PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINJAI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59,
52
Embed
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan | Independensi ... · Web viewPasal 3 Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 7 TAHUN 2012TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI-2-
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang -Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI-3-
13.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah kabupaten Sinjai.2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah segaia unsur
penyelenggara Pemerintahan daerah.3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sinjai.4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disebut dengan
DPRD, adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten sinjai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala dinas adalah kepala dinas kabupaten sinjai.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI-4-
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yanhg berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firma, Konsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Perawatan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal diruang rawat inap.
10. Pelayanan Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menaggulangi resiko kematian atau kecacatan.
11. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada penderita untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic atau dan tindakan lainnya yang memerlukan rawat inap di instalasi kesehatan yang memiliki fasilitas rawat inap.
12. Tindakan medic adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi medic yaitu : dokter umum, dokter gigi atau dokter spesialis.
13. Tindakan medik operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga medik berupa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan o atau tampa pembiusan.
14. Tindakan medic non opeartif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga medik tanpa pembedahan.
15. Rumah sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah sakit Umum Daerah kabupaten Sinjai.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyau kunjungan rawat jalan maupun rawat inap.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI-5-
17. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit dari puskesmas yang membantu menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berada dilokasi tertentu dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.
18. Bahan dan alat kesehatan pakai habis sesuai standar pemerintah adalah obat-obatan, bahan kimia, reagensia dan bahan lainnya serta alat-alat kesehatan pakai habis yang tersedia di instansi kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan.
19. Pemulasaran atau perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan untuk kepentingan, pemakaman dan atau kepentingan proses peradilan.
20. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
21. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh instalasi kesehatan atas pemakaian sarana dan fasilitas kesehatan yang digunakan langsung dan tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
22. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di puskesmas, pustu dan rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan dikelola pemerintah Kabupaten Sinjai.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
24. Surat pemberitahuan Retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI-6-
BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan.
Pasal 3(1)Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di
Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Pasal 4Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan yang dinikmati dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI-7-
BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTURDAN BESARNYA TARIF
Pasal 7(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut biaya investasi, biaya prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIFPasal 8
(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.(2)Jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan disesuaikan dengan
kewenangan dan kompetensi masing-masing sarana pelayanan kesehatan.
(3)Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Pustu/Puskel, dan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini.
(4)Pelayanan rawat Inap di Puskesmas perawatan disamakan dengan tarif tindakan rawat inap kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.
(5)Struktur dan besarnya tarif pelayanan Laboratorium air sebagaimana dalam Peraturan daerah ini.
(6)Untuk pelayananan tingkat lanjutan pada pemeriksaan radiolgi, laboratorium dan tindakan operasi dengan kategori Cito (operasi yang harus dilakukan segera di RSUD Sinjai , karena bila ditunda dapat mengancam jiwa/keselamatan pasien) dapat dikenakan biaya tambahan sebesar 25% dari jumlah jasa pelayanan, jasa medis dan jasa anastesi (tidak termasuk jasa sarana) dari tarif normal sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI-8-
(7)Tarif dan besarnya tarif penerbitan rekomendasi perizinan sumber daya kesehatan & pelayanan publik kesehatan sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini.
(8)Tarif pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit dan Pusat Pelayanan Kesehatan yang memiliki status Badan layanan Umum daerah (BLUD), penentuan tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi ekonomi masyarakat.
