan adanya SSm dan Joint Inspection ini
membuat iklim usaha dan investasi di Jawa Tengah semakin baik
sehingga harga barang menjadi kian kompetitif dan pengelolaan
logistik di Pelabuhan Tanjung Emas makin baik kedepannya.
Hal itu karena dalam pengelolaan logistik di Pelabuhan Tanjung
Emas lebih efektif dan efisien.
Di sisi lain program SSm dan Joint Inspection di Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang merupakan proyek percontohan bagi
pelabuhan-pelabuhan niaga di seluruh Indonesia.
Menurutnya saat ini program SSm dan Joint Inspection ini baru
dilakukan bagi 16 para pelaku usaha pengiriman barang di Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang.
“Ketika pelabuhan-pelabuhan niaga siap seperti pelabuhan
Belawan, Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Tanjuk Priok maka
seluruh pelaku usaha akan menggunakan sistem yang sama,”
ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Syahbandar Pelabuhan
(KSOP), Junaidi mengatakan bahwa dengan adanya SSm dan Joint
Inspection ini akan mempercepat proses dwelling time di Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang.
Tentunya akan membuat proses ekspor dan impor di Jawa Tengah
berjalan semakin baik.
“Ini merupakan tidak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 5
tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional,”
katanya
-
Buletin GINSI Jateng 3
Edisi Juni 2020
GINSI Apresiasi Inpres Pembenahan Logistik dan
Pengetatan Impor
Gabungan Importir Nasional Seluruh
Indonesia (GINSI) mengapresiasi terbitnya Inpres 5/2020 tentang
Penataan Ekosistem Logistik Nasional (Ekolognas) yang
ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 16 Juni 2020. Para
pengusaha importasi itu mengharapkan adanya pengawasan melekat dari
semua intansi (kementerian/lembaga) maupun pemangku kepentingan
serta asosiasi pelaku usaha terkait supaya beleid itu dapat
berjalan di lapangan sesuai harapan.
“Monitoring yang berkelanjutan dengan melibatkan seluruh
stakeholders sangat dibutuhkan agar implementasinya berjalan baik,”
ujar Ketua Logistik dan Perhubungan Badan Pengurus Pusat GINSI
Erwin Taufan, di Jakarta, Minggu (21/6/2020) kemarin.
Dia mengungkapkan, selama ini seringkali pemilik barang
(importir umum) menghadapi kendala ketidaktersediaan armada
pengangkut (kapal) di dalam negeri lantaran kapal-kapal tersebut
telah terlanjur terikat kontrak pengangkutan dengan pihak asing.
Hal ini, termasuk dialami untuk komoditi impor seperti baja dan
batu bara.
“Sehingga untuk pendistribusian barang selanjutnya di dalam
negeri pasca importasi seringkali menjadi kendala bagi kami.
Padahal logistik itu seharusnya terintegrasi menyeluruh jika ingin
efisien,” ucapnya.
Taufan berharap, hambatan-hambatan dilapangan dapat segera
diatasi dengan digitalisasi menerapkan sistem informasi dan
teknologi (IT) yang mumpuni, termasuk membenahi fungsi Indonesia
National Single Window (INSW) maupun memberikan memberikan secara
langsung (real time) yang menyangkut informasi ketersediaan ruang
atau muatan di kapal (IMRK).
Dia menjelaskan, pada prinsipnya GINSI juga mendukung langkah
pengetatan importasi oleh pemerintah cq Kementerian Perindustrian
di tengah pandemi covid-19 guna mendahulukan industri lokal untuk
memanfaatkan pasar dalam negeri.
“Pada prinsipnya kami sebagai asosiasi importir setuju
bagaimananpun industri dalam negeri tumbuh mesti tumbuh. Bagaimana
tumbuh? Hal itu jika impor terkontrol dan pemerintah harus
mengontrol dan tetap eksis karena industri ini
-
Buletin GINSI Jateng 4
Edisi Juni 2020
padat karya seperti baja, ban dan tekstil,” kata Taufan.
Dukungan GINSI itu, imbuhnya, untuk mewujudkan industri dalam
negeri yang bermartabat, dan bermanfaat bagi ekonomi Indonesia.
Sekaligus perkuatan peran Kementerian Perindustrian dalam menata
industri nasional. Dia juga menegaskan, agar fungsi INSW masih
perlu ditingkatkan sehingga jangan hanya stagnan di situ.
“Kalau masih ada kekurangan di sana-sini (INSW) itu sistemnya
seperti seringkali drop, ya perlu diperbaiki dong. Apalagi dalam
Inpres 5/2020 peran INSW juga jadi rohnya beleid itu,” ucap
Taufan.
Pada 16 Juni 2020, Presiden Joko Widodo
telah menandatangani Inpres 5/2020 tentang Penataan Ekosistem
Logistik, yang menginstruksikan seluruh menteri Kabinet Indonesia
bersatu dapat meningkatkan kinerja logistik nasional guna
memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing
perekonomian nasional.
Dalam beleid itu, Kementerian Perdagangan agar mengintegrasikan
sistem pengajuan perizinan ekspor dan impor di instansinya dengan
sistem ekosistem logistik nasional melalui INSW. Selain itu,
mengintegrasikan proses bisnis pelaporan perdagangan antarpulau
dengan proses bisnis
keberangkatan dan kedatangan sarana pengangkut dalam sistem
ekosistem logistik nasional melalui INSW.
Adapun Kementerian Perindustrian agar menyederhanakan proses
bisnis untuk mengintegrasikan sistem pengajuan syarat perizinan
ekspor dan impor dengan sistem ekosistem logistik nasional melalui
INSW.
Inpres 5/2020 juga menginstruksikan agar
menteri keuangan bertanggung jawab dalam penataan pelaksanaan
ekosistem logistik nasional melalui simplikasi proses bisnis
layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi
informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi.
Kemudian, kolaborasi sistem layanan logistik internasional
maupun domestik antarpelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah
dan swasta serta adanya kemudahan transaksi pembayaran penerimaan
negara dan fasilitasi pembayaran antarpelaku usaha terkait.
-
Buletin GINSI Jateng 5
Edisi Juni 2020
Ekspor & Impor Jateng Sama-Sama Susut
Badan Pusat Statistik Jawa Tengah
membukukan nilai ekspor maupun impor Jateng pada April 2020
sama-sama merosot. Ekspor provinsi ini pada April senilai US$545,26
juta.
Nilai ekspor Jateng itu menurut catatan BPS Jateng hanya 22,48%
dibandingkan nilai ekspor Jateng pada Maret 2020 yang tercatat
US$703,35. Sedangkan jika dibandingkan dengan ekspor April 2019,
angka itu turun 21,5%.
Kepala BPS Jateng Sentot Bangun Widoyono mengatakan nilai ekspor
nonmigas April 2020 mencapai US$ 531,64 juta. Angka itu turun
22,24% dibandingkan nilai ekspor Maret 2020. Jika dibandingkan
ekspor non migas April 2019, angkanya turun 22,39%.
"Tiga negara tujuan ekspor nonmigas terbesar April 2020 meliputi
Amerika Serikat dengan nilai US$153,36 juta, disusul Jepang
US$75,44 juta, dan Tiongkok US$46,37 juta. Dengan kontribusi
ketiganya sebesar 54,01% selama periode Januari-April 2020,"
ujarnya, Selasa (2/6/2020).
Impor Turun 5,53% Dia menambahkan nilai impor Jateng April
2020 senilai US$ 763,64 juta atau turun 5,53% atau nyaris 6%
dibandingkan impor Maret 2020. Begitu pula jika dibandingkan dengan
nilai impor April 2019 yang turun sebesar 33,08%.
"Impor nonmigas April 2020 mencapai US$ 632,49 juta atau naik
16,85% dibanding impor Maret 2020. Begitu pula jika dibandingkan
impor April 2019 turun sebesar 25,72%," ujarnya.
Tiga negara pemasok barang impor nonmigas Jateng terbesar selama
April 2020 ditempati oleh Tiongkok, Amerika Serikat, dan Thailand.
Impor nonmigas Jateng dari Tiongkok dicatat US$286,74 juta, Amerika
Serikat US$54,55 juta, sedangkan Thailand US$433,96 juta
-
Buletin GINSI Jateng 6
Edisi Juni 2020
Sri Mulyani: Ekspor
Impor RI Anjlok,
Investasi Bisa
Terpengaruh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
mengatakan turun angka ekspor dan impor Indonesia pada Mei 2020
dapat memengaruhi komponen perekonomian Tanah Air beberapa waktu ke
depan.
"Dari BPS sudah keluarkan ekspor impor menurun tajam dan itu
pasti memengaruhi investasi maupun sebagian besar dari sisi ekspor
ke depan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Selasa, 16 Juni
2020.
Penurunan nilai ekspor dan impor tersebut, menurut Sri Mulyani,
harus dilihat dampaknya di masa mendatang lantaran sebagian besar
dipengaruhi kondisi di dalam negeri, seperti konsumsi di Tanah Air.
Kendati demikian, ada juga imbas dari sentimen global akibat adanya
pelemahan ekonomi di berbagai negara.
"Kuartal II itu diperkirakan semua negara maju alami kontraksi
hampir double digit, sehingga pasti memengaruhi ekspor kita. Ini
sedang kami coba untuk menangani dan mitigasi," ujar Sri
Mulyani.
Adapun upaya pemerintah dari sisi kebijakan saat ini, kata Sri
Mulyani, adalah dengan memitigasi dan mengelola risiko yang
downside sangat dalam agar tidak memburuk, atau bisa tertahan di
zona positif.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan
kondisi neraca perdagangan perlu diwaspadai, walaupun mengalami
surplus pada Mei 2020.
"Kalau kita lihat terciptanya surplus ini kurang menggembirakan
karena ekspor mengalami penurunan 28,95 persen (year-on-year).
Impornya turun jauh lebih dalam 42,20 persen (yoy)," ujar
Suhariyanto dalam konferensi video, Senin, 15 Juni 2020.
Berdasarkan catatan BPS, semua komponen impor mengalami
pertumbuhan negatif, baik secara bulanan alias month to month,
maupun tahunan atau year on year. Tercatat, impor barang konsumsi
tumbuh -39,83 persen (yoy), bahan baku -43,03 persen, dan barang
modal -40 persen. Sehingga,
total impor tumbuh negatif 42,20 persen year-on-year.
"Impor bahan baku dan modal perlu diperhatikan dan diwaspadai
karena akan berpengaruh besar terhadap pergerakan industri dan
berpengaruh ke perdagangan," ujar Suhariyanto. Sementara itu, impor
bahan modal bisa berpengaruh kepada komponen investasi dan
pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran.
Di sisi ekspor, komponen yang mengalami pertumbuhan pada Mei
2020 adalah ekspor minyak dan gas. Tercatat, ekspor migas naik
15,64 persen dibanding bulan April 2020. Meskipun demikian, apabila
dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, angkanya anjlok
hingga 42,64 persen.
Di samping ekspor migas, dibandingkan tahun lalu ekspor
pertanian tumbuh -25,48 persen, industri pengolahan -25,9 persen,
dan industri pertambangan -38,11 persen. Sehingga, total ekspor
tumbuh minus 28,95 persen ketimbang tahun lalu.
Dengan data-data tersebut, secara umum, mencatat neraca
perdagangan Indonesia mengalami surplus pada Mei 2020. Rinciannya,
ekspor dari Tanah Air tercatat sebesar US$ 10,53 miliar. Sedangkan,
impor tercatat sebesar US$ 8,44 miliar. "Jadi neraca perdagangan
mengalami surplus US$ 2,1 miliar," ujar Suhariyanto.
Rupiah Tetap Kompetitif
untuk Ekspor-Impor Tren rupiah yang menguat sejak awal bulan
justru memunculkan kekhawatiran akan berdampak pada daya saing
produk dalam negeri. Sebab, mata uang Garuda mengalami penguatan
yang cukup tajam.
Meski mengapresiasi kinerja Bank Indonesia (BI), Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto menilai penguatan rupiah terlalu
kuat.
”Terkait dolar ini, operasi moneternya Pak Gubernur (BI) baik.
Cuma agak terlalu kuat nih Pak Gubernur, jadi daya saing kita agak
alarming (mengkhawatirkan) juga nih. Jadi, kekuatan Pak Gubernur
nih harus di-adjust (disesuaikan) sedikit,’’ ujarnya pada video
conference Selasa malam (9/6).
Seperti diketahui, nilai tukar yang terlalu kuat memang tidak
berdampak baik, terutama pada neraca perdagangan. Nilai tukar
rupiah yang terlalu menguat cenderung tidak akan memacu peningkatan
produksi barang atau produk dalam
https://www.tempo.co/tag/sri-mulyanihttps://www.tempo.co/tag/eksporhttps://www.tempo.co/tag/investasihttps://www.tempo.co/tag/impor
-
Buletin GINSI Jateng 7
Edisi Juni 2020
negeri. Sebab, para pelaku usaha lebih memilih impor dari negara
lain yang menyuplai barang itu.
Hal tersebut tentu akan membawa dampak pada para pelaku usaha,
terutama para importer yang memiliki kewajiban valas. Barang impor
yang terlalu murah dan sebaliknya barang ekspor yang terasa mahal
akan membawa dampak pada daya saing produk dalam negeri.
Kemarin (10/6) data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor)
mencatat rupiah berada pada posisi Rp 14.803 per dolar AS (USD).
Posisi itu melemah 110 poin atau 0,79 persen dari posisi Rp 13.973
per USD pada Selasa (9/6). Meski dalam perdagangan kemarin ditutup
melemah, jika dilihat dari tren pergerakan sejak awal bulan ini,
rupiah memang lebih banyak menunjukkan penguatan daripada
pelemahan.
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo meminta Menko
Perekonomian tidak cemas. Dia memastikan nilai tukar rupiah tetap
kompetitif untuk kegiatan ekspor-impor. Rupiah juga masih
undervalue atau di bawah nilai semestinya. Praktis, masih
berpotensi menguat.
Perry menjelaskan, nilai tukar mata uang dipengaruhi faktor
fundamental dan teknikal. ”Fundamental itu inflasi, defisit
transaksi berjalan, serta perbedaan suku bunga dalam dan luar
negeri,” terang dia. Tercatat, inflasi pada Mei rendah dengan 0,07
persen month-to-month dan 2,19 persen secara tahunan.
Begitu pula defisit transaksi berjalan triwulan I 2020 terpantau
rendah. Yakni, 1,5 persen PDB (produk domestik bruto). Selain itu,
perbedaan antara suku bunga dalam dan luar negeri tinggi. ”Yield
SBN 10 tahun Indonesia sebesar 7,06 persen, sedangkan yield US
Treasury Note 10 tahun sebesar 0,8 persen. Sehingga yield spread
sebesar 6,2 persen,” urai Perry.
Sementara itu, faktor teknikal adalah premi risiko. Perry yang
juga menjabat ketua umum ISEI
itu menjelaskan, salah satu ukuran premi risiko adalah credit
default swap (CDS). Premi CDS Indonesia lima tahun tercatat turun
ke 126,78 bps per 4 Juni. Meski demikian, kata Perry, angka
tersebut masih tinggi jika dibandingkan dengan premi CDS Indonesia
lima tahun sebelum Covid-19. Yakni, sebesar 66–68 bps.
”Kami tentu menimbang nilai tukar rupiah tetap bagus untuk
ekspor, juga tidak menjadi kendala untuk impor. Jangka menengah dan
panjang dengan fundamental yang bagus akan mendukung stabilitas
ekonomi,” jelas Perry.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, pergerakan rupiah
yang melemah kemarin dipicu adanya pernyataan dari pemerintah
terkait tren penguatan rupiah yang cenderung mengurangi daya saing
dari produk ekspor tanah air. Begitu pula IHSG yang merosot 2
persen sejak awal perdagangan kemarin dan ditutup melemah 2,3
persen ke level 4.921. Juga, disertai dengan net sell investor
asing di pasar saham sebesar USD 36,5 juta.
Pelemahan rupiah dan IHSG juga dipengaruhi antisipasi investor
asing menjelang rapat FOMC bulan Juni. Mengingat, suku bunga acuan
The Fed diperkirakan akan tetap. ”Menurut saya, pengumuman jumlah
kasus Covid-19 per hari ini tidak terlalu signifikan memengaruhi
pelemahan di pasar keuangan domestik meski menjadi atensi pasar,”
papar Josua.
Perkembangan rupiah dalam jangka pendek, lanjut dia, dipengaruhi
keputusan The Fed tadi malam.
-
Buletin GINSI Jateng 8
Edisi Juni 2020
KPPI Mulai Penyelidikan Safeguards Lonjakan Impor Karpet dan
Penutup Lantai Tekstil Lainnya
Jakarta, 11 Juni 2020 – Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
(KPPI) melakukan penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan
(safeguards) atas lonjakan jumlah impor karpet dan penutup lantai
tekstil lainnya terhitung mulai 10 Juni 2020. Hal ini dilakukan
setelah mendapat permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia
(API) yang mewakili industri dalam negeri penghasil komoditas
tersebut pada 5 Juni 2020 lalu.
Produk karpet dan penutup lantai tekstil lainnya mencakup 62
nomor Harmonized System (HS) 8 digit, yaitu 5701.10.10, 5701.10.90,
5701.90.11, 5701.90.19, 5701.90.20, 5701.90.91, 5701.90.99,
5702.10.00, 5702.20.00, 5702.31.00, 5702.32.00, 5702.39.10,
5702.39.20, 5702.39.90, 5702.41.10, 5702.41.90, 5702.42.10,
5702.42.90, 5702.49.11, 5702.49.19, 5702.49.20, 5702.49.91,
5702.49.99, 5702.50.10, 5702.50.20, 5702.50.90, 5702.91.10,
5702.91.90, 5702.92.10, 5702.92.90, 5702.99.11, 5702.99.19,
5702.99.20, 5702.99.91, 5702.99.99, 5703.10.10, 5703.10.20,
5703.10.30,
5703.10.90, 5703.20.10, 5703.20.90, 5703.30.10, 5703.30.90,
5703.90.11, 5703.90.19, 5703.90.21, 5703.90.22, 5703.90.29,
5703.90.91, 5703.90.92, 5703.90.93, 5703.90.99, 5704.10.00,
5704.20.00, 5704.90.00, 5705.00.11, 5705.00.19, 5705.00.21,
5705.00.29, 5705.00.91, 5705.00.92, dan 5705.00.99. Hal ini sesuai
dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017.
"Dari bukti awal permohonan yang diajukan API, KPPI menemukan
adanya lonjakan jumlah impor karpet dan penutup lantai tekstil
lainnya. Selain itu, terdapat indikasi awal mengenai kerugian
serius atau ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam
negeri sebagai akibat lonjakan impor tersebut," ujar Ketua KPPI
Mardjoko.
Mardjoko melanjutkan, kerugian serius atau ancaman kerugian
serius tersebut terlihat dari beberapa indikator kinerja industri
dalam negeri pada 2017--2019. Indikator tersebut, antara lain
penurunan keuntungan secara terus menerus
-
Buletin GINSI Jateng 9
Edisi Juni 2020
akibat menurunnya volume produksi dan volume penjualan domestik,
meningkatnya volume persediaan akhir atau jumlah barang yang tidak
terjual, menurunnya kapasitas terpakai, berkurangnya jumlah tenaga
kerja, serta menurunnya pangsa pasar industri dalam negeri di pasar
domestik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS) dalam tiga tahun terakhir (2017-2019),
terjadi peningkatan volume impor karpet dan penutup lantai
tekstil lainnya dengan tren sebesar 25,2 persen. Pada 2017 volume
impor produk ini tercatat sebesar 21.907 ton, kemudian pada 2018
naik 31,0 persen menjadi sebesar 28.706 ton, dan pada 2019 naik
19,7 persen menjadi sebesar 34.357 ton.
Negara asal impor karpet dan penutup lantai tekstil lainnya di
antaranya Tiongkok, Turki, Korea Selatan, dan Jepang. Sementara
volume impor produk ini terbesar berasal dari Tiongkok dengan
pangsa impor pada 2017 sebesar 50,2 persen, kemudian pada 2018 naik
menjadi 56,1 persen, dan pada 2019 naik menjadi 63,4 persen dari
total impor di Indonesia.
"KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk
mendaftarkan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (interested
parties) selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal pengumuman ini,"
pungkas Mardjoko.
-
Buletin GINSI Jateng 10
Edisi Juni 2020
Bea Cukai Kucurkan Stimulus Rp3,84 Triliun untuk Impor Barang
COVID-19
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengucurkan
total Rp3,84 triliun untuk stimulus fiskal bagi Impor Barang yang
digunakan untuk menangani COVID-19 hingga 2 Juni 2020.
"Komoditas impor paling banyak berupa masker mencapai lebih dari
133 juta lembar dari berbagai negara," kata Direktur Kepabeanan
Internasional dan Antarlembaga DJBC Syarif Hidayat di Jakarta,
Jumat (12/6/2020).
Dilansir dari Antara, fasilitas yang dimanfaatkan importir di
antaranya melalui skema barang hibah bagi yayasan/lembaga sosial
sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 70, barang yang diimpor
oleh Pemerintah Pusat/Daerah (PMK 171), barang penanggulangan
COVID-19 sesuai lampiran huruf A (PMK 34), dan non fasilitas.
Adapun fasilitas yang diberikan dari skema tersebut berupa
pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan
dikecualikan dari pungutan Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor.
Total nilai pembebasan sejak 13 Maret hingga 2 Juni 2020
mencapai Rp848 miliar dengan
rincian pembebasan bea masuk sebesar Rp390,5 miliar, tidak
dipungut PPN dan PPnBM sebesar Rp282,1 miliar, dan dikecualikan
dari pungutan PPh 22 sebesar Rp175,3 miliar.
Selain itu, fasilitas impor juga diberikan dengan skema Surat
Keterangan Asal (SKA) dengan negara-negara mitra ASEAN.
Secara rata-rata jumlah importasi yang menggunakan SKA
dibandingkan total devisa impor pada tahun 2020 berada pada kisaran
angka 33 persen, dengan pemanfaatan sekitar 52,37 persen dari total
nilai devisa impor yang menggunakan SKA.
Importasi komoditi pangan yang masuk dalam daftar 10 komoditi
impor dengan SKA adalah gula dan kembang gula yang berasal dari
ASEAN (Form D), Australia (Form AANZ), China (Form E), dan India
(Form AI).
Masih terkait fasilitas, Bea Cukai juga telah memberikan
relaksasi kepada perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat (KB)
dan Kemudahah Impor Tujuan Ekspor (KITE).
Sejak 1 April hingga 27 April 2020, total nilai yang diberikan
insentif fiskal berupa pembebasan PPh Pasal 22 mencapai Rp882,63
miliar.
Di bidang cukai, fasilitas pembebasan diberikan terhadap etil
alkohol untuk penanganan COVID-19, khususnya sebagai bahan dasar
produksi hand sanitizer, desinfektan, dan sejenisnya.
Hingga 1 Juni 2020, total etil alkohol yang diberikan pembebasan
cukai sebanyak 82.616.950 liter senilai Rp1,652 miliar dengan
penerima fasilitas terdiri dari komersial 19,41 persen dan non
komersial 53,55 persen
https://akurat.co/indeks?tag=DJBChttps://akurat.co/indeks?tag=Kementerian+Keuanganhttps://akurat.co/indeks?tag=Kementerian+Keuanganhttps://akurat.co/indeks?tag=Kementerian+Keuanganhttps://akurat.co/indeks?tag=Kemenkeuhttps://akurat.co/indeks?tag=Impor+Baranghttps://akurat.co/indeks?tag=Impor+Baranghttps://akurat.co/indeks?tag=Impor+Baranghttps://akurat.co/indeks?tag=COVID-19https://akurat.co/indeks?tag=COVID-19https://akurat.co/indeks?tag=DJBChttps://akurat.co/indeks?tag=COVID-19https://akurat.co/indeks?tag=Bea+Cukaihttps://akurat.co/indeks?tag=COVID-19
-
Buletin GINSI Jateng 11
Edisi Juni 2020
BPS: Impor Non-migas dari Cina Turun USD 1,4 Miliar per Mei
2020
Jakarta - Badan Pusat Statistik
atau BPS mencatat impor nonmigas Indonesia dari Cina turun US$
1,4 miliar ketimbang April 2020.
"Impor dari banyak negara turun meskipun ada beberapa negara
yang impornya naik, impor dari Tiongkok turun US$ 1,4 miliar pada
Mei 2020," ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi video,
Senin, 15 Juni 2020.
Kendati demikian, Cina masih menguasai pangsa impor nonmigas ke
Tanah Air sebesar 28,13 persen pada Januari-Mei 2020. Pada Mei
2020, kata Suhariyanto, komoditas yang banyak diimpor dari Cina
antara lain bawang putih, transmission apparatus, dan laptop.
Selain dari Cina, impor dari Jepang juga tercatat turun US$
672,4 juta. Di samping itu, impor dari Thailand turun US$ 321,3
juta, dari Korea Selatan turun US$ 199,2 juta, dan dari Taiwan
turun US$ 157,6 juta.
Adapun peningkatan impor nonmigas tercatat berasal dari Afrika
Selatan yang tumbuh US$ 54,5 juta, impor dari Rusia tumbuh US$ 33,5
juta, impor dari Republik Cheska tumbuh US$ 25,3 juta, impor dari
Israel tumbuh US$ 19,5 juta, dan dari Guatemala tumbuh US$ 14,2
juta.
Pada Mei 2020, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan
Indonesia mengalami surplus pada Mei 2020. Hal ini terjadi lantaran
angka impor turun lebih dalam daripada ekspor.
Suhariyanto mengatakan pada Mei 2020 ekspor dari Tanah Air
tercatat sebesar US$ 10,53 miliar. Sedangkan, impor tercatat
sebesar US$ 8,44 miliar.
"Jadi neraca perdagangan mengalami surplus US$ 2,1 miliar," ujar
dia.
Kendati mengalami surplus, ia mengatakan kondisi itu perlu
diwaspadai. Sebab, berdasarkan komponennya, terpantau ekspor
mengalami penurunan dan impor turun jauh lebih dalam.
"Kalau kita lihat terciptanya surplus ini kurang menggembirakan
karena ekspor mengalami penurunan 28,95 persen. Impornya turun jauh
lebih dalam 42,20 persen," ujar dia.
Suhariyanto mengatakan ekspor tercatat tumbuh negatif untuk
pertanian, industri pengolahan, dan industri pertambangan.
Sementara, Impor turun curam, baik untuk impor barang konsumsi,
impor bahan baku, dan impor barang modal
https://www.tempo.co/tag/bpshttps://www.tempo.co/tag/imporhttps://www.tempo.co/tag/ekspor
-
Buletin GINSI Jateng 12
Edisi Juni 2020
Aktivitas Ekspor-Impor Lesu, Arus Peti Kemas Tanjung Priok Turun
10,4%
PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II)
atau IPC mencatat arus (throughput) peti kemas periode Januari
hingga Mei 2020 sebesar 2,8 juta TEUs, turun 10,4% dibandingkan
periode yang sama 2019. Direktur Utama IPC, Arif Suhartono
mengatakan, penurunan disebabkan melambatnya aktivitas ekspor dan
impor imbas pandemi covid-19.
"Selain dipengaruhi pandemi Covid-19, angka bulan Juni ini juga
merupakan imbas dari melambatnya aktivitas ekspor-impor, seminggu
menjelang dan setelah Hari Raya Idul Fitri," kata Arif melalui
keterangan pers, dikutip Senin (22/6). Menurut dia perlambatan
ekspor dan impor juga terjadi di hampir semua negara, termasuk
Tiongkok yang sempat menggeliat pada April namun kembali turun pada
Mei. Meski demikian, Arif masih optimistis situasi ini berangsur
membaik dalam bulan-bulan mendatang. Setidaknya, arus peti kemas
akan meningkat pasca Lebaran, sebagaimana siklus tahun-tahun
sebelumnya. (Baca: Ekspor Melemah, RI Dituntut Lebih Adaptif dengan
Kebutuhan Pasar Dunia)
“Penurunan throughput saat Hari Raya hampir terjadi setiap
tahun. Kami berharap pada Juni ini terjadi rebound (peningkatan
kembali) arus peti kemas, walaupun dampak pandemi masih akan
terasa,” ujarnya.
Walaupun ada penurunan secara umum, IPC melihat adanya potensi
pertumbuhan di masa ‘new normal’ ini. Misalnya saja, di tengah
turunnya arus kapal, terjadi kenaikan volume penggunaan warehouse
di sejumlah pelabuhan, termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Saat ini kami masih mengkonsolidasikan data pertumbuhan
okupansi pergudangan di pelabuhan, sebagai bagian dari bahan kajian
untuk review target perseroan tahun 2020,” ujarnya. Meski demikian,
Arif mengatakan bahwa perusahaan masih bersyukur penurunan arus
peti kemas yang terjadi tidak setajam angka penurunan impor secara
nasional. “IPC bersyukur karena dampak pandemi tidak menurunkan
aktivitas dan produktivitas pelabuhan sedalam beberapa sektor
lainnya seperti oil & gas, transportasi dan pariwisata,”
katanya.
Mengutip data Badan Pusat Statistik, ekspor nasional pada bulan
Mei 2020 tercatat 10,53 miliar USD. Angka ini turun 28,3 %
dibandingkan Mei 2019. Sementara nilai impor turun 42,2 %
dibandingkan Mei tahun lalu. Nilai impor bulan Mei 2020 sebesar
8,44 miliar USD.
Penurunan impor yang tajam pada Mei terjadi pada komoditas migas
dan nonmigas. Impor migas anjlok 22,26% dibanding April atau 37,34%
dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi US$ 660 juta.
