KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016. Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 sebagai penjabaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran, dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk BPBD Kabupaten Kulon Progo. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kulon Progo diucapkan limpah terima kasih dan semoga bermanfaat.
34
Embed
bpbd.kulonprogokab.go.idbpbd.kulonprogokab.go.id/files/Rencana-Kerja-BPBD-2016.docx · Web viewRENJA mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan
hidayahNya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan
penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2016.
Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37
Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon
Progo tahun 2016 sebagai penjabaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan yang
akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai
program, sasaran, dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD
termasuk BPBD Kabupaten Kulon Progo.
Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kulon Progo diucapkan limpah terima kasih dan
semoga bermanfaat.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 14
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 15
2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD 19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 21
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan propinsi 21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 22
3.3 Program dan Kegiatan 23
BAB IV Penutup 25
2
BAB IPENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun
2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas, antara lain :
a. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
b. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana
yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta
rekonstruksi secara adil dan setara;
c. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
d. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah
e. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan peyelenggaraan penanggulangan bencana
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. Melaksanakan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan
barang;
g Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
sumbangan pihak lain yang sah serta tidak mengikat;
h Melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
dan
i Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Bupati setiap
bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penangulangan bencana secara
terencana, terpadu dan menyeluruh.
Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki tugas peran sentral dalam Manajemen
3
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kulon Progo. Visi “Terwujudnya Ketangguhan
Kulon Progo dalam Menghadapi Bencana“ diharapkan dapat terwujud.
Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kulon Progo menyusun Rencana Kerja tahun 2016 dengan maksud
meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2016 mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan
Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kulon Progo yang telah disusun sesuai dengan
perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
mengacu pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 –2016 dan memperhatikan
dokumen – dokumen perencanaan lainnya untuk menjaga konsistensi pelaksanaan
Pembangunan Daerah. Hal ini mengacu pada Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang
system Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan daerah No 16 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Kulon Progo tahun
2005-2025 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap SKPD menyusun
Rencana Kerja SKPD.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun
2015. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2016 Kabupaten Kulon Progo sebagaimana
yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional serta undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang
Pemerintah Daerah.
RENJA mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, karena
RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJM dan Renstra
SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. RENJA menjembatani
sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih
konkret dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum
APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
dengan Pemerintah.
4
1.2 LANDASAN HUKUM1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (2005 – 2025);
e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
i. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
no 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
j. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2005 – 2025;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan
Pemerintah Daerah;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010 Tentang
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
p. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014;
5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk menempatkan program
Penganggulangan Bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kulon Progo tahun 2011-2016, Rencana Tata Ruang Wilayah dan memberikan gambaran
yang menyeluruh terhadap upaya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan.
Tujuan Internal:
1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
2. Menyediakan dokumen acuan bagi BPBD Kabupaten Kulon Progo dalam
merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pada setiap
tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan sumber
pembiayaan APBN maupun masyarakat.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam masa sekarang
dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang
ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo.
4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di BPBD Kabupaten Kulon Progo
dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional
tahunan.
5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di BPBD Kabupaten Kulon Progo
dalam melaksanakan program dan kegiatan.
Tujuan External:
1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kabupaten Kulon
Progo yang berorientasi untuk Pembangunan yang mengurangi kerentanan
terhadap bencana.
2. Memberikan arah kebijakan terhadap upaya penanggulangan bencana, baik dalam
kondisi pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
3. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa
Pemerintah Daerah Kulon Progo memiliki concern yang besar terhadap upaya
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kulon Progo.
4. Mensinergikan program-program dan kegiatan penanggulangan bencana dengan
program-program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya
peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengadapi ancaman resiko bencana, baik
di SKPD lain, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.
5. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi
dan dukungan anggaran program penanggulangan bencana yang berkelanjutan.
