BSM> BADAN STANDARDISASl NASIONAL KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL NOMOR 3/KEP/BSN/1/2019 TENTANG PENETAPAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASl NASIONAL Menimbang Mengingat KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL, : a. bahwa untuk mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dengan baik, perlu menetapkan prosedur pengelolaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Prosedur Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional; : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
32
Embed
BSM>€¦ · BSM> BADAN STANDARDISASl NASIONAL KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL NOMOR 3/KEP/BSN/1/2019 ... - Sekretariat KAN mengirimkan surat tagihan pembayaran biaya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BSM>BADAN STANDARDISASl NASIONAL
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL
NOMOR 3/KEP/BSN/1/2019
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASl NASIONAL
Menimbang
Mengingat
KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL,
: a. bahwa untuk mengelola Penerimaan Negara Bukan
Pajak di lingkungan Badan Standardisasi Nasional
dengan baik, perlu menetapkan prosedur
pengelolaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam humf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional
tentang Penetapan Prosedur Pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak di Lingkungan Badan
Standardisasi Nasional;
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2-
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3687);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998
tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999
tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang
- Pemohon akreditasi / Lembaga Peniiaian Kesesuaian (LPK) akanmendapatkan dokumen serta formulir permohonan akreditasi yang relevanmelaiui KANMiS
- Sekretariat KAN mengirimkan surat tagihan pembayaran biaya permohonanakreditasi.
- Jangka waktu surat tagihan adaiah 10 hari keija, terhitung dari tanggal surattagihan. Apabiia LPK tidak membayar sampai dengan bates waktu yangditentukan, maka permohonan dianggap batal.
LPK membayar biaya permohonan akreditasi sesuai dengan tagihan yangdibuat secara otomatis oieh aplikasi KAN Management Information System(KAN-MIS). Pembayaran diiakukan melaiui Apiikasi Sistem informasi PNBPOnline (SIMPONi). LPK akan menerima kode billing (berlaku 3 hari) dariSekretariat KAN . Setelah menerima kode billing tersebut LPK diwajibkanmembayar ke nomor billing tersebut. Bukti bayar tersebut di upload di KAN-MiSLPK menerima "password" untuk dapat login ke KAN-MiS dan mengunggahseiuruh dokumen dan rekaman yang dipersyaratkan yang menyertaipermohonan akreditasi.
Petugas Penatausahaan Layanan mencatat tagihan dan bukti transferpermohonan akreditasi.Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan saiinan surat tagihan sesuairekapitulasi apiikasi SIMPONi yang diberikan oieh Bendahara Penerimaansebagai dasar rekonsiliasiCatatan:
Pembayaran melaiui LS hanya dapat diiakukan terhadap LPK pemerintahdengan menyerahkan surat pernyataan LSBiaya permohonan tidak dapat dibatalkan, ditarik kembali atau dialihkan.
Pengislan formulirakreditasi di KAN-
MIS
Perminiaan Kode
Billing
PembayaranPermohonan
Akreditasi melaiuiSIMPONI
Konfirmasi
Pembayaran
Penerbitan KodeBilling
Submit dokumen LPK
Menerima konfirmasipembayaran
PengecekkanStatus
Pembayaran
Password approval untukLogin ke "KANMIS"
bayar (bukb triansfer dan data b^arSiMPONlj
- Sekretariat KAN melakukan audit keiayakan/tinjauan peimohonan untukmemeriksa kelengkapan dokumen dan kemampuan KAN dalam meiaksanakanasa akreditasi yang dimlnta. Permohonan akredltasi hanya beriaku selama 1tahun setelah dokumen diterima. Jika hasil audit kelayakan tidak dapatdiselesaikan dalam 1 tahun, maka permohonan dinyatakan gugur dan biayapermohonan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik.
- Bila LPK memetlukan pra-asesmen (bersifat sukarela), dapat mengajukanpermohonan pra-asesmen ke KAN.- KAN akan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menginformasikantim asesmen dan waktu pelaksanaan serta penetapan biaya pra-asesmen.Pelaksanaan pra-asesmen diiakukan oleh personel yang ditunjuk oieh KAN.- Biaya pra-asesmen ditransfer ke Kas Negara melalui aplikasi SIWIPONI(buktl pembayaran disampalkan ke Sekretariat KAN).- Petugas Penatausahaan layanan mencatat taglhan dan buktl transfer pra-asesmen.
- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan salinan surattagihansesuai rekapituiasi apiikasi SIMPONi yang diberlkan oleh BendaharaPenerimaan sebagai dasar rekonsiiiasi. Catatan : Proses diiakukan jikaada permintaan kiien untuk pra asesmen oieh LPK. Jika tidak, prosesdiianjutkan ke No.6
Pelaksana^ Audit
Kelayakan
PemenksaanMalengkapi dokumen
Peng^uanpennotionan Pra-
asesmen
Pemberitahuan dmasesmen, waktu
pelaksanaan, dan lagihanbiaya pra-asesmen
Pemnintean Kode
Penerbitan
Kode Billing
IPembayaran
Menerima KonnrmasiKonfirmasiPembayaran
I
H- Validasi/Ok
PembayaranHonor Asesor
PengajuanPUM
Pelaksanaan
Pra-asesmen
bayar (bukfi transfer dan data bayarSIMPONi)
Menerima salinan
Surat Tagihan
doku
men
yang te
lah d
iserahkan k
e Sekretaiiat KAN
terhadap ke
sesuaiannya
dengan per
syar
atan
akreditasi. A
pabila ha
sll a
udit
kecu
kupa
n su
dah di
angg
aple
ngka
p, mak
a dilanjutkan k
e tahap As
esme
n awal.