(9) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) sebagai berikut :
A. DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
a. Tarif Pelayanan Rawat Jalan
NO JENIS PELAYANAN/TINDAKANJASA TARIF
KETSARANA PELAYANAN DOKTER(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 Karcis Harian Poliklinik/UGD (Pagi,Sore dan malam
- - - -
2 Poliklinik Umum a) Pemeriksaan dr/drg 0 0 b) Konsul ke (Poliklinik lain) dr/drg 3,000 3,000 c) Konsul ke dokter ahli 15,000 15,000 3 Palayanan Sore/Malam Hari a) Pemeriksaan dr/drg 10,000 10,000 b) Pemeriksaan dokter ahli 15,000 15,000 4 Poliklinik Gigi a) Diagnosis - Terapi Gigi 1,500 2,000 1,500 5,000 - Pemeriksaan Karang Gigi 4,000 3,000 3,000 10,000 b) Protesa - Mahkota gigi dari akrilik 25,000 15,000 10,000 50,000 - Protesa sebagian gigi pertama 35,000 20,000 15,000 70,000 - Penambalan satu gigi 9,000 3,000 3,000 15,000 - Protesa penuh' 150,000 100,000 50,000 300,000 - Kntrol Protesa 4,000 2,000 1,500 7,500 c) Konservasi - Irigasi Saluran Gigi 3,500 2,000 1,500 7,000 - Tumpatan Sederhana 3,500 2,000 1,500 7,000 - Poles Tumpatan 3,000 1,500 1,000 5,500 - Tumpatan Amalgam/Silikat 5,000 3,000 2,000 10,000 - Pengisian Saluran Akar 4,000 2,500 1,500 8,000 - Tumpatan Gigi dengan Komposit 8,000 4,000 3,000 15,000 - Cabut Gigi Sulung 3,500 1,500 3,500 8,500
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI-9-
- Cabut Gigi Permanen 3,000 2,000 5,000 10,000 - Cabut GIigi dengan komplikasi 7,000 4,500 4,000 15,500 - Odentektomi 40,000 15,000 10,000 65,000 - Alveolektomi per kwadran 7,000 6,000 27,000 40,000 - Incisi Abces 7,000 4,000 4,000 15,000 - Operasi Kista 30,000 15,000 10,000 55,000 - Scalling 17,500 12,500 10,000 40,000 - Fiksasi Sederhana 60,000 36,000 54,000 150,000 Baru - Fiksasi Kompleks 100,000 60,000 90,000 250,000 Baru - Pemasangan Wire 1 Sisi 40,000 24,000 36,000 100,000 Baru - Pemasangan Wire 2 Sisi 80,000 48,000 72,000 200,000 Baru - Kuretage 18,000 11,000 16,000 45,000 Baru - Perawatan Endo (penggantian obat) 8,000 5,000 8,000 21,000 Baru5 Poliklinik Ahli Pemeriksaan Dokter Ahli 3,500 1,500 10,000 15,000 a) Poliklinik Penyakit Dalam - USG 42,500 7,500 50,000 100,000 Baru - EKG 5,000 5,000 5,000 15,000 Baru b) Poliklinik ANC 0 - Pemeriksaan Kehamilan 3,500 1,500 5,000 Baru - Imunisasi TT ibu hamil 2,500 2,500 5,000 10,000 Baru - Suntikan KB 10,000 5,000 5,000 20,000 Baru c) Poliklinik OBGYN - Pengambilan PAPSMEAR 4,000 2,500 35,000 41,500 - USG 42,500 7,500 50,000 100,000 Baru
2 Ultra Sound Therapi 9,000 3,600 2,400 15,000 Baru3 Electrical Stimulasi 9,000 3,600 2,400 15,000 Baru4 Traksi Lumbal/Cervical 9,000 3,600 2,400 15,000 Baru5 Infra Red Rays 9,000 3,600 2,400 15,000 Baru6 Parafin 9,000 3,600 2,400 15,000 Baru7 Treadmill 18,000 7,200 4,800 30,000 Baru8 Exercise tanpa alat 3,000 2,000 0 5,000 Baru9 Exercise dengan alat 3,000 2,000 0 5,000 Baru
g. Tarif Tindakan di UGD
NO TINDAKANJASA TARIF
KETSARANA PELAYANAN DOKTER(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 a. Rawat Luka Tanpa Hecting 2,500 500 0 3,000 b. Rawat Luka Tanpa Hecting dgn ATS 3,250 750 0 4,000 c. Rawat Luka dgn Hecting tanpa ATS 4,000 1,000 0 5,000 d. Rawat Luka dgn Hecting dgn ATS 3,500 1,000 0 4,500
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI-14-
e. Perawatan Non Bedah 1,500 500 0 2,000 f. Perawatan Luka Bakar - Kurang dari 10% 4,000 1,000 0 5,000 - 10% sampai 20% 8,000 2,000 0 10,000 - 20% samapai 30% 12,000 3,000 0 15,000 - Lebih dari 30% 15,000 5,000 0 20,000
7 Keterangan Bebas NAPZA 5,000 8 Keterangan untuk Asuransi 20,000 9 Pemeriksaan Kesehatan Lainnya 10,000
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTANPasal 9
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan di wilayah Kabupaten Sinjai.
BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX
SURAT PENDAFTARANPasal 11
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta harus ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.(3) Bentuk isi, serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 12
(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -33-
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
(3) Bentuk isi, serta tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XI
TATACARA PEMUNGUTAN
Pasal 13(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
BAB XII
SANKSI ADMINISTRASIPasal 14
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD.(3) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatus
dengan Peraturan Bupati.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -34-
BAB XIV
TATACARA PENAGIHAN
Pasal 16(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retibusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD
(2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB XV KEBERATAN
Pasal 17(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
(4) Kebenaran harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bawah jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
Pasal 18(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -35-
(2) Keputusan kepala daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besar Retribusi yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada kepala daerah.(2) Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.
(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam janggka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 bulan, kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
Pasal 20(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara
tertulis kepada kepala daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :a. nama dan alamat Wajib Retribusi;b. masa Retribusi;c. besarnya kelebihan pembayaran; dand. alasan yang singkat dan jelas.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -36-
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan di terima oleh kepala daerah.
Pasal 21(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat
perintah membayar kelebihan Retribusi.(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang
sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 ayat (2) pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVII
PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSIPasal 22
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi.
(2) Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
(3) Pemberian Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang di timpa bencana alam dan atau kerusuhan.
(4) Tata cara pengurangan , keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XVIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 23
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -37-
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :a. diterbitkan surat teguran, atau;b.ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun
tidak langsung.(3) Dalam hal diterbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasal 24
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX
KETENTUAN PIDANAPasal 25
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
BAB XX
PENYIDIKANPasal 26
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -38-
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberatan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari seorang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -39-
BAB XXIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 27Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 28Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2002 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 29Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.
Ditetapkan di Sinjaipada tanggal 25 Januari 2012
BUPATI SINJAI,
ANDI RUDIANTO ASAPA
Diundangkan di Sinjaipada tanggal 25 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,
TAIYEB A. MAPPASERELEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 NOMOR 7
PENJELASANATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAINOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANGRETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
I. UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -40-
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Implikasi dari penerapan kedua peraturan tersebut dalam bidang kesehatan salah satunya adalah kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola pelayanan kesehatan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
Pelayanan kesehatan sebagai salah satu urusan wajib pemerintah daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, sehingga terwujud pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meningkatnya harga barang dan jasa di satu sisi menyebabkan biaya operasional pelayanan kesehatan saat ini meningkat, oleh karena itu dalam upaya menjaga kesinambungan pelayanan, perlu adanya pengaturan kembali pola pembiayaan pelayanan kesehatan dasar ini dengan melaksanakan penyesuaian terhadap tarif retribusi pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai.
Besaran tarif lama yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan biaya operasional pelayanan kesehatan saat ini, disamping juga adanya pengembangan jenis pelayanan kesehatan yang memerlukan pengaturan tarif baru, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah ini.
II PASAL DEMI PASALPasal 1
Cukup jelas.Pasal 2
Cukup jelas.Pasal 3
Cukup jelas.Pasal 4
Cukup jelas.Pasal 5
Cukup jelas.Pasal 6
Cukup jelas.Pasal 7
Cukup jelas.Pasal 8
Cukup jelasPasal 9
Cukup jelas.Pasal 10
Cukup jelas.Pasal 11
Cukup jelas.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -41-
Pasal 12Cukup jelas.
Pasal 13Cukup jelas.
Pasal 14Cukup jelas.
Pasal 15Cukup jelas.
Pasal 16Cukup jelas.
Pasal 17Cukup jelas.
Pasal 18Cukup jelas.
Pasal 19Cukup jelas.
Pasal 20Cukup jelas
Pasal 21Cukup jelas.
Pasal 22Ayat (1)
Pengurangan, keringanan dan pembebasan setoran retribusi oleh Wajib Pungut Retribusi dimungkinkan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain kemampuan Wajib Pungut Retribusi, keadaan/kondisi lapangan pada saat tertentu dan lain-lain pertimbangan yang realitis.