BSN^ BADAN STANDARDISASI NASIONAL PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN STANDARDISASI NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, Menimbang Mengingat a. bahwa untuk mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional dengan baik, perlu menyusun suatu standar operasional prosedur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional; 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
25
Embed
BSN^jdih.bsn.go.id/public_assets/file/b132a16fb9a02bf1e21d78fa310449b5.pdf · TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN STANDARDISASI NASIONAL JASA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BSN^BADAN STANDARDISASI NASIONAL
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa untuk mengelola Penerimaan Negara Bukan
Pajak Badan Standardisasi Nasional dengan baik,
perlu menyusun suatu standar operasional prosedur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Standardisasi Nasional tentang Standar
Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak
Badan Standardisasi Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
BSN^BADAN STANDARDISASI NASIONAL
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997
tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52
Tahu 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999
tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000
tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4020);
BSN^BADAN STANDARDISASI NASIONAL
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4353);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005
tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007
tentang Tarif dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4781);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran,
dam Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4995);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010
tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas
Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 42);
14. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013;
BsnoBADAN STAIMDARDISAS! NASIONAL
15. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012
tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi
Nasional;
16. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang
Organisasidan Tata Kerja Badan Standardisasi
Nasional, sebagaimana teiah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN
STANDARDISASI NASIONAL.
Pasal I
Menetapkan perubahan Standar Operasional Prosedur
Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi
Nasional pada Badan Standardisasi Nasional
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala inii
Pasal 2
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
lal 30 November 2016
.N STANDARDISASI NASIONAL,
SETYA
LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR : 10 Tahun 2016
TANGGAL; PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN
STANDARDISASI NASIONAL
Bendahara
Penerima
Kuasa
Pengguna
Anggaran
Petugas
Penatausahaan
Layanan
Atasan
Langsung/PejabatStruktural/Kapus
Kementrian
Keuangan
Biro PKTNoUraian
Petugas Penatausahaan Layanan
mengumpulkan bukti penerimaan PNBP,
seperti bukti penerimaan ke Kas Negara
Petugas Penatausahaan Layanan mengisi danmencatat penerimaan PNBP di Lapdran
Penerimaan Pembayaran Layanan PNBP di
maslng-masing pusat setiap bulannya.Kepala Pusat Laporan has!! rekonsliiasi antara
bendahara penerima dengan petugaspenatausahaan masing-masing layanan kepada
KPA dan ditembuskan kepada DeputiLP2L PNBPLP2L PNBPLP2L PNBP
Bendahara Penerima menyampaikan LPJ /Laporan PNBP ke Atasan Langsung dan
Kementrian Keuangan
LPJ BP
Penyusunan LPJ BP
Pengumpulan
Bukti PNBP
Penyusunan Laporan
Penerimaan
PembayaranLayanan/LP2L PNBP
6.
