BSN ) BADAN STANDARDISASI NASIONAL PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 3A TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJARDAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan prof esionalisme Pegawai N egeri Sipil di lingkungan Badan Standardisasi Nasional berbasis kompetensi, diperlukan pendidikan lanjutan dalam bentuk tugas belajar dan izin belajar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional; 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2.Undang-Undang ....
48
Embed
BSN) · 3. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS BSN untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di daerah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3A TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN TUGAS BELAJARDAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Menimbang
Mengingat
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan
prof esionalisme Pegawai N egeri Sipil di lingkungan
Badan Standardisasi Nasional berbasis kompetensi,
diperlukan pendidikan lanjutan dalam bentuk tugas
belajar dan izin belajar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang
Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Badan Standardisasi
Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2.Undang-Undang ....
BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4194) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan;
7.Peraturan ....
Menetapkan
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 3 -
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
9. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961
tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian
Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya
disebut PNS BSN adalah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
yang bertugas di lingkungan BSN.
2.Tugas ....
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
-4-
2. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang kepada PNS BSN untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar
negeri, bukan atas biaya sendiri.
3. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
kepada PNS BSN untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi atau yang setara di daerah lokasi kantor BSN atas permohonan
dan biaya sendiri.
4. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS BSN yang diberi penugasan untuk
melaksanakan Tugas Belajar.
5. Wajib Kerja adalah kewajiban seorang pegawai untuk tetap bekerja di
BSN setelah selesai mengikuti tugas belajar.
Pasal 2
( 1) Peraturan Kepala ini mengatur:
a. persyaratan Tugas Belajar dan Izin Belajar;
b. jenjang dan jangka waktu Tugas Belajar dan Izin Belajar; dan
c. hak dan kewajiban.
(2) Peraturan Kepala ini bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya
tertib administrasi dan organisasi dalam rangka pelaksanaan Tugas
Belajar dan Izin Belajar PNS BSN.
BAB II
TUGAS BELAJAR
Pasal 3
Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh
Kepala BSN kepada PNS BSN sesuai dengan kebutuhan organisasi
dan/ atau latar belakang pendidikan.
Pasal 4 ...
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 5 -
Pasal 4
(1) Pemberian Tugas Belajar diutamakan pada Program Studi yang
berkaitan langsung dengan kualifikasi pendidikan PNS BSN dan/ atau
tugas pokok unit kerja di lingkungan BSN.
(2) Pemberian Tugas Belajar di Dalam Negeri dilaksanakan di suatu
Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai kualitas dan kredibilitas
baik dan mendapat pengesahan dari Menteri yang lingkup tugasnya di
bidang pendidikan tinggi.
(3) Pemberian Tugas Belajar di Luar Negeri dilaksanakan pada Perguruan
Tinggi Luar Negeri yang mempunyai kualitas dan kredibilitas baik dan
mendapat pengesahan dari Menteri yang lingkup tugasnya di bidang
pendidikan tinggi.
Bagian Kesatu
Persyaratan Tugas Belajar
Pasal5
Untuk dapat ditugaskan mengikuti Tugas Belajar, calon Pegawai Tugas
Belajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
Paragraf Kesatu
Persyaratan Umum
Pasal6
Persyaratan umum Tugas Belajar meliputi:
a. setiap unsur penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir bernilai
baik, yang dinyatakan dalam surat keterangan penilaian prestasi kerja
dari Kepala unit kerja yang bertanggung jawab di bidang sumber daya
manusia dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dari Peraturan Kepala BSN ini;
b.mengajukan ....
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 6 -
b. mengajukan usulan pencalonan kepada Sekretaris Utama yang
diajukan oleh Kepala Unit Kerja Eselon I berdasarkan usulan Kepala
Unit Kerja Eselon II;
c. bidang Pendidikan yang dipilih harus sesuai dengan bidang tugas Unit
Kerja atau mendukung bidang tugas BSN yang dinyatakan dalam
Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari Kepala unit kerja yang
bertanggung jawab di bidang sumber daya manusia dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Kepala BSN
m1;
d. tidak sedang dicalonkan atau mengikuti Tugas Belajar lain yang
dilaksanakan dalam waktu bersamaan;
e. lulus seleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan
dan/ atau institusi yang menyediakan biaya Pendidikan; dan
f. menandatangani Surat Pernyataan Tugas Belajar dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dari Peraturan Kepala
BSN ini.
Bagian Kedua
Persyaratan Khusus
Pasal 7
Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mempunyai masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak diangkat
se bagai PNS di BSN;
b. memiliki ijazah paling rendah:
1. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas untuk Diploma 4 atau Strata 1;
2. Diploma 4 atau Strata 1 untuk Spesialis atau Strata 2;
3. Strata 2 untuk Strata 3; atau
4. mengikuti persyaratan pemberi beasiswa.
c.pada ....
