KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PRINSIP DASAR, PERMASALAHAN DAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR BERBASIS MASYARAKAT (Community Based Infrastructure Development / CBID) Dalam
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRINSIP DASAR, PERMASALAHAN DAN PEMBINAAN
PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR BERBASIS MASYARAKAT
(Community Based Infrastructure Development / CBID)
Dalam
I. PENGERTIAN
MASYARAKAT
(INDIVIDU /
KELOMPOK)
PENDEKATAN
PEMBANGUNAN
(INFRASTRUKTUR)
MENEMPATKAN
PENENTU
PELAKU UTAMA
SELURUH
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
KEHENDAK / KESEPAKATAN
PRINSIP : AKKU
ASPIRASI MASYARAKAT
KEPENTINGAN MASYARAKAT
KEMAMPUAN MASYARAKAT
UPAYA BERSAMA
A
K
K
U
ASAS-ASAS CBID = SUATU PENDEKATAN PENYIAPAN/PEMBANGGUNAN INFRASTRUKTUR
SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH PEMBERDAYAAN MENUJU KEMANDIRIAN
ASAS
SOLIDARITAS
ASAS
PARTISIPATIF
ASAS
KEMITRAAN
ASAS
KEMAMPUAN /
PEMBERDAYAAN
ASAS
PEMERATAAN
ANTARA ANGGOTA MASYRAKAT
ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERILAKU PEMB. LAINNYA
DIJALANKAN SECARA AKTIF DAN NYATA
INTERAKSI YANG SETARA DAN SEJAJAR
TERBENTUK SISTIM KEKERABATAN
DUKUNGAN PELAKU LAIN DAN FASILITAS
PENCIPTAAN AKSES KE SUMBER DAYA LAIN
KESEMPATAN DAN PELUANG YANG MERATA
II. PENDEKATAN :
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Community Based Infrastructure Development / CBID )
MENUJU
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
KEARIFAN
LOKAL
PEMBERDAYAAN
MENUJU
KEMANDIRIAN
PEMBENTUKAN
POKMAS
ASAS MUSYAWARAH
DAN
GOTONGROYONG
PENYIAPAN
INFRASTRUKTUR
LINGKUNGAN
PERMUKIMAN
STIMULASI DAN
PENDAMPINGAN
TEKNIS/ADM/KEU
APARAT
PEMDA/
DINAS PU /
FASILITATOR PENDAMPING
TEKNIS,
SOSIAL
BANTUAN
DANA /
STIMULAN
LINGKUNGAN SEHAT,
AMAN & NYAMAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN BERTUMPU PADA
KELOMPOK
MENGAPA MELALUI
KELOMPOK ?
POLA
DASAR
1. Berbasis Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia
(Gotong Royong, Guyub, Sintuwu Maroso, Kitorang Basudara,
Basamo, Dll)
2. Nonformal Formal Memiliki Akses
* Keterbatasan Akses Sumber-sumber daya
3. Penjabaran Amanat UU6/2014 tentang Desa
(Pasal 78: Penataan (Pembangunan) mengedepankan
Kebersamaan dan Gotong royong
pasal 80:mengkut sertakan masy.,pasal 81 :melibatkan
masy.Desa,pasal 83 pemb.infrastruktur pengembangan
Teknologi Tepat Guna.
1. Pengorganisasian Warga
2. Pengorganisasian Sumber Daya dan Peluang
3. Mempertemukan Kelompok dengan Sumber Daya dan Peluang
III. PEMB. INFRASTUKTUR BERBASIS MASYAKARAT SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH
PEMBERDAYAAN
MODEL
KARITATIF
PENGEMBA
NGAN
KAPASITAS
MASY DLM
POSISI
MARJINAL
(POWERLESS)
PENDAM
PINGAN
STANDAR
TEKNIS
PEMBER
DAYAAN
KETER
GANTUNGAN
KEMAN
DIRIAN
JAMINAN HIDUP
KEBUTUHAN DASAR
SBG. KORBAN
Bina
USAHA
Bina
Manusia
Bina
LGK
FASUM/FASOS
IRIGASI DESA
JALAN/ J. DESA
AIR MINUM
SANITSI
TPA
DERMAGA
STIMULAN
(BAHAN/
UANG)
.SEJAHTERA
.LING SEHAT
.PENGEB
KUALITAS
HIDUP
PENG
PEMB.