Atasan
Langsung
Bendahara
Penerima
menyusun
laporan PNBP
Bulanan dan
Triwulan
Atasan
Langsung
Bendahara
Penerima
menyampaikan LPJ /
Laporan PNBP ke Kuasa
Pengguna Anggaran, Biro P
KT dan Kementrlan
Keuangan
Biro PKT melakukan penelitian d
an pencocokan
pencatatan PNBP (LP2L P
NBP dan LPJ) u
ntuk
dicatat dan
dikonsolidasikan ke
Laporan
Keuangan (Laporan RealisasI Anggaran)
Penyusunan
Laporan PNBP
Laporan
PNBP
Laporan
PNBP
Laporan
PNBP
Konsoildasi
PNBP
J^BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
RASETYA
LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN STANDARDISASI NASIONAL
JASA AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI
NO URAIANPemohon
Akreditasi
Pusat Layanan Akreditasi
Sekretariat KAN/ Petugas LayananAkreditasi
TBiogas
Penatausahaan
PPK/ BPP/
Petugas SPM
Bagian Administrasi PendapatanMldSdll
Langsung Bend.Bendahara PenerimaKas Negara
Pemohon akreditasi KAN yang mencakup permohonan awal, re-akreditasi dan penambahan ruang lingkup akreditasi, dapatmenghubungi Sekretariat KAN terkaik
Untuk permohonan akreditasi Lembaga Sertifikasi:Pusat /\kreditasi Lembaoa Sertifikasi
Pendaftaran
Permohonan
Akreditasi Awal
melalulKANMIS
Gd. I BPPT Lantai 14, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, Telp:021 3927422, Fax: 021 3927527, Website: www.bsn.go.id
penyerahan dokumen(brmufir permohonan
PERMOHONAN AKREDITASI
Pemohon akreditasi / Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) akanmendapatkan dokumen serta fbrmuiir permohonan akreditasi yangrelevan melalui KAN Manajemen Infbrmasi System (KANMIS)LPK menerima surat tagihan pembayaran biaya permohonan
akreditasi via Online (KANMIS)Jangka waktu surat tagihan adalah 10 hari kerja, terhitung dari
tanggal surat tagihan. Apabila LPK tidak membayar sampai denganbatas waktu yang ditentukan, maka permohonan dianggap batal.
LPK membayar biaya p
ermohonan akreditasi sesuai d
engan tagihan
yang dibuat secara otomab's oleh aplikasi K
AN Management
Information System (KANMIS). Pembayaran dilakukan
melaluiAplikasi Sistem Informasi P
NBP Online (
SIMPONI). LPK akan
menerima kode billing (berlaku 7
hari) dari Sekretariat KAN . Seteiah
menerima kode billing tersebut L
PK diwajibkan m
embayar ke nomor
billing tersebut. Bukti bayar tersebut di upload di KANMIS LPK
menerima "password" untuk d
apat login k
e KANMIS dan mengunggah
seluruh dokumen dan rekaman yang dipersyaratkan oleh K
AN.
PembayaranPermohonan
Akreditasi melaluiSIMPONI
- Petugas Penatausahaan Layanan mencatat tagihan d
an bukti
transfer permohonan akreditasi.
- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan salinan surat
tagihan sesuai rekapitulasi aplikasi SIMPONI yang diberikan oleh
Bendahara Penerimaan sebagai dasar rekonsiliasi
Catatan:
- Pembayaran melalui L
S hanya dapat dilakukan t
erhadap LPK
pemerintah dengan menyerahkan surat pernyataan L
S.
Rekonsiliasi data tagihan dan data buktibayar (bukti transfer dan data bayar
SIMPONI)Validasi/Ok
Permintaan Kode
Submit dokumen LPK
Pengisian fbrmulirakreditasi
Password approval untukLogin ke'KANMIS*
Menerima konfirmasi
pembayaran
Penerbitan Kode
Billing
Pengecekkan Status
Pembayaran
(SIMPONI)
Sekretariat KAN melakukan audit kelayakan/tinjauan permohonanuntuk memeriksa kelengkapan dokumen dan kemampuan KAN dalammelaksanakan jasa akreditasi yang diminta. Permohonan akreditasihanya berlaku selama 1 tahun setelah dokumen diterima. Jika hasilaudit kelayakan tidak dapat diselesaikan dalam 1 tahun, makapemnohonan dinyatakan gugur dan biaya permohonan yang telahdit}ayarkan tidak dapat ditarik.
