BUPATI LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK UTARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
31
Embed
BUPATILOMBOKUTARA PROVINSINUSATENGGARABARAT … BUPATI... · 2019. 2. 22. · 9. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI LOMBOK UTARAPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARANOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPDAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK UTARA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat(3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok UtaraNomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup maka perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup dan UpayaPemantauan Lingkungan Hidup dan SuratPernyataan Kesanggupan Pengelolaan LingkunganHidup.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008Pembentukan Kabupaten Lombok Utara diProvinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012tentang Izin Lingkungan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 nomor 48,Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Negara Linkungan HidupNomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usahadan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AnalisisMengenai Dampak Lingkungan Hidup (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor408);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok UtaraNomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah KabupatenLombok Utara (Lembaran Daerah KabupatenLombok Utara Tahun 2016 Nomor 15,Tambahan Lembaran Daerah KabupatenLombok Utara Nomor 62);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA TENTANG UPAYAPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYAPEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURATPERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP
BAB IKETENTUAN UMUM
Bagian KesatuUmum
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.4. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok
Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebutBKPRD adalah badan yang bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk
mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.
6. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebutAmdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ataukegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagiproses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ataukegiatan.
7. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauanlingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaandan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidakberdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagiproses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ataukegiatan.
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup, selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataankesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untukmelakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampaklingkungan hidup dari usahdan/atau kegiatannya di luar usaha dan/ataukegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
9. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yangmelakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPLdalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaiprasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatanIzinlingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yangmelakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPLdalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaiprasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
10. pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
Bagian KeduaMaksud dan Tujuan
Pasal 2
(1) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan pedoman bagiPemerintah Daerah didalam penentuan jenis usaha dan/atau kegiatanyang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan SPPL
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai Instrumen pencegahan pencemarandan/atau kerusakan lingkungan hidup agar pembangunan ekonomidiselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan danberwawasan lingkungan.
Bagian KetigaRuang Lingkup
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :a. klasifikasi jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL atau SPPL;b. tata cara pelaksanaan; danc. pembiayaan.
BAB IIKLASIFIKASI JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
WAJIB UKL-UPL ATAU SPPL
Pasal 4
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteriawajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL.
(2) jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPLsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IPeraturan Bupati ini.
(3) Apabila jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantumsebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi dapat menentukan wajibUKL-UPL dengan tata cara penapisan sebagaimana tercantum dalamlampiran II Peraturan Bupati ini.
Pasal 5
(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPLsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib membuat SPPL.
(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
a. tidak termasuk dalam kategori wajib dilengkapi UKL-UPLsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
BAB IIITATA CARA PELAKSANAAN
Bagian KesatuUmum
Pasal 6
Pemrakarsa wajib menyusun UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Bagian KeduaTata Laksana Penilaian Dokumen
UKL-UPL atau SPPL
Pasal 7
(1) UKL-UPL wajib dibuat oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatuusaha dan/atau kegiatan.
(2) Lokasi rencana setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan RTRW Kabupaten.
(3) Persyaratan administrasi didalam pemeriksaan UKL-UPL atau SPPLadalah:a. rekomendasi kesesuaian Tata Ruang oleh BKPRD;b. izin Peruntukan Penggunaan Lahan, atau Izin Lokasi; danc. untuk lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berada di kawasan rawan
bencana harus melampirkan uji kelayakan dan keamanan lahan olehlembaga perguruan tinggi yang memiliki laboratorium mekanika tanah.
(4) Tata cara pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3)tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
Pasal 8
(1). SPPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib dimiliki oleh pemrakasapada tahap perencanaan.
(2). SPPL disetujui oleh kepala instansi.(3). SPPL merupakan persyaratan didalam penerbitan izin lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IVPEMBIAYAAN
Pasal 9
(1). Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankankepada Pemrakarsa.
(2). Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untukmenunjang proses pelaksanaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepadaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten LombokUtara.
BAB VKETENTUAN LAINNYA
Pasal 10
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, dapatditinjau kembali minimal 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.
BAB VIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten LombokUtara.
