Buletin - bpkonstruksi.pu.go.idbpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Bulletin BPKSDM Edisi Keempat.pdf · Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia ... Kepala Pusat Pembinaan

Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya ManusiaDepartemen Pekerjaan Umum

Edisi IV - 2007

Geliat Pembangunan InfrastukturDi Negeri Serambi Mekah

Reformasi Diri LembagaPengembangan JasaKonstruksi Nasional

Menggapai TotalitasPembangunan Konstruksi diKepulauan Riau

4 12

Pembina/Pelindung : Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia;Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia; Wakil Penanggung Jawab : KepalaPusat Pembinaan Usaha Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan

Teknik Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi; Pemimpin Redaksi : Surtiningsih;Redaksi Pelaksana : Nanan Abidin; Anggota Redaksi : Doedoeng Z. Arifin, Bambang Soekaryatno, Eddy Sunyoto, Sari Mustika,

Yaya Supriyatna, Ero, Cakra Nagara, Agnes S.P. Trisnowati, Titik Murti Utami, Subagio, Yanto Apriyanto, Sri Yuliawati, MadyaGunawan, Agus Firngadi, Sugeng Sunyoto, Krisnawati Pratiwi Hadi, Meylina Hasbullah;

Administrasi dan Distribusi : Agus Kurniawan, Desain/Tata letak : Nanang Supriyadi Photografer : Sri Bagus Herutomo

2 bulletin bpksdm/Edisi IV - 2007

D ar i Redaksi

agaimana menjadi profesional adalah salah saturenungan yang perlu dicermati di bulan Agustus ini.

Menginjak 62 tahun Indonesia merdeka, mari bersamakita berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri demi bangsakita.

Persaingan global, derasnya arus informasi & teknologi menuntutkita bergerak cepat dan akurat tanpa melupakan kualitas karyayang tercipta, khususnya sebagai Badan Pembina Konstruksidan Sumber Daya Manusia.

Dalam buletin edisi ke-4 ini, dihadirkan artikel yang memuatreformasi LPJK Nasional, pergantian personil di Dept. PU danGood Governance dalam Perspektif Islam demi meningkatnyakinerja khususnya dalam Konstruksi Indonesia. Ditampilkan jugaRubrik Indonesia yang memuat perkembangan dari DI Aceh danRiau, serta artikel lainnya yang memuat kiprah pekerja dalamberaktivitas.

Selain itu kami mengundang partisipasi pembaca dalam interaksidengan tim redaksi melalui email maupun berpartisipasi dalamKonstruksi Indonesia 2007 yang akan segera diselenggarakan.Mari kita membangun untuk kesejahteraan bersama. Merdeka!

Reformasi Diri Lembaga PengembanganJasa Konstruksi Nasional ............................................

Geliat Pembangunan InfrastukturDi Negeri Serambi Mekah ...........................................

Silih Berganti Eselon II, III sertaBalai dilingkungan BPKSDM ........................................

Menggapai Totalitas PembangunanKonstruksi di Kepulauan Riau ......................................

Good Governance Dalam Perspektif Islam ...................

Motivasi Motif ...............................................................

D af tar I si

4

6

11

12

14

16

S urat P embaca

Tim redaksi bulletin yang terhormat,Bagaimana cara untuk mendapatkan bulletin BPKSDM secara rutin ?Terima kasih sebelumnya.DianaJakarta

Tim redaksi,Dapatkah saya dibantu untuk mendapatkan referensi lengkap tentang jasa konstruksi?BudiBandung

Q uatable Q uotes

S ubscribe

bulletin bpksdm/Edisi IV - 2007 3

Bangunan pada dasarnya didirikan untuk melindungi manusia dan

memberikan fasilitas kemudahan untuk menjalankan hubungan dan

memperlancar roda aktifitas sehari-hari. Semakin tinggi kualitas bangunan

yang dimiliki oleh suatu bangsa, merupakan identifikasi tingginya kemajuan

yang dicapai oleh bangsa tersebut. Kriteria mendirikan bangunan haruslah

aman, nyaman dan harga yang realistik. Timbulnya kegagalan bangunan

yang ada, umumnya diakibatkan oleh permasalahan dalam hal 1.

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (phase konstruksi) 2. Perubahan

fungsi, bencana alam, kebakaran (phase paska konstruksi). Dibahas lebih

lanjut disini mengenai perilaku alam yang sangat mempengaruhi kondisi

bangunan (cuaca, geologi, geografi, tumbuh-tumbuhan, fauna); jenis, tipe,

system, fungsi bangunan dan komponennya; beban dan gaya-gaya yang

bekerja pada bangunan; konsep pemeliharaan dan perbaikan bangunan;

sifat-sifat dasar bahan bangunan dan permasalahannya; dan teknologi

perbaikan kerusakan bangunan. Selanjutnya juga diulas tentang teknik

perbaikan dalam kasus-kasus konstruksi beton dan konstruksi baja. Beberapa

hal yang harus dilakukan dalam pemeriksaan dan perbaikan dalam

komponen non-struktur dan komponen arsitektur. Buku ini dilengkapi dengan

daftar notasi, daftar istilah, gambar dan foto yang berkaitan.

(R. Sulistyowati)

Kebanggaan kita yang terbesar bukannya karena tidak pernah gagal, tetapibisa bangkit kembali pada waktu kita jatuh. (Kong Fu Ste)

Kesempatan hanya menantikan orang yang siap dan giat. (Abraham Lincoln)

Teknologi AuditForensik, Repair dan

Retrofit untuk Rumah &Bangunan Gedung

oleh Syafei Amri

Yayasan John Hi-TechIdetama, 2006

Lv, 245 hlm.; 25 cm

Bulletin BPKSDM mengupas tentang KonstruksiIndonesia. Untuk berlangganan atau hendak menjadikontributor, dapat menghubungi :

Tim Redaksi Bulletin BPKSDM Dep. PUJl. Pattimura No. 20, Kebayoran BaruJakarta Selatan 12110Telp : (021)7266639Email :[email protected] ://bpksdm.pu.go.id

erjalanan LembagaPengembangan JasaKonstruksi Nasional (LPJKN)telah sampai pada babak

baru. Lembaga yang bertugas mengawasiberjalannya sektor konstruksi di Indonesiaini baru saja me-‘reformasi’ diri untukmenjadi sebuah lembaga yang benar-benar mampu mengayomi jasa konstruksiIndonesia. Reformasi ini dibuktikan melaluilangkah-langkah perubahaninternal dan berpuncak padaMusyawarah Kerja Nasional(Mukernas) di penghujungbulan Juli 2007 di Jakarta.

Alasan mengapa LPJK perlumereformasi diri, bisa dilihatdari masukan yang datangdari berbagai pihak sejakMukernas tahun 2006 terkaitdengan masalahperpanjangan SertifikatBadan Usaha (SBU),internal asosiasiperusahaan, pembentukanasosiasi baru yang belumdiakreditasi, dan perbedaanantara kualifikasi SBUdengan ketentuan pasarserta penerbitan DaftarRegistrasi Perusahaan(DRP) yang diharapkan mampu ditanganiLPJK.

Menteri Pekerjaan Umum sendiri secarakhusus meminta LPJK untuk mampumengakomodir kepentingan jasa konstruksiIndonesia yang beragam. Misalnyamengenai sosialisasi penerbitan DaftarRegistrasi Perusahaan (DRP) olehPemprov yang telah diatur oleh LPJKN/LPJK tahun 2005 serta Surat Menteri PUyang ditujukan kepada para Gubernur, danrencana kerja yang tengah dipersiapkanLPJK untuk menyempurnakan ketentuanregistrasi dan akreditasi sehingga awalJanuari tahun depan SBU yang baru bisadiberlakukan. Hal lain yang perludiperhatikan adalah mengenaipengelompokan bidang usaha yang harusmengacu pada Central ProductClassification (CPC) terkait kondisi usahajasa konstruksi supaya dalampenerapannya tidak menimbulkanpermasalahan.