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 7 -
c. pada saat mengajukan permintaan Tugas Belajar, yang bersangkutan
tidak sedang:
1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
2. melaksanakan tugas secara penuh di luar BSN;
3. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau
upaya administratif ke pengadilan terkait dengan penjatuhan
hukuman disiplin;
4. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau
tingkat berat;
5. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
6. dalam proses perkara pidana; dan/ atau
7. menjalani hukuman atas putusan pengadilan;
d. wajib menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dari Peraturan Kepala
BSN ini.
Pasal8
Calon Pegawai Tugas Belajar yang memperoleh beasiswa bukan dari
Pemerintah Negara Republik Indonesia wajib menandatangani Surat
Pernyataan Penerima Biaya Pemerintah Negara Republik Indonesia
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dari Peraturan
Kepala BSN ini.
Pasal 9
Pejabat struktural atau Pejabat fungsional tertentu yang mengikuti Tugas
Belajar wajib menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Diberhentikan
dari Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional tertentu dan diketahui
oleh atasan langsung dan Kepala Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan,
de:i.1gan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dari Peraturan
Kepala BSN ini.
Pasal 10 ....
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 8 -
Pasal 10
Calon Pegawai Tugas Belajar yang tidak memenuhi persyaratan umum
dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7,
Pasal 8 dan Pasal 9 akan dibatalkan keikutsertaannya dalam Tugas
Belajar oleh Kepala BSN.
Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pendidikan
Pasal 11
Tugas Belajar diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan persyaratan
pemberi beasiswa dan/ atau ketentuan program yang dipersyaratkan oleh
universi tas.
Pasal 12
(1) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dapat diperpanjang sesuai dengan persyaratan pemberi beasiswa
dengan mengajukan permohonan untuk setiap semester.
(2) Dalam hal pemberi beasiswa tidak mempersyaratkan perpanjangan
jangka waktu tugas belajar, jangka waktu pelaksanaan tugas belajar
dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dengan mengajukan
permohonan untuk setiap semester.
(3) Pegawai Tugas Belajar yang akan mengajukan perpanJangan waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menandatangani Surat
Perpanjangan Perjanjian Tugas Belajar, dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VII dari Peraturan Kepala BSN ini.
(4)Permohonan ....
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 9 -
(4) Permohonan perpanJangan waktu Tugas Belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) diajukan secara tertulis kepada Kepala BSN
dengan melampirkan keterangan dari Ketua Jurusan dan/ atau Ketua
Program yang ditembuskan kepada Kepala unit kerja yang
bertanggung jawab di bidang sumber daya manusia, atasan langsung,
dan Kepala Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan paling singkat 3
(tiga) bulan sebelum jangka waktu Tugas Belajar berakhir.
Pasal 13
(1) Biaya yang diperlukan selama perpanjangan waktu Tugas Belajar
ditanggung oleh pemberi biaya Tugas Belajar.
(2) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia,
maka biaya Tugas Belajar selama perpanjangan ditanggung oleh
Pegawai Tugas Belajar.
Pasal 14
Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar
selama jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 12
diberhentikan dari Tugas Belajar.
Bagian Keempat
Tugas Belajar Berkelanjutan
Pasal 15
Pegawai Tugas Belajar dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan
secara berturut-turut dengan persyaratan:
a. mendapat izin dari Kepala BSN;
b. prestasi pendidikan memuaskan yang dibuktikan dengan Indeks
Prestasi Kumulatif;
c.jenjang ....
SADAN STANDARDISASI NASIONAL
-10-
c. jenjang pendidikan bersifat linier sesuai dengan kebutuhan organisasi
dan/ atau latar belakang pendidikan; dan
d. dibutuhkan oleh organisasi.
Pasal 16
Izin dari Kepala BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a
dilakukan dengan mengajukan usulan kepada Sekretaris Utama yang
diajukan oleh Kepala Unit Kerja Eselon I berdasarkan usulan Kepala Unit
Kerja Eselon II.
Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pegawai Tugas Belajar
Paragraf Kesatu
Hak Pegawai Tugas Belajar
Pasal 17
Pegawai Tugas Belajar berhak atas:
a. gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. masa kerja dihitung penuh;
c. kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan;
d. tunjangan kinerja sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang
undangan;
e. biaya Tugas Belajar dari pemberi biaya Tugas Belajar; dan
f. penyesuaian ijazah.
Paragraf. ...
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 11-
Paragraf Kedua
Kewajiban Pegawai Tugas Belajar
Pasal 18
Pegawai Tugas Belajar mempunyai kewajiban:
a. melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab
untuk menyelesaikan Tugas Belajar tepat waktu;
b. tidak pindah bidang studi tanpa persetujuan tertulis dari Kepala BSN;
c. menyampaikan laporan tertulis tentang kemajuan belajar setiap akhir
semester kepada Kepala unit kerja yang bertanggung jawab di bidang
sumber daya manusia dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII dari Peraturan Kepala BSN ini;
d. menandatangani Surat Pernyataan Selesai Melaksanakan Tugas
Belajar dan menyampaikannya kepada Kepala unit kerja yang
bertanggung jawab di bidang sumber daya manusia paling lama 1
( satu) bulan setelah berakhirnya Tugas Bela jar dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dari Peraturan Kepala
BSN ini;
e. menyampaikan Laporan Telah Mengikuti Pendidikan kepada Kepala
unit kerja yang bertanggung jawab di bidang sumber daya manusia
paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu Tugas
Belajar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dari
Peraturan Kepala BSN ini.
f. menyerahkan salinan ijazah, transkrip nilai, dan tugas akhir yang
telah dilegalisasi kepada Kepala unit kerja yang bertanggung jawab di
bidang sumber daya manusia paling lama 1 (satu) bulan setelah
berakhirnya Tugas Belajar.