Ditetapkan di Tanjungpada tanggal 23 Maret 2017BUPATI LOMBOK UTARA,
H. NAJMUL AKHYAR
Diundangkan di Tanjungpada tanggal 23 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN LOMBOK UTARA,
H. SUARDI
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2017 NOMOR 9Lampiran I : Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor : 9 Tahun 2017Tanggal : 23 Maret 2017Tentang : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup dan SuratPernyataan Kesanggupan PengelolaanLingkungan Hidup
DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATANYANG WAJIB MEMILIKI UKL-UPL
A. Bidang MultisektorNo Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khusus1. Reklamasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengana. Luas
area reklamasi,b. Volum
e material urug,atau
c. Panjang reklamasi
0.5 ha < 25 ha
5.000 s.d.< 500.000m3
10 m sd < 50 m(tegak lurus ke arahlaut dari garispantai)
3. Pengambilan airbersih dari danau,sungai, mata air,atau sumber airpermukaan lainnyaa. Sungai/danaub. mata air
50 l/dtk s.d < 250l/dtk2,5 l/dtk s.d < 250
a. Potensi konflikpenggunaan airdengan pengguna airlainnya
b. gangguan neraca air
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khususl/dtk
4. Pengambilan airbawah tanah untukkebutuhan:a. pelayananmasyarakat olehpenyelenggaraSPAM
b. kegiatan tujuankomersil
2.5 l/dtk s.d < 250l/dtk
< 250 l/dtk
Potensi gangguanterhadap kondisilingkungan, antara lainamblesan tanah (landsubsidence), intrusi airlaut/asin (salt waterintrusion) dan kekeringanterhadap sumur bordangkal/gali yangdipergunakanmasyarakat sekitar.
5. Pembangunanbangunan gedunga. fungsi usaha,meliputibangunangedungperkantoran,perdagangan,wisataalam/buatan danrekrasi, terminaldan bangunanpenyimpanan
b. fungsikeagamaan,meliputibangunan tempatibadah (masjid,gereja, pura,wihara dan yangsejenis)
c. fungsi sosial danbudayameliputibangunangedungpelayananpendidikan,pelayanankesehatan,kebudayaan,laboratorium(semua besaran)dan bangunangedungpelayanan umum
Luas bangunan500 m2 s.d.< 10.000 m2
Luas bangunan diGili250 m2 s.d.< 10.000 m2
Luas bagunan500 m2 s.d.< 10.000 m2
Luas bagunan500 m2 s.d.< 10.000 m2
Besaran diperhitungkanberdasarkan:a. Pembebasan lahan.b. Daya dukung
lahan.c. Tingkat kebutuhan
air sehari-hari.d. Limbah yang
dihasilkan.e. Efek pembangunan
terhadap lingkungansekitar (getaran,kebisingan, polusiudara,dan lain-lain).
f. KDB (koefisiendasar bangunan) danKLB. (koefisien luasbangunan)
g. Jumlah dan jenispohon yang mungkinhilang.
h. Konflik sosialakibat pembebasanlahan (umumnyaberlokasi dekat pusatkota yang memilikikepadatan tinggi).
i. Struktur bangunanbertingkat tinggi danbasementmenyebabkanmasalah dewateringdan gangguan tiang-tiang pancangterhadap akuifersumber air sekitar.
j. Bangkitanpergerakan (traffic)dan kebutuhanpermukiman daritenaga kerja yangbesar.
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khususk. Bangkitan
pergerakan dankebutuhan parkirpengunjung.
l. Produksi sampah,limbah domestik
m. Genangan/banjirlokal.
B. Bidang PertahananNo Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khusus1 Pembangunan
Pangkalan TNI ALDiluar Kelas A dan B a. Kegiatan
pengerukan danreklamasiberpotensimengubahekosistem laut danpantai.
b. Kegiatan pangkalanberpotensimenyebabkandampak akibatlimbah cair dansampah padat.
2 PembangunanPangkalan TNI AU
Diluar Kelas A dan B Kegiatan pangkalanberpotensimenyebabkan dampakakibat limbah cair,sampah padat dankebisingan pesawat.