Salah satu tugas LPJK yang tak kalahpenting adalah mendorong jasa konstruksiIndonesia agar mampu bersaing tak hanya

di kandang sendiri tapi juga di luar negeri.Dalam hal ini LPJK telah mulai merintisnyadengan terlibat dalam proses perundinganliberalisasi perdagangan khususnya dibidang jasa konstruksi, baik melalui WTO,APEC, Coordinating Committee onServices (CCS) Asean, maupun Indonesia–Japan Economic Partnership Agreements(IJ-EPA). Menteri PU secara khususmengharapkan LPJK tetap aktifmemberikan masukan dan mengikutiperundingan-perundingan lanjutan sepertipenyiapan Mutual RecognationAgreements (MRA) profesi Arsitektur sertamateri liberalisasi sektor bisnis dankonstruksi.

Usaha LPJK dan jasa konstruksi nasionalmelalui perundingan-perundingan bertarafinternasional mau tidak mau harus terusdilakukan, sebab ini menjadi cara untukmenghadapi serbuan kontraktor/konsultanasing ke pasar konstruksi nasional. Dengan adanya kondisi seperti ini yangdapat dilakukan oleh pengusaha konstruksikita adalah mempersiapkan diri danmembentuk kelembagaan yang kuat gunamenghadapi persaingan global. Apalagi

dengan adanya rencana pemerintah diTahun 2008 menaikkan anggaraninfrastruktur bidang konstruksi sebesar 1,5kali lipat dari tahun 2007. Disisi lain pasarkonstruksi luar negeri juga terbuka lebarbagi kontraktor dalam negeri.

Untuk itu Mukernas akan membahas isu-isu strategis tentang perkembanganditingkat nasional, regional maupuninternasional serta mencari solusi terbaikdalam menghadapi perkembangantantangan itu. Saat ini, dikatakan mantanKetua Umum LPJK Sulistijo Sidharto Mulyo,anggota Dewan Pengurus (DP) LPJKNtelah diperkuat oleh wakil-wakil dari unsurpemerintah seperti Bappenas, Depdagri,Depnakertrans, Departemen Energi danSDM serta BKPM. Penambahan anggotaini dapat diikuti oleh LPJKD sehinggaeksistensi lembaga menjadi semakin kuat.

Berkaitan dengan SBU Jasa KonsultansiPerencanaan dan Jasa KonsultansiPengawasan Konstruksi Nasional telahdiperpanjang hingga akhir tahun 2006.Demikian pula SBU Jasa PelaksanaKonstruksi Nasional serta akreditasi

Reformasi Diri LembagaPengembangan Jasa Konstruksi

Nasional

Lensa


asosiasi perusahaan jasa konstruksi.Menurutnya, pihaknya telah lama akanmengganti ketentuan akreditasi, sertifikasidan registrasi yang saat ini berlaku. Hal itudibuktikan adanya Keputusan DewanLPJKN No.75/KPTS/LPJK/D/XI/2002tentang Pedoman Sertifikasi dan RegistrasiBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional.

Untuk mengatasi masalah banyaknyakeluhan dan keberatan dari para pemilikBU yang berkualifikasi kecil (K3) dan M(Menengah) tentang pemberlakukanpelaksanaan kualifikasi kompetensi BUJKterhitung 1 Januari 2006, dalam waktudekat pihak LPJK akan melakukanperubahan atas keputusan DP LPJKNtersebut. Untuk beberapa asosiasi yang bermasalah LPJK tidak akan gegabahdalam mengambil kebijakan. Mengingatsaat ini terdapat sekitar 96.000 kontraktordan 5.000 konsultan yang bergerak dibidang jasa konstruksi maka upaya –upayapeningkatan seperti kinerja badan usaha,SDM, dan kerjasama perlu diwujudkan baikditingkat nasional, regional maupuninternasional untuk meningkatkan dayasaing jasa konstruksi Indonesia bisameningkat.

Melalui Mukernas LPJK 2007 yangberlangsung selama dua hari ini, MenteriPU berharap secara khusus kepadaLPJKN untuk meningkatkan kualitaspembinaan bagi kontraktor nasional. Halini sangat penting untuk memenangipersaingan yang semakin berat.Pemerintah berharap pasar konstruksidalam negeri tetap dikuasai kontraktor lokal

disamping merebut pasar luar negeri.Selain mengurusi masalah sertifikasi, LPJKdi masa mendatang dituntut mampumenciptakan kontraktor profesional yangmumpuni.Pasar konstruksi dalam negeri harus terustumbuh oleh sebab itu peran kontraktorsemakin tinggi. Pemerintah berharap agarkontraktor lokal tetap menjadi tuan rumahdi negeri sendiri, seiring semakin besarnyanilai anggaran pemerintah yang menuntutkemampuan yang cukup dari kontraktorlokal. Salah satu contoh nyatanya,mampukah tender dengan tatapemerintahan yang baik mampu pulamenghasilkan pembangunan yang baikpula?

Terkait dengan penyiapan konstruksinasional ke depan, Sulistijo Sidharto Mulyoselaku mantan Ketua Umum LPJKNberharap pemerintah segeramenyelesaikan PP 28, 29 dan 30 tahun2005, mengingat PP tersebut menjadirujukan pengembangan jasa konstruiksinasional. Apalagi mengingat ke depanpengembangan jasa konstruksi nasionalakan menghadapi permasalahan dantantangan yang semakin berat terkaitkompetensi SDM konstruksi,pengembangan teknologi, perkuatanpermodalan, pemutakhiran model bisnis,danquality assurance yang diminta pasar.Salah satu pokok penting Mukernas LPJK2007 yang tidak kalah penting adalahpemilihan pengurus lembaga yangberdedikasi tinggi dan yang mampubekerja secara profesional. Sejalandengan hal tersebut itu Menteri PU

berpesan agar pengurusbaru yang terpilih denganikhlas mengesampingkankepentingan individumaupun kelompok demikemajuan dunia konstruksiI n d o n e s i a .Penyelenggaraan MunasLPJK juga diagendakanuntuk melaksanakanpemaparan LaporanPertanggungjawabanDewan Pengurus LPJK2003-2007, pembentukankepengurusan baru danpenyusunan rencanakerja periode berikutnyaLPJK 2007-2011.

Melalui musyawarah yangberlangsung selama dua

hari (31 Juli – 01 Agustus 2007) didapatkanpengurus baru LPJKN masa bakti 2007-2011 sebagai berikut, M. Malkan Aminsebagai Ketua Umum; Dadan Krisnandarsebagai Sekretaris Umum; SarwonoHardjomuljadi sebagi Ketua Bidang Libang,Mediasi, Arbitrase, Penilai Ahli; AgusRahardjo sebagai Ketua BidangRegistrasi; Bachiar Ravenala Ujungsebagai Ketua Bidang Perusahaan;Poernomo Soekirno sebagai Ketua BidangPendidikan & Pelatihan; sedangkanAkhmad Suraji dan Dharma Sjahrial Pohansebagai Sekretaris.