INF.
TRI
BINA/
TRI DAYA
IV. ASAS-ASAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
(Jalan Desa, Irigasi Desa, FASUM/FASOS, Air Minum & Sanitasi Perdesaan)
JALAN
DESANMERUPAKAN JALAN
UMUM YANG
MENGHUBUNGKAN
ANTAR PEMUKIMAN
DAN JALAN
LINGKUNGAN
JALAN : 12 ASAS
ASAS KEMUFAKATAN
ASAS KESELAMATAN
ASAS KESEIMBANGAN
ASAS KESERASIAN
ASAS KEMAFAATAN
ASAS KEAMANAN
ASAS KESERASIAN
ASAS TRANSPARASI
SESUAI FUNGSINYA, BERMANFAAT,
PATUT DAN PANTAS
MEMENUHI PERS. TEKNIS (AN
DAL) MENJAMIN KESELAMATAN
PENGGUNA & MAS
KESEIMBANGAN EKOSISTEM &
LINGKUNGAN
SELARAS, SERASI DGN
LINGKUNGANYA
BERMANFAAT, MENJADIKAN /
KESEJAHTERAAN MASY
MEMENUHI STANDAR2 TEKNIS,
MENJAMIN KESELATAN PENGUNA
KETERPADUANM SEKTOR LAIN,
HAMONIS DGN LINGKUNGAN
PROSES PEREN & PEMB. DIKETAHU
MASY, AKUNTABLE
2.
FASUM / FASOS
(BANG. GED.)
GARDU JAGA
T. IBADAH
BALAI DESA
T.P. IKAN
DLL4 ASAS
1.
IRIGASI
DESA
SEBAGAI BESAR
JARINGAN TERSIER
(IRIGASI SEDERHANA)
3.
PP 22 / 1982
TATA PENGATURAN AIR
PP 23/82
IRIGASI
1. BANG. PENGELAK TIDAK PERMANEN
2. PEMBAGIAN AIR TIDAK DIUKUR / DIATUR (AIR
BERSIH MENGALIR SENDIRI KE PEMBUANGAN
3. PEMAKAI AIR TERGABUNG DLM KELOMPOK
SOSIAL YG SAMA ,ORGANISASI OLEH MASY.
SENDIRI
4. PEMBAGIAN AIR TIDAK DIBUTUHKAN
TEKNOLOGI YG RUMIT
5. BIASANYA AIR BERLIMPAH
6. KEMIRINGAN LERENG SEDANG SAMPAI
CURAM
7. DAERAH LAYANAN SEMPIT
- ASAS PEMANFAATAN UMU
- ASAS KESEIMBANGAN
- ASAS KELESTARIAN
PENGURUSAN IRIGASI DESA DISERAHKAN
KEAPADA PPA
AIR MINUM
PERDESAAN
1. SPAM, SATU
KESATUAN SISTEM
FISIK - NON FISIK
2. AIR MINUM R,
TANGGA DENGAN /
T ANPA PROSES
PENGELOLA
4.
10 ASAS SPAM
SANITASI
PERDESAAN
1. PELAYANAN FAS.
UMUM
2. PELAYANAN FAS.
SOSIAL
3. PELAYANAN
PERUMAHAN DESA
5.
ASAS KELESTARIAN
ASAS KEMANFAATAN
ASAS KETERPADUAN
ASAS KEMANDIRIAN
PELESTARIAN FUNGSI S D AIR
BERMANFAAT SEBESAR-2NYA
BAGI KEP. UMUM
TERPADU, SERASI BERBAGAI
KEPENTINGAN MEMPH. SIFAT
DINAMIS AIR
MEPERHATIKAN KEUNGGULAN
S.D SETEMPAT TIDAK
DIPENGARUHI
PELESTARIAN LINGKUNGAN
BERPIHAK PADA MASY. MISKIN
PENINGAKATAN DERAJAT KESEHATAN MASY.
