Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT) Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 1 Buku Panduan Program Pembangunan Berbasis Rukun Program Pembangunan Berbasis Rukun Program Pembangunan Berbasis Rukun Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Tetangga Tetangga Tetangga (PBRT) (PBRT) (PBRT) (PBRT) Di Susun oleh : Team LEGITIMID Diterbitkan oleh : LEMBAGA PENELITIAN DAN ADVOKASI MASYARAKAT DESA (LEGITIMID) KABUPATEN SUMBAWA BARAT Cetakan Pertama, tahun 2007 Perpustakaan Nasional : Katalog dalam terbitan (KDT) Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang. Diperkenankan untuk memperbanyak, mencetak, mengcopy dan lain sebagainya sepanjang bukan untuk kepentingan komersial.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 1
Buku Panduan
Program Pembangunan Berbasis Rukun Program Pembangunan Berbasis Rukun Program Pembangunan Berbasis Rukun Program Pembangunan Berbasis Rukun
LEMBAGA PENELITIAN DAN ADVOKASI MASYARAKAT DESA (LEGITIMID) KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Cetakan Pertama, tahun
2007
Perpustakaan Nasional : Katalog dalam terbitan (KDT)
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang. Diperkenankan untuk memperbanyak, mencetak, mengcopy dan lain sebagainya sepanjang bukan untuk kepentingan komersial.
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 2
BAGIAN PERTAMA
Pada bagian ini akan dibahas tentang filosofi dasar pembangunan berbasis RT,
maksud dan tujuan, program dan strategy umum dari pembangunan berbasis
RT, peran para aktor dalam pembangunan berbasis RT, prasyarat-prasyarat
keberhasilan program dan materi umum lainnya. Diharapkan dari pembahasan
ini pembaca memahami secara komprehensif latar-belakang, maksud dan tujuan
pembangunan berbasis RT, serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam program
pembangunan berbasis RT di KSB yang merupakan inovasi model pembangunan
di Indonesia.
BAB I
SEKILAS TENTANG
KEBERADAAN RUKUN TETANGGA
Apa itu RT dan kapan RT itu ada?
Sebelum Belanda masuk ke Indonesia susunan struktur kekuasaan di Indonesia
adalah dalam bentuk kerajaan, terdiri dari kerajaan besar dan kerajaan kecil.
Dan setiap kerajaan dipimpin oleh seorang Raja. Belanda masuk ke Indonesia
membawa pengaruh besar terhadap tatanan pemerintahan, salah satunya adalah
diperkanalkan Istilah Demang. Demang adalah pamongraja pribumi yang
tunduk kepada controleur. Demang membawahi kampung-kampung yang ada
dalam suatu wilayah dan kampung-kampung tersebut di Ketua oleh Seorang
Kepala Kampung. Kepala Kampung bertugas mengurus penduduk pribumi, dan
untuk golongan orang Timur Asing, mempunyai Kepala dan wijk (aturan)
tersendiri. Untuk golongan Cina, kepalanya diangkat dengan kedudukan seperti
kepangkatan militer, yaitu Letnan, Kapten dan Mayor. Demikian pula dengan
golongan Arab dan Keling (India/Pakistan) dengan kepalanya seorang Kapten.
Untuk kedudukan kepala Bangsa Timur Asing, biasanya dipilih berdasarkan atas
pernyataan jumlah pajak yang akan mereka pungut dan diserahkan bagi
pemerintah disertai pula jaminan dana bagi kedudukannya.
Pembentukan Demang dan Kepala Kampung dimasa Kolonial Belanda
sebenarnya bukan ditujukan untuk memenuhi kepentingan pribumi, akan tetapi
lebih kepada upaya Pemerintah Belanda mempermudah pengawasan,
mempermudah dan memperluas penarikan pajak pribumi, bahkan banyak
Demang dan Kepala Kampung yang dijadikan sebagai ”agen” pemerintah
belanda mematai-matai setiap gerak perjuangan bangsa Indonesia. Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, masyarakat digolongkan kedalam tiga susunan, yakni
Timur Asing (Tiong Hoa), Pribumi dan Hindia-Belanda (Golongan Eropa). Konsep yang
dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda ini ternyata berdampak pada proses
pembauran masyarakat yang tidak berjalan harmonis, bahkan kemudian melahirkan
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 3
konflik sosial berdasarkan ras, suku, dan keturunan, konsep pembangunan pemukiman
dan sosial dengan pengkotak-kotakkan identitas sosial dan wilayah yang dilakukan
Pemerintah Hindia Belanda inilah yang pada akhirnya telah melahirkan disintegrasi
sosial dibanyak daerah, khususnya pada tahun 1998-2000.
Dimasa Penjajahan Jepang (1942-1945), secara struktural tidak ada perubahan
kedudukan kepala kampung. Hanya gelarnya saja yang dirubah, yaitu menjadi
Ku - Co dan mereka dibawah koordinasi Gun - Co. Tugasnya dititik beratkan
pada pembangunan ekonomi peperangan Jepang. Untuk merapatkan barisan di
kalangan penduduk Indonesia, diperkenalkan suatu sistem lingkungan Jepang,
Tonari - Gumi, yaitu Rukun Tetangga yang meliputi setiap 10 rumah di suatu
kampung. Tonari - gumi dipimpin oleh seorang Ku - Mi - Co (Ketua RT)1. Di Zaman Belanda tak ada RT. Yang ada hanyalah Lurah. Pada masa Jepang dibentuk
lembaga baru bernama gumicok atau rukun tetangga alias RT. RT sengaja dibuat oleh
tentara pendudukan Jepang sebagai kepanjangan tangan militer. Digunakan untuk
memantau segala sesuatu di kalangan rakyat paling bawah, pada satuan kelompok
keluarga serupa dengan lembaga yang ada di negara asalnya. Tujuan lainnya dapat
digunakan sebagai mesin birokrasi, jalur informasi, perang urat saraf dan pelaksanaan
propaganda Asia Timur Raya.
Sistem toniragumi (kelompok lingkungan ini merupakan cikal bakal terbentuk
RT/RW yang kita kenal sekarang) yang diterapkan pada zaman Jepang
melahirkan organisasi keamanan Keibodan yang beranggotakan warga setempat.
Para anggota Keibodan umumnya saling bekerja sama dalam semangat gotong
royong dengan penjaga kampung di lingkungan mereka2. Pembangunan permukiman sosial yang dibangun oleh Jepang (konsep Rukun Tetangga) atau RT
memiliki keunggulan karena dalam komunitas RT tidak mengenal adanya pembedaan
suku, agama, ras dan sebagainya. Sehingga di dalam komunitas RT berkembang
heterogentas warga dan dengan heterogenitas inilah kemudian setiap warga masyarakat
bisa saling mengenal dan belajar, bekerja sama dan pada akhirnya saling menghargai
adanya perbedaan, kondisi ini mendorong pula munculnya proses demokratisasi dalam
komunitas di tingkat RT.
Istilah-istilah yang digunakan pada masa pemerintahan Belanda dan Jepang terus
mengalami perubahan setelah Indonesia merdeka, terbitlah Undang-undang
1 Seluruh istilah yang berbau Belanda diganti dengan bahasa Jepang. Istilah-istilah itu, antara lain SYA untuk menyebut Keresidenan, KEN (Kabupaten), GUN (Kewedanaan) SON (Kecamatan) dan KU ( Desa/Kelurahan). Sedangkan
pemegang pemerintahannya hanya ditambahkan sebutan CO, sehingga timbulah istilah SYUCO ( Residen), KENCO (
Bupati), GUNCO ( Wedana), SONCO (Camat) dan KUCO ( Kepala Desa/Lurah). Istilah Gemeente diganti Si sehingga
untuk menyebut Burgemeenter (Walikota) disebut SICO sedangkan pemerintahan Propinsi dihapus. Suatu istilah baru
pada waktu itu yang dibentuk Jepang dan sampai sekarang manfaatnya serta eksistensinya masih dirasakan adalah
organisasi kemasyarakatan yakni TONARI KUMI atau Rukun Tetangga (RT) dan sebutan untuk ketua RT adalah
KUMICO.