3 PembangunanLapangan TembakTNI AD. TNI AL, TNIAU, dan Polri
Semua besaran a. Bangunan danfasilitas pendukung,termasuk daerahpenyangga, tertutupbagi masyarakat.
b. Kegiatan latihantembak berpotensimenyebabkandampak akibatsampah padat dankebisingan akibatledakan.
C. Bidang Pertanian dan PeternakanNo Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah KhususA. Pertanian
Kegiatan akanberdampak terhadapekosistem, hidrologidan bentang alam.
1. Budidaya tanamanpangan dengan atautanpa unitpengolahannya,dengan luas
100 ha s.d < 2.000ha
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khusus2. Budidaya tanaman
hortikultura denganatau tanpa unitpengolahannya,dengan luas
100 ha s.d < 5.000ha
3. Budidaya tanamanperkebunan
a. Semusimdengan atau tanpaunitpengolahannya:1) Dalam kawasan
budidaya nonkehutanan,luas
2) Dalam kawasanhutan produksiyang dapatdikonversi(HPK), luas
-
100 ha s.d < 2.000ha
100 ha s.d < 2.000ha
b. Tahunan denganatau tanpa unitpengolahannya:1) Dalam kawasan
budidaya nonkehutanan,luas
2) Dalam kawasanhutan produksiyang dapatdikonversi(HPK), luas
100 ha s.d < 3.000ha
100 ha s.d < 3.000ha
4. Penggilingan padidan penyosohanberas
Kapasitas produksi≥ 0,3 ton beras/jam
Luas bangunan500 < 10.000 m2
Kegiatan akanberdampak padakebisingan danlimbah padat
B. Peternakan1. Budidaya burung
puyuh atau burungdara.
Populasi ≥ 25.000 ekor
Terletak pada satuhamparan lokasiyang berdampakpada kualitas airpermukaan dan airtanah
2. Sarang Walet Luas Bangunan 500s.d 10.000 m2
3. Budidaya sapi potong Populasi ≥ 100 ekor
4. Sapi perah. Populasi ≥ 75 ekor
5. Budidaya burungunta
Populasi ≥ 100 ekor
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khusus6. Ayam ras petelur Populasi ≥ 10.000 ekor
7. Ayam ras pedaging Populasi ≥ 15.000 ekor
8. Itik/Angsa/Entog Populasi ≥ 15.000 ekor
9. Kalkun Populasi ≥ 10.000 ekor
10. Burung Puyuh Populasi ≥ 25.000 ekor
11. Babi Populasi ≥ 125 ekor
12. Burung dar a Populasi ≥ 25.000 ekor
13. Kerbau Populasi ≥ 100 ekor
14. Kuda Populasi ≥ 100 ekor
15. Kelinci Populasi ≥ 1.500 ekor
16. Rusa Populasi ≥ 300 ekor
D. Bidang Perikanan dan KelautanNo Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khusus1. Usaha budidaya
perikanana. Budidaya tambakudang/ikantingkat teknologimaju dan madyadengan atau tanpaunitpengolahannya- Luaslahan
b. Beberapa komponenlingkungan yangakan terkenadampak adalah:kandungan bahanorganik, perubahanBOD, COD, DO,kecerahan air,jumlahphytoplanktonmaupunpeningkatan virusdan bakteri.
c. Semakin tinggipenerapan teknologimaka produksilimbah yangdiindikasikan akanmenyebabkandampak negatifterhadapperairan/ekosistemdi sekitarnya.