MEMENUHI STANDAR PELAYANAN
TIDAK MENIMBULKAN DAMPAK SOSIAL
TIDAK MENCEMARI AIR
V. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
PEMBUG DESA /
PENGORGANISA
SIAN MASY
1. PEMBENTUKAN
WADAH/KELOMPOK
2. KSM (KEL. SWADAYA
MAS)
3. INDETIFIKASI
PERMASALAHAN / DESA
1.1. PEMBENTUKAN
WADAH/KELOMPOK
2. KSM (KEL. SWADAYA
MAS)
3. INDETIFIKASI
PERMASALAHAN / DESA
MENYUSUN
PENUGASAN
KEL/TIM
2.1. SESUAI KEMAMPUAN
ANGGOTA
2. MENYUSUN ATURAN-
ATUTAN KERJASAMA
MENYUSUN
RENCANA
TINDAK (ACTION
PLAN)
3.1. MENGIDENTIFIKASI
SUMBER2 DAYA
2. JENIS 2 INFRASTRUKTUR
YG DIBUTUHKAN
3. KERANGKA KEGIATAN
4. JADWAL WAKTU
5. KEBUTUHAN SUMBER
DAYA
DIFASILITASI
PENDAMPING
(FASILITATOR)
DIFASILITASI
PENDAMPING
(FASILITATOR)
FASILITATOR BISA
KONTAK TEKNIS DGN
PIHAK LUAR (DINAS
PU, DLL)
SURVEY DAN
PENENTUAN
LOKASI
4.1. LAHAN YANG SESUAI
TIDAK DLM SENGKETA
2. SESUAI
PERUNTUKANNYA
3. DALAM JANGKAUAN
PELAYANAN
(FASUM/FASOS)
4. TERSEDIA AIR BAKU
(UNTUK AIR MINUM)
DILAKUKAN OLEH
MASYARAKAT
PERTIMBANGAN AHLI
/ FASILITATOR
RENCANA
PELAKSANAAN
FISIK
5. 1. KEBUTUHAN MATERIAL &
ALAT
2. JADWAL PELAKSANAAN
3. TENAGA KERJA
4. GAMBAR KERJA
DIFASILITASI
PENDAPING BIDANG
TEKNIK
RENCANA
PENGELOLAAN
&
PEMELIHARAAN
6. 1. BADAN PENGELOLA
2. PEMELIHARAAN
3. PERBAIKAN KERUSAKAN
OLEH MASYARAKAT
DGN SARAN 2
PENGELOLAAN
PELAPORAN
7. 1. PROGRES FISIK
2. LAP. KEUANGAN
3. BERKAS PERTANGGUNG
JAWABAN
4. DISEBAR LUASKAN
KEPADA MASYAKARAT
OLEH MASYARAKAT
DGN PENDAMPING
KEUNGAN
VI. PELAKSANAAN KEGIATAN LAPANGAN
KONSTRUKSI
FISIK
1. PENYIAPAN TAPAK
(UITZET)
2. METODE KERJA
3. PENYIAPAN JADWAL
KERJA
4. MOBILISASI BAHAN DAN
ALAT
5. PENGORGANISASIAN DAN
PENGERAHAN T. KERJA /
MASYARAKAT
6. KESIAPAN GAMBAR-
GAMBAR KERJA &
SPESIFIKASI TEKNIS
7. PEMANTAUAN DAN
PELAPORAN
MENGIKUTI
STANDAR2
TEKNIS
KESEL. &
KES. KERJA
(K3)
KESERASI
AN LINGK/
DAMP LING
STANDAR
MUTU
WAKTU YG
TEPAT
BIAYA SESUAI
RENCANA
FASILITASI DAN STIMULASI
FASILITASI
1. REMBUK KELOMPOK
REMBUK DESA
2. STANDAR2 TEKNIS
3. RENCANA TEKNIS /
GAMBAR TEKNIS / RAB /
JADWAL KERJA
4. PELAPORAN DAN PERT.
JAWAB
STIMULASI
1. BAHAN BAGUNAN
2. PERALATAN
3. UPAH KERJA / BIAYA
LAINYA
PERANGKAT
DESA / LKM
T. PENDAMPING
PASILITATOR
DINAS PU /
PIHAK
LUAR
2.