- Bila LPK memerlukan pra-asesmen (bersi^t sukareia), dapatmengajukan permohonan pra-asesmen ke KAN.- KAN akan menindaklanjuti permohonan tersebut denganmenginfbrmasikan tim asesmen dan waktu pelaksanaan sertapenetapan biaya pra-asesmen. Pelaksanaan pra-asesmen dilakukanoleh personal yang ditunjuk oleh KAN.- Biaya pra-asesmen ditransfer ke Kas Negara melalui apllkasiSIMPONI
- Petugas Penatausahaan layanan mencatat tagihan dan buktitransfer pra-asesmen.- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan salinan surattagihan sesuai rekapitulasl aplikasi SIMPONI yang dtbeiikan olehBendahara Penerlmaan sebagal dasar rekonslllasi
Pelakssnsan Audit
Kelayakan
PemenksaanMelengkapi dokumen
Pengajuanpemiohcnan Pra-
asesmen
Permintaan Kode
Peml)ayaran
Pelaksanaan
Pra-asesmen
Pemtieritahuan tim
asesmen, waktupelaksanaan, dan tagOtan
tilaya pra-asesmen
Penertiltan
Kode Billing
—I
Verilikasi
Pemt)ay3ran
RekonsiTiasi data tagihan dan data tKiktit)ayar (txikti transfer dan data leyar
SIMPONI)
Menenma saltnan
Surat Tagihan
NO URAIAN Pemohon AkreditasiSekretariat KAN/ Petugas Layanan Akreditasi
Persehijuanb'm dan waktu
Pembayaran biayaasesmen melalui
ApIikasiSIMPON!
Pusat Layanan AkredttasI
Petugas PenatausahaanLayanan
PPW BPPI
Petugas SPM
Bagian Administrasi Pendapatan
Bendahara PenerimaAtasan LangsungBend. Perterima
Bank Persepsi/Kas Negara
ASESMEN AWAL/ RE-ASESMEN
- Audit Kecukupan dilakukan setelah tahap 4 dilalui, yaitupemeriksaan dokumen yang telah diserahkan ke Sekretariat KANterhadap kesesualannya dengan persyaratan akreditasi. Apabila basilaudit kecukupan sudah dianggap lengkap, maka dilanjutkan ke tahapAsesmen awal.
Sebelum pelaksanaan Asesmen awal, akan diinformasikan timasesmen, waktu pelaksanaan asesmen lapangan dan tagihan biayaasesmen dikirimkan sebelum pelaksanaanLPK dapat mengajukan keberatan atas tim dan waktu pelaksanaan
asesmen dengan alasan yang jelas.Biaya asesmen dibayarkan ke Kas Negara melalui kode billing
yang dibuatkan oleh Sekretariat KAN dan konflrmasi pembayarantersebut ke Sekretariat KAN.
Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan sallnan surattagihan sesual rekapltulasi buktl bayar apllkasi SIMPONI yangdiberlkan oleh Bendahara Penertmaan sebagal dasar rekonslllasi- Pemohon membuat surat pemyataan pembayaran LS untukdiserahkan kepada Bendahara Penerima melalui sekretariat KAN- Setelah pebayaran dari KPPN diterima Bendahara Penerimamenyetorkan ke Kas Negara Melalui aplikasi SIMPONI
- Selain asesmen lapangan di LPK, dapat sekalian dilakukanpenyaksian asesmen (witness) di LPK (ada penettapan tim witnessdan penagihan biaya witness) / Survaien.
• Jlka KAN tldak memberlkan akreditasi, maka LPK berhak
mengajukan banding dengan disertal buktl dan alasan, pengajuanselambatnya 1 bulan sesudah keputusan KAN.
Audit Kecukupan dilakukan setelah taltap 4 ditatui. yaitu pemeriksaan dokumenSiatem Manajefnen Mutu LPK yang lelah disetatdian ke Sekretartat KANtertiadap kesesuaiannya dengan peisyaratan akreditasi. Apabila hasil auditkecukupan sudali dianggap lengkap. maka dilaiqutkan ke tahap /Xsesmen awal.- Selieluni pelaksanaan Asestnen awai, akan diinrotmasikan tim asesmen. waktupelaksanaan asesmen lapangan dan tagthan liiaya asesmen dikirtmkan set>elumpelaksanaan.• Jik9 audit kvcukvpan UiUk dsoat Hisel^ikan Oalam waktu 2 bulon.
malm pormohonttn akrtxHtasI Unxuau* biova vana tetah abavartain
tllanaaaohanaus.