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khususb. U
saha budidayaperikananterapung (jaringapung dan pensystem):- Di airtawar (danau) Luas,atau Jumlah
- Di airlaut (ikan laut,tiram mutiara,rumput laut) Luas,atau Jumlah
1 ha s.d < 5 ha50 unit s.d < 500unit
1 ha s.d < 5 ha100 unit s.d < 1.000unit
a. Perubahan kualitasperairan.
b. Pengaruhperubahan arus danpenggunaan ruangperairan.
c. Pengaruh terhadapestetika perairan.
d. Mengganggu alurpelayaran.
c. Usaha budidayapembenihanudang
Kapasitas produksibenur > 40 juta atauLuasan lebih dari 1Ha s.d 5 Ha
E. Bidang KehutananNo Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khusus1. Penangkaran satwa
liar di hutan lindungSemua besaran a. Pemanena
n pohon dengandiameter tertentuberpotensi merubahstruktur dankomposisi tegakan.
b. Mempengaruhi kehidupansatwa liar danhabitatnya.
c. Usahahutan tanamandilaksanakanmelalui berpotensimenimbulkandampak erosi sertaperubahankomposisi tegakan(menjadi homogen),satwa liar danhabitatnya
2. Penangkaran satwaliar di hutanproduksi
Luas lahan < 5 ha
3. Pemanfaatan aliranair di hutan lindung
Semua besaran
4. Pemanfaatan aliranair di hutan produksi
Semua besaran
5. Pemanfaatan air dihutan lindung
Dengan volumepengambilan airkurang dari 30% dariketersediaan sumberdaya atau debit.
6. Pemanfaatan air dihutan produksi
Dengan volumepengambilan airkurang dari 30 %ketersediaan sumberdaya atau debit.
7. Wisata alam di hutanlindung
Semua besaranDengan luasbangunan 250 m2
s.d.< 10.000 m2
8. Wisata alam di hutanproduksi
Semua besaranDengan luasbangunan 500 s.d.<
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khusus10.000 m2
9. Usaha pemanfaatanhasil hutan kayurestorasi ekosistemdalam hutan alampada hutan produksi.
Luas < 30.000 ha
10. Usaha pemanfaatanhasil hutan kayudalam hutantanaman pada hutanproduksi:a. Hutan tanamanindustry (HTI),dengan luasan;
b. Hutan tanamanrakyat denganluasan.
Luas < 10.000 ha
Luas < 10.000 ha
11. Usaha pemanfaatanhasil hutan bukankayu (UPHHBK)dalam hutan alampada hutan produksi:a. Rotan, sagu,nipah,bambu yangmeliputi kegiatanpenanaman,pemanenan,pengayaan,pemeliharaan,pengamanan, danpemasaran hasil,dengan luasan.
Luas < 10.000 ha
b. Getah, kulit kayu,daun buah ataubiji, gaharu yangmeliputi kegiatanpemanenan,pengayaan,pemeliharaan,pengamanan, danpemasaran hasil,dengan luasan
Luas < 10.000 ha
12. Usaha pemanfaatanhasil hutan bukankayu dalam hutantanaman pada hutanproduksi:a. Rotan, sagu,nipah,bambu yangmeliputi kegiatanpenanaman,pemanenan,pengayaan,pemeliharaan,
Luas < 10.000 ha
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khususpengamanan, danpemasaran hasil,dengan luasan.
b. Getah, kulit kayu,daun buah ataubiji, gaharu yangmeliputi kegiatanpemanenan,pengayaan,pemeliharaan,pengamanan, danpemasaran hasil,dengan luasan
Luas < 10.000 ha
c. Komoditaspengembanganbahan baku bahanbakar nabati(blofuei) denganluasan.
Luas < 10.000 ha
13. Industri primer hasilhutan :a. Industri primerhasil hutan kayu(industripenggeergajiankayu, industryserpih kayu,laminated veneerlumber), dengankapasitasproduksi.
Kapasitas produksi ≤6000 m3
b. Indutri primerhasil hutan bukankayu, denganluasan.
Luas < 15 ha
14. Pembangunan tamansafari
Luas < 250 ha
15. Pembangunan kebunbinatang
Luas < 100 ha
16. Pengusahaanpariwisata alam(PPA)di zonapemanfaatan tamannasional, atau di blokpemanfaatan tamanwisata alam, atau diblok pemanfaatantaman hutan rayadengan luas bagianzona/blokpemanfaatan yangmenjadi objek
Luas < 100 ha atauDengan luasbangunan< 10.000 m2
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khususpembangunansarana danprasarana.