6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Dokumen Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu – isu Penting Penyelengggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1 Telaahan terhadap Kebijakan nasional dan Propinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
7
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
1. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
dengan Kegiatan :
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional,
realisasi target kinerja hanya tercapai 69,11%
b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungandengan kegiatan
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, realisasi target kinerja 73,58%
c. Program Respon Tanggap Daruratdengan kegiatan
Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam, realisasi target kinerja hanya
tercapai 0,82%
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6) Penyediaan ATK
7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen
8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
10) Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
11) Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
12) Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap
13) Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2) Penyusunan Pelaporan Keuangan
4) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD, dengan kegiatan :
1) Penyusunan Renstra SKPD
2) Penyusunan Rencana Kerja SKPD
5) Program Pengawasan Dan Pengendalian Program, dengan kegiatan :
1) Monev, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
2) Fasilitasi Unsur Pengarah
6) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan
kegiatan :
1) Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
7) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan kegiatan :
1) Sosialisasi dan Pemantauan Potensi Bencana
2) Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat
3) Pengembangan Sistem Pengurangan Resiko Bencana
8) Program Respon tanggap Darurat, dengan kegiatan :
1) Manajemen Distribusi Logistik dan Prasarana
2) Penilaian Kerusakan, Kerugian Akibat Bencana
3) Pemberdayaan PUSDATIN/PUSDALOPS
9) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana, dengan kegiatan :
1) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah tidak ada
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program / Kegiatan
a. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional, realisasi target kinerja hanya tercapai 69,11%. Hal ini
disebabkan adanya kesalahan dalam perencanaan. Untuk pajak kendaraan yang
baru, dianggarkan di tahun 2014 dan baru terrealisasi tahun 2015.
b. Kegiatan pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, realisasi target kinerja hanya
73,58%. Hal ini karena pada awal perencanaan Mobil Pemadam Kebakaran yang
akan di beli yang ada di e-katalog adalah merk ISUZU dengan ± 800 juta, sehingga
pagu awal Rp. 941.714.950,-. Tetapi ternyata pada saat pembelian tahun 2014
yang ada di e-katalog adalah Mobil Pemadam Kebakaran dengan merk TOYOTA
dengan harga tertinggi 600 juta. Akibatnya terdapat sisa anggaran belanja mobil
9
DAMKAR dan honor kelompok kerja pengadaan barang sebesar Rp.
248.846.100,-
c. Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam realisasi target kinerja hanya 0,82 %.
Hal ini karena anggaran tanggap darurat sebesar Rp. 1000.000.000,- digunakan
dalam menghitung capaian target kinerja. Apabila anggaran tanggap darurat tidak
diperhitungkan maka capaiannya sebesar 97,34%
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain :a. Pajak kendaraan dinas/operasional pada tahun 2015 anggarannya sudah
disesuaikan dengan perkiraan pembayaran pajak dalam tahun 2015.
b. Sisa anggaran belanja mobil DAMKAR dan honor kelompok kerja pengadaan
barang dikembalikan ke Kas Daerah.
c. Dana kegiatan penanganan tanggap darurat bencana alam karena merupakan
dana siap pakai ( on call ) maka penggunaannya hanya jika terjadi bencana. Dana
ini ditujukan untuk memberikan pelayanan, pertolongan bencana secara cepat,
tepat dan terarah. Dana ini seharusnya tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja
SKPD.
Capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014
Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon
Progo dijabarkan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah yang rinciannya adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantorana. Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat 12 Bulan
b. Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan
c. Terbayarnya perizinan kendaraan dinas/operasional 12 bulan
d. Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang sebanyak
8 orang 12 bulan
e. Terbayarnya jasa harian petugas kebersihan kantor 1 orang 12 bulan
f. Terbayarnya perbaikan peralatan kerja 6 unit
g. Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan
h. Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan
i. Tersedianya komponen instalansi listrik dan elektronik kantor 12 bulan
j. Tersedianya biaya langganan surat kabar harian 1 macam 12 bulan
k. Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 bulan
l. Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan
m. Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan
10
n. Terbayarnya jasa PTT 1 orang 12 bulan
o. Terbayarnya jasa pengamanan kantor 1 orang 12 bulan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatura. Terpenuhinya kebutuhan kendaran dinas roda dua 1 unit
b. Tersedianya meubeleur kantor berupa rak kayu sebanyak 1 buah,
c. Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 : 6 unit, roda 4 : 5 unit, roda 6 : 4 unit 12
bulan
d. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, berupa chainsaw dan pompa air 3 unit
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10 buku
b. Tersusunnya laporan keuangan SKPD 4 buku
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPDa. Tersusunnya rencana kinerja SKPD selama 5 tahun 1 buku
b. Tersusunnya rencana kerja SKPD 6 buku
5. Program Pengawasan dan Pengendalian Programa. Tersusunnya laporan kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan dan
penerapan SPIP 12 bulan
b. Terselenggaranya kegiatan Unsur Pengarah 12 bulan
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungana. Terselenggaranya pengendalian, pertolongan kebakaran 12 bulan
b. Tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran 1 unit
7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alama. Terlaksananya sosialisasi pengurangan resiko bencana dan sistem
penanggulangan bencana terhadap masyarakat 12 bulan
b. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana 2 desa
c. Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pembentukan sistem peringatan dini
tsunami 1 kabupaten
8. Program Respon Tanggap Darurata. Terselenggaranya penanganan tanggap darurat bencana alam 12 bulan
b. Tersedianya sarana prasarana respon tanggap darurat bencana dan distribusi
logistik 12 bulan
c. Tersusunnya kaji cepat dan verifikasi perhitungan kerusakan dan kerugian akibat
bencana 12 bulan
d. Terselenggaranya piket TRC dan seragam bagi anggota TRC 12 bulan
9. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencanaa. Terfasilitasinya koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 12 bulan
11
Rencana Tahun 2015
Capaian Kinerja yang sudah ditetapkan
Pengukuran kinerja kegiatan dihitung dengan membandingkan rencana kegiatan yang
tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun 2015 dibandingkan dengan Pelaksanaan
Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) tahun 2015
Kegiatan Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Kulon Progo di Tahun Anggaran
2015 dan nilai capaian kegiatannya sebagai berikut :
No KEGIATAN TARGET KINERJA
1 2 3A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 12 bulan
2. Penyediaan Jasa Keuangan 12 bulan
3. Penyediaan Jasa Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 12 bulan
4. Fasilitasi Unsur Pengarah 12 bulan
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1. Pengadaan Sarana dan Prsarana Perkantoran 10 unit
2. Pemeliharaan Sarana dan Prsarana Perkantoran 36 unit
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
1. Pendidikan dan Pelatihan non formal 2 orang
2. Pengadaan pakaian PDH 24 orang
D Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
1. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 1 dokumen
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD 2 dokumen
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 19 dokumen
E Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1. Penyelenggaraan Pemadaman Kebakaran 2 kali @ 50 orang, 5 set
F Program Penanggulangan Dini Bencana
1. Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat 8 Desa Tangguh,400
orang masyarakat, 108 orang SAR dan
relawan
12
E Program Tanggap Darurat Bencana
1. Penanggulangan Tanggap Darurat Bencana 100%
2. Manajemen Distribusi Logistik dan Prasarana 100%
3. Penyelenggaraan PUSDALOPS 365 hari
G Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Secara umum, pelayanan yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah melindungi seluruh masyarakat Kabupaten
Kulon Progo dari semua ancaman bencana. Pelayanan kepada masyarakat diupayakan
melalui dua cara yaitu:
1) Upaya pengurangan resiko bencana
2) Penanganan pasca bencana
Jenis-jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup upaya pengurangan resiko
bencana adalah:
a) Peningkatan kapasitas kelembagaan, meliputi penerbitan Kebijakan pengurangan
resiko bencana (perda; perbup; SK bupati; rencana kontigensi; rencana operasi;
SOP; dll) serta pemenuhan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
b) Peningkatan kapasitas masyarakat meliputi peningkatan pengetahuan dan
pemahaman masyarakat (sosialisasi; lokakarya; kampanye; dll), Desa tangguh
bencana,Sekolah siaga bencana, dll.