1.
VII. MODEL-MODEL PEMBANGUNAN PADAT KARYA
(1).MODEL PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
REMBUK DESA
KA DESA
PENETAPAN
JENIS
SARPRASPPK/
APARAT DESA
POK /
LKTAPING /
FASILITATOR
MASY /
NAKER
KEB
BAHAN
KEB
ALAT
JADWAL
KERJA
KONSTRUKSI
FISIK / KEG.
LAPANGAN
MEKANISME PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
DINAS
PUKPA
PPK/
PJOK
CAMAT/
KADES
PENGAWAS
TEKNISAUDITOR
PELAKSANAAN LAPANGAN
POK
RENCANA
TEKNIS
PELATIHAN
SINGAT
JADWAL
KERJA
(2) MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REMBUK DESA
KA DESA
JENIS2
SARPRAS
POK MAS /
KSM
TAPING /
FASILITATORPPK
KEB
BAHANKEB
ALAT
JADWAL
KERJA
KONSTRUKSI
FISIK / KEG.
LAPANGAN
MEKANISME PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT
DINAS
PUKPA
PPK/
PJOK
CAMAT/
KADES
FASKEL/
TAPING
PELAKSANAAN LAPANGAN
POK
KETUA
BEND
(ORG)
PELATIHANSTANDAR
TEKNIS/
PERENC
AUDITOR
REK
POKMASJADWAL
RENCANA
BIAYA
POK
MAS
SK CAMAT a.n BUPATI
TRANSFER
VIII. PEMBINAAN DALAM PIBM (CBID)
PEMBINAAN
PENGATU
RAN
PEMBER
DAYAAN
PENGA
WASAN
1. STANDAR2 TEKNIS KONSTRUKSI
2. PEDOMAN ADM/KEUANGAN (DLM
NUANSA PEMBERDAYAAN)
3. MEKANISME PELAKSANAAN
KAGIATAN
1. PENGORGANISASIAN
MASYARAKAT
2. PELATIHAN TEKNIS KONSTRUKSI
DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI
1. PENGAWASAN TEKNIS
2. PENGAWASAN WAKTU
3. PENGAWASAN ADM KEUANGAN
N
S
P
M
BERK
ESINA
MBUN
GAN
BY
AUDIT
A.PEMBINAAN TEKNIS
KEMEN
PU-PERA
DINAS PU
PROV/ KAB
PENDAPING
MANAJ. (LKM) .
FASILITATOR
- STANDAR2
TEKNIS (SNI)
- PEDOMAN
TEKNIS
- MANUAL
-JUKNIS
SESUAI SIKON
PERENCANAAN
PELAK. KONSTRUKSI
OPERASI PEMELIHARAAN
PENGAWASAN
REPLIKA
PERENCANAAN TEKNIS
PELAKS. TEKNIS
KONSTRUKSI
MANUAL OPERASI –
PEMELIHARAAN
PENDAMPINGAN
PEMBINAAN
PEMBINAAN
PENJABARAN
OPERASIONAL
B. PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
MODEL
PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF
MODEL PEMB.
BERBASIS
MASYARAKAT
1. PEMBENTUKAN KELOMPOK
2. PELATIHAN SINGKAT
3. JADWAL WAKTU KERJA
1. PEMBENTUKAN POKMAS
2. REKRUTMEN FASILITATOR / T.
PENDAMPING
3. PELATIHAN MASYARAKAT &
FASKEL
BANGDES,
CAMAT/KADES
-BANGDES,
CAMAT/KADES
- DINAS PU /
KONSULTAN
SARAN ALT I
ALT II
ORIENTASI HASIL
(PRODUCT ORIENTED)
ORIENTASI KEMANDIRIAN MASYARAKAT
(PROSES ORIENTED)
1. PEMILIHAN DIDASARKAN TINGKAT TEKNOLOGI DAN PERALATAN
2. DIDAHULUI DENGAN :
- PELATIHAN
- PENGENALAN STANDAR-STANDAR TEKNIS
- PENGATURAN WAKTU & KESEMPATAN
KEGIATAN
YANG
WAJIB
DEDIKASI TUGAS/PEKERJAAN
ETOS KERJA
K3
DESEMINASI
PENANDTANGANA
N “PAKTA
INTEGRITAS”
PERAN BADAN
PENGAWAS
(BAWASDA
KAB/KOTA)
1. PPK/APARATUR
2. TAPING / FASILITATOR
3. PAJABAT POKMAS
“1. BY AUDIT”
2. PELAPORAN BERKALA
INTEGRITAS
IX. KOMPETENSI, TUGAS & FUNGSI FASKEL
TEKNIS
KONSTRUKSI1.