- Sebelum peiaksanaan Asesmen awal, ak
an dii
nfom
nasi
kan t
im ase
smen
,wa
ktu peiaksanaan a
sesmen la
pang
an dan
tagihan bi
aya a
sesmen paling
iamb
at 1 bulan sebelum pei
aksa
naan
asesmen lapangan.
- LPK
dapat men
gaju
kan keberatan alas ti
m da
n wa
ktu pe
iaks
anaa
n as
esme
ndengan aia
san yang je
las.
Blaya a
sesm
en di
baya
rkan
ke Ka
s Ne
gara
mela
lui A
pllk
asI S
IWIPONI d
ankonflrmasl pembayaran te
rseb
ut ke Sekretarlat K
AN.
- Pet
ugas
Penatausahaan Layanan me
nyer
ahka
n sallnan s
urat ta
gihan
sesu
al re
kapltulasi bu
ktl b
ayar ap
llkasi SI
WIPO
NI yan
g di
berl
kan oleh
Bend
ahar
a Penerimaan seb
agal
das
ar rek
onsl
llas
iPe
mbay
aran
mel
alui
LS hanya d
apat
dlla
kuka
n terhadap L
PK pemerintah
dengan men
yera
hkan
surat p
emyataan LS. Da
lam ha
l pembatalan pe
ketj
aan
asesmen yang disebabkan oleh kes
alah
an/p
erma
sala
h dl L
PK, m
aka bl
aya
ases
men ya
ng te
lah d
ibay
arka
n tid
ak da
pat d
ltarik
kem
ball
atau di
nyatakan
hang
us. S
eballknya, da
lam ha
l pembatalan pe
kerj
aan a
sesmen karena
keadaan kahar (
force majeur) a
tau karena kes
alah
an KAN, ma
ka KAN
akan
mengemballkan biaya a
sesm
en kepada LP
K sesual pr
osed
ur keu
anga
n ya
ngberlaku. Bi
aya as
esme
n tidak d
apat
dialihkan u
ntuk
membayar t
agih
an ia
inny
ate
rkal
t akreditasi.
Bank Per
seps
i/Kas Negara
- liS-
Pusa
t La
yana
n Akreditasi
Bagian Adm
inis
tras
I Pendapatan
PPK/BPP/
Petu
gas SPM
Atasan Langsung
Bend. Penerima
Petu
gas Petnbukuan
Layanan
Bendahara Penenma
Pemohon Akr
edit
asi
Sekretadal KAN
/ Petugas Layanan Ak
redi
tasi
URAIAN
ASESWIEN AWAL/ RE-ASESWIEN
Pembayaran biaya
asesmen mel
alui
Apll
kasi
SIM
PONi
Konf
irma
siPembayaran
Peiaksanaan Asesmen
Lapangan
- Sel
ain asesmen lapangan di
LPK, d
apat
seka
lian
dila
kuka
n pe
nyak
sian
ases
men (
witness) di
LPK
(ada pen
etta
pan ti
m wit
ness
dan penagihan bia
yawi
tnes
s) / Sun
/aie
n.
- Lap
cran
ase
smen
dari
Tim as
esme
n ak
an di
lakukan pe
ngka
jian
oleh
Panitia
Teknis. H
asil
per
timb
anga
n teknis o
leh P
anitia Te
knis
digu
naka
n sebagal sa
lah
satu per
timb
anga
n tek
nis y
ang diberlkan S
ekre
tari
s Jenderal KAN dalam
pengambilan k
eput
usan
oleh Ko
nsil Ak
redi
tasi
. Kon
si! A
kreditasi m
enetapkan
memberikan ata
u tidak memberikan akreditasi k
epad
a LPK.
- Se
rtif
ikat
akreditasi yang diterbitkan d
iser
tai L
ampi
ran ri
ncia
n ruang li
ngkup
akre
dita
si dan berlaku 4 ta
hun sejak t
angg
ai di
tetapkan. LPK
har
us membayar
iuran t
ahun
an sebanyak 4 ka
li se
iama
4 ta
hun ma
sa ak
redi
tasi
LPK
. Pen
agih
aniu
ran t
ahun
an pertama dil
akuk
an setelah kep
utus
an ak
redi
tasi
.
Pemb
entu
kan dan
pemb
erit
ahua
n tim a
sesm
en,
waktu peiaksanaan dan
tagi
han biaya a
sesmen
Mene
rima
bukU ba
yar
Peng
ajua
nPUM
Persiapan
Asesmen Lapangan
Tindakan perbaikan
Pelaporan dari Tim
Asesmen
Veri
fika
si oleh Cm asesmen
Rapat P
aniba Teknis
tPantekl
Rapa
t Ko
nsil
KAN
Penarbitan
Kode
Bill
ing
ValidasI
menerima saiinan
sura
t tag
ihan
;Rekonsiliasi
Rekonsiliasi;
- Su
rat T
agih
an• bu
ktl ba
yar
-SIMPONi
- JiKa r\Mn uuaiv iituiiiueiiKiciii iiMuuiutsi, iiiaiva ur(\ tn;iiiaiv iiiuiiijcijuivaii
banding dengan disertai buktl dan alasan, pengajuan selambatnya 1 bulansesudah keputusan KAN.