Jenis-jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup upaya Penanganan Pasca
bencana adalah:
a) Penanganan darurat bencana meliputi evakuasi dan pencarian korban,
penanganan pengungsi (logistic; kesehatan; fasum; fasos; dll) serta penanganan
darurat fasum – fasos
b) Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi
dibidang fisik dan non fisik
Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69
Tahun 2012 (perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008)
tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Kabupaten/Kota disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus
dicapai adalah Penanggulangan Bencana Kebakaran. Sejauh ini, BPBD belum mampu
memenuhi target SPM dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran. Banyak kasus
kebakaran yang tidak tertangani di luar Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) akibat
keadaan geografis dan keterbatasan peralatan.
Selain karena Kabupaten Kulon Progo hanya memiliki 1 (satu) Wilayah
Manajemen Kebakaran saja, sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan
yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Kulon Progo belum sesuai dengan SPM (Standar
Pelayanan Minimal). Agar dapat memenuhi target SPM Penanggulangan Bencana
Kebakaran, maka langkah kegiatan yang perlu diambil adalah:
1. Mengajukan tambahan jumlah personil Penolong Bahaya Kebakaran (PBK)
14
2. Mengusulkan diklat di Ciracas/Bogor bagi personil PBK. Hal tersebut sesuai
dengan amanat Permendagri No 69 tahun 2012 tentang SPM Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota, bahwa yang di akui apabila telah
mengikuti Diklat Pemadaman Kebakaran di Ciracas/Bogor atau Cepu.
3. Mengajukan bantuan peralatan penanggulangan bencana kebakaran ke BPBD
DIY.
2.3 Isu – Isu Penting Penyelengggaraan Tugas dan Fungsi SKPD2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan Hal Kritis Yang Terkait dengan
Pelayanan SKPD
Kabupaten Kulon Progo adalah daerah yang rawan bencana, namun sulit untuk
mengukur kinerja pelayanan BPBD dalam penanggulangan bencana. Karakterstik satu
jenis bencana berbeda dengan bencana yang lain sehingga penanganannya berbeda.
Selain itu bencana merupakan hal yang rumit dan tidak dapat diprediksi dengan pasti.
Salah satu kinerja yang dapat diukur pada tahun 2014 adalah Penanggulangan
Kebakaran karena tugasnya ikut dilimpahkan ke BPBD. Sejauh ini BPBD belum mampu
memenuhi SPM dalam Penanggulangan Kebakaran . Salah satu indikator dalam SPM
Penanggulangan Bencana Kebakaran yang belum tercapai adalah indikator cakupan
pelayanan bencana kebakaran. Untuk saat ini di Kabupaten Kulon Progo hanya memiliki
1 Wilayah Manajemen Kebakaran saja.
Sesuai dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 Tanggal 19 Desember Tahun
2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2011 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Kebakaran serta menurut
Kepmeneg PU Nomor 11/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran
Perkotaan, maka suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran).
Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan
minimal satu WMK. Daerah Layanan WMK ditentukan oleh waktu tanggap, dengan
ketentuan tidak lebih dari 15 (lima belas ) menit.Berdasar ketentuan ini Kepmeneg
menetapkan bahwa daerah layanan dalam setiap WMK tidak boleh melebihi radius 7,5
km. Di luar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi. Daerah yang
sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil pemadam kebakaran yang pos
terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor.