A. KOMPETENSI
1. NORMA-NORMA/STANDAR
PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR
2. PERENCANAAN-PELAKSANAAN
KONSTRUKIS FISK
3. TATA LINGKUNGAN / DAMPAK
LINGKUNGAN
PSIKOLOGI
SOSIAL2.
1. SOSIAL BUDAYA MASY SETEMPAT
2. KOMUNIKASI
3. BERINTEGRASI DGN MASY
INTEGRITAS 3.1. ETIKA MORAL
2. BUDAYA KERJA / ETOS KERJA
3. TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PELATIHAN /
PENDIDIKAN
PERSYARATAN
DASAR
B. LINGKUP TUGAS DAN FUNGSI FASKEL
LINGKUP
TUGAS
PEMBERDAYAAN
PENDAMPINGAN
KOORDINASI
PENINGKATAN HARKAT,
MARTABAT, PENGEMBANGAN
DIRI, MEMULIHKAN
KEPERCAYAAN DIRI
PROSES PERENCANAAN,
PELAKSANAAN, PERTANGGUNG
JAWAB FISIK, KEUANGAN,
PENYELESAIAN MASALAH
PEMUKA MASYARAKAT,
SEKTOR-SEKTOR LAIN, PEMDA
(INTERN & EKSTERN)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT berarti
meningkatkan keberdayaan
masyarakat untuk
meningkatkan harkat dan
martabat masyarakat
MENINGKATKAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT berarti
meningkatkan
kemampuan/kemandirian
masyakarat agar dapat
bertahan, mengembangkan
diri dan mendapat
kemajuan
FUNGSI FASKEL
Dalam pola kerja pembangunan “PARTISIPATIF”,
ada tiga fungsi yang harus dipahami oleh FASKEL :
1. Fungsi PERTAMA adalah :
Fungsi katalis pembangunan dan
pengendalian, diperankan oleh
pemerintah
FASKEL dapat melaksanakan fungsi
tersebut dalam kegiatan mendorong
dan mempercepat proses
pembangunan dan mengendalikansecara adil
Fungsi ke dua adalah :
Fungsi Konsultan pembangunan,
diperankan oleh swasta/profesional.
FASKEL dapat melaksanakan fungsi
tersebut dengan menciptakan
inovasi dalam memperkaya
pembangunan, sehingga harkat dan
martabat masyarakat bisa
terangkat
2.
FUNGSI KE TIGA adalah :
Fungsi Kader Pembangunan, diperankan oleh
masyarakat, tokoh masyarakat formal dan Informal, atau
kader pembangunan.
FASKEL dapat melaksanakan dengan menciptakan
pembaharuan ditingkat masyarakat untuk mendorong
tumbuhnya masyarakat yang mau, tahu dan
mampu dalam pembangunan
3.
X. PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KETERPADUAN
DI
MASYARAKAT
PENDEKATAN
SEKTOR
PROSEDURAL&
MEKANISME
KELEMBAGAAN
KAKU
“SUBSTANSI”
PEMBERDAYAAN
TIM KOORDINASI
LINTAS SEKTOR
PEMANFAATAN
KELEMBAGAAN YG
ADA/MEMBUDAYA
PENYED.
MEKANISME DLM
BATAS DIPER
TANGGJAWABKAN
SISTEM
PEMBANG.