PemberianMengajukanbanding
aran luran Tahunan
/ SImponi
Pertiberian SerlikatAkredilasi& Penaglhan luran
Tahunan
NO
10
11
URAIAN
SURVAILEN DAN lURAN
• Selama 4 tahun masa akreditasi, KAN akan melaksanakan Survailen yangterjadwal sebanyak 2 kali. Namun dapal ditambah Survailen lidak rulln/tidakterjadwal apabiia diperlukan seiama masa akreditasi. Sebeium pelaksanaanakan diinformasikan tim survailen, waktu pelaksanaan dan penetapan blaya.LPK dapat mengajukan keberatan alas tim dan waktu pelaksanaan survailen.- Blaya survailen dlbayarkan ke Kas Negara melalui Aplikasi SIMPONI danbukti bayar diserahkan ke Sekretariat KAN.- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan salinan surat tagihansesuai rekapitulasl bukti bayar aplikasi SIMPONI yang diberikan olehBendahara Penerimaan sebagal dasar rekonsiliasi- iuran tahunan ke-2 ditagihkan bersamaan dengan penagihan biaya survailenke-1. Iuran tahunan ke-3 dan ke-4 ditagihkan bersamaan dengan penagihanbiaya survaiien ke-2.Ketentuan mengenai pengalihan dan pembatalan biaya sun/eilen sama
dengan pengalihan dan pembatalan biaya asesmen.
- Jika ditemukan ketidaksesuaian oleh tim asesmen, LPK harus menindaklanjutitindakan perbaikan. Tim asesmen akan melakukan verifikasi atas tindakanperbaikan.- Jika tindakan perbaikan tidak diselesaikan dalam waktu yang disepakati,maka lingkup akreditasi terkait dapat dibekukan. Konfirmasi status akreditasidipertahankan seteiah tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yangdilaporkan pada saat Survailen dinyatakan memuaskan.
Pemohon Akreditasi
Tidak
Pusat Layanan Akreditasi
Sekretariat KAN/ Petugas Layanan AkreditasiPelugas Pembukuan
Layanan
Pembayaran biayaSurvailen melalui
aplikasi SIMPONI
Konfirmasi
Pembayaran
Pelaksanaan survailen
Tindaklanjul temuanketidaksesuaian
Akreditasi VDipertahahankan j
O-
Persetujuantim dan waktu
Pemberttukan danpemberilahuan tim asesmen,
waktu pelaksanaan dan tagihanbiaya asesmen
Penerbltan
Kode Billing
Meierima konfirmasi
Pembayaran
Validasi
PengajuanRUM
Persiapan survailen
Laporan surveilen
Pemberilahuan Status
Akredita^ dipertahankan
PPK/ BPP/
Petugas SPM
Baglan Admlnlstrasl Pendapatan
Bendahara PenerimaAlasan LangsungBend. Penerima
Bank Persepsi/Kas Negara
menerima salinan
surat tagihan:Rekonsiliasi
Rekonsiliasi:-Surat Tagihan• bukti bayar-SIMPONI
Catalan:
PertiiUJngan cut-off pada akhirtahun untuk:
1 Akreditasi/re-akreditasi; pelaksanaan kegialan dianggap selesai apabiia leiah dllaksanakan asesmen lapangan.2 Iuran tahunan; perhitungan pembebanan iuran sejak tanggal sertifikat akreditasi diterbitkan adalah sebagai berikut:
- Tanggal sertifikat akreditasi terbit sekilar tanggal 1 -15, maka perhitungan dianggap masuk 1 (satu) bulan di tahun berjaian.-Tanggal sertifikat akreditasi terbit sekitar tanggal 15-31. maka pertiitungan dianggap masuk 1 (satu) bufan di tahun berikutnya.
Standardisasi Nasional
LAMPIRAN III
PERATURAN KERALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3/KEP/BSN/1/2019
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
JASA AKREDITASI LABORATORIUM DAN LEMBAGA INSPEKSI
Pusat Layanan Akr
edlt
asI
Baglan AdmlnlstrasI Pa
ndap
atan
Perribhon'akre
difasi KAN yan
g mencakup permohonan awa
l, re-
akre
dita
sl
.penambahan rua
ng lin
gkup
akreditasi, dapat menghubungi Sekmlanat KAN ter
kait
:Untuk permohonan akr
edit
asi La
bora
tori
um dan Lembaga Inspeksi:
Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaoa Insoeksi
Gd. Menara Tti
amri
n Lantai 11, Jl.
MH. Thamrin Kav 8, Jak
arta
10340
Pemohon Akreditasi
Pend
afla
ran
Permohonan
Akref&tasiAwal
dan Re Ak
redi
tasi
Sekreteriat KAN/ Pe
taigas Layanan
Akreditasi
Petugas PeneAausahaan
Layanan
Bendahara Penerlma
Langsung
Negara
Bend.
