Pemanfaatan Kawasan Borobudur Tinjauan Aspek Peiaturan Perundang-undangan Oleh: Sugiyono, SH Balai Konseivasi Peninggalan Borobudur Pendahiiluan Candi Borobudur merupakan peninggalan masa dinasti Syailendra yang menganut agama Buddha Mahayana yang diperkirakan dibangun pada abad ke VIII Masehi, yang harus dilindungi dan dilestarikan. Upaya pelestarian dan perlindungan kawasan Candi Borobudur sebagai Warisan Dunia diantaranya adalah dengan pemintakatan kawasan yang terbagi menjadi 5 zona (JICA 1979). Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka pelestarian dan perlindungan Candi Borobudur dan kawasannya yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992, Tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta pengendalian lingkungan kawasannya. Untuk upaya melindungi Benda Cagar Budaya, Pemerintah mengeluarkan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1992. Seiring waktu berjalan dalam perkembangannya pemanfaatan dan pengelolaan Candi Borobudur beserta kawasannya terdapat pembangunan-pembangunan yang dapat menganggu kelestarian Candi Borobudur dan benda cagar budaya di sekitar Borobudur. Studi tentang " Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Kawasan Borobudur: Tinjauan Aspek Peraturan Perundang-undangan" ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan kawasan Borobudur sudah berpijak pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ataubelum, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala belum adanya kesesuaian pemanfaatan kawasan Borobudur sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Upaya pelestarian kawasan Borobudur telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan JICA dengan membuat masterplan Borobudur pada tahun 1979 yang diantara isinya adalah mengatur pembagian zonasi kawasan Borobudur menjadi 5 zona, yang bertujuan untuk melindungi candi Borobudur beserta kawasannya. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 Tentang pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya. Dalam Keppres tersebut disebutkan tentang pembagian zonasi kawasan Borobudur menjadi 3 (tiga) zona. Pembagian zonasi dalam Keppres tersebut berbeda dengan pembagian zonasi pada masterplan JICA tahtm 1979, sehingga pada pelaksanaan di lapangan membingungkan para pengelola dan masyarakat dalam menentukan zonasi yang ^kan digunakan, apakah menggunakan Keppres atau JICA. Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 ini juga belum sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1993 Tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya pasal 23 ayat (2) dan (3) Tentang pemintakatan situs. Dalam Pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa " untuk kepentingan perlindungan benda cagar dan situs diatur batas-batas situs dan lingkungan sesuai dengan kebutuhan" dan ayat (3) berbimyi "Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) ditetapkan dengan sistem pemintakatan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga dan pengembangan". Dalam penjelasan ayat (2) disebutkan bahwa Batas- batas situs ditetapkan berdasarkan atas batas asli bila masih ada; atau bila ti dak ada lagi ditinjau dari keadaan geotopografis setempat seperti lereng, sungai, lembah dan sebagainya, atau kelayakan pandang untuk mengapresiasi bentuk atau nilai benda cagar budaya. Batas lingkungan situs ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pengamanan ataupun pengembangan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai obyek warisan budaya; dan ayat (3) berbunyi; Yang dimaksud dengan sistem pemintakatan (zoning adalah penentuan wilayah mintakat situs dengan batas mintakat yang penentuannya disesuaikan dengan kebutuhan benda cagar budaya yang bersangkutan untuk tujuan perlindungan. Sistem pemintakatan dapat terdiri dari mintakat inti atau mintakat cagar budaya yakni lahan situs; mintakat penyangga, yakni A
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
merupakan peninggalan masadinasti Syailendra yang menganutagama Buddha Mahayana yangdiperkirakan dibangun pada abad keVIII Masehi, yang harus dilindungidan dilestarikan.
Upaya pelestarian danperlindungan kawasan CandiBorobudur sebagai Warisan Duniadiantaranya adalah denganpemintakatan kawasan yang terbagimenjadi 5 zona (JICA 1979). Upayalain yang dilakukan oleh PemerintahIndonesia dalam rangka pelestariandan perlindungan Candi Borobudurdan kawasannya yaitu dengandikeluarkannya Keputusan PresidenNomor 1 Tahun 1992, TentangPengelolaan Taman Wisata CandiBorobudur dan Taman Wisata
Candi Prambanan serta
pengendalian lingkungankawasannya. Untuk upayamelindungi Benda Cagar Budaya,Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992Tentang Benda Cagar Budaya danPeraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1993
Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992.
Seiring waktu berjalandalam perkembangannyapemanfaatan dan pengelolaanCandi Borobudur besertakawasannya terdapatpembangunan-pembangunan yangdapat menganggu kelestarian CandiBorobudur dan benda cagar budaya
di sekitar Borobudur.
Studi tentang " Evaluasi KebijakanPemanfaatan Kawasan Borobudur:
Tinjauan Aspek PeraturanPerundang-undangan" inibertujuan untuk mengetahuipemanfaatan kawasan Borobudursudah berpijak pada PeraturanPerundang-undangan yang berlakuataubelum, serta untuk mengetahuifaktor-faktor yang menjadi kendalabelum adanya kesesuaianpemanfaatan kawasan Borobudursesuai dengan Peraturan yangberlaku. Upaya pelestarian kawasanBorobudur telah dilakukan olehpemerintah Indonesia bekerja samadengan JICA dengan membuatmasterplan Borobudur pada tahun1979 yang diantara isinya adalahmengatur pembagian zonasikawasan Borobudur menjadi 5zona, yang bertujuan untukmelindungi candi Borobudurbeserta kawasannya. Upaya lainyang dilakukan oleh pemerintahyaitu mengeluarkan KeputusanPresiden Nomor 1 Tahun 1992Tentang pengelolaan Taman WisataCandi Borobudur dan Taman
Wisata Candi Prambanan serta
Pengendalian LingkunganKawasannya. Dalam Kepprestersebut disebutkan tentangpembagian zonasi kawasanBorobudur menjadi 3 (tiga) zona.
Pembagian zonasi dalamKeppres tersebut berbeda denganpembagian zonasi pada masterplanJICA tahtm 1979, sehingga padapelaksanaan di lapanganmembingungkan para pengeloladan masyarakat dalam menentukanzonasi yang ̂kan digunakan, apakahmenggunakan Keppres atau JICA.Selain itu, Keputusan Presiden
Nomor 1 Tahun 1992 ini jugabelum sesuai dengan KeputusanPresiden Nomor 10 Tahun 1993
Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992Tentang Benda Cagar Budaya pasal23 ayat (2) dan (3) Tentangpemintakatan situs. Dalam Pasal 23ayat 1 disebutkan bahwa " untukkepentingan perlindungan bendacagar dan situs diatur batas-batassitus dan lingkungan sesuai dengankebutuhan" dan ayat (3) berbimyi"Batas-batas situs dan
lingkungannya sebagaimanadimaksudkan dalam ayat (3)ditetapkan dengan sistempemintakatan yang terdiri darimintakat inti, penyangga danpengembangan". Dalam penjelasanayat (2) disebutkan bahwa Batas-batas situs ditetapkan berdasarkanatas batas asli bila masih ada; atau
bila tidak ada lagi ditinjau darikeadaan geotopografis setempatseperti lereng, sungai, lembah dansebagainya, atau kelayakan pandanguntuk mengapresiasi bentuk ataunilai benda cagar budaya. Bataslingkungan situs ditetapkan sesuaidengan kebutuhan pengamananataupun pengembanganpemanfaatan benda cagar budayasebagai obyek warisan budaya; danayat (3) berbunyi; Yang dimaksuddengan sistem pemintakatan(zoning adalah penentuan wilayahmintakat situs dengan batasmintakat yang penentuannyadisesuaikan dengan kebutuhanbenda cagar budaya yangbersangkutan untuk tujuanperlindungan. Sistem pemintakatandapat terdiri dari mintakat inti ataumintakat cagar budaya yakni lahansitus; mintakat penyangga, yakni
A
lahan di sekitar situs yang berfungsisebagai penyangga bagi kelestariansitus dan mintakat pengembanganyakni lahan di sekitar mintakatpenyangga atau mintakat inti yangdapat dikembangkan untukdifungsikan sebagai sarana sosial,ekonomi dan budaya yang ddakbertentangan dengan prinsippelestarian benda cagar budaya dansitusnya.
Dalam Peraturan
Pemerintah RI Nomor 10 Tahun1993 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992Tentang Benda Cagar Budayasangat jelas disebutkan bahwamintakat penyangga (zona II)adalah lahan di sekitar situs yangberfungsi sebagai penyangga bagikelestarian situs. Sedangkan dalamKeputusan Presiden Nomor 1Tahun 1992 disebutkan bahwa zonaII adalah kawasan di sekeUling candidan d i peruntukkan bagipembangunan taman wisata sebagaitempat kegiatan kepariwisataan,penelitian, kebudayaan danpelestarian lingkungan candi.Melihat isi Keppres tersebut, lebihtepat jika zona II yang disebutkandalam Keppres Nomor 1 Tahun1992 masuk dalam zona III sepertiyang disebut dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993,sehingga dengan demikian perludilakukan revisi terhadap KeppresNomor 1 Tahun 1992 disesuaikandengan Perundang-undangan yangada dan data-data kondisi di
lapangan. Sementara sampai saat inipenataan / zoning di kawasanBorobudur masih menggunakanmaster plan JIG A, padahal dari sisiHukum kedudukan JICA tersebuttidak mengandung kekuatanhukum.
Pengelolaan Candi Borobudur
Pengelolaan Candi
Borobudur sepenuhnya dilakukanoleh pihak pemerintah, dalam hal iniBalai konservasi PeninggalanBorobudur untuk perawatan danpemeliharaan candi (zona 1) dan PTTaman Wisata Candi Borobudur,Prambanan dan Ratu Boko, sebuahBUMN sebagai pengelola tamanwisata (zona 2). Balai KonservasiPeninggalan Borobudur adalah UnitPelaksana Teknis dibawahDirektorat Peninggalan Purbakala,Dirjen Sejarah dan Purbakala,Departemen Kebudayaan danPariwisata. Sumber dana untukpelestarian candi berasal dariAPBN. Balai KonservasiPeninggalan Borobudurmemfokuskan pengelolaannyasesuai dengan tugas pokok danfungsi sebagai institusi yangberwenang mengelola kelestarianCandi Borobudur.
1. ZonaI
Pemanfaatan candi sebagaiobyek wisata lebihdifokuskan untuk tujuanpendidikan dan
pengembangankebudayaan yang antaralain dimaksudkan untuk
meningkatkan kecintaandan kebanggaan akankekayaan budaya yangdimiliki, serta untuk
memperkokoh jati diriBangsa.
Di dalam Undang-undangRepublik IndonesiaNomor 5 Tahun 1992,Tentang Benda CagarBudaya, Pasal 19 (1) 2.menyebutkan bahwaBenda cagar budayatertentu dapatdimanfaatkan untukkepentingan agama, sosial,pariwisata, pendidikan,ilmu pengetahuan dankebudayaan."Pada masterplan JICA
disebutkan tiga pilardidirikannya TamanArkeologi NasionalBorobudur, yaitu sebagaitempat ritual, pusat studiarkeologi di Indonesia danuntuk anak-anak di masa
depan.Berdasarkan konsep di atas,bahwa zona I adalah untuk
kepentingan masyarakatluas. Oleh karena itu
pemanfaatan CandiBorobudur tetap
dikendalikan oleh
Pemerintah, dalam hal iniadalah Balai Konservasi
Peninggalan Borobudur.
Namun berdasarkan
pengamatan dari sisidampak pemanfaatanCandi Borobudur sebagaiobyek wisata adalahbanyaknya sampah yangberserakan mengotoricandi, bahkan kotorantersebut masuk ke dalam
sela-sela batu candi dan
masuk ke dalam saluran air
{drainase). Hal tersebutdapat mengganggukelestarian CandiBorobudur. Kemudian
pada saat peak seasonpengunjung secarabersamaan menaiki candidengan berbagai perilakuseperti, menaiki stupa ataudinding-dinding candi,corat — coret {yandalisme).
Zona II.
Kawasan zona II padadasarnya telah diatur didalam Kepres Nomor 1Tahun 1992 Tentang
Pengelolaan Taman WisataCandi Borobudur dan
Taman Wisata Candi
Prambanan serta
pengendalian Lingkungan
A
kawasannya. Pasal 5 (1)menyatakan bahwa " ZonaII merupakan kawasan disekeliling zona I masing-masing candi dandiperuntukkan bagipembangunan tamanwisata sebagai tempatkegiatan kepariwisataan,penelitian, kebudayaan danpelestarian lingkungancandi". Secara
substansional berisi tentangketentuan-ketentuanpengelolaan taman oleh FTTaman Wisata Candi
Borobudur dan
Prambanan, baik yangmenyangkut kewenanganmaupun kewajiban-kewajibannya selakupengelola.
Keppres No. 1/1992dikeluarkan denganpertdmbangan bahwa CandiBorobudur dan Prambanansebagai peninggalanbudaya bangsa harus tetapdijaga kelestariannyadengan cara menciptakansuasana lingkungan yangakan memberikan
dukungan kepadakeagungan nilai-nilaibudaya. Oleh karena itudiperlukan pembangunantaman dan fasilitas lain di
sekeliling candi yangfiingsinya sekaligus dapatmenunjang pengembanganpariwisata kawasan. Selainitu dalam Keppres jugaditetapkan sistem zoninguntuk menentukan batas-
batas peruntukan kawasan.Secara Prinsip kawasanzona II adalah sebagai zonapenyangga untukpelestarian CandiBorobudur. Dalam
implementasinya di
lapangan, pemanfaatan dizona II terdapat hal-halyang belum sesuai denganPeraturan Perundang-undangan yang berlakuseperti:- Pengalihan fungsi Pusat
Studi Borobudur yangtercantum dalam
masterplan JICA 1979menjadi HotelManohara.
- Pengalihan fungsi salahsatu bagian di kompleksTaman Wisata Candi
Borobudur menjadiMuseum Rekor
Indone s i a
(MURI)/Galeri Unikdan Seni Borobudur
yang tidak adahubungannya denganCandi Borobudur.
- Pembangunan panggungdi lapangan Aksobya(sebelah Timur candi)yang dipergunakansebagai tempatpementasan sendratariMahakarya Borobudur. 3.Sebenarnya tanahtersebut masihmerupakan lahan zona I.
- Tempat parkir yangbanyak memakantempat, danpenampungan kios-kiossouvenir untuk dapatmenampung pedagangyang jumlahnya cukupbanyak.
Masalah lain yang terlihatadalah, seperti ijinpemanfaatan di zona Iharus diajukan kepadaDirektorat PeninggalanPurbakala di Jakarta yangtembusannya disampaikankepada Balai KonservasiPeninggalan Borobudurselaku UPT di daerah yang
mengelola pelestariancandi. Sedangkan ijinpemanfaatan di zona IIdiajukan kepada PT TamanWisata. Dengan demikianapabila pemanfaatandUakukan di zona I dan
zona II yang berada dalamsatu kawasan, prosedurperijinannya harus diajukankepada kedua Instansipengelola tersebut. Hal inimenjadi rancu karenaadanya kesalahan dalammempersepsikanpembatasan zonasi yangsebetulnya dimaksudkansebagai batas peruntukanbagi kepentinganpelestarian candi, namundalam implementasinyaditerjemahkan menjadibatas-batas kewenanganpengelolaan. Dengandemikian hal ini keUhatan
membingungkan dandianggap prosedurnya tidakefisien dan efektif.
Zona III-V
Zona III merupakan kawasandi luar zona II Candi
Borobudur dan diperuntukkanbagi pemukiman terbatas, yangfungsinya adalah untukmengontrol pengembangandaerah. Zona III merupakandaerah jalur hijau, daerahpertanian untuk menjaminkeserasian dan keseimbangankawasan di zona I padaumumnya serta untukmendukung kelestarian candidan fungsi Taman Wisata padakhususnya. Zona IVmerupakan zona perlindungandaerah sejarah. Fungsinyaadalah untuk keseimbangankawasan untuk mendukungkelestarian situs, khususnyaCandi Borobudur. Zona V
untuk mempertahankan
tinggalan arkeologi, yang harustetap d i p e r t a h a n k a nkeberadaannya, baik tinggalanyang sudah diketemukanmaupun belum diketemukan.Kawasan ini masih sangat luasuntuk daerah penelitianarkeologi.
Oleh karena itu kondisi
kawasan ini harus tetap terjagadengan baik. Zona III — Vdikelola oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Magelang.Namun dalam pemanfaatannyaterdapat penyimpangan—penyimpangan antara lain:
Rencana pembangunanShopping Street bermula padatahun 2004 sebagai tindaklanjut gagalnya rencanapembangunan Pasar SeniJagad Jawa (PSJJ) padatahun 2003. Sebagaimanarencana awal pembangunanShopping Street dengan caramengeser pagar kawasanzona II Candi Borobudur
sejauh 30 meter kearahcandi, dalam rangkapengembangan aspekekonomi pemasaranperdagangan. Karena posisipedagang dengandibangunnya Sopping Streetlebih srategis untuk parapedagang dalammemasarkan dagangannya.Namun rencana tersebut
ditentang oleh masyarakatdan tidak jadi dilaksanakan.Pendirian bangunan Viharasebagai prasaranamendukung dalampelaksanaan UpacaraWaisak dan kegiatan lain dikawasan Candi Borobudur.
Lokasi yang dipilih adalah diDusun Ngaran IIBorobudur yang hanyaberjarak sekitar 800 m daricandi Borobudur. Lokasi ini
tepatnya di zona IIIberbatasan dengan zona IIkawasan Borobudur. Dalam
pembangunan ini kurangsesuai dengan tujuanpemintakatan zona III yaitusebagai zona yangdiperuntukkan bagipemukiman terbatas danmerupakan daerah jalurhijau. Dengan adanyabangunan tersebutdikh awatirkan akan
kelestarian
dan keseimbanganlingkungan situs CandiBorobudur.
Pendirian menara
transmiter oleh jaringantelepon seluler yangbertebaran di kawasan
Candi Borobudur
khususnya di zona IIIsampai zona V. Terdapatkurang lebih 12 buahmenara di kawasan ini, yangsangat keHhatan mencolokadalah terdapat di DusunKaliabon, didalam 1 (satu)RT terdapat 5 menaratransmiter berketinggian i72 m; dan 2 (dua) menara diBrongsongan dan Tidaran(zona III) yang hanyaberjarak ± 1000 m dariCandi Borobudur. Hal ini
berukuran besar yangterdapat di sepanjang jalanutama menuju CandiBorobudur. Lokasipendirian baliho-balihomerupakan lingkunganyang srategis, sehingga akanmenutup dan mengganggupemandangan.Pendirian penunjangfasilitas pariwisata seperti.
kios-kios souvenir,penginapan/Hotel, rumahmakan, bangunan berskalabesar sehingga akanmengganggu panorama.
Rencana pembangunanA.spalt Mi>nng Plant (padatahun 2004-2005) oleh PTBumi Redjo di kawasanCandi Borobudur (padazona IV). PemerintahDaerah telah melakukan
upaya bersama BalaiKonservasi PeninggalanBorobudur secara
administratif proseduraldan aspek hukum.Berkaitan dengan awalrencana pembangunanAspalt Mixing Plant olehPT. Bumi Redjo.Pembangunan ini jelasbertentangan denganPeraturan Perundang-undangan yang berlaku.Dikawatirkan aktivitas ini,pengaruh asapnya akanmerusak batu-batu candi.
Akhirnya kegiatan tersebuttidak berjalan sampai saatini.
Pelestarian tidak hanya dilakukanuntuk Candi Borobudur saja.Berdasarkan laporan ROD, hasilpenelitian Wiwit Kasiyati dan YudiSuhartono(2002), menunjukkanbahwa di sekitar kawasan
Borobudur terdapat banyak situs-situs baik yang masih utuh maupunfragmen baik itu situs yang agamaHindu maupun Budha, situs-situstersebut kebanyakan tersebar dizona III—V dan kebanyakan beradadi pemukiman penduduk. Namunkondisinya pada saat ini kurangterawat, bergeser tempat, hilangdan bahkan dimanfaatkan oleh
penduduk untuk pembangunanrumah.
Faktor-faktor Pengaruh:1. Faktor Ekonomi
Semenjak diresmikannyapasca pemugaran (tanggal 13Februari 1983). CandiBorobudur dan sekitarnyadibuka kembali untuk parawisatawan sebagai TamanArkeologi Nasional.Kunjungan wisatawan baikdari dalam negeri maupundari luar negeri mengalamipeningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan jumlahwisatawan tersebut tidak
lepas dari membaiknyakondisi perekonomian danterjaminnya keamanan dalamnegeri- Puncak kunjunganterbesar terjadi pada tahun1996/1997 (sebelum krisisekonomi) yang mencapai2.500.000 orang. Hal tersebutkernudian menjadikan CandiBorobudur menjadi magnet
bagidunia pariwisata.
menjadi icon Indonesia dan 2.daerah tu j uan wisata utama.
p'p Tanaan Wisata CandiBorobudur sebagai institusi
mengclola wisata di
rf Borobudu..retnbangkan zona n'
membangun fasilitas-
f^'ifitas danniaog ^ ̂eperti,
kios-kiosarea K janian bermain
atraksi » ^ m ^ p a iM u ® P''"6gungSatnudf „ a^ndratarlpemf% Borobudur ^Mahaka;r hara.Hotel
bangunan
Dalaoa J tfsiluas _penab'"' ^ewakm ,
cenderrrb? a '"^'"P^hatikanbisnis,
aspek
kawasan Candi Borobudur.
Sementara itu di zona 3 di luar
pagar zona 2 tumbuh danbe rkembangaktivitas—aktivitas yangberhubungan dengan sektorpariwisata seperti: rumahmakan, penginapan, hotel,jasa transportasi. ParaInvestor atau kalangan bisnismelirik kawasan Borobudur
sebagai lahan baru dalammenjual produknya, sepertiterlihat memasang reklameberukuran besar pada tempat-tempat yang strategis,pembangunan menaratrasmiter, pembangunanHotel bertaraf Internasional.
Persaingan bisnis sangatkelihatan untuk memperolehkeuntungan ekonomi yangmembuat masyarakat bersifatapatis terhadap lingkungansekitar
Faktor Sosial
Pada saat pemugaran ke IItahun 1973-1983, untukkepentingan pelestariandibuat master plan yangpenataannya berkonsepTaman (JICA, 1979), makadiperlukan lahan yang luas.Kemudian dilakukanpembebasan tanah pendudukdi sekitar Candi Borobudur.Dalam hal ini Pemerintahmemberi gantd rugi kepadapenduduk. Dalam usahapembebasan tanah tersebutterjadi pro dan kontra, karena 3.ada yang merasa diuntungkandan ada pihak yang merasadirugikan. Pihak - pihak yangtnerasa dirugikan membentukkelompok-kelompok yangtidak senang kepada pihakpengelola Taman Wisatasecara berkelanjutan. Merekatnenganggap pihak pengelolaTaman Wisata memonopoli.
sehingga tidak memberikankesej ahteraan kepadamasyarakat sekitar terutamakepada penduduk asliBorobudur.
Dampak negatif ketidak-selarasan antara pihakpengelola Taman Wisata danmasyarakat berdampak padakurangnya ketaatan atauketertiban masyarakat terutamapedagang dalam mematuhiperaturan yang berlakusehingga terjadi konflik yangberkelanjutan.
Banyaknya penjual cindera-mata maupun pengasong, yang
jumlahnya mencapai ribuanorang justru kebanyakan adalahpendatang. Mereka berjualan diwilayah taman (zona II).Dengan semakinbertambahnya penjual souvenirsehingga menjadi sulit diaturdan kurang terkontrol.Persaingan diantara merekajuga semakin ketat danmenjadikan zona II semakinsemrawut. Untuk menda-patkan penghasilan, merekasering melanggar aturandengan berdagang di zonalarangan berjualan, sehinggamengakibatkan bagi parawisatawan yang berkunjung keCandi Borobudur menjaditerganggu kenyamanannya.
Faktor BudayaAdanya kesenjangan budayaantara lain disebabkan olehperbedaan pendukungkebudayaan masa lalu, masaberdirinya Candi Borobudurdengan masa sekarang,membuat masyarakat sekitarCandi Borobudur kurangmempunyai "rasa memiliki".Karena adanya perbedaan
budaya sedikit demi sedikitmulai melunturkan nilai-nilai
kearifan lokal yang berasal darimasa lalu seperti, sopan santun,rasa berbagi, kerukunan,kebersamaan dan sebagainya.Hal-hal tersebut menjadikanmasyarakat berubahorientasinya kepada hal-halyang bersifat materi. Ditambahpula, sistem pendidikan yangada belum mampu untukmenanamkan mental budayayang kuat kepada masyarakatuntuk sadar budaya. Rendahnyarasa memiliki, kurangnyainformasi, minimnya sosialisasimenyebabkan masyarakatsecara tidak sadar melakukan
tindakan-tindakan yang tidaksesuai dengan upaya-upayapelestarian.
4. Faktor Hukum
Peraturan dan Perundang-undangan pengelolaan danpemanfaatan Candi Borobudurdan BCB lainnya masih belumseperti, master plan (zoning),peraturan tentang batasanaktivitas, pembangunan di zonaI ̂ V kriteria tidak jelas dan tidakdisertai dengan sanksi yangtegas. Oleh karena itu perludirumuskan peraturan yangkhusus, jelas dan disertai sanksiyang tegas. Pelaksanaan
Perundang-undangan belumharmonis antar Perundang-undangan, seperti Undang-undang Benda Cagar Budaya,Undang-undang Pariwisata,Undang-undang Telekomu-nikasi dan Iain-lain.
Penutup
Seiring berjalannya waktupemanfaatan kawasan CandiBorobudur terdapatpembangunan-pembangunan yangdapaf menganggu kelestarian
Borobudur sebagai Warisan Duniadan dari sisi Hukum belum berpijakpada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam upayaperlindungan dan pelestariannyaantara lain:
Zona I adalah zona pelestariantempat keberadaan CandiBorobudur, pada zona ini belumada aturan yang rinci tentangaktivitas pemanfaatan apa sajayang boleh dan tidak bolehdilakukan.
Zona II adalah sebagai zonapenyangga bukan sebagaipengembangan perekonomian.Namun pada zona II terdapatHotel Manohara, PembangunanMuseum Muri yang tidak adahubungannya dengan CandiBorobudur, pembangunanpanggung di lapangan aksobya(kawasan zona I), tempat parkirdan penampungan PKL yangfungsi semulai sebagai rest area.Zona III-V, khususnya zona III,merupakan kawasan diluar zonaII yang diperuntukkan bagipemukiman terbatas, yangfungsinya untuk mengontrolpengembangan daerah, sebagaidaerah jalur hijau untukmenjamin keserasian dankeseimbangan kawasan di zona Idan untuk mendukungkelestarian candi. Namun dalam
realitanya terdapatpenyimpangan seperti, rencanapembangunan shopping street /Pasar Seni Jagad Jawa PSJW(2002-2003), pembangunanVihara di Dusun Ngaran II (800m dari candi), pendirian menaratransmiter ( ± 12 buah terdapatdi zona III-V), pendirian balihoberukuran besar di sepanjangjalan utama menuju CandiBorobudur, pendirian fasiUtaspenunjang pariwisata dan kiossouvenir, losmen/Hotel, rumahmakan, rumah berskalabesar/tinggi. Dengan adanya
bangunan tersebut dikawatirkanakan menganggu kelestarian dankeseimbangan lingkungan situsdan candi serta merusak
pemandangan atau panorama.Situs-situs yang tersebar di zonaIII-V yang kebanyakan berada dipemukiman pendudukkondisinya banyak yang tidakterawat bahkan hilang danrusak. Pemanfaatan di kawasan
Candi Borobudur yang belumsesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yangberlaku tersebut disebabkan
oleh faktor ekonomi, sosialbudaya, hukum dan sangsi yangtidak jelas.
Daftar Pustaka
Maulana Ibrahim, Linda Chaerosti,1976/1977. BorobudurDalam Data, DepartemenPendiidkan dan kebudajaan.Jakarta