-
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi
Bali
Bali Post
Edisi
Hal
: &nin , zo egil ?s'92
Hambat Pemasukan Daerah
Dibiarkan Telantar
Lahan Eks Tiara GrosirDenpasar (Bali Post)
Pemanfaatan lahan eks Tiara Grosir di Jalan Cokroaminoto,
Denpasar, pascap-enutupan pusat perbelanjaan itu, akhir 2014 lalu,
hingga kini belum terealisasi.Lahan itu belum digarap.Pemkot
Denpasar dan tampak dibiarkan telantar. Pada-hal, semua lahan itu
direneanakan untuk UKM Center. Nyatanya, sampai saat inibelum ada
tanda-tanda aktivitas di lahan strategis itu. Kondisi ini
mengundangpertanyaan dari kalangan DPRD setempat.
Wakil Ketua D|RD Kota Denpasar WayanMariana Wandhira, Minggu
(19/4) kemarin,menilai keputusan WaIi Kota Denpasar telahmenghambat
pemasukan daerah dari pengelo-laan lahan tersebut. Sebab,
pascapengosonganlahan itu, nasib lahan seluas hampir 90 aretersebut
tidak Iagi jelas. Menurut Wandhira,makin lamapihak Pemerintah Kota
Denpasarmengambil keputusan atas lahan tersebutmaka makin banyak
akan mengalami kequ-gian. Pasalnya, gedung dan lahan yang sudahlama
tak dimanfaatkan tersebut tidak member-ikan kontribusi bagi Kota
Denpasar. '?erlu adakeseriusan pemerintah dalam memanfaatkanIahan
ini," ujarnya.
Wandhira menilai langkah Pemerintah KotaDenpaqar sangat lamban
dalam mengambilsebuah keputusan. "Ini kan lahan
jelas-jelastempatnya sangat strategis, tetapi kenapa Pem-kot
Denpasar terus mengulur-ulur waktu untukmemanfaatkan Iahan
tersebut," imbuhnya
Seperti diberitakan sebelumnya, perjalananpanjang Tiara Grosir
dalam melayani kon-sumennya, akhirnya berakhir. Menyusul,
TimYustisi yang terdiri dari unsurTNI, Polri, Kejaksaan,
SatuanPolisi Pamong Praja, peca-lang, instansi terkait
PemkotDenpasar. memenuhi janjinyauntuk menyegel toko grosir
pertama di Bali tersebut, Senin (2615) tahunIaIu. Penyegelan
dengan cara menggembokpintu utama Tiara Grosir itu dilakukan
CamatDenpasar Utara I Made Lodra mewaklli TimYustisi. Praktis,
aktivitas perdagangan di Ti-ara Grosir berhenti untuk selamanya.
Bahkan,tim memberikan waktu hanya tiga hari untukmengosongkan lahan
tersebut dari barang-barang yang dijual selama ini.
Langkah Tim Yustisi melakukan tindakantegas ini, bukan tanpa
alasan. Tiara Grosirdinilai telah melanggar empat Perda di
KotaDenpasar, yakni Perda No. 6 Tahun 2001 ten-tang Izin Bangunan,
Perda No. 13 Tahun 2002tentang SIUP, Perda No. 7 Tahun 2005
tentangSITU HO, dan Perda No. 9 Tahun 2009 ten-tang IUTM. Kisruh
Tiara Grosir dari Pemkotini mencuat lantaran HGB Tiara Grosir
yangberakhir Desember 2011, tidak diperpanjanglagi. Pihak Tiara
Grosir sudah melakukanupaya perpanjangan baru, Juni 2011.
Namun,Pemkot Denpasar tidak menyetujui perpanjan-gan HGB itu lagi.
Alasan Pemkot Denpasar,lahan tersebut akan dipergunakan untuk
kepentingan pemkot danmasydrakat Denpasar secaraumum. Pemkot
Denpasarakan menjadikan tempattersebut sebagai UKM Cen-ter.
(kmb12)
-
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi
Bali
\1. a$t l'rr7 ,l'[t-*;;,*J$flW Bali Post\\ .IJDLI
Edisi
Hal
; S€ntvr, zo Agll Aoc'
13
Kasus CPNS
Kejari Periksa 11 Staf DKPTabanan (Bali Post) -
;Kejari Tabanan kembalimemeriksa para staf DinasKebersihan dan
Pertamanan(DKP) Tabanan untuk me-lengkapi berkas
pemeriksaan.Penl'rdik kembali memeriksa11 orang yang merupakanstaf
di DKP, di aula KejariTabanan. Pemeriksaan kaliini merupakan
pemeriksaantambahan dan terakhir bagipara staf DKP setelah
sebel-umnya fiperiksa berkali-kalibolak-balik ke kantor Kejari.