Sega
la biaya yang di
baya
rkan
tanpa adanya tagihan bia
ya dar
i KAN. ti
dak da
pat
dtgunakan untuk melayanai keg
iata
n ak
redi
tasi
apapun.
TPengink)rTnasi3n akreditasi,
Ungg
ah d^umen (o
nnul
irpe
rmoh
onan
PERMOHONAN AKR
EDIT
ASI
- Pemohon akr
edit
asi / Lembaga Pen
ilai
an Kesesuaian (LPK) akan mendapatkan
dokumen serta for
muli
r pe
imoh
onan
akr
edit
asi yang rei
evan
mel
alui
KAN
Manajemen informasi System (KANMiS)
- LPK menerima sur
at tagihan pembayaran biaya permohonan akr
edit
asi vi
a Online
(KANMIS)
- "Biaya permohonan akr
edit
asi merupakan keseluruhan bia
ya yang
dlgunakan untuk admlnistrasi ke
giat
an proses akr
edit
asi yang tid
ak
dita
gihk
an secara mendetail kepada LPK (ti
dak te
rbat
as pada honor audit
kecukupan, panitia te
knis
, dan KAN Kons(i)"
LPK membayar biaya permohonan akr
edit
asi se
suai
dengan tagihan yang dib
uat
seca
ra oto
mati
s oi
eh api
ikas
i KAN Management information Sys
tem (KANMIS).
Pembayaran hams dil
akuk
an ote
h LPK melalui Apiikasi Si
stem
Informasi PNBP
Online (SIMPONi). LPK akan meneiima kode bil
ling
(berlaku 7 hart) dar
iSekretariatKAN. LPK har
us menyampaikan buk
ti bayar ke Sek
reta
riat
KAN untuk
dila
kuka
n va
lida
sl ata
s bu
kli ba
yar tersebul LPK menerima "password" untuk dapat
login ke KAN-MIS dan mengunggah selumh dokumen dan rekaman yang
dipersyaratkan yang men
yert
ai permohonan akreditasi.
Petugas Penatausahaan Layanan mencatat tagihan dan buk
ti tra
nsfe
r permohonan
akreditasi.
Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan salinan sur
at tagihan ses
uai
rekapitulasi apiikasi SIMPONi yang dib
erik
an oie
h Bendahara Penerimaan sebagai
dasar rek
onsi
lias
i
Pembayaran mel
alui
LS hanya dapat dilakukan terhadap LPK pemerintah
dengan menyerahkan surat pernyataan LS
Pengtslsn formulir
akreditasi
Pemb
ayar
anPermohonan
Akreditasi mel
alui
SIMPONI
Mengrirrkan bu
kli
bayar
Subm
itdD
hums
n LPK I
I Men
erim
a buk
ti pe
mbayaran I
Vehfikasl bu
kti ba
yar
Pass
word
approval untuk
Login ks'KANMIS'
- Sek
reta
riat
KAN melakukan aud
it kelayakan/tinjauan pemnohonan unt
ukma
meri
ksa ke
lang
kapa
n dokumen da
n ke
mamp
uan KAN dalam melaksanakan ja
saak
redi
tasi
yang diminta.
Apab
ila da
lam Jangka wak
tu satu ta
hun se
jak pe
mbay
aran
bia
ya per
moho
nan
akre
dita
si proses audit kelayakan belum se
lesa
i, maka per
moho
nan dianggap
hangus dan bia
ya yang sudah ditiansfer ti
dak dapat dikembalikan.
• Bila
LPK memerlukan pra-asesmen (bersifat s
ukareia), dapat me
ngaj
ukan
permohonan pra-asesmen ke KAN.
- KAN akan menindaklanjuti pe
mnoh
onan
ter
sebu
t dengan men
ginf
orma
sika
n ti
masesmen da
n wa
ktu pelaksanaan serta pe
neta
pan bi
aya pra-asesmen. Biaya pra
-asesmen me
nggu
naka
n pa
ket bi
aya su
rvai
len.
Pel
aksa
naan
pra-asesmen dilakukan
oleh per
sone
t ya
ng ditunjukoleh KAN.
- Bi
aya pr
a-as
esme
n di
tian
sfer
ke Ka
s Negara mel
alui
apl
ikas
i SIMPONI (bukti
pembayaran dis
ampa
ikan
ke Sek
reta
rfat
KAN).
- Petugas Pen
atau
saha
an layanan mencatat ta
giha
n da
n bu
kti transfer pra
-asesmen.
Petugas Penatausahaan Layanan me
nyer
ahka
n salinan su
rat t
agihan sesuai
lakapitulasi aplikasi SiMPONI yang dib
erik
an oleh Bendahara Pe
neri
maan
sebagai dasar rekonsiliasi
Pelaksanaan.Audit
"'
Pemedksaan
MelM
S^'^
cKku
nien
Pemb
diwt
umli
iti
pernxmnaaPruK
asesmm
uaya'tki^asesmen
jPr&asesnien'
f^nd
dntb
ulcd
biay
arMe
nerb
nati
ukfb
ayar
.swsEsaBfwew
SIMTONI)
Mene
rima
saSn
an
»«9«9«uR«i»9«(c«iaii9wt94»l
Sura
t Tagihan
Peja
Jcsa
naai
i ■
^-P
raes
esii
nen
C-sswm-tjijw-jju i -
.i.,.j—iu-jo
-12-
2 da
rt 6
URAIAN
ASESMEN AWAL/ RE-ASESMEN- Audit Kecukupan dilakukan setelah tahap 4 dilalui. yaitu petneriksaan dokumenSistem Manajemen Mulu LPK yang telah diserahkan ke Sekretariat KAN terhadapkesesuaiannya dengan persyaratan akreditasl. Apabita hasil audit kecukupan sudahdianggap langkap, maka dilanjutkan ke tahap Asesmen av/al.- Sebelum pelaksanaan Asesmen awal, akan diinformasikan itm asesmen. waktupelaksanaan asesmen lapangan dan biaya asesmen melalui KANMIS-namun surattagihan resmi biaya asesmen akan dikeluarkan sesudah audit kecukupandinyatakan selesai. LPK hanya dapat melakukan pembayaran setelah manerimasurat tagihan resmi dan kode billing dari KAN.
- LPK dapat mengajuken ket>eratan atas lim dan waktu pelaksanaan asesmendengan alasan yang jelas.- Biaya asesmen dibayarkan ke Kas Negara melaiul Apllkasl SiMPONI danbukti bayar diserahkan ke Sekretariat KAN.- Permohonsn akreditasl hanva berlaku selama 1 tahun seiak kontrak
dltetaokan dan disetului. Aoabila dalam waktu 1 tahun selak kontrak disetuiul
• Petugas Penatausahaan Layanan mencatat tagihan dan bukti transfer asesmenawalfre-akreditasi
- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan saiinan surat tagihan sesuairekapltulasi bukti bayar apllkasl SIMPONI yang diberikan oleh BendaharaPenerimaan sebagai dasar rekonsiliasi- Pemohon membuat surat pemyataan pembayaran LS untuk diserahkan kepadaBendahara Penerima melalui sekretariat KAN
• Setelah pebayaran dari KPPN diterima Bendahara Penerima menyetorkan ke Kas
Pelaksanaan Asesmen
LapanganPersiapan
Asesmen Lapangan
Pusat Layanan AkredltasI
Psmohon Akredltast
SURVAILEN DAN lURAN TAHUNAN- Selama 4 tahun masa akredttasi, KAN akan melaksanakan Suivailen yangterjadwal sebanyak 2 kali. Namun dapat ditambah Survailen tidak rutin/tldakterjadwal apabila drperlukan selama masa akredttasi. Sebelum pelaksanaan akandilnformasikan tim survailen, waktu pelaksanaan dan penetapan blaya. LPK dapatmengajukan keberatan atas tim dan waktu pelaksanaan survailen.• Biaya paket survailen dibayarkan ke Kas Negara melaiui AplikasI SIMPONIdan buktl bayar diserahkan ke Sekretariat KAN.- Petugas Penatausahaan I^yanan menyerahkan salinan surat tagitian sesual
rekapitulasi bukti bayar apJikasi SIMPONI yang diberikan oleh BendaharaPenerimaan sebagal dasar rekonsiliasi- luran tahunan kel ditaaihkan bersamaan denaan oensaihsn biava
pelaksanaan asesmen atau reasesmen. luran tahunan ke-2 ditaaihkan
bersamaan dengan penagihan biaya survailen ke-1. luran tahunan ke-3 dan ke-4ditagihkan bersamaan dengan penagihan biaya survailen ke-2.
Persetujuantm dan waktu.
Peinbaysan biayaSurvailen tnelalui
aplikasi SIMPONI
Menyampaikan buktibayar
SekretaHat KAN/ Petugas Leyanan AkredltasI
Pe;mbentukan dan ■pemberitatiuan Grii asesrnen,
waktu pelaksanaan dan tagban .biaya asesmen I
Petugas PembukuanLsyaian
Penatausahaanlayanan:
• surat t^Siai- buMi ttayar .
Menerima bukti bayar
menenma saiinan
surat tagihan:Rekonsiliasi
Rrtonsiliasi:• Surat Tagiftan• bukti bayar- SIMPONI
PENAMBAHAN RUANG LINGKUP- Selama 4 tahun masa akreditasi, LPK dapat mengajukan penambahan ruanglingkup akreditasi. KAN akan melakukan audit kelayakan tertiadap permohonanpenambahan ruang lingkup yang diajukan. Sebelum pelaksanaan akandiinformasikan tim asesmen, waktu pelaksanaan dan penetapan biaya. LPK dapatmengajukan keberatan atas tim dan waktu pelaksanaan asesmen. Keglatanpenambahan ruang lingkup dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatansurvailen.
- Biaya penambahan ruang lingkup yang terdiri darl biaya permohonan danbiaya paket survailen dibayarkan ke Kas Negara melaiui Aplikasi SIMPONI
dan buktl bayar diserahkan ke Sekretariat KAN.- Biaya penamt}ahan ruang lingkup yang dilaksanakan bersamaan dengansurvailen terdiri dari biaya permohonan dan biaya paket asesmen dibayarkanke Kas Negara melaiui Aplikasi SIMPONI dan bukti bayar diserahkan keSekretariat KAN.
- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan salinan surat tagihan sesuairekapitulasi bukti bayar aplikasi SIMPONI yang diberikan oleh BendaharaPenerimaan sebagal dasar rekonsiliasi
Persebjjusntim & waktu
Pembayamh tjiayapenambahan lingkup
melaiui aplikasi SIMPONI
^ Menyampaikan buktibayar
Pelaksanaan asesmen
F^ambahan Bngkup
Pembenlehuan Urn asesmen,waktu pelaks^aan dan tagihan
A. In House TrainingJlka Pemohon layanan yang sudah terdaftar sebagai member dapatiangsung ke proses Log In. Jlka belum, pemohon melakukan registrasisebagai member layanan pendidikan BSN melalui websitediklat.bsn.go.idSekretariat akan mengirimkan surat penawaran dan MoU kepadapemohon layanan. Kemudian, jlka menyetujui MoU, pemohonmengirimkan kembali MoU yang telah dl tanda tangani ke sekretariatdiklat BSN. Jika pemohon tidak menyetujui, maka layanan bataldilaksanakan.
Kemudian, sekretariat akan berkoordinasi dengan pemohon untukmenyepakati agenda In House Training. Jika Pemohon MelakukanPembayaran tunai petugas layanan membuatkan Kode BillingSIMPONI, Jika pemohon melakukan pembayaran melalui ISbendahara yang membuatkan Kode Billing SIMPONI adalahBendahara Penerima
•sssgasurat^s
A1. Pembayaran Pelatihan IHT
Dibukuan
Behdaliaia
Rekeningeenddhara
Pembuatan
KbdeBiling
1. • Pemohon la
yana
n yang
telah
mele
ngka
pi persyaratan
diminta
mentransfer bi
aya pelatihan (s
esua
i ta
rif PR No. 62 Th. 2007) mel
alui
sistem SIMPONI. Bukti transfer disampaikan ke
sekretariat dik
tat BSN.
- Sel
anju
tnya
pet
ugas
pen
atau
saha
an layanan met
akuk
an pencatatan.
2. - Sekretariat diklat rtienyerahkan data pemohon layanan dan buktitransfer kepada Bendahara Penerima untuk dibuatkan kuitansirangkap 3 (lembar 1 untuk Pemohon layanan; leml>ar 2 untuk PetugasPenatausahaan Layanan; dan lembar 3 untuk arsip BendaharaPenerima).- Setiap tiga bulan Akun Admin SIMPONI 6SN dlrekonsiiasi denganpetugas penatausahaan layanan.
A2. Proses Pelaksanaan Pelatihan IHT
1. instruktur dan asisten pelatihan datang ke tempat pelatihan. Pelatihandilaksanakan sesuai dengan agenda yang telah disepakati.
A3.|Penyerahan Hash Layanan IHT
1 ITanggal penyerahan hasil layanan berdasarkan tanggal penandatanganans^Bftifikat
o Isertifikat peserta pelatihan dibuat berdasarkan pelatihan yang dllKuti danpredikat hasll pelatihan. Kemudian sekretariat mengirimkan sertifikat dan buktipengeriman dan tanda terima dokumen kepada pesena paling lambat 10 harikerja setetah pelaksanaan pelatihan. Pemohon mengirimkan kemball buktipenglriman dan tanda terima dokumen yang telah di Isl sebagai buKII sertifikattelah diterima dengan baik.
B. Public Training1. Jtka Pemohon sudah terdafiar sebagai member, pemohon dapat
langsung ke proses Log In. Jika belum, pemohon melakukan registrasisebagai member pelatihan BSN melalui website diklat.bsn.go.id
Jlka Pemohon pelatihan menerima konflrmasi sebagai daflar waiting list,maka Pemohon pelatihan akan mendapatkan konfirmasi lebih fanjut apabilaada calon peserta yang mengundurkan dirt.
3. Jlka pemohon pelatihan masuk dalam calon peserta. Sekretariat pelatihanakan melakukan kondlrmesi keikutsertaan.
4. Sekretariat akan mengirimkan surat undangan beserta kode billing
5. Peserta melakukan pembayaran sampai dengan batas waktu yang telahditentukan
6. Jika pembayaran telah dllakukan, maka lakukan konfirmasi pembayarandengan mengirimkan bukti bayar ke alamat email [email protected]
7 - Pemohon yang telah melengkapi persyaratan diminta mentransferbiaya pelatihan (sesuai larif PP No. 62 Th. 2007) melalui sistemSIMPONI. Bukti transfer disampaikan ke sekretariat dikiat BSN.- Selanjutnya petugas penatausahaan layanan melakukan pencatatanlayanan.
6. - Sekretariat dikiat menyerahkan data pemohon pelatihan dan buktitransfer kepada Bendahara Penerima untuk dibuatkan kuitansirangkap 3 (iembar 1 untuk Petugas pembukuan layanan pelatihan;lembar 2 untuk sekretariat dikiat; dan Iembar 3 untuk arsip BendaharaPenerima).- Bendahara Penerima selanjutnya membukukan kvwtansi ke BukuKas Umum.
- Seliap tiga bulan Akun Admin SIMPONI BSN direkonsilasi denganpembukuan layanan.
81. Proses Pelaksanaan Pelatihan Publik1. Peserta datang ke lokasi pelatihan sesuai dengan surat undangan
pelatihan.