17. Pengusahaan tamanburu dengan luastotal sub blokpengelolaan dan subbloknon buru padablok pemanfaatan.
Berpotensimenimbulkandampak pentingterhadap sistemhidrologi dan ekologisyang lebih luas daribatas tapak kegiatanitu sendiri,perubahan batimetri,ekosistem, danmengganggu proses-proses alamiah didaerah perairan(sungai dan laut)termasukmenurunnyaproduktivitaskawasan yang dapatmenimbulkandampak sosial.Kegiatan ini jugaakan menimbulkangangguan terhadaplalu lintas pelayaranperairan.
b. Pengerukan perairansungai dan/ataulaut dengan
< 250.000 m3
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khususcapital dredgingyang memotongbatu, yang bukantermasuk materialkarang.
2. Pembangunanpelabuhan dengansalah satu fasilitasberikut:
a. Dermaga denganbentuk konstruksisheet pile atauopen pile- Panjang (sejajarpantai), atau- Luas
< 200 m
< 6.000 m2
a. Berpotensimenimbulkandampak pentingterhadap perubahanaruspantai/pendangkalan dan sistemhidrologi, ekosistem,kebisingan dandapat
b. menggangguproses-prosesalamiah di daerahpantai (coastalprocesses).
c. Penahan gelombang(talud) dan/ ataupemecahgelombang (breakwater)
- Panjang
< 200 m
Berpotensimenimbulkan dampakberupa emisi,gangguan lalulintas,aksesibilitastransportasi,kebisingan, getaran,gangguan pandangan,ekologis, dampaksosial dan keamanandisekitar kegiatanserta membutuhkanarea yang luas.Kunjungan kapal yangcukup tinggi denganbobot sekitar 1.000-20.000 DWT sertadraft kapal minimum4-7 m sehinggakondisi kedalamanyang dibutuhkanmenjadi –5 s/d –9 mLWS
d. Kedalaman Tambatan
-4 s.d -10 kedalaman(LWS)
e. BobotKapal standar
1.000 s.d 20.000 DWT
f. TrestleDermaga
250 s.d. 6.000 m2
g. Singlepoint mooringboey, untuk kapal
10 s.d. 10.000 DWT
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khusush. Fasilitas Terapung(Floating Facility)
500 DWT s.d. <10.000 DWT
menimbulkandampak berupagangguan alurpelayaran, perubahanbatimetri, ekosistem,dan menggangguproses alamiah didaerah pantaiterutama dibongkarmuat minyak mentahyang berpotensimenimbulkanpencemaran laut daritumpahan minyak.
G. Bidang Perindustrian
Skala/Besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan dibidang perindustrian yang wajib dilengkapi UKL UPL berdasarkan padaUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang tata Usaha Mikro, Kecildan Menengah, dengan nilai investasi :a. Usaha Mikro, skala/besaran : 0 – 50 juta (Mikro);b. Usaha Kecil, skala/besaran : 50 juta – 500 juta (kecil);c. Usaha Menengah, skala/besaran : 500 juta – 10 Milyar (menengah); dand. Usaha Besar; skala/besaran > 10 Milyar (Besar).