Sebagai Anggota : Bachtiar Siradjudin,Darma Tyanto S., Omar Samuel Ichwan,Wayan Darsana, Sjahedi Junardiono,Jimmy S. Juwana, Junjungan Pasaribu,Asrizal Tatang, Bambang Soemardiono, H.Muslikh, Haryanto, Suprayitno, A. SirajudinNonci, Abdul Wahab Bangkona, MadeDharma Hartana, Monang Sinambela,Suwandi Saputro, Tri Djoko Waluyo,Garwono Winardi Surarso, ChudrySitompul, Eddy Eko Susilo, John PaulusPantouw, Sampurna Sitepu dan BambangWidianto. Diharapkan dari kepengurusanyang baru diharapkan tercipta kontraktorhandal yang mampu bersaing dengankontraktor asing dan merebut pasar mancanegara dan menjadi kebanggaan di negarasendiri.

(tw/nn)

Diambil dan diolah dari sumber www.pu.go.iddengan artikel berjudul “Menteri PU Minta LPJKSempurnakan Ketentuan Registrasi dan Akreditasi“ dan “Menteri PU Harapkan Kontraktor Lokal TetapKuasai Pasar Konstruksi Dalam Negeri “


http://www.pu.go.id

egeri serambi mekah, propinsipaling ujung barat Indonesia kinimulai bangkit membangun

kembali. Sebagaimana diketahui, bencanabesar gempa bumi diikuti gelombangtsunami pada akhir tahun 2004 lalu telahmemporak-porandakan sebagian wilayahbagian barat Nanggroe Aceh Darussalam(NAD), mengakibatkan hampir seluruhsendi kehidupan di propinsi ini lumpuh,termasuk infrastruktur. Hampir 50 %bangunan yang ada di wilayah barat NADrusak total dan kerusakan infrastrukturmencapai 70 % lebih. Secara otomatispembangunan di NAD terhenti, mengingatsarana dan prasarana pendukungnyarusak.

Kini setelah tiga tahun berlalu, geliatpembangunan mulai terlihat di berbagaipenjuru bumi Serambi Mekah. Demikianjuga dengan pembangunan infrastruktur,berbagai pekerjaan konstruksi mulai terlihatseperti pembangunan perumahan, jalan,jembatan, dan lain sebagainya.Tersedianya kembali infrastruktur yangmenjadi sarana dan prasaranapembangunan mengiringi kembalinyagerak perekonomian di NAD. Meski geraklaju perekonomian mulai pulih danpembangunan infrastruktur juga telahberjalan kembali, pengawasan dan kontrolterhadap pekerjaan konstruksi harus tetapdilaksanakan untuk menjamin kualitaspekerjaan itu sendiri.

BPKSDM sebagai wakil pemerintah yangbertugas membina jasa konstruksi danpembangunan infrastruktur di Indonesia,menyadari akan kondisi NAD sejalandengan waktu, pembangunan infrastrukturdan pelaksanaan jasa konstruksi mulaimenunjukkan keberadaannya secaraberkesinambungan, diketahui bahwapelaksanaan Jasa Konstruksi di daerah inisudah berjalan dengan baik, meskipunmasih berkondisi lambat dalam menyikapiberbagai kegiatan jasa konstruksi.

Penyebabnya adalah ada beberapakabupaten yang lambat merespon dalammenyikapi penyesuaian dalampemberlakuan Peraturan dan ketentuanpelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Disamping itufaktor rendahnya pemahaman terhadappenjabaran ketentuan dan peraturan yangperlu segera diimplementasikan. Meskipundemikian menurut Miswar, kondisipelaksanaan jasa konstruksi saat ini telah

Rubrik Indonesia


mengalami kemajuan walaupun belumsignifikan dengan program pemerintahPusat.

Disisi lain hubungan Tim Pembina JasaKonstruksi Provinsi dengan Kab/Kotasudah sangat baik tapi hubungan denganpara stake holder lain, seperti asosiasi danLPJKD masih sangat lemah. Kondisitersebut disebabkan antara lain belumdipahaminya berbagai aturan tata tertib dankebijakan jasa konstruksi, belumdimanfaatkannya wadah koordinasi yangtelah dibentuk di provinsi maupun di Kab/Kota, sosialisasi yang belum menyeluruhterhadap pemberlakuan SBU dan IUJK,dan kurangnya pertemuan koordinasi

antara Pembina jasa konstruksi Provinsidengan kab/Kota serta dengan paraasosiasi dan LPJK.Untuk memperbaiki kondisi tersebut TimPembina Jasa Konstruksi Pusat

diharapkan secara terus menerus untukmelakukan sosialisasi kebijakan jasakonstruksi yang harus diimplementasikandi daerah dengan tim pembina provinsimaupun Kab/Kota dan stake holderlainnya. Disamping itu dalam penyelesaianpermasalahan dan hambatan yangdihadapi oleh berbagai elemen dalampembinaan jasa konstruksi di Kab/Kotadapat memanfaatkan asistensi denganPembina Jasa Konstruksi Pusat melaluifasilitas akses internet on line.

Hubungan kerjasama Pemda danmasyarakat Jasa Konstruksi di daerahselama ini telah terbina melalui kegiatanSosialisasi Peraturan-Peraturan Jasa

Konstruksi yangdilaksanakan olehDinas Perkotaan danPermukiman ProvinsiNAD, meskipunbelum terlalumaksimal. Kerjasamatersebut masih perlud i t i n g k a t k a nm e n g i n g a tpembinaan jasakonstruksi memilikitugas yang sangatluas. Oleh karena itu

perlu dibentuk suatu tatanan strukturorganisasi yang berdiri sendiri diperkuatdengan beberapa bagian struktur yangsesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pembinaan Jasakonstruksi yang telahdilakukan selama ini didaerah Propinsi NADantara lain sosialisasisegala bentuk informasiperaturan perundang-undangan tentang jasakonstruksi danmemberikan asistensikepada pembina jasakonstruksi Kab/Kota,mengarahkan danmenjawab semuapermasalahan jasakonstruksi di Kab/Kota.Kegiatan lain yang telahdilakukan oleh PembinaJasa Konstruksi ProvinsiNAD antara pada tanggal20 Juli 2007 lalumengadakan pertemuansehari dengan para

pembina jasa Konstruksi Kab/Kota se ProvNAD dengan agenda membahas danmenyikapi segala bentuk kebijakan danpermasalahan yang berkembang dalampelaksanaan jasa konstruksi di Kab/Kota.

Hambatan yang dihadapi PembinaKonstruksi saat ini adalah belum optimalnyapenggunaan sistem informasi melaluiinternet, sehingga untuk penyebaraninformasi serta tanya jawab terhadappermasalahan jasa konstruksi dikabupaten/kota relatif cukup lama.Disamping itu, pemahaman terhadap ruanglingkup, tugas dan fungsi dalammelaksanakan kegiatan pembinaan jasakonstruksi sangat terbatas. Melihat keadaanini maka sangat perlu disediakan fasilitasmedia elektronik sistem informasi jasakonstruksi yang aksesnya dapat langsungke Pembina Propinsi maupun Pusat. Untukhal ini sangat diharapkan Pembina Pusatdapat mengupayakan alokasi dana melaluiAPBN untuk penyelenggaraan jasakonstruksi di Daerah.


Kegiatan SSS(Student SupportService) berlangsungselama 2 hari (27 Julis/d 28 Juli 2007) diKampus Dodik BelaNegara CikoleLembang. Setelah itudilanjutkan denganKegiatan MKUKMata Kuliah Umum(Kedinasan) selama 1minggu (30 Juli s/d 4Agustus 2007) diKampus PusbiktekBandung.

Musyawarah Nasional Anggota LPJKdengan tema Reorientasi Kelembagaan &program LPJK Nasional di Hotel Sultan -Jakarta, 31 Juli 2007.