Pasal 19 ....
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 12 -
Pasal 19
( 1) Pegawai yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja
kembali untuk Negara di BSN dengan ketentuan:
a. Pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yahg
harus dijalani adalah 1 (satu) kali masa tugas belajar (n) ditambah
1 (satu) tahun atau dalam rumus (n+ 1).
b. Pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus
dijalani adalah 2 (dua) kali masa tugas belajar (n) atau dalam
rumus (2 x n).
(2) Jangka waktu Wajib Kerja di lingkungan BSN sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) berlaku terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala
BSN tentang pengaktifan kembali pegawai tugas belajar sebagai PNS
BSN.
(3) Selama menjalani Wajib Kerja di lingkungan BSN, Pegawai Tugas
Belajar tidak diperkenankan pindah ke Instansi lain.
(4) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. instansi pemerintah pusat atau daerah;
b. badan swasta; dan
c. organisasi/badan nasional atau internasional.
BAB III
IZIN BELAJAR
Bagian Kesatu
Persyaratan untuk Mendapatkan Izin Belajar
Pasal 20
(1) Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk
mendukung pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan kebutuhan
BSN.
(2)Usulan ....
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
-13 -
(2) Usulan Izin Belajar diajukan sebelum PNS BSN melakukan proses
pendaftaran pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
(3) Pemberian Izin Belajar diutamakan pada Program Studi yang
berkaitan langsung dengan tugas pokok calon Pegawai Izin Belajar. ·
Pasal 21
Izin Belajar diberikan kepada Pegawai yang memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir;
b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
c. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai
Negeri Sipil;
d. biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan;
e. program pendidikan yang akan diikuti dilaksanakan pada sekolah atau
perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi serendah
rendahnya B dan/ atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari
Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan tinggi;
f. lokasi sekolah atau perguruan tinggi negeri atau swasta di daerah
lokasi kantor BSN tempat bekerja Pegawai Izin Belajar;
g. pendidikan diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu
pekerjaan/tugas sehari-hari.
Bagian Kedua ....
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
-14-
Bagian Kedua
Pejabat Yang Berwenang Memberikan Izin Belajar
Pasal 22
Izin Belajar diberikan oleh Pejabat yang berwenang sebagai berikut:
a. Kepala unit kerja yang bertanggung jawab di bidang sumber daya
manusia untuk pendidikan 8ekolah Lanjutan Tingkat Pertama (8LTP)
sampai dengan Diploma IV a tau 8arjana (81) sesuai dengan format
yang tercantum dalam Lampiran XI dari Peraturan Kepala BSN ini;
b. Sekretaris Utama untuk pendidikan Pasca Sarjana Program
Magister /Master (82) dan Doktor (83) sesuai dengan format yang
tercantum dalam Lampiran XII dari Peraturan Kepala B8N ini.
Bagian Ketiga
Prosedur Permohonan Izin Belajar
Pasal 23
(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dengan
mengajukan usulan kepada Kepala unit kerja yang bertanggung jawab
di bidang sumber daya manusia dengan persetujuan Kepala Unit Kerja
Eselon II calon Pegawai Izin Belajar sesuai dengan format yang
tercantum dalam Lampiran XIII dari Peraturan Kepala B8N ini.
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan dengan
mengajukan usulan kepada Sekretaris Utama dengan persetujuan
Kepala Unit Kerja Eselon I calon Pegawai Izin Belajar sesuai dengan
format yang tercantum dalam Lampiran XIV dari Peraturan Kepala
BSN ini.
BABV ....
BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 15 -
BABV
SANKS I
Bagian Kesatu
Tugas Belajar
Pasal24
Pegawai Tugas Belajar yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Kepala
BSN ini dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. diberhentikan dari Tugas Belajar; dan/ atau
b. membayar ganti rugi.
Pasal25
(1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak melaksanakan Tugas Belajar dengan
sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dikenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a berdasarkan evaluasi
dari unit kerja yang bertanggung jawab di bidang sumber daya
manusia.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan
dokumen dari instansi pemberi biaya Tugas Belajar dan institusi
penyelenggara Tugas Belajar.