• LPK dapat mengajukan keberatan atas Um dan waktu peiaksanaan asesmendengan alasan yang jelas.- Blaya asesmen dibayarkan ke Kas Negara melalui Aptikasi StMPONI danbukti bayar diserahkan ke Sehietariat KAN.- Permohoaan akredHasl hanva beriaku selama 1 tahun seiak kcutirak
dltetapkan dan tSsetuim. Aoabila dalam waktu 1 tahun saiak kantrak
tflseUill Mum ada keoutusan akre<Btasi. maka aaturuh blava vana tetah
tCOava/kan ti<tak dapat OHarik.
■ Petugas Penatausaltaan layanan mencatat tagihan dan twkti liansfer asesmenawalAe-akreditasi
Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan salinan surat tagihansesuai rekapitulasi bukti liayar aptikasi SIMPONI yang dilterikan olehBendahara Penerimaan seliagai dasar rekonsiiiasi■ Pemotion membuat surat pemyataan pembayaran LS untuk diseratikan kepada
Bendaham Penerima melalui sekretarial KAN
• Seleiah pebayarsn dan KPPN dilerima Beiidatiara Penerima menyelorkan keKas Negam Melalui aplikasi SIMPONI
.Pentpe/fflKbnpcciteffttfxiM bh iS6snwfl«
ttginfl biiyi tstsiw
7mencrinastirao
suRttaglafl:RekonsSssi
Rdotaisa:• SifilTagian• bdd bayar• StbPONI
SURVAILEN DAN lURAN
Selama 4 tahun masa akreditasi, KAN akan melaksanakan Survailen yangtefjadwal sebanyak 2 kali. Namun dapat ditambah Survailen lldak rutin/tldaklerjadwai apabila dipertukan selama masa akreditasi. Sebelum pelaksanaanakan diinformasikan Um survailen, waktu pelaksanaan dan penetapan blaya.
LPK dapat mengajukan keberatan atas tim dan waklu pelaksanaan survailen.
Biaya survailen dibayarfcan ke Kas Negara melalui AptikasI SIMPONI dan
buktl bayar diserahkan ke Sekretarlat KAN.Petugas Penatausahaan Layanan menyeraltkan salinan surat tagihan
sesuai rekapitulasi bukti bayar aplikasi SIMPONI yang diberikan oleh
Bendahaia Penerimaan sebagai dasar tekonsiliasiluran tahtinan kel dan ke-2 ditanilikan bersamaan dengan penagihan biaya
Ketentuan mengenai pengalihan dan pembatalan biaya surveilen samadengan pengalihan dan pembatalan biaya asesmen.
UJI PROFISiENSI
Setiap tahun KAN {Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi)menyeienggarakan program Uji Proflslensi dengan menentukan (»nioh uji yangakan dliakukan Uji Pmtlsiensi. Keikutsertaan dalam program uji prorisiensiadalah wajib bagi laboratorium yang telah diakreditasi.Biaya Pendaftaran Uji Profistensi dibayarkan ke Kas Negara melalui
Aplikasi SIMPONI dan bukti bayar diserahkan ke Sekretariat KAN.
- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan saiinan surat tagihan
sesuai rekapitulasi bukti bayar aplikasi SIMPONI yang diberikan oleh
Bendahara Penerimaan sebagai dasar rekonsiliasi
Jika setelah melakukan pembayaran pendaftarmengundurkan diri/batal
mengikuti uji profisiensi, maka biaya pendaftaran yang telah dibayarkan
tidak dapat dltarik kecuaii keadaan memaksa. Biaya pendaftaran tidakdapat diatihkan untuk membayar biaya akreditasi lainnya.