BPKSDM Dep. PU kembali menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan (medicalcheck up) bagi pegawai dilingkungan BPKSDM, Kamis (02/08/2007) sebagai wujudkepedulian terhadap kesehatan pegawai, terutama dalam menunjang pekerjaan.

Berlokasi di Dep. PU,11 Juli 2007 diadakandiskusi panel yangdiselenggarakanINKINDO (IkatanNasional KonsultanIndonesia) denganpanelis dari Bappenas,Sekjen PU, BinaMarga, Cipta karya danBPKSDM.


Tanggal 11 Juli 2007, di Ruang Sapta Taruna Departemen PU dilantik 9 orangPejabat. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 64/M/2007, Iwan Nursyirwan

mengemban jabatan baru dari Kepala BPKSDM menjadi Direktur jenderal SumberDaya Air. Sedangkan Kepala BPKSDM dijabat oleh Budi Yuwono yang

sebelumnya menjabat Staf Ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya & PeranMasyarakat.

Pelantikan pejabat eselon III di lingkunganBPKSDM Dep. PU, tanggal 17/08/2007.

Keikutsertaan BPKSDM dalam LombaTumpeng dalam rangka menyambut HUT RI

ke 62 di Dep. PU.

Keikutsertaan BPKSDM dalamLomba Gerak Jalan dalam rangkamenyambut HUT RI ke 62.


Dalam hal ini Ketua Badan SertifikasiAnggota Provinsi NAD (BSAP-NAD)INKINDO, Gunawan, menilai bahwa belumada persamaan pemahaman mengenaiaturan-aturan tentang jasa konstruksiantara para pengguna dan penyedia jasa.Sedangkan mengenai lampiran-lampirantentang PQ belum ada persamaanpemahaman sehingga para penyediamerasakan bahwa lampiran yangdipersyaratkan terlalu tebal .

Disisi lain pekerjaan di Aceh terdapatkekhususan akibat bencana alam yangterjadi beberapa waktu yang lalu,mengakibatkan paket-paket pekerjaannyacukup besar padahal jenis/kualitaspekerjaannya tidak terlalu memerlukantenaga ahli yang banyak tapi karena hargapaketnya besar sehingga yang dapatpekerjaan kontraktor-kontraktor kelasbesar, misalnya pembangunan rumah tipe36 dalam jumlah yang banyak .

Permasalahan lain yang timbul antara lain,sebagian asosiasi belum mendapatkanperaturan yang berkaitan denganpenyelenggaraan jasa konstruksi, meskidiakui sebagian telah memperoleh daripemerintah daerah. Akan tetapi dari yangtelah mendapat peraturan ternyatapemahaman diantara mereka masihberbeda, terutama mengenai aturan-aturantentang penyelenggaraan jasa konstruksiantara pengguna dan asosiasi.

Dirasakan oleh Gunawan, PemerintahDaerah masih kurang melakukansosialisasi kepada asosiasi dan penyediajasa. Harapannya ke depan perludiadakan sosialisasi mengenai aturan-aturan tentang penyelenggaraan jasa

konstruksi secara komprehensif, sehinggasemua pihak dapat memahaminya. Selainitu, Gunawan melihat Pemda dan LPJKbelum sepaham, misalnya dalam halmelaksanakan aturan-aturan ternyatamasih terdapat perbedaan istilah yangdikeluarkan oleh Perlem No.11 mengenaiistilah kecil dan non kecil, kecil–menengah–besar. Akibatnya penentuan Gred rancu,misalnya Gred 4 yang bisa mengerjakanpekerjaan Gred 3. Padahal dalamhal ini yang besar diberikankeleluasaan sementara yang kecildibatasi. Harapannya untukpelaksanaannya agar lebihkonsisten.

Kinerja pemerintah juga dianggapbelum memuaskan, misalnya dalamhal Fee penyedia jasa yangdigunakan sebagai acuan adalahKepMen nomor 332 (Cipta Karya-

untuk gedung) sedangkanuntuk irigasi dan jalan belumada aturannya padahalpelaksanaan pekerjaannyaberbeda. Aturan tersebutdiambil oleh BRR untukpembangunan rumah –rumahdi Aceh ,padahal rumah yangdibangun adalah rumah typekecil yang tentunya berbedadengan pembangunangedung-gedung besar.

Sementara itu pekerjaansupervisi/kontrak lump summasih dirasa perlu ada aturanyang jelas, sebab PQ selamaini tidak mencantumkan TOR-

nya yang menyebabkan tidak dapatdiketahui berapa jumlah tenaga ahli yangdibutuhkan. Untuk itu para asosiasi/penyedia jasa khususnya di Aceh selalukalah tender karena tenaga ahli di NADmasih kurang bila dibandingkan dengantenaga yang dari Jakarta dan sekitarnya.Dibandingkan dengan adanya short listdianggap lebih baik.

Sementara itu Peraturan Lembagaternyata tidak segera disosialisasikan,padahal keberadaan LPJK diharapkanmenjadi badan yang dapatmengembangkan asosiasi dibawahnya.Aspirasi daerah diharapkan untukdiakomodir dan jangan dipukul rata karenakemampuan tiap-tiap daerah sangatberbeda. Untuk itu pemerintah dimintamengakomodir dapat membuat aturan yangstandart dan disampaikan ke Gubernuruntuk ditindak lanjuti sebagai PeraturanDaerah Sementara itu, aturan yang dibuatjuga dianggap tidak siap dijalankan.Diharapkan ada target jangka pendek danjangka panjang agar dapat meningkatkanprofesionalisme di segala bidang.


Penyedia jasa di NAD juga memintaStandard untuk APBN dan APBDdisamakan, sebab yang terjadi kontraklump sum sering terjadi biayanya tetaptetapi waktunya panjang sehinggapenyedia jasa merasa dirugikan. Untuk halini Peraturan agar dapat disesuaikandengan kondisi daerah setempat,mengingat kondisi NAD pasca gempaberbeda dengan daerah lainnya. Misalnyauntuk paket pekerjaan s/d 1 milyarsebaiknya tidak dipertandingkan antarprovinsi, untuk pekerjaan diatas 1 Mditangani tingkat nasional sebaiknyatenaga ahli dari jakarta dan sekitarnyanamun untuk asistennya diupayakan daridaerah NAD sebagai proses pembinaan/pembelajaran.

Referensi yang diperlukan oleh penggunajasa juga terkadang tidak dapat dipenuhioleh penyedia jasa sehinggamenyebabkan kekalahan. Hal inimembutuhkan pembinaan dan sosialisasiyang lebih lagi. Pembinaan melalui capacitysangat dibutuhkan untuk memperpendekkesenjangan, mengingat peningkatantenaga ahli di daerah diperlukan biayayang cukup mahal. Oleh karena itu shortcourse maupun workshop bagi tenaga-tenaga tehnik untuk bidang pengairan, jalandan jembatan; workshop mengenaipemberdayaan masyarakat,pengembangan SDM; pelatihanpembiayaan agar SDM daerah NAD bisabersaing dalam bidang jasa konstruksi;serta manajemen proyek agar bisa ikutberperan dalam pelaksanaan pekerjaanBRR-NAD.

Melalui pembinaan dan pengawasan yangberbasis pada terlaksananya ketentuanyang berlaku, Nanggroe Aceh Darussalamakan bangkit kembali membangun puing-puing konstruksi yang telah porak-porandadilanda bencana. Tentu untuk kembalibangkit tak hanya perlu tangan-tangananak negeri Serambi Mekah ini sendirinamun lebih dari itu perlu dukungantangan-tangan pemerintah baik pusatmaupun daerah dan tentu saja seluruhaspek bangsa mendukung terlaksananyapembangunan kembali infrastruktur Acehyang berkualitas.