Pasal26
(1) Pegawai Tugas Belajar yang diberhentikan dari Tugas Belajar dan yang
berhenti atas kemauan sendiri tanpa persetujuan tertulis dari
Sekretaris Utama sebelum masa Tugas Belajar berakhir dikenakan
Wajib Kerja di BSN dan sesuai dengan persyaratan pemberi beasiswa
dan/ atau ketentuan program yang dipersyaratkan oleh universitas.
(2)Dalam ....
8SN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 16 -
(2) Dalam hal Pegawai Tugas Belajar tidak melaksanakan Wajib Kerja di
. BSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi
(dua) kali biaya Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Jangka waktu pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara.
Pasal 27
Peraturan Kepala BSN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3A TAHUN 2014
Tanggal: 29 September 2014
FORMAT SURAT KETERANGAN PENILAIAN PRESTASI KERJA
SURAT KETERANGAN PENILAIAN PRESTASI KERJA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas, dengan ini menerangkan bahwa:
Nama NIP Unit Kerja Pangkat/ Golongan Jabatan Struktural Jabatan Fungsional
telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama ............ tahun dengan nilai setiap unsur penilaian Prestasi Kerja Baik untuk tahun .............. dan tahun
Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya .
........... ..... , ....... .... .. ..... .. . Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas
IDENTITAS 1. Nama 2. NIP 3. Unit Kerja 4. Unit Eselon III 5. Unit Eselon IV 6. Pendidikan Terakhir
PENDIDIKAN YANG AKAN DITEMPUH 1. Tingkat Pendidikan 2. Jurusan 3. Universitas/Badan 4. Akreditasi Universitas/Badan: 5. Biaya
DATA JABATAN
1. Jabatan 2. Bi dang Keahlian
o Dinas/Kantor (lnstansi Pemerintah) o Organisasi/Badan Swasta Dalam Negeri o Organisasi / Badan Swasta Luar N egeri
Diisi oleh Biro Hukum, Organisasi, dan Humas
3. Jabatan yang Direncanakan Setelah Mengikuti Pendidikan a. Nama Jabatan b. Unit Eselon III c. Unit Eselon IV /Kelompok:
REKOMENDASI Biro Hukum, Organisasi, dan Humas o Disarankan. o Disarankan, dengan catatan ...................................................... . o Tidak disarankan.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 2 -
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas
( ....................................... ) NIP.
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
BAMBANG PRASETYA
BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3A TAHUN 2014
Tanggal: 29 September 2014
FORMAT SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR
SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR
Sehubungan dengan keikutsertaan saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama Tempat/Tanggal Lahir NIP Unit Kerja Alamat
dalam Tugas Belajar Dalam/Luar*) Negeri dengan biaya Tugas Belajar dari .......................... berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor.................... tanggal ......................... untuk mengikuti pendidikan Diploma 4/Strata 1/ Strata 2/Spesialis/Strata 3/ Post DoctoraZ/Pelatihan*), terhitung mulai tanggal .................. s.d tanggal .................. di:
Negara Nama Universitas Fakultas Jurusan/Bidang Studi/Bidang : Pelatihan
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya akan melaksanakan tugas belajar dengan sungguh-sungguh dan bertanggung
jawab dan akan menyelesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala BSN sebagaimana tersebut di atas.
2. saya akan memenuhi segala kewajiban saya sebagai pegawai Tugas Belajar, antara lain menyampaikan laporan studi per 3 (tiga) bulan, dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan dan bersedia menerima sanksi apapun dari Badan Standardisasi Nasional apabila saya lalai memenuhi kewajiban saya tersebut.
3. setelah menyelesaikan Tugas Belajar, saya bersedia ditempatkan di mana saja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dan bersedia menjalani Wajib Kerja dan bilamana tidak menjalani Wajib Kerja oleh karena sebab apapun juga akan membayar ganti rugi kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 2 -
4. saya akan mematuhi dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional dan ketentuan Peraturan perundang-undangan lain.
5. saya bersedia dituntut di muka pengadilan apabila saya tidak memenuhi, tidak melaksanakan atau mengingkari apa yang saya katakan dalam surat pemyataan ini.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani di ...................... pada tanggal ...................... dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian lembar pertama dan kedua bermaterai masing-masing untuk Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas dan saya serta lembar ketiga untuk Kepala Unit Kerja saya.
SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR Nomor : / ..... /BSN/ ..... /20 ....
Yang bertanda tangan di bawah ini:
I. Nama NIP Pangkat/ Golongan : Jabatan
Alamat
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Standardisasi Nasional Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4,Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA, dengan ini memberikan Tugas Belajar Pendidikan ............. pada Program Studi ................... di .............. .
II. Nama NIP Pangkat/ Golongan : Unit Kerja Alamat Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4,Jl. Jend.
Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Instansi Badan Standardisasi Nasional
yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 2 -
Pasal 1 Maksud dan Tujuan
(l)Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam proses pelaksanaan Tugas Belajar.
(2)Perjanjian ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) baik pada saat maupun setelah melaksanakan Tugas Belajar.