B2.|Penverahan Hasil Layanan Publfk1. Tanggal penyerahan hasil pelatihan berdasarkan tanggal penandatanganan
sertinkat
Seni
rika
t pe
sert
a pe
latl
han aibuat berdasarkan pelatlhan yang
diik
uti da
npr
edik
at hasil pel
atih
an. K
emudian sekretariat mengirlmkan se
rtif
ikat
dan
bukli
peng
irim
an dan tanda tehma dokumen kep
ada peserta paling lambat 10 harf
kerja setelah pe
laks
anaa
n pelatihan. Pemohon men
giri
mkan
kem
ball
buktl
peng
irim
an dan tanda terima dokumen yang tei
ah di isi s
ebagai bukti se
rtif
ikat
tela
h di
teri
ma dengan balk.
MONITORING
Kegiatan pel
atih
an dimonitoring ol
eh Ese
lon
II dan
III den
gan ja
dwal
yang
tela
h ditetapkan. Eselon II
atau
III memonitorlng dan mengevaluasi keg
iata
npe
lati
han yang dil
aksa
naka
n se
suai
den
gan prosedur yang berlaku.
Monitoring pen
yera
pan anggaran dan
kegiatan di
laku
kan ol
eh staf pe
ngel
oia
PPK secara berkaia.
PiT^ara'^STfeW
i .
p^tiha'n
1-
BANG PRfeSETYA
PALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
LAMWKAN V
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR 3/KEP/BSN/1/2019
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
JAgA INFORMASI STANDAR
NO URAIANPemohon Informasi
Standar
Pusat Layanan Informasi Standar
Petugas LayananPetugas Penatausahaan
Layanan
PPKIBPP
Bagian Admlnistrasi Pendapatan
Bendahara Penerima
Atasan
LangsungBendahara
Penerima
Kas Negara
INFORMASI
Pemohon yang memerlukan informasi standar bisamendapatkan layanan dengan menghubungi:Sekretariat Lavanan Informasi StandardisasI
Perpustakaan di Layanan Informasi Terpadu (LITe) - BSN,Gedung 1 BPPT Lantai dasar, Jl. M.H. Thamrin No.8, JakartaPusat,
Telepon : 021-3917300 / 021 -3917322E-mail ; [email protected] layanan : Senin - Jum'at, Pukul 08:00-15:00 WIB
Permohonan
infomiasi standar
PENERIMAAN LAYANAN
Pemohon Layanan datang langsung ke Perpustakaan BSN,KLT BSN, email, atau mengunjungi website pemesananstandar online Datang langsung/
pembayaran di aplikasi SIMPONI dan mencetak tanda terimapembayaran. Selanjutnya Petugas Penatausahaan Layananmembuatkan kwitansi pembayaran tunai rangkap 3; lembar 1untuk Pemohon Layanan; lembar 2 untuk dicatat dan diarsipoleh Petugas Penatausahaan Layanan; dan lembar 3diserahkan ke Bendahara Penerimaan (kwitansi untukPetugas Penatausahaan Layanan telah disiapkan olehBendahara Penerimaan).
A
Pembayaran Simponi Pembuaian
Kwitansi
Kwitansi
Penatausahaan
layanan7Rekonsllasi
ke Bendahara
-19
NO URAIAN
PELAKSANAAN LAYANAN
A. Proses penyediaan dokumen standar dapat dilakukanseteiah pembayaran dari Pemohon terkonfirmasi. Petugaslayanan mencetak standar/memesankan dokumen asli/menyediakan efile SNI sesuai pesananB. Untuk pencetakan standar, proses layanan satu dokumenmembutuhkan waktu 35 menit, dokumen selanjutnya 15menit per standar C.Untuk proses dokumen format elektronik akan diterlmaPemohon dalam waktu maksimal 1X24 jam keija seteiahbuktl pembayaran diterima petugas. Apablla terpotong harilibur, maka dokumen akan diklrimkan dl hari keija berikutnyaD. Untuk pembelian dokumen asll/lnden, waktu yangdiperlukan tergantung dari masing- masing Penyedia Standar
PENYERAHAN HASIL LAYANAN
A. Dokumen standar hasil proses reproduksi baik tercetakmaupun elektronik (SNI/reproduksi standar nonSNI/pembelian dokumen asli/inden), diserahkan ke PetugasPenatausahaan Layanan bersama lampiran rincian biaya8. Selanjutnya Petugas Penatausahaan Layananmenyerahkan dokumen standar dan kwitansi pelunasan
pembayaran lembar 1 dengan catatan semua berkaspendukung sudah terpenuhi (contoh Kartu KIM, Mastan,Sertifikat LPK)C. Dokumen standar format elektronik diklrimkan melalui
email.
D. Petugas Penatausahaan Layanan mengarsip kwitansilembar 2 dengan lampiran rincian pemesanan dan buktipendukung yang dibutuhkan (KIM, Kartu mastan, sertifikatLPK)E. Jangka waktu penyimpanan kwitansi adalah 1 tahunseteiah kwitansi inactive
PENATAUSAHAAN LAYANAN
- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan kuitansirangkap 2 ke Bendahara maksimal satu hari berikutnya.
Pemohon InformasI
Standar
^Dokumen Standar^..