(tw/nn)

enteri Pekerjaan UmumDjoko Kirmanto melantikpejabat eselon II dan III dilingkungan Dep. PU Senin

(06/08) di Jakarta. Pelantikan ini cukupberbeda mengingat jumlah pejabat yangdilantik mencapai 125 orang. Padakesempatan tersebut Djoko Kirmantoberpesan kepada pejabat yang dilantikagar jabatan yang diterima jangan hanyadianggap sebagai hadiah atas prestasinamun lebih dari itu merupakan

tanggungjawab kepada negara yangharus dilaksanakan sebaik-baiknya.

Pejabat di lingkungan Dep. PU yangdilantik terdiri dari 26 orang eselon II dan99 orang eselon III, dimana 13 dari 26orang eselon II melalui promosi, 50 orangdari 99 orang eselon III juga melaluipromosi, sedangkan sisanya melalui rotasi.Di lingkungan BPKSDM Dep. PU sendiripejabat yang dilantik terdiri dari : Eselon II:Ir. Frankie Tayu menjabat sebagai KepalaPusat Pembinaan Usaha Konstruksi, danIr. Soekistiarso, Dipl.HE menjabat sebagaiKepala Pusat PembinaanPenyelenggaraan Konstruksi.

Pejabat Eselon III di lingkungan BPKSDMantara lain: Ir. Chairul Abubakar, M.Scmenjabat sebagai Kepala BidangPengadaan Jasa Konstruksi PusatPembinaan Penyelenggaraan Konstruksi;Ir. Djoko Prakosa, ME menjabat sebagaiKepala Bidang Administrasi KontrakKonstruksi Pusat PembinaanPenyelenggaraan Konstruksi; Ir. Sudrajat,Dipl. SE menjabat sebagai Kepala BidangPendidikan dan Keahlian Konstruksi PusatPembinaan Keahlian dan TeknikKonstruksi; Dra. Yuni Erni Aguslin, M.Simenjabat sebagai Kepala Bagian TU PusatPembinaan Kompetensi dan Pelatihan

Konstruksi; dan Nugroho Purwanto, SE,MM menjabat sebagai Kepala BidangPelatihan Ketrampilan Konstruksi PusatPembinaan Kompetensi dan PelatihanKonstruksi.

Sedangkan pejabat Eselon III pada Balaidi Lingkungan BPKSDM antara lainsebagai berikut: Ir. Johansyah Masdar, BE,S.Sos, M.Si menjabat sebagai Kepala BalaiPeningkatan Keahlian Teknik Konstruksike-Pu-an Pusat Pembinaan Keahlian danTeknik Konstruksi; Ir. Supangat, M.Engmenjabat sebagai Kepala Balai PelatihanPeralatan Pusat Pembinaan Kompetensidan Pelatihan Konstruksi; Aca Ditamiharja,ME menjabat sebagai Kepala BalaiPelatihan Jasa Konstruksi PusatPembinaan Kompetensi dan Pelatihan

Konstruksi; dan Ir. Sumihar Simamora, CESmenjabat sebagai Kepala Balai PelatihanKonstruksi Jakarta Pusat PembinaanKompetensi dan Pelatihan Konstruksi.

Esok harinya (07/08) dilangsungkan SerahTerima Jabatan Eselon II & III BPKSDMdan mengukuhkan 11 untuk orang mengemban tugas yang baru.

Pada kesempatan tersebut, Budi Yuwonoselaku Kepala BPKSDM mengingatkankembali peran BPKSDM.

(Tw/Mh)

Silih Berganti Eselon II, III sertaBalai dilingkungan BPKSDM

Lensa


Rumah Jabatan Pemprov dan RumahDinas DPRD (sesuai rekomendasiDepdagri); Ferry Terminal;Pengembangan Bandara Kijang; danPembangunan kantor Dispenda ProvinsiKepri.

Pengikatan dan penetapan programkegiatan tahun jamak untuk setiap kegiatanpembangunan melalui Peraturan Daerah adalah sangat penting dilakukan gunamenjamin ketersediaan pembiayaanpembangunannya. Selain itu dilihat segikualitas dan waktu, pengerjaanpembangunan lebih baik dan cepat karenamasing-masing pekerjaan pembangunandilaksanakan oleh satu kontraktor dari tahapawal sampai dengan akhir pekerjaan.Penghematan yang terjadi adalah waktupembangunan lebih cepat karena cukuppelelangan satu kali untuk setiap proyekpembangunan dan mutu pekerjaan menjadilebih baik karena tidak berganti-gantipelaksana pembangunannya.

Sedangkan jumlah besaran biaya yangdianggarkan untuk setiap kegiatanpembangunan yang akan dilaksanakanmelalui pola tahun jamak tersebutmerupakan estimasi harga tertinggi yangrealisasinya akan didasarkan pada hasilpelelangan terbuka. Kepastian besaranharga setiap kegiatan pembangunantersebut baru dapat ditentukan setelahMaster Plan dan Design Enginering Detail(DED) selesai disusun. Dalampembahasan Ranperda selanjutnya, akandisepakati bersama formulasi apa yangakan dipergunakan untuk menetapkanbesaran biaya setiap kegiatanpembangunan tahun jamak tersebut.Apakah dalam perda nanti akandicantumkan nilai ataupun prosentase darikegiatan pembangunan tahun jamak,tentunya akan bersama-sama dicari solusiyang tidak bertentangan dengan peraturanperundangan yang berlaku.

perhitungan tersebut jauh lebih murahyakni 1,2% dari total pembiayaan tahunjamak, dibandingkan apabilamenggunakan perhitungan berdasarkanTabel Kepmen Kimpraswil Nomor 332/KPTS/M/2002 tanggal 21 Agustus 2002,yakni 1,84%.

Selain itu, Ranperda Pengikatan Dana danPenetapan Program Kegiatan TahunJamak dimaksudkan bukan saja untukmengatur pembangunan pusatpemerintahan di Pulau Dompak tetapi jugauntuk beberapa kegiatan pembangunan diluar Pulau Dompak seperti PengembanganBandara Kijang dan PembangunanRumah Sakit di Tanjungpinang sertaPembangunan Kantor Dispenda di Batam.Hal ini menunjukkan besarnya cakupanpembangunan infrastruktur yang harusdilakukan dan terutama menyangkutpenyediaan sarana prasarana pelayananmasyarakat.

Sementara itu, program kegiatanpembangunan tahun jamak yang akandilaksanakan antara lain meliputiPembangunan pusat pemerintahanProvinsi Kepri terdiri dari Kantor DPRD,Kantor Gubernur dan Kantor Dinas/Badan;Universitas Negeri; Sport Center(Gelanggang Olahraga); Rumah SakitUmum Provinsi di Tanjungpinang danMedical Center (Klinik) di Pulau Dompak;Masjid Raya, Gedung Kesenian, danGedung Lembaga Adat; Jalan danJembatan; Pertamanan, Tempat PejalanKaki, dan Lampu Jalan; Utilitas PulauDompak (jaringan listrik, air,telepon,gas);

ekerjaan konstruksi yangberkualitas membutuhkankelengkapan unsurpelaksana yang menjadi

faktor pendukungnya. Undang-UndangJasa Konstruksi sendiri menyebutkanbahwa untuk setiap pekerjaan jasakonstruksi harus ada 3 (tiga) unsurpenyedia jasa. Yang pertama harus adapenyedia jasa Manajemen Konstruksi atauPengawas Konstruksi; kedua, penyediajasa Perencana Konstruksi; dan ketiga,penyedia jasa Pelaksana Konstruksi.Khusus untuk penyedia jasa ManajemenKonstruksi dipilih dengan cara pelelanganumum sehingga nantinya akan di dapatkonsultan Manajemen Konstruksi yangberkualitas.

Namun melaksanakan sebuah prinsipuntuk mendapatkan kualitas hasil yangsempurna tak selamanya berjalan mulus.Ada banyak hal yang dipertimbangkanbahkan dipertanyakan untukmelaksanakan amanat Undang-undangtersebut. Salah satunya adalah kebijakanpembangunan pusat pemerintahan di PulauDompak Propinsi Kepulauan Riau (Kepri)dan beberapa kegiatan strategis lainnyayang berkaitan dengan RancanganPeraturan Daerah (Ranperda) PengikatanDana dan Penetapan Program KegiatanTahun Jamak, yang mendapat sorotanbeberapa anggota DPRD Propinsi Kepriterutama mengenai jumlah biaya dan rincianpenggunaannya.

Menanggapi dipertanyakannya kebijakanpenerapan manajemen konstruksi,Gubernur Kepri Ismeth Abdullah di depansidang paripurna DPRD Provinsi Kepripada bulan Juni yang lalu menyampaikanbahwa biaya yang dianggarkan untukmembayar jasa konsultan ManajemenKonstruksi tersebut dihitung dari perkiraantotal pembiayaan seluruh proyek tahunjamak. Perhitungannya berdasarkan“Billing Rate” Bappenas atau berdasarkankomponen harga satuan dari setiappekerjaan yang akan dilakukan. Jumlahbiaya Manajemen Konstruksi berdasarkan

Menggapai TotalitasPembangunan Konstruksi diKepulauan Riau

Rubrik Indonesia


Selain itu, peluang untuk meningkatkanpenerimaan juga dimungkinkan melaluiDana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi(DAK non DR). Hal tersebut dimungkinkankarena konsep dari DAK non DR adalahuntuk membangun sarana dan prasaranaPemerintahan dan PembangunanMasyarakat, yang saat ini dana tersebutdititikberatkan pada PemerintahKabupaten/Kota. Namun sesuai denganarahan Menteri PPN/Kepala Bappenaspada tanggal 14 Juni 2007 di Manado padaacara Raker Forum Provinsi Kepulauanse-Indonesia bahwa mulai tahun 2008 DAKnon DR selain untuk pembangunaninfrastruktur Kabupaten/Kota juga akandiarahkan untuk pembangunaninfrastruktur pada Provinsi. Ditambah lagiMenteri PPN/Kepala Bappenas di Manadojuga sudah memberikan indikasi kenaikanDAU bagi provinsi kepulauan karenadalam perhitungan DAU sudah akandimasukan indeks kelautan.

Menanggapi pandangan Dewan tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) dan biayapemotongan bukit di Bandara Kijang,dijelaskan oleh Ismeth Abdullah bahwaRPJMD sebagai tolok ukur pembangunantersebut sudah disusun dan ditetapkanmelalui Peraturan Gubernur Nomor 22tahun 2005. RPJMD tersebut merupakandokumen perencanaan pembangunan danoleh karena itu sebagai dasar rujukannyaPemerintah Provinsi Kepulauan Riaumengacu pada Undang-Undang Nomor25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasionaldimana penetapan RPJMD dilakukandengan Peraturan Kepala Daerah.Dokumen RPJMD itu sendiri sudahdisampaikan kepada DPRD pada akhirtahun 2005 yang lalu.

Sedangkan berkenaan dengan biayapemotongan bukit dalam rangkapengembangan Bandara Kijang dijelaskanbahwa Kegiatan Pengembangan BandaraKijang Tanjungpinang dilaksanakandengan pertimbangan bahwa pelayananoperasional penerbangan tidak dapatdilakukan secara optimal karena padaujung landasan pacu terdapat bukit yangmerupakan penghalang tetap (fixedobstacle) dengan volume lebih kurang3.414.958 m3. Untuk menghilangkanpenghalang tetap tersebut, harusdilakukan pemotongan bukit secarabertahap yaitu pada tahun anggaran

Menanggapi pandangan Dewan tentangproyeksi pendapatan daerah sampaidengan tahun 2010 yang menyarankanagar memperkirakan kemampuankeuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan tahun jamak untuktidak mengabaikan kepentingan kegiatanpembangunan yang lainnya. Ataspandangan Dewan tersebut, GubernurKepri menyampaikan bahwa PemerintahProvinsi telah menyusun proyeksi rencanapenerimaan daerah untuk 3 (tiga) tahunmendatang yang diperkirakan mengalamikenaikan rata-rata 15% pertahunnya.Suatu kenaikan yang sangat konservatifatau cukup hati-hati, mengingat kenaikantahun-tahun sebelumnya yakni 31% daritahun 2006 ke 2007, dan kenaikan sebesar137% dari tahun 2005 ke 2006.

Proyeksi kenaikan di tahun-tahunmendatang tersebut dimungkinkan karenaadanya penambahan Dana Alokasi Umum(DAU) untuk Provinsi yang tergabungdalam Forum Provinsi Kepulauan sertakenaikan Pendapatan Asli Daerahkhususnya dari Pajak Kendaraan Bermotorsebagai akibat dari Intensifikasi danEkstensifikasi untuk menambah jumlahpajaknya. Disamping itu juga diperkirakandari Dana Perimbangan khususnya dariDana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas,serta kenaikan Dana Alokasi Khusus NonDana Reboisasi (DAK Non-DR). KenaikanDAK non-DR dimungkinkan karena mulaitahun 2007 alokasi tersebut sudah dapatdialokasikan untuk pengembanganinfrastruktur provinsi, setelah sebelumnyahanya diperuntukkan untuk kabupaten/kotaBerdasarkan proyeksi diatas tersebut,hampir seluruh komponen penerimaandiperkirakan akan mengalami peningkatanbaik Pendapatan Asli Daerah maupunDana Perimbangan. SedangkanPendapatan Lain-lain yang sahpeningkatannya menyesuaikan dengankemajuan keuangan negara serta kondisidan kebutuhan daerah. Dari proyeksiAPBD tersebut jumlah dana yangdipergunakan untuk mendanai kegiatanpembangunan tahun jamak rata-rata tiaptahunnya adalah 26%. Dengan demikiansisanya sebesar 74% masih mencukupiuntuk membiayai kegiatan pendidikan20%, dan selebihnya 54% masih cukupuntuk membiayai aparatur, pelayanandasar kesehatan, usaha kecil, pembinaanpedesaan, pariwisata, infrastruktur lainnya,ekonomi, sosial budaya, keagamaan, danlain-lain.

2006 telah dilakukan pekerjaanpemotongan bukit lebih kurang 537.031m3 dengan dana APBD Kepri sebesarRp.9.952.000.000,-. Pemotongan bukittahap pertama tersebut sudah selesaidikerjakan. Sedangkan pemotongan bukittahap II memerlukan dana lebih kurang 58Milyar yang dianggarkan dari APBDProvinsi Kepri TA.2007 dan 2008 (bagiandari program kegiatan tahun jamak). Biayatersebut diperuntukkan untuk kegiatanpekerjaan umum, drainase, pekerjaantanah, dan pekerjaan struktur.