NASONAL /
DAERAH
• KESEGANAN
INTERGRASI
(P2KP, KKS,
KKM) (PNPM-
OBAT)
• KELEMBAGAAN
BARU BELUM
ADA “ROH”
(POKMAS, DLL)
• MEKANISME
DIPA, POK, LK
• KELEMBAGAAN
PPK, PJOK
• PENGAWASAN
KETAT / KUHP
“IKUT SERTA”
PEDOMAN
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
BERBASIS
MASYARKAAT
A. SISTIM PEMBANGUNAN NASIONAL/ DAERAH
B. DIKTOMI VS SINERGI
RUMAH &
INFRASTRUKTUR
SKALA
LINGKUNGAN
FASILITASI
DAN
P. IKLIM
SOSEK
PASAR
MASYARAKAT
PEDOMAN
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
BERBASIS
MASYARAKAT
Pengaturan
UU 6/2014
UU SEKTOR
24/2007
Pemberdayaan
LEMAH
KUAT
TANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
PASAL 33, 27, 34
UUD 45
PERAN
PEMERINTAH
(DIARTIKAN
MENGURANGI
PERAN
PEMERINTAH
PENANGANAN
MASALAH
SOSIAL
TG. JAWAB
KEBUTUHAN
DASAR
MELLINDUNGI
MASYARAKAT
DARI
DOMINASI
PASAR
- Penetrasi semua aspek kehidupan
- Bisa berpihak pada pasar
Dominasi
Pasar
C. PARADOK
KARIKATIF
“IKAN”
KEMANDIRIAN
(KESEJAHTERA
AN “SEJATI”)
PEDOMAN
PEMBANGUNAN
BERBASIS
MASYARAKAT
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
“KAIL”
DALIH “GOOD
GOVERMENCE
- EFISIEN
- PRAKTIS
- SHEDULING
PENYERAGAMAN
(UNIFORMITY)
- KEANEKARAGAMAN
SOSIAL BUDAYA
- BERBAGAI KEARIFAN
LOKAL
EFISIENSI
NON EFISIENSI
1. TANGGAP DARURAT
2. KEBUTUHAN DASAR
1. KESIAPSIAGAAN & MIGIGASI
2. REHABILITASI & REKONSTRUKSI
BANTUAN
LANGSUNG
“TERBATAS”
PROSES
D. INTEGRITAS
KASUS
PENYELEWENGAN
DANA DESA (DD)
PENGELOLAAN
DANA DESA TIDAK
TRANSPARAN &
ASAL-ASALAN
PENGGELAPAN DD
96 JUTA
KORUPSI ALOKASI DANA
DESA (DD) TH 2016
KORUPSI DANA DESA
2.7 MILYAR
PUNGUTAN LIAR /
PEMOTONGAN
KORUPSI KAS DESA
432,88 JUTA
KORUPSI DANA DESA
250 JUTA
TEMUAN DI
56 DESA NTT
MUTU BANGUNAN ASAL
JADI
PEMBINA
(LKM/PU)
T. PENDAM
PING/ FAS
T. PENDAM
PING / FAS
DATA MEDIA IND.
2 JAN 2017
18 MEI 2016
PERLU
INTEGRITAS
XI. INTEGRITAS DAN BUDAYA KERJA
ETIKA
PENERAPAN
PENGERTIAN
ETIMOLOGIS
SOLOMON
(1984)
BERTENS
(1983)
TEORI
(ILMU)
PRAKSIS
(AJARAN)
STUDI CARA
PENERAPAN YG
BAIK BAGI
HIDUP MANUSIA
ILMU YANG
MEMPELAJARI
ADAT
KEBIASAAN
STUDI TENTANG
KEBAIKAN &
KEBURUKAN PERILAKU
MANUSIA DARI SEGI
AKAL BUDI
POLA PRILAKU
YANG BAIK
PERORANGAN
DAN
MASYARAKAT
ASPEK
DISPLIN ILMU
ASPEK NILAI2
HIDUP NYATA
NILAI2 DAN
PEMBENARANNYA
HUKUM TINGKAH
LAKU
NILAI-NILAI MORAL
NORMA-NORMA
PEGANGAN HIDUPPENGATURAN
TINGKAH LAKU
A.PENGERTIAN ETIKA DAN MORAL
MORAL
PENGERTIAN
ETIMOLOGIS
PENERAPANNYA
ADAT DAN