Pasal 2 Ruang Lingkup
Perjanjian ini mengatur ketentuan administrasi PNS BSN dalam Tugas Belajar
Pasal 3 Ketentuan Waktu Tugas Belajar
(l)Tugas Belajar diberikan untuk 1 (satu) program Pendidikan; (2)Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar adalah ............ sampai dengan
Pasal 4 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
(l)Hak dari PIHAK PERTAMA: a. Mendapat laporan tertulis setiap 3 (tiga) bulan tentang perkembangan
Pendidikan dari PIHAK KEDUA; b. Mendapatkan bukti akhir kelulusan (salinan ijazah dan transkrip nilai)
program studi PIHAK KEDUA yang telah dilegalisasi; c. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA bila terjadi hal-hal yang dapat
merugikan BSN maupun Pemerintah.
(2)Kewajiban dari PIHAK PERTAMA: Memberikan hak-hak kepegawaian kepada PIHAK KEDUA antara lain: ........
Pasal 5 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
(l)Hak dari PIHAK KEDUA: Selama menjalankan Tugas Belajar mendapatkan hak-hak kepegawaian antara lain: ............ .
BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 3 -
(2)Kewajiban dari PIHAK KEDUA: a. Melaksanakan Tugas Belajar secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung
jawab; b. Melakukan konsultasi teknis dalam tugas akhir dengan Unit Kerja terkait di
BSN; c. Selama melaksanakan Tugas Belajar PIHAK KEDUA tidak diperkenankan
untuk pindah bidang studi tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERT AMA;
d. Selama melaksanakan Tugas Belajar PIHAK KEDUA tidak diperkenankan bekerja pada pihak manapun, termasuk di BSN, tan pa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
e. Mengirimkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan laporan perkembangan akademik dalam melaksanakan Tugas Belajar kepada PIHAK PERTAMA serta menyampaikan tembusannya kepada Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas dan Kepala Unit Kerja dari PIHAK KEDUA;
f. Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan bukti akhir kelulusan (salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi) program studinya kepada PIHAK PERTAMA serta menyampaikan tembusannya kepada Biro Hukum, Organisasi, dan Humas;
g. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Tugas Belajar di dalam negeri, setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja kembali di BSN dengan masa wajib kerja 1 (satu) kali masa Tugas Belajar yang telah dilaksanakan;
h. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Tugas Belajar di luar negeri, setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja kembali di BSN dengan masa wajib kerja 2 (dua) kali masa Tugas Belajar yang telah dilaksanakan ditambah 1 (satu) tahun;
i. Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan cuti di luar tanggungan negara selama masa Wajib Kerja di lingkungan BSN belum selesai dilaksanakan;
J. Menaati semua peraturan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERT AMA.
Pasal 6 Pelanggaran dan Sanksi
(l)Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Tugas Belajar dengan sungguhsungguh dan penuh tanggung jawab berdasarkan evaluasi dari Biro Hukum, Organisasi, clan Humas, maka PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan PIHAK KEDUA dari Tugas Belajar;
(2)Dalam hal PIHAK KEDUA belum menyelesaikan Tugas Belajar sedangkan batas waktu Tugas Belajar telah berakhir dan PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan program studinya sampai selesai dikarenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja di BSN
BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
-4-
dengan masa Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g atau huruf h, dan membayar ganti rugi sebesar-besarnya 2 (dua) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara;
(3) Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti atas kemauan sendiri tan pa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA sebelum masa Tugas Belajar berakhir, maka PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja di BSN dengan masa Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g atau huruf h, dan membayar ganti rugi sebesar-besarnya 2 (dua) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara;
(4)Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g atau huruf h, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
(S)Apabila PIHAK KEDUA setelah menyelesaikan Tugas Belajar tidak bekerja kembali di BSN, PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar-besarnya 2 (dua) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara;
(6)Apabila PIHAK KEDUA belum selesai membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar sisa ganti rugi ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun.
Pasal 7 Pembebasan Perjanjian
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai force majeure.
Pasal 8 Penyelesaian Masalah
( 1 )Apabila di kemudian hari timbul perselisihan yang diakibatkan oleh perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
(2)Apabila perselisihan ketentuan ganti rugi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
BSN) SADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 5 -
Pasal 9 Masa Perjanjian
(l)Perjanjian ini berlaku sejak dilaksanakan Tugas Belajar sampai masa Tugas Belajar berakhir;
(2)Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan perubahan atau perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 10 PENUTUP
Keseluruhan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, disetujui dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak.
PIHAK KEDUA,
(Nama)
NIP.
PIHAK PERTAMA,
(Nama)
NIP.
SADAN STANDARDISASI NASIONAL
LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3A TAHUN 2014
Tanggal: 29 September 2014
FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERIMA BIAYA PEMERINTAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SURAT PERNYATAAN PENERIMA BIAYA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama NIP Unit Kerja Pangkat/ Golongan Jabatan Struktural Jabatan Fungsional
dengan ini menyatakan bahwa:
semua biaya yang saya terima selama mengikuti Tugas Belajar ............................. selama ................... tahun, dari tahun .................. sampai dengan tahun ................. dengan biaya yang diperoleh dari Pemerintah negara lain, badan atau organisasi intemasional, badan swasta di dalam atau di luar negeri merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Demikian pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
. .............. , ................................. . Yang membuat pernyataan,
Materai secukupnya
( Nama) NIP.