Pemohon Akreditasi
Bagian Admlnistrasi PendaptnanPusat Layanan Akreditasi
Alttan LangstingSend. PwHCBLia
IKas NegaraBendahara PenenmaSekretariat KAW Petugas Layanan Akreiaiasi
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDAROISASl NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANO STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEOARA BUKAN PAJAK BADAN STANDAROISASl NASIONAL
Pemohon yang memeriukan kifocmati atandar bisamendapatkan layanan dcngan;
A. Dating Longtung; pembayaran Jaaa layanan langnngaecara luial ke Petugaa Penatausaliaan Layanan.8. Mobhii Tohipon/Faii/Email/SNI OnQno: pembayaran Jasalayanan cnelalui SIMPONI / LS ke Rak. BandaharaPenedmaan BSN.
Alamat; Petpuftakaan <S Ptsal bitdrmad dan OokumentaslStandarAad - BSN
Gadung 1 BPPT Lantai datar, Jl. Mil. Thamtin No.6, JakartaPusaL Telepon: 021-317277/ 021-3917300/021-3917322.Ext 233.234 dan 235E-mai: doldnfo®tisn.goid. WabsSa: «AMWi>sn.goJd./VpQcati; www.ffiii»n.goJdPetpuslakaan b«ika: Sanki - Jum'at: Pukul 03:30-15.-00 WIB
DATAKO LAHQSnWQ
PENERIMAAN LAYANAN
Pemohon Layanan datang langamg ke Perptotakaanmenghubungi Petugaa Layanan unbik mendapatkan infotmaddan membaca teriebli daiwki (apabia dpetktkan) dokumenatandar dengan mengiii Fonn Pemdntaan Dokumen (aesualform F.PUSIOO 5.0.1), atau langsung memeaan dokumenatandai/reprodukai dengan mengixi Form ReproduktiDokumen langkap 2 (aesuai fbcm F. PLiSIOO 5.0.4).Selaiijulnya form yang telah ifisi ̂ lamliaBcan ke PetugaaLayanan.
Petugaa Layanan ekan mengtdentdikaai keleraedbandokumen atandar yang ̂ kda. Apebla dokumen atandaryang (fiminta teraerfia, maka Petu^ Layanan:menyerahkan dokumen atandar kepada PemohonLayanan yang hanya in|^ memlwea dl ruangPerpurtakaan. Apabia telah aeteaai (S>aca. dokumen
atandar rScembalkan ke Petugaa layanan.membuat rkidan Uaya untuk matkigKnating dokumen
aeauai PP No. 62 Th 2007 pada Form Reprodukai Dokumenbagi yang kigin mereprodukai dokumen atandar.
PEMBAYARAN BIAYA LAYANAN
- /Vpabla Pemohon Layanan menyetuiui biaya reprodukaidokumen atandar. aelat^ulnys Pemohon La^nan dapatdHakukan metakii mekaniame LS atau Pemtrsyaran Tisial:Mekanixme LS; Pemohon Layanan membuat auratpemyataan pembayaran LS yang citandatangani pejaliatyang berwenang ke Puaat Layanan Infotmaal Standar cq.Bendahara Penerimaan. Dokumen atandar tudah dapat(fiterfma PemolMn Layanan eetelah terbtt SP2D. Copy SP20dikirimkan ke Bendahara Penerimaan.
Pembayaran Tunal; Pemohon layanan dapat metakukanpembayaran tunai kepada Petugaa Penatausahaan Layananaesuai dengan islan (onn reprodukai dokumen standar,sebekim dlakukan reprodukai.
- Petugaa Penatausahaan Layanan mengeoek kebenaranjumlah blaya pada form reprodukai dokumen danmenerima pembayaran tunal dart Pemohon Layanan.
Selantutnya Petugaa Penatausahaan Layanan membuatkankwitanai pembayaran tunai rengkap 3: lembar 1 untukPemohon Layanan; lembar 2 untuk rScatat dan (Sattip olehPetugaa Penatausahaan Layanan; dan iembar 3 (fiaerehkanke Bendahara Penerimaan (kwitanai untuk PetugaaPenatausahaan Layanan telah iSsispkan oleh BendaharaPenerimaan).