Kasipidsus Kejari TabananFathur Rohman mengatakananggotanya
terus melakulanpemeriksaan untuk kelengka-pan berkas. Kesebelas
saksiyang diperiksa itu berinisialIG Nyoman A, I NyomanGede J, I
Wayan My, I WayanMr, I Gst. Made S, I NyomanGede S, I Wayan M. Ni
KetutM, Dewa A, I Wa5'an S, dan IWavan P.
'?ara saksi ini mirlai diper-iksa pukul 11.00 hingga 17.0wita
dan penyrdik kami men-gajukan sekitar 23 sampai 35pertanyaan," ucap
Fathur.
Pejabat asal Bojonegoroini juga menjelaskan, merekayang
diperilsa dua hari tera-khir adalah para staf DKP."Sehari
sebelumnya juga te-lah diperiksa 10 orang saksi,dan hari ini kami
periksa 11orang, semuanya staf DKP,"bebernya.
Yang menarik pemerik-saan kali ini adalah pemer-iksaan terakhir
bagi staf.Selanjutnya pihak penyidikakan memanggil saksi
yangmemiliki peran dalam kasusini. "Ini pemeriksaan stafterakhir,
selanjutnya akankita panggil para saksi yangmemiliki peran seperti
kasu-bag dan yang lainnya," jelasFathur.
Selanjutnya barulah pihakpenyidik melakukan eksposuntuk
menentukan siapayang bertanggung jawab danmenjadi tersangka
dalamkasus ini. "Kemungkinanminggu depan diperiksa yangmemiliki.
peran, baru nantiakan diekspos siapa yangbertanggung jawab dalam
ka-sus ini," jelasnya. (kmb28)
-
Humas dan Tata Usaha BPK
Bali Post
Edisi
Hal
. goru, rc tr:il ZptSI
Rl Perwakilan Provinsi Bali
,^,y Penyerahan Pasar Sangsit
irBadan Pengawas PanggilTokoh Masyarakat
Singaraja (Bali Post) -Instruksi Bupati Buleleng
Putu Agus Suradnyana, S.T.unt,Xk menuntaskan peny-erahan
pengelolaan PasarDesa Sangsit, KecamatanSawan mulai disikapi
DireksiPD Pasar Buleleng bersama.Badan Pengawas (BP). Paratokoh
masyarakat di desasetempat rencananya akan di-undang untuk membahas
pe-nyerahan pengelolaan pasartersebut. Di sisi lain BadanPengawas
berpendapat ka-lau penyerahan pengelolaanpasar tersebut tidak
harusmengubah peraturan daerah(perda), namun bisa dilaku-kan dengan
peraturan bupati(perbup).
BadanPengawas PD PasarBuleleng I Ketut Suparto,Minggu (19/4)
kemarin me-negaskan, setelah pihaknyamempelajari beberapa
aturan
,hukum termasuk perda ten-, tang pasar, ternyata
prosespenyerahan pengelolaan dari "
, pemkab kepada pihak desabisa dilakukan dengan per-bup, tak
mesti menungguperubahan perda. Dalamperubahan perda nanti
hanyamengatur masalah penyer-
. taan modal pemkab kepadaPD Pasar.
Terkait dengan itu,pihaknya dalam waktu dekatakan mengundang
para tokoh
Desa Sangsit untuk memba-has penyerahan pengelolaanpasar
tersebut. Pembirhasanini dilakukan untuk rnembi-carakan persoalan
kelvajibansetelah pasar tersebut diser-ahkan pengelolaanya
kepadapihak desa. Pihak pengelolamempunyai kewajiban me-nyetorkan
keuntungannyasebesar 30 persen setiap bu-lan. "DuIu kami
memberikandesa sebesar 30 persen, seh-ingga kalau dikelola oleh
desatentu keuntungan sebesar ituwajib disetorkan dan ini kamiakan
bahas bersama," tegasmantan Sekretaris DinasKoperasi Perdagangan
danPerindustrian (Diskopdag-prin) Buleleng ini.