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
~O\ :yt '
BAMBANG PRASETYA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3A TAHUN 2014
Tanggal: 29 September 2014
FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI
JABATAN STRUKTURAL/DIBEBASKAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL/DIBEBASKAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama Tempat, Tanggal Lahir NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Struktural
Jabatan Fungsional Unit Kerja Alam at
Sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam Tugas Belajar di dalam/luar*) negeri dengan biaya Tugas Belajar dari. ......................... berdasarkan Surat Keputusan Kepala BSN Nomor .................... tanggal .................... untuk mengikuti pendidikan Diploma 4/Strata 1/Strata 2/Spesialis /Strata 3/ Post Doctoral/Pelatihan*), terhitung mulai tanggal .................. s.d ..................... sesuai dengan Keputusan Kepala BSN Nomor ........ / ....... / ....... / ..... , maka dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia melepas jabatan struktural/fungsional*) saya sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani di ................... pada tanggal ............. untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
FORMAT SURAT PERPANJANGAN PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
SURAT PERPANJANGAN PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
Yang bertandatangan di bawah ini:
I. Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan
Alamat
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Standardisasi Nasional Jl. ......... . Jakarta Pusat
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.
II. Nama NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Alamat Instansi ..................................................................... . selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.
bahwa dalam rangka perpanjangan penugasan Pegawai Tugas Belajar, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor ..................... tanggal ............................... PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian sebagai berikut:
Pasal 1 Maksud dan Tujuan
(1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam proses perpanjangan pelaksanaan Tugas Belajar.
(2) Perjanjian ini bertujuan untuk memperlancar proses perpanjangan pelaksanaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) baik pada saat maupun setelah melaksanakan Tugas Belajar.
(3) Perjanjian ini dilakukan karena Pegawai Tugas Belajar belum menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya.
BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 2 -
Pasal 2 Ruang Lingkup
Perjanjian ini mengatur ketentuan administrasi PNS BSN dalam perpanjangan pelaksanaan Tugas Belajar ................. .
Pasal 3 Ketentuan Waktu Tugas Belajar
Jangka waktu perpanjangan pelaksanaan Tugas Belajar adalah ...... sampai dengan ..... .
Pasal 4 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
(1) Hak dari PIHAK PERTAMA: a. Mendapat laporan tertulis setiap 3 (tiga) bulan tentang perkembangan Pendidikan
dari PIHAK KEDUA; b. Mendapatkan bukti akhir kelulusan (salinan ijazah dan transkrip nilai) program
studi PIHAK KEDUA yang telah dilegalisasi; c. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA bila terjadi hal-hal yang dapat
merugikan BSN maupun Pemerintah. (2) Kewajiban dari PIHAK PERTAMA: Memberikan hak-hak kepegawaian kepada PIHAK
KEDUA antara lain: ....... .
Pasal 5 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
(1) Hak dari PIHAK KEDUA: Selama menjalankan Tugas Belajar mendapatkan hak-hak kepegawaian antara lain: ............ .
(2) Kewajiban dari PIHAK KEDUA: a. Melaksanakan Tugas Belajar secara sungguh-sungguh dan pen uh tanggung jawab; b. Melakukan konsultasi teknis dalam tugas akhir dengan Unit Kerja terkait di BSN; c. Selama melaksanakan Tugas Belajar PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk
pindah bidang studi tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA; d. Selama melaksanakan Tugas Belajar PIHAK KEDUA tidak diperkenankan bekerja
pada pihak manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA; e. Mengirimkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan laporan perkembangan akademik
dalam melaksanakan Tugas Belajar kepada PIHAK PERTAMA serta menyampaikan tembusannya kepada Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas dan Kepala Unit Kerja dari PIHAK KEDUA;
f. Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan bukti akhir kelulusan ( salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi) program studinya kepada PIHAK PERTAMA serta menyampaikan tembusannya kepada Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas;
g. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Tugas Belajar di dalam negeri, setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja kembali di BSN dengan masa wajib kerja 1 (satu) kali masa Tugas Belajar yang telah dilaksanakan;
BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 3 -
h. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Tugas belajar di luar negeri, setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja kembali di BSN dengan masa wajib kerja 2 (dua) kali masa Tugas Belajar yang telah dilaksanakan ditambah 1 (satu) tahun;
i. Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan cuti di luar tanggungan negara selama masa Wajib Kerja di lingkungan BSN belum selesai dilaksanakan;
j. Menaati semua peraturan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERT AMA.