Penerlmaan menyetortien penerlmaan tunal ke Rekening
Bendahara Penerlmaan BSN/SSBP.
McMdmsKetottl
(brltpenytaisnpencrinanfena
Setiap liga Ixjian Akun Admin StMPONI BSN (SrekonsBasi d
engan
pemtxikuan layanan.
MtnAdnhSOtPOM
I HgLA'.UI TELEPOWEMAlLffAXLAVMffAfl
Pemohon Layanan y
ang meminta layanan baik reprodutei S
Ni I
reproduksi standar a^g I pembafian dokumen asS standar asing
melaU tetepon /
email I fax, akan mendapatkan penawaran harga
beild keterse(Saan
dokumen standar beserta rinctan biaya (sesual tarif P
P No. 62
Tahun 2007) dan (Stambah biaya pengiriman (
apabla dokumen
dikkimkan) melalui surat penawaran dart Pusat Layanan InformasiStandar.
Khusus pembelan dokumen asfi standar asing, rincian biaya
menunggu konlirmasi harga dari penerbit standar lila hfoimasiharga tidak terseda d
katalognya). setelah mendapat kiformasiharga dari penerbit standar, Petugas layanan m
engklmkan surat
penawaran Itarga k
epada Pemohon Layanan
- Apabila P
emolion fayanan setuju d
engan surat p
enawaran dan
melakukan konlirmasi p
embayaran, pelugas tayanan menerbilkan
kode baling beiupa 1
S dgit engka untuk p
embayaran sesual
dengan surat p
enawaran yang teiah disetujui.
Pemohon Layanan m
embayar biaya reproduksi S
NI I reproduksi
standar asing / pembeEan dokumen asB standar asirtg melaluj
aplkasi SIMPONI sesuai tarif P
P No. 62 Tahun 2007, sebeium
proses reproduksi dan pembeSan dokumen asS dlakukan.
- Pembayaran biaya reproduksi d
an pembeSan dokumen asB
startdar asing dapat dBakukan meialui mekanisme LS atau meialui
apEkasi SiMPONI:
Mekanisme 1,S: P
emohon Layanan membuat surat p
emyataan
pembayaran LS yang dtandatangani pejabat y
ang berwenang ke
Pusat Layanan informasi Standar c
q. Bendahara Penerimaan.
Dokumen standar s
udah dapat diterima P
emohon Layanan setelah
tertrit SP20. Copy SP20 dikirimkan k
e Bendahara Penerimaan.
sesuai dengan kode billing. A
pabBa teiah meiakukan p
embayaran,
Pemohon layanan a
kan mendapatkan n
omor NTB dan NTPN yang
seianjutnya dinformastkan ke unit layanan.
- Buktl transfer disampaikan ke Pusat Layanan Informasi meialuiemail dokinfaig)bEn.so.id d
engan mencantumkan nomor
penawaran.
LeMTesr
FsrERai
PnbusOn
KodeBiing
Cneqtn n
PEIAXSAWAW lAYAHAH
Stitriiiert* Pctjgu PnuSauUtuan L«)an«n tkn
• mtmmu lemU; twnmnan un buUi nfslrt dan
P«ftr9Ks iMpnan dan crcn^addt Itbensxon fifmlah b
Uy*
Tdng Oivansfcf m
u crasdcheck d
vsMm GcUPOfd.