Husat Layanan imormasi standar
Petugas LayananPetugas Penatausahaan
Layanan
PPK/ BPP/
Petugas SPM
Proses layanandokumen standar
data penjualan
Hasilcetakan/efile/standar dokumen
standar
>1^
Penyerahandokumen untuk di
kirim/ email
Bagian Aammisirasi renacipauiii
Bendahara Penerima
Penyetoran lembar ke2 kvritansi
Atasan LangsungBendahara
Penerima
Rekonsilasi
Bank Porsepsi/Kas Negara
Wl^l WvTM \JMWSWHOliaOI
dengan pembitkuan layanan.
Akun Admin atMPONI
-21 -
EPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
BANG
LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPAIA BADAN STANDARDISASI NAS
IONA
L,
NOMOR 3/KEP/BSN/1/2019
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR PENGELOLAAN PEN
ERIM
AAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
PENERIMAAN LAYANAN ■
- 4- T:.
"
Pemo
hon
info
rmas
i UN
{Is
suer
Identification Num
ber)
dapat
menghubungi:
Pusa
t La
yana
n UN
di Pu
sat Ke
ijas
ama Standardisasi
Gd- BPPT I
, Jl.
M.H. Thamrin No
.S, La
ntai
12
Teie
pon ; 0
21 3927422 Ps
l,148/128 (
Bowo
/Riz
ki/K
etty
). Fax
;021 3927527.
E-ma
il bo
wo@b
sn.g
o.id
/rt2
kira
wati
@bsn
.go.
id/
kett
y.pr
aset
i3nl
y@bs
n go
.id.
Webs
ite : ww
w.bs
n.go
.id
- Pe
moho
n UN
yan
g teiah mengetahui per
syar
atan
dan pro
ses
UN dapat men
gaju
kan surat pe
rmoh
onan
UN.
- Sekretariat La
yana
n Ja
sa UN
akan
melakukan pen
gece
kan
stat
us permohonan
liN. Apa
bila
pem
ohon
UN
tela
h memiliki UN,
maka per
moho
nan ak
an dit
olak
dan inf
orma
si dis
ampa
ikan
ke
pemohon. Sedangkan. bila pem
ohon
bel
um memiliki nomor UN
,maka sekretariat aka
n me
ngin
form
asik
an per
syar
atan
dan form
yang
per
lu di
lengkapi dan
dik
emba
lika
n kepada se
kret
aria
t.
Pusa
t La
yana
n UN
ak
an melakukan
verifikasi dan
vali
dasi
terh
adap
dokumen pen
daft
aran
pem
ohon
UN. Apabila pem
ohon
memenuhi kelentuan dan per
syar
atan
sesuai standar ISOyiEG
7812
na
mun
belu
m le
ngka
p. ma
ka di
mint
a melengkapi.
Sedangkan
bila t
elah
lengkap, maka dapat
dila
njut
kan ke
proses se
lanjulnya
PEMBAYARW KO
NFIRMASI" PEMBAYARAN LAY
ANAN
jj.
- Pe
moho
n la
yana
n UN
ya
ng t
elah melengkapi pe
rsya
rata
ndi
mint
a mentransfer
biay
a permohonan d
an pe
mros
esan
UN
langsung ke rekening Negara sesuai dengan su
rat Pe
mbay
aran
Biay
a Proses Ap
lika
si dan
Kod
e Bi
llin
g dari Sis
tem Pe
mbay
aran
Onli
ne PNBP (SI
MPON
I) Bukti transfer disampaikan ke Pus
atLayanan UN.
- Selanjulnya
petugas
pemb
ukua
n layanan
melakukan
penc
atat
an lay
anan
.
Pemotion UN
Jasa Permohonan Nomor Identlfikasi Bank
Pusa
t La
yana
n IIN
Petu
gas P
embu
kuan
PPK/ BPP
Petu
gas L
ayanan UN
Laya
nan
Bagian Adm
lnls
tras
i Pe
ndap
atan30
Bendahara Penerlma
Bank
Atasan Lan
gsun
e Persepslf
Bendahara Penertma
Kas Negara
'I
,udah Rtemilife
Pets
ecef
can
.'
Status
Befum m
eiTi
iiii
i:
NO
- Pusat Layanan UN menyerahkan data pemohon UN dan buktitransfer kepada Bendahara Penerima untuk dibuatkan kuitansirangkap 3 (iembar 1 untuk Pemohon layanan UN; lembar 2untuk Petugas Penatausahaan Layanan UN; dan lembar 3untuk arsip Bendahara Penerima).- Bendaliara Penerima selanjutnya meiaksanakan pembukuan.- Setiap tiga butan Akun Admin SIMPONI BSN direkonsilasidengan pembukuan layanan.• Pelaksanaan Verifjkasi Lapangan.
Jika hasil verifikasi lapangan dinyatakan memenuhipersyaralan. sekretarian akan meneruskan permohonanpemohon layanan ke American Bankers Association (ABA)selaku registration authority ISO/lEC 7812
PENYERAHAN HASIL LAYANAN,Apabila persetujuan permohonan UN dari ABA telah keluarakan segera diinformasikan kepada pemohon UN berupa Suratpernyalaan perihal nomor UN yang diperoleh apiikan.