KEBIASAAN
“MOS’
(BAHASA
LATIN)
PENGEMBANGAN
POLA PERILAKU
SESUAI DG
KEHENDAK
MASYARAKAT
ASPEK
NILAI-NILAI
ASPEK
KEHIDUPAN
NYATA
III. ETIKA DAN MORAL
ETIKAETHOS (YUNANI)
ETIQUETTE (PERANCIS)
KEBIASAAN/ WATAK
KEBIASAAN/ CARA BERGAUL
BATASAN-BATASAN
NILAI NORMATIF
MANUSIAMASYARAKAT,
LINGKUNGAN
MORAL
INTERAKSI
MOS (LATIN) MORES CARA HIDUP
KEBIASAANNILAI – NILAI TERTENTU
BAIK BURUK
PATUT DILAKUKAN TIDAK PATUT DILAKUKAN
ETIKA MORAL
1. Cabang filsafat, tentang nilai-nilai yang dianut manusia
dalam hubungan dengan manusia
2. Sistim nilai (baik dan buruk) bagi manusai dan
lingkungan
1. Penekanan pada sifat-siafat / karakter individu
2. Diluar ketaatan pada peraturan-peraturan /
hukum
PRINSIP – PRINSIP ETIKA
KEINDAHAN/BEAUTY
PERSAMAAN/EQUALITY
KEBAIKAN/GOODNESS
KEADILAN/JUSTICE
KEBEBASAN/LIBERTY
KEBENARAN/TRUTH
ETIKA PEMBINA DAN T.PENDAMPING/FASILITATOR
UU 2/2017
PP4,29,30/
6OOD GOV.
PENGERTIAN
KEWAJIBAN
DAN
LARANGAN
PRINSIP2
ETIKA DAN
MORAL
ETIK &
PERILAKU
PROFESI
TUJUAN
NORMA-NORMA
TENTANG :
1. Pedoman/Sikap/
Perbuatan
2. Pertanggung Jawaban
3. Dalam Pelaksanaan
Tugas
Pembin.Pendamp.
4. Dalam Masyarakat dan
Org, Pergaulan, di
lingk.masy.perdesaan
1. Sebagai Arah dan Ped.
Pembin. /Pendampingan
2. Martabat/ Kehormatan /
Citra Fas dan Pamong
3. Pembinaan karakter /
watak
4. Jiwa Korsa
B. BUDAYA KERJA
PENGERTIAN BUDAYA
1.Ashley Montoqu
Cristoper Dowson
Sosial
Seni
Agama
Hasil kerjaKehidupan
American
Herritage
Dictionary
GAGASAN
TINDAKAN
HASIL KARYA
KEHIDUPAN
MASYARAKAT
MANUSIA
BELAJAR Kuncaraningrat
SISTIM
PERILAKU
WAY OF
LIFE
2.
3.
BUDAYA KERJA
PENDAMPING MASY
MENDORONG
PRESTASI
& PRODUK/
OUT PUT
(INFASTUKTUR)
MANAJEMEN
PEMBER
DAYAAN
KOMPETENSI/
& INTEGRITAS
TAPING /
FASKEL
1. KESIAPAN DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI & INTEGRITAS T. PENDAMPING
2. PERENCANAAN SOSIALISASI DAN
PENDAMPINGAN CERMAT / ARIF
3. PRASARANA – SARANA PENDUKUNG
TUGAS / PENDAMPINGAN
PRODUK YANG BERKUALITAS (NAKER
TERALHIT/SRTIF)
PE
RA
NA
N
ME
LIP
UT
I
MANAJEMEN
PEMB & PEN
DAMPINGAN
TERKAIT DGN
NILAI-NILAI
FALSAFAH /
KERARIPAN
LOKAL
Terima kasih
Direktorat Jenderal Bina Kontruksi
Jalan Pattimura 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
Telp. 021. 7221782
binakonstruksi.pu.go.id
Balai Penerapan Teknologi Konstruksi
Direktorat Jenderal Bina Kontruksi
Jalan Sapta Taruna Raya Komp. PU pasar Jumat
Jakarta Selatan 12310
Telp. 021. 7661556