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khusus1. Semua jenis
kegiatan usahaperindustrianyang telahditetapkan olehRTRW
Semua Usaha skalamenengah dan besarDengan luas bangunan <10.000 m2
Penurunan kualitaslingkungan hidupakibat limbah cair,limbah B3 dan emisitidak bergerak akibatproses produksi
H. Bidang Pekerjaan UmumNo Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khusus1. Pembangunan dan
rehabilitasiBendungan/Wadukatau Jenis TampunganAir lainnya1) tinggi; atau 6 m s.d. <15 m
Perubahan bentang alam danbentuk lahan, perubahanlingkungan dan ekosistemperairan, serta eksploitasisumber daya alam, morfologisungai, pengaruh lingkungansocial, ekonomi budaya masydan penggunaan teknologi2) daya tampung
waduk, atau300.000 m3 s.d< 500.000 m3
3) luas genangan 50 ha s.d <200 ha
2. Daerah irigasia. pembangunan baru denganluas
500 ha s.d <3.000 ha
Perubahan bentang alam danbentuk lahan, meningkatnyapengusahaan danpemanfaatan sumber dayaair yang berpengaruh padapenurunan ketersediaansumber daya air, pengaruhlingkungan sosial ekonomidan budaya masyarakat
b. Peningkatan dengan luastambahan
500 ha s.d <1.000 ha
Perubahan bentang alam danbentuk lahan, meningkatnyapemanfaatan sumber dayaair, pengaruh lingkungan,sosial, ekonomi masyarakatc. Pencetakan sawah,
luas (perkelompok)100 ha s.d. <500 ha
3. Pengembangan Rawa:Reklamasi rawa untukkepentingan irigasi
500 ha s.d. <1.000 ha
Perubahan bentang alam danbentuk lahan,terpengaruhnya pelestariankawasan konservasi sumberdaya alam, perlindungancagar budaya serta kondisisosial ekonomi dan budaya
4. PembangunanPengaman Pantai danperbaikan muarasungai:- Sejajar pantai- Jarak dihitung tegaklurus pantai
> 1 km10 m s.d. <500 m
Perubahan laju angkutansedimen sepanjang pantaiyang berpengaruh terhadapbentang alam dan bentuklahan, terganggunyalingkungan biota air,perubahan lingkungan sosialbudaya
Perubahan bentang alam danbentuk lahan, sertaperubahan ekosistem sungai,perubahan morfologi sungaidan pengaruh kondisi sosialekonomi budaya masyarakat
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khususn
- Panjang, atau
- Volumepengerukan
km
50.000 m3 s.d< 500.000 m3
b. Kotasedang
- Panjang, atau
- Volumepengerukan
3 km s.d. <10 km100.000 m3
s.d < 500.000m3
c. Pedesaan- Panjang, atau
- Volumepengerukan
5 km s.d. <15 km150.000 m3
s.d < 500.000m3
6. Pembangunandan/atau peningkatanjalan dengan pelebaranyang membutuhkanpengadaan lahan (diluar rumija):
Perubahan bentuk lahanserta pengaruhnya terhadaplingkungan fisika-kimia,biologi, sosial ekonomi danbudaya masyarakat
a. di kota sedang- panjang jalan;atau
- luas pengadaanlahan
1 km s.d. < 5km5 ha s.d < 10ha
b. Pedesaan- panjang jalan;atau
- luas pengadaanlahan
2,5 km s.d. <5 km15 ha s.d < 40ha
7. a. Pembangunansubway / underpass,terowongan/ tunnel,jalan layang/flyover,dengan panjang
< 2 km
Perubahan bentuk lahanserta pengaruhnya terhadaplingkungan fisika-kimia,biologi, sosial ekonomi danbudaya masyarakat
b. Pembangunanjembatan (diatasbadan air/sungai).dengan panjang 100 m s.d. <
500 m
8. Persampahana. Pembangunan TPAsampah domestikpembuangan dengansistem controlledlandfill/sanitary
Penurunan daya dukung dandaya tampung lingkungan,penerapan teknologi yangmempengaruhi lingkunganfisik-kimia serta proses danhasilnya mempengaruhi
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khususlandfill termasukinstalasipenunjangnya- luas kawasan TPA,atau
- kapasitas total
< 10 ha
< 100.000 ton
kondisi sosial masyarakat
b. Pembangunantransfer station- kapasitas 10 ton/hari <
500 ton/haric. Pembangunaninstalasi PengolahanSampah Terpadu- Kapasitas 10 ton/ hari <
500 ton/harid. Composting Plant
- kapasitas 10 ton/ hari <500 ton/hari
9. PembangunanPerumahan/pemukiman
50 ha s.d 100ha