Akan tetapi dengan adanya Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang
Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota terdapat perubahan dalam
menentukan WMK, dimana pembentukan per 1 (satu) WMK ditentukan cakupan luas
maximal masing-masing kawasan. Pada pemukiman perkotaan dengan luas 100 km2 atau
10.000 ha, pemukiman pedesaan dengan luas 250 km2 atau 25.000 ha, pada lingkungan
15
kawasan industri dan / atau pabri dengan luas 25 km2 atau 2.500 ha, pada kawasan hutan
dengan luas 1000 km2 atau 100.000 ha dan lahan dengan luas 250 km2 atau 25.000 ha,
dibentuklah masing-masing 1 (satu) WMK. Sehingga apabila tidak berbenah, maka
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo tidak dapat memenuhi
Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Selain indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran, indikator prosentase
aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi juga belum memenuhi
SPM. BPBD Kabupaten Kulon Progo memiliki aparatur pemadam kebakaran sebanyak 9
orang yang semuanya telah mengikuti diklat pemadaman kebakaran di Yogyakarta dan di
Kaliurang. Namun sesuai amanat Permendagri NO.69 Tahun 2012 tentang SPM Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota, yang diakui apabila telah mengikuti Diklat
Pemadaman kebakaran di Ciracas/Bogor atau Cepu. Padahal jika dilihat dari hasil diklat
di Yogyakarta dan di Kaliurang sudah cukup untuk pelayanannya sebagai pemadam
kebakaran sehingga capaian bisa terpenuhi.
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan sebuah SKPD yang
memiliki tugas dan fungsi yang besar tetapi minim kewenangan. Bencana berimplikasi
terhadap semua sektor, oleh sebab itu upaya pengurangan resiko bencana; penanganan
pasca bencana harus dilakukan di semua sektor meliputi pemerintah, swasta dan
masyarakat. Harus dan tidak boleh ditawar, penanggulangan bencana tidak boleh
dibebankan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah semata. Penanggulangan
bencana harus dibebankan kepada segenap SKPD di Pemerintah Daerah, Pemerintah
Pusat, kalangan swasta/korporasi dan masyarakat itu sendiri.
Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oeh badan Penanggulangan
Bencana daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :
a. Dalam kebijakan Penanggulangan Bencana :
i. Belum adanya landasan hukum berkait penanggulangan bencana yang
komprehensif di Kabupaten Kulon Progo, padahal Landasan Hukum dan
kebijakan adalah power dari BPBD
ii. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari
pendekatan responsif ke pendekatan preventif, padahal hampir semua
daerah di kabupaten Kulon Progo merupakan daerah rawan bencana
iii. Belum optimalnya sinkronisasi program penanggulangan bencana.
b. Dalam aspek Kelembagaan
i. BPBD adalah lembaga yang berfungsi koordinatif, untuk eksekusi ada di
SKPD teknis
c. Dalam aspek Ketugasan
16
i. Perlunya banyak jenis standar operasional prosedur penanganan
bencana.
ii. Alur prosedur birokrasi yang berbelit-belit.
iii. Sumber daya manusia yang terbatas.
iv. Tuntutan kesegeraan pelayanan korban bencana
2.3.3 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD2.3.3.1 Tantangan
Semakin disadari dampak dari kejadian bencana serta
meningkatnya kwantitas kejadian bencana dari tahun ke tahun di
Kabupaten Kulon Progo membuat penanggulangan bencana menjadi
perhatian dalam Rencana Pembangunan. Oleh sebab itu Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo membentuk Badan Penanggulangan Bencana
yang diharapkan menjadi SKPD sentral dalam upaya penanggulangan
bencana.
Selain meningkatnya kwantitas jumlah kejadian bencana,
Kabupaten Kulon Progo ke depan memiliki kompleksitas permasalahan
yang meningkat akibat pembangunan. Oleh karena itu upaya
penanggulangan bencana juga harus ditingkatkan dengan upaya
pendekatan yang strategis.
Secara umum, Badan Penanggulangan bencana Daerah dengan
segala keterbatasan yang ada (sampai saat ini) sudah bekerja secara
maksimal dalam upaya Penanggulangan bencana. Masih banyak
tantangan yang harus dihadapi terkait pelayanan penanggulangan
bencana di segala bidang.