2 Achmad Sunjayadi Pengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI dan Erasmus Taalcentrum Jakarta,
Mengupas Gardu di Perkotaan, Kompas Senin, 23 Juli 2007
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 4
No. 1 tahun 1945 tentang pemerintahanyang mengatur pemerintahan di daerah,
Sebutan untuk Pemerintah Daerah, pada mulanya Gemeente, kemudian
menjadi Pemerintah Kota Praja, Pemerintah Kota Besar, Pemerintah Kotamadya
dan kembali menjadi Pemerintah Kabupaten/Kota sampai sekarang.
Sebutan RT sendiri yang kita kenal tidak banyak mengalami perubahan. Perjalanan RT
dari masa Jepangan hingga dimasa sekarang pun tidak banyak mengalami perubahan, di
masa Orde Baru peran dan fungsi RT ternyata sama halnya ketika pada masa penjajahan
Jepang. Dan kondisi ini ternyata masih terus berlanjut hingga masa sekarang ini.
Menurut MM Billah keberadaan RT dan RW diciptakan penjajah Jepang tujuannya
ialah untuk mengontrol keberadaan masyarakat sipil. Setelah Indonesia merdeka,
keberadaan organisasi RT dan RW lalu diadopsi pemerintah. Tapi tujuannya masih
sama. Yakni mengontrol tingkah-laku masyarakat sekaligus juga menjadi agen
pemerintah di dalam komunitas masyarakat di tingkat akar rumput. Dan Pada masa
transisi politik kata Billah, keberadaan RT dan RW kemudian menjadi medan
pertarungan kepentingan antara negara dan masyarakat sipil. Pertarungan ini lalu
memunculkan konflik peran. Apakah pengurus RT dan RW mau menjadi agen
pemerintah, atau memilih berpihak pada masyarakat yang memilihnya.
Menurut Dr Paulus Wirutomo, Kualitas hubungan sosial budaya masyarakat cenderung
merosot karena ikatan adat dilindas penyeragaman "budaya nasional", kemampuan
masyarakat untuk berorganisasi secara mandiri dihambat, komunitas di tingkat rukun
tetangga (RT) dan rukun warga (RW) tidak diberi peran sebagai unit pembangunan.
Kelurahan terlalu dominan, sehingga partisipasi pembangunan hanya menjadi slogan.
Di sisi lain, norma dan nilai hubungan sosial bangsa telah sedemikian dalam dan luas
dihinggapi penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta ada kecenderungan hilangnya
rasa bersalah, rasa malu, dan rasa takut untuk melakukan penyimpangan sosial. "Hal ini
partisipasi warga dan meningkatnya pengawasan pembangunan, dan berpotensi
mendakatkan kesejahteraan masyarakat.
Penguatan kapasitas akan dilakukan bukan hanya untuk TKST atau Ketua RT,
melainkan pula kepada Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Desa dan
kelembagaan lainnya yang ada di desa secara bertahap sesuai dengan kebutuhan
warga setempat. Para Ketua RT yang selama ini telah bersedia bekerja ”secara
sukarela” dalam memeberdayakan warganya akan tetap dijaga komitmennyadan
kemampuanya dalam ”mengayomi” warganya.
Prinsip-prinisp apasajakah untuk melaksanakan pembangunan berbasis RT?
Pembangunan berbasis RT merupakan inisiasi pemerintah untuk mewujudkan
ketatapemerintahan yang baik (good governance) dan prinisp-prinsip dalam
program pembangunan berbasis RT pada dasarnya berdasarkan atas prinsip good
governance secara umum, meliputi ;
1. Prinisip Sustainability (keberlangsungan dan keberlanjutan)
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 14
Program Pembangunan berbasis RT
bukanlah sekedar lips services yang sifatnya
sesaat. Program ini merupakan program
berkelanjutan dan diharapkan dapat
mendorong adanya keseimbangan antara
kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan
untuk masa sekarang dan generasi masa
mendatang. Pengelolaan pembangunan
dilakukan berdasarkan atas kearifan dan
kebijaksanaan seluruh komponen yang ada.
Generasi sekarang tidak boleh meninggalkan
beban apalagi penderitaan bagi generasi
mendatang. Seluruh stakeholders dituntut untuk saling bahu-membahu untuk
mengatasi kemiskinan agar generasi mendatang tidak bertambah miskin. Semua
pihak di dituntut untuk memiliki visi jangka panjang dan strategi pembangunan
berkelanjutan, mampu mengorganisir segenap sumber daya dan dana untuk
tujuan bersama yang lebih baik hari ini dan dimasa mendatang.
Para Ketua RT bersama warga dimasing-masing desa, diharapkan dapat berperan
aktif dalam merumuskan dan mengimplementasikan program pembangunan
berbasis RT, para aktor pembangunan di tingkat desa harus mulai merancang
visi pembangunan jangka panjang, menggali potensi dan kearifan lokal untuk
menjaga dan memelihara kelangsungan pembangunan.
2. Prinsip subsidiarty (mendekatkan pelayanan dan desentralsiasi kewenangan)
Semakin dekat dan mudah pelayanan,
maka akan semakin dekat keterjangkauan
pelayanan. Pembangunan berbasis RT
berpegang pada prinsip ini, dan untuk
mendekatkan pelayanan diberikan
pendelegasian kewenangan dan sumber
daya ke tingkatan yang terdekat dengan
penyediaan pelayanan dengan berpegang
pada prinsip pelayanan yang efisien dan
efektiv (cost effective). Pendekatan ini
diharapkan dapat mendorong keterlibatan
masyarakat dalam proses ’governance’
pelayanan. Melalui pembangunan berbasis
RT diharapkan tercipta responsivitas (responsiveness) kebijakan dan usaha
penyediaan pelayanan yang dapat memenuhi keinginan masyarakat.
Pembangunan berbasis RT merupakan upaya untuk mendekatkan proses
pembangunan, memberikan ruang bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat yang
lebih besar, dengan pelibatan para Ketua RT dan warga setempat dalam proses
pembangunan, melakukan rekruitmen tenaga TKST sebagai pendamping,
membangun kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan sebagainya.
Kearifan lokal dijaga untuk
keberlangsung proses pembangunan
sekaligus sarana transformasi sosial
antar generasi. Sumber Daya Alam
yang tersedia dijaga dan
dimanfaatkan secara optimal untuk
generasi sekarang dan generasi
mendatang. Keberlangsungan
Pembangunan dikelola secara
bersama dan merupakan tanggung
jawab bersama.
Salah satu gagasan pendekatan
pelayanan yang dilakukan dalam
pembangunan berbasis RT adalah
pemberian sejumlah kewenangan yang
sebelumnya berada pada tingkat desa
di desentralisasikan ketingkat RT.
Misalnya pengusulan rekomendasi
pemberian sertifikat Gerakan Sejuta
Pohon. Rekomendasi pemberian KTP
atau Surat Keterangan Domisili.
Pelaporan pengaduan pelayanan
kesehatan, dan lainnya.
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 15
3. Prinisp Equity (Persamaan)
Pembangunan berbasis RT memberikan peluang bagi setiap warga, laki-laki
maupun perempuan, penyandang cacat maupun bukan penyandang cacat, warga
yang kaya dan miskin, kelompok mayoritas dan minoritas, pejabat maupun
warga biasa memiliki kedudukan, hak dan akses yang sama untuk turut
memutuskan program dan kegiatan pembangunan, pengelolaan sumber daya
maupun pelayanan dasar di masing-masing RT. Aspek yang dikedepankan
adalah kebersamaan dengan memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar
warga miskin yang lebih besar.
4. Prinsip Efisiensi (Hemat)
Pendekatan proses pembangunan menggunakan prinisp efisiensi (hemat)
sehingga dapat mengurangi kebocoran anggaran, dan meningkatkan cost
effective dalam pembangunan.
5. Transparency and Accountability (terbuka dan bertanggung jawab)
Belum efektifnya saluran aspirasi di satu sisi dan lemahnya akuntabilitas
(tanggung gugat) pada sisilain dalam proses pembangunan, ternyata berpotensi
melahirkan inefisiensi dalam proses pembangunan. Akuntabilitas publik
dibutuhkan untuk mendorong partisipasi masyarakat disatu pihak dan
meningkatkan kinerja pelayanan oleh pemerintah. Ketiadaan akuntabilitas
publik akan memiskinkan informasi dan mengurangi partisipasi warga serta
membuka peluang buruknya pelayanan publik. Bahkan, sebaik apapun pekerjaan
yang dilakukan oleh pemerintah akan selalu dinilai buruk karena masyarakat
tidak mengetahui secara menyeluruh (komprehensif) serta valid atas apa yang
akan, sedang dan telah dilakukan oleh pemerintah. Image buruk terhadap
pemerintah ini berdampak pada berkurangnya tingkat legitimasi disatu sisi dan
semakin meningkatkanya kekacauan. Dalam keadaan pemerintahan yang
mengalami defisit legitimasi akan mudah untuk dijatuhkan dan instabilitas
daerah berpotensi terus berlangsung.