Di tempat terpisah, salahseorang tokoh masyarakatDesa Sangsit I
Ketut Sonenmeyambut positif penyerahanpengeloalan pasar di
desanyaitu hanya didasarkan per-bup. Untuk itu, Sonen tetapmeminta
agar penyerahanpengelolaan pasar itu bisasecepatnya dilakukan.
Se-mentara terkait dengan pe-nyetoran keuntungan, menu-rut Sonen,
pihaknya belumbisa memberikan seperti apagambaran terkait
denganpeyerahan keuntungan itu.Pihaknya memilih menunggu.sampai
perbub yang akanditerbitkan. (kmb38)
-
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi
Bali
Bali Post
Edisi
Hal
. Senrn , zo Agil za$
I'O
Tembok SD 3Songan Robo(rBangli (Bali Post)
Tembok SD 3 Songan sepanjang 12 meter am-bruk. Ini ter{adi
akibat kondisi tembok yang su-dah rapuh dan retak-retak. Beruntung
robohnyatembok sekolah tersebut tidaksampai mengakibatkan
korbanjiwa, karena saat kejadiansiswa masih belajar di
dalamkelas.
Menurut informasi,robohnya tembok tersebut ter-jadi pada Jumat
(1714) sekitarpukul 11.00 wita. Sesaat sebe-lum kejadian, tembok
tersebutsempat didorong dejumlahsiswa yang hendak melihatseekor
anjing liar. Pada pagiharinya seorang siswa di seko-lah tersebut
sempat mendapatserangan anjing liar. Didugakarena tembok sekolah
sudahlama rapuh, sehingga setelahmendapat dorongan siswatembok
menjadi fidak kuat danlantas ambruk.
Kepala SD 3 Songan NiWayan Partini saat dikonfir-masi, Minggu
(19/4), mem-benarkan bahwa tembok disekolahnya roboh Jumat
lalu.Tembok yang roboh tersebutpanjangnya 12 meter dengantinggi 1.5
meter. Partini men-gatakan, saat tembok itu roboh,sekolah sedang
melaksana-kan proses belajar mengajardi dalam kelas. "Tidak
adaanak-anak yang kena, karenasemuanya ada di dalam
kelas,"terangnya.
Menurut Partini robohnyatembok sekolah itu akibat usiatembok
yang sudah cukup tua.Tembok sudah mengalami ra-puh dan
retak-retak.'Kemung-kinan karena sudah rapuhsehingga temboknya
roboh,"ujarnya. Terkait ambruknyatembok tersebut, pihaknyatelah
melaporkannya ke DinasPendidikan, Pemuda dan Olah-raga @isdikpora)
untuk segeraditindaklanjuti. (kmb40)
-
Humas dan Tata Usaha BPK Rl
Bali Post
Edisi
Hal
2 5errtu, zn Qtr.l futg
3
Perwakilan Provinsi Bali
Terkait Dugaan Penyimpangan di Badung /Kejari akan
MintaKonfirmasi PHDI Bali
Denpasar (Bali Post) -Pihak kejaksaan menda-
patkan amunisi tambahanterkait dugaan penyimpangantirtay atra di
Badung, khusus-nya yang ke India. Menyusul,pernyataan pihak PHDI
yangmenepis bahwa PHDI pimpinan Sang Nyoman Suwismaini menerima
dana hibahdari Pemkab Badung. Karenakesulitan mendapatkan datadi
Pemkab Badung, pihakKejaksaan Negeri (Kejari)Denpasar akan mencari
caraIain. Salah satunya, segeramengonfirmasi sekaligus me-minta
keterangan dari pihakPHDI BaIi pimpinan Prof.Gusti Ngurah
Sudiana.
"Ini kan baru awal, seba-gai pintu masuk. Siapa tahunanti ada
lagi data yang kamidapat, khususnya laporanpihak terkait untuk
masuk kepersoalan lain," sebut sumberdi kejaksaan, Minggu
(19/4)kemarin.
Kasiintel Kejari DenpasarSyahr-b .Sagi1 yang dimintaikonfirmasi
hal itu, Minggu(19/4). kemarin, tidak mem.bantah pihaknya segera
me-manggil pihak PHDI Bali.Pemanggilan PHDI Balidiprioritaskan
menyangkut
data yang benar mengenaikeberadaan PHDI Badungyang dinilai
ilegal. "Kamimesti melihat data yang aku-rat dulu menyangkut
resmidan tidak resmi, Iegal atautidak legalnya kepengurusanPHDI
Badung yang menerimahibah dari Pemkab Badung' tersebut,"
ujarnya.