Sedangkan impor nonmigas turun 23,04% dibanding April dan anjlok
69,87% dibanding periode yang sama tahun lalu mencapai US% 7,78
miliar. Sedangkan, impor barang modal anjlok 19,75% sepanjang
Januari-Mei 2020 dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara
impor bahan baku/penolong turun 15,28% dan barang konsumsi turun
10,32%. Adapun secara kumulatif Januari-Mei 2020, neraca
perdagangan Indonesia tercatat surplus mencapai US$ 4,31 miliar
-
Buletin GINSI Jateng 13
Edisi Juni 2020
Perkuat Pengawasan Ekspor-Impor, KKP Latih Polisi Khusus
Karantina
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
bersinergi dengan kepolisian dalam memperkuat pengawasan
ekspor-impor. KKP menggelar pelatihan polisi khusus karantina ikan
bagi pegawai badan karantina ikan yang rencananya digelar pada
Agustus 2020.
"Fungsi kepolisian khusus adalah melaksanakan pengamanan,
pengawalan, pencegahan, penangkalan, patroli dan penindakan non
yustisial sesuai dengan ketentuan perundangan," kata Kepala Pusat
Karantina Ikan BKIPM, Riza Priyatna dikutip dari Antara, Rabu, 24
Juni 2020.
Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2019
tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mengamanatkan fungsi
kepolisian khusus sebagai bagian dari pengaturan tentang
karantina.
Riza mengemukakan pula, merujuk pada Undang-Undang No 21 Tahun
2019, secara definisi fungsi karantina bukan lagi hanya sebagai
tempat saja.
Karantina di aturan itu, ujar dia, juga meliputi suatu sistem
pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan
karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan
pangan dan mutu pangan, keamanan
pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya
Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, serta
Satwa Langka.
Untuk itu, pihaknya juga telah melaksanakan penyelenggaraan
webinar dengan harapan agar para pegawai BKIPM bisa memaksimalkan
kegiatan tersebut demi meningkatkan profesionalitas.
"Webinar ini diikuti oleh 500 peserta yang berasal dari lingkup
BKIPM, KKP, instansi terkait dan umum. Peserta juga dapat
menyampaikan pertanyaan melalui diskusi interaktif secara langsung
dan tertulis," ucap Riza.
Dalam webinar tersebut, perwakilan Korps Pembinaan Masyarakat
Badan Pemelihara Keamanan Polri, Kombes Soesanto mengurai fungsi
Kepolisian Khusus ini sangatlah penting.
Menurut dia, fungsi kepolisian khusus disini adalah semua usaha
dan kegiatan pengamanan dalam rangka penegakan peraturan
perundang-undangan di bidang perkarantinaan secara preemtif,
preventif dan represif non yustisial.
"Oleh karena itu pejabat karantina wajib mengetahui tugas,
fungsi, peran dan wewenang kepolisian khusus karantina,"
jelasnya.
Sebelumnya, KKP melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) terus berupaya mempertahankan
pelayanan prima bagi pengguna jasa perkarantinaan ikan selama
pandemi.
"Meski terjadi pandemi, layanan prima tetap kami pertahankan,"
kata Kepala BKIPM Rina. Menurut dia, upaya pelayanan prima
sertifikasi tetap dilakukan walau ada beberapa pergeseran dan
penyesuaian dalam layanan jasa sertifikasi perkarantinaan yang kami
lakukan karena menerapkan protokol keamanan covid-19 secara
ketat.
-
Buletin GINSI Jateng 14
Edisi Juni 2020
-
Buletin GINSI Jateng 15
Edisi Juni 2020
-
Buletin GINSI Jateng 16
Edisi Juni 2020
-
Buletin GINSI Jateng 17
Edisi Juni 2020
-
Buletin GINSI Jateng 18
Edisi Juni 2020
KEGIATAN BPD GINSI JATENG PERIODE
JUNI 2020
1. SOSIALISASI IMPLEMENTASI PILOTTING SINGLE SUBMISSION (SSM)
PABEAN
Sosialisasi Implementasi Pilotting Single
Submission (SSm) Pabean – Karantina, Jum’at
(26/06). Bertempat di aula Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Semarang, sosialisasi tersebut turut dihadiri juga
oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas, Kepala
Badan Karantina Pertanian kelas I Semarang, dan
General Manager Pelindo III Pelabuhan Tanjung
Emas. mplementasi Pilotting Single Submission
(SSm) Bea Cukai, Karantina Pertanian, dan
Karantina Ikan Joint Inspection bermaksud untuk
mewujudkan pembentukan National Logistics
Ecosystem (NLE) di pelabuhan Tanjung Emas.