Pasal 6 Pelanggaran dan Sanksi
(1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Tugas Belajar dengan sungguhsungguh dan penuh tanggung jawab berdasarkan evaluasi dari Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas, maka PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan PIHAK KEDUA dari Tugas Belajar;
(2) Dalam hal PIHAK KEDUA belum menyelesaikan Tugas Belajar sedangkan batas waktu perpanjangan waktu Tugas Belajar telah berakhir dan PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan program studinya sampai selesai dikarenakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), maka PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja di BSN dengan masa Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g atau huruf h, dan membayar ganti rugi sebesar-besarnya 2 (dua) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara;
(3) Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti atas kemauan sendiri tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA sebelum masa Tugas Belajar berakhir, maka PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja di BSN dengan masa Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g atau huruf h, dan membayar ganti rugi sebesar-besarnya 2 (dua) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara;
(4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g atau huruf h, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
(5) Apabila PIHAK KEDUA setelah menyelesaikan Tugas Belajar tidak bekerja kembali di BSN, PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar-besarnya 2 (dua) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara;
(6) Apabila PIHAK KEDUA belum selesai membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar sisa ganti rugi ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun.
Pasal 7 Pembebasan Perjanjian
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas
BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 4 -
keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PIHAK PERT AMA dan PIHAK KEDUA yang digolongkan sebagai force majeure.
Pasal 8 Penyelesaian Masalah
(1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan yang diakibatkan oleh perjanjian m1
maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
(2) Apabila dalam perselisihan ketentuan ganti rugi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pasal 9 Masa Perjanjian
(1) Perjanjian ini berlaku sejak dilaksanakan Tugas Belajar sampai masa Tugas Belajar berakhir.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan perubahan atau perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 10 PENUTUP
Keseluruhan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, disetujui dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama untuk masingmasing Pihak.
PIHAK KEDUA,
( Nama) NIP.
PIHAK PERTAMA,
( Nama) NIP.
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR .... TAHUN 2014
Tanggal: 29 September 2014
CONTOH FORMAT LAPORAN TUGAS BELAJAR
LAPORAN TUGAS BELAJAR
Data Pribadi 1. Nama Lengkap 2. Unit Kerja 3. NIP 4. Pangkat/Golongan 5. SK Tugas Belajar SK Kepala BSN ............... Universitas dan Program Studi 6. Universitas 7. Situs 8. Departemen/Program 9. Alamat dan Situs 10. Pem biayaan 11. Pem him bing 12. Rencana Studi ....... tahun 13. Mulai Studi
Uraian Ringkas Universitas dan Program Studi Uraian Studi Semester Ganjil Tahun ...... . Rencana Studi Semester Genap Tahun ...... . Kegiatan Penunjang Akademis Hambatan Saran
............... ,
Yang membuat pernyataan,
( Nama) NIP.
ARDISASI NASIONAL,
BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3A TAHUN 2014
Tanggal: 29 September 2014
FORMATSURATPERNYATAAN
SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR
SURAT PERNYATAAN SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama NIP Tempat, Tanggal Lahir Pangkat/ Golongan Unit Kerja Alamat
dengan ini menyatakan telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan hasil: Lulus/Tidak Lulus*) Program Tugas Belajar Diploma 4/Strata I/Strata 2/Spesialis/Strata 3/ Post
Doctoral/ Pelatihan *) Pemberi Beasiswa Nama Institusi & alamat Tempat Tugas Belajar
I. STATUS KEPEGAWAIAN 1. Nama Lengkap 2. NIP 3. Tempat dan Tanggal Lahir 4. Alamat
5. Mulai bekerja di BSN a. CPNS b. PNS
6. Unit Kerja sebelum berangkat a. Pusat/Biro/Inspektorat b. Bidang/Bagian c. Subbidang/Subbagian d. Pangkat/ Golongan e. Jabatan Struktural f. Jabatan Fungsional g. Uraian Tugas
7. Unit kerja setelah kembali a. Pusat/Biro/Inspektorat b. Bidang/Bagian c. Subbidang/ Subbagian d. Pangkat/Golongan e. Uraian Tugas
II. KEGIATAN SELAMA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL 1. Pemberi Beasiswa
a ............................. . .
b .............................. . 2. Tanggal dan mulai Studi 3. Tempat Studi
a. Universitas b. Fakultas c. Jurusan d. Kota e. Negara
UNTUK PENDIDIKAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)
SAMPAI DENGAN DIPLOMA IV ATAU SARJANA (Sl)
PEMBERIAN IZIN BELAJAR UNTUK PENDIDIKAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)
SAMPAI DENGAN DIPLOMA IV ATAU SAR.JANA (81)
Dengan ini diberikan izin belajar di luar jam kerja kedinasan kepada:
1. Nama Lengkap 2. NIP 3. Tempat dan Tanggal Lahir 4. Jabatan 5. Unit Kerja 6. Nama Sekolah/Universitas '7. Fakultas/Jurusan 8. Jenjang Pendidikan 9. Lokasi 10.Tahun Ajaran/ Akademik
Dengan ketentuan:
1. Waktu belajar/kuliah dilakukan di luar jam kerja. 2. Seluruh biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan. 3. Selama melanjutkan pelajaran tidak mengurangi waktu yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas dinasnya sehari-hari. 4 . . lzin Belajar bukan merupakan pernyataan atas status penempatan. 5. Pegawai yang sedang melanjutkan pendidikan di luar jam kerja kedinasan wajib
membuat laporan secara periodik dengan melampirkan Daftar Nilai/Hasil Ujian/Kartu Hasil Studi dari Sekolah/Universitas tempat melanjutkan pendidikan yang telah dilegalisir.
6. Setelah lulus pendidikan tidak secara otomatis diberikan penyesuaian kenaikan pangkat.
PENDIDIKAN PASCA SARJANA PROGRAM MAGISTER/MAGISTER (S2)
DAN DOKTOR (S3)
PEMBERIAN IZIN BELAJAR UNTUK PENDIDIKAN PASCA SAR.JANA PROGRAM MAGISTER/MAGISTER (82) DAN DOKTOR (83)
Dengan ini diberikan izin belajar di luar jam kerja kedinasan kepada:
1. Nama Lengkap 2. NIP 3. Tempat dan Tanggal Lahir 4. Jabatan 5. Unit Kerja 6. Nama Sekolah/Universitas 7. Fakultas/Jurusan 8. Jenjang Pendidikan 9. Lokasi 10.Tahun Ajaran/ Akademik
Dengan ketentuan:
1. Waktu belajar/kuliah dilakukan di luar jam kerja. 2. Seluruh biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pegawru yang
bersangku tan. 3. Selama melanjutkan pelajaran tidak mengurangi waktu yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas dinasnya sehari-hari. 4. Izin Belajar bukan merupakan pernyataan atas status penempatan. 5. Pegawai yang sedang melanjutkan pendidikan di luar jam kerja kedinasan
wajib membuat laporan secara periodik dengan melampirkan Daftar Nilai/Hasil Ujian/Kartu Hasil Studi dari Sekolah/Universitas tempat melanjutkan pendidikan yang telah dilegalisir.
6. Setelah lulus pendidikan tidak secara otomatis diberikan penyesuaian kenaikan pangkat.
Tembusan: KepalaBSN Deputi terkait
BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 2 -
Jakarta, ...................... . Sekretaris Utama,
UNTUK PENDIDIKAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)
SAMPAI DENGAN DIPLOMA IV ATAU SARJANA (Sl)
USULAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR UNTUK PENDIDIKAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) SAMPAI DENGAN DIPLOMA IV ATAU SARJANA (Sl)
Nomor Lampiran Hal Usul Pemberian Izin Belajar di Luar Jam Kerja Kedinasan
Yth. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas di Jakarta
Menunjuk surat Sdr .... NIP ... Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Izin Belajar di Luar Jam Kerja Kedinasan, bersama ini disampaikan bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil:
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
. Nam.a NIP Tern pat dan Tanggal Lahir Jabatan
Unit Kerja
- 2 -
telah mengajukan permohonan Izin Belajar di luar jam kerja kedinasan pada :
Nam.a Sekolah/Universitas
Fakultas/ Jurusan
Jenjang Pendidikan Lokasi Tahun Ajaran/ Akademik
Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai hasil penelaahan, kami mohon kiranya dapat diberikan Izin Belajar kepada yang bersangkutan.
Atas perhatian dan dukungan Bapak/lbu, kami ucapkan terima kasih.
Tembusan: Sekretaris Utama Deputi terkait
BSN) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 3 -
Jakarta, ...................... .
Pimpinan Unit Eselon II (atasan Pegawai yang mengajukan Izin Bela jar)
UNTUK PENDIDIKAN PASCA SARJANA PROGRAM MAGISTER/MASTER
(S2) DAN DOKTOR (S3)
U8UL PEMBERIAN IZIN BELAJAR UNTUK PENDIDIKAN PA8CA 8ARJANA PROGRAM MAGl8TER/MA8TER (82) DAN DOKTOR (83)
Nomor Lampiran Hal Usul Pemberian Izin Belajar di Luar Jam Kerja Kedinasan
Yth. Sekretaris Utama di Jakarta
Menunjuk surat Sdr .... NIP ... Nomor ... tanggal .. . perihal Permohonan Izin Belajar di Luar Jam Kerja Kedinasan, bersama ini disampaikan bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil:
Nama NIP Tempat dan Tanggal Lahir Jabatan
Unit Kerja
telah mengajukan permohonan Izin Belajar di luar jam kerja kedinasan pada :
Nama Sekolah/Universitas
Fakultas / Jurusan
Jenjang Pendidikan Lokasi Tahun Ajaran/ Akademik
Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai hasil penelaahan, kami mohon kiranya
SADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 2 -
dapat diberikan Izin Belajar kepada yang bersangkutan.
Atas perhatian dan dukungan Bapak/lbu, kami ucapkan terima kasih.
Tembusan: Kepala BSN
Jakarta, ...................... . Depu ti bi dang ... . (Deputi Unit Pegawai yang mengajukan Izin Belajar)