Untuk meningkatkan pelayanan jasapenerbangan di Bandara Kijang,berdasarkan kesepakatan telah dilakukankesepakatan antara DepartemenPerhubungan, Pemerintah ProvinsiKepulauan Riau dan PT (Persero)Angkasa Pura II untuk pengembanganinfrastruktur dan fasilitas Bandara Kijang.Departemen Perhubungan melalui dana APBN Tahun 2007 sebesar Rp.35 milyarakan membangun infrastruktur sisi udarayaitu berupa perpanjangan landasan pacudari 1.850 M menjadi 2.250 M, pelebaranlandasan pacu dari 30 M menjadi 45 M,pelapisan (over lay) landasan pacu, taxiway dan apron. Sedangkan pihak PT(Persero) Angkasa Pura II bertanggungjawab terhadap pembangunan infrastruktursisi darat yaitu berupa fasilitas terminal,perkantoran, menara pengawas,pemadam kebakaran, area parkir dan lain-lain.

Direncanakan sebelum akhir tahun 2007sudah akan dilakukan penerbanganperdana yang akan melayani rute Jakarta- Tanjungpinang (PP). Ada 4 (empat)perusahaan penerbangan yang berminatuntuk melayani rute tersebut, yaitu : PT.Sriwijaya Air, PT. Kartika, PT. MerpatiNusantara, dan PT. Mandala Airlines.Membangun bangsa melaluipembangunan infrastruktur tidak bisa dantidak boleh dilakukan setengah-setengah.Kualitas pembangunan akan menentukankualitas pelayanan pemerintah kepadamasyarakat. Karenanya, prinsip pekerjaanjasa konstruksi harus dilaksanakansebagaimana diatur dalam Undang-undang Jasa Konstruksi dengan dukungandan partisipasi dari semua pihak.

(tw/nn)

Diolah dari sumber www.ri.go.id

tanggal 29/06/07dengan judul artikel “Pembangunan PusatPemerintahan Provinsi Kepri”


http://www.ri.go.id

ejak dulu kejujurandipandang sebagai kualitasmanusiawi dalam praktik-moral sehari-hari. Di

hadapan kepentingan sesaat, ia acapberperan sebagai sikap protes. Kejujurandan kepentingan (apalagi politis) selalubertubrukan dan saling meniadakan.Kemenangan salah satunya lebihditentukan kadar idealisme individu. Makintipis, rapuh, dan pragmatis, pilihannya pastijatuh pada kepentingan, vice versa.Namun, faktanya, kejujuran seringdikalahkan oleh kepentingan.

Pada tahun 38 H, khalifah Islam yangkeempat Ali bin Abi Thalib mengangkat Malikal-Asytar sebagai Gubernur Mesir. SemulaMalik menduduki jabatan gubernur diNashibin, sebuah daerah kecil yang tidaksekaya Mesir. Imam Ali sangatmencintainya karena keluhuranakhlaknya. Ia sangat taat beribadat, sangattekun berjihad, dan sangat bersabarmenghadapi rakyat. “Kedudukan diabagiku sama seperti kedudukan aku bagiNabi Allah saw,” kata Ali memujinya.

Seperti Ali, ia piawai dalam memainkanpedang. Di medan pertempuran, ia bukansaja tidak pernah mundur, tetapi juga tidakpernah kalah. Namanya saja sudah cukupmenggentarkan nyali musuh-musuhnya.Dalam kehidupan sehari-hari, seperti Ali,ia bukan saja sabar menghadapi

“kenakalan” rakyatnya, tetapi juga sangatcepat memberikan maafnya.

Ketika ia menjabat Panglima AngkatanBersenjata dari Khalifah Ali bin Abi Thalib,ia berjalan melewati pasar. Pakaiannyasangat sederhana, terbuat dari katun yangkasar. Melihat pakaiannya yang kumuh,seorang penjaga toko melemparinyadengan dedaunan kotor, sekadarmencemoohkannya. Ia mengacuhkanpenghinaan itu. Menoleh pun tidak. Iamelanjutkan perjalanannya dengantenang. Orang yang mengenal Malikmenegur penjaga toko itu? “Tahukah kamu,siapa yang telah kamu perlakukan dengantidak senonoh itu?”

Ketika disebut nama Malik bin Asytarberguncanglah seluruh sendi tubuhnya.Dengan ketakutan yang amat sangat, iamengejar Malik dan mendapatkannyasedang berdoa di masjid. Setelah Malikselesai berdoa, ia menjatuhkan dirinya,berlutut memohon ampun ataskelakuannya yang buruk. Ia menangisterisak-isak. Malik mengangkat dagunyadan berkata, “Demi Allah, aku datang kemasjid untuk berdoa semoga Allahmengampuni kamu!”

Dengan akhlak yang begitu mulia, Maliksegera mendapat kepercayaan Imam Ali.Ia mendapat SK sebagai gubernur dansekaligus petunjuk administratifmenjalankan pemerintahan yang baik,

good governance. Inilah, saya kiradokumen peraturan pemerintah daerahyang pertama dalam Islam.

Dengan nama Allah yang MahakasihMahasayang.

Inilah yang telah diperintahkan oleh hambaAllah Ali Amirul Mukminin kepada Malik binAl-Harith Al-Asytar dalam perjanjianatasnya ketika ia mengangkatnya sebagaiGubernur Mesir untuk mengumpulkan

Good GovernanceDalam Perspektif Islam

Oleh : Doedoeng Z. Arifin *)

“….. karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Alquran 28: 26).

“Janganlah kamu memperhatikan banyaknya salat dan puasanya. Jangan pula kamu perhatikanbanyaknya haji dan kesalehannya. Tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan

informasi dan menjalankan amanat” (Nabi Muhammad saw, Bihar al-Anwar 75: 114).

Opini


pajak, memerangi musuh negara,menyejahterakan penduduk, danmemakmurkan negeri.

Angkatlah para pejabat Anda setelahmelalui proses pengujian, janganlah sekali-kali memilih orang karena ikatan kasihsayang atau hubungan pribadi, karenakeduanya merupakan sumber kezalimandan pengkhianatan. Pilihlah di antaramereka orang-orang yangberpengalaman dan memiliki harga diri darikeluarga yang terkenal kesalehannya dankeutamaannya di dalam Islam. Merekaadalah orang yang paling mulia akhlaknya,paling bersih reputasinya, paling sedikitkerakusannya, dan paling konsekuendalam menjalankan urusannya.

Kemudian berilah mereka gaji yangbanyak karena gaji itu akan memperkuatmereka dalam memperbaiki diri merekadan mencukupi keperluan merekasehingga tidak memanfaatkan apa yangberada dalam tanggung jawab mereka.Selain itu, gaji itu akan menjadi argumentasiyang kuat untuk mendakwa mereka jikamereka menentang perintahmu ataumenyelewengkan amanatmu.

Kemudian awasi pekerjaan mereka.Bentuklah tim pengawas dari orang-orangyang jujur dan setia karena pengawasanAnda akan mendorong mereka untukmenjalankan amanat secara setia danmenyayangi rakyat. Berhati-hatilah dengan

para pejabatmu. Jika salah seorang diantara mereka menjulurkan tangannyauntuk berkhianat dan para pengawasmusudah mengukuhkanpenyelewenangannya, cukuplah itusebagai bukti.

Anda harus memberikan hukuman badankepadanya dan mengembalikan danayang sudah diselewengkannya. KemudianAnda harus menempatkannya padakeadaan yang memalukan,memasukkannya dalam daftar hitampengkhianatan, dan melingkarkan dilehernya kalung kejahatan.

Pendekatan individual dan sosial

Di antara petunjuk Imam Ali dalamdokumen di atas kita menemukanpentingnya memilih pejabat yang memilikiakhlak yang mulia dan reputasi yangterhormat. Mereka juga harus terkenal tidakserakah atau tamak dalam mengejarkekayaan. Semua itu dilakukan agarmereka tidak mengambil hak rakyat untukkepentingannya sendiri. Dengan kata-kataImam Ali, “supaya mereka dapatmemelihara diri agar tidak mengambil danayang mereka kelola” untuk kepentinganpribadi.

Tetapi karakter yang baik saja tidakmenjamin kejujuran. Imam Ali jugamenegaskan pentingnya sistem kontrolatau pengawasan yang tidak memberikanpeluang kepada para pejabat untukmelakukan penyalahgunaan. Sistemkontrol atau pengawasan ini harusdilakukan dengan sangat tegas. Ia harusdidukung oleh law enforcement yang tidakpandang bulu. Kata Imam Ali, “Anda harusmemberikan hukuman badan kepadanyadan mengembalikan dana yang sudahdiselewengkannya. Kemudian Anda harusmenempatkannya pada keadaan yangmemalukan, memasukkannya dalam daftarhitam pengkhianatan, dan melingkarkan dilehernya kalung kejahatan.”

Walhasil, dalam perspektif Islam,pemecahan untuk penyalahgunaan danarakyat harus dilakukan denganpendekatan individual dan sosial sekaligus.Pendekatan indvidual dilakukan denganmensyaratkan dua nilai dasar yang harusdimiliki oleh para pejabat: kemampuan(competency, proficiency, expertise) dankejujuran (integrity, trustworthiness,truthfulness). Dalam Islam, kejujuran itu

diungkapkan dalam dua nilai utama, yangmenjadi sifat wajib bagi para Nabi. Duanilai utama itu disebut sebagai nilai profetis,bahkan ilahi. Pemeliharaan kedua nilai itudipandang sebagai lebih utama darimelakukan ibadat-ibadat ritual seperti salat,saum, dan haji. Kedua nilai itu adalah shidqdan amanat.

Pendekatan sosial dilakukan denganmengikutsertakan sebanyak-banyaknyapengawas dari masyarakat. Kontrol sosialini harus ditanggapi oleh pihak pemerintahdengan segera. “Apabila ada pejabat yangmenggerakkan tangannya untukmelakukan penyelewengan, dan laporanbanyak pelapor sudah mengukuhkannya,itu harus dianggap sebagai bukti yangcukup,” kata Imam Ali.

Pada masa kini, tak mudah menemukanmodel kejujuran dalam arti penuh dan total.Kecuali figur the chosen one dan diberkahiTuhan. Manusia selalu dicederaiketidakjujuran dalam hidupnya. Terlepasdari konteks metafisisnya, ketidakjujuranmuncul sepanjang proses pengalaman,koeksistensi, dan interaksi antarindividu.Fenomena ini umumnya berbentuk reaksi(biasanya refleks) atas stimulasi dan kondisiyang melingkupi dan mengimpit. Sejenismekanisme pertahanan diri dalam bahasapsikologi.

Ketidakjujuran adalah sikap mengaburkan(atau kabur dari) kenyataan demi mengelakdari tekanan dan mengubur rasa cemas.Dalam bahasa Heideggerian, sikap initergolong tidak otentik. M. Scott Peck dalamPeople of the Lie menunjukkan salah satugejala ketidakjujuran, yakni menyerangdan mengorbankan lainnya ketimbangmenghadapi kekeliruan dan kegagalannyasendiri. Kecenderungan ini muncul darihasrat melindungi citra kesempurnaandirinya. Sementara kejujuran adalah eidos(spirit, esensi) yang menyembul, lalumeresapi, sekujur jiwa seseorang sebagaiproduk beragam faktor (pendidikan,lingkungan, dan olah batin). IstilahArabnya, malakah. Karena itu, dikotomiaksi-reaksi tidak relevan dalam pemaknaanini. Di sini, ketidakjujuran dimaknai sebagaiabsennya kejujuran. Saat kejujurandipasung, saat itu pula ketidakjujuranmenggejala. Keduanya ibarat malam dansiang hari yang tak pernah bertemu di satutitik cakrawala. Pertanyaanya, apakahsekarang siang atau malam hari? (dza 0607)

Penulis adalah Kasubag Evaluasi dan Monitoring,Sekretariat BPKSDM



alah satu rutinitas kita yang hidupdi Jakarta. Pagi hari menyusurikota, sampai ditempat kerja,melakukan

aktivitas. Sorenyakembali menyusurijalan kembali kerumah. Pertanyaansaya kali ini: berapajam dalam satu hariwaktu yang diperlukandari rumah menuju tempat kerja dansebaliknya? Kalikan untuk satu minggu,satu bulan bahkan tahun. Berapa biayadan energi yang kita keluarkan?

Charles Sugiono, 46 tahun menjelaskanbagaimana dia melakukan aktivitasnya tiaphari. Rumah di Bogor, kerja di Jakarta. Tiaphari setidaknya 5 jam waktu yangdihabiskan untuk perjalanan dari rumah kekantor, pulang pergi, waduh berat terasa,melelahkan dan kadang happy kadangdengan beban yang tidak kunjung selesaitapi itu sebuah rutinitas yang harusditempuh demi memperjuangkan tugasdan dapur yang harus ngebul.

Human Interest Keberadaan kota satelit sebagai komunitasmandiri, berperan besar karena banyakdari penduduknya tergantung dengankehidupan di kota besar. Yang sayabicarakan disini tentang DKI Jakarta dansekitarnya, contohnya Depok, Tangerang,Bekasi dan Serpong.

Cempaka, 25 tahun bahkankost di Jakarta untuk me-cutjarak tempuh tersebut. Daritempat kost ke tempatkerjanya, alhasil sekitar 2jam tiap hari sudahrutinitasnya untuk

¡membelah¢ Jakarta.

Jarak dan waktu seringkali kita coba akalidengan teknologi. HP, email, chating, faxadalah beberapa contoh alat yang dipakaidalam interaksi manusia satu denganlainnya. Teknologi yang membawakemudahan tersebut menciptakan budayamanusia di kota besar yang semakin cepat,kompetitif dan efisien.

Setiap orang punya motivasi tersendiri,mencoba mengingat teori kebutuhanmaslow: entah itu untuk kebutuhan dasarmereka, kebutuhan rasa aman dan tentram,kebutuhan sosial, kebutuhan untuk dihargai

dan aktualisasi diri. Apa motivasi anda?Jadikan kreativitas anda mendobrakpermasalahan yang ada.

Dalam menyikapi jarak dan waktu, kembalikepada diri masing-masing, apa sebetulnyagoal kita tiap hari dalam aktivitas. Apa sajayang telah kita korbankan. Apa manfaatyang kita petik untuk maju dalam karya dankehidupan kita, apakah hari ini lebih baikdaripada besok apakah besok lebih baikhari lusa, senantiasa langkah menuju tugasmenghasilkan hasil dan karya yangdiharapkan orang banyak, Sudahkah ituterjawab?

(MH)

Lomba Tukang dan Mandor; Lomba FotoKonstruksi; Lomba Jurnalis/Karya Tulis;

Lomba Karya Ilmiah terkait denganKonstruksi; Lomba Karya Konstruksi;

Lomba Kinerja Badan Usaha Konstruksi;Buku Konstruksi 2007.

Departemen PUBadan Pembinaan Konstruksidan Sumber Daya ManusiaJl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan

Telp : (021) 7266639email : [email protected] : www.pu.go.id

Hadiah menarik !!

Pemenang akan menjadi

wakil Indonesia di ajang

internasional !!

http://www.pu.go.id

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

Buletin - bpkonstruksi.pu.go.idbpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Bulletin BPKSDM Edisi Keempat.pdf · Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia ... Kepala Pusat Pembinaan

Documents