BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 321.A/KEP/BSN/10/2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BARANG PERSEDIAAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL Menimbang KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, : a. bahwa barang persediaan di lingkungan Badan Standardisasi Nasional perlu dikelola secara tertib administrasi, transparan, akuntabel, efektif dan efisien; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Barang Persediaan Badan Standardisasi Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
11
Embed
BSN^jdih.bsn.go.id/public_assets/file/d9439f9979a196397ebb3689a7d89b4f.pdf · BSM> BADAN STANDARDISASI NASIONAL-3-MEMUTUSKAN: ... Sebagai panduan bagi pengelola barang persediaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BSN^BADAN STANDARDISASI NASIONAL
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 321.A/KEP/BSN/10/2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BARANG PERSEDIAAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL
Menimbang
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
: a. bahwa barang persediaan di lingkungan Badan
Standardisasi Nasional perlu dikelola secara tertib
administrasi, transparan, akuntabel, efektif dan
efisien;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional
tentang Standar Operasional Prosedur
Penatausahaan Barang Persediaan Badan
Standardisasi Nasional;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);
BSN)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
-2-
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahxon 2018
tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
2137);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang
Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1817);
E:\SK ICris\Lsin-Iain\2{)I8\SIC Standar Operasional I^osedur Peiiaiausalinan Barang Parsediaan BSN.doc
BSM>BADAN STANDARDISASI NASIONAL
-3-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL.
KESATU Menetapkan Standar Operasional Prosedur
Penatausahaan Barang Persediaan Badan
Standardisasi Nasional tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Badan ini.
KEDUA Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan,.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2018
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
BAMBANG PRASETYA
E:VSK Kns\l.ain-lain\2018\SK Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Barang Persediaan BSN.doc
BSNyBADAN STANDARDISASI NASIONAL
-3-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL.
KESATU Menetapkan Standar Operasional Prosedur
Penatausahaan Barang Persediaan Badan
Standardisasi Nasional tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Badan ini.
KEDUA Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan..
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2018
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
BAMBAfc PRASETYA
E:^SK Kris\Lain-lain^2013\SK Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Barang Persediaan BSN.doc
BSNyBADAN STANDARDISASI NASIONAL
-4-
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR : 321.A/KEP/BSN/10/2018
TENTANG :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN
BARANG PERSEDIAAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TUGAS
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN BARANG
PERSEDIAAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Akuntansi Persediaan merupakan salah satu komponen yang
sangat penting dalam kegiatan pelaporan keuangan pemerintah.
Keberadaan barang persediaan penting untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi sebuah instansi. Oleh karena itu,
apabila terdapat kesalahan dalam penyajian/pencatatan terkait
persediaan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi
kewajaran atas laporan keuangan yang disusun oleh
Kementerian / Lembaga.
Terkait dengan hal tersebut, maka untuk memberikan
pemahaman terkait pengelolaan dan pencatatan yang tepat atas
barang persediaan di lingkungan Badan Standardisasi Nasional
perlu untuk menyusun Standar Operasional Prosedur
Penatausahaan Barang Persediaan Badan Standardisasi
Nasional.
E:\SK Kri5\Lam-lBin\2018VSK Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Barang Persediaan BSN.doc
BSNyBADAN STANDARDISASI NASIONAL
-5-
B. Tujuan dan Ruang Lingkup
1. Tujuan dari Standar Operasional Prosedur Penatausahaan
Barang Persediaan di Badan Standardisasi Nasional adalah
sebagai berikut:
a. Untuk memberikan pemahaman tentang penatausahaan
dan pencatatan barang persediaan di lingkungan Badan
Standardisasi Nasional dalam rangka men5aisun laporan
persediaan;
b. Sebagai panduan bagi pengelola barang persediaan di
lingkungan Badan Standardisasi Nasional dalam
penyusunan laporan persediaan.
2. Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Penatausahaan
Barang Persediaan di Badan Standardisasi Nasional adalah
mengatur tentang tata cara penatausahaan dan pencatatan
barang persediaan yang berasal dari belanja barang
persediaan dan atau sisa belanja barang lainnya yang dicatat
ke dalam aplikasi persediaan dalam rangka menyusun
laporan persediaan.
C. Daftar istilah
1.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa
lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
depan diharapkan dapat diperoleh, balk pemerintah maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah, dan barang-barang yang
E;\SK KnsU.am-Iain\20l8\SK. Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Barang Persediaan BSN.doc
BSN^BADAN STANDARDISASI NASIONAL
-6-
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.
BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
A. Tahapan Prosedur Pencatatan Barang Persediaan
1. Persediaan Masuk
a. Petugas gudang menerima barang disertai dokumen
sumber berupa copy kuitansi basil pengadaan barang
persediaan dari Pejabat Pembuat Komitmen/Penerima
Hasil Pengadaan (PPHP)/Staf Pengelola PPK;
b. Petugas gudang menyampaikan dokumen sumber berupa
copy kuitansi kepada petugas aplikasi persediaan untuk
di lakukan penginputan transaksi pembelian kedalam
aplikasi persediaan.
2. Persediaan Keluar
a. Unit kerja menyampaikan permohonan kebutuhan
barang kepada petugas gudang dengan mengisi formulir
permintaan barang;
b. Petugas gudang menyerahkan barang yang diminta oleh
unit kerja;
c. Petugas gudang menyerahkan form permintaan barang
persediaan kepada petugas aplikasi persediaan untuk di
lakukan penginputan transaksi pemakaian ke dalam
aplikasi persediaan;
3. Stock Opname
a. Petugas Gudang melakukan penghitungan fisik barang