Pembangunan berbasis RT mendekatkan pertanggungjawaban Pemerintah
kepada masyarakatnya. Mencegah dan mengurangi penyimpangan kekuasaan,
khususnya praktek korupsi sehingga kredibilitas pemerintah tetap terjaga dan
kemiskinan penduduk dapat berkurang. Transparansi dan akuntabilitas
digunakan agar setiap warga mengetahui bagaimana, apa, dan siapa penerima
manfaat dari pembangunan atau keputusan pemerintah, dengan cara membuka
ruang konsultasi publik, baik yang berkaitan dengan proses penganggaran
maupun dalam proses pembangunan sekaligus ruang mekanisme komplain
(umpan balik) melalui saluran yang disediakan oleh pemerintah.
6. Civic Engagement and citizenship (memperkuat masyarakat )
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 16
Pembangunan berbasis RT memberikan
ruang bagi warga pada tingkat paling bawah
untuk dapat berpartisipasi secara efektif
dalam proses pembangunan di berbagai
tingkatan pembangunan. Program
pembangunan berbasis RT juga mendorong
lahirnya ’city watch’ groups di tingkat paling
bawah melalui TKST dan citizen forum
diharapkan dapat mendorong lahirnya good
governace dan check and balance dalam proses
pembangunan.
7. Security (keamanan)
Setiap warga berhak memperoleh
perlindungan keamanan. Prinsip
pendekatan keamanan yang digunakan
melalui program pembangunan berbasis
RT adalah pengembangan pendekatan
metode persuasi berbasis pada security
sosial melalui penyadaran hukum,
pengembangan sistem peringatan dini
dalam konflik, dan peningkatan kapasitas
Ketua RT dan warga dalam membangun
resolusi konflik, penanganan
permasalahan keamanan bagi kelompok-
kelompok rawan seperti perempuan, remaja melalui pelatihan, peningkatan
fungsi-fungsi hansip, peningkatan kesadaran akan resiko dari bencana alam dan
merumuskan rencana pencegahan bencana alam berbasis partisipasi masyarakat,
serta upaya perlindungan terhadap perempuan, anak-anak dan keluarga berbasis
partisipasi warga RT.
Pendekatan keamanan yang menggunakan metode berbasis ”kearifan akar
rumput” ini diharapkan dapat mendorong seluruh komponen warga pada
tingkat komunitas terendah, secara bersama-sama menjaga dan mewujudkan
kampung perdamaian secara mandiri dan berkelanjutan.
Apa saja program pembangunan berbasis RT?
Penguatan peran masyarakat sipil
salah satunya ditempuh dengan
merekrut TKST dan melakukan
penguatan kapasitas TKST melalui
pelatihan dan supervisi, dan
penguatan kapasitas para Ketua RT
melalui pelatihan dan
pendampingan secara
berkelanjutan yang dilakukan oleh
TKST.
Kampung perdamaian adalah sebuah
kampung yang menghargai dan saling
menghormati adanya perbedaan (suku,
agama, ras dan adat), mengkedepankan
prinsip-prinsip demokrasi dan kearifan
lokal dalam menyelesaiakan perkara,
serta mencegah terjadinya konflik sosial.
Disamping memiliki kesadaran hukum
yang tinggi serta seluruh warganya taat
dan patuh terhadap peraturan yang ada.
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 17
Program pembangunan berbasis RT diharapkan dapat menjadi model
pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat dimasa mendatang. Program
Pembangunan berbasis RT, antara lain meliputi :
1. Penguatan Database dan Sistem Informasi Orang Susah (SIOS)
Program pengembangan sistem database dan sistem informasi orang susah
adalah sebuah program penataan database kependudukan yang dilakukan oleh
para Ketua RT di dampingi TKST secara partisipatif. Data kependudukan
diupdate secara berkelanjutan dan data tersebut digunakan sebagai bahan untuk
merumuskan kebijakan tahunan pembangunan daerah. Pendataan
kependudukan tersebut meliputi, antara lain ;
1. Buku I, terdiri atas ;
1. Data Induk Penduduk 2. Data Mutasi Penduduk 3. Data Tamu Ketua RT 4. Data Kejadian/Peristiwa 5. Data Pendidikan
2. Buku II, terdiri atas ;
1. Data kondisi ekonomi keluarga
2. Data kondisi perumahan penduduk
3. Data bencana sosial/alam
4. Data kondisi tenaga kerja
5. Data ketersedianaan sarana umum
6. Data potensi SDA
7. Data kelembagaan masyarakat
3. Buku III, terdiri atas
1. Data catatan Ibu hamil
2. Data Sarana Sanitasi
3. Data Status Keluarga Rawan Kesehatan
4. Data Status gizi balita umur 1-5 tahun
5. Data pemeriksaaan kelahiran, kematian bayi, kematian ibu hamil, ibu
melahirkan dan nifas.
Data yang dikumpulkan akan dilakukan analisis secara bersama dan berjenjang
mulai dari tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan dan Kabupaten oleh Team
Analisis Data untuk menemukan masalah, kebutuhan, kecendrungan dan
tingkat kemajuan dari setiap RT. Hasil analisis data tersebut akan dipublikasikan
dalam database kependudukan pemerintah dalam webstite yang ada, dan pada
tingkat RT dan Desa akan disediakan buku administrasi dan papan informasi
yang memungkinkan bagi setiap warga untuk mengetahui informasi dan
mendorong partisipasi warga. Pemerintah membentuk Sistem Informasi Orang
Susah (SIOS). Sistem ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi para pemegang
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 18
kebijakan dalam pengembilan keputusan program pembangunan dan sebagai
media informasi dan kontrol sosial masyarakat.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan desa
Penguatan kapasitas kelembagaan desa dilakukan dengan cara melakukan
pelatihan, pendampingan dan supervisi kepada para Ketua RT sebagai kelompok
sasaran utama program. Disamping itu penguatan kapasitas juga akan dilakukan
kepada Ketua RW, Pemerintah Desa dan perangkat desa, BPD, LPM dan
kelembagaan desa lainnya. Proses peningkatan partisipasi warga akan dilakukan
dengan cara pendampingan, serangkaian kegiatan seperti diskusi ditingkat warga,
pelatihan, pemberian dana stimulan untuk peningkatan ekonomi warga miskin
dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan warga setempat.
3. Penguatan Pelayanan Dasar
Peningkatan pelayanan dasar diarahkan
pada tiga bidang utama yang dibutuhkan
warga, yakni ; bidang pendidikan, kegiatan pertama yang dilakukan adalah menyiapkan
database dan informasi tentang tingkat
pendidikan masyarakat disetiap RT. Data ini
diharapkan dapat memberikan gambaran
tentang perkembangan tingkat pendidikan
warga KSB secara detail. Kebijakan program pendidikan akan disusun secara
partisipatif, Para Ketua RT dan TKST bersama warga setempat diaharpkan dapat
merumuskan dan mengusulkan program yang merupakan kebutuhan dalam rangka
pengembagan pendidikan.
Rumusan kebutuhan dan prioritas kebijakan berdasarkan atas data, informasi dan
kebutuhan yang diusulkan pada masing-masing RT atau Desa, inatansi terkait akan
melakukan konsultasi publik melalui perangkat pemerintah yang tersedia di tingkat
paling bawah untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan telah tepat. Misalnya,
kebijakan dalam pembentukan Taman Bacaan Mini di tingkat RT sebagai wadah
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), play group atau program pengembangan minat
belajar masyarakat melalui pembelajaran yang diselenggarakan secara mandiri oleh
masyarakat setempat, Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar
Kegiatan Belajar (SKB), dan sebagainya. Berbagai rencana program tersebut akan
disesuaikan dengan kebutuhan real masyarakat.
Dengan ketersediaan dan dan
informasi yang memadai, Pemerintah
dapat memantau dan memastikan
apakah kebijakan pendidikan gratis
selama ini bisa di akses warga miskin?.