1) Penanganan penanggulangan bencana belum sinergis dengan
penegakan peraturan perundang-undangan di kawasan rawan
bencana.
2) Ketangguhan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.
3) Komitmen semua komponen dalam hal penanggulangan bencana.
4) Banyaknya jenis dan intensitas bencana
2.3.3.2 Peluang
Peluang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam
Penanggulangan bencana di Kabupaten Kulon Progo masih sangat terbuka
lebar. Banyaknya kejadian bencana sedikit banyak membuat penanggulangan
bencana menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan. Perubahan
paradigma penannggulangan bencana dari responsive kepada pendekatan
preventif yang membuat penanggulangan bencana bisa
diupayakan/direncanakan, tidak grobyakan setelah terjadi bencana baru
bertindak. Karena hal demikianlah penanggulangan bencana berjalan
17
komprehensif, simultan dan handal karena banyak aspek yang bersinggungan
langsung dengan bencana.
Dampak dari perubahan paradigma tersebut membuat penanggulangan
bencana direncanakan secara baik dari tahap Pra Bencana, Pada saat Terjadi
Bencana, dan Pasca Bencana. Dalam Tahap Pra Bencana berupa program dan
kegiatan-kegiatan yang bersifat mitigasi dan pengurangan resiko bencana,
mengingat bencana tidak dapat kita hindarkan.
Pada saat Terjadi Bencana, Penanggulangan Bencana harus memiliki
kapasitas dan sistem yang sudah handal. Kegiatan-kegiatan pada saat Terjadi
Bencana berupa kegiatan yang bersifat respon kedaruratan untuk penyelamatan
korban, harta benda dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Setelah
semua teratasi, dimulailah Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk pemulihan
penghidupan dan kehidupan masyarakat. Hal tersebut sebelumnya belum
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Peluang yang bisa
dimanfaatkan untuk menciptakan program penangulangan bencana yang handal
adalah :
1. Kuatnya Komitmen dari BNPB dan BPBD DIY dalam
Penanggulangan Bencana;
2. Semakin sadarnya masyarakat bahwa pendekatan preventif lebih
efektif daripada pendekatan responsisive untuk mengurangi korban,
dan kerugian akibat bencana
3. Kuatnya lembaga masyarakat yang mendukung upaya
penanggulangan bencana.
2.3.4 Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun Yang Direncanakan.
Isu-isu penting penanggulangan bencana:
1) Kebijakan Penanggulangan Bencana yang preventive
Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke preventif,
dimana penanggulangan bencana lebih bertitik berat di dalam pengurangan
resiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi.
2) Sinergitas Penanggulangan Bencana
Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan
komprehensif, dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
Penanggulangan bencana adalah tangung jawab dan kewajiban semua pihak.
Tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah / Badan Penanggulangan
Bencana Daerah. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis
dan terkoordinasi, sehingga upaya penanggulangan bencana tidak dilakukan
secara parsial dan terpotng-potong. Oleh sebab itu sangat mendesak untuk
diterbitkan payung hukum penanggulangan bencana di Kabupaten Kulon Progo.
18
Upaya penanggulangan bencana harus didukung dengan system yang mampu
mengakomodir mulai dari pra bencana, tanggap darurat bencana, sampai tahap
rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
3) Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana
Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mumpuni. Bencana
berdampak besar di lintas sektor dan semua bidang, mengganggu kehidupan
dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu semua lembaga, pihak, dan
elemen yang berkait dengan upaya penanggulangan perlu meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi bencana yang akan terjadi.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPDPerencanaan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
berdasarkan pada dokumen Perubahan Rencana Strategis SKPD periode 2011-2016
yang telah disusun, dan dalam proses transisi diperlukan adanya review atas
pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
Review terhadap RKPD/Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam table berikut:
Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD tahun 2016
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Awal RKPD / Renstra Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting