Borobudur GG Irjen

TEMA:TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING NASIONAL

SUB-TEMA: PELAKSANAAN GOOD GOVERNACE MELALUI REFORMASI BIROKRASI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING NASIONAL PRESENTASI MAKALAH: DISAMPAIKAN DALAM SEMINAR SEHARI DI PASCA SARJANA UNIVERSITAS BOROBUDUR JAKARTAOleh: DR. Moch. Jasin MM Jakarta, 22 Juni 2013Be part of the solution: Introduce Bereaucratic Reform, Improve Administrative System and Figth Againts Corruption

2. KONDISI BIROKRASI DI INDONESIA4. GOOD GOVERNACE HARUS KOMPLEMENTER DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNACE 5. MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI REFORMASI BIROKRASI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING NASIONAL3. MEMAHAMI GOOD GOVERNANCEKONDISI KORUPSI DI INDONESIA DAFTAR ISI

KONDISI KORUPSI DI INDONESIA

*Definisi Korupsi Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) - http://id.wikipedia.org/wiki/KorupsiRobert Klitgaard :

korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Transparency International : Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Peraturan perundangan belum memadaiSistem penyelenggaraan negara, pengelolaan dunia usaha, dan masyarakat yang tidak mengindahkan prinsip2 good governance Sikap permisif Terhadap korupsiLemahnya law enforcementKurangnya keteladanan dan kepemimpinanBeragam sebab lainKorupsi sulit dibasmi dan makin merajalelaTim Anti Korupsi!Tinjauan Korupsi di Indonesia

*?KORUPSIMenurut berbagai hasil survei nasional & internasional, gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu mutu pelayanan publik, country risk, dan daya saing negara secara keseluruhan (dalam arti apakah suatu negara menjadi tujuan investor)

IPK, Indeks Persepsi Korupsi TI 2011Skor 3.0Ranking 111 dari 180 negaraIndikator Kemudahan Melakukan Bisnis World BankPerlu 12 prosedur, 151 hari, dan biaya 130,7% dari income perkapitaSbg pembanding : Korsel juga dg 12 prosedur, hanya perlu 22 hari & biaya 17,7% PERC - 2010Skor 9.2 Predikat negara terkorup se Asia PasifikGlobal Competitiveness Index dr WEFSkor 4.26Ranking ke-50The World Competitiveness Scoreboard 2006 - IMDKita di posisi/ranking 59, hanya satu tingkat di atas Venezuela.Studi LPEM FEUI 2005Kita perlu 16 hr hny utk mengurus izin keselamatan kerja, 26 hr untuk izin gangguan, 27 hr untuk izin prinsip, .43 hr untuk izin lingkungan hidup

*GUNUNG ES KORUPSITINDAK PIDANA KORUPSI TPKCORRUPTION HAZARDS (CH)POTENSI MASALAH PENYEBAB KORUPSI (PMPK)Korupsi sbg Kejahatan terjadi, apabila terdapat : Desire to Act Ability to Act Opportunity Suitable TargetKelemahan bangsa Kesisteman Kesejahteraan / Pengghasilan Mental / moral Internal, sosial, self control Budaya ketaatan hukumlokasi : pemasok anggaran pengawas anggaran pengguna anggaran, disparitas pendapatan

Manusiaberjiwa koruptor Barang asset negara, barang sitaan Kegiatan : proyek pembangunan pengadaan barang / jasa perijinan / pelayanan publik

*POLA UMUM KORUPSIPenyalahgunaan WewenangAbuse of discretionBisnis Orang DalamInsider TradingNepotismeNepotismSumbangan ilegalIllegal ContributionPemalsuanFraudPenyuapanBriberyPenggelapanEmbezzlementKomisiCommissionPemerasanExtortionPilih KasihFavoritism

Bagaimana & darimanaUANG-BARANG-FASILITASHasil korupsidiperolehSumber: Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP),

Kondisi Korupsi di Indonesia (lanjutan)

ICOR (Incremental Capital Output Ratio) tertinggi di ASEAN 5%, rata-rata ASEAN 3,5% sebagai akibat dari banyaknya praktik mark-up dan korupsi.Kebocoran APBN/ Pembangunan mencapai 45%Pungutan tidak resmi (graff) mencapai 15% dari biaya resmi.Utang terus bertumpuk, tapi korupsi juga terus meningkat Debt service ratio 40% dari APBN.Rendahnya pertumbuhan ekonomi (4,8%) dan tingginya angka kemiskinan -+17.5% (under poverty line BPS 06) dan pengangguran 9% -10%.Kurangnya akses informasi dari Lembaga layanan publik , tranparansi dan akuntabililtas layanan publik.Tax ratio terhadap PDB berkisar 15%, sedangkan negara-negara ASEAN rata-rata lebih dari 17%.

Dampak Korupsi 49% (110 juta) penduduk Indonesia.... hidup di bawah garis kemiskinan (Survey WB)

LISTRIK: 70 juta penduduk setiap malam masih dirundung kegelapan

ENERGI: 52.5% konsumsi energi tergantung pada BBM, subsidi untuk 62 juta kiloliter BBM tahun 2005 sebesar 20% APBN.

KESEHATAN: 2/3 penduduk Indonesia masih mengkonsumsi makanan kurang dari 2.100 kalori per hari.

AIR: ...50 juta penduduk miskin tidak memiliki akses air bersih. Penyediaan air bersih menjangkau 9% dari total penduduk.

KERUSAKAN ALAM: 1.6 juta hektar hutan di Indonesia dibabat setiap tahunnya, 39% habitat alami turut musnah, Padahal 30 juta jiwa tergantung hidupnya dari hutan. KORUPSI berdampak terhadap Kemiskinan!

KONDISI BIROKRASI DI INDONESIA

KONDISI BIROKRASI INDONESIA

No.ASPEKKONDISI1.KELEMBAGAAN/ORGANISASIBelum tepat fungsi dan ukuran2.BUDAYA ORGANISASIIntegritas dan Kinerja rendah3.KETATA LAKSANAANSistem, proses dan prosedur kerja belum terukur dan kurang efisien4.Regulasi dan Deregulasi BirokrasiRegulasi tumpang tindih5.Sumber Daya ManusiaSDM kurang berintegritas, kurang profesional, kesejahteraan rendah

SDM aparatur (Jumlah, kompetensi, penyebaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Etos kerja dan Kesejahteraan rendahKelembagaan/organisasi (gemuk, tidak proporsional dan banyak lembaga ekstra struktural)Ketatalaksanaan atau business process ( rumit dan belum ada SOP)

DIHADAPKANPADA TUNTUTAN MASYARAKAT AGAR PEMERTH MELAKS GOOD GOVERNANCETingginya kebocoran keuangan NegaraTingginya tingkat korupsi, Dunia Usaha masih KorupPelayanan publik yg masih burukRendahnya daya saing nasional

Kondisi Obyektif Birokrasi di Indonesia

Alasan Rendahnya Kinerja Alasan rendahnya IntegritasBesarnya PeluangUntuk Menyimpang Gaji tidak memadahi Tidak ada Tunjangan Prestasi Kerja Tidak ada kontrak kinerja Kompetensi yang rendah Rendahnya integritas moral Kurangnya kualitas Pembinaan moral Minimnya figur contoh (role model) Poor Mnagement System Tidak adanya SOP Aturan Kode Etik yang tidak tegas Sikap permisif terhadap perilaku menyimpang Pengawasan internal yg tidak berfungsi Tingginya penyimpangan (korupsi) Mendasar

ReformasiBirokrasi

SistemikKondisi Sumberdaya Aparatur

KONDISI INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK/LAYANAN PUBLIK

Indikator Survey Integritas Sektor Publik

NILAI INTEGRITAS PEMERINTAH KOTA > 6 TAHUN 2010*

NILAI INTEGRITAS PEMERINTAH KOTA < 6 TAHUN 2010*

NILAI SURVEI INTEGRITAS INSTANSI VERTIKAL TIAP KAB/KOTA TAHUN 2010*

NILAI INTEGRITAS DAERAH TAHUN 2010*

MEMAHAMI GOOD GOVERNANCE

*Apa yang menentukan kaya-miskinnya sebuah negaraUmur negara ? Mesir sudah berumur > 2000 tahun tidak lebih maju daripada Amerika/Jepang.Haiti sudah > 200 tahun masih sibuk dengan aneka pertikaian.Kekayaan sumber daya alam ?Jepang sangat terbatas SDA, tapi sukses menjadi industri terapung dunia.Swiss sukses sbg produsen coklat tanpa harus memiliki perkebunan coklat; juga dipercaya dalam industri perbankan-nya.Tingkat kecerdasan ?Para imigran dari negara berkembang diakui kecerdasannya.Kuncinya terletak pada PERILAKU masyarakat negara itu, dalam arti apakah mereka menghormati nilai-nilai luhur universal yang seharusnya dijunjung.

*Good Governance Tata kelola pemerintahan yg baikGood Governance (UNDP) = memadukan secara bijak kewenangan politis, ekonomi, dan administratif untuk mengelola pelaksanaan governance pada setiap tingkatan. Political governance berkaitan dengan proses perumusan kebijakan yang menyerap sebanyak mungkin aspirasi masyarakat. Economic governance meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi kegiatan ekonomi dan menjamin adanya persaingan yang sehat diantara pelaku ekonomi. Administrative governance berkaitan dengan sistem implementasi kebijakan yang memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat. Tuntutan yang berat ini terlihat dalam kewajiban pemerintah daerah (UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah)

*Good governance sudah menjadi bahasan rutin di berbagai kesempatan. Tapi apa makna good governance itu sendiri ?

Good governance tidak terbatas pada bagaimana pemerintah menjalankan wewenangnya, tetapi lebih daripada itu, adalah bagaimana upaya agar masyarakat dapat berpartisipasi dan mengontrol pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dengan baik (accountable). Ketiga tiang penyangga itu adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

TransparansiAkuntabilitasPartisipasigood governanceGood Governance ?

Gambaran Good GovernanceMenerapkan prinsip GG:

Akuntabilitas Transparansi Keterbukaan Rule of Law Partisipasi Ketanggapan Efisiensi & efektivitas Equity Visi strategisInteraksiSinergis-konstruktifLSMOrg keagamaanKeluargaMasyarakat lainPrivate sectorStateSocietyBUMNPerusahaan swastaKADINEksekutif : Managerial AccountabilityLegislatif : Public AccountabilityYudikatif : Public AccountabilityPembangunan Nasional:

Input Output Outcomes Benefit ImpactTujuan Nasional

*Good Governance - bukan tujuan akhirGOOD GOVERNANCEMencegah KorupsiKebocoran Keuangan Negara TurunPelayanan Publik yang lebih baikPemerintah yg bertanggung-jawabInvestasi MeningkatMeningkatnya kesempatan bekerjaDana Pembangunan MeningkatLayanan kesehatan, pendidikan lebih baikManusia Ind yg lebih berkualitasKesejahteraan

GOOD GOVERNANCE HARUS KOMPLEMENTERDENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan BUMN melalui SK No. 23 / M-PM. PBUMN / 2000 disebutkan bahwa tiga prinsip yang harus dipegang dalam pengelolaan institusi ekonomi di lingkungan BUMN dalam upaya menerapkan Good Corporate Governance (GCG) adalah transparansi, kemandirian dan akuntabilitas.KEPUTUSAN BERSAMA

MM Unpad-GCG-ERH*Kerangka Corporate Governance

MM Unpad-GCG-ERH

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)*)Suatu kumpulan aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan (direksi dan komisaris), kreditur, pemerintah, karyawan, dan stakeholders lainnya (internal dan eksternal) dalam kaitan hak dan tanggung jawabnyaSuatu sistim dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan*)Cadbury Commitee

Definisi*)

doing the right thing,in the right way,at the right time,in the right place,by the right people*) FCGI

Keterbukaan dan transparansi (disclosure and transparancy) Mengetengahkan keterbukaan kepada stakeholders secara komprehensif; relevan,friendly; reliable dan comparable; Tanggung Jawab (responsibility) bertanggung jawab kepada pemegang saham, direksi dan komisaris ,karyawan dan masyarakat. Disamping itu perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/peraturan yang berlaku;Akuntabilitas dewan komisaris (the responsibilities of the board) terciptanya sistem pengendalian yang efektif didasarkan atas distribusi keseimbangan kekuasaan diantara anggota direksi,pemegang saham, komoraris dan pengawas;Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (the rights of shareholders);Moralitas dan kehandalan (morality and reliability) manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan wajib menjunjung tinggi moralitas, kujujuran, kepekaan sosial memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola perusahaan;Komitmen (commitment) komitmen meningkatkan nilai dan mengurangi resiko perurasahaan.

PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE MENURUD OECD

SIKLUS GCGEnabling and Governing LegislationConstruction of the BoardBoard Functioning

Overseeing ManagementAssessing Board PerformanceStakeholdersFeedback

Menciptakan suatu sistem mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha menaikkan kinerja organisasi secara proporsional, sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, dan masyarakat sekitar.Berusaha menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat.Tidak membebankan ongkos yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PELAKSANAAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Disamping Melaksanakan prinsip Economic of Scale BUMN harus mampu untuk meminimal resiko antara lain:Resiko Finansial (financial risk) meliputi: struktur balansheet, Income statement, capital adequacy, resiko kredit, resiko likuiditas, resiko pasar, resiko nilai tukar;Resiko Operasional (operational risk) resiko strategi bisnis, resiko sistem internal, resiko teknologi, mismanjemen dan pelanggaran; Resiko Bisnis (business risk) resiko hukum, resiko kebijakan, financial infrastructure, country risk;Resiko Kejadian (event risk) resiko politik, resiko krisis perbankan, resiko dari luar.

PERAN BUMN DALAM MENCEGAH TIMBULNYA MASALAH YANG MENGARAH KEPADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Good Corporate Governance efektif dilaksanakan padalingkungan dimana pemerintah telah menerapkan Good Governance.

SYARAT EFEKTIFNYA PELAKSANAAN GCG

MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI REFORMASI BIROKRASIUNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING NASIONAL

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 / 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025.Lampiran UU RI No. 17/2007 Bab IV.1.2, huruf E angka 35, menyatakan :Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Perpres No.7/2005 - Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance) - Peningkatan Supervisi dan Akuntabilitas Aparatur Negara - Restrukturisasi Lembaga dan Manajemen - Peningkatan Manajemen SDM - Peningkatan mutu Pelayanan PublikDASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI

PENTINGNYA REFORMASI BIROKRASI (SEBAGAI MANAJEMEN PERUBAHAN)Reformasi Birokrasi adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, efisien, efektif dan produktif)penyempurnaan sistem atau tatakelolaPERUBAHAN PERILAKU

TINJAUAN UMUM TERHADAP PEDOMAN UMUMMembentuk/mewujudkan:Birokrasi yang bersihBirokrasi yang efisienBirokrasi yang transparanBirokrasi yang melayaniBirokrasi yang terdesentralisasiMembangun kepercayaan publikMeningkatkan kinerja investasiReformasi berkelanjutanSTRATEGI

RestrukturisasiSimplifikasi & otomisasiRasionalisasi & RelokasiRegulasi & DeregulasiInovasiMempercepat tercapainya tatakelola Pemerintahan yang baik sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan baikTUJUANSASARANMETODA/PENDEKATAN

Membentuk dan atau menyempurnakan peraturan perundanganMemodernisasi birokrasi pemerintahan.Mengadakan realokasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk perbaikan sistem remunerasi.Mengadakan restrukturisasi organisasiMengadakan penyederhanaan sistem kerja, prosedur dan mekanisme kerja

Terciptanya tatakelola pemerintahan yang baik tahun 2025MISIVISIWHAT WE WANT TO ACHIEVEHOW WE GET THEREMerubah pola pikir (mind set) dan pola budaya (cultural set)Membangun kepercayaan masyarakatMengentaskan kemiskinan dan penggangguranMeningkatkan partisipasi masyarakatTAHAPAN

SASARAN UMUM REFORMASI BIROKRASISasaran umum: mengubah pola pikir dan budaya kerja Secara khusus mencakup area sbb:

Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi

No.PROSESPROGRAMDAMPAK1.Merubah/memperbaiki kelembagaan; budaya organisasi; ketatalaksanaan, regulasi, SDM kajian sistem oleh LAN & instansi terkait pada aspek kelembagaan, tatalaksana, regulasi, SDM; kerjasama/koordinasi instansi terkaitOrganisasi yg tepat ukuran dan tepat fungsiSistem yg berdasar good governenceRegulasi yg tidak tumpang tindih & SDM yg Kompeten2.Membangun kepercayaan masyarakatManajemen perubahanPerubahan sikap dan perilaku pegawai, dunia usaha dan masyarakat, sesuai peranan masing-masing3.Mendorong partisipasi pegawai, dunia usaha dan masyarakatManajemen perubahanPerubahan sikap dan perilaku pegawai, dunia usaha dan masyarakat, sesuai peranan masing-masing4.Mengubah pola pikir, budaya dan nilai-nilai kerjaMengentaskan kemiskinanPenataan sistem manajemenPerbaikan ketatalaksanaan dan peningkatan sistem pengawasan5.Memperkuat sistem pengelolaan SDMPembangunan sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan meritSDM yang tepat kualitas dan kuantitas dengan sistem remunerasi yang layak dan adil.

TAHAPAN IMPLEMENTASI TEKNIS REFORMASI BIROKRASI

No.PROGRAMAKTIVITAS1.Performance ReviewEvaluasi tkt EEP (Efisiensi, Efeivitas danProduktivitas) seluruh satuan organisasi, termasuk Identifikasi keluhan dan harapan masyarakat, sertaApa yang telah dilakukan kementerian/Lembaga2.Penyusunan Rancangan ReformasiBirokrasi Kementerian/Lembaga th 2015/2025Berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan instansi terkait unt menyusun rancangan RB3.Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatanpenyusunan peta jabatan, job description, spesifikasi jabatan, pengukuran beban kerja, klasifikasi jabatan, persyaratan/kompetensi jabatan, job grading dan assesment pegawai4.Penyusunan/penyempurnaan SDM AparaturBerkoordinasi dengan Kemenpan RB dan instansi terkait unt penyusunan SDM 5.Penyempurnaan Ketatalaksanaa(business process)Penyusunan SOP yang efektif dan efisien dgMenggunakan teknologi informasi6.Penetapan Key Performance IndicatorSetiap unit kerja atau jabatan7.Evaluasi tahapan pelaksanaan RBUsulan remunerasi, tunj kinerja, job pricing, evaluasi perodik secara terpadu (integrated)

Template program RB berdasarkan Panduan Umum RB1. Penilaian/Evaluasi Kinerja OrganisasiInventarisasi peraturan perundang-undangan sebagai landasan organisasiPemetaan kondisi/postur birokrasi, hasil kerja (output) dan dampak/manfaat (outcome)Pemetaan potensi ekonomi, pelanggan & pemangku kepentingan (stakeholder)Evaluasi tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas setiap unit organisasiIdentifikasi kelemahan, kekurangan dan keluhan masyarakat

2. Penyusunan Rancangan Reformasi Birokrasi InstansiGambaran kondisi/postur birokrasi instansi yang diinginkan (pada tahun 2015)Menyusun strategi dan tahapan pencapaian konsisi/postur birokrasi yang diinginkanPerkiraan resiko/dampak yang timbul dan alternatif solusinya

3. Analisis Jabatan dan Evaluasi JabatanAktivitas Analisa Jabatan untuk menghasilkan:Peta jabatanUraian jabatanSpesifikasi jabatanAktivitas Evaluasi Jabatan untuk menghasilkan:Bobot jabatanKlasifikasi jabatanPersyaratan & kompetensi jabatanPeringkat jabatanAsesmen kompetensi individuInventarisasi dan rekomendasi nilai/penghargaan terhadap keahlian khususTINJAUAN UMUM TERHADAP PEDOMAN UMUM

4. Penyempurnaan Pengelolaan SDM Aparatur Negara meliputi:Analisis kebutuhan riil (kualitas & kuantitas) SDM aparaturPengadaan CPNSPenataan (penempatan, relokasi, pengembangan dan pemberhentian) pegawai negeriPola karierPenegakan disiplin Pegawai NegeriPenerpan kode etikDatabase kepegawaian

5. Penyempurnaan Tatalaksana (business process) yang menghasilkan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap dengan mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

6. Peningkatan Indikator Kinerja Utama (KPI), meliputi:Indikator kinerja unit organisasiIndikator kinerja individu

7. Evaluasi Pelaksanaan Langkah-langkah Operasional RB:Tim RB instansi melaporkan pelaksanaan kegiatan RB kepada Tim Kerja RB pusatTim RB instansi menyampaikan usulan perbaikan tunjangan kinerja berdasarkan peringkat jabatan, bobot tugas, wewenang & tanggungjawabTim RB Pusat melakukan monitoring pelaksanaan RB instansiTim RB pusat mengevaluasi pelaksanaan RB InstansiTim RB mengajukan usulan perbaikan remunerasi kepada tim RB pusatTINJAUAN UMUM TERHADAP PEDOMAN UMUM

JOB DESIGNOrganization DesignCAPABLE HR PERSON/DIVISION ; DATA BASE KEPEGAWAIAN System Development

TRAINING& DEVELOPMENTRECRUITMENT & SELECTIONREMUNERATION MANAGEMENTPERFORMANCEMANAGEMENT

JOB DESCRIPTIONMAN POWER PLANCAREER MANAGEMENTVALUE CHAINFUNCTIONAL PROCESSORGANIZATION STRUCTURERULES, REGULATION & POLICIESInfra-structure Development

Assurance Policy

CULTURE DESIREDORGANIZATION DESIREDCOMPETENCYPENILAIAAN/EVALUASI KINERJA ORGANISASI (SWOT analysis)MODEL REFORMASI BIROKRASI --> ORGANISASI & SDMVALUESOCIALIZATION PROCESSCommunication Strategy

KEBUTUHAN PEMERINTAH

KEPUASAN STAKEHOLDER STRUKTUR ORGANISASI Ramping, lincah, responsif terhadap perubahanBUDAYA KERJA Organisasi dengan integritas & kinerja tinggi (high integrity & performance organization culture)S I S T E M & P R O S E S: Standar jelas, efektif & efisien, terukur dan Governance REGULASI BIROKRASI Sistem regulasi tertib dan kondusif SDM SDM berkualitas, produktif lebih cepat, kontribusi lebih tinggi, kesejahteraan lebih baik, kualitas leadership lebih baikSKEMA ARAH REFORMASI BIROKRASIQUICK WINS

ANALYSIS ON POTENTIAL LOST & IMPACTREFORMFINANSIALNON-FINANSIAL (people morale, right sizing)TUNJANGAN KINERJAPERBAIKAN PELAYANAN PUBLIKQUICK WINSPUBLIC TRUST - MISTRUSTSTRENGTHENING - DECREASING IMAGEHARAPAN PUBLIKHARAPAN PEGAWAI

POSSIBLE GENERAL GUIDE OUTLINETHE WHY - Indonesia needs the bureaucracy reformTHE WHAT - desired state of Indonesia bureacracy after its reform (visi, misi, goals, objectives)THE HOW - strategy - PRIORITIZING: Indonesia & Institution (criteria, quick wins & reform)THE WHERE - bureaucracy reform success criteria and how to measureTHE WHEN - it can be said that institution already reformed its bureaucracy (% of accomplishment: 30%, 50%, 70%, 100%)THE WHO - will take accountable of bureacracy reform and who will said that Indonesia already reformed its bureacracy

POSSIBLE TIMEFRAME

LESSON LEARNED DAERAH YANG TELAH MEMPERBAIKI LAYANAN PUBLIK

20072008200920102013 onwardsSupreme CourtDir. Gen. TaxesImmigrationDir. Gen. Customs & ExciseAttorney Generals OfficeNational PoliceArmed ForcesInvestment Coord. BoardLand AgencyLegal CertaintyImprovedInvestmentImproved State IncomeMore ReformSupreme Auditors OfficeInstansi lainReformasi BirokrasiReformasi Birokrasi

Hasil Reformasi Birokrasi Efisien, hemat anggaranBersih dari KKNTransparan dan AkuntabelTerdesentralisasiMengoptimalkan sumberdayaMengoptimalkan KinerjaDapat meningkatkan mutu pelayananSektor swasta tumbuh dalam persaingan yang sehatSelalu dapat memperbaiki sistemDapat mencegah korupsi

Berdaya Saing Nasional

UUD NEGARA RI 1945 UNDANG-UNDANG, PP & PERPRES

GLOBALISASIPOLEKSOSBUDTEKLINGKUNGAN STRATEGISBelum bersih dari Praktek KKN Jumlah Kompetensi/ distribusi tidak sesuaiProsedur rumitPelayanan belum ProfesionalMasalah sentralisasi/desentralisasi,dekosentrasi/otonomi daerah Political will pem. Tuntutan masy. Kepercayaan LNKONDISI BIROKRASI SAAT INIBIROKRASI YGBERSIH, EFISIEN,EFEKTIF, PRODUK-TIF DAN SE-JAHTERAPOLA PIKIR REFORMASI BIROKRASI BERDAYA SAING NASIONAL SUBJEKOBJEKMETODELEGISLATIFEKSEKUTIFYUDIKATIFLSM(Supra dan Infra Struktur

1) Mindset & Cultural Set

2)Sistem ManajemenRESTRUKTURISASI

SIMPLIFIKASI & OTOMATISASI

RASIONALISASI & REALOKASI

PENERAPAN NILAI2 BUDAYA ORGANISASIPEMERINTAHANYANG BAIK(GOOD GOV)PELAYANAN YG PRIMADaya Saing Nasional dorong pertumbuhan ekonomi

*

Email: [email protected] phone: 08161142431

**korupsi dapat terjadi jika adanya kekuasaan monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang dan orang tersebut memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. ******************************Corporate governance merupakan sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, dan merupakan struktur untuk menetapkan sasaran, cara mencapai sasaran, serta memantau kinerjanya. Jadi, corporate governance pada dasarnya adalah sistem dan struktur untuk memanajemeni kinerja perseroan. Rancangan sistem dan struktur tersebut didasarkan pada sejumlah prinsip good corporate governance yang berlaku umum, yang diterjemahkan ke dalam praktik-praktik sesuai dengan lingkungan hukum, sosial, politik, ekonomi, dan budaya perusahaan.

*masyarakat sipil).Praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan, berdasarkan kenyataan yang ada menimbulkan kecenderungan terjadinya praktek-praktek korupsi. Kita tentunya sepakat bahwa korupsi akan menyebabkan terjadinya ketidak effisienan dalam penggunaan sumberdaya nasional yang sangat terbatas. Demikian pula bilamana kita salah mengelola sumberdaya, maka sudah dapat dipastikan bahwa tujuan yang hendak dicapai akan sirna atau dengan kata lain terjadi ketidakefektifan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan bilamana salah satu karakteristik good governance diwujudkan maka masalah korupsi dapat diminimalisasikan. Sementara itu penerapan prinsip penegakkan hukum yang tidak pandang bulu merupakan bentuk penerapan prinsip good governance yang tidak kalah pentingnya. Pemberantasan korupsi dan nepotisme hanya mungkin dilakukan secara efektif dan optimal oleh sosok-sosok penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas. Untuk menghasilkan sososk-sosok penegak hukum yang berintegritas dan berkualitas haruslah dimulai dengan menata kembali sistem manajemen sumberdaya manusia di lingkungan penegak hukum, yaitu mulai dari proses recruitment, pembinaan, pendidikan, karier, penghargaan dan hukuman. Namun demikian haruslah disadari bahwa sebenarnya proses manajemen sumbedaya yang baik ini sifatnya adalah universal dan harus diterapkan untuk seluruh jajaran penyelenggara negara dan pemerintahan. Diharapkan dengan integritas yang tinggi, maka penegakkan hukum dapat dilakukan secara bertanggungjawab dan berkeadilan. Perlu juga dipahami kiranya bahwa penerapan good governance ini, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan nepotisme haruslah dilakukan melalui strategi pencegahan (preventif) dan strategi penindakan (represif) yang efektif.***********