• memUiillnMSarTUpdmlMyatan trans^ar ran^ifi 3kmMf: urouk P
amWw Layanan (a?ab(a pairttaratin
taUti knat dan dnkianen ctandar akan ̂Jnm. awianat
tMuTmbenami doluanan), k
moar 2 unPA dOukiAan id
Pttugn PanaUisahasn Latanan don danc: dan
lainbai 3 dwtatiUn ke Bencaluia Pcnaitma (Pom
kwaam Wati Aataekan akli Bcntanaa a Pencnma)
• UrcA OokidBm yan; atanokam. Pciusaa P
malauUtaan
UaykMn mrn^apkan dcihnncn akandar la1^A d
kam bmfta
kvatanu pAaiaun kirew I k
c^ada Pon-ohRn Lsyanan Oek-jmw)
bdak akan eaamkan usekim pcmehon maukukan pokauwn
Kaa' Peusak PknaLxjunian Layanan mangaibii k
near
(Knanson
ftaalan MmMwati PtiwiBaDn
Putal layanan InfannaalStandai
Baaa ParaapilJKH Maujia
riiawMapfPaaioaaSPK
[y
FWlptWI
?ew*nwlne»s
PtfMirx
STANDAJ^DlSASt NASIONAL
BAMBAN
PFN*T*iiama«H i a
ydwaw
Prnigaa Panaiauuivun layanan lOCiap aara aicrntnnl
lok^ponaftfruan dan mcUpofkanJnmamikinnai 3
iffkuk pomtoffvantiafai maiaxm iranayer b
aaola
dokumen pondukiai^ya, dan reo
nyoivkan panrtbnaan
liaui haii du kepada Bendanats Pcntimasn
- Sklaniubirn 2 (dia] liari kcija bonkidnys Q
ondahaia
PmcTtfiiaanmonyntoikan pontianoantxaiai ke R
akanbig
Dondshua PenenmaanQSWSSEP.
Senap sga Man Akiat A
dmn SlUPOtil
diakanaini dtngan
pamtiukuan layanan
liAjiVlrlrcAN VI ' " '
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Jasa Permohonan Nomor Identifikasi Bank
NO
Pemohon informasi UN {Issuer Identification Number) dapatmenghubungi:Pusat Layanan UN di Pusat Ketjasama StandardisasiGd. BPPT I, Jl. M.H. Thamrin No.8, Lantai 12Telepon : 021 3927422 Pst.148/128 (Bowo/Rizki/Ketty), Fax:021 3927527,
E-mail: [email protected]/ [email protected]/[email protected],Website: www.bsn.go.id- Pemohon UN yang telah mengetahui persyaratan dan prosesIIN dapat mengajukan surat permohonan UN.- Sekietariat Layanan Jasa IIN akan melakukan pengecekanstatus permohonan IIN. Apabila pemohon IIN telah memiliki IIN,maka permohonan akan ditolak dan informasi disampaikan kepemohon. Sedangkan, bila pemohon belum memiliki nomor IIN,maka sekretariat akan menginformasikan persyaratan dan formyang perlu dilengkapi dan dikembalikan kepada sekretariat.
Pusat Layanan IIN akan melakukan veriftkasi dan validasiterhadap dokumen pendaftaran pemohon IIN. Apabila pemohonmemenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai standar ISO/IEC7812 namun belum lengkap, maka diminta melengkapi.Sedangkan bila telah lengkap, maka dapat dilanjutkan keproses selanjutnya.
(ONFIRMASIPEMBAYARAN LAYANAN
- Pemohon layanan IIN yang telah melengkapi persyaratandiminta mentransfer biaya permohonan dan pemrosesan IINlangsung ke rekening Negara sesuai dengan surat PembayaranBiaya Proses Aplikasi dan Kode Billing dari Sistem PembayaranOnline PNBP (SIMPONI) Bukti transfer disampaikan ke PusatLayanan IIN.- Selanjutnya petugas pembukuan layanan melakukanpencatatan layanan.
Pemohon UN
Bank
Perseps!/Kas Negara
Bagian Admlnlstrasi PendapatanPusat Layanan IIN
Atasan LangsungBendahara
Penerima
PPK/ BPPPetugas PembukuanLayanan
Bendahara PenenmaPetugas Layanan IIN
Peimwna
.Sudah memiliki4
Belum memiliki
tfuiinodf I
wmm
Rekonsilasi
Pembukuan
layanan
NO
• Pusat Layar.an iIn menyerahkan data pemohon UN dan bukti