Syahrir Sagir menambah-kan, jika data tersebut harusdiambil ke
sekretariat PHDIBali, pihaknya akan turunjuga ke sana. Itu akan
dilaku-kan secepatnya, Pasalnya,apa yang dikatakan pihakPHDI di
sejumlah media, di-anggap sebagai pintu masukterkuaknya dugaan
penyim-pangan yang terjadi di Pem-kab Badung.
Sebelumnya, Kajari Den-pasar Imanuel Zebua ang-kat bicara soal
kinerja ang-gotanya dari Tim IntelijenKejari Denpasar yang
sudahmenyambangi Puspem Ba-dung dan Pemkot Denpasar.Khusus untuk di
Pemkab Ba-dung, Imanuel Zebuh, Jumat(1714) lalu mengatakan
bahwatimnya belum melakukanpenggeledahan. Pihaknyamasih melakukan
puldata(irengumpulan data), "Itu
penugasan, untuk melakukanpengumpulan bahan keteran-gan,"
katanya.
Salah satu metode yangdilakukan adalah wawancara.Yang jelas.
adanya informasipenyimpan gan tirtayatrakhususnya ke India,
pihakkejaksaan terus akan melaku-kan pengembangan. "Saat inimasih
dalam proses," sebut-nya. Pun soal sebendel datayang disita, pihak
kejaksaanbelum mau membebernya,dengan dalih masih dipela-Jarr.
Sementara soal hibah,pihak PHDI Bali menepisnyakarena dana yang
dikucurkanPemkab Badung diterimaoleh PHDI yang dinilai tidaksah.
PHDI saat ini sudahterstruktur, yakni pimpinanpusat Sang Nyoman
Suwrsmadengan Dharma Adyaksaatau Ketua Sabha PanditaIda Pedanda
Sebali Tianyardengan Ketua Sabha WalakaPutu Wirata Dwikora;
Untukkepengurusan Bali, Ketu-anya adalah Gusti Sudiana.Sedangkan di
Badung, PHDIdipimpin oleh Made Nlulia,namun sudah almarhumdan saat
ini Plt.-nya adalahWayan Sukayasa. (kmb37)
-
Sub Bagian
wHumas dan Tata Usaha BPK Rl perwakilan provinsi Bali
Bali Post
Tarik Ulur Sewa Kios Pasar Seni Geopark
Pemkab JanganTakut RugiBangli (Bali Post) -
?emerintah Kabupaten Bangli diminta untuk tidaktakut merugi
dalam memutuskan nilai sewa pasar seniggopark di Penelokan
Kintamani. Agar peniisian danpenataan bisa segera dilakukan,
p.i-re"intafr diharao_kan dapat memberikan sedikit keringanan nilai
sewakhusus terhadap ke_empatbelas pedag:ang yrng: udu aioe_pan
pasar (ieopartr. Keringanan bisa diberikan untuktahun pertama dan
dilakukan penyesuaian sewa di tahunberikutnya.
"Pemerintah harus.beranimerugi Berikan dulu mereka ker-inganan
sewa untul tahu! D€r-tama, kalau sudah ada perGm-bangan di tahun
berikutnva baiudiberi.kal eewa sesuai vane sudahditentukan," kata
Det iamit pa"i-wisata Bangli Putu Winastri, be-Ium laua ini.
Menurutnya. Dem-berian keriaganan nilai iewi ituperlu ditrakukan
mencinsat pasarSeni Geopark di Kintaminivaneselesai dibangun
perteng;ha;tahun 2014 lalu itu meruoakanpasar baru dan pedagang-
samasekali belum memiliki peneala-man berjualan di dalam pasir.
Pemerintah dalam hal ini.harus berani merugi demi ke-pentrngan
penataan Penelokan."Apahah sudah ada jaminan pastidari pemerintah
seteiah merekaberjualan di dalam maka bisalehih laris daripada
berjualal ditempat sekarang. Untut itulah.pemerintah hanrs berani
memgi,"uJffnya.
Kebijakan keringanan sewatersebut kata Winastra bisadibuat dalam
bentuk perianiian.Keringanan bisa diberi-kin iada
tahun pertama. Jil:r pada tahunkedua sudah terlihat ada
perkem-bangan dalam pasar tersebut.barulah pemerintah bisa
member-lakul