Penurunan daya dukung dandaya tampung lingkungan,penerapan teknologi yangmempengaruhi lingkunganfisik-kimia serta proses danhasilnya mempengaruhikondisi sosial masyarakat
10. Air Limbah Domestika. Pembangunan InstalasiPengolahanLumpur Tinja(IPLT), termasukfasilitaspenunjangnya- Luas lahan, atau- Kapasitasnya
< 2 ha< 11 m3/hari
b. Pembangunan InstalasiPengolahan AirLimbah (IPAL)limbah domestiktermasuk fasilitaspenunjangnya- Luas lahan, atau- Beban organik
< 3 ha< 2,4ton/hari
c. Pembangunan sistemperpipaan airlimbah, luaslayanan- Luas layanan,atau
- Debit air limbah
< 500 ha< 16.000m3/hari
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khusus
11. Pembangunan salurandrainase (primerdan/atau sekunder) dipermukiman- panjang
1 km s.d < 5km
Berpotensi menimbulkangangguan lalu lintas,kerusakan prasarana dansarana umum, pencemarandi daerah hilir, perubahantata air di sekitar jaringan,bertambahnya aliranpuncak dan perubahanperilaku masyarakatdi sekitar jaringan.Pembangunan drainasesekunder di kota sedangyang melewati permukimanpadat
12. Jaringan air bersiha. pembangunan
jaringan distribusi- luas layanan 100 ha s.d <
500 ha Berpotensi menimbulkandampak hidrologi danpersoalan keterbatasan air
Konflik sosial pemakaian airdi sepanjang jaringan pipa
b. pembangunanjaringan transmisikota sedang/kecil- panjang 8 km s.d < 10
km
I. Bidang Perumahan dan Kawasan PermukimanNo Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khusus1. Pembangunan
Perumahan dankawasan Permukiman :a. Kota sedang dan
kecil, luasb. Untuk keperluan
settlementtransmigrasi
50 ha s.d <100ha
100 ha s.d <2.000 ha
Adanya perubahan fungsiPembangunan perumahandan kawasan permukimanberdasarkan:a. Hubungan antar kawasan
fungsional sebagai bagianlingkungan hidup diluarkawasan lindung;
b. Keterkaitan lingkunganhunian perkotaan denganlingkungan hunianperdesaan;
c. Keterkaitan antarapengembangan lingkunganhunian perkotaan dengan
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khususpengembangan lingkunganhunian perdesaan;
d. Keserasian tata kehidupanmanusia denganlingkungan hidup;
e. Keseimbangan antarakepentingan publik dankepentingan privat.
f. Analisis teknis, meliputi:- ingkat pembebasan
lahan.- Daya dukung lahan,
seperti daya dukungtanah, kapasitasresapan air tanah,tingkat kepadatanbangunan per-hektar
- Tingkat kebutuhan airsehari-hari.
- Limbah yang dihasilkansebagai akibat hasilkegiatan perumahandan permukiman.
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khususterutama padakualitas udara (emisiambient dankebisingan) dankualitas air (ceceranminyak pelumas,limbah bahang) sertaair tanah
b. aspek sosial,ekonomi dan budayaterutama padapembebasan lahandan keresahanmasyarakat
b. Termasuk dalamkategori “large dam”(bendungan besar)
c. kegagalanbendungan (dam
No Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khususbreak), akanmengakibatkangelombang banjir(flood surge) yangsangat potensialuntuk kerusaklingkungan di bagianhilirnya
d. pada skala inidiperlukanquarry/burrow areayang besar, sehinggaberotensimenimbulkandampakdampak padahidrologi
d. PLT Sampah (PLTSa)dengan prosesmethane harvesting
0,5 MW s.d < 30MW
a. PLTSa merupakankegiatan yang beradadi kawasan TempatPembuangan Akhir(TPA) Sampah, yangtelah diwajibkanmenyusun amdal
b. Secara teknologi,dampak yang timbuldapat ditanggulangi
c. Pengelolaan limbah,masuk dalamkawasan pengelolaanlimbah TPA sampah
e. Pembangunanpembangkit listrikdari jenis lain(antara lain: PLTSurya, Angin, PLTBiomassa/Gambut)
Semua besaran Berisiko terjadinya lindidari produk yangdihasilkan dan/ataumenyebabkanterlepasnya unsurdan/atau senyawaberbahaya dan beracunke lingkungan, resikotinggi dan pencemaranudara dan tanah
M. Bidang KesehatanNo Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khusus1 Rumah Sakit Luas bangunan