Seberapa besar pendidikan gratis telah
mendorong peningkatan pendidikan
masyarakat di KSB?
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 19
Dibidang Kesehatan, Kebijakan pendidikan gratis di
KSB merupakan bentuk dari komitmen keberpihakan
pemerintah terhadap warga. Pemenuhan-hak-hak dasar
warga tersebut masih belum cukup sempurna, manakala
tidak ada peningkatan perbaikan pada layanan
kesehatan. Pemerintah sesuangguhnya telah
menyediakan ruang bagi warga untuk melakukan
pengawasan terhadap proses pelayanan kesehatan,
termasuk mekanisme komplain atas pelayanan
kesehatan hingga tingkat desa. Ketua RT dan warga
sebenarnya dapat berpartisipasi dalam forum
pemantauan kesehatan masyarakat, membantu
melakukan pencatatan dan pelaporan tingkat kesehatan
masyarakat, serta melakukan upaya advokasi dan
fasilitasi terhadap pelayanan kesehatan yang kurang memuaskan yang diterima oleh
masyarakat. Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat juga diharapkan
dapat merambah pada pengembangan kesehatan lingkungan dan pemukiman masing-
masing RT.
Dibidang pemberdayaan ekonomi keluarga, program pemberdayaan masyarakat
diarahkan bagi peningkatan pendapatan keluarga melalui pendidikan ketrampilan
khusus, pemanfataan lahan pekarangan, home industri dan program lainnya yang sesuai
dengan potensi, kebutuhan, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki
oleh setiap Kepala keluarga dan lingkungan RT. Ketua RT bersama TKST diharapkan
dapat menggali potensi yang dimiliiki disetiap desa dan merumuskan program ekonomi
yang ideal secara partisipatif bersama warga setempat. Potensi unggulan yang ada
disetiap RT akan dijadikan sebagai dasar dan kekuatan dalam pengembangan kebijakan
ekonomi.
4. Penguatan Partisipasi Warga
Penguatan partisipasi warga dilaksanakan dengan mengembangkan proses
pembangunan yang berbasis komunitas RT. Proses pembangunan yang berbasis
komunitas RT adalah proses pembangunan yang pada perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan dilaksanakan oleh komunitas RT.
Proses tersebut meliputi ; perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
yang dilaksanakan pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan sektor swasta
yang berada dalam lingkup RT. Penguatan partisipasi warga dilakukan melalui
pendampingan warga yang dilakukan oleh TKST dimasing-masing desa.
Bagaimanakah tahapan pelaksanaan program?
1. Tahap Inisiasi
Tahap inisiasi ini terdiri dari beberapa agenda kegiatan, yakni antara lain ;
perumusan dan finalisasi konsep model pembangunan berbasis RT, perumusan
regulasi pembangunan berbasis RT, rekruitmen Tenaga Kerja Sukarela Terdidik
(TKST), Sosialisasi model pembangunan berbasis RT dan pelatihan untuk
TKST.
Untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan gratis,
pemerintah telah
membentuk juru pemantau
kesehatan masyarakat
(Jumantara) yang berbasis
masyarakat. Salah satu tuga
Jumantara adalah
membantu memberikan
layanan cepat dan
memantau perkembangan
kesehatan disetiap desa.
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 20
2. Tahap Implementasi
Implementasi program didasarkan atas hasil perencanaan dan laporan program
yang dilaksanakan oleh TKST dan Team Kabupaten. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagai leading sektor, akan melakukan kompilasi dan
verifikasi atas perencanaan pembangunan dimasing-masing RT dan
mengintegrasikan rencana pembangunan di tingkat RT kedalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah.
3. Tahap Monitoring dan Evaluasi
Proses menoitoring akan dilaksanakan pada tiap item program untuk melihat secara
obyektif perkembangan pelaksanaan program. Monitoring akan dibagi kedalam
beberapa bentuk :
Monitoring secara partisipatif oleh masyarakat – Montoring yang efektif dan
obyektif adalah monitoring yang dilakukan oleh penerima manfaat program,
yakni masyarakat. Proses monitoring akan melibatkan langsung masyarakat dan
untuk melihat pelaksanaan dan keuangan program di lokasinya. Tenaga Kerjsa
Sukarela Terdidik (TKST) di masing-masing desa berkewajiban untuk
melaporkan kemajuan kegiatan dan penggunaan dana dan melaporkan kepada
Ketua RT dan warga dalam forum “musyawarah pertanggungjawaban”.
Monitoring oleh Pemerintah –pemerintah memiliki kewenangan untuk
memastikan bahwa kegiatan TKST telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan
prosedur yang berlaku, serta memastikan program dan dana tersebut telah
dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya. Semua jajaran pemerintah yang terlibat
memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan kegiatan TKST di
wilayah masing-masing.
Pemantauan oleh konsultan –Koordinator TKST tingkat Kecamatan bersama
konsultan kabupaten bertanggung jawab untuk memantau kegiatan TKST Desa.
Para konsultan melakukan kunjungan rutin ke lokasi kegiatan untuk
memberikan pendampingan teknis dan supervisi.
Mekanisme penanganan pengaduan dan masalah – Masyarakat dapat secara
langsung menyampaikan pertanyaan atau keluhan kepada TKST, staff
pemerintah, LSM atau mengirimkan keluhannya langsung ke kotak pos khusus.
Pembangunan berbasis RT membentuk unit penanganan pengaduan di tingkat
Kecamatan dan Kabupaten untuk mencatat dan menindaklanjuti pertanyaan
dan pengaduan masyarakat.
Pemantauan Independen oleh Masyarakat Madani – Kelompok masyarakat
seperti LSM dan jurnalis turut melakukan pemantauan independen terhadap
TKST. Jurnalis diundang untuk memantau dan memberitakan serta menyiarkan
berita mengenai temuan – temuan mereka di lapangan.
Siapa yang melaksanakan program pembangunan berbasis RT?
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 21
Program Pembangunan berbasis RT pada dasarnya dilaksanakan secara bersama,
pemerintah daerah, masyarakat, swasta diharapkan dapat berpetan dalam mendukung
program pembangunan berbasis RT. Dibawah ini adalah pembagian peran masing-
masing stakeholder dalam pembangunan berbasis RT, sebagai berikut :
Peran Pemerintahan Daerah
No Pelaksana Program Peran
1 Bappeda 1. Koordinator Program
2. Mengintegrasikan program pembangunan berbasis
RT kedalam RKPD
2 Dinas Sosial, Nakertans dan
Pemberdayaan Masyarakat
1. Leading Sektor pelaksana program pembangunan
berbasis RT
2. Fasilitatator sosialisasi program
3. Fasilitasi penyusunan persiapan dan pelaksana
program
4. Pelatihan perangkat RT bekerjasama dengan LSM
5. Rekruitmen tenaga pendamping kegiatan
(Fasilitator desa) bekerjsama dengan LSM
6. fasilitasi kerjasama kemitraan
7. fasilitasi kegiatan pemberdayaan masy
8. fasilitasi penyusunan SOP
9. optimalisasi peran dan fungsi Unit Pengaduan
masyarakat
10. Pelaksanaan lomba RT
3 Dinas Kesehatan 1. Fasilitasi dibidang kesehatan
2. Fasilitasi pembentukan Forum jumantara
3. pelatihan kader jumantara (RT)
4. pendampingan dan penguatan jumantara untuk
memback-up desa siga pada locus RT
5. sosialisasi PHBS kepada masyarakat
4 Dikpora 1. Melakukan koordinasi dan fasilitasi partisipasi
masyarakat dibidang pendidikan
2. fasilitasi wadah kegiatan belajar masyarakat
3. penguatan partisipasi masyarakat dan RT dalam
penyelenggaran PAUD (pendidikan Anak Usia
Dini) dan kegiatan pengentasan keaksaraan
fungsional
5 Sekretariat Daerah 1. Pembentukan perbut tentang Tupoksi RT
2. Pembinaan kewilayahan dan administrasi
pemerintahan desa
3. Fasilitasi penganggaran program
6 Dinas Kehuatanan, pertanian dan
tanaman pangan
1. Fasilitasi penyediaan tanaman keras untuk
mendukung Gerakan Sejuta Pohon (GSP)
2. Bantuan penyuluhan dan pendampingan
masyarakat untuk pemanfataan rumah untuk
apotik hidup dan warung hiudp
7 Perindagkop dan UMKM 1. Pelatihan kewirausahaan
2. Fasilitasi kelompok usaha rumah tangga
8 DPU dan Pertamanan 1. Fasilitasi sistem penataan lingkungan pemukiman
RT
2. Fasilitasi rehabilitasi partisipatif rumah tidak layak
huni
3. fasilitasi masyarakat dalam perbaikan saluran
drainase dan sanitasi lingkungan
4. penyediaan TPS untuk sampah
5. fasilitasi pelaksanaan proyek padat karya
9 Ducapil dan KB 1. Fasilitasi pemutakhiran database
kependudukan
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 22
2. Fasilitasi bina keluarga
3. Desiminasi peran PL-KB dan PPKBD kedalam
fungsi RT
10 Kecamatan, Kelurahan dan Desa 1. Menyiapkan perangkat administrasi perangkat
RT
2. Pembinaan perangkat RT
3. Fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
kegiatan pembangunan di tingkat RT
4. pembinaan RT
11 SKPD lain 1. Menunjang pelaksanaan program
2. mengintegrasikan program pembangunan berbasis
RT dalam renja SKPD
PERAN MASYARAKAT
1 Lembaga Swadaya Masyarakat 1. Membantu pemerintah dalam melakukan
perencanaan program
2. Penjajakan dan identifikasi permasalahan di
lingkungan RT
3. Fasilitasi perekrutan community organizer (CO)
untuk pendamping RT
4. Fasilitasi pelatihan kader pendamping RT
5. Melakukan monitoring dan evaluasi
2 Perangkat RT dan Tokoh
Masyarakat
1. Fasilitator dan mediator dalam melakukan
koordinasi dengan pemerintah dan pihak lain
2. Melakukan pendataan terhadap masyarakat di
lingkungan RT untuk SIOS
3. Fasilitasi rapat bersama warga untuk menyusun
rencana aksi pelaksanaan program
4. memediasi informasi dan pengaduan masyarakat
5. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan program
3 Dewan Pendidikan 1. Melakukan identifikasi dan koordinasi dengan
perangkat RT kaitannya dengan partisipasi yang
diharapkan dari masyarakat untuk memajukan
dunia pendidikan dan penguatan pendidikan para
sekolah
2. Sosialiasi kebijakan pemerintah pada locus RT
4 Tenaga Pendamping 1. Pendampingan masyarakat dalam membuat
perencanaan, pelaksanaan, dan melakukan evaluasi
terhadap program
2. melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
5 PKBM,PKK,LPM dan OMS 1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan
pendidikan keterampilan kepada masyrakat
2. Menyiapkan model pembelajaran masyarakat secara
partisipatif
PERAN PIHAK SWASTA / DUNIA USAHA
1 BUMS 1. Koordinasi dengan Pemda dalam penyusunan
rencana kegiatan pengembangan masyarakat
secara terpadu sampai ketingkat RT
2. Integrasi program dan kegiatan pembangunan
masyarakat dengan program pembangunan
berbasi RT
3. Dukungan pendanaan untuk membantu
stimulasi pembiayaan kegiatan masyarakat
4. Dukungan media ekspose dan fasilitasi kegiatan
termasuk peningkatan kapasitas parapihak yang
terlibat dalam kegiatan
2 BUMD (Perusda) dan KJKS 1. Melaksanakan kegiatan dan usaha pemberdayaan
masyarakat.
2. Optimalisasi pemanfaatan Dana Abadi Desa
dalam rangka mempercepat kemandirian usaha
bersama kelompok dilingkungan RT
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 23
Struktur Program pembangunan berbasis RT?
Model Kemitraan Program Pemerintah dan Masyarakat
Apa saja prasayarat pendukung keberhasilan prmbangunan berbasis RT?
Program pembangunan berbasis RT akan berhasil bila ; Pertama, adanya
dukungan dari seluruh warga diseluruh tingkatan. Dukungan warga dibutuhkan
dalam pengembangan berbasis RT, karena pembangunan berbasis RT
mensyaratkan adanya partisipasi seluruh warga. Tanpa ada dukungan warga
program pembangunan berbasis RT sulit untuk dapat dilaksanakan. Partisipasi
warga berupa keterlibatan warga dalam proses pendataan penduduk miskin,
perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Warga
juga harus aktif menyalurkan aspirasi dan keluhannya, apabila menemukan
berbagai ketimpangan dalam proses pembangunan. Saluran aspirasi harus
disediakan pemerintah (Unit Pengaduan Masyarakat) sebagai sarana feedback atas
respon publik. Dengan adanya pengaduan ini Pemerintah dapat mengetahui
sejauhamanakah respons masyarakat atas proses pembangunan. Sekaligus
mendorong SKPD yang ada bertanggungjawab atas tiap program yang
dilaksanakan dilingkungan RT.
Program pembangunan berbasis RT membutuhkan dukungan kebijakan
anggaran yang berpihak pada rakyat miskin. Dukungan anggaran dibutuhkan
bukan hanya untuk keberlangsungan program, melainkan pula untuk
mendorong adanya peningkatan kesejahteraan bagi rakyat miskin yang ada
disetiap lingkungan RT, dukungan tersebut misalnya berupa bantuan modal
usaha bagi warga miskin untuk pengembangan usaha mandiri mereka.
Perubahan terhadap pola kebijakan anggaranpun harus dirubah, dari basis SKPD
menjadi basis kebutuhan warga miskin di tingkat RT. Upaya perubahan
kebijakan anggaran ini harus didukung pula oleh DPRD—sebagai lembaga
perwakilan rakyat, DPRD harus peka terhadap kondisi kemiskinan yang ada
disetiap RT. Upaya titip menitip anggaran, ketertutupan proses penganggaran
serta minimnya akuntabilitas penganggaran harus segera direformasi.
Pemkan KSB
KECAMATAN
DESA
RT RT
CONSULTAN PROGRAM KAB
TKST KECAMATAN
TKST DESA
PEMKAB KSB
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 24
Dalam konteks ini dibutuhkan komitmen dan political will seluruh komponen
pemegang kebijakan. Tidak sekedar, retorika melainkan langkah nyata, sehingga
rakyat akan semakin percaya. Para ketua RT akan termotivasi untuk
melaksanakan program dan kegiatan. Pembebanan program ketingkat desa,
terlebih lagi RT justeru akan melahirkan beban yang semakin berat bagi
masyarakat.
Ketiga; adanya ketersediaan Sumber Daya Manusia serta upaya pengembangan
sumber daya manusia yang ada di tingkat RT. Upaya peningkatan kapasitas
Ketua RT dan warga setempat, termasuk para sarjana pendamping desa
dibutuhkan untuk memperkuat proses pelaksanaan program pembangunan
berbasis RT. Pemerintah harus mampu mengarahkan anggaran pada prioritas
pengembangan sumber daya manusia, mendorong seluruh komponen untuk
membangun fakta integritas. Penguatan kelembagaan RT sebagai salah satu jalan
pembangunan berbasis RT harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu
serta terukur. Bukan sekedar melaksanakan project semata.
Keempat, dukungan sarana dan prasaran ditingkat RT. Pembangunan berbasis
RT tentu membutuhkan sarana dan prasarana pendukung, misalnya penyediaan
kotak aspirasi ke tingkat RT, papan informasi pembangunan dan sebagainya
kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan perangkat pendukung dalam
mencapai partiisipasi masyarakat ditingkat RT.
Kelima, perlu adanya kerjasama dan sinergisitas seluruh stakeholders dan bidang
pembangunan (pemerintah, swasta, masyarakat), harus mampu saling bahu-
membahu dalam melaksanakan program. Basis program harus diarahkan pada
tingkat RT dan SKPD harus mampu mengintegrasikan seluruh hasil database
dan informasi pembangunan yang ada ditingkat RT sebagai bahan dalam
perumusan kebijakan. Seluruh stakeholders harus mampu menjadi dan
menghindari terjadinya konflik sosial. Sikap dan nilai-nilai demokrasi dan
penghargaan atas HAM harus diddorong semua kalangan untuk menghidari
lahirnya kecurigaan dan tindakan diskriminatif atas dasar SARA.
Seluruh prasayarat tersebut diatas sangat pula ditentukan dari bagaimana para
peemagang kebijakan daerah mampu memberikan suri tauladan kepada Ketua
RT dan masyarakat. Bukan sebaliknya, melakukan tindakan-tindakan yang dapt
menyimpang dari prinsip-prinisp yang telah disepakati dalam program
pembangunan berbasis RT itu sendiri. Akhirnya, prasyarat keberhasilan program
pembangunan berbasis RT memang banyak faktor yang mempengaruhinya.
Namun, beberapa prasayarat utama sebagaimana diatas merupakan kunci utama
keberhasilan program pembangunan berbasis RT.
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 25
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 26
BAGIAN KEDUA
Pada bagian kedua ini akan dibahas tentang TKST/Kader Pemberdayaan
Masyarakat, materi yang dibahas meliputi antara lain konsep dasar pendamping
sosial, staretgy pendampaingan, tahapan pendampingan dan sebagainya. Bagian
kedua ini merupakan panduan untuk para pendamping masyarakat (TKST)
untuk melaksanakan proses pendampingan dimasing-masing RT dalam
desa/kelurahan dalam program pembangunan berbasis RT.
MENGENAL TKST
Apa itu TKST?
Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TSKT)
adalah pendamping sosial yang bekerja di
desa untuk melaksanakan program
pembangunan berbasis RT (Rukun
Tetangga). TKST direkrut oleh
Pemerintah Daerah dari sarjana yang
berada didesa dan belum bekerja. Para
sarjana yang diangkat sebagai TKST
adalah mereka yang telah memenuhi
persyaratan administrasi dan uji
kepatutan. Dikatakan TKST karena memang untuk melaksanakan program
pembangunan berbasis RT, dibutuhkan seorang pendamping yang memiliki
kapasitas, integritas, acceptabilitas, serta memiliki kejujuran, keihlasan dan
komitmen kepedulian sosial yang tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.
Persyaratan tersebut penting, karena memang dalam proses pendampingan
masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, butuh waktu, tenaga dan dana
yang ekstra, karena begitu kompleknsya persoalan yang ada ditengah-tengah
masyarakat, dan terkadang ”membingungkan” darimana harus memulai
pekerjaan pendampingan. Karena itu ada anggapan yang mengatakan bila
seorang pendamping menyelami persoalan secara mendalam di tengah-tengah
masyarakat, maka Ia baru akan menyadari bahwa air yang dilihatnya selama ini
tenang, ternyata menyimpan segudang persoalan atau masalah dan mungkin
pendamping tersebut mulai menyadari bahwa apa yang dikerjakannya sangat
berat.
Apa tugas dan peran utama TKST?
Tugas utama seorang TKST adalah melaksanakan pemberdayaan masyarakat agar
masyarakat berdaya, sejahtera dan mandiri secara ekonomi, sosial, budaya.
Pemberdayaan masyarakat itu sendiri, merupakan serangkaian tindakan sosial
yang dilakukan secara sistematis dan terukur, sehingga diharapkan komunitas
mampu mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan
“Datanglah kepada rakyat, hiduplah
bersama mereka, belajarlah dari mereka,
cintailah mereka, mulailah dari apa yang
mereka tahu ; bangunlah dari apa yang
mereka punya : tetapi pendamping yang baik
adalah ketika pekerjaan selesai dan tugas
dirampungkan, rakyat berkata ;
“kami sendirilah yang
mengerjakannya”. (lao Tse)
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 27
kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial
sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya.
Sasaran pemberdayaan yang harus dilakukan TKST adalah masyarakat miskin,
karena kelompok inilah yang selama tidak berdaya baik disebabkan karena
hambatan internal yang dimiliknya maupun karena tekanan eksternal dari
lingkungannya. Kehadiran TKST diharapkan dapat sebagai agen perubahahan
dan turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat
miskin. TKST dan kelompok masyarakat miskin secara secara bersama-sama
melaksanakan serangkaian kegiatan anatara lain seperti; (a) merancang program
perbaikan kehidupan sosial ekonomi, (b) memobilisasi sumber daya setempat (c)
memecahkan masalah sosial, (d) menciptakan atau membuka akses bagi
pemenuhan kebutuhan, dan (e) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang
relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.
TKST akan sangat menentukan kerberhasilan program penanggulangan
kemiskinan dan dalam kontek itupula ada tiga peran utama yang harus
dimainkan oleh TKST, yaitu: sebagai fasilitator, sebagai pendidik, sebagai
perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang
didampinginya. Peran Pertama TKST adalah sebagai seorang Fasilitator, TKST
diharapkan mampu memberikan motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi
masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi
model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun
konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.
Peran kedua adalah sebagai Pendidik. TKST harus berperan aktif sebagai agen
yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan
pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman
masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat,
menyampaikan informasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah
beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik. Peran ketiga adalah
sebagai Perwakilan masyarakat. Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan
interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan
demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas
mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media,
meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Dan
peran terakhir adalah berkaitan dengan Peran-peran teknis. Mengacu pada
aplikasi keterampilan yang bersifat praktis. TSKT dituntut tidak hanya mampu
menjadi ‘manajer perubahan” yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula
mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan
dasar, seperti; melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok,
menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari
serta mengatur sumber dana.
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 28
TKST diharapkan mampu menerapkan lima strategi pemberdayaan utama yang
disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan
Pemeliharaan4;
1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu
membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang
menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki
masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap
kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang
kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang
tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah
terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan
harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang
tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan
harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam
keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi
keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam
masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan
keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan
berusaha.
Disamping hal tersebut TKST harus mampu menggerakkan partisipasi warga,
melalui pengembangan sarana atau metode, seperti ; musyawarah pembangunan
RT, focus group discussions, membuka forum konsultasi, dan sebagainya.
Seorang TKST yang baik pada dasarnya adalah mampu membangun partisipasi
warga dan kemandirian warga, menjadikan mereka yang sebelumnya tidak
berdaya menjadi berdaya dan mampu secara mandiri dalam menata kehidupan
mereka dimasa mendatang.
Beberapa tugas TKST diantaranya, adalah ;
1. Melakukan penguatan kapasitas baik secara individu maupun
kelembagaan kepada Ketua RT, Pemerintah dan Perangkat Desa, dan
warga setempat melalui pendidikan/pelatihan, diskusi komunitas,
pengembangan media informasi dan lainnya agar masyarakat memiliki
kemampuan dalam proses pembangunan ;
2. Memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan secara partisipatif yang dimulai dari tingkat RT hingga
desa secara periodik dan berkelanjutan ;
4 (Suharto, 1997:218-219):
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 29
3. Merumuskan dan mendorong Sistem Informasi Orang Susah (SIOS) yang efektif dan menemukan metode yang efektif untuk dikembangkan
di tingkat komunitas ;
4. Melakukan pendataan dan updating kependudukan secara rinci dan melakukan analisis atas data tersebut, serta merumuskannya dalam
rencana pengembangan pembangunan RT ;
5. Memperkuat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dengan cara membantu dan bekerjasama dengan seluruh tenaga media baik di tingkat
desa, kecamatan maupun kabupaten ;
6. Mendorong partisipasi warga untuk mewujudkan upaya pengembangan gerakan sejuta pohon melalui pendidikan kesadaran lingkungan,
pemantauan lingkungan dan pengembangan kemitraan dengan pihak
lain ;
7. Merumuskan potensi pembangunan dimasing-masing RT, termasuk potensi home indutsri ditiap RT yang dapat dikembangkan dimasa
mendatang ;
8. Meningkatkan kesadaran pendidikan formal maupun informal untuk mendukung proses percepatan peningkatan Sumber Daya Manusia di
KSB melalui pengembangan pendidikan.
9. Mengkooordinasikan , menisnergiskan dan mengintegrasikan seluruh sektor pembangunan yang ada di masing-masing RT untuk dirumuskan
dalam program pembangunan RT
10. Mendorong peran serta masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari tingkat RT, RW, Dusun, Desa dan seterusnya.
11. Menyampikan laporan secara periodik perkembangan keadaan dan siatusi dimasing-masing RT yang ada disetiap desa serta melakukan
updating dan analisis data secara sistematis dan berkelanjutan.
12. dan tugas lainnya.
Dalam kerangka pelaksanaan tugas sebagaimana keberadaan TSKT ditengah-
tengah masyarakat secara terus menerus menjadi salah satu faktor keberhasilan
program pembangunan berbasis RT.
Prinsip-prinsip apa yang harus dimiliki oleh seorang TKST sebagai pendamping sosial?
TKST lahir untuk mendorong dan membantu Pemerintah dan Warga dalam mencapai tujuan pembangunan berbasis RT atau TKST ”melayani dan memperlancar
kegiatan pembangunan berbasis RT mencapai tujuannya. Dalam konteks tersebut,
TKST sebagai fasilitator harus memiliki nilai-nilai umum seorang fasilitator, yakni;
� Demokratis : Nilai utama yang harus dalam pikiran seorang TKST adalah
demokratis dalam melaksanakan setiap fasilitasi. Dalam hal ini seorang TKST
memiliki asumsi setiap orang memiliki hak dan kesempatan dan perlakuan yang
sama. Tanpa adanya prasangka dan diskriminatif . Perencanaan yang dibuat
dilakukan secara bersama dan dirancang sedemikian rupa untuk kebutuhan
warga, khususnya warga miskin. Perencanaan dan rancangan yang telah dibuat
masih terbuka peluang untuk dilakukan perubahan sepanjang sesuai dengan
kepentingan dan kebutuhan warga . Dalam proses memfasilitasi interaksi antara
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 30
fasilitator dengan warga bukan struktuir yang hirarki tetapi fasilitator
merupakan bagian yang setara dengan yang lain dalam mencapai suatu tujuan.
� Tanggung jawab : Pada prinsipnya setiap orang bertangguyngjawab kewajiban
peran yang dibebankan kepadanya, termasuk perilaku dan pengalaman-
pengalaman hidupnya. Fasilitator memiliki peran dan kewajiban terhadap
rencana yang telah disusun dan tujuan yang hendak dicapai dalam suatu
pertemuan. Harapan peran tersebut hanya mungkin dapat terealisasijika adanya
komitmen yang kuat dan nilai tanggungjawab yang tinggi dalam kegiatan
fasilitasi ini
� Kerjsama : suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam proses
pelaksanaannya hanya mungkin dapat terealisasi jika adanya kerjasama yang
solid di antara sesama pelaku kegiatan tersebut. Hal ini berarti nilai kerjasama
berperan utama dalam suatu proses fasilitasi
� Kejujuran : fasilitator harus memiliki nilai-nilai kejujuran dalam dirinya
termasuk atas pikiran, perasaan , keprihatinan dan prioritas dalam mencapai
tujuan. Artinya fasilitator harus jujur terhadap peserta dan terhadap dirinya
sendiri terutama yang menyangkut kemampuan dan kelemahan yang dia miliki.
Fasilitator harus mewakili dirinya sendiri secara adil dan tidak berusaha berbuat
terlalu jauh diluar kemampuannya.
� Kesamaan Derajat : Setiap orang pada dasarnya memiliki potensi diri yang
mungkin dapat disumbangkan kepada orang lain untuk itu setiap peserta harus
diberikan kesempatan yang adil tanpa haruis mempertimbangkan status yang
dimilikinya. Fasilitator harus menyadari bahwa dia dapat saja belajar dari
peserta sebagaimana peserta dapat belajar dari pengetahuan , ketrampilan dan
pengalaman yang dimilikinya
Sikap mental apa yang harus dimiliki oleh seorang TKST?
� Empati : Suatu sikap membiarkan diri sendiri mengalami atau menyatu
dalam pengalaman masyarakat, bersikap manusiawi tidak bereaksi hanya
berdasarkan apa yang dilihat atau memahami masalah masyarakat hanya
menggunakan logika dan intelektual belaka.
� Kewajaran : Bersikap jujur, apa adanya, terus terang , konsisten,
mengungkapkan perasaan secara konkrit dan merespon masyarakat secara
cepat
� Respek : Memiliki pandangan positif terhadap masyarakat, perhatian ,
pengertian, menghargai orang lain dengan penghargaan penuh, menghargai
perasaan, pengalaman dan kemampuan orang lain
� Komitmen : Menghadirkan diri secara penuh, siap bersama kelompok
dampingan dalam segala keadaan
� Mengakui kehadiran orang lain : Mengakui adanya orang lain , tidak
menonjolkan diri, memberikan kesempatan pada orang lain untuk
mengungkapkan dirinya, bergaul dengan mereka, menunjukkan kepada
mereka bahwa kita sadar akan kehadirannya, mengakui setiap individu
adalah mahkluk yang bebas yang memiliki hak dan tangguyng jawab masing-
masing.
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 31
� Membuka diri : Keterbukaan mempunyai 2 segi (1) Menerima keterbukaan
orang lain tanpa menilai dengan ukuran, konsep dan pengalaman kita sendiri
, setiap saat bersedia merubah konsep dan pengalaman kita sendiri , setiap
saat bersedia merubah konsep dan pendapat sendiri dan tidak bersikap ngotot
( 2) Secara aktif mengungkapkan diri kepada orang lain, mengenalkan diri
pada kelompok, apa yang kita rasakan, apa harapan kita, bagaimana
pandangan kita, suka dan duka kita, mau mengambil resiko kalau terjadi
kekeliruan
� Tidak menggurui : Sikap menggurui dapat dirasakan kelompok dampingan
sebagai meremehkan. Ucapan seperti ” Anda salah, mestinya begini, membuat
orang merasa diserang. Di dalam hati ia dapat berkata, bahkan yang agresif
dapat saja mengucapkan secara terbuka. “ Itukan kata anda, tetapi saya seribu
kali melakukan begitu dengan hasil baik”. Lebih bijaksana untuk mengatakan
” memang anda melakukan begitu, tetapi baik kita pikirkan kemungkinan
dengan cara lain , yakni ...... Sebab nada ucapan terakhir itu bukan
mempersalahkan , tetapi membuka alternatif, bukan menggurui melainkan
menawarkan cara lain.
� Tidak menjadi ahli : maksudnya tidak terpancing untuk menjawab setiap
pertanyaan, seakan-akan terkesan kita ahli dalam segala bidang . masyarakat
sebenarnya akan senang kalau fasilitator sekali-sekali tidak langsung menjawab
pertanyaan, melainkan melontarkan kepada masyarakat . ” Apakah diantara
kita ada yang dapat menjawab pertanyaan kawan kita ? silahkan. Kalau ada
yang bisa menjawab dia kan puas, karena dihargai. Kalau tidak ada, setelah
sejenak mendapatkan kesempatan berpikir , fasilitator dapat memberikan
jawaban. Bahkan sama sekali tidak menurunkan gengsi fasilitator
� Tidak memutus bicara : Pada saat masyarakat bertanya, atau mengemukakan
pandangannya, pembimbing tidak memutus hanya kebetulan ia merasa tidak
sabar. Apabila memang penanya bertele-tele, atau pembicara mengemukakan
sesuatu yang tidak relevan , dan masyarakat lain nampak mulai gelisah , maka
fasilitator dapat membantu dengan mengatakan ” kawan-kawan sudah ingin
mengetahui inti pertanyaan anda, ”atau” Apa yang anda kemukakan memang
baik, tapi mungkin kita bicarakan pada kesempatan lain, karena itu tidak
berhubungan dengan hal yang kita bahas ”
� Tidak berdebat : Apabila pertanyaan peserta telah dijawab, dan penanya
menyanggah kembali, maka bahaya terlihat dalam debat mulai terbuka.
Bijaksana untuk pembimbing mengalihkannya menjadi diskusi umum dengan
melontarkannya pada seluruh kelompok. Bersoal jawab dengan satu orang
saja di depan sekian banyak peserta dapat menimbulkan kebosanan dan
kejengkelan.
� Tidak diskriminatif : masyarakat biasanya heterogen, dalam jenis kelamin,
dalam usia, dalam dasar pendidikan, dalam latar belakang kebudayaan, dalam
budaya, dalam agama, dalam pengalaman, dalam kecerdasan. Ada pula yang
aktif dan dinamis, agresif, ada juga yang pendiam, dan lamban. Diantara
wanita ada pula yang menonjol cantiknya, ada pula yang termasuk jelek. Baik
kalau fasilitator berusaha untuk memberikan pelatihan kepada semua
masyarakat secara merata, bukan hanya kepada satu dua orang yang secara
pribadi disukainya.
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 32
BAB II
MEMULAI PEKERJAAN TKST
DILAPANGAN
Darimana TKST memulai pendampingan RT?
1. Perkenalan dan sosialiasi
TKST wajib memperkenalkan diri
kepada Ketua RT, Ketua RW, Kepala
Desa dan masyarakat setempat.
Perkenalan yang dilakukan oleh
TKST setidak-tidaknya, menyangkut
dua hal. Pertama ; perkenalan sebagai
fasilitator pendamping RT (identitas
pribadi, latar belakang, kedudukan,
tugas dan fungsi sebagai TKST).
Kegiatan ini bertujuan agar Ketua RT
dan warga di setiap desa mengetahui
dan mengenali pendamping RT yang
ada disetiap desa. Kedua, TKST wajib
melakukan sosialiasi terhadap
program pembangunan berbasis RT,
meliputi antara lain ; latar belakang
pembangunan berbasis RT, maksud
dan tujuan pembangunan berbasis
RT, program dan kegiatan, prosedure
dan sebagainya. Agar proses
perkenalan dan sosialiasi dapat
berjalan dengan baik, maka TKST
harus mempersiapkan diri, persiapan
tersebut meliputi antara lain adalah ; pemahaman TKST terhadap program
pembangunan berbasis RT, regulasi desa dan RT, situasi dan kondisi awal
masyarakat dan sebagainya.
Perkenalan dan sosialiasi ini dilaksanakan disetiap RT, dan diharapkan minimal
sebanyak 25% dari warga yang ada disetiap RT mengetahui dan memahamai
program pembangunan berbasis RT.
2. Membangun Integrasi Sosial dalam komunitas RT
Menyatu (melebur) dan membangun kepercayaan dalam ditengah-tengah
masyarakat menjadi agenda selanjutnya dari seorang TKST. Dalam konteks
integritas sosial, seorang TKST harus mampu memahami dan mengikuti nilai-
nilai sosial yang berlaku dalam komunitas tersebut. Jangan sekali-sekali
menampakkan diri sebagai sosok yang hebat, angkuh/ego, apalagi terkungkung
dengan status sosial yang dimiliki TKST. Misalnya, karena sarjana dan
Kertas Kerja yang harus disiapkan TKST : 1. Pelajari dan pahami latar belakang,
maksud dan tujuan, strategi, capaian
dan indikator keberhasilan program
pembangunan berbasis RT
2. Susun jadwal pertemuan dengan Ketua
RT dan warga untuk masing-masing
RT. Konsultasikan Jadwal tersebut
dengan Ketua RT, sesuaikan dengan
sikon di RT bersangkutan, bila tidak
bisa siang hari lakukan pertemuan
malam hari.
3. Persiapkan materi yang akan dibahas
dalam agenda Rapat/Musyawarah
Sosialisasi dengan Ketua RT dan warga
setempat
4. Buat Notulensi Rapat Pertemuan dan
daftar hadir peserta. Catat setiap nama
yang mengajukan pertanyaan dan isi
pertanyaan/tanggapan
5. Berikan penjelasan apa adanya, jangan
dilebih-lebihkan atau dikurangi
6. Berlaku jujur, sopan dan
mendahulukan kepentingan warga.
7. Dokumentasikan seluruh kegiatan
dalam laporan kegiatan dengan rapi
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 33
merupakan tokoh dari masyarakat setempat tidak mau bergaul dengan orang
miskin atau mereka yang tidak memiliki pendidikan.Sikap diskriminasi sangat
dilarang dalam membangun proses integrasi sosial. Perlakukan semua warga
setempat setara dan sejajar, jangan membeda-bedakan suku, agama, ras, jenis
kelamin dan sebagainya.
Membangun pergaulan sosial, melakukan komunikasi secara terbuka,
memperlakukan setiap warga secara adil dan setara, menyelami nilai-nilai sosial
yang berlaku dalam masyarakat, serta menjaga etika seorang Pendamping Sosial
adalah kunci keberhasilan dalam membangun integritas sosial.
2. Melakukan Pemetaan Sosial di Tingkat RT
Pemetaan sosial (social mapping)
dilaksanakan oleh TKST bersama
Ketua RT. Kegiatan ini dimaksudkan
untuk memperoleh gambaran tentang
keadaan masyarakat (ekonomi, sosial,
budaya, keamanan dan lainnya)
secara sistematik dan menyeluruh
yang ada dimasing-masing RT melalui
pengumpulan data dan informasi dari
berbagai kalangan yang ada di desa
atau di RT, dalam pemetaan ini
TKST harus menyusun dan
melakukan analisis data profile
keadaan/situasi lingkungan serta
masalah sosial yang ada di setiap RT
berdasarkan data yang tersedia .
Profile tersebut antara lain berisikan,
peta wilayah, karakteristik masyarakat
dan masalah sosial yang dihadapi,
misalnya kelompok masyarakat
miskin, rumah kumuh, anak terlantar
berdasarkan waktu-kewaktu, misalnya
periode 1970-1980, 1980-1990, 1990-
2000 dan seterusnya yang
berlangsung di disetiap RT. Dalam
pemetaan sosial ini prinsip utama
yang harus dipegang oleh seorang
TKST adalah bagaimana
mengumpulkan data dan informasi
sebanyak mungkin dalam suatu
wilayah RT.
Mengapa data dan informasi tersebut penting? Data dan informasi tersebut
penting karena pertama sebagai landasan bagi atau bahan dasar bagi pemerintah
daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah, desa dan RT.
Kertas Kerja TKST : 1. Pelajari Buku I, Buku II dan Buku III
tentang RT
2. Susun Jadwal Kunjungan kemasing-
masing Ketua RT dan lakukan
supervisi kepada Ketua RT dalam
melakukan pendataan. Berikan motivasi
dan solusi bila Ketua RT mengalami
kesulitan
3. Apabila Ketua RT kesulitan/tidak dapat
terjun langsung dalam melakukan
pendataan, TKST harus turun/terjun
langsung kelapangan. Catat data
Penduduk sesuai Buku I, Buku II dan
Buku III.
4. Olah data tersebut dan deskripsikan
dalam bentuk narasi analisis
kependudukan dimasing-masing RT.
(data kuantitatif hasil pendataan
dilampirkan)
5. Deskripsikan trend secara umum dari
data tersebut, untuk memberikan
gambaran secara umum kondisi
kependudukan
6. Presentasikan hasil pendataan dan
analisis tersebut kepada Ketua RT dan
warga setempat
7. Lakukan Musyawarah Desa bersama
Kepala Desa, BPD, LPM dan
stakeholder lainnya.
8. Beerikan gambaran dalam musaywarah
tersebut hasil pendataan dan aanlisis
yang dilakukan.
9. Dokumentasikan seluruh laporan
tersebut dengan rapi
Buku PanduanProgram Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)
Diterbitkan LEGITIMID cet akan pertama, tahun 2007 34
Kedua, sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pembangunan. Ketiga, sebagai
sumber informasi bagi pemerintah,
masyarakat dan stakeholder lainnya.
Bagi TKST pemetaan sosial penting
dilakukan oleh seorang TKST agar?
Pertama, mengetahui keadaan warga
disetiap RT dan lingkuangannya,
mengenali apa dan siapa warga RT,
masalah apa yang dihadapinya, serta
sumber-sumber apa yang tersedia
untuk menangani masalah tersebut.
Sebab, tanpa mengetahaui lebih
dahulu sikon dan pengaruh-pengaruh
masyarakat tersebut sulit bagi TKST
untuk dapat melaksanakan
pemberdayaan masyarakat. Kedua,
mengetahui atau memahami sejarah dan perkembangan suatu masyarakat serta
analisis mengenai status masyarakat saat ini. Tanpa pengetahuan ini dapat
dipastikan TKST akan mengalami hambatan dalam menerapkan nilai-nilai,
sikap-sikap dan tradisi-tradisi pekerjaan sosial maupun dalam memelihara
kemapanan dan mengupayakan perubahan. Ketiga; Masyarakat secara konstan
berubah. Individu-individu dan kelompok-kelompok begerak kedalam
perubahan kekuasaan, struktur ekonomi, sumber pendanaan dan peranan
penduduk. Pemetaan sosial akan dapat membantu TKST dalam memahami dan
menginterpretasikan perubahan-perubahan tersebut.
Bagaimana cara melakukan pemetaan sosial? Pemetaan sosial dapat dilakukan
dengan berbagai cara atau metode. Metode tersebut sangat tergantung dari
tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan pemetaan sosial. Berikut ini
dperkenalkan beberapa metode dalam melakukan